<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/Agung.jpg" alt="DPR RI" width="100%">
<figcaption>DPR RI</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kebijakan pemerintah menetapkan pencabutan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di seluruh wilayah Indonesia berpengaruh dalam pergerakan perekonomian. Momentum pemulihan aktivitas perkantoran, apartemen, hotel dan pusat perbelanjaan diprediksi bakal mengembalikan kebutuhan masyarakat untuk kembali membeli dan berinvestasi di high rise properti.  Marketing Director Agung Podomoro Agung Wirajaya menjelaskan trend properti high rise diproyeksikan akan mengalami peningkatan, seiring dengan tingginya minat pasar terhadap permintaan produk properti di segmen apartemen dan perkantoran.  “Kami bersyukur di tengah situasi yang dinamis, permintaan hunian vertikal dan bisnis perkantoran masih cukup tinggi. Kami terus melaju dengan menciptakan terobosan baru didukung fasilitas terintegrasi dan lengkap dengan potensi nilai investasi yang menjanjikan,” jelas Agung dalam keterangan resminya di Jakarta pada acara penutupan Festival Investasi Properti Agung Podomoro 2023 (5/3).  Disampaikan Agung, Perseroan optimis bahwa Pemerintah akan terus menjaga pertumbuhan ekonomi dengan baik ke depan. Dengan stimulus ekonomi yang positif, kebutuhan properti di Indonesia juga terus meningkat dalam 2 tahun terakhir.  Sejumlah indikator ekonomi dan sektor properti menunjukkan tren yang sangat baik. Pertama, data Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan ekonomi tumbuh 5,3% sepanjang 2022. Kedua, tahun lalu indeks permintaan properti meningkat 16,4% (YoY) dan ketiga, Lembaga Riset Internasional, McKinsey Global Institute memperkirakan, dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang paling stabil di dunia, Indonesia akan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi nomor tujuh di dunia pada tahun 2030 mendatang.  “Melihat situasi ini, segmen apartemen dan perkantoran masih akan menjadi investasi yang diprioritaskan untuk menunjang aktivitas dan mobilitas konsumen yang semakin tinggi ke depan. Kita menyiapkan grand strategi untuk memenuhi setiap kebutuhan pasar melalui produk properti yang sudah terbukti mampu menciptakan rasa tenang, aman dan meningkatkan kualitas hidup sehingga menjadikan hidup semakin bernilai,” kata Agung.  Assistant Vice President Marketing Agung Podomoro Yenti Lokat mengatakan Agung Podomoro menyediakan high rise properti terbaik di beberapa kota besar di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan hunian, komersial, hingga perkantoran masyarakat produktif. Adapun proyek tersebut diantaranya Podomoro City Deli Medan, Borneo Bay City, The Sky Apartment, dan Podomoro Golf View.  Adapun pertumbuhan apartemen mengalami rebound. Berdasarkan data Bank Indonesia, sejak 2022, indeks harga apartemen mulai tumbuh positif, mengakhiri tren pertumbuhan negatif sejak 2018. Ini ditopang dari indeks permintaan yang juga tumbuh positif sejak akhir 2021.  &nbsp;

Strategi Pengembang Properti Dorong Penjualan di Era Pencabutan PPKM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/jokowi_bauksit.jpg" alt="Presiden RI Joko Widodo IST" width="100%">
<figcaption>Presiden RI Joko Widodo IST</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan, wisatawan asing mulai berdatangan setelah pemerintah Indonesia resmi mencabut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Hal ini diungkapkan Jokowi dalam rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, Senin (30/1).  "Siang hari ini rapat terbatas akan membahas mengenai aktivitas ekonomi dan pariwisata pasca pencabutan PPKM. Di lapangan saya lihat kalau untuk wisatawan, melihat di Manado karena sudah mulai banyak wisatawan, di Bali mulai pesawat-pesawat datang bawa wisatawan, wisatawan lokal juga sangat terlihat sekali," kata Jokowi.  Kepala negara juga menginginkan, adanya peningkatan investasi pada bidang pariwisata. Hal ini penting, untuk meningkatkan perekonomian negara.  "Mengenai investasi di bidang pariwisata utamanya Labuan Bajo, Mandalika, juga di Toba dan keempat di Kupang," ucap Jokowi.  Selain itu, Jokowi mengingatkan jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju terkait inflasi yang berpotensi mengancam Indonesia. Jokowi tak menginginkan, adanya kenaikan harga barang dan jasa, utamanya harga kebutuhan pokok.  "Kenaikan harga-harga barang dan jasa saya lihat betul-betul harus diwaspadai. Pertama urusan beras, kedua berkaitan drngan minyak, minyak goreng dilihat betul," tegas Jokowi.  Lebih lanjut, Jokowi meminta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan untuk bisa melakukan terobosan, dalam meningkatkan nilai investasi Indonesia pada 2023.  "Untuk investasi saya minta Menko Marves menyampaikan mengenai hal-hal yang perlu kita lakukan di 2023 terutama terobosan dalam meningkatan investasi," pungkas Jokowi.

Jokowi: Wisatawan Mancanegara Banyak Berdatangan Usai PPKM Dicabut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/jokowi-di-GI-antara.jpg" alt="ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden" width="100%">
<figcaption>ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Presiden Joko Widodo mengunjungi pusat perbelanjaan Grand Indonesia, di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu malam. Kunjungan itu dilakukan Presiden Jokowi untuk kembali mengecek aktivitas perekonomian usai pencabutan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Indonesia dua pekan lalu.  Berdasarkan siaran pers yang diterima di Jakarta, Minggu (15/1), Presiden tiba di pusat perbelanjaan itu sekitar pukul 19.30 WIB. Presiden yang mengenakan kaus lengan panjang berwarna putih kemudian berkeliling menghampiri beberapa toko sembari berbincang dengan para karyawan di sana.  Ketika menghampiri salah satu toko pakaian jenama lokal, "Executive", Presiden Jokowi tampak membeli sebuah topi berwarna hitam dan juga kemeja. Staf Executive bernama Rani mengaku bangga toko jenama lokal tempatnya bekerja dihampiri oleh Presiden. "Kita bangga banget dari brand lokal didatangi sama Pak Jokowi," ucap Rani.  Sementara itu, terkait dengan pencabutan kebijakan PPKM, Rani mengatakan bahwa hal tersebut berdampak baik bagi toko tempatnya bekerja. Menurut Rani, angka penjualan kembali meningkat setelah pemerintah mencabut kebijakan tersebut. "Naik alhamdulillah luar biasa di Grand Indonesia," katanya  Salah satu pengunjung bernama Meyrina juga menyambut baik pencabutan kebijakan PPKM. Meski lebih leluasa, tetapi Meyrina mengaku tetap waspada ketika beraktivitas. "Ya mungkin khawatir nya masih tetap, tapi dengan dicabutnya PPKM ini kita lebih leluasa keluar rumah dan beraktivitas tentunya," ujar Meyrina.  Setelah kurang lebih dua jam mengunjungi Grand Indonesia, kemudian Presiden kembali menuju Istana Merdeka yang hanya berjarak sekitara 3,5 kilometer dari Grand Indonesia. (*)

Cek Dampak Ekonomi Pencabutan PPKM, Jokowi Kunjungi Grand Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/simak-5-hal-yang-jangan-dilakukan-meski-bunga-kartu-kredit-anda-turun_m_189911.jpeg" alt="Ilustrasi bijak menggunakan kartu kredit untuk menghindari tunggakan dan membebankan pemegang kartu kredit" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi bijak menggunakan kartu kredit untuk menghindari tunggakan dan membebankan pemegang kartu kredit</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perbankan terus semakin aktif menggenjot pertumbuhan di segmen ritel. Salah satunya pada bisnis kartu kredit. Sejalan dengan potensi belanja masyarakat yang diproyeksi meningkat tahun ini.  Bank Indonesia (BI) memperpanjang masa berlaku kebijakan batas minimum pembayaran pemegang kartu kredit sebesar 5 persen dari total tagihan resmi sampai 30 Juni 2023. SVP Credit Card Group Bank Mandiri Erin Young menjelaskan, kebijakan tersebut bakal menggairahkan bisnis kartu kredit di 2023. Apalagi, relaksasi ini berlaku secara inklusif.  “Beberapa sektor potensial memiliki ruang untuk tumbuh. Yakni makanan/minuman, travel, dan utilities. Ditambah, dengan pencabutan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) pada akhir tahun 2022 lalu oleh pemerintah,” ujar Erin, Selasa (10/1).  Pertumbuhan volume transaksi kartu kredit Bank Mandiri tumbuh di atas 32 persen year-on-year (YoY) per akhir Desember 2022. Begitu pula jumlah transaksi yang meningkat sepanjang tahun lalu sebesar 43 juta transaksi. Peningkatan tersebut menunjukkan jumlah transaksi sudah kembali ke kondisi normal sebelum pandemi (pre-pandemic).  Hal ini terutama didorong oleh peningkatan transaksi card present dampak mobilitas masyarakat yang sudah kembali normal. “Transaksi dari travel related merchant seperti airlines, hotel, restaurant, dan online travel Agent juga meningkat signifikan, begitu juga transaksi international,” imbuhnya.  Di sisi lain PT Bank OCBC NISP Tbk memacu bisnis dari segmen korporasi tahun ini. Salah satu upaya yang dilakukan yakni dengan mengoptimalkan bisnis cash management. Meski terdapat tantangan dari kenaikan suku bunga acuan BI.  Cash Management Division Head Bank OCBC NISP Amran Setiawan menilai, prospek yang cukup besar ada di sektor logistik, kesehatan, dan pendidikan. “Sebelum pandemi, kinerja bisnis cash management tumbuh satu digit. Tahun ini kami optimistis bisa tumbuh dua digit sama seperti di 2022,” ungkapnya.  Sejumlah strategi telah disiapkan. Mulai dengan mengembangkan layanan self help serta memperkuat layanan digital on board bagi nasabah usaha mikro, kecil, menengah hingga korporasi. Juga, terus mengoptimalkan cross solution.  Amran memberikan bocoran bahwa OCBC NISP akan mengembangkan produk wealth management yang bisa digunakan oleh nasabah korporasi dalam waktu dekat. Bisnis cash management bank bersandi NISP memiliki dua pilar utama. Yaitu, layanan pengembangan ekspansi bisnis nasabah korporasi dan pelayanan pengelolaan dana bagi segmen wholesale.  Untuk nasabah korporasi meliputi pembiayaan dan modal usaha, pembiayaan supply chain, serta pengumpulan modal lewat capital and equity market. Juga mengoptimalkan layanan digital wholesale Velocity untuk cek outstanding trade loan dan pengajuan bank garansi. Sedangkan layanan wholesale melalui fitur satu rekening dengan 13 mata uang dan transaksi forex dengan kurs real time yang kompetitif.  “Sehingga memudahkan untuk bertransaksi kapan saja dan dimana saja,” ungkap Amran.  &nbsp;

Pencabutan PPKM Bakal Dorong Bisnis Kartu Kredit dan Cash Management

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/Screenshot_2023-01-04-10-36-34-572-edit_com.android.chrome.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Presiden Joko Widodo melanjutkan kunjungan kerjanya ke Provinsi Riau dengan meninjau aktivitas perdagangan di Pasar Bawah, Kota Pekanbaru, guna melihat dampak perekonomian setempat usai pencabutan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).  Dalam keterangannya usai meresmikan Tol Pekanbaru-Bangkinang, Jokowi mengatakan kunjungannya tersebut memastikan bahwa optimisme para pedagang bisa terus meningkat di 2023.  "Saya masuk ke Pasar Bawah untuk melihat geliat ekonomi di pasar utamanya, yang berkaitan dengan omzet apakah dibandingkan tahun 2021 lebih baik, para pedagang menyampaikan 2022 lebih baik. Tapi setelah PPKM dicabut, para pedagang berharap omzetnya lebih baik. Artinya, di tahun 2023, semuanya berharap dan optimisme lebih baik dari tahun 2022," kata Jokowi dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.  Salah satu pedagang di Pasar Bawah, Masria, mengaku bangga karena Provinsi Riau menjadi provinsi pertama yang dikunjungi Presiden Jokowi di 2023.  "Pertama kali kami merasa bangga di tahun 2023 kami dapat kunjungan di sini. Pertama sekali Pak Presiden (Jokowi) langsung ke Riau, kunjungan perdananya tahun 2023. Kami bangga sekali," kata Masria.  Saat berjumpa dengan Jokowi, Masria mengatakan Jokowi tertarik dengan salah satu barang dagangannya berupa kain songket khas Riau.  "Alhamdulillah tadi Bapak (Presiden) suka ini songket yang papa mama, langsung beli yang warna hijau, lembut (bahannya), Bapak (Jokowi) suka," tutur Masria.  Selain itu, pedagang lain bernama Meri mengaku senang atas kunjungan Jokowi ke Pasar Bawah. Meri pun berharap agar kunjungan Jokowi itu dapat menarik masyarakat untuk mengunjungi pasar tersebut.  "Baru pertama kali jumpa, ada dag dig dug juga, senang gitu baru pertama kali jumpa; tapi senang sudah berkunjung ke Pasar Bawah, biar Pasar Bawah itu terpromosi juga ke daerah luar. Selain itu, Pasar Bawah ini juga terkenal dari mana-mana. Kalau ke Pekanbaru nggak ke Pasar Bawah, itu nggak afdal," ujar Meri.  Turut mendampingi Jokowi dalam kunjungan tersebut ialah Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, dan Gubernur Riau Syamsuar. (*)

Jokowi Tinjau Aktivitas Pasar di Pekanbaru Usai PPKM Dicabut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/Screenshot_2023-01-03-04-56-38-575-edit_com.android.chrome.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Pemerintah Kota Surabaya menyiapkan sejumlah strategi untuk percepatan laju perekonomian di Kota Pahlawan itu pasca-pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dicabut pemerintah pusat. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dalam keterangan tertulisnya di Surabaya, Selasa, mengatakan, meskipun kota itu menerapkan kebijakan PPKM pada 2022, namun Pemkot Surabaya berhasil meningkatkan laju ekonomi menjadi 7,17 persen. "Kami akan segera mengumpulkan para RT/RW di tiap kelurahan untuk memaparkan strategi Pemkot Surabaya dalam percepatan kegiatan perekonomian. Itu karena pembangunan, penyelesaian permasalahan kemiskinan dan pengangguran juga bergantung peran serta masyarakat," kata Cak Eri panggilan lekatnya. Selain itu, usai mengikuti Rapat Koordinasi Penjelasan Pencabutan PPKM yang digelar secara daring oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan diikuti seluruh Gubernur dan Bupati/Wali kota seluruh Indonesia, Cak Eri menjelaskan, Satuan Gugus Tugas (Satgas) Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Surabaya akan tetap bertugas. Tentunya, kata dia, hal ini merujuk pada Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 pada Masa Transisi Menuju Endemi. "(Hasil) rapat ini PPKM ditiadakan, tapi tetap ada catatan. Pertama, bagaimana Satgas Covid-19 tetap ada untuk mencegah lonjakan Covid-19. Kedua, disampaikan pada pemakaian masker di tempat keramaian dan ruang tertutup. Kalau ada orang yang merasa (bergejala) sakit (Covid-19) maka dilakukan isolasi secara mandiri," ujar dia. Oleh karena itu, dibutuhkan peran serta masyarakat Kota Surabaya dalam membatasi pergerakan virus Covid-19. Sebab, jika terjadi kenaikan angka kasus Covid-19, maka hal tersebut diakibatkan oleh jenis mutasi virus atau munculnya varian baru Covid-19. Untuk itu, Cak Eri kembali mengingatkan kepada masyarakat Kota Surabaya pentingnya penerapan protokol kesehatan untuk mencegah laju Covid-19. "Disampaikan pak Menkes (Budi Gunadi) juga, Covid-19 ini bukan karena tahun baru atau lebaran tetapi karena setiap varian baru mereka ada lonjakan. Insya Allah sampai dengan Agustus kami akan melakukan itu sambil melihat pergerakan-pergerakan. Kalau nanti sampai Agustus itu tidak ada lonjakan maka dilakukan endemi," kata dia. Lebih lanjut, Wali Kota Eri menjelaskan, kondisi Kota Surabaya dalam upaya penanganan Covid-19 terjadi penurunan kasus. Meski demikian, kata dia, pihaknya tetap berupaya menggencarkan vaksinasi dosis 3 (booster) di tingkat RW. Camat dan lurah juga diminta untuk mendeteksi warganya yang belum melakukan vaksin booster berdasarkan data dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya. "Alhamdulillah landai, kalau turunnya (Covid-19) cepat. Pasien sembuhnya cepat, berarti tinggi imunnya. Sehingga salah satu faktor untuk melakukan pencegahan ini adalah imun (vaksinasi) booster. Kami terapkan di masing-masing kecamatan dan kelurahan untuk melihat data Dinkes, siapa warganya yang belum vaksin booster cukup di balai RW, itu yang kami lakukan. Semoga kami bisa segera menuju ke endemi," ujar Cak Eri. (*)

Pemkot Surabaya Percepat Laju Ekonomi Usai PPKM Dicabut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/Screenshot_2023-01-02-10-26-44-465-edit_com.android.chrome.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan masyarakat tidak perlu menggunakan masker di ruang terbuka bila merasa sehat setelah pencabutan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). "Pemakaian masker kita anjurkan untuk di ruangan tertutup dan sempit, di kerumunan, sebaiknya pakai. Tetapi, sekali lagi ini kita kembalikan ke masyarakat, kalau masyarakat merasa dia sehat, di udara terbuka seperti ini tidak perlu, tidak usah," kata Menkes Budi Gunadi di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin. Presiden Jokowi mengumumkan bahwa pemerintah mencabut Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 50 dan 51 Tahun 2022. Pencabutan tersebut, mulai 30 Desember 2022, sehingga penggunaan aplikasi PeduliLindungi di sejumlah tempat umum pun tidak lagi diwajibkan. Dalam pernyataannya, Presiden Jokowi mengatakan masyarakat tetap harus memakai masker di keramaian dan ruangan tertutup. "Karena memang strategi dari pandemi ke endemi itu intervensi dari pemerintah dikurangi, tapi ada partisipasi masyarakat ditingkatkan. Jadi, ada kesadaran masyarakat untuk mengukur sendiri di mana dia perlu, itu perlu kita pakai," tambah Budi. Menurut Budi, seperti saat terserang flu, masyarakat tidak perlu diajari untuk memakai payung saat hujan atau meminum obat flu tertentu, karena masyarakat sudah paham apa yang harus dilakukan saat flu. "Nah, kita lihat level itu mesti kita latih pelan-pelan bagaimana menuju ke endemi. Jadi, pakai masker kalau saya melihat, seperti saat ini saya tidak pakai (di ruang terbuka), tapi kalau tadi saat rapat terbatas dan ada Bapak Presiden kan, kita harus pakai," ungkap Budi. Presiden Jokowi, menurut Budi Gunadi, sudah mulai tidak mengenakan masker di tempat terbuka, termasuk saat meninjau Pasar Tanah Abang pada Senin pagi. "Kembali lagi, Bapak Presiden itu menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat, kesadaran masyarakat itu penting. Presiden mungkin merasa dia sehat. Saya tidak tahu tadi, saya tidak mengikuti apakah pasarnya (ruang) terbuka atau tertutup. Kalau itu terbuka beliau merasa aman ya aman-aman," tambah Budi. Namun, saat berada di kerumunan, Budi Gunadi menyarankan masyarakat agar tetap memakai masker. "Tapi, memang saya sih kalau di kerumunan, ruang tertutup, kalau ada orang batuk saya anjurkan (pakai masker)," kata Budi. (*)

Menkes: Jika Sehat Tak Perlu Pakai Masker di Ruang Terbuka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/PPKM-MIKRO.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Lucy Kurniasari menyatakan, keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengakhiri kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada akhir Desember 2022 layak didukung. Pernyataan ini merespons pernyataan Presiden Jokowi yang ingin mencabut kebijakan PPKM.  "Ada dua pertimbangan terkait perlunya PPKM level 1 dicabut. Pertama, Covid-19 terus melandai di Indonesia. Hal ini mengindikasikan Indonesia tidak lagi mengalami pandemi Civid-19," kata Lucy kepada wartawan, Rabu (21/12).  Menurutnya, tidak ada alasan untuk memperpanjang kebijakan PPKM. Karena itu, Presiden harus berani menyatakan Indonesia sudah bebas dari Covid-19.  Dia menegaskan, konsekuensinya Indonesia sebaiknya mencabut protokol kesehatan dalam beraktifitas di luar rumah. Hal ini diharapkan, rakyat Indonesia dengan sendirinya dapat kembali hidup normal.  Selain itu, pencabutan PPKM level 1 dapat menggairahkan kembali ekonomi Indonesia. Hal itu juga diharapkan dapat meningkatkan investor asing ke Indonesia.  "Hal itu diperlukan agar dapat menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2023. Harapannya, Indonesia dapat terbebas dari dampak resesi yang diperkirakan akan terjadi tahun 2023. Indonesia setidaknya dapat terhindar dari situasi ekonomi dunia yang tidak menentu," ungkap Lucy.  Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan, Indonesia akan segera mengakhiri kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Menurut Jokowi, diperkirakan kebijakan tersebut akan diakhiri pada akhir tahun 2022 ini.  Kepala megara mengatakan, saat ini penanganan kasus pandemi Covid-19 di Indonesia sudah dapat dikendalikan dengan baik. Terbukti kasus positif dari yang jumlahnya mencapai puluhan ribu, dan terakhir hanya di angla 1.200 per hari.  "Hari ini kemarin, kasus harian kita berada di angka 1.200 dan mungkin nanti akhir tahun kita akan menyatakan berhenti PSBB, PPKM kita," ucap Jokowi dalam acara Outlook Perekonomian Indonesia 2023, Jakarta Selatan, Rabu (21/12).  Jokowi mengatakan, perjalanan Indonesia menangani pandemi Covid-19 bukan hal yang mudah. Dia mengingat pada saat awal Covid-19 mencapai puncak gelombang pertama dimana kasus positif mencapai 56.000 kasus harian.  Ketika itu, hampir semua menteri Kabinet Indonesia Maju menyarankan untuk melakukan lockdown. Tetapi, Pemerintah tak mengambil keputusan itu karena mempertimbangkan ekonomi.  "Saat Delta masuk, kasus harian kita mencapai 56.000 kasus, saat itu saya ingat hampir 80 persen menteri menyarankan saya untuk Lockdown termasuk masyarakat juga menyampaikan hal yang sama. Kalau itu kita lakukan saat itu, mungkin ceritanya akan lain Sekarang ini," pungkas Jokowi.

Demokrat Dukung Keinginan Jokowi Cabut PPKM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/Ketua-DPR-Puan-Maharani-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Ketua DPR Puan Maharani. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ketua DPR Puan Maharani. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah mempertimbangkan rencana pencabutan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Jika PPKM akan dicabut, Pemerintah diminta menyiapkan strategi yang matang.  “Perlu ada strategi yang matang dan komprehensif mengenai rencana pencabutan PPKM agar tidak menimbulkan euforia berlebihan di tengah masyarakat,” kata Puan, Rabu (25/5).  Puan memahami kondisi Covid-19 di Indonesia yang sudah semakin terkendali. Meski begitu, perencanaan yang matang diperlukan untuk tetap membuat masyarakat waspada terhadap virus Covid-19 yang masih ada.  “Kita semua harus bisa memahami bahwa Covid-19 masih ada di tengah-tengah kita. Harus ada antisipasi yang dilakukan supaya masyarakat tetap aware terhadap virus ini manakala kebijakan PPKM dicabut,” tuturnya.  Puan pun mengingatkan, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sampai saat ini belum resmi mencabut status pandemi Covid-19 dunia. Ia meminta Pemerintah untuk terus bekerja sama dengan pakar dan epidemiologi untuk mengevaluasi kebijakan PPKM.  “Temukan formula yang tepat sehingga saat PPKM nantinya dicabut, masyarakat sudah siap dan memahami bagaimana agar tetap hati-hati dan waspada menjalankan aktivitas mereka sehari-hari,” jelas Puan.  “Kita tidak ingin pencabutan PPKM membentuk pola pikiran bahwa Indonesia sudah bebas dari Covid-19. Karena kurangnya awareness terhadap hal itu akan memicu lonjakan kasus,” imbuh mantan Menko PMK tersebut.  Lebih lanjut, Puan meminta Pemerintah mempertimbangkan kesiapan masyarakat menghadapi pelonggaran aturan. Termasuk psikologis masyarakat yang tentunya tidak lagi sama dengan sebelum pandemi Covid-19 melanda.  “Bagaimana juga psikososial masyarakat terhadap kebiasaan baru setelah adanya Covid-19. Jangan sampai ada gesekan terjadi karena kurangnya kesiapan masyarakat menghadapi era kehidupan baru pasca pandemi,” ucap Puan.  Cucu Proklamator RI Bung Karno itu juga meminta Pemerintah terus berkoordinasi dengan DPR terkait rencana pencabutan PPKM. Puan mengingatkan Pemerintah untuk mewaspadai berbagai kemungkinan yang bisa terjadi apabila kebijakan tersebut diterapkan.  “Pandemi Covid-19 masih menimbulkan ketidakpastian. Virus masih terus bermutasi. Kita juga perlu berkaca dari pengalaman negara lain yang kasusnya kembali meningkat ketika mulai melakukan pelonggaran secara masif,” ujar Puan.  Terlepas dari itu, Puan merasa bersyukur karena kini banyak daerah yang mengalami peningkatan status PPKM. Ia mengajak masyarakat untuk terus disiplin menerapkan protokol kesehatan.  “Dengan kesadaran untuk terus mewaspadai penyebaran Covid-19, saya optimistis situasi kita akan semakin membaik dan Indonesia akan lebih cepat menuju endemi Covid-19,” pungkas Puan.

Puan Minta Pemerintah Siapkan Strategi Sebelum PPKM Ditiadakan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Pencabutan PPKM

Berita Terkini