<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/tambah-penerbangan-asing.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Payung hukum untuk penghentian layanan bebas visa bagi warga Tiongkok akhirnya terbit. Kabag Humas Ditjen Imigrasi Arvin Gumilang menyatakan, ketentuan itu diatur dalam Permenkum HAM Nomor 3 Tahun 2020.  Arvin mengatakan, pencabutan bebas visa dilakukan bukan hanya untuk warga negara Tiongkok. Tetapi juga warga negara lain yang saat datang ke Indonesia berangkat dari wilayah Tiongkok. Termasuk mereka yang pernah singgah atau mengunjungi wilayah Negeri Panda itu dalam kurun waktu 14 hari terakhir.  Dalam permenkum ham tersebut diatur, pencabutan bebas visa berlaku hingga 29 Februari. Setelah itu pemerintah akan melakukan evaluasi apakah memperpanjang pencabutan bebas visa tersebut.  Sementara itu, pemerintah kini membahas kemungkinan untuk memulangkan WNI yang masih berada di Tiongkok.  Hal itu disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD yang mengunjungi masyarakat Natuna kemarin (6/2). Ditemui di kantor bupati Natuna, Mahfud mengatakan bahwa rencana pemulangan tahap kedua itu sedang dimatangkan. Sebab, penerbangan dari Tiongkok ke Indonesia dan sebaliknya masih ditutup. Meski demikian, ada aturan bahwa penerbangan untuk operasi khusus masih diperbolehkan. ”Kalau diperlukan evakuasi lagi, bisa saja,” terangnya.  Yang pasti, lanjut dia, negara pasti melaksanakan konstitusi untuk melindungi WNI dan warga Natuna serta melindungi alam agar tidak menjadi tempat bersarangnya virus korona. ”Itu yang paling utama,” tuturnya.  Sementara itu, Menkes Terawan Agus Putranto yang mendampingi Mahfud memberikan update soal kondisi WNI dari Wuhan yang berada di lokasi observasi. Menurut dia, semua WNI dinyatakan sehat. ”Tidak ada yang sakit apa pun,” jelasnya. Setelah 14 hari diobservasi, semua WNI dari Wuhan akan dikembalikan ke keluarga masing-masing. Namun, pemerintah tetap memantau kondisi mereka. ”Kan identitas mereka semua sudah di kita,” ujarnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/pencabutan-visa.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> KUNJUNGI NATUNA: Menko Polhukam M Mahfud MD (kiri) di Masjid Agung Natuna untuk mengikuti zikit dan doa bersama kemarin. (HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS)  Demam, Warga Bantul Dipantau Tim Medis  Selain 238 WNI yang dievakuasi pemerintah, ternyata ada satu WNI yang telah kembali ke tanah air. HS, inisial WNI itu, adalah warga Bantul yang mendapat beasiswa di Tiongkok. Sudah lebih dari setengah tahun dia tinggal di sebuah asrama di Institut Politeknik, Kota Yangzhou, Provinsi Jiangsu.  Jawa Pos Radar Jogja melaporkan, pada 1 Januari lalu HS dipulangkan pemerintah Tiongkok. Lalu, pada 4 Februari dia mengeluh demam dan nyeri tenggorokan disertai batuk pilek. HS kemudian berobat ke puskesmas dan dirujuk ke RSUD Panembahan Senopati kemarin (6/2). ”Kami sudah lakukan pemeriksaan fisik laboratorium maupun radiologi. Semua hasilnya normal,” ucap Humas RSUD Panembahan Senopati Bantul Siti Rahayu Ningsih dalam jumpa pers kemarin (6/2). Kendati negatif pneumonia, HS masuk daftar orang dalam pemantauan (ODP).  Dokter spesialis paru RSUD Panembahan Senopati Yuni Iswati Raharjani mengatakan, pasien ODP boleh melakukan rawat jalan, tetapi tetap dalam pantauan selama dua pekan sejak kepulangan HS dari Tiongkok. HS diduga hanya mengalami kelelahan saat perjalanan pulang.

Pencabutan Bebas Visa dari Tiongkok Berlaku hingga 29 Februari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/Pelepasan-Tim-Evakuasi-WNI-Ke-Wuhan-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Menteri Kesahatan Terawan Agus Putranto bersama Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Panglima TNI Marsekal Edi Tjahjanto melepas tim evakuasi WNI ke Wuhan di Terminal I VIP Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu (1/2/2020). Upacara pelepasan t" width="100%">
<figcaption>Menteri Kesahatan Terawan Agus Putranto bersama Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Panglima TNI Marsekal Edi Tjahjanto melepas tim evakuasi WNI ke Wuhan di Terminal I VIP Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu (1/2/2020). Upacara pelepasan t</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyebaran virus Korona yang cukup mengkhawatirkan membuat Pemerintah Indonesia mencabut kebijakan bebas visa untuk warga negara Tiongkok. Pemerintah secara resmi menghentikan sementara pemberian bebas visa kunjungan dan visa on arrival untuk warga negara Tiongkok.  Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan penghentian kebijakan itu dilakukan sampai suasana kondusif dengan batas waktu yang tak ditentukan. Dan penerbangan langsung dari dan ke Tiongkok ditunda untuk sementara waktu mulai hari Rabu (5/2) pukul 00.00 WIB.  "Semua pendatang yang tiba dari Mainland China dan sudah berada di sana selama 14 hari untuk sementara tidak diizinkan untuk masuk dan melakukan transit di Indonesia," kata Menlu Retno kepada wartawan, Minggu (2/2).  Retno juga meminta agar WNI sementara tidak melakukan perjalanan ke mainland China. "Kebijakan pemberian fasilitas bebas visa kunjungan dan visa on arrival untuk warga negara Tiongkok yang bertempat tinggal di Mainland China untuk sementara dihentikan," tegasnya.  Para Diplomat Segera Kembali  Terkait hal itu, di tempat terpisah, Senin (3/2), Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Anung Sugihantono menjelaskan kebijakan pencabutan bebas visa dan penerbangan langsung dari dan ke Tiongkok baru dilakukan hari Rabu (5/2). Sebab itu semua sesuai koordinasi dengan pihak Angkasa Pura I dan II, Kementerian BUMN, dan beberapa direktur maskapai.  "Mengapa baru berlaku hari Rabu pukul 00.00 WIB, tentu itu sudah melalui pertimbangan. Sebelumnya ada rapat dengan presiden, sudah jadi pertimbangan. Kalau langsung di close, mau bagaimana. Ada jeda waktu itulah yang diberikan, khususnya buat airline kita yang masih ada di Tiongkok untuk segera kembali," ujarnya.  Tak hanya itu, sejumlah pejabat-pejabat seperti para diplomat juga diminta segera kembali ke Indonesia. Dan untuk semua yang kembali dari Tiongkok akan diberikan kartu Health Alert Card untuk memantau perkembangan klinis seseorang.  "Bu Menlu juga sudah meminta keluarga dan diplomat untuk segera kembali ke Indonesia," kata Anung.

Penjelasan Pemerintah Soal Pencabutan Bebas Visa bagi Warga Tiongkok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/PROFIL_-Charles-Honoris_MIFTAHULHAYAT-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Langkah pemerintah memulangkan 238 WNI dari Provinsi Hubei, Kota Wuhan, Tiongkok patut diapresiasi. Selain itu, pencabutan sementara bebas visa kunjungan untuk warga negara Tiongkok juga menjadi kebijakan yang layak diacungi jempol.  "Pemerintah sudah mempersiapkan dengan baik sesuai dengan standar WHO, protokol observasi di pangkalan militer milik TNI di Natuna yang menjadi tempat karantina," ‎ujar Anggota Komisi I DPR, Charles Honoris‎, Senin (3/2).  Sementara itu, keputusan pemerintah untuk membatasi kunjungan WN Tiongkok, baik dengan pencabutan sementara bebas visa kunjungan maupun larangan penerbangan dari dan ke negara tersebut, sudah tepat. "Hal ini menunjukkan bahwa keselamatan warga negara adalah prioritas utama bagi pemerintah," imbuhnya.  Selain itu ‎apresiasi yang tinggi juga layak diberikan kepada 42 anggota tim evakuasi yang berangkat ke Tiongkok dan KBRI Beijing yang sudah berjibaku dalam pemulangan WNI. Kerja sama lintas kementerian dan pihak lainnya dalam mencegah penyebaran wabah virus Korona bisa menjadi contoh kesatupaduan dan gotong royong anak bangsa dalam menghadapi masalah ke depannya.  Sebagai negara sahabat, pemerintah Indonesia juga dapat menawarkan berbagai macam bantuan ke Tiongkok sebagai bentuk solidaritas dan simpati terhadap musibah yang sedang dialami rakyat di negara tersebut. "Harapan kami tentunya situasi di Tiongkok bisa segera membaik dan wabah virus Korona bisa segera teratasi," ungkapnya.  ‎Diketahui, jumlah WNI yang dievakuasi dari Kota Wuhan berkurang dari 245 orang menjadi 238 orang. WNI dari Tiongkok telah tiba di Indonesia, Minggu (2/2) pagi WIB. Pesawat Batik Air mendarat pada pukul 08.30 WIB dengan aman di Bandara Hang Nadim Batam, Kepulauan Riau.  Setelah itu, mereka diangkut menggunakan tiga pesawat milik TNI AU ke Natuna. Ketiga pesawat tersebut terdiri dari dua unit berjenis Boeing dan satu unit berjenis Hercules. Kepala Dinas Operasi (Kadisops) Lanud Hang Nadim Batam Mayor Wardoyo mengatakan, pihaknya mempersiapkan tiga pesawat tersebut atas perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.  Panglima TNI mengatakan Natuna menjadi tempat karantina karena jauh dari pemukiman penduduk. Natuna juga dipilih karena merupakan pangkalan militer yang memiliki fasilitas rumah sakit yang dikelola tiga matra TNI. Natuna juga memiliki landasan pacu pesawat yang berdekatan dengan lokasi karantina.

DPR Apresiasi Pemulangan WNI dan Pencabutan Bebas Visa Kunjungan