<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/25/WhatsApp-Image-2025-06-25-at-111739-2388127355.jpeg" alt="Dirjen Bimas Islam-Kemenag Abu Rokhmad. (Humas Kemenag)" width="100%">
<figcaption>Dirjen Bimas Islam-Kemenag Abu Rokhmad. (Humas Kemenag)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Zakat tidak hanya menjadi syariat Islam, tetapi juga sudah diatur oleh negara lewat UU Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Muara dari regulasi zakat ini tidak hanya sekadar menunaikan perintah agama, tetapi bisa menanggulangi kemiskinan. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama (Dirjen Bimas Islam-Kemenag) Abu Rokhmad mengatakan, pengelolaan zakat harus dilakukan secara sinergi antara Kemenag, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Ketiga lembaga itu dapat disebut Trisula pengelolaan zakat nasional. &ldquo;Kolaborasi ini harus betul-betul menjadi Trisula. Artinya, jiwanya satu, napasnya satu, tidak ada perbedaan di antara sula-sula ini,&rdquo; ujar Abu. Pernyataan itu diungkapkan saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Pengelolaan Zakat Tahun 2025 di Jakarta, Selasa (24/6). Menurut Abu, peran masing-masing unsur Trisula telah diatur dalam Undang-Undang Zakat. Pemerintah bertanggung jawab atas aspek regulasi, pembinaan, dan pengawasan, sedangkan BAZNAS dan LAZ menjadi pelaksana penyaluran dana zakat kepada masyarakat. &ldquo;Pengelolaan zakat mengedepankan dua semangat sekaligus, yaitu menjalankan perintah agama dan memenuhi kewajiban hukum. Bila kedua semangat ini tidak berjalan beriringan, upaya menanggulangi kemiskinan akan mengalami hambatan,&rdquo; katanya. Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Waryono Abdul Ghafur menambahkan, Rakornas Zakat digelar untuk memperkuat arah dan strategi kebijakan zakat nasional. Selain itu, forum itu menjadi wadah evaluasi capaian kinerja pengelolaan zakat dan perencanaan kerja lima tahun ke depan. Rakornas dihelat secara hybrid, diikuti sekitar 1.270 peserta dari seluruh Indonesia. Peserta luring terdiri atas jajaran Ditjen Bimas Islam, pimpinan BAZNAS pusat, para Ketua Tim Kerja Pemberdayaan Zakat Kantor Wilayah Kemenag Provinsi, serta pimpinan BAZNAS provinsi. Sedangkan, peserta daring meliputi pejabat penyelenggara zakat dan wakaf Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota, pimpinan BAZNAS kabupaten/kota, dan pengelola LAZ. &ldquo;Materi penguatan integritas pengelolaan zakat nasional akan disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Inspektorat Jenderal Kemenag. Kami juga mengundang anggota DPR RI serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk membahas penguatan kelembagaan BAZNAS dan LAZ,&rdquo; jelasnya. Selain itu, Rakornas juga akan mengulas topik perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan zakat yang terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional lima tahun ke depan. Pembahasan ini melibatkan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Sekretariat Jenderal Kemenag, Kementerian PPN/Bappenas, dan BAZNAS. Kebijakan pengendalian, pembinaan, dan pengawasan pengelolaan zakat nasional disampaikan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Ditjen Bimas Islam, BAZNAS, serta Kementerian Dalam Negeri. &ldquo;Melalui Rakornas ini, tata kelola zakat dapat semakin kuat dan terarah sehingga memberi dampak nyata dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem di Indonesia,&rdquo; pungkas Waryono.

Muara dari regulasi zakat ini tidak hanya sekadar menunaikan perintah agama, tetapi bisa menanggulangan kemiskinan.

Pentingnya Sinergi 3 Lembaga dalam Pengelolaan Dana Zakat untuk Penanggulangan Kemiskinan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/05/uang-rupiah-138209579.jpg" alt="Ilustrasi: Dana bansos. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Dana bansos. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) bakal menyalurkan bansos PKH atau Program Keluarga Harapan kepada masyarakat pada bulan Agustus ini. Bantuan diberikan secara bersyarat bagi Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sejak tahun 2007 Pemerintah Indone&shy;sia telah melaksanakan PKH sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan. Di dunia internasional, program serupa juga dikenal dengan istilah Conditional Cash Transfers (CCT). Program itu terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi di negara-negara pelaksananya, terutama masalah kemiskinan kronis. Melalui PKH, keluarga miskin didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan&nbsp; pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi,perawatan, dan pendampingan. Termasuk akses ke berbagai program perlindungan sosial lainnya yang bersifat komplementer secara berkelanjutan. Dari besarannya, bansos PKH tidak sama untuk masing-masing kelompok. Yakni Rp 750 ribu sekali cair dengan total Rp 3 juta per tahun diberikan untuk ibu hamil atau nifas. Lalu Rp 750 ribu sekali cair dengan total Rp 3 juta per tahun diberikan untuk anak usia dini atau balita. Sedangkan lansia dan penyandang disabilitas mendapatkan Rp 600 ribu per tahap dengan total Rp 2,4 juta per tahun. Kemudian, bansos PKN untuk Pelajar SD, SMP, dan SMA dengan nominal bervariasi dari Rp 225 ribu hingga Rp 500 ribu per tahap tergantung jenjang pendidikan. &nbsp; Lantas, bagaimana cara mengecek penerima PKH di Kemensos? Pertama, kunjungi laman&nbsp;<a href="http://cekbansos.kemensos.go.id/">http://cekbansos.kemensos.go.id/</a> Kedua, masukkan detail wilayah (provinsi, kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan). Juga nama penerima manfaat sesuai dengan e-KTP. Ketiga, masukkan kode verifikasi yang ditampilkan. Keempat, pilih "cari data" untuk melihat hasilnya. &nbsp; Selain itu, masyarakat juga bisa mengecek penerima PKH melalui aplikasi Cek Bansos, antara lain: Pertama, Buka aplikasi Cek Bansos. Kedua, Buat akun baru dengan melengkapi data diri apabila belum punya, atau langsung login dengan username dan password jika sudah memiliki akun. Ketiga, pilih tab pencarian. Keempat, isi data diri lalu cari. Sistem akan mencari nama penerima manfaat sesuai wilayah yang diinput.

Begini cara mengecek data penerima bansos PKH di Kemensos, seiring rencana pemerintah menyalurkan bansos PKH bulan ini.

Pemerintah Salurkan Bansos Bulan Ini, Begini Cara Cek Data penerima Bansos PKH di Kemensos

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/06/Screenshot_2023-06-06-04-27-13-540-edit_comandroidchrome-3007908235.jpg" alt="Ketua Pansus Raperda Percepatan Penanggulangan Kemiskinan DPRD Kota Surabaya Akmarawita Kadir" width="100%">
<figcaption>Ketua Pansus Raperda Percepatan Penanggulangan Kemiskinan DPRD Kota Surabaya Akmarawita Kadir</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-DPRD dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Surabaya percepat pembahasan untuk menyelesaikan Raperda Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Pahlawan, Jawa Timur. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01704838/harga-emas-antam-hari-ini-naik-rp-8000-jadi-rp-1065-juta-per-glgram">Harga emas Antam Hari Ini Naik Rp 8.000 Jadi Rp 1,065 Juta per glGram</a> Ketua Pansus Raperda Percepatan Penanggulangan Kemiskinan DPRD Kota Surabaya Akmarawita Kadir di Surabaya, Selasa, mengatakan, tim pansus dan Baznas menyelaraskan dengan program Pemerintah Kota Surabaya tentang penanggulangan kemiskinan. "Dari penjelasan Baznas tadi ternyata memang banyak program-program yang searah dengan visi misinya Pemkot Surabaya," kata Sekretaris Komisi D Bidang Sosial DPRD Surabaya ini. Menurutnya, informasi dari Baznas sangat dibutuhkan dalam mendukung raperda tersebut dengan tujuan agar nantinya berbagai program baik dari Pemerintah Kota Surabaya maupun Baznas dapat disinergikan. Dengan demikian, lanjut dia, tidak akan ada lagi tumpang tindih dalam pemberian bantuan sehingga lebih tepat sasaran. Akma mencontohkan, seperti adanya program bedah rumah, pembuatan jamban, pemberian bantuan seperti kursi roda dan kaki palsu untuk disabilitas, hingga pelunasan biaya sekolah untuk pengambilan ijazah akan dapat tertangani dengan baik jika terdapat sinergi yang baik antara Pemkot dan Baznas. Lebih jauh, Akma juga mengungkapkan, dengan adanya Raperda ini, nantinya akan ada sinkronisasi baik dari dinas-dinas terkait di Pemerintah Kota Surabaya. Hal ini bertujuan agar program-program yang akan dijalankan akan menjadi lebih tepat sasaran. "Jadi nanti satu pintu karena dia link ke setiap dinas jadi lebih mudah lagi dan tidak ada lagi yang salah sasaran," ujarnya. Saat ini, kata dia, Raperda yang ada telah memuat sekitar 30-40 pasal. Akma mentargetkan, Raperda ini akan mampu terselesaikan oleh tim Pansus akhir bulan Juni ini. Dengan adanya Raperda ini diharapkan Kota Surabaya akan zero miskin ekstrem. Selain itu, dalam raperda ini juga akan dibahas tentang bagaimana skema untuk mengangkat masyarakat Surabaya lepas dari garis kemiskinan. Untuk itu, kata dia, dalam waktu dekat ini, Pansus akan mengundang bagian hukum dan dinas terkait untuk mematangkan pasal demi pasal yang ada dalam Raperda tersebut. Ia berharap dengan adanya Raperda ini mampu mensejahterakan warga Surabaya ke depan. "Intinya Surabaya lebih sejahtera di tahun-tahun ke depan," katanya. Ketua Baznas Kota Surabaya Mohammad Hamzah sebelumnya mengatakan, dalam RDP ini Baznas Kota Surabaya telah memberikan berbagai usulan yang dapat dijadikan acuan Pansus dalam bekerja menyelesaikan Raperda. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01702706/program-sawit-terampil-sinar-mas-agribusiness-and-food-dukung-520-petani-indonesia-raih-sertifikasi-rspo">Program Sawit Terampil Sinar Mas Agribusiness and Food Dukung 520 Petani Indonesia Raih Sertifikasi RSPO</a> "Usulan sudah beberapa secara catatan tapi mungkin mereka dari DPRD Komisi D khususnya di pansus ini minta secara tertulis mungkin ada tambahan lagi, tadi sudah banyak diskusi, tapi mungkin nanti ada penguatan lagi di pasal-pasal tertentu," ucapnya. (*)

pansus dan Baznas menyelaraskan dengan program Pemerintah Kota Surabaya tentang penanggulangan kemiskinan.

DPRD-Baznas Surabaya Bahas Raperda Penanggulangan Kemiskinan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/Menpan-RB-Istimewa.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas meluncurkan program Reformasi Birokrasi (RB) Tematik Penanggulangan Kemiskinan, di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Jumat (21/10). Program RB Tematik Penanggulangan Kemiskinan didesain untuk memperkuat tata kelola birokrasi guna mengakselerasi pengentasan kemiskinan. Terdapat 9 pemerintah daerah yang menjadi pilot project penerapan RB tematik penanggulangan kemiskinan pada tahap pertama dan 23 pemda pada tahap kedua.  “Pengentasan kemiskinan adalah program prioritas Presiden Jokowi. Itulah kenapa kita bikin RB Tematik kemiskinan. Kementerian PANRB akan memperkuat tata kelola birokrasinya, jadi bukan pada program kemiskinannya karena kalau bicara program tentu tergantung karakteristik daerah,” ujar Anas.  Acara dihadiri Gubernur D.I Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X, Rektor UGM Prof. Ova Emilia, Dewan Guru Besar UGM, Majelis Wali Amanat UGM, Senat Akademik dan Dekan Fakultas UGM, dan para kepala daerah yang menjadi pilot project.  Anas mengatakan, RB tematik penanggulangan kemiskinan akan mengintervensi dan memperbaiki aspek tata kelola pengentasan kemiskinan melalui perbaikan proses bisnis, perbaikan regulasi/kebijakan, hingga reformulasi program/kegiatan sehingga lebih tepat sasaran.  “Jadi reformasi birokrasi tematik ini framework yang digunakan untuk mengurai dan menyelesaikan berbagai masalah (bottleneck) tata kelola. Sehingga kita harapkan reformasi birokrasi itu bisa berdampak dan dirasakan masyarakat, bukan hanya soal prosedural administratif,“ kata Anas.  Anas menjelaskan, terdapat sejumlah tantangan dalam pengentasan kemiskinan. Di antaranya terdapat target penurunan kemiskinan di level 7 persen pada 2024, dan target kemiskinan ekstrem 0 persen pada 2024.  “Penerapan RB tematik penanggulangan kemiskinan menjadi bagian dari upaya pemerintah mengakselerasi penurunan kemiskinan. Paralel dalam penerapan pilot project tahap pertama dan kedua, kita replikasikan ke daerah-daerah,” tutur mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tersebut.  Diungkapkan, Kementerian PANRB telah sepakat untuk memutuskan nilai perolehan RB instansi pemerintah salah satunya akan bergantung pada program RB pengentasan kemiskinan. “Kita sedang siapkan, jadi nanti indeks reformasi birokrasi daerah itu akan dinilai fokusnya pada pengentasan kemiskinan. Nanti itu ada kaitannya dengan tunjangan kinerja (tukin). Yang daerahnya keren tata kelola birokrasinya dalam pengentasan kemiskinan, tentu tukinnya bisa lebih lumayan dibanding daerah lainnya,” imbuh Anas.  Anas menambahkan, kunci kesuksesan penerapan RB tematik penanggulangan kemiskinan adalah komitmen bersama dan kemauan untuk berkolaborasi. “Semua daerah pilot project menyiapkan rencana aksi pelaksanaan reformasi birokrasi tematik penanggulangan kemiskinan dengan seluruh pihak terkait. Tata kelola birokrasinya langsung menjebol hambatan dalam penanggulangan kemiskinan,” papar Anas.  Sementara itu, Rektor UGM Prof. Ova Emilia berharap, birokrasi bukan sekadar instrumen teknis atau mesin pelaksana mekanis namun menjadi cerminan dari sebuah penataan cara berpikir dan habitus bertindak. “Maka di titik ini birokrasi memberikan roh dalam keberlangsungan sistem tata kelola pemerintahan, termasuk soal pengentasan kemiskinan,” ujar Ova.  Dari sisi filosofis, Gubernur D.I Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X menegaskan bahwa kemiskinan perlu dilihat tidak hanya dari sudut pandang ekonomi semata. "Tetapi harus dimoderasi melalui pendidikan karakter, dengan meng-update nilai-nilai gemi, nastiti, ngati-ngati selaras dengan konteks kekinian, melalui intervensi literasi keuangan. Inilah yang dimaksud dengan konsep transformasi dari nilai filosofis ke nilai praksis," ungkap Sri Sultan.

Menteri PANRB Luncurkan Program RB Tematik Penanggulangan Kemiskinan