<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/18/dji_fly_20251218_130438_0028_1766052934525_photo-3702293926.jpg" alt="Foto Udara sampah kayu gelondongan pasca banjir bandang Junjung Sirih, Kab. Solok. Sumatera Barat. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Foto Udara sampah kayu gelondongan pasca banjir bandang Junjung Sirih, Kab. Solok. Sumatera Barat. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bencana banjir bandang dan longsor melanda tiga provinsi di Sumatera. Yakni, Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Selama dalam penanganan&nbsp;bencana, publik relatif tidak puas terhadap kinerja pemerintah. Ketidakpuasan itu tergambar dalam survei opini yang dilakukan Media Survei Nasional (Median). Direktur Eksekutif Median Rico Marbun mengatakan, mayoritas responden menyampaikan ketidakpuasan terhadap penanganan bencana tersebut. Jumlahnya sebanyak 59 persen responden menyatakan tidak puas atau sangat tidak puas terhadap kinerja Pemerintah Pusat dalam menangani banjir di Sumatera. Sedangkan responden yang menyatakan puas 38,3 persen. "Beberapa alasan utama ketidakpuasan publik; antara lain 26,8 persen responden menilai respons pemerintah tidak cukup cepat. Selain itu sebanyak 10,4 persen responden menyebut bantuan yang diberikan dinilai kurang memadai untuk memenuhi kebutuhan korban," ungkap Rico Marbun di Jakarta pada Selasa (20/1). Adapun hasil rilis survei opini itu diambil dari pengguna media sosial dalam tema &ldquo;Bedah Opini Penanganan Bencana Sumatera &amp; Isu Politik Lainnya". Survei itu menggambarkan persepsi publik terhadap kinerja Pemerintah Pusat, khususnya Presiden dan kementerian terkait dalam menangani bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera. Sebanyak 2,8 persen responden melihat banyak pejabat tinggi negara memberikan perhatian langsung di lokasi bencana; serta 2,7 persen responden yang menilai respons pemerintah sangat cepat. &ldquo;Suara ketidakpuasan masih lebih dominan. Ini menjadi sinyal kuat bahwa masyarakat menaruh ekspektasi tinggi terhadap kehadiran negara dalam penanganan bencana, terutama dari sisi kecepatan, kecukupan bantuan, dan langkah pencegahan,&rdquo; ujar Rico. Survei Median ini dilaksanakan pada 9 hingga 13 Januari 2026 melalui penyebaran kuesioner di media sosial. Responden merupakan pengguna aktif media sosial berusia 17 hingga 60 tahun ke atas, dengan distribusi sampel dilakukan secara proporsional di 38 provinsi di Indonesia. Total responden yang terlibat dalam survei ini berjumlah 1.000 orang.

Selama dalam penanganan bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera, publik relatif tidak puas terhadap kinerja pemerintah.

Publik Tidak Puas dengan Pemerintah Atas Penanganan Banjir di Sumatera

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/10/aVbTpWa2CJvMvRj2x7RHk6nyvQKr9LwrsiGydZLO-1782905260.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat sidak banjir. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat sidak banjir. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Berada di kawasan pesisir, masyarakat Surabaya setiap tahun masih berkutat dengan permasalahan banjir. Terlebih saat musim hujan. Hal ini menjadi perhatian serius Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, pemkot tak hanya fokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga pembangunan infrastruktur dasar seperti penanganan banjir dan perbaikan jalan. Eri pun blak-blakan membeberkan target ambisiusnya. Ia optimistis titik banjir di Surabaya yang semula mencapai 600 lokasi, dapat ditekan menjadi hanya 180 titik. "Sehingga anggaran kita dari sekian titik, maka banjirnya berkurang menjadi berapa titik. Itulah yang menjadi kontrak kinerja dari Sekda dan jajaran Pemerintah Kota Surabaya,&rdquo; tutur Eri di Surabaya, Kamis (10/7). Eri juga mengungkapkan bahwa APBD Kota Surabaya 2025, senilai Rp 12,3 triliun tidak cukup untuk membiayai pembangunan infrastruktur, termasuk penanganan banjir. "Terdapat 3.764 usulan pekerjaan terkait banjir, dengan 90 persen di antaranya merupakan usulan skala kampung. Total anggaran yang diperlukan untuk proyek ini mencapai Rp 9,6 triliun," lanjutnya. Sementara itu, pembangunan infrastruktur lain juga membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, seperti proyek JLLB dan JLLT yang membutuhkan Rp 9,3 triliun dan BOPDA SD-SMP membutuhkan Rp 2,5 triliun. Pada 2025, ada beberapa proyek penanganan banjir yang dikebut Pemkot Surabaya. Di antaranya mengoneksikan saluran pipa di jalan protokol dan perkampungan, rumah pompa, dan proyek saluran U-dicth untuk sistem drainase. Terkait perbaikan jalan rusak di Surabaya, Eri mengatakan bahwa sebagian besar kerusakan terjadi pada jalan-jalan yang merupakan tanggung jawab pemerintah pusat atau provinsi. Pemkot Surabaya sebelumnya tidak diperkenankan untuk melakukan perbaikan jalan-jalan tersebut karena tidak masuk wewenangnya. Karena status aset masih berada di bawah pengelolaan pusat. "Namun setelah proses pengajuan surat resmi, pemerintah pusat akhirnya memberikan izin kepada Pemkot Surabaya untuk memperbaiki jalan-jalan tersebut (jalan-jalan yang rusak)," imbuh Eri.&nbsp;

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, membeberkan target ambisius dalam penanganan banjir dan perbaikan infrastruktur di kota.

Eri Cahyadi Sebut Penanganan Banjir Surabaya Butuh Rp 9,3 Triliun, Targetkan Titik Banjir Turun dari 600 Jadi 180 Lokasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/10/eri-cahyadi-got-1109628910.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat melihat proyek perbaikan gorong-gorong di Kota Surabaya. ANTARA/HO-Pemkot Surabaya" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat melihat proyek perbaikan gorong-gorong di Kota Surabaya. ANTARA/HO-Pemkot Surabaya</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyebut bahwa proyek penanganan banjir di kota setempat akan terus berlanjut hingga 2026 seiringan dengan program pembangunan lainnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015408060/mendagri-tito-karnavian-ungkap-momentum-pilkada-dimanfaatkan-mutasi-jabatan-yang-bernuansa-transaksional">Mendagri Tito Karnavian Ungkap Momentum Pilkada Dimanfaatkan Mutasi Jabatan yang Bernuansa Transaksional</a> Ia mengatakan, proyek penanganan banjir di tahun 2024 berkonsentrasi pada sejumlah wilayah. Di antaranya, wilayah Dukuh Kupang, Jalan Tengger Raya, Wisma Tengger, dan Daerah Pakal karena kawasan tersebut kerap dilanda banjir. "Proyek banjir selesai sampai Desember, Insya Allah sudah akan selesai. Alhamdulillah wilayah itu sudah normal, kita pantau hujan deras tidak ada genangan," katanya. Ia mengatakan, di wilayah Tengger Raya, meskipun sudah tidak mengalami banjir perbaikan tetap dilakukan seperti meratakan jalan dan menghilangkan cekungan yang berpotensi menjadi kantong banjir. "Seperti kemarin di Tengger Raya tidak ada genangan sama sekali, cekungan jalan harus ditinggikan," ucapnya. Meski demikian, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi itu menjelaskan bahwa proyek penanganan banjir di Kota Pahlawan akan kembali dibuka, pada Januari 2025 yakni, proyek penanganan banjir dilakukan hingga 2025 sampai 2026. "Januari kita mulai lagi meski musim hujan, karena ini program banyak ya untuk perbaikan kampung selesai 2025-2026. Jadi tidak boleh ada pembangunan paving dan saluran, semua selesai di 2026," katanya. Terkait dengan anggaran,&nbsp; Eri Cahyadi memastikan tidak ada pengurangan anggaran untuk menangani banjir, hanya saja akan dilakukan penyesuaian prioritas proyek berdasarkan dana yang tersedia. Ia menegaskan, Pemkot Surabaya berkomitmen untuk menyelesaikan proyek penanganan banjir serta, tetap melanjutkan proyek peningkatan infrastruktur sebagai upaya pencegahan banjir yang akan kembali dilanjutkan hingga tahun 2026. "Ada penyesuaian aturan seperti retribusi sekarang kan banyak dihapus, artinya harus ada penyesuaian PAD. Sehingga, PAD kita perhitungkan, kita sesuaikan mana yang tidak kita kerjakan. Tapi nanti ketika ada sisa, lelang kita kerjakan," katanya. <div id="gtx-trans" style="position: absolute; left: 72px; top: 64.0824px;">&nbsp;</div>

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyebut bahwa proyek penanganan banjir di kota setempat akan terus berlanjut hingga 2026

Musim Hujan Tiba, Wali Kota Surabaya Sebut Proyek Penanganan Banjir di Kota Pahlawan Terus Berlanjut hingga 2026

<div id="m#msg-f:1817496994484985908" class="mail-message expanded"> <div class="mail-message-header spacer"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/04/SIDO-04-A-3979178474.jpg" alt="Plt Bupati Sidoarjo H. Subandi dan jajarannya meninjau normalisasi Sungai Buntung di Desa Bringinbendo.(Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Plt Bupati Sidoarjo H. Subandi dan jajarannya meninjau normalisasi Sungai Buntung di Desa Bringinbendo.(Istimewa)</figcaption>
</figure> </div> <div class="mail-message-header spacer">JawaPos.com - Pemkab Sidoarjo terus mengupayakan langkah strategis untuk mengatasi persoalan banjir di berbagai wilayah, termasuk genangan yang terjadi di Desa Kramat Jegu dan Bringinbendo, Kecamatan Taman. Plt Bupati Sidoarjo H. Subandi, SH., M.Kn., langsung turun lapangan memastikan solusi penanganan banjir berjalan optimal.</div> <div id="m#msg-f:1817496994484985908-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div> Minggu (1/12/2024), Subandi dan jajarannya meninjau normalisasi Sungai Buntung di Desa Bringinbendo. Ia sekaligus menyerahkan bantuan berupa paket sembako kepada warga terdampak. &lsquo;&rsquo;Kita akan carikan alternatif atau solusi bagaimana persoalan banjir yang ada di Taman itu selesai. Kita fokus, agar nanti minimal dampak banjir di masyarakat berkurang,&ldquo; ujar Subandi. Sejumlah langkah telah diupayakan, termasuk menyalakan pompa air yang tersebar di 36 rumah pompa di seluruh Sidoarjo. &lsquo;&rsquo;Kami juga menyiapkan tambahan pompa dan melakukan normalisasi sungai untuk memastikan aliran air lebih lancar,&rdquo; kata Subandi. Dirinya menyebut normalisasi sungai sudah jalankan. &lsquo;&rsquo;Kita lihat ada jembatan yang sudah rendah, ini akan ditinggikan sehingga tidak mengganggu debit air. Yang kedua, kita nyalakan pompa air, dan ini terus kita lakukan,&rdquo; lanjutnya.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/015380631/pastikan-fasilitas-layanan-kesehatan-tersebar-merata-dan-optimal-pemkab-sidoarjo-bangun-rsud-baru-di-sedati">Pastikan Fasilitas Layanan Kesehatan Tersebar Merata dan Optimal, Pemkab Sidoarjo Bangun RSUD Baru di Sedati</a> Pihaknya memastikan penambahan pompa air juga dilakukan. Sebanyak 36 rumah pompa di seluruh Sidoarjo juga sudah disiagakan.&nbsp; Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Sidoarjo, Dwi Eko Saptono, memaparkan langkah-langkah strategis untuk mengatasi banjir di Sidoarjo sudah disiapkan dan dilakukan. Termasuk di wilayah utara seperti Kecamatan Taman.&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/04/SIDO-03-B-3190645071.jpg" alt="Plt Bupati Sidoarjo H. Subandi dan jajarannya meninjau normalisasi Sungai Buntung dan bersilahturahmi dengan warga di Desa Bringinbendo.(Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Plt Bupati Sidoarjo H. Subandi dan jajarannya meninjau normalisasi Sungai Buntung dan bersilahturahmi dengan warga di Desa Bringinbendo.(Istimewa)</figcaption>
</figure> Dwi&nbsp; menyebut potensi genangan di Sidoarjo ada tiga titik. Pertama di Tanggulangin yang sudah bisa diatasi dengan 5 rumah pompa. Kedua di area Waru dan Sedati seperti di Desa Tropodo dan Tambak sawah. Solusinya di sana sudah ada 6 rumah pompa. Paling besar ada di Tambak Sawah dengan 4 rumah pompa. Sementara di Waru ada 2 rumah pompa yang berlokasi di area Tropodo.&nbsp; Ketiga, titik potensi baru yakni di Kecamatan Taman seperti Bringin Bendo dan Kramat Jegu. Saat ini upaya penanganan sedang dijalankan.&nbsp; Dwi mengatakan upaya tersebut mencakup solusi jangka pendek dan jangka menengah. Dwi Eko mengatakan dalam waktu dekat pihaknya akan membangun tiga kisdam darurat di beberapa titik strategis untuk mengendalikan aliran air. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/015379290/plt-bupati-sidoarjo-subandi-pastikan-betonisasi-24-kilometer-tuntas">Plt Bupati Sidoarjo Subandi Pastikan Betonisasi 24 Kilometer Tuntas </a> Kisdam pertama akan dibangun di hilir saluran Afvour Sidorejo, bertujuan mencegah banjir di Perumahan Pejaya Anugerah sisi barat dengan mengalihkan aliran air ke Sungai Buntung. Kisdam kedua ditempatkan di hilir anak Afvour Buntung bawah, guna mengatasi genangan di wilayah Pejaya Tengah dan Timur. Kisdam ketiga berada di hilir menuju Sungai Buntung untuk menahan luapan sungai agar tidak masuk ke permukiman. Untuk mencegah masalah baru akibat tingginya debit air di hilir. Masing-masing kisdam ini akan dilengkapi pompa dengan kapasitas 400 liter per detik untuk memastikan aliran air tetap terkendali. Selain pembangunan kisdam, DPUBMSDA juga sedang melakukan pengerukan di hilir Afvour Bringinbendo menuju Sungai Buntung. "Ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aliran air," katanya.&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/04/SIDO-04-A-1407963565.jpg" alt="Plt Bupati Sidoarjo H. Subandi dan jajarannya meninjau normalisasi Sungai Buntung di Desa Bringinbendo.(Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Plt Bupati Sidoarjo H. Subandi dan jajarannya meninjau normalisasi Sungai Buntung di Desa Bringinbendo.(Istimewa)</figcaption>
</figure> &lsquo;&rsquo;Normalisasi ini dilakukan bersama BPBD Provinsi Jatim, Dinas PUSDA Provinsi Jawa Timur, dan DPUBMSDA Sidoarjo,&rdquo; tambahnya. Normalisasi tersebut meliputi pengerukan sepanjang 1,2 kilometer yang direncanakan selesai dalam dua minggu. &lsquo;&rsquo;Saat ini, pengerjaan tersisa sekitar sepuluh hari lagi,&rdquo; jelas Dwi Eko. Untuk mendukung kelancaran aliran, DPUBMSDA juga normalisasi area di bawah Rumah Pompa Bringinbendo 2 dengan panjang pengerjaan sekitar 1 kilometer. "Jadi 2 kilometer lebih yang dinormalisasi," katanya.&nbsp; Sebagai bagian dari rencana jangka menengah, lokasi eks-kisdam darurat di Kramat Jegu akan dibangun rumah pompa permanen dengan kapasitas 1.200 liter per detik pada tahun 2026 mendatang. Selain itu, pompa di Bringinbendo 1 dan 2 akan diremajakan dan kapasitasnya ditingkatkan dari 600 liter per detik menjadi 1.200 liter per detik. &lsquo;&rsquo;Kami juga ada rencana peningkatan infrastruktur lainnya,&rdquo; katanya. Di antaranya, pembangunan jalan beton sepanjang 1.100 meter di Bringinbendo dan perbaikan jembatan Bringinbendo, yang saat ini terlalu landai dan menghambat aliran air. Selain itu, akan ada pelebaran crossing jalan nasional, untuk memastikan aliran air dari Bringinbendo ke Sungai Buntung lebih lancar. Termasuk, pembangunan tanggul penahan luapan Sungai Buntung di hilir Afvour Bringinbendo. &lsquo;&rsquo;Kami memastikan semua proyek ini dilakukan secara bertahap, dengan prioritas pada pencegahan banjir di permukiman padat penduduk,&rdquo; jelas Dwi. Dirinya meminta, masyarakat juga turut menjaga kebersihan terutama kebersihan sungai. &lsquo;&rsquo;Karena sangat banyak sampahnya di sungai, Monggo saling menjaga,&rdquo; pintanya.&nbsp;(uzi)</div> </div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Plt Bupati Sidoarjo H. Subandi turun ke lapangan meninjau normalisasi Sungai Buntung di Desa Bringinbendo.

Pemkab Genjot Penanganan Banjir di Sidoarjo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/WADUK-SURABAYA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Pemkot Surabaya melalui dinas sumber dan air dan bina marga (DSDABM) tetap menaruh perhatian pada pengentasan genangan. Khusus di kawasan Surabaya Timur, pemkot bakal menormalisasi afvoer Wonorejo.  Kabid Pematusan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Surabaya Eko Juli Prasetyo mengungkapkan, pihaknya telah melakukan pembenahan hulu sistem drainase afvoer sekunder.  ’’Tahun ini kami lanjutkan. Harapannya, sistem drainase dari hulu sampai hilir tuntas. Ya, salah satunya afvoer Wonorejo,’’ katanya kemarin (21/2). Normalisasi dimulai dari Pompa Wonorejo I sampai dengan Sarono Jiwo, Panjang Jiwo, hingga Tenggilis Mejoyo.  Menurut Eko, pengerjaan tersebut merupakan bagian dari sistem drainase afvoer Wonorejo. Tahun lalu pengerjaan dimulai dengan membangun beberapa rumah pompa di hulu. Misalnya, Rumah Pompa Karah, boezem Jambangan, dan Rumah Pompa Kebonsari.  Secara konsep normalisasi, Eko mengaku sudah tuntas. Tinggal melakukan proses normalisasi dengan mengajukan tender. Dengan demikian, penanganan saluran di hilir dapat sejalan dengan proses yang ada di hulu sungai. ’’Jadi, leveling lebar dan kedalaman sungai disesuaikan. Agar gravitasi serta aliran air berjalan lancar ke arah timur. Biar tidak ada antrean,’’ paparnya.  Eko menambahkan bahwa anggaran yang disiapkan untuk pekerjaan penanggulangan genangan tahun ini mencapai Rp 704,7 miliar. Besaran anggaran tersebut meliputi empat sub kegiatan pada bidang drainase. ’’Ya segitu untuk drainase saja. Seperti pembangunan drainase perkotaan, pengadaan pompa banjir, dan pembangunan saluran-saluran drainase lainnya,’’ jelasnya.

Tahun Ini Surabaya Kucurkan Rp 704 M untuk Penanggulangan Banjir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/IMG_20230104_1227351.jpg" alt="Pelaksana Tugas Wali Kota Semarang Hevearita G. Rahayu. I. C. Senjaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Pelaksana Tugas Wali Kota Semarang Hevearita G. Rahayu. I. C. Senjaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota Semarang memiliki pekerjaan rumah untuk membebaskan lahan untuk berbagai proyek penanganan banjir di ibu kota Provinsi Jawa Tengah itu. Pelaksana Tugas Wali Kota Semarang Hevearita G. Rahayu mengatakan, pengadaan lahan tersebut antara lain untuk pembangunan kolam retensi dan normalisasi sungai. Dibutuhkan lahan seluas 250 ha untuk membangun kolam retensi yang nanti menjadi tulang punggung pengendalian banjir di wilayah Semarang bagian timur. ”Nantinya aliran Sungai Babon dan Sringin akan masuk ke situ,” kata Hevearita G. Rahayu seperti dilansir dari Antara,  Rabu (4/1). Selain itu, kata dia, masih dibutuhkan pembebasan sekitar 11 ha lahan untuk program normalisasi Sungai Plumbon sepanjang 4,8 meter. Untuk pengendalian banjir di wilayah barat, masih dilakukan pembebasan lahan guna pekerjaan Jembatan Sungai Bringin serta jembatan rel KA yang melintas di atasnya. ”Anggaran normalisasi dan peninggian jembatan ada di Kementerian PUPR, Pemkot Semarang tinggal menyediakan lahan agar normalisasi berjalan,” terang Hevearita G. Rahayu. Oleh karena itu, menurut dia, pelaksanaan pembebasan lahan tersebut membutuhkan dukungan anggaran. Pemkot Semarang telah berkoordinasi dengan DPRD Kota Semarang, untuk membahas kebutuhan anggaran tersebut. Berbagai upaya penanganan banjir tersebut, lanjut dia, akan didukung Kementerian PUPR, antara lain dengan menambah jumlah pompa air di Sungai Tenggang dan Sringin. Banjir yang terjadi beberapa hari lalu diakibatkan kemampuan pompa air yang tidak sebanding dengan limpahan air hujan. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Semarang Kadarlusman akan mendorong agar program penanggulangan banjir bisa berjalan baik. Dia mencontohkan kebutuhan anggaran untuk normalisasi Sungai Plumbon sekitar Rp 200 miliar.

Pemkot Semarang Butuh Pembebasan Lahan untuk Proyek Penanganan Banjir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/20150115antarafoto-ketersediaan-air-bersih-150115-adm-211.jpg" alt="Ilustrasi dua bocah memanfaatkan air tanah dari pompa di Kawasan Bukit Duri, Jakarta Selatan. Muhammad Adimaja/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi dua bocah memanfaatkan air tanah dari pompa di Kawasan Bukit Duri, Jakarta Selatan. Muhammad Adimaja/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melakukan dialog membahas kerja sama penyediaan air bersih dan penanganan banjir.  ”Kerja sama daerah termasuk air bersih, penanggulangan banjir, dan lain-lain,” kata Heru seperti dilansir dari Antara di Balai Kota Jakarta, Selasa (20/12).  Dia menyebutkan, pertemuan tersebut juga dijadikan momentum untuk saling bertukar ide dan gagasan pembangunan dua provinsi bertetangga itu. ”Ide beliau apa, ide kami apa, kami satukan,” ucap Heru.  Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tidak berbicara banyak kepada wartawan yang berada di Balai Kota Jakarta. ”Rahasia,” ucap Ridwan Kamil.  Ridwan kamil yang mengenakan setelan batik lengan panjang tiba di Balai Kota Jakarta sekitar pukul 16.00 WIB. Dia langsung menuju Pendopo Balai Kota Jakarta dan masuk ke ruang kerja Heru Budi Hartono.  Pemprov DKI dan Pemprov Jawa Barat memiliki kerja sama yang erat. Di antaranya terkait kebutuhan air bersih, penanganan banjir, hingga penanganan sampah.  Terkait sampah misalnya, sampah dari Jakarta yang per harinya mencapai sekitar 7.800 ton dikirim ke Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang di Bekasi, Jawa Barat. Begitu juga dengan kebutuhan air bersih di Jakarta dipasok dari wilayah di Jawa Barat salah satunya dari Waduk Jatiluhur.  Saat ini, cakupan layanan air minum perpipaan DKI Jakarta baru mampu memenuhi cakupan layanan sekitar 65 persen masyarakat Jakarta. Adapun kebutuhan air di Jakarta diperkirakan mencapai 26.100 liter per detik, sedangkan pasokan air baru ada sekitar 17 ribu liter per detik.  Nanti, target 100 persen cakupan jaringan perpipaan di DKI itu bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Ada beberapa sumber air yang akan memenuhi cakupan 100 persen pada 2030 di Jakarta di antaranya dari Jatiluhur I, Buaran III, Karian-Serpong, dan Juanda.

Heru dan Ridwan Kamil Dialog Bahas Air Bersih dan Penanganan Banjir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/IMG-20221022-WA0004.jpg" alt="Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menghadiri acara Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemangku Kepentingan di Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Jumat (21/10). (Dok Sudin Kominfotik Jaksel)" width="100%">
<figcaption>Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menghadiri acara Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemangku Kepentingan di Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Jumat (21/10). (Dok Sudin Kominfotik Jaksel)</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Hampir sepekan kursi kepemimpinan DKI Jakarta beralih dari Anies Baswedan ke tangan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Gebrakan-gebrakan telah dilakukannya sejak hari pertama menjabat.  Di hari pertamanya berdinas di Balai Kota DKI Jakarta, Heru mengatakan bahwa dirinya diberikan tiga tugas khusus oleh Presiden Joko Widodo sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta, yaitu untuk mengatasi permasalahan banjir, kemacetan, dan juga masalah tata ruang.  "Tugas kami dan tugas saya diperintah langsung oleh presiden, kita sudah diskusi dan beberapa media menyampaikan. Apa sih yang harus ditindaklanjuti? Sebenarnya umum dari sejak dahulu sudah ada permasalahan, banjir, macet, dan tata ruang,” katanya kepada wartawan di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (17/10).  Menindaklanjuti hal itu, ia langsung tancap gas menemui Kementerian Perumahan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk membicarakan masalah banjir di Jakarta yang salah satunya memuat obrolan mengenai normalisasi sungai yang mandeg di era Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.  "Ada kaitannya dengan normalisasi sodetan Kali Ciliwung, Ciawi, Cimahi, dan seterusnya, dan memang masterplan penanggulangan banjir yang nanti kami sinergikan," kata Heru di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Rabu (19/10).  Selain itu, terkait masalah kemacetan juga eks Wali Kota Jakarta Utara itu langsung bertemu dengan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran. Dalam keterangannya, Fadil mengatakan bahwa ia membahas masalah keamanan hingga kemacetan dalam pertemuan yang dilakukan di Polda Metro Jaya tersebut.  "Dari awal, seluruh stakeholder, termasuk perkantoran itu yang kami bahas. Membangun Jakarta bersama-sama. Mengatasi kemacetan bersama-sama. Saya kira itu garis besarnya,” urai Fadil, Kamis (20/10).  Heru juga mengatakan bahwa salah satu cara untuk mengurangi kemacetan di DKI adalah dengan melakukan pengurangan U-Turn. “Programnya mungkin mengurangi U-Turn,” katanya.  Gebrakan lainnya yang dilakukan Heru adalah mengembalikan program posko aduan di Balai Kota DKI Jakarta yang hilang dan digantikan dengan aplikasi JAKI di era kepemimpinan Anies Baswedan. ’’Besok saya melakukan pengarahan ke seluruh pejabat DKI. Nanti ada poin-poin misalnya pak sekda, asisten, saya minta perwakilan dari wali kota, kan asisten ada 3, setiap hari bergantian, setiap wilayah ada di sini, nanti bergiliran juga,” ujarnya kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (17/10).  Masih dalam rangka mengantisipasi datangnya banjir di Jakarta, Heru meminta jajarannya untuk tidak mengambil cuti. Sebab, ia mencontohkan bahwa dirinya pun selama menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) tak mengambil cuti untuk sementara waktu.  ’’Hari ini kita memasuki musim hujan. Saya minta kepada seluruh jajaran para walkot untuk tidak mengambil cuti, untuk tidak keluar kota,” katanya dalam pengarahan kepada seluruh jajaran di bawah Pemprov DKI, Selasa (18/10).  Dalam pertemuan perdananya dengan seluruh jajaran di bawah Pemprov DKI, Heru meminta Dinas Perhubungan bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk memastikan orang tak lagi buang sampah sembarangan. Salah satu caranya adalah dengan memberikan imbauan melalui pengeras suara yang ada di jalan-jalan dan bahkan menggunakan drone untuk dijadikan kamera pengawas.  "Ambil pakai drone siapa yang buang sampah sembarangan, kemudian bisa diimbau ditayangkan di YouTube kita untuk tidak membuang sampah sembarangan karena ini contoh tidak baik," ujarnya di Taman Ismail Marzuki, Selasa (18/10). (*)

Gerak Cepat Seminggu Menjabat, Begini Pergerakan Pj Gubernur DKI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/endra.jpg" alt="Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan dan Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja" width="100%">
<figcaption>Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan dan Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung-Cisadane tengah menyelesaikan pembangunan Stasiun Pompa Ancol-Sentiong di di Jalan RE Martadinata, Tanjung Priok, Jakarta Utara guna mengurangi kerentanan kawasan metropolitan Jakarta dari bencana banjir.  Rumah pompa yang berada di hilir Kali Sentiong ini merupakan bagian dari rencana induk pengendalian banjir (flood control) Jakarta yang sesuai kontrak kerja akan rampung tahun 2022.  Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja sekaligus Juru Bicara Kementerian PUPR mengatakan, penanganan banjir Jakarta dikerjakan secara komprehensif dari hulu hingga hilir.  "Di hulu terdapat dua bendungan kering yaitu Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi yang InsaAllah selesai akhir tahun 2021," kata Endra saat menjelaskan kepada wartawan, di proyek pembangunan Pompa Air Sentiong, Selasa (4/5).  Untuk penanganan bagian tengah, kata Endra, sudah dilakukan normalisasi Kali Ciliwung sepanjang 33 km yang saat ini selesai 16 km. Direncanakan pada tahun 2021 akan bertambah sepanjang 1,6 km.  Lebih lanjut, Endra menyampaikan untuk kawasan hilir terdapat pembangunan Stasiun Pompa Ancol-Sentiong untuk mengurangi resiko banjir yang kerap menggenangi 3 kecamatan di Jakarta yakni Kecamatan Tanjung Priok, Pademangan, dan Kemayoran. Metode pengendalian banjir Pompa Sentiong dilakukan dengan memompa air Kali Sentiong ketika elevasinya tinggi dan mengalirkannya kembali ke Teluk Jakarta.  "Ini kan daerah rendah, jadi kalau air di Teluk Jakarta itu tinggi masih bisa kita pompa. Dengan adanya pompa ini kita masih bisa dorong air ke laut sehingga tidak tersumbat di tengah," ujar Endra.  Endra menambahkan fungsi Pompa Ancol-Sentiong digunakan untuk penanganan yang sifatnya emergency, misalnya dilakukan pada Underpass Kemayoran yang sempat tergenang pada awal tahun 2020. "Kasus seperti itu kita tangani dengan pompa-pompa dan Alhamdulillah di tahun 2021 ini tidak ada genangan lagi," imbuh Endra.  Pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air BBWS Ciliwung Cisadane Andri Rachmanto mengatakan, di Jakarta Utara ketinggian tanahnya rendah dan landai sehingga wilayah ini rawan mengalami banjir rob akibat pasang air laut dan menjadi muara dari aliran air yang semuanya ke wilayah Jakarta Utara.  "Aliran sungai di wilayah ini sering terkendala oleh pasang surutnya air laut dari Laut Jawa. Dengan adanya pompa ini kita bisa menjaga elevasi air di tiga kecamatan Jakarta Utara, sehingga ketiga kecamatan tersebut bisa terlindungi dari pasang air laut," tutur Andri.  Pembangunan Stasiun Pompa Ancol- Sentiong dikerjakan oleh kontraktor PT. Wika (Wijaya Karya) – Jaya Konstruksi KSO senilai Rp 437,6 miliar dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) – Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) tahun 2020 – 2020. Saat ini progres pekerjaannya baru mencapai 3,9 persen, diharapkan akan rampung pada 14 Oktober 2022

Tekan Risiko Banjir Jakarta, PUPR Bangun Stasiun Pompa Ancol Sentiong

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/WhatsApp-Image-2021-02-24-at-19.41.42.jpeg" alt="Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Dokumentasi Kementerian PUPR/Antara" width="100%">
<figcaption>Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Dokumentasi Kementerian PUPR/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menilai, penanganan banjir di suatu wilayah sungai harus dikerjakan secara sistemik. Harus ditangani dari hulu sampai ke hilir.  ”Penanganan banjir di suatu wilayah sungai tidak bisa dilakukan secara parsial lokasi per lokasi. tapi harus dikerjakan secara sistemik dari hulu sampai ke hilir,” ujar Menteri Basuki seperti dilansir dari Antara di Jakarta, Kamis (25/2).  Menurut Menteri PUPR, untuk hulu Sungai Citarum sudah ditangani dengan selesainya Terowongan Nanjung dan Sudetan Cisangkuy. Kemudian akan dilanjutkan dengan pembangunan lima polder di Citarum Hulu.  Menteri Basuki mencontohkan di wilayah Dayeuh Kolot dampak banjir sudah menurun signifikan. Untuk tahap selanjutnya telah menyampaikan kepada gubernur Jawa Barat dan para bupati untuk memulai penanganan Citarum hilir, yakni dengan pembangunan Bendungan Cibeet dan Cijuray di Kabupaten Bogor.  ”Di Citarum hilir ini terdapat Sungai Cibeet. Kemarin saat hujan kontribusi alirannya 900 meter kubik/detik dan bertemu dengan Sungai Citarum yang debitnya 400 meter kubik/detik. Sehingga, total debit di hilir mencapai 1.300 meter kubik/detik. Sedangkan daya tampungnya hanya 1.100 meter kubik/ detik. Jadi sungai meluap,” terang Basuki.  Selain itu, Menteri Basuki juga mengatakan, akan melanjutkan penyelesaian pembangunan tanggul di hilir Sungai Citarum. Dari Bendung Curug sampai ke Muara dengan panjang 150 km. Saat ini, baru terbangun 20 km karena melintasi kawasan permukiman. ”Ini juga akan kita perkuat,” ujar Basuki.  Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Basuki Hadimuljono menyebut penanganan banjir harus dilakukan secara menyeluruh lewat kegiatan multisektoral. Sehingga penanganannya tidak hanya bersifat teknikal.  ”Penanganan banjir harus dilakukan secara menyeluruh melalui kegiatan multisektoral, yang melibatkan seluruh pemilik kepentingan dengan visi bersama untuk menyelesaikan masalah secara berkelanjutan,” papar Basuki.  Menurut Menteri PUPR, penanganan banjir secara teknikal juga penting dan perlu. Namun, memiliki keterbatasan dan tidak dapat menyelesaikan masalah secara jangka panjang.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/HIM4qenoNZU

Menteri PUPR Sebut Penanganan Banjir di Wilayah Sungai Harus Sistemik

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#penanganan banjir

Berita Terkini