<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/25/KCprNsLm4zi3jBHP6LQZOTYzC8nqCo05MykxHRcl-1832008627.jpg" alt="Kabareskrim Polri Komjen Syahardiantono beber kasus narkoba di Gedung Bareskrim Polri. Sampai Oktober 2025, Polri meringkus lebih dari 51 ribu tersangka dan 197,71 ton narkoba berbagai jenis. (Polri)" width="100%">
<figcaption>Kabareskrim Polri Komjen Syahardiantono beber kasus narkoba di Gedung Bareskrim Polri. Sampai Oktober 2025, Polri meringkus lebih dari 51 ribu tersangka dan 197,71 ton narkoba berbagai jenis. (Polri)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sepanjang tahun ini Polri menuntaskan penanganan 248.076 kasus. Angka tersebut diperoleh dari 325.345 kasus yang masuk ke jajaran Bareskrim Polri pada 2025. Baik kasus yang ditangani oleh Mabes Polri maupun polda dan jajaran.&nbsp; Kepala Bareskrim Polri Komjen Syahardiantono menyampaikan bahwa penuntasan lebih dari 248 ribu kasus itu setara dengan 76,22 persen total kasus selama satu tahun belakangan. Dari ratusan ribu kasus tersebut, 859 diantaranya ditangani secara langsung oleh Bareskrim Polri.&nbsp; &rdquo;Untuk Bareskrim sendiri, jajaran Bareskrim selama tahun 2025 crime total 850, crime clearance-nya ada 803. Sehingga penyelesaian kalau di-persentase sebesar 94 persen,&rdquo; ungkap Syahardiantono dalam Rilis Akhir Tahun di Mabes Polri, Jakarta Selatan (Jaksel) pada Selasa (30/12).&nbsp; Khusus polda dan jajaran, perwira tinggi (pati) bintang tiga Polri yang akrab dipanggil Syahar itu menyampaikan bahwa ada 3 polda terbaik. Masing-masing mencatatkan persentase penyelesain kasus lebih dari 100 persen. Yakni Polda Jawa Timur (Jatim) dengan 119 persen, Polda Kalimantan Tengah (Kalteng) dengan 109,89 persen, dan Polda Papua dengan 109,71 persen. &rdquo;Memang ada lebih dari 100 persen karena penyelesaian perkara di samping kasus yang berjalan, juga menyelesaikan kasus tunggakan di tahun lalu,&rdquo; kata Syahar.&nbsp; Berdasar klasifikasi tindak kejahatan yang terjadi selama 2025, mantan kepala Divisi Propam Polri itu menjelaskan bahwa seluruh jajaran Polri berhasil menyelesaikan kasus kejahatan konvensional dengan persentase sebanyak 76 persen, kejahatan transnasional 76 persen, dan kejahatan kekayaan negara juga 76 persen. &rdquo;Kejahatan berimplikasi kontijensi, hampir mutlak, ada penyelesaian perkara 98 persen,&rdquo; ucap dia.&nbsp; Di antara kejahatan-kejahatan tersebut, Syahar menyatakan bahwa sebanyak 200 kasus adalah tindak pidana penyelundupan. Secara keseluruhan polisi menangkap 247 tersangka penyelundup dengan barang bukti yang berhasil diamankan sebanyak Rp 30 miliar.

Polri dan Bareskrim tuntaskan 248.076 kasus di 2025 dengan 3 polda raih persentase penyelesaian tertinggi, capai lebih dari 100 persen

Polri Tuntaskan 248.076 Penanganan Perkara Sepanjang 2025, 3 Polda Raih Persentase Tertinggi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/17/WhatsApp-Image-2023-07-17-at-100946-AM-2019926600.jpeg" alt="Presiden Jokowi memberikan keterangan pers setelah pelantikan Menteri, Wakil Menteri, dan Anggota Wantimpres Sisa Masa Jabatan 2019-2024 di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/7)." width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi memberikan keterangan pers setelah pelantikan Menteri, Wakil Menteri, dan Anggota Wantimpres Sisa Masa Jabatan 2019-2024 di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/7).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Dalam upacara peringatan Hari Bhakti Adhyaksa, Presiden Joko Widodo memperingatkan agar tidak ada lagi jaksa yang bermain-main dalam penanganan perkara. Sebagai aparat penegak hukum, para jaksa harus bersih dan akuntabel. "Itu wajib. Perbaiki terus pelayanan kepada masyarakat,&rdquo; katanya kemarin (22/7). Presiden menegaskan, jangan ada lagi aparat kejaksaan, meski hanya oknum, yang mempermainkan hukum. &rdquo;Yang menitip rekanan proyek, menitip barang impor, dan berbagai tindakan tidak terpuji lainnya,&rdquo; ujarnya. Kejaksaan, lanjut presiden, adalah lembaga penegak hukum dengan kewenangan yang sangat besar. Mulai kewenangan penyidikan, penuntutan, perampasan dan pengembalian aset, hingga kewenangan-kewenangan lainnya. Kewenangan besar itu harus dimanfaatkan secara benar. Juga, dimanfaatkan secara profesional dan bertanggung jawab. Jokowi lantas menyampaikan bahwa pesan itu bukan hanya untuk jaksa. Tetapi juga aparat penegak hukum lainnya seperti kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta pengawas dan auditor di tingkat pemerintah pusat maupun daerah. Dalam kesempatan itu, Jokowi menyampaikan apresiasi atas meningkatnya kepercayaan publik untuk kejaksaan. Merujuk sebuah lembaga survei, Jokowi mengatakan, pada Agustus 2022 tingkat kepercayaan publik terhadap kejaksaan mencapai 75,3 persen. Lalu, meningkat jadi 81,2 persen pada Juli 2023. &rsquo;&rsquo;Ini sangat tinggi. Ini angka tertinggi dalam kurun 9 tahun terakhir,&rdquo; papar mantan gubernur DKI Jakarta itu. Meski begitu, Jokowi meminta kejaksaan untuk tetap waspada, hati-hati, dan tidak cepat berpuas diri. Menurut dia, kepercayaan masyarakat terhadap kejaksaan harus terus dipertahankan, ditingkatkan, dan diperbaiki. Caranya dengan kinerja yang baik, sistematis, dan terlembaga dengan melakukan transformasi yang terencana serta komprehensif dari pusat sampai ke daerah. Kemudian, kejaksaan harus terus meningkatkan kualitas SDM melalui perekrutan jaksa yang selektif dan pelatihan yang intensif. Jokowi juga berpesan untuk meningkatkan standar etika profesionalisme dan integritas jaksa. Lalu, meningkatkan efektivitas kerja dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi. &rsquo;&rsquo;Permudah akses masyarakat pada pelayanan hukum, tingkatkan keterbukaan informasi, serta responsif menangani laporan-laporan masyarakat,&rdquo; ucap Jokowi. (wan/c18/fal)

Dalam upacara peringatan Hari Bhakti Adhyaksa, Presiden Joko Widodo memperingatkan agar tidak ada lagi jaksa yang bermain-main.

Pesan Presiden Jokowi Hari Bhakti Adhyaksa, Jangan Ada Praktik Titip Rekanan Proyek

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Hakim-Agung-Sudrajat-Dimyati-Di-Tahan-KPK-Fedrik-Tarigan-6.jpg" alt="Hakim Agung Mahkamah Agung (MA) Sudrajad Dimyati (kedua kanan) berjalan dengan mengenakan rompi tahanan seusai diperiksa di Gedung Merah Putih, KPK, Jakarta, Jumat (23/9/2022). Sudrajad Dimyati ditahan KPK usai menjalani pemeriksaan dan ditetapkan sebagai" width="100%">
<figcaption>Hakim Agung Mahkamah Agung (MA) Sudrajad Dimyati (kedua kanan) berjalan dengan mengenakan rompi tahanan seusai diperiksa di Gedung Merah Putih, KPK, Jakarta, Jumat (23/9/2022). Sudrajad Dimyati ditahan KPK usai menjalani pemeriksaan dan ditetapkan sebagai</figcaption>
</figure>ICW Soroti Pengawasan Lingkungan Peradilan yang Lemah  JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak buang-buang waktu untuk mengumpulkan alat bukti guna menguatkan konstruksi perkara dugaan suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati. Sehari setelah pelaksanaan operasi tangkap tangan (OTT), penggeledahan dilakukan di rumah sejumlah tersangka dan di Mahkamah Agung (MA).  Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri mengungkapkan, serangkaian kegiatan lanjutan penyidikan itu dilakukan setelah pihaknya menetapkan sepuluh tersangka dugaan suap pengurusan perkara di MA. Di antara sepuluh tersangka tersebut, delapan sudah ditahan. Antara lain enam tersangka sebagai penerima suap: Dimyati, Desy Yustria dan Muhajir Habibie (PNS pada Kepaniteraan MA), Elly Tri Pangestu (panitera pengganti MA), serta Nurmanto Akmal dan Absari (PNS MA).  Lalu dua tersangka pemberi suap, yakni pengacara Yosep Parera dan Eko Suparno. Sedangkan dua orang lain dari pihak swasta, yakni Ivan Dwi Kusuma dan Heryanto Tanaka, masih buron dan diminta menyerahkan diri. Keduanya merupakan debitur Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana.  Ali menjelaskan, dari hasil penggeledahan itu, tim penyidik mendapatkan sejumlah alat bukti berupa dokumen penanganan perkara dan data elektronik. Semua barang bukti tambahan tersebut telah disita untuk dianalisis tim penyidik. ”Analisis segera dilakukan untuk melengkapi berkas penyidikan para tersangka,” ungkapnya kemarin (24/9).  Selain dugaan suap terkait pengurusan perkara perdata KSP Intidana, KPK saat ini mendalami indikasi suap terkait pengurusan perkara lain. Pendalaman dilakukan seiring hasil pemeriksaan awal terhadap para saksi.  Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengamini hal tersebut. Menurut dia, pegawai-pegawai MA yang ditetapkan sebagai tersangka itu juga mengurus perkara-perkara lain di MA. Dari situ KPK menelusuri dugaan suap lain yang berkaitan dengan pengurusan perkara. Tentu dengan mempelajari pola suap yang sedang didalami saat ini. ”Itu semua harus didasarkan atas kecukupan alat bukti,” ujarnya.  Terpisah, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menyatakan, terungkapnya kasus dugaan suap hakim agung makin memperlihatkan bahwa kondisi lembaga kekuasaan kehakiman tersebut benar-benar mengkhawatirkan. Apalagi, sampai ada enam orang dari pihak MA yang menjadi tersangka. ”Lembaga peradilan semakin tercoreng dengan adanya kasus ini,” ujarnya kepada Jawa Pos kemarin.  Berdasar data KPK, ada 21 hakim yang terbukti melakukan praktik korupsi selama ini. Itu belum termasuk Dimyati yang kasusnya saat ini tengah bergulir di KPK. ”Ini tentu menunjukkan bahwa ada yang salah dengan sistem pengawasan dan pencegahan korupsi di lingkungan peradilan kita,” terang dia.  Lemahnya proses pengawasan di lingkungan peradilan menjadi poin krusial yang disorot ICW. Kurnia menyebut Badan Pengawas MA dan Komisi Yudisial (KY) sebagai entitas yang patut ditunjuk terkait lemahnya pengawasan itu. ”Karena kondisi itu (lemahnya pengawasan di lingkungan peradilan, Red) memungkinkan masih banyaknya oknum dan petugas pengadilan yang korup,” ujarnya.  Longgarnya pengawasan tersebut, lanjut Kurnia, sejalan dengan kinerja MA yang semakin ngawur dalam rentang waktu beberapa tahun terakhir. Kinerja MA yang dimaksud berkaitan dengan pengenaan hukuman ringan terhadap pelaku korupsi yang terus berulang. ”Di 2021 rata-rata vonis pengadilan hanya mencapai 3 tahun 5 bulan,” ungkap pria berkacamata tersebut.  Bukan hanya itu, MA banyak mengobral diskon pemotongan masa hukuman pelaku korupsi melalui proses peninjauan kembali (PK). ICW mencatat, pada 2021 ada 15 terpidana korupsi yang dikurangi hukumannya oleh MA melalui upaya hukum luar biasa tersebut. ”Itu membuat pelaku korupsi tidak mendapatkan efek jera,” cetusnya.  Yang lebih parah lagi, lanjut Kurnia, MA juga berkontribusi terhadap pembebasan bersyarat (PB) 23 napi korupsi yang sempat ramai beberapa waktu lalu. Itu menyusul dibatalkannya regulasi yang mengatur secara ketat pemberian remisi terhadap napi korupsi oleh MA melalui uji materiil Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. ”Evaluasi secara menyeluruh harus benar-benar dilakukan oleh MA kalau memang ingin membersihkan praktik korupsi di lembaga peradilan,” tegas Kurnia.  Sementara itu, Ketua Kamar Pengawasan MA Zahrul Rabain mengatakan, pihaknya sudah berusaha meningkatkan kredibilitas aparatur peradilan. Pembenahan dilakukan dengan berbagai pendekatan. Mulai pengawasan yang sifatnya struktural hingga pengawasan melekat. ”Kami dapat pelajaran untuk meningkatkan pengawasan,” ucapnya.  Sebagaimana diberitakan, KPK melakukan OTT di Jakarta dan Semarang terkait dugaan suap pengurusan perkara di MA. KPK kemudian menetapkan sepuluh tersangka, yakni 6 orang merupakan aparatur peradilan di lingkungan MA, 2 advokat, dan 2 pihak swasta yang beperkara.  KPK mendapatkan barang bukti uang SGD 205.000 yang bersumber dari Ivan dan Heryanto. Uang itu rencananya dibagi-bagi ke sejumlah pihak. Di antaranya untuk Dimyati Rp 800 juta.  <hr />  &nbsp;  KORUPSI DAN LINGKUNGAN PERADILAN <ul> 	<li>Sebanyak 21 hakim yang menjadi tersangka di KPK terbukti melakukan praktik korupsi.</li> 	<li>Mereka berkontribusi dalam pembebasan bersyarat 23 napi korupsi seiring dikabulkannya uji materiil PP 99/2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.</li> 	<li>Tren vonis terhadap napi korupsi di tahun 2021 rata-rata hanya 3 tahun 5 bulan.</li> 	<li>Celah korupsi tidak dibarengi dengan sistem pengawasan yang baik oleh Badan Pengawas MA dan Komisi Yudisial.</li> </ul> Sumber: ICW dan diolah dari berbagai sumber

Geledah MA, KPK Sita Dokumen Penanganan Perkara dan Data Elektronik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Hakim-Agung-Sudrajat-Dimyati-Di-Tahan-KPK-Fedrik-Tarigan-5.jpg" alt="Hakim Agung Mahkamah Agung (MA) Sudrajad Dimyati (kiri) mengenakan rompi tahanan seusai diperiksa di Gedung Merah Putih, KPK, Jakarta, Jumat (23/9/2022). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Hakim Agung Mahkamah Agung (MA) Sudrajad Dimyati (kiri) mengenakan rompi tahanan seusai diperiksa di Gedung Merah Putih, KPK, Jakarta, Jumat (23/9/2022). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Hakim Agung Sudrajad Dimyati ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap terkait dengan pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA). Dia menyerahkan diri ke KPK kemarin (23/9).  Dia disangka sebagai penerima suap yang total jumlahnya SGD 205.000 (sekitar Rp 2,1 miliar) dan Rp 50 juta dari pengacara Yosep Parera dan Eko Suparno.  Total ada sepuluh tersangka dalam perkara yang diawali operasi tangkap tangan pada Rabu (21/9) dan Kamis (22/9) itu. Delapan di antaranya sudah ditahan KPK. Termasuk Dimyati dan dua pengacara tersebut. Sementara itu, dua orang lain dari pihak swasta, yakni Ivan Dwi Kusuma dan Heryanto Tanaka, masih buron. Keduanya merupakan debitur Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana.  Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan, perkara itu bermula dari laporan pidana dan gugatan perdata terkait dengan aktivitas KSP Intidana di Pengadilan Negeri (PN) Semarang. Gugatan itu diajukan Ivan dan Heryanto. Yosep dan Eko menjadi kuasa hukumnya.  Karena tidak puas dengan putusan di pengadilan tingkat pertama, Ivan dan Heryanto mengajukan banding di Pengadilan Tinggi (PT) Semarang. Namun, putusan di tingkat PT itu juga tak memuaskan keduanya. ”Sehingga keduanya memutuskan untuk mengajukan upaya hukum kasasi di MA,” katanya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Hakim-Agung-Sudrajad-1-Fedrik-Tarigan-.jpg" alt="Sudrajad Dimyati (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Sudrajad Dimyati (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure> Sudrajad Dimyati (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)  Sebagai kuasa hukum, Yosep dan Eko melakukan pertemuan dan komunikasi dengan beberapa pegawai di Kepaniteraan MA yang dianggap mampu menjadi penghubung dengan majelis hakim. Dengan begitu, putusan atas gugatan yang mereka ajukan bisa dikondisikan sesuai dengan keinginan.  Alex menyatakan, pegawai MA yang kemudian bersepakat dan bersedia menuruti kemauan tersebut adalah Desy Yustria, pegawai negeri sipil (PNS) pada Kepaniteraan MA. Desy lantas mengajak rekannya, Muhajir Habibie, dan seorang panitera pengganti MA, Elly Tri Pangestu.  Menurut KPK, Desy merupakan representasi dari Dimyati dan beberapa pihak di MA. Perannya pun cukup sentral. Dari Desy-lah KPK mendapatkan barang bukti uang SGD 205.000 yang bersumber dari Ivan dan Heryanto.  ”Dengan uang tersebut, putusan yang diharapkan YP (Yosep) dan ES (Eko) pastinya dikabulkan dengan menguatkan putusan kasasi sebelumnya yang menyatakan KSP ID (Intidana) pailit,” ungkap Alex dalam konferensi pers di gedung KPK kemarin (23/9).  KPK mengendus uang SGD 205.000 dari Yosep dan Eko rencananya dibagi-bagi ke sejumlah pihak. Dimyati mendapat jatah Rp 800 juta, Desy Rp 250 juta, Muhajir Rp 850 juta, dan Elly Rp 100 juta. ”SD (Dimyati) penerimaannya melalui ETP (Elly, Red),” kata Alex.  KPK menetapkan enam tersangka sebagai penerima suap. Yakni, Dimyati, Desy, Elly, Muhajir, Nurmanto Akmal (PNS MA), dan Absari (PNS MA). Mereka dijerat Pasal 12 huruf c atau Pasal 12 huruf a atau b juncto Pasal 11 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  Sementara itu, empat tersangka lainnya disangka sebagai pemberi suap. Yakni, Yosep, Eko, Ivan, dan Heryanto. Keempatnya disangka Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 atau Pasal 6 huruf c UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  Ketua Kamar Pengawasan MA Zahrul Rabain mengapresiasi penanganan kasus dugaan suap yang dilakukan KPK. Dia menganggap terbongkarnya kasus dugaan suap itu sejalan dengan visi MA dalam meningkatkan kredibilitas aparatur peradilan. ”Kami mendukung sepenuhnya apa yang dilakukan KPK,” ujarnya.  MA bakal mengeluarkan surat pemberhentian sementara terhadap hakim agung dan PNS yang terlibat dalam kasus tersebut agar dapat menghadapi pemeriksaan di KPK dengan baik. Hal itu pun diatur dalam ketentuan perundang-undangan. ”Jika aparatur pengadilan sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, MA akan mengeluarkan surat pemberhentian sementara,” terangnya.  Sebelum menjadi tersangka di KPK, Dimyati juga pernah tersandung isu lobi toilet di DPR pada 2013. Saat itu Dimyati yang tengah menjalani fit and proper test seleksi hakim agung diisukan melobi anggota Fraksi PKB Bachrudin Nasori.  Terkait dengan hal tersebut, anggota Komisi Yudisial (KY) sekaligus Ketua Bidang SDM, Advokasi, Hukum, Penelitian, dan Pengembangan Binziad Kadafi menyebut isu toilet waktu itu sempat ditangani KY. Berdasar hasil pemeriksaan, KY menyebut Dimyati klir.  ”Sudah ada putusan rapat pleno dari KY. Yang bersangkutan dinyatakan klir atas dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku di kejadian tersebut (isu toilet),” kata Binziad.  Dari Semarang, Jawa Tengah, pantauan Jawa Pos Radar Semarang, Law Firm Yosep Parera di Semarang Indah, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, kemarin tampak sepi. Muhammad Amal Lutfiansyah, advokat yang tergabung di firma hukum itu, mengatakan bahwa saat ini pihaknya bersikap kooperatif untuk mengikuti proses hukum. Dia juga menginformasikan, sesuai dengan amanat Yosep Parera, kantor tetap dioperasikan untuk memberikan pelayanan kepada klien.  ”Kami belum bisa berkomentar dan statemen apa pun. Biarkan proses mengalir dan berjalan. Kita hargai segala macam tindakan yang sudah dilakukan,” ujarnya kemarin.  Mengenai perkara kepailitan itu, Humas Pengadilan Negeri Semarang Kukuh Subyakto mengatakan saat ini dalam upaya peninjauan kembali. ”Berkasnya sudah dikirim ke MA,” katanya kepada Jawa Pos Radar Semarang.

Kasus Suap Penanganan Perkara, Hakim Agung Dijatah Rp 800 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Aksi-KPK-Dery-Ridwansah-11.jpg" alt="Logo KPK. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Logo KPK. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan penanganan perkara tetap berjalan meski gedung merah putih sedang ditutup akibat puluhan pegawai terkonfirmasi positif virus korona atau Covid-19. Penyidik KPK tetap menjadwalkan sejumlah saksi untuk menyelesaikan sejumlah perkara.  "Hari ini masih ada giat riksa baik di Jakarta maupun di daerah," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dikonfirmasi, Senin (31/8).  Ali menuturkan, pemeriksaan sejumlah saksi tidak dilakukan di gedung merah putih KPK. Melainkan di gedung ACLC atau gedung KPK lama. Selain itu, pemeriksaan sejumlah saksi pun tetap mematuhi protokol kesehatan. Hal ini mencegah penyabaran Covid-19.  Sebelumnya, KPK melakukan penutupan sementara selama tiga hari sejak Senin (31/8) sampai dengan Rabu (2/8). Hal ini menyikapi puluhan pegawai KPK yang terkonfirmasi positif Covid-19.  "Menyikapi jumlah pegawai yang positif terus bertambah, KPK mengambil kebijakan bekerja di rumah (BDR) untuk seluruh pegawai KPK dimulai Senin, 31 Agustus 2020 sampai dengan Rabu, 2 September 2020," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (28/8).  Kendati demikian, lanjut Ali, tetap ada pegawai pada bagian-bagian tertentu yang tetap harus bekerja di kantor. Namun dengan pengaturan sistem kerja shift dan protokol kesehatan yang ketat.  "Selama masa tersebut akan kembali dilakukan penyemprotan disinfectan ke seluruh area gedung baik gedung Merah Putih, ACLC, dan Rutan cabang KPK baik yang di Gedung merah putih, Kavling C1 maupun Pomdam Jaya Guntur," ucap Ali.  Setelah penutupan kantor selama tiga hari, kata Ali, pegawai akan menerapkan sistem kehadiran fisik proporsi 50 persen bekerja di rumah dan 50 persen bekerja di kantor. Menurutnya, jam bekerja di kantor tetap dilakukan selama delapan jam.  "Senin sampai Kamis yaitu shift I pukul 08.00 sampai dengan 17.00 WIB dan shift II pukul 12.00 sampai dengan pukul 20.00 WIB. Sedangkan, Jumat shift I jam 08.00 sampai dengan 17.30 WIB dan shift II jam 11.00 sampai 20.30 WIB," tandas Ali.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=iCkMl90cjDI  &nbsp;

Meski Kantor KPK Tutup Akibat Covid-19, Penanganan Perkara Tetap Jalan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/densus-tipikor-polri-dibentuk-kuhap-harus-direvisi_m_164122.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kerangka hukum pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi masih menimbulkan perdebatan banyak pihak. Pasalnya, kerangka hukum pembentukan densus tipikor juga berkaitan dengan kewenangan yang akan dimiliki densus antirasuah tersebut. Praktisi hukum Persatuan Jaksa Indonesia Reda Manthovani berpendapat, solusi penanganan perkara korupsi atau perkara pidana lainnya agar menjadi lebih efisien adalah dengan merevisi Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. "Bila ingin memperbaiki sistem, Revisi KUHAP harus ditindaklanjuti di DPR, dari jaman SBY masih didiamkan," kata Reda Manthovani di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (22/10). Proses hukum yang dimiliki oleh KUHAP saat ini, kata Reda, menyebabkan bolak-balik berkas perkara antara penyidik dan penuntut umum. Selain itu, tidak adanya pengawasan horizontal atas tindakan yang telah dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum sehingga seringkali menyebabkan suatu penyidikan tidak ditindaklanjuti ke tahap berikutnya oleh penyidik. Terkait pembentukan Densus Tipikor, seusiai keinginan institusi Polri, akan dibuat seperti Densus 88 Antiteror. Namun hal tersebut masih membatasi kewenangan Densus Tipikor. "Tapi kalau penuntutan, Perpres pun juga tidak bisa, kalau Perpres maksa, maka masih melanggar KUHAP," ujar Reda. Sehingga, RUU KUHAP bisa menjadi solusi Alternatif. RUU KUHAP yang telah disusun oleh tim yang dibentuk Kementerian Hukum dan HAM sebenarnya telah menjawab permasalan tersebut. Dalam RUU tersebut banyak perubahan mendasar terkait hubungan antara sub sistem penegak hukum yang saling mengisi dan mengawasi satu sama lain. Reda menilai, terkait pencegahan tindak pidana korupsi sebenarnya sudah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7/2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 yang ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Instruksi Jaksa Agung Rl Nomor: lNS-OO1/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) Kejaksaan Republik lndonesia. Dalam TP4, kata Reda, Kejaksaan RI sebagai lembaga penegak hukum diberi peran untuk melakukan pengawalan dan pengamanan baik dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun pemanfaatan hasil pembangunan termasuk dalam upaya mencegah timbulnya penyimpangan dan kerugian negara. Apabila DPR RI saat ini menganggap KPK tidak berhasil menjadi mesin terdepan dalam pemberantasan korupsi maka solusinya bukan membentuk Densus Tipikor. "Cukup memperkuat Direktorat Tipikor Polri dan Satgasus P3TPK Kejaksaan RI serta Tim Saber Pungli dengan memberikan kewenangan dan anggaran yang cukup," pungkas Reda. Sebelumnya diketahui, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menginginkan agar Kejaksaan Agung menyiapkan tim khusus untuk penuntutan korupsi agar penanganan perkara tidak bolak balik dari densus tipikor ke kejaksaan. Sehingga Densus Tipikor akan lebih fokus kepada penanganan hukum kasus korupsi yang semakin masif.

Densus Tipikor Polri Dibentuk, KUHAP Harus Direvisi