<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/27/KERETA-KRL-2760017631.jpg" alt="Suasana di dalam KRL Commuter Line saat memasuki stasiun transit Manggarai usai libur Lebaran, Kamis (27/4/2023). (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Suasana di dalam KRL Commuter Line saat memasuki stasiun transit Manggarai usai libur Lebaran, Kamis (27/4/2023). (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sejumlah transportasi umum sudah menyesuaikan aturan baru terkait kewajiban penggunaan masker. Namun begitu, transportasi umum Kereta Rel Listrik (KRL) hingga saat ini belum melakukan penyesuaian. "Belum. Masih menunggu SE terbaru dari Kemenhub," ujar External Relations and Corporate Image Care Manager KAI Commuter Leza Arlan saat dihubungi JawaPos.com, Minggu (11/6). Sambil menunggu Surat Edaran (SE) terbaru dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) itu, kata Leza, aturan lama yang mengharuskan adanya penggunaan masker dan penerapan protokol kesehatan di lingkungan KRL masih harus diterapkan. "Masih sesuai dengan aturan yang berlaku," singkatnya. Namun begitu, ia tidak menyangsikan bahwa jika ada aturan terbaru dari Kemenhub, pihaknya akan sesegera mungkin melakukan penyesuaian. "Pastinya, SE baru keluar kami pasti menyesuaikan," tandas Leza. Sebelumnya, Juru Bicara Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menyampaikan, Badan Kesehatan Dunia telah mencabut Public Health Emergency of International Concern (PHEIC). Sehingga kondisi sekarang menjadi momentum yang tepat untuk melakukan penyesuaian kebijakan protokol kesehatan untuk pelaku perjalanan dalam dan luar negeri, kegiatan skala besar, maupun kebijakan di fasilitas publik dalam upaya memaksimalkan peningkatan ekonomi di Indonesia. &ldquo;Demi memaksimalkan perekoniman Indonesia dan proses transisi endemi, Satgas Covid-19 telah melakukan relaksasi kebijakan dengan mengeluarkan Surat Edaran (SE) No.1 Tahun 2023 tentang Protokol kesehatan Pada Masa Transisi Endemi Untuk Mencegah Penularan Covid-19," kata Wiku.

Sambil menunggu SE terbaru dari Kemenhub aturan lama yang mengharuskan pengguna kereta api menggunakan masker masih diterapkan.

Masih Tunggu Kemenhub, Penggunaan Masker di KRL Masih Harus Dilakukan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/PLN-PENGHARGAAN.jpg" alt="Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Abdullah Azwar Anas memberikan penghargaan kepada Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo di Merusaka Hotel, Nusa Dua Bali pada Kamis (17/11)." width="100%">
<figcaption>Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Abdullah Azwar Anas memberikan penghargaan kepada Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo di Merusaka Hotel, Nusa Dua Bali pada Kamis (17/11).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah melalui Yayasan BUMN Untuk Indonesia memberikan penghargaan kepada berbagai pihak yang dinilai memberikan kontribusi dan peran aktif dalam upaya menangani permasalahan kemanusiaan di Indonesia. Pemerintah juga mengapresiasi upaya dalam penanganan pandemi covid-19 sehingga Indonesia mampu bertahan dan keluar dari krisis global akibat pandemi ini.  Dalam agenda ini, PT PLN (Persero) mendapatkan dua apresiasi ini sekaligus yang diterima langsung oleh Direktur Utama Darmawan Prasodjo di Merusaka Hotel, Nusa Dua Bali pada Kamis (17/11).  Sehari setelah penutupan perhelatan KTT G20 presidensi Indonesia di Bali, Yayasan BUMN Untuk Indonesia menggelar ajang penghargaan dan apresiasi tersebut melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta Yayasan BUMN Intuk Indonesia.  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Abdullah Azwar Anas mewakili Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, penghargaan ini sebagai wujud apresiasi pemerintah kepada semua pihak yang terlibat untuk penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia termasuk salah satunya PLN. Menurutnya, pandemi Covid-19 merupakan masa yang penuh dengan tantangan terberat bagi seluruh negara termasuk Indonesia.  "Maka Malam Anugerah Kemanusiaan hadir pada malam ini sebagai wujud apresiasi pemerintah kepada seluruh pihak yang sudah banyak terlibat untuk membantu penanganan Covid-19 di negara kita," ucapnya dalam acara Malam Anugerah Kemanusiaan Yayasan BUMN untuk Indonesia.  Penanganan pandemi yang sangat baik ini juga berpengaruh tidak saja kepada pemulihan ekonomi, tapi juga pada kepercayaan dunia kepada Indonesia. Sehingga, Indonesia mendapatkan kesempatan untuk dipercaya menjadi tuan rumah KTT G20 di Bali dan mendapatkan pujian dari para pemimpin negara.  "Saya mengucapkan selamat dan sukses kepada bapak dan ibu yang mendapatkan anugerah, semoga penghargaan yang diberikan bukan saja tanda simbolis semata namun hal ini dapat menjadi teladan bagi masyarakat dan kita semua," tegasnya.  Sementara itu, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan ini. Penghargaan ini akan dijadikan cambuk bagi dirinya dan PLN untuk terus memberikan yang terbaik dalam mendukung program pemerintah demi kepentingan masyarakat.  PLN telah menyalurkan stimulus listrik sebesar Rp 24,23 triliun yang dianggarkan pemerintah untuk pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Darmawan merinci, sepanjang tahun 2020, sejak April pemerintah melalui PLN menyalurkan Rp 13,15 triliun kepada 33,02 juta pelanggan. Untuk tahun 2021, alokasi anggaran untuk stimulus listrik sebesar Rp 11,08 triliun kepada 31,94 juta pelanggan.  Dana stimulus tersebut digunakan oleh pemerintah melalui PLN untuk memberikan pemakaian listrik gratis dan diskon 50 persen bagi pelanggan golongan rumah tangga daya 450 Volt Ampere, bisnis kecil daya 450VA dan industri kecil daya 450 VA. Kemudian juga diberikan diskon 50 persen dan 25 persen untuk pelanggan rumah tangga dengan daya 900 VA bersubsidi. Stimulus diskon listrik ini juga diberikan kepada pelanggan prabayar maupun pasca bayar.  Tak berhenti di situ, PLN melalui program “Bersama Pulihkan Indonesia” juga turut menggalang dana bantuan kemanusiaan selama Covid-19. Melalui bantuan PLN Peduli, PLN menyalurkan bantuan sebesar Rp 14,05 miliar berupa alat pelindung diri (APD) dan masker, bantuan pangan, obat-obatan serta sarana dan prasarana kesehatan. Karyawan  PLN juga turut mendukung operasional pabrik oksigen dan rumah sakit dengan menghadirkan listrik yang andal. Selain mendukung pasokan kelistrikan, PLN juga memberikan pasokan oksigen medis yang diproduksi di pembangkit yang dikelola subholding PLN melalui PT PLN Indonesia Power dan PT PLN Nusantara Power.  "Selain terus menjaga keandalan pasokan listrik bagi masyarakat, selama pandemi Covid-19, PLN juga bergerak untuk membantu pemerintah dan masyarakat agar Indonesia bisa pulih lebih cepat," ungkapnya.

PLN Raih Penghargaan di Bidang Kemanusiaan dan Penanganan Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/BUKU.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meluncurkan buku pengalaman Indonesia dalam menangani pandemi Covid-19 di Washington DC, Amerika Serikat (AS) pada Selasa (11/10). Menurutnya, buku berjudul Keeping Indonesia Safe from The Covid-19 Pandemic ini menjadi rekam abadi dan pelajaran penting bagi Indonesia untuk masa depan.  Sri Mulyani mengatakan, melalui buku ini siapapun bisa kembali mengingat bagaimana pandemi Covid-19 mampu mengubah kehidupan manusia secara dramatis karena pembatasan mobilitas. Mulai dari tempat-tempat umum yang tiba-tiba ditutup hingga pembelajaran dan ibadah dari rumah.  "Pandemi ini mengubah hidup kita secara signifikan. Dari sudut pandang kebijakan publik, pandemi ini mengejutkan dan menakutkan bagi kita semua karena ini menjadi kejadian yang juga menuntut kita untuk berpikir dan merancang kebijakan," kata Sri Mulyani dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (13/10).  Ia menjelaskan, pandemi Covid-19 mengingatkannya pada dampak ekonomi imbas flu Spanyol satu abad lalu. Tak hanya itu, pandemi juga mengingatkan pada krisis keuangan yang terjadi pada 1997-1998 yang membuat pemerintah sebagai pembuat kebijakan perlu memahami konsekuensi domino.  Pada saat yang sama, pandemi kata Sri Mulyani, juga memukul penerimaan pemerintah karena aktivitas perekonomian melambat. Lalu, memicu penurunan pendapatan dan defisit anggaran pemerintah melonjak.  Saat pandemi, lanjutnya, pemerintah harus menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 untuk keperluan darurat dan memilih untuk membatasi ekspansi defisit menjadi tiga tahun sebelum kembali ke bawah 3 persen dari PDB pada tahun 2023.  "Hal tersebut menimbulkan dilema bagi pemerintah Indonesia yang perlu membatasi defisit anggaran di bawah 3 persen oleh undang-undang," tandasnya.  Buku bertajuk Keeping Indonesia Safe from The Covid-19 Pandemic: Lessons Learnt from the National Economic Recovery Programme, memiliki keunikan tersendiri karena ditulis bersama oleh pembuat kebijakan dan juga analis independen.  Dalam buku tersebut dibahas soal dampak dan hasil kebijakan Pemerintah Indonesia selama pandemi. Buku ini memuat 17 bab dengan berbagai topik. Secara lebih ringkas, buku ini memuat kajian dampak pandemi dan evaluasi efektivitas stabilisasi fiskal, baik lewat kebijakan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan kebijakan fiskal countercyclical sepanjang periode pandemi 2020-2021.  Buku ini juga diakhiri dengan kritik diri, membahas pro dan kontra dari tindakan yang diambil, pendekatan faktual-kontrafaktual, dan deskripsi batasan studi, menjelaskan efek samping dari kebijakan berdasarkan temuan penelitian lapangan.

Sri Mulyani Luncurkan Buku Pengalaman Indonesia Tangani Covid-19 di AS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/badan_siber.jpg" alt="INOVASI BIDANG KESEHATAN: Ketua BGSI Ines Atmosukarto (tiga dari kiri), Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan (dua dari kanan), dan Menkes Budi Gunadi Sadikin (kanan). (DOKUMENTASI KEMENKES)" width="100%">
<figcaption>INOVASI BIDANG KESEHATAN: Ketua BGSI Ines Atmosukarto (tiga dari kiri), Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan (dua dari kanan), dan Menkes Budi Gunadi Sadikin (kanan). (DOKUMENTASI KEMENKES)</figcaption>
</figure>BGSI, Ikhtiar Indonesia Mengumpulkan Informasi Genetik demi Pengobatan yang Presisi  BGSI akan mengumpulkan aset sampel dari darah, lendir dari hidung, dan bagian tubuh lain dari ketujuh rumah sakit yang ditunjuk. Salah satu fungsi data genom adalah menemukan obat yang sesuai dengan genetika orang Indonesia.  FERLYNDA PUTRI S., Jakarta  ---  LEBIH baik mencegah ketimbang mengobati. Kalaupun telanjur sakit, deteksi sejak dini mungkin jelas akan membantu percepatan pengobatan sehingga harapan sembuh lebih besar.  Karena itulah, kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, kementerian yang dipimpinnya mengembangkan Biomedical &amp; Genome Science Initiative (BGSI).  ”Dengan adanya BGSI ini, kita bisa identifikasi lebih cepat sakitnya apa sehingga bisa segera kita obati,” kata Budi dalam peluncuran resmi di Jakarta pada Minggu (14/8).  BGSI merupakan program inisiatif nasional pertama untuk mengembangkan pengobatan yang lebih tepat bagi masyarakat. Caranya, mengandalkan teknologi pengumpulan informasi genetik atau genom dari manusia. Bisa juga dari patogen seperti virus dan bakteri atau yang dikenal dengan istilah whole genome sequencing (WGS).  WGS mulai dikenal dan dimanfaatkan dalam penanganan Covid-19. ”Melalui bioteknologi genome sequencing ini, kemampuan kita untuk mengidentifikasi sumber penyakit dan mengobatinya akan sangat pasti dan personal. Jadi, bisa tahu secara pasti diagnosis dan bagaimana merawatnya,” jelas Budi.  Para peneliti yang dilibatkan berasal dari lintas bidang. Misalnya, bidang biomedis dan genom, data science, bioinformatika, farmasi, hingga start-up.  BPJS Kesehatan sebelumnya merilis beberapa penyakit yang tingkat klaimnya tinggi. Tahun lalu penanganan penyakit jantung menelan Rp 8,671 triliun; kanker Rp 3,5 triliun; dan stroke Rp 2,163 triliun. Penyakit jenis katastropik itu memang setiap tahun menjadi momok pembiayaan. Bahkan, total klaimnya bisa mencapai 25 persen dari total pembiayaan seluruhnya.  Di sisi lain, ketika masuk masa pengobatan, dibutuhkan layanan yang presisi. Tujuannya, si sakit menemukan obat atau tindakan yang tepat dan biaya yang dikeluarkan sesuai dengan kegunaan. ”Contohnya, sakit batuk. Walaupun gejalanya sama, di setiap orang sakitnya bisa berbeda-beda,” ujar Budi.  Sebagai awal, BGSI akan berfokus ke kanker, penyakit menular, penyakit otak dan neurodegeneratif, penyakit metabolik, gangguan genetik, serta penuaan. Dalam hal ini, ada diabetes, stroke, tuberkulosis (TB), dan penyakit jantung.  Tujuh rumah sakit vertikal ditunjuk untuk mengimplementasikannya. Yakni, RSUPN Dr Cipto Mangunkusumo, Jakarta; RS Pusat Otak Nasional Prof Dr Mahar Mardjono, Jakarta; RSPI Prof Dr Sulianti Saroso, Jakarta; RSUP Persahabatan, Jakarta; RS Kanker Dharmais, Jakarta; RSUP Dr Sardjito, Jogjakarta; dan RS Prof IGNG Ngoerah, Denpasar.  Mesin WGS merupakan salah satu pendukung dalam proyek ini. Karena itu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan menambah 48 mesin anyar. Sebelumnya, Indonesia hanya memiliki 12 mesin WGS. Budi menyebutkan, total investasinya mencapai USD 25 juta. ”Kita dibantu banyak oleh donatur,” ungkapnya.  Beberapa donatur yang terlibat adalah The Global Fund, Panin Bank, Bio Farma, dan East Ventures. Target dalam dua tahun ke depan, ada 10 ribu genome sequence manusia yang terkumpul. Ini bisa berupa sampel darah atau bagian yang lain dan diteliti guna pemetaan varian data genom dari populasi penduduk Indonesia yang memiliki penyakit prioritas yang ditentukan sebelumnya.  Ketua BGSI Ines Atmosukarto yang ditemui Jawa Pos di gedung Eijkman Jakarta pada Minggu (14/8) menjelaskan, yang dilakukan dalam dua tahun pertama adalah membangun fondasi. Hasil BGSI tidak bisa dilihat sekonyong-konyong. Namun, dia menjanjikan, setidaknya dalam dua tahun ini ada hal yang bisa dihasilkan. Salah satunya adalah mengumpulkan informasi genetik dari bakteri TB.  TB juga menjadi salah satu masalah bagi Indonesia. Beberapa malah sudah resistan terhadap obat. Jadi, penanganannya tidak mudah. Berbekal informasi genetik dari bakteri TB di Indonesia, diharapkan penanganan dan pemberian obat bagi pasien TB akan lebih tepat. ”Gen bisa memengaruhi reaksi obat,” tuturnya.  Rencananya, dalam dua tahun ini BGSI mengumpulkan aset sampel. Ada dari darah, lendir dari hidung, dan bagian tubuh lain. Sampel ini dikumpulkan dari setiap rumah sakit. Artinya, dokter merupakan gerbang pertama.  Lalu, sampel yang sudah didapat bakal disimpan di sebuah bank data. Peneliti bisa melakukan penelitian informasi genetik dari sampel ini. Informasi genetik atau genom dari sampel tersebut juga kemudian dimasukkan ke bank data. Informasi itu lantas diolah. ”Karena itu, diperlukan juga ahli bioinformatika dan data science,” katanya.  Artinya, BGSI bisa berkembang dengan andil banyak keahlian. Lalu, tujuh rumah sakit yang ditunjuk Kemenkes itu berfungsi sebagai apa? Ines menjelaskan bahwa mereka akan menjadi pusat pengumpulan sampel dan melakukan WGS untuk mengetahui informasi genetik setiap sampel.  RS Kanker Dharmais berfokus pada kanker, RS Pusat Otak Nasional Mahar Mardjono bakal meneliti stroke, RSUPN Cipto Mangunkusumo menangani penyakit metabolik seperti diabetes, penyakit ginjal di RSUP Sardjito, kemudian RSPI Sulianti Saroso untuk infeksi. Sementara, RS Prof IGNG Ngoerah untuk aging and wellness.  Data genom ini bisa digunakan untuk berbagai tujuan. Salah satunya adalah menemukan obat yang sesuai dengan genetika orang Indonesia. ”Namun, identitas pribadi dari pemilik sampel tidak akan dibuka. Karena itu, turut berperan BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara),” bebernya.

BSSN Dilibatkan agar Identitas Pemilik Sampel Terlindungi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/1655281527973.jpg" alt="Puan Maharani. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Puan Maharani. Dok JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua DPR RI Puan Maharani menyinggung soal keberhasilan Indonesia menangani Covid-19 yang mendapat pengakuan dunia. Hal itu dia sampaikan dalam Sidang Bersama 2022 DPR-DPR RI di Senayan, Jakarta, Selasa (16/8).  “Sebagai Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, tentu kita harus selalu bersyukur, karena Bangsa dan Negara kita tetap dapat Bersatu dalam menghadapi situasi yang sulit untuk menghadapi Pandemi Covid-19,” kata Puan.  “Sejak kasus pertama kali Covid-19 di Indonesia diumumkan, yaitu pada tanggal 2 Maret 2020, hingga saat ini, kita telah berada selama 29 bulan dalam situasi Pandemi Covid-19. Dan kini kita mulai memasuki masa transisi dari pandemi menuju endemi, yang tetap perlu terus diwaspadai,” imbuhnya.  Puan menyebut ideologi Pancasila menjadi penuntun bangsa menciptakan gerakan gotong royong yang masif dalam menghadapi Covid-19. Menurutnya, cara ini menjadi salah satu kunci utama kekuatan pemulihan sosial dan ekonomi pasca-pandemi bangsa Indonesia.  “Selama masa Pandemi Covid-19 melanda negeri ini, kita melihat ideologi Pancasila telah bekerja dengan konkret memandu bangsa Indonesia. Secara bergantian, dengan kesadarannya sendiri, warga masyarakat kita saling tolong-menolong. Dan gerakan itu terjadi hampir di seluruh penjuru negeri,” jelasnya.  Mantan Menko PMK itu menambahkan, Pemerintah telah diberikan ruang kewenangan yang cukup untuk mengambil tindakan cepat dan antisipatif demi keselamatan rakyat dan memastikan jalannya pemerintahan sejak awal Pandemi Covid-19 melanda Indonesia.  Ruang kewenangan tersebut melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.  Kemudian juga melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang tentang Penanganan Pandemi Covid-19 yang diproses secara cepat dan cermat di DPR RI sehingga tidak terjadi kekosongan payung hukum untuk menangani pandemi yang melanda sebagian besar negara di dunia. Puan menyebut penanganan Indonesia yang baik menghadapi Pandemi Covid-19 mendapat pengakuan dunia.  “Alhamdulillah, berkat kerja bersama kita semua, gotong royong, Pandemi Covid-19 dapat ditangani dengan baik. Bahkan dalam rilis data Johns Hopkins University terkait penanganan Covid-19 pada tahun 2021, Indonesia dinilai sebagai salah satu negara terbaik di dunia dalam menangani Pandemi Covid-19,” pungkasnya.

Di Sidang Bersama DPD-DPR, Puan Singgung Penanganan Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/G20-SRI.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers The 1st G20 Finance and Health Ministerial Meeting di Jakarta, Selasa (21/6/2022). (ANTARA/AstridFaidlatulHabibah)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers The 1st G20 Finance and Health Ministerial Meeting di Jakarta, Selasa (21/6/2022). (ANTARA/AstridFaidlatulHabibah)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Presidensi G20 Indonesia akan mendorong lembaga keuangan dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk memiliki akses permodalan dan pasar yang lebih luas.  Menurutnya, Presidensi G20 Indonesia akan mendorong kemitraan global untuk inklusi keuangan dengan menghadirkan infrastruktur, seperti sistem pembayaran dan peraturan yang kompatibel antar negara.  “Ini penting karena kami ingin memastikan bahwa tema recover stronger dan recover together tidak hanya terjadi antar negara, tetapi juga di rasakan di dalam setiap negara,” ujar Sri Mulyani.  Ia menambahkan, menyampaikan saat ini Pemerintah masih terus bekerja untuk merealisasikan target level inklusi keuangan dalam negeri sebesar 90 persen di 2024 yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo. Untuk mencapai inklusi keuangan yang ditetapkan, harus didukung juga dengan literasi keuangan, terutama bagi UMKM. Oleh karena itu, katannya, Pemerintah Indonesia melalui Otoritas Jasa Keungan (OJK) dan Bank Indonesia (OJK), terus mendorong literasi keuangan di masyarakat.  Menurutnya, saat ini pemerintah menyediakan alokasi anggaran untuk meningkatkan infrastruktur digital, seperti satelit dan fiber optik, sehingga internet bisa diakses dari seluruh wilayah di Indonesia. Semua hal ini didukung dengan peraturan yang menjamin perlindungan data konsumen dan kepastian untuk berinvestasi.  Ia juga menambahkan, UMKM menjadi salah satu fokus utama pemerintah. Karena telah menyumbang sekitar 60 persen dari total GDP Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah membentuk Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi (KPC-PEN), yang salah satu misinya adalah mendukung kelangsungan bisnis UMKM serta menyediakan jaring keamanan sosial bagi kelompok rumah tangga rentan.  Dalam menghadapi ancaman akan inflasi ekonomi global akibat pandemi dan juga efek konflik Rusia-Ukraina, Sri Mulyani melihat UMKM memiliki peran penting untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan jaring pengaman sosial. Terutama dengan ancaman krisis pangan dan energi yang dapat muncul dari konflik tersebut.  Untuk itu Pemerintah telah mengalokasikan tambahan pendapatan negara yang akan difokuskan pada tiga aspek. Pertama, untuk melindungi masyarakat di fase pemulihan ekonomi dari pandemi. Kedua, untuk memperkuat momentum pertumbuhan ekonomi.  "Lalu pada saat yang bersamaan memastikan kesehatan dan keberlanjutan anggaran pemerintah,” terang Sri Mulyani.  Pada kesempatan yang sama, Co-Chair Trade &amp; Investment Task Force B20 tahun 2022 Dr. Juan José Daboub menyatakan, dengan dukungan yang tepat, UMKM dapat beradaptasi menghadapi berbagai tantangan akibat pandemi COVID-19 dan konflik Rusia-Ukraina.  “Bahkan saya kira UMKM dapat beradaptasi lebih cepat dibandingkan perusahaan besar, karena lebih mudah untuk menggerakkan kapal kecil dibandingkan kapal yang lebih besar,” ujar Dr. Daboub yang merupakan mantan Managing Director World Bank.  Optimisme ini muncul dari pengelolaan anggaran yang sangat baik dan kinerja Pemerintah Indonesia selama ini. Bahkan ketika ada beberapa negara yang tidak memiliki dana, namun Pemerintah Indonesia masih memiliki cadangan yang digunakan untuk menggerakkan perekonomian.  Namun yang tidak kalah penting menurut Daboub, adalah memastikan bantuan ekonomi yang disalurkan dapat diterima oleh kelompok yang benar-benar membutuhkan.  Berangkat dari kesuksesan tersebut, Dr. Daboub juga menyampaikan bahwa Trade &amp; Investment Task Force B20 sudah merancang empat program utama sebagai turunan dari tiga pilar Presidensi G20. Salah satunya, mendorong negara-negara yang terlibat di dalamnya untuk berpartisipasi dalam rantai pasokan global agar meningkatkan produktivitas UMKM.  "B20 juga ingin mendorong lebih banyak investasi yang masuk, memanfaatkan standar dagang internasional dan memaksimalkan transformasi teknologi digital dalam mencapai target tersebut," pungkas Daboub.

Lewat G20 Indonesia Siap Dorong UMKM Miliki Permodalan yang Luas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/46D48FE6-0E08-44D9-874F-C71B2B61405A.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy. Michael Siahaan/Antara" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy. Michael Siahaan/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, apabila Covid-19 menjadi endemi, maka penanganannya akan menjadi seperti penyakit biasa. Sehingga tidak diperlukan kembali penanganan seperti sekarang.  "Namanya endemi itu penyakitnya masih ada tapi sudah tidak lagi mewabah. Karena itu akan diperlakukan seperti penyakit infeksius lain seperti TB, pokoknya penyakit yang berkaitan dengan bakteri, virus, dan jamur yang biasa menjadi infeksi," ujar Muhadjir kepada wartawan, Selasa (24/5).  Termasuk skema pembiayaan dan pengobatan pasien Covid-19 akan mengalami perubahan. Pembiayaan perawatan pasien Covid-19 yang selama ini ditanggung langsung oleh pemerintah akan dialihkan ke BPJS Kesehatan.  Nantinya pengobatan Covid-19 dengan BPJS juga akan dilakukan sesuai golongan keanggotaan. "Kalau nanti sudah dinyatakan endemi otomatis menjadi penyakit infeksius biasa. Karena penyakit infeksius biasa, penanganannya juga biasa. Termasuk nanti biayanya akan dialihkan yang selama ini subsidi langsung oleh pemerintah nanti akan dialihkan ke BPJS," jelasnya.  Seperti diketahui, Covid-19 di Indonesia dewasa ini kian melandai. Pertambahan kasus dan angka kematian akibat virus corona ini juga semakin menurun tiap harinya. Fakta ini membuat Indonesia bersiap transisi dari pandemi menjadi endemi.  Muhadjir juga mengungkapkan bahwa dari angka kasus aktif, positivity rate, tingkat okupansi rumah sakit, kemudian angka kematian sekarang sudah ada tanda-tanda Covid-19 bukan tertinggi dari penyakit yang lain.  Berdasarkan survei internal yang telah dilakukan Kemenko PMK di 18 Rumah sakit DKI Jakarta pada bulan Februari 2022, saat ini angka kematian akibat Covid-19 di Indonesia telah turun di peringkat ke-14. Angka Covid-19 sudah di bawah dari penyakit-penyakit yang lain. Misalnya paling tinggi kematian itu kanker, kemudian pneumonia, peneumonia non spesifik, dan penyakit ginjal.  "Dengan begitu maka ini mengindikasikan bahwa memang Covid-19 ini alhamdulillah sudah bukan lagi penyakit yang menyumbangkan angka kesakitan dan kematian yang tinggi," pungkasnya.

Jika Sudah Endemi, Covid-19 Bisa Diperlakukan Seperti Penyakit Biasa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/covid-8mei.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perkembangan penanganan pandemi Covid-19 per Minggu (8/5) secara nasional menunjukkan bahwa angka kesembuhan harian bertambah 452 orang. Kini total sudah 5.885.858 orang sembuh dari Covid-19.  Kasus aktif atau pasien positif yang membutuhkan perawatan medis, berkurang 235 kasus. Sehingga kini sisa kasus aktif 6.192 kasus.  Sementara, pasien terkonfirmasi positif per hari ini bertambah 227 kasus. Kini total sudah 6.048.431 orang terinfeksi Covid-19.  Pasien meninggal bertambah 10 jiwa sehari. Kini total sudah 156.381 jiwa meninggal karena Covid-19.  Di samping itu, hari ini 5 provinsi menambahkan kematian dari kasus transmisi lokal. Angka tertinggi harian 6 jiwa di Jawa Tengah dengan kumulatifnya 33.140 jiwa.  Jumlah spesimen yang diperiksa yakni sebanyak 119.559 spesimen. Jumlah suspek sebanyak 2.120 kasus.  Sementara positivity rate orang harian di angka 0,35 persen dan positivity rate orang mingguan (1-7 Mei 2022) di angka 0,38 persen. Secara sebaran wilayah terdampak masih berada di 34 provinsi dan 510 kabupaten/kota.

10 Jiwa Meninggal Sehari karena Covid-19, Sembuh 452 Orang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/kominfo-menteri-johnny-ayh-1.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate mengapresiasi seluruh pihak yang bekerjasama dalam penanganan Covid-19 di tanah air selama hampir dua tahun ini. Hal tersebut disampaikannya di acara Obsession Awards 2021 di Jakarta, Jumat (17/12) malam.  Dirinya yang juga mendapatkan penghargaan untuk kategori Best Ministers itu menyampaikan bahwa tanpa saling bahu membahu oleh berbagai pihak, mustahil untuk bisa menangani Covid-19.  "Kita menyaksikan Penganugerahan Obsession Awards tahun 2021 yang diberikan kepada achievers pria maupun wanita, korporasi maupun institusi publik yang telah berhasil mengukir prestasi-prestasi luar biasa di tengah pandemi Covid-19,” ujarnya dalam Obsession Awards 2021, di Ritz Carlton Hotel, Jakarta, Jumat (17/12) malam.  Johnny mengapresiasi ajang penghargaan kepada tokoh lembaga, maupun korporasi dari berbagai bidang berdasarkan kategori-kategori dan bidang pekerjaannya. Menurutnya apresiasi itu menjadi salah satu bentuk dukungan kepada putra-putri Indonesia yang menjalankan layanan publik di berbagai sektor terlebih di masa pandemi Covid-19 seperti sekarang ini.  “Dan secara khusus tentunya apresiasi kepada tenaga medis, paramedis sekalian yang berpartisipasi aktif di dalam memutus tali rantai virus Covid-19 di tanah air dan memberikan inspirasi membanggakan sepanjang tahun 2021,” ungkapnya.  Mewakili Presiden Joko Widodo, Menkominfo menyampaikan terima kasih kepada segenap masyarakat yang telah mengambil bagian secara aktif dalam upaya bersama mengatasi pandemi Covid-19 di Indonesia.  Menurutnya, di bawah orkestrasi Presiden Joko Widodo yang mengambil keputusan dengan cepat, tegas dan memberikan directive secara detil dalam usaha bersama dalam mengatasi pandemi Covid-19 di Indonesia, yang saat ini sudah berada dalam posisi yang landai.  Menkominfo juga menyampaikan terima kasih kepada jajaran pemerintah dari pusat sampai ke daerah serta tokoh masyarakat, agama dan adat serta mitra pemerintah atas kerja sama yang memungkinkan selama dua tahun terakhir dalam menekan penyebaran pandemi Covid-19 di Indonesia.  “Terima kasih yang sebesar-besarnya juga kepada segenap kekuatan nasional kita, termasuk para gubernur, bupati, walikota sampai Bapak dan Ibu Kepala Desa di seluruh Indonesia. Kepada tokoh masyarakat, agama dan seluruh pemuka adat di Indonesia, atas upaya bersama bergandengan tangan begitu luar biasa dalam hampir dua tahun terakhir ini, memungkinkan Indonesia dari sedikit negara di dunia yang mampu menekan penyebaran pandemi Covid-19 pada tingkat rendah saat ini,” tegas Johnny.  Menteri Johnny menyatakan tema “Bangkit Bersama, Indonesia Tangguh”, dalam Obsession Awards tahun ini, sangat relevan dengan laporan kinerja dua tahun Pemerintahan Kabinet Indonesia Maju.  Laporan kerja kabinet di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin yang dirilis beberapa waktu yang lalu diklaim menggambarkan keberhasilan Indonesia dalam menekan kasus pandemi Covid-19.  Obsession Awards merupakan acara tahunan yang digelar sejak tahun 2004 oleh OMG. Tahun ini, Menkominfo Johnny G. Plate bersama tiga Menteri Kabinet Indonesia Maju mendapatkan penghargaan dengan kategori sebagai Best Ministers.  Penerima penghargaan juga ada dalam beberapa kategori, antara lain Best Parliamentarians, Best Institutional Leaders, Best Bureaucrats, Best Regional Leaders, Best CEO, Best Companies, Best Entrepreneurs, Best Professionals, Best University Leaders, Best Lawyers, Best BUMD, Rising Stars, Best Society Empowerment, dan Best of the Best Leader.  Penetapan peraih ‘Obsession Awards 2021' untuk masing-masing kategori dilakukan oleh Editors Club OMG yang bekerja sama dengan Indonesia Research and Survey (IReS).

Menkominfo Apresiasi Pihak yang Terlibat Dalam Penanganan Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/luhut-omicron.jpg" alt="Tangkapan layar Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Youtube Kemenko Marves/Antara" width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Youtube Kemenko Marves/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Keberhasilan penanganan pandemi Covid-19 lagi-lagi mendapat pujian dari luar negeri. Kali ini, apresiasi datang dari Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat Antony Blinken. Dia menyampaikan pujian itu saat bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.  Luhut mengatakan, dalam pertemuan tersebut, Blinken terperangah melihat capaian Indonesia. Baik dalam penanganan pandemi Covid-19 maupun upaya menjaga perekonomian saat pandemi. ”Kita dipuji seluruh dunia, Antony Blinken juga menyampaikan apresiasinya bahwa Indonesia bisa melakukannya,” ungkapnya dalam webinar kemarin (15/12).  Dia menjelaskan, kasus penularan Covid-19 bisa dijaga ketat melalui kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Hasilnya, dalam 152 hari, kasus positif Covid-19 berhasil ditekan tanpa kenaikan masif. Positivity rate juga rendah, nyaris di bawah 1 persen. Melihat hal itu, dia berharap pada Januari 2022 pandemi sudah bisa berubah menjadi endemi. ”Tapi, kita tidak boleh jemawa. Kita terus monitor day by day, bukan mingguan, bersama satgas,” ungkapnya.  Pengawasan itu juga dilakukan terhadap varian Omicron yang sedang ”mengamuk” di sejumlah negara. Mulai tingkat keparahan hingga efikasi vaksin Covid-19 terhadap varian baru tersebut. Menurut Luhut, tingkat keparahan infeksi Omicron sebenarnya rendah. Itu terlihat dari angka perawatan di rumah sakit yang rendah. Begitu pula tingkat kematian. Di Afrika Selatan yang menjadi negara awal penularan Omicron, efikasi vaksin buatan Pfizer hanya 22,5 persen, tapi mampu menahan gejala berat. Lalu, di UK diketahui bahwa booster vaksin Pfizer dan AstraZeneca berhasil menaikkan perlindungan hingga 70‒75 persen.  Kendati demikian, pemerintah tak ingin mengambil risiko. ”Kita tetap berjaga-jaga. Sekarang kita mengetatkan orang masuk dari luar negeri, kita nggak mau Omicron masuk,” tegasnya.  Luhut menekankan, pemerintah tak kaku soal kebijakan penanganan pandemi. Termasuk soal karantina. Pernah ada diskresi-diskresi yang diberikan, tapi tetap dengan perhitungan matang. Misalnya, dalam kegiatan G20 di Bali untuk para perwakilan negara-negara sahabat yang datang.  Tapi, dia enggan jika hal itu disebut plinplan. Menurut dia, pemerintah mengutak-atik kebijakan berlandas basis data kesehatan yang ada. Selain itu, ada simulasi yang dibuat para ahli epidemiologi. ”Jangan katakan pemerintah nggak konsisten. Apanya nggak konsisten, lihat nggak datanya,” tegasnya.  Dalam kesempatan tersebut, dia juga menyinggung soal persiapan menghadapi libur Natal dan tahun baru (Nataru). Dia meyakinkan, pemerintah sudah lebih siap. Mulai sisi testing, tracing, hingga vaksinasi yang terus dikejar. Termasuk dilaksanakannya vaksinasi anak usia 6‒11 tahun dan segera dimulainya vaksinasi booster pada awal tahun depan.

Sukses Kontrol Pandemi, Indonesia Dipuji AS

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#penanganan covid-19

Berita Terkini