<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/56-perusahaan-di-jabar-ajukan-penangguhan-ump_m_.jpg" alt="Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat Ferry Sofyan" width="100%">
<figcaption>Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat Ferry Sofyan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dinas&nbsp;Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat mencatat ada 56 perusahaan mengajukan penangguhan Upah Minimum Kota (UMK). Penangguhan disampaikan lantaran mereka tidak bisa membayar gaji karyawan sesuai dengan nilai UMP yang telah ditetapkan.&nbsp; Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat Ferry Sofyan mengatakan, dari 56 perusahaan yang mengajukan penangguhan, hanya 53 yang diterima. Sementara tiga lainnya ditolak. Jumlah tersebut menyebar di kota dan kabupaten yang ada di Jawa Barat. "Hanya 53 perusahaan yang diajukan dan yang tiga mencabut. Karena masih (kategori) mampu membayar upah karyawan, sehingga dicabut oleh perusahaan sendiri," kata Ferry di Bandung, Minggu (3/2). Ferry mengatakan pihaknya melakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap perusahaan yang mengajukan penangguhan. Penangguhan yang dimaksud yakni perusahaan diperbolehkan memberikan upah di bawah UMK selama beberapa bulan. Ia mencontohkan gaji ditangguhkan selama 6 bulan dengan UMK Rp 3 juta, maka bisa dibayar Rp 2,5 juta dulu. Sementara sisanya akan dibayarkan pada bulan berikutnya. "Sisanya mereka membuat perjanjian antara manjemen dengan serikat kerja. Atau bisa (dibayar) dirapel, yang pasti upahnya dibayar hanya waktunya saja yang digeser," jelasnya. Jika, perusahaan tidak menepati janji, maka pekerja bisa melapor ke Disnakertrans wilayah setempat. Bahkan bisa ke ranah hukum. Seperti diketahui UMK tertinggi di Jawa Barat yakni diKarawang mencapai Rp 4,2 juta. Sementara yang terendah di Banjar yakni Rp 1,6 juta. Dari 53 perusahaan yang ditangguhkan 60 persen bergerak di bidang garmen. Hal tersebut terjadi karena persaingan. Wilayah Jabar UMR dan UMK sudah tinggi dan tren kenaikan upah yang semakin tinggi. Maka perusahaan kesulitan untuk membayar sedangkan harga suatu barang dari wilayah satu dan lainnya sama. "Itu menjadikan kesulitan perusahaan karena untuk harga yang sama, tapi upahnya berbeda. Misal Bogor dan Purwakarta Rp 3 juta lebih sementara Majalengka dan Garut di bawah Rp 2 juta apalagi Jateng masih ada di bawah Rp 1,5 juta," pungkasnya.

56 Perusahaan di Jabar Ajukan Penangguhan UMK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sarman-ajak-pengusaha-tak-ajukan-penangguhan-ump_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Kadin DKI ajak pengusaha tak ajukan penangguhan UMP" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Kadin DKI ajak pengusaha tak ajukan penangguhan UMP</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemprov DKI Jakarta melalui Plh Gubernur DKI Jakarta Saefullah telah menetapkan UMP 2019 sebesar Rp 3.940.973 atau naik sebesar 8,03 persen. Nilai tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan usulan dari pengusaha yakni Rp Rp 3.830.436. Namun nyatanya Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Sarman Simanjorang menerima putusan tersebut. Bahkan ia mengkalim kenaikan UMP sebesar 8,03 persen ini sesuai dengan kemampuan dunia usaha. Menurutnya, nilai tersebut dihitung dari pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,15 persen dan inflasi nasional sebesar 2,88 persen dikalikan dengan UMP tahun berjalan 2018 sebesar Rp 3.648.035. Artinya UMP DKI tahun 2019 akan naik sebesar Rp 292.938. Ia juga mengajak para pengusaha untuk mejalankan kebijakan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan nilai UMP tersebut. Para pengusaha diajak untuk tidak mengajukan penangguhan UMP kepada Pemprov DKI Jakarta. "Kami sangat mengharapkan agar UMP 2019 yang telah ditetapkan dapat dijalankan dan dilaksanakan oleh seluruh pelaku usaha di wilayah DKI Jakarta. Kami juga berharap tidak ada perusahaan yang mengajukan penangguhan," tegas Sarman. Sarman menyadari, kondisi ekonomi saat ini dan pelemahan nilai rupiah membuat beban pengusaha semakin bertambah. Namun dia optimis kondisi tersebut bersifat sementara. Diharapkan ke depan ekonomi semakin membaik seiring membaiknya kondisi perekonomian global. "Jika ada permasalahan yang menyangkut upah sejogyanya dapat diselesaikan secara bipartit dan mengacu pada Permenaker No.1 Tahun 2017 tentang struktur dan skala upah," jelasnya. Mewakili pelaku usaha, Sarman meminta agar suasana selama kampanye Pilpres dan Pileg serentak 2019 berjalan kondusif, aman, nyaman. Sehingga tidak mengganggu aktivitas perekonomian dan investor tidak ragu untuk masuk menanamkan modalnya di Indonesia. "Ini menjadi tanggung jawab kita untuk menjaga proses demokrasi berjalan secara normal dan mengedepankan ide dan gagasan serta visi dan misi yang mampu menjawab tantangan dan permasalahan perekonomian kita ke depan," ucapnya.

Sarman Ajak Pengusaha Tak Ajukan Penangguhan UMP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/768-tak-mampu-bayar-karyawan-berdasar-ump_m_111228.jpeg" alt="Ilustrasi demo buruh bagian dari langkah kalangan pekerja memperjuangkan haknya." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi demo buruh bagian dari langkah kalangan pekerja memperjuangkan haknya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Meski upah minimum provinsi (UMP) Sumatera Barat (Sumbar) untuk 2017 di bawah nilai DKI, namun masih ada saja perusahaan yang tidak mampu menggaji karyawannya. Alhasil sebanyak 768 dari 3.840 perusahaan yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumbar tahun ini tak mampu membayar berdasar UMP. &ldquo;Perusahaan yang belum membayar gaji sesuai UMP itu minta penangguhan. Karena kondisi pendapatan perusahaan yang tidak memungkinkan membayar gaji sesuai standarnya,&rdquo; jelas Kepala Disnakertrans Sumbar, Nazrizal Nazarudin seperti dilansir Padang Ekspres (Jawa Pos Group), Selasa (21/2). Nazrizal Nazarudin tidak menampik, saat ini masih ada perusahaan yang membayar gaji pekerja di bawah UMP. Untuk itu, Disnakertrans akan terus melakukan pengawasan secara intens kepada pemberi kerja terkait dengan hak-hak yang harus yang didapatkan pekerja. &ldquo;Kita meminta perusahaan tidak membandel dan membayarkan hak pekerjanya,&rdquo; ucapnya. Meski begitu, pihaknya tetap mendorong agar setiap perusahaan bisa menerapkan upah sesuai standar. Karena penerapan upah sesuai standar telah disosialisasikan kepada pemerintah kabupaten/kota dan pemberi kerja (perusahaan,red) pada November tahun lalu. &ldquo;Untuk perusahaan yang berskala besar sudah diwajibkan memberi upah sesuai aturan, tidak boleh tidak. Meski perusahaan menengah dan kecil ada yang belum bisa menerapkan upah sesuai standar,&rdquo; jelasnya. Terpisah, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia&nbsp; (KSPSI) Arsukman Edi menyebutkan, pihaknya juga sudah banyak menerima laporan terkait perusahaan yang membayar upah di bawah UMP. Peran dari pengawas di Disnakertrans dalam mengawasi perusahaan dalam menjalankan kewajibannya terhadap pekerja memang sangat dibutuhkan. &ldquo;Kami mengapresiasi langkah yang dilakukan Disnakertrans dalam melakukan inventarisasi terhadap perusahaan yang membayar upah di bawah UMP. Jangan ada toleransi bagi perusahaan yang bayar upah di bawah UMP, kecuali perusahaan yang telah mengajukan penangguhan pembayaran upah,&rdquo; tukasnya. (wni/ayu/iil/JPG)

768 tak Mampu Bayar Karyawan Berdasar UMP

penangguhan ump

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#penangguhan ump

Berita Terkini

56 Perusahaan di Jabar Ajukan Penangguhan UMK

Sarman Ajak Pengusaha Tak Ajukan Penangguhan UMP

768 tak Mampu Bayar Karyawan Berdasar UMP

Download Aplikasi JawaPos.com