<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dilecehkan-secara-seksual-para-biarawati-pilih-bungkam_c_272087.jpg" alt="Bungkam menjadi pilihan terbaik biarawati-biarawati korban pelecehan seksual di India. Dengan diam, mereka terhindar dari isolasi di lingkungan biara dan Gereja Katolik" width="100%">
<figcaption>Bungkam menjadi pilihan terbaik biarawati-biarawati korban pelecehan seksual di India. Dengan diam, mereka terhindar dari isolasi di lingkungan biara dan Gereja Katolik</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pernah menjadi korban pelecehan seksual menjadi salah satu penyebab AH, oknum jaksa Kejari Bojonegoro melakukan pencabulan sesama jenis. Korban adalah remaja laki-laki yang berasal dari Jombang.  Jaksa itu diduga melakukan pencabulan terhadap remaja berusia 16 tahun. AH yang menjabat sebagai Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro itu telah diamankan pada Kamis (18/8).  Penangkapan AH dilakukan di salah satu hotel di Jombang. Saat ditangkap, AH sedang berada di sebuah kamar bersama remaja laki-laki tersebut dan seorang muncikari.  Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Mia Amiati mengatakan, AH mengaku pernah menjadi korban pelecehan seksual saat berusia 6 tahun. ”Ternyata yang bersangkutan (AH) pernah mengalami hal serupa. Yakni disodomi pada usia 6 tahun,” ungkap Mia pada Kamis (18/8) sore.  AH, kata Mia, merupakan salah satu oknum jaksa yang sudah berumur. AH mengaku baru sekali melakukan perbuatan itu. ”Sudah termasuk berumur orangnya. Dan juga punya istri. Nggak tahu fantasi apa bisa jadi seperti ini,” ujar Mia.  Berdasar keterangan, lanjut dia, muncikari itu diiming-imingi uang Rp 300.000. AH sudah mendapatkan remaja pria, kamar, dan penjagaan.  ”Si oknum (AH), mengatakan pada penjaga, carikan anak laki-laki. (Lalu ditanya) usia berapa, dijawab 16 tahun ini usianya,” ungkap Mia.  Kemudian, muncikari itu diberi uang Rp 400.000 oleh AH. Saat ini, dilakukan pemeriksaan seksual dan psikologis AH.  ”Belum bisa menginfokan (kelainan AH) karena hasil sementara beliau pernah menjadi korban,” terang Mia.

Jaksa Diduga Sodomi Remaja Pria, Pernah Jadi Korban Sodomi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tak-kunjung-disidang-predator-anak-di-balikpapan-dipulangkan_m_196431.jpeg" alt="ilustrasi pencabulan" width="100%">
<figcaption>ilustrasi pencabulan</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Terungkapnya dugaan pencabulan sesama jenis oleh Pandu Dharma Wicaksono, sempat bikin geger. Sayangnya, kasus yang menyita perhatian publik Kalimantan Timur (Kaltim) bahkan nasional tersebut urung naik ke meja persidangan. Terbaru, Pandu sudah diperbolehkan keluar dari sel tahanan Polda Kaltim. Informasi yang dihimpun Kaltim Post, Pandu dijemput keluarga dan diantar pulang ke rumahnya oleh penyidik, Kamis (15/3) sekira pukul 18.00 Wita.&nbsp;&nbsp; Hal ini lantaran masa penahanan Pandu berakhir pada Jumat (16/3). Namun, Polda memastikan berkas pemeriksaan masih berjalan. &ldquo;Proses hukum dan tahapannya tetap berjalan,&rdquo; ungkap Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Ade Yaya Suryana, dikutip dari KaltimPost, Jumat (16/3). Habisnya masa penahanan Pandu selama 60 hari diatur pada KUHAP Pasal 24 ayat 1 dan ayat 2. Maksimal jangka waktu penahanan 20 hari dan perpanjangan jangka waktu penahanan 40 hari. Sebagaimana diketahui Pandu ditangkap di Jogjakarta, dan resmi ditetapkan sebagai tersangka pada 16 November 2017. Selama proses penyidikan, berkas pemeriksaan belum P-21. &ldquo;Kami menunggu petunjuk kejaksaan. Apakah ada yang kurang, akan kami revisi,&rdquo; imbuhnya. Oleh penyidik, Pandu dijerat UU Perlindungan Anak Nomor 35/2014 yang merupakan perubahan UU Nomor 23/2002 serta Pasal 290 Ayat 23 dan Pasal 292 KUHP dan Pasal 65 KUHP. Ancaman pidananya minimal lima tahun penjara. Sebanyak enam korban telah diperiksa sebagai saksi. Hingga kini, penyidik belum mendapatkan dugaan adanya korban lain. &ldquo;Kami fokus selesaikan berkas dulu. Meski ditangguhkan, proses hukum tetap berjalan,&rdquo; paparnya. Selain saksi, ada pula keterangan tiga orang ahli yang digunakan penyidik dalam pemberkasan. Berdasarkan pengakuan korban, Pandu melakukan aksinya sejak 2013 silam. Semua korban berusia di antara 12 hingga 17 tahun. Dia menggunakan aplikasi chatting untuk merayu para calon korban. Dia juga mengiming-imingi korban dengan berbagai barang, seperti tas dan pakaian. &ldquo;Dari pengakuan para korban, mereka tidak dipaksa atau diancam, melainkan dirayu,&rdquo; lanjutnya. Lalu, dari mana Pandu memperoleh uang? Penyidik menduga, Pandu menggunakan dana yang dikelola organisasi yang dipimpinnya. Apalagi, Pandu juga kerap aktif dalam sejumlah kegiatan dan lembaga amal. &ldquo;Pandu ini kan presiden sebuah organisasi. Juga aktif dalam sejumlah kegiatan,&rdquo; imbuhnya. &nbsp; Kurang Bukti Kasus ini memang belum menunjukkan gelagat untuk mulai disidangkan. Di meja Kejaksaan Tinggi, Samarinda, berkas sempat dikembalikan ke penyidik lantaran kurang bukti. "Medio Desember sempat dikonsultasikan ke penyidik untuk pelengkapan," aku Jaksa Tina, anggota tim penuntut umum perkara Pandu di Kejati Kaltim, kemarin (15/3). Sejauh ini, perkara pencabulan itu baru memasuki tahap satu alias baru sekadar pelimpahan berkas dari penyidik ke penuntut umum. Belum termasuk pelimpahan tersangka. Nah, masalahnya kini, batas penahanan penyidik akan berakhir hari ini, sementara perkara tak kunjung juga diadili ke pengadilan. Jika demikian, tersangka Pandu dapat dinyatakan bebas demi hukum. Dikonfirmasi ihwal ini, Jaksa Tina tak menampik. Dia mengaku, penahanan Pandu kini sudah diperpanjang hingga kewenangan peradilan tingkat I, Pengadilan Negeri (PN) Balikpapan. Sementara aturan tak memberikan kelonggaran batasan penahanan, hanya berlaku 20 hari plus 40 hari, baik di tingkat penyidik, penuntut umum, hingga peradilan. "Sebenarnya, bisa diperpanjang ke pengadilan tinggi. Tapi, itu bisa dilakukan hanya ketika perkara sudah disidangkan," singkatnya.

Tak Kunjung Disidang, Predator Anak di Balikpapan Dipulangkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/langkah-kpai-soal-wakil-dekan-cabuli-remaja-di-ruang-sauna_m_121000.jpeg" alt="Wakil Ketua KPAI Susanto" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPAI Susanto</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) ikut menyoroti kasus yang mencoreng dunia pendidikan. Diduga, Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Unair berinisial IKS melakukan pelecehan terhadap remaja. Usia korban, JS masih tergolong anak yaitu 16 tahun. Namun KPAI belum bisa berkomentar lebih jauh terkait substansi kasus tersebut. Pihaknya masih menunggu hasil penyelidikan kepolisian. IKS juga masih diperiksa oleh polisi. "Kami akan mendalami kasus ini lebih dahulu secara komprehensif agar duduk persoalan kasusnya diketahui," kata Wakil Ketua KPAI Susanto, Selasa (4/4). Susanto menjelaskan pihaknya akan mencari informasi dari beberapa sumber untuk mengetahui kasus itu lebih jauh. Namun Susanto enggan berkomentar lebih jauh terkait kasus itu. "Termasuk apakah ada pihak-pihak lain yang terlibat, ini kami akan dalami," tegasnya. Pihaknya akan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber. Apalagi JS masih tergolong usia anak. Dan belum jelas apa keterkaitan atau hubungan antara JS dan IKS. "Jika ada dugaan pidana ya, kita serahkan ke polisi," tuturnya. Sebelumnya, IKS diduga melecehkan JS di ruang sauna di pusat perbelanjaan di Surabaya. Tindakan itu terungkap setelah korban berteriak. (cr1/JPG)

Langkah KPAI Soal Wakil Dekan Cabuli Remaja di Ruang Sauna

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/parah-wakil-dekan-cabuli-remaja-di-ruang-sauna_m_120832.jpeg" alt="ILUSTRASI" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI</figcaption>
</figure> Jawapos.com -&nbsp; Seorang dosen di sebuah universitas negeri ternama di Surabaya ditangkap polisi. Dosen laki-laki berinisial IKS itu dibekuk lantaran diduga berbuat tindak asusila terhadap J, remaja sejenis yang masih 16 tahun.  Berdasarkan informasi yang dihimpun Jawapos.com, peristiwa itu terjadi di sebuah pusat kebugaran yang ada di sebuah mal kawasan Surabaya Timur pada Sabtu lalu (1/4) sekitar pukul 19.30. IKS diduga melakukan pelecehan di ruangan sauna. "Pelakunya punya jabatan penting. Salah seorang wakil dekan di fakultas itu," ujar salah seorang sumber Jawapos.com di kepolisian, Senin (3/4).  Di ruangan sauna itu hanya ada IKS dan J. Entah bagaimana awal mulanya, IKS lantas mengoral kemaluan korban. Yang jelas, ketika itu, korban hanya mengenakan handuk. Tak puas sampai di situ, giliran korban yang dipaksa melakukan hal sama padanya. J lantas berteriak meminta tolong kepada sekuriti mal. Sekuriti kemudian melapor ke manajemen mal.  Akhirnya laporan tersebut diteruskan ke polisi. Unit Reskrim Polsek Mulyorejo langsung melakukan penyelidikan. "Saat ini (Senin) dia sudah ditahan di Polres," tambah sumber tersebut.  Kasus tersebut kini dilimpahkan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Surabaya. Ketika dikonfirmasi, Kanit PPA Polrestabes Surabaya AKP Ruth Yeni enggan berkomentar. Dia menyarankan agar meminta konfirmasi kepada atasannya. "Langsung ke Kasat (Kasatreskrim Polrestabes Surabaya) saja," ucapnya.   Secara terpisah, Kasatreskrim Polresrtabes Surabaya AKBP Shinto Silitonga membenarkan bahwa memang pihaknya menangkap IKS. Tapi dia tidak membeberkan secara detail kasus tersebut. "Nunggu dirilis oleh Bapak Kapolres," ujar polisi asal Medan tersebut. (did/jpg)

Parah! Wakil Dekan Cabuli Remaja di Ruang Sauna