<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/jokowi-pidato-pbb-1.jpg" alt="YouTube Sekretariat Kepresidenan RI" width="100%">
<figcaption>YouTube Sekretariat Kepresidenan RI</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pandemi Covid-19 telah menjangkiti 32,7 juta orang di 215 negara di dunia, termasuk di Indonesia. Sebanyak 991 ribu orang di seluruh dunia pun telah meninggal dunia akibat pandemi ini. Tak hanya itu, pandemi pun telah memberikan dampak pada perekonomian dunia yang juga turut melambat.  Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak semua pihak untuk terus bekerja keras dan tidak menyerah pada keadaan saat ini. Karena saat ini dibutuhkan kerja sama dalam mengatasi pandemi Covid-19 di tanah air.  "Dalam menghadapi ujian, kita tidak boleh menyerah. Kita harus terus berikhtiar dengan sekuat tenaga untuk mengendalikan penyebaran Covid-19 dan sekaligus membantu saudara-saudara kita agar tidak semakin terpuruk karena kesulitan ekonomi," ujar Jokowi saat membuka Muktamar IV Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) secara virtual di Istana Bogor, Sabtu (26/9).  Presiden kembali menegaskan bahwa bagi pemerintah, kesehatan rakyat dan keselamatan umat adalah prioritas yang paling utama. Mereka yang sehat terus dilindungi agar tidak terpapar, dan bagi mereka yang telah terpapar terus diupayakan untuk segera sembuh.  "Saya ingin kembali menegaskan kesehatan rakyat, keselamatan umat adalah prioritas yang utama, bagi yang sehat kita jaga agar tidak terpapar, bagi yang sudah terpapar kita berupaya untuk kita sembuhkan," katanya.  ‎Kemudian, per 25 September angka kesembuhan di Indonesia 196 ribu dengan tingkat kesembuhan 73,5 persen. Ini semakin meningkat dan akan terus kita tingkatkan.  "Angka kematian akan terus kita tekan. Jumlah kasus harian kita turunkan, terus kita tekan agar kurvanya bisa melandai," jelasnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/21/09/2020/batal-ditunda-dpr-dan-pemerintah-tetap-ingin-pilkada-serentak-digelar/">Batal Ditunda, DPR dan Pemerintah Tetap Ingin Pilkada Serentak Digelar</a>  Untuk menghadapi persoalan ini, Presiden memandang perlunya kekompakan, tekad, dan semangat seluruh pihak, bukan hanya pemerintah sendiri. Presiden berharap, kader Parmusi di seluruh penjuru Tanah Air bersama-sama dengan seluruh elemen bangsa yang lain dapat turut menjaga umat.  "Besar harapan saya, seluruh kader Parmusi di seluruh penjuru Tanah Air bergandengan tangan dengan seluruh elemen bangsa yang lain menjadi garda terdepan untuk menjaga diri sendiri, melindungi kesehatan umat dan keselamatan rakyat, bangsa, dan negara sehingga kita bisa segera pulih dan bangkit kembali," paparnya.  Dalam mencegah penyebaran Covid-19, Presiden menjelaskan bahwa tidak ada jalan lain kecuali dengan disiplin menjalankan protokol kesehatan. Disiplin menjalankan kebiasaan-kebiasaan baru yang aman dari Covid-19 perlu dilakukan baik ketika berada di dalam rumah, di lingkungan keluarga, maupun di luar rumah.  Jokowi mengajak untuk bersama-sama menjaga pola hidup bersih dan sehat sebagaimana diajarkan Islam. Mengikuti protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, sering-sering mencuci tangan, menjaga wudu dan menghindari kerumunan.  "Termasuk tidak menyelenggarakan kegiatan yang mengumpulkan banyak orang, termasuk melaksanakan Muktamar secara virtual," ungkapnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=BYNdUxsXd9U

Jokowi: Kesehatan dan Keselamatan Rakyat Adalah Prioritas Utama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/QIRANI-19-Dery-Ridwansah-8.jpg" alt="Doktor Tjandrawati Mozef (kiri) peneliti Biokimia Farmasi LIPI yang juga penemu melakukan uji validasi deteksi virus corona dari sample swab yang telah diekstrak di Laboratorium Kimia Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Puspiptek Serpong, Tangerang" width="100%">
<figcaption>Doktor Tjandrawati Mozef (kiri) peneliti Biokimia Farmasi LIPI yang juga penemu melakukan uji validasi deteksi virus corona dari sample swab yang telah diekstrak di Laboratorium Kimia Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Puspiptek Serpong, Tangerang</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto, untuk memperhatikan jumlah tes Covid-19, di seluruh daerah di Indonesia.  Menurut Jokowi, tes virus korona baru atau Covid-19 di daerah belumlah merata. Sehingga masalah ini perlu segera diatasi oleh Terawan Agus Putranto.  "Saya minta untuk urusan tes ini Kementerian Kesehatan saya minta dibuat desain perencanaan yang betul-betul yang baik, jangan sampai yang saya lihat, provinsi, ada provinsi yang sudah melakukan testingnya tinggi sekali, tapi ada provinsi yang testingnya masih rendah sekali," ujar Jokowi dalam rapat kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (7/9).  ‎Jokowi meminta, Terawan untuk bisa melakukan desain perencanaan itu harus betul-betul komprehensif. Terutama menyangkut berapa jumlah laboratorium yang harus ada di sebuah provinsi. Kemudian jumlah reagen yang harus terdistribusi pada sebuah provinsi.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/07/09/2020/jokowi-kunci-ekonomi-agar-baik-adalah-kesehatan-yang-baik/">Jokowi: Kunci Ekonomi Agar Baik Adalah Kesehatan yang Baik</a>  "Perencanaan itu kita perlukan sehingga kelihatan nanti, kasus-kasus positif ini berada di wilayah atau provinsi yang mana," katanya.  Jokowi juga menginginkan ada satu keterkaitan dengan jejaring laboratorium satu dengan yang lainnya. Sehingga ini dilakukan untuk mengefektifkan tes Covid-19 terhadap masyarakat.  "Strategi jejaring lab ini penting. Jadi bukan berdasarkan wilayah administrasi, tapi sekali lagi desain perencanaan harus betul-betul ada dan disiapkan," pungkasnya.  Adapun sampai dengan Minggu (6/9) jumlah positif sebanyak 3.444 orang. Totalnya adalah 194.109 orang. Kemudian sembuh 2.174 orang, jumlah keselurhannya adalah 138.575 orang.  Meninggal dunia tercatat 85 orang. Total keseluruhannya adalah 8.025 orang. Virus Korona ini sudah menyebar ke 34 provinsi dengan 489 kabupaten dan kota.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=vo6CStrwCic

Jokowi Minta Menkes Benahi Jumlah Testing Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/Virus-Korona-Nexu-Science-Communication.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Angka Positif Covid-19 di Indonesia sudah menembus lebih dari 100 ribu kasus, tepatnya 102.051 per Selasa (28/7). Angka kematian akibat positif Covid-19 juga melonjak di 4.901 jiwa.   ‎Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi IX DPR, Kurniasih Mufidayati prihatin dengan perkembangan kasus Covid-19 di Indonesia yang terus meningkat. Hal ini menunjukkan strategi penanganan Covid-19 oleh pemerintah perlu dievaluasi.   Mufida menyebut Pemerintah lebih mengedepankan kepentingan ekonomi dibandingkan paradigma kesehatan dalam menangani Pandemi ini di Indonesia.  "Mulai dari Perppu penanganan korona, kampanye new normal yang kemudian diakui salah oleh pemerintah dan terakhir pembentukan Komite Penanganan Covid-19 yang lebih berdimensi ekonomi dan menjadikan Satgas penanganan Covid-19, hanya bagian subordinat saja dalam perumusan kebijakan," papar Mufida kepada wartawan, Rabu (29/7).  Mufida menyebut kebijakan yang menitikberatkan ekonomi dalam penanganan Covid-19 saat ini terbukti justru menjadikan perkantoran, pusat perdagangan dan pasar menjadi penyebaran klaster baru.   Berdasarkan data Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 per 25 Juli, di DKI Jakarta saja terdapat 68 cluster perkantoran dengan 440 kasus positif dan 107 cluster pasar rakyat dengan 547 kasus.   Mufida juga prihatin dengan munculnya cluster di Fasilitas Kesehatan yang mencapai 124 cluster, dengan 799 kasus. Hal ini menurutnya menunjukkan keselamatan tenaga medis semakin terancam, dengan pengendalian penularan yang kurang berjalan, akibat pelonggaran yang dilakukan.  "Presiden yang meminta penanganan seimbang antara kesehatan dan ekonomi, tapi tidak begitu yang terjadi di lapangan. Kampanye new normal Presiden dengan mengunjungi mal dan menyerahkan kewenangan perpanjangan PSBB di masing-masing daerah, membuat kebijakan nasional penanganan Covid-19 ini tidak seragam," katanya.  "Jika dulu episentrum di Jakarta, kini ada 8 provinsi penyumbang terbesar Covid-19 di Tanah Air," papar Doktor dari Universitas Indonesia ini," tambahnya.  Mufida meminta agar pemerintah tetap menggunakan pola strategi penanganan Covid-19 dengan pola pikir bencana kesehatan. Sehingga, seluruh kebijakan yang akan dikeluarkan menggunakan pertimbangan kebencanaan kesehatan.  "Tidak ada yang dibenturkan antara ekonomi dan kesehatan. Kita memahami semuanya harus berjalan. Dalam sistem penanganan bencana pun semua sudah diatur. Termasuk klaster-klaster yang mendukung misalnya pendidikan, sosial, ekonomi yang komando pusatnya ada di BNPB," ungkapnya.  Ia meminta pemerintah segera memperbaiki catatan-catatan dalam strategi penanganan Covid-19 dan tetap memegang kendali penanganan virus tersebut hingga ke daerah.  "Jika pemerintah mengakui penggunaan new normal bermasalah, maka semua dampak dari kebijakan itu harus dievaluasi menyeluruh. Pemerintah sudah diberikan kewenangan sangat besar untuk mengelola anggaran, tapi tak juga terserap dengan baik. Sekalinya muncul program dengan dana besar justru menimbulkan polemik," pungkasnya.

Angka Covid-19 Lampaui Tiongkok, Strategi Pemerintah Perlu Dievaluasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/tito-ke-surabaya.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD melakukan kunjungan kerja ke Surabaya, Jawa Timur, Jumat (26/6). Tito berujar, Surabaya sebagai Ibu Kota Jawa Timur mirip DKI Jakarta, karena bersinggungan dengan daerah lain dampak keterkaitan antara Surabaya dan daerah penyangganya.  “Memang untuk Surabaya Raya ini khusus sama seperti di Jakarta, kita sudah mengoordinasikan antara Jabodetabek dan kita kemarin sudah ke semua daerah untuk menyamakan, kalau ada PSBB waktunya disamakan, serempak, jadi jangan sampai PSBB-nya di sini dan yang lain kendor,” kata Tito dalam keterangannya, Jumat (26/6).  Tito menyebut, Surabaya yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik perlu melakukan koordinasi khusus di tingkat provinsi. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan dan penanganan Covid-19 dapat efektif.  "Perlu adanya koordinasi di tingkat Surabaya Raya yang tentu saya lihat kalau di Jakarta itu menyangkut tiga Provinsi (DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten) kalau di Surabaya Raya ini menyangkut Surabaya Kota, Sidoarjo, Gresik dan sekitarnya. Otomatis otoritas yang mengoordinasikan adalah dari provinsi, sehingga ini terjadi simultan,” ucap Tito.  Mantan Kapolri ini pun mengingatkan pentingnya sosialisasi dalam melaksanakan protokol kesehatan hingga ke tingkat satuan terkecil dalam masyarakat, seperti pentingnya penggunaan masker, mencuci tangan, penggunaan handsanitizer, hingga melakukan pola hidup bersih dan sehat. Di meminta pemerintah daerah agar responsif terhadap kebutuhan masker bagi masyarakatnya.  “Bahwa tidak hanya sosialisasi tapi sampai dengan ke RT/RW harus jalan tentang pentingnya menggunakan masker, mereka harus tahu pentingnya menutup sistem pernafasan. Karena diserangnya di situ, tapi harus disertai gerakan masif bagi masker, karena ada juga masyarakat kita tahu pentingnya masker tapi tidak bisa mengadakan masker,” tukas Tito.

Tito Harapkan Adanya Koordinasi Tingkat Provinsi Tangani Korona

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/47_eropa_1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Di tengah situasi darurat pandemi Covid-19 seperti saat ini, banyak orang dianjurkan untuk mengenakan masker saat berada di ruang publik, transportasi dan banyak tempat lainnya yang dijumpai banyak orang. Namun, khusus untuk pengidap asma dan kondisi penyakit atau kelainan paru-paru lainnya, para ahli justru memperingatkan kalau orang dengan kategori tersebut tidak boleh memakai masker wajah.  Dilansir dari Mirror, Kamis (21/5), Profesor Chris Whitty, Kepala Petugas Medis dari Inggris mengatakan, mengenakan penutup wajah adalah tindakan pencegahan tambahan yang mungkin memiliki beberapa manfaat dalam mengurangi kemungkinan bahwa orang dengan infeksi menularkannya. “Cara paling efektif untuk mencegah penyebaran virus ini adalah tetap mengikuti aturan jarak sosial dan mencuci tangan anda secara teratur," ucapnya.  Organisasi Asthma UK juga telah memperingatkan bahwa memakai masker wajah sebenarnya bisa membuat pernapasan orang lebih sulit untuk asma. Jessica Kirby, Kepala Saran Kesehatan di Asthma UK, mengatakan, bagi beberapa orang yang menderita asma, mengenakan penutup wajah mungkin tidak mudah. Itu bisa membuatnya merasa lebih sulit untuk bernapas.  "Pemerintah Inggris telah menyarankan bahwa orang-orang dengan kondisi pernapasan tidak perlu memakai penutup wajah, jadi jika Anda merasa sulit, maka jangan mengenakannya. Jika Anda merasa nyaman untuk memakai penutup wajah, silakan gunakan kain atau buatan sendiri, bukan masker wajah tipe medis," ungkapnya.  Orang-orang dengan kondisi paru-paru lain termasuk bronkitis, emfisema dan gangguan paru obstruktif kronis (COPD) juga harus menghindari masker wajah, menurut Dr Purvi Parikh, seorang ahli imunologi di New York University. Berbicara kepada MailOnline, menjelaskan, orang-orang dengan kondisi paru-paru berada dalam keadaan sulit karena mereka mungkin membutuhkan masker lebih dari rata-rata orang tetapi mengakibatkan mereka sulit untuk bernafas.  "Masker ketat di wajahmu bisa membuat orang kesulitan bernapas. Aku bahkan merasakannya saat aku merawat pasienku," katanya.  Dr Parikh menambahkan bahwa kenaikan suhu bisa membuat pernapasan dengan masker wajah lebih sulit. Terlebih saat menghadapi musim panas, dia memperingatkan, secara konsisten menghirup udara panas di atas nafas sendiri, itu bisa sangat tidak nyaman.

Pengidap Asma Dan Gangguan Paru Tidak Dianjurkan Mengenakan Masker

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/Erick-Thohir-Kunjungi-Bio-Farma.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir beserta rombongan dari Kementerian BUMN, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, mengunjungi kesiapan laboratorium Bio Farma dalam menghadapi Covid-19. Rombongan diterima langsung oleh jajaran Board of Executives Bio Farma pada hari Kamis (21/5) di exhibition hall Bio Farma.  Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir menjelaskan, sesuai dengan slogan #BUMNuntukIndonesia, Bio Farma sebagai BUMN yang bergerak dalam bidang farmasi, sudah menyiapkan beberapa skenario untuk membantu penanganan Covid-19 ini.  “Inisiatif pembuatan skenario ini, dilakukan sesuai komitmen Bio Farma sebagai Induk Holding BUMN Farmasi, untuk berperan aktif secara luas dalam mewujudkan health security di Indonesia, dan secara khusus sebagai upaya percepatan penanganan pandemi Covid-19," terangnya melalui siaran resmi, Kamis (21/5).  Direktur Operasi Bio Farma, M. Rahman Roestan menjelaskan, skenario yang dibuat oleh Bio Farma, antara lain memproduksi Kit diagnostik Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR), yang merupakan hasil kerjasama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Nusantics yang merupakan hasil kolaborasi dalam nuansa kegotong-royongan dalam Gerakan Indonesia Pasti Bisa.  Dalam memproduksi RT-PCR ini, Bio Farma memiliki tugas untuk memproduksi dan menguji kit RT-PCR, simultan uji komparasi dengan 10 laboratorium untuk pengujian akurasi dan spesifisitas. Saat ini, RT PCR yang baru saja diluncurkan oleh Presiden RI Joko Widodo pada 20 Mei 2020, sudah mulai didistribusikan ke 31 laboratorium sesuai dengan rekomendasi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).  Berikutnya adalah peran Bio Farma membantu penelitian plasma konvalesen, hasil kerjasama dengan Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto. Plasma Konvalesen merupakan terapi yang diberikan kepada pasien Covid-19 yang memasuki masa kritis dengan memberikan plasma dari pasien yang sudah dinyatakan sembuh dari Covid-19.   "Tugas Bio Farma adalah untuk menerima plasma dari RSPAD untuk diperiksa kadar antibodi atas virus SARS-Cov-2 penyebab Covid-19, sehingga layak untuk diberikan kepada pasien Covid-19," jelas dia.  Ketiga adalah pembuatan mobile lab dengan standar Bio Safety Lavel 3 (BSL 3), Bio Farma memiliki kompetensi untuk membuat mobile lab ini yang hasilnya akan bermanfaat untuk FK UNPAD atau LABKESDA untuk meningkatkan kapasitas uji untuk masyarakat.   Dalam masa pandemi seperti sekarang, Mobile Laboratorium BSL3 berfungsi sebagai fasilitas untuk Emergency Response sebagai bentuk responsibility Bio Farma dalam menangani Pandemi Covid-19, melalui uji swab tes PCR. Pemeriksaan Swab Tes PCR merupakan pemeriksaan laboratorium golden standar dalam penegakan Diagnosis Covid-19.  Terkait hal Mobile Lab BSL3 ini, Ridwan Kamil berminat untuk memperbanyak mobil lab BSL 3 ini di Jawa Barat. Pasalnya, fasilitas yang berada didalamnya dapat melakukkan pemeriksaan swab test baik dalam keadaan pandemik, dan juga dalam keadaan new normal.  “Mobile lab ini, nantinya kalau sudah ada banyak, bisa berkeliling untuk bisa melakukan pengetesan kepada masyarakat," ujarnya.  Yang terakhir adalah penelitian untuk penemuan vaksin Covid-19, dengan dua skema yang utama adalah kolaborasi stakeholder tingkat nasional bersama Kemenristek/BRIN, Eijkman dan Litbangkes, dan simultan berpartner dengan lembaga riset dengan skala global dan juga manufaktur yang memiliki potensi kerjasama dengan Indonesia dan dibantu dengan KBRI untuk pendampingi diplomasi.  Dalam kunjungan ini, Erick Thohir meminta Bio Farma untuk meningkatkan koordinasi dengan Kementerian / Lembaga lain, untuk memudahkan koordinasi terkait skenario yang sudah Bio Farma jalankan dalam menghadapi pandemik Covid19.  “Saya meminta Bio Farma untuk terus meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan Kementerian /Lembaga lain, untuk mempermudah koordinasi, dan mempercepat output dari rencana yang sudah disiapkan Bio Farma dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini," ujar Erick.

Erick Thohir Kunjungi Kesiapan Fasilitas Laboratorium Bio Farma

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/Perwakilan-sekolah-bangsa.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dukungan dari kelompok masyarakat untuk penanganan pandemi Covid-19 yang dilakukan pemerintah terus mengalir. Kali ini giliran Yayasan Edukasi Universal (Eduversal) Indonesia dan Sekolah Kharisma Bangsa, memberikan bantuan logistik untuk tenaga kesehatan langsung di Rumah Sakit Darurat (RSD) Wisma Atlet.  Perwakilan Sekolah Kharisma Bangsa sekaligus ketua pelaksana donasi Yusuf Tanriverdi mengatakan, di tengah wabah Covid-19 ini, momentum bagi masyarakat untuk saling bahu membahu memberikan dukungan. Supaya wabah virus korona segera berlalu.  ’’Tenaga kesehatan pun tidak sendirian dalam menghadapi situasi sulit ini,’’ katanya Kamis (21/5). Yusuf mengatakan mereka akan selalu mendukung para tenaga kesehatan. Sebab tenaga kesehatan adalah garda terdepan dalam memerangi wabah Covid-19.  Bantuan yang disalurkan langsung ke RSD Wisma Atlet adalah 41 paket logistik makanan dan diharapkan bisa mendukung tugas para tenaga kesehatan. Bantuan itu diserahkan Rabu kemarin (20/5). Penyarahan bantuan itu diterima langsung oleh Koordinator Logistisk Mayor Hadi dan Dr Enrico di Gedung Logistik Wisma Atlet Tower 3 Kemayoran. Azka Dermawan dari Yayasan Eduversal ikut serta dalam penyerahan paket bantuan itu.  ’’Kami sunggu mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Eduversal dan Sekolah Kharisma Bangsa atas bantuan ini,’’ kata Mayor Hadi. Dia menjelaskan bantuan yang diberikan tentu akan sangat bermanfaat bagi para tenaga medis dan masyarakat terdampak Covid-19 yang ada di Wisma Atlet.  Azka darmawan menuturkan, aksi sosial itu merupakan upaya menjalankan amanah yang dituangkan dalam AD/ART Yayasan Eduversal Indonesia. ’’Amanahnya yakni kepedulian terhadap korban bencana alam, yatim piatu, dan kaum dhuafa,’’ katanya. Selain itu orang-orang yang terkena musibah dan memerlukan bantuan. Seperti sebagian masyarakat yang saat ini terdampak wabah Covid-19. Baik itu dampak langsung atau ekonomi.  Sampai Kamis (21/5) data pasien sembuh yang dirawat di RSD Wisma Atlet terus bertambah. Data yang disampaikan Wakil Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I Brigjen TNI M. Saleh Mustafa, rekapitulasi sejak 23 Maret 2020 jumlah pasien terdaftar di RSD Wisma Atlet ada 3.765 orang. Dari jumlah itu pasien yang pulang atau sembuh berjumlah 1.707 orang.  Data lainnya RSD Wisma Atlet merawat 962 pasien terkonfirmasi positif Covid-19. Lalu ada 48 pasien berstatus pasien dalam pengawasan (PDP) dan sembilan orang berstatus orang dalam pemantauan (ODP). Dari jenis kelaminnya ada 670 orang pria dan 349 orang perempuan.

RSD Wisma Atlet Terus Dapat Bantuan Logistik dari Berbagai Pihak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/dr-lily-covid-19.jpg" alt="PERJUANGAN BERSAMA: Dokter Lily Anggraeni memakai APD dengan tulisan penyemangat untuk sesama tenaga medis dan pasien di IGD Covid-19 National Hospital Surabaya. (Riana Setiawan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>PERJUANGAN BERSAMA: Dokter Lily Anggraeni memakai APD dengan tulisan penyemangat untuk sesama tenaga medis dan pasien di IGD Covid-19 National Hospital Surabaya. (Riana Setiawan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kebijakan-kebijakan baru yang dibuat oleh pemerintah seperti melonggarkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), pembukaan Bandara, serta dibolehkannya pengoperasian semua moda angkutan yang ada, membuat pihak Majelis Ulama Indonesia (MUI) bertanya-tanya, bagaimana sebenarnya situasi penanganan virus korona baru (Covid-19) di Indonesia.   Untuk mengetahui hal tersebut supaya tidak terjadi kesimpangsiuran, Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mengatakan, MUI meminta ketegasan sikap pemerintah soal situasi pandemi COVID-19 di Indonesia, apakah sudah terkendali atau belum.  "Karena hal itu sangat penting untuk dijadikan dasar bagi MUI di dalam menjelaskan dan menentukan sikap dan tindakan mana yang harus dilakukan oleh umat terkait dengan fatwa yang ada," ujar Anwar saat dikonfirmasi melalui pesan singkat di Jakarta, Minggu (10/5), dilansir dari ANTARA.  Sebelumnya, di dalam fatwa MUI nomor 14 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19 Poin 4, dinyatakan bahwa dalam kondisi penyebaran COVID-19 tidak terkendali di suatu kawasan yang mengancam jiwa, umat Islam tidak boleh menyelenggarakan shalat Jumat di kawasan tersebut, sampai keadaan menjadi normal kembali dan wajib menggantikannya dengan salat Dhuhur di tempat masing-masing.  Demikian juga tidak boleh menyelenggarakan aktivitas ibadah yang melibatkan orang banyak dan diyakini dapat menjadi media penyebaran COVID-19, seperti jamaah salat lima waktu/ rawatib, salat Tarawih dan Id di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis taklim.  Tapi, jika pemerintah menganggap bahwa kondisi sudah terkendali, maka dalam fatwa MUI dinyatakan bahwa umat Islam wajib menyelenggarakan salat Jumat dan boleh menyelenggarakan aktivitas ibadah yang melibatkan orang banyak.  "Seperti salat lima waktu/rawatib berjamaah, shalat Tarawih dan Id di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis taklim dengan tetap menjaga diri agar tidak terpapar COVID-19," pungkas Anwar.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=YPu-DA1AO0g  https://www.youtube.com/watch?v=Er76Ofs4ek4  https://www.youtube.com/watch?v=CmY7VuWOKdY

PSBB Dilonggarkan, MUI Minta Pemerintah Jelaskan Situasi Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/rapid-test-2-1.jpg" alt="Ilustrasi sampel darah yang terindikasi positif virus Korona. Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi sampel darah yang terindikasi positif virus Korona. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Widyastuti memaparkan kondisi terkini kasus Covid-19 di Jakarta. Sampai dengan Jumat (8/5), tercatat kasus positif Covid-19 sebanyak 4.901. Dengan rincian 763 orang dinyatakan telah sembuh, dan 431 orang meninggal.  “2.281 pasien masih menjalani perawatan di rumah sakit. Sedangkan, 1.426 orang melakukan self isolation di rumah,” kata Widyastuti.  Sedangkan untuk Orang Tanpa Gejala (OTG) sebanyak 1.676 orang. Orang Dalam Pemantauan (ODP) berjumlah 7.733 orang dengan rincian 7.491 sudah selesai dipantau dan 242 masih dipantau. Serta Pasien Dalam Pengawasan (PDP) sebanyak 6.331 orang, dengan rician 5.266 sudah pulang dari perawatan dan 1.065 masih dirawat.  Kemudian secara kumulatif, pemeriksaan PCR yang telah dilakukan di DKI Jakarta sampai dengan 7 Mei 2020 sebanyak 76.342 sampel. Sedangkan, tes PCR pada pada periode yang sama dilakukan pada 2.311 orang. Sebanyak 926 tes dilakukan untuk menegakkan diagnosis pada kasus baru dengan hasil 126 positif dan 800 negatif.  Sementara itu, untuk rapid test masih terus berlangsung di 6 wilayah Kota/Kabupaten Administrasi DKI Jakarta dan Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai (PPKP). Total 83.193 orang telah menjalani rapid test, dengan persentase positif Covid-19 sebesar 4 persen. Yakni 3.176 orang dinyatakan reaktif Covid-19 dan 80.016 orang negatif.  Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta juga telah memberikan layanan kesehatan jiwa (mental) terhadap masyarakat yang terdampak Covid-19. Selain itu, masyarakat juga dapat mengakses layanan konsultasi online melalui aplikasi sahabat jiwa (berbasis website) pada situs https://sahabatjiwa-dinkes.jakarta.go.id.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=FlO5l8d3_cY  https://www.youtube.com/watch?v=2yAFBwUHwt0  https://www.youtube.com/watch?v=Qe7qEHeGgZ0

Update Covid-19 di Jakarta: 4.901 Positif, 763 Telah Sembuh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/ACT-COVID.jpg" alt="ACT membagikan bantuan kepada masyarakat terdampak Covid-19. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>ACT membagikan bantuan kepada masyarakat terdampak Covid-19. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pimpinan Pusat Muhammadiyah menilai, dampak pandemi virus korona atau Covid-19 , yakni meningkatnya angka kemiskinan dengan diiringi tingkat kriminalitas, yang menyebabkan hilangnya stabilitas kehidupan masyarakat Indonesia. Sehingga pengelolaan ekonomi yang baik harus dilakukan sedini mungkin bagi tiap individu keluarga.  "Harus sedini mungkin melakukan pengelolaan ekonomi yang baik bagi tiap individu keluarga, namun beberapa pihak seperti ojek online, pedagang kaki lima, supir taksi dan lain sebagainya tidak dapat bergantung pada pengahasilan kesehariannya atau tidak adanya pemasukan," kata Bendahara Umum PP Muhammadiyah, Anwar Abbas dalam keterangannya, Kamis (7/5).  Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia tersebut (MUI) memandang, krisis ekonomi pun berdampak pada segmen kelas atas, segmen kelas menengah dan segmen kelas bawah. Namun, yang sangat terpukul akibat wabah pandemi ini adalah segmen kelas bawah.   “Daya beli mereka akan sangat berkurang, dan karena daya beli berkurang ya berarti kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari juga berkurang,” ujar Anwar.  Rendahnya konsumen, kata Anwar, memaksa beberapa pihak untuk tidak terpenuhinya kebutuhan sehari – hari. Oleh karenanya, menekankan kepada masyarakat untuk saling membantu.  "Kita harus tingkatkan empati kita untuk membantu mereka yang terpaksa tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup," harap Anwar.  Melalui momentum bulan suci Ramadan ini, tentu adanya kewajiban zakat fitrah bagi umat Islam untuk dapat menjadi salah satu media saling berbagi kepada fakir miskin yang terdampak wabah Covid-19. Adanya peningkatakan angka kemiskinan perlu dijadikan pertimbangkan, sehingga pembagian zakat fitrah harus dikelola dan di manage dengan baik agar dapat memenuhi kebutuhan selama bulan suci Ramadan.  Oleh karenanya, untuk tidak berharap terhadap bantuan konstitusi saja, karena tentu tidak akan dapat ter-cover secara keseluruhan. Maka adanya aksi membantu sesama yang digalangkan oleh beberapa Ormas seperti penggalangan melalui LazisMu, masyarakat akan terbantu tanpa harus menunggu lebih lama.   "Dengan semangat bersama, ummat Islam harus meningkatkan rasa empati terhadap sesama. Baik pemerintah atau masyarakat yang terpenting saat ini adalah kebahagiaan bersama bagaimana kita menyelamatkan jiwa, menghilangkan penderitaan daripada rakyat," pungkasnya.

Tangani Korona, Umat Islam Diminta Tingkatkan Empati Terhadap Sesama

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#penanganan virus korona

Berita Terkini