<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/25/JKT_Pengumuman-Struktur-Pengurus-Danantara_SALMAN-TOYIBI-10JPG-2296783178.jpg" alt="Chief Executive Officer Rosan Roeslani memberikan paparan saat perkenalan struktur pengurus Danantara di Jakarta (24/3/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Chief Executive Officer Rosan Roeslani memberikan paparan saat perkenalan struktur pengurus Danantara di Jakarta (24/3/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Realisasi investasi triwulan pertama tahun 2025 menunjukkan angka yang positif. Menteri Investasi Rosan Roeslani menyebutkan total investasi yang masuk mencapai Rp 465,2 Triliun. Dengan capaian tersebut, investasi yang masuk telah mencapai 24,4 persen dari target 2025 sebesar Rp 1.905,6 Triliun. "Sesuai dengan target yang dicanangkan Bappenas yang diberikan pada kami," ujarnya dalam paparan di Istana Kepresidenan RI, Rabu malam (23/4). Rinciannya, penanaman modal asing sebesar Rp 230,4 Triliun (49,5%), sementara penanaman modal dalam negeri Rp 234,8 Triliun (50,5%). Kemudian dari sebaran, investasi di Pulau Jawa masih mendominasi dengan Rp 229,3 Triliun (49,3 persen), adapun pulau-pulau di luar Jawa secara akumulasi ada di angka Rp 235,9 Triliun (50,7 persen). Dengan angka tersebut, Rosan menyebut jika dibandingkan tahun lalu, ada kenaikan 15,9 persen secara year on year menjadi Rp 401,5 Triliun dan naik 2,7 persen quarter on quarter dari Rp 452,8 Triliun. Kenaikan capaian investasi tersebut juga telah berhasil menyerap tenaga kerja yang cukup besar, yakni 594.104 orang atau 8,5 persen YoY. Rosan mengklaim, meningkatnya investasi mengindikasikan kepercayaan investor terhadap Indonesia. Hal itu dipengaruhi stabilitas yang bisa diwujudkan pemerintah. "Di tengah tensi geopolitik yang meningkat, alhamdulillah tetapi kita masih bisa mencapai target investasi," jelasnya. Rosan juga optimis, arus investasi ke depan akan membaik pasca lahirnya Danantara. Sebab sejauh ini, ada banyak ketertarikan dari pihak lain terhadap Danantara. "Danantara memberi lebih konfiden," jelasnya. Salah satu kerjasama yang sudah mendekati kongkret adalah dengan Qatar Investment Authority. Angka total investasi bersama 4 miliar dollar, yang dibagi secara merata. <div id="gtx-trans" style="position: absolute; left: 507px; top: 990.5px;">&nbsp;</div>

Menteri Investasi Rosan Roeslani menyebutkan total investasi yang masuk mencapai Rp 465,2 Triliun. Rosan juga optimis arus investasi membaik

Investasi Triwulan Satu 2025 Tembus Rp 465,2 Triliun, Rosan Roeslani Optimis Pasca Lahirnya Danantara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/29/bahlil1-2112105952.jpg" alt="Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dalam Konpers Realisasi Investasi Semester I-2024 di Kementerian BKPM, Jakarta, Senin (29/7). (Nurul F/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dalam Konpers Realisasi Investasi Semester I-2024 di Kementerian BKPM, Jakarta, Senin (29/7). (Nurul F/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN). Satgas ini dibentuk sebagai bentuk percepatan persiapan, pembangunan, pemindahan, serta pengembangan IKN. Khususnya sebagai pusat pemerintahan dan pusat pengembangan perekonomian Indonesia sentris. Pembentukan satgas itu juga disesuaikan dengan kebutuhan pelaku usaha yang akan masuk ke IKN. Khususnya dalam memperoleh perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas penanaman modal atau investasi yang bersifat lintas sektor dan kewenangan. Keputusan pembentukan Satgas itu tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Percepatan Investasi di Ibu Kota Nusantara. Keppres itu diteken Presiden Jokowi pada Senin (5/8). "Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal I berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden," bunyi Pasal 2 aturan tersebut, dikutip Selasa (6/8). Melalui aturan itu, Presiden Jokowi menunjuk secara langsung Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Satgas Percepatan Investasi IKN. Kemudian Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono dan Kepala Otorita IKN sebagai Wakil Ketua Satgas Percepatan Investasi IKN. Lalu, Sekretaris Satgas Percepatan Investasi IKN adalah Wakil Kepala OIKN dan Firdaus Dewilmar. Firdaus merupakan PNS yang tercatat sebagai eks Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Gorontalo. Selain itu, sejumlah menteri hingga pimpinan lembaga juga akan menjadi anggota Satgas Percepatan Investasi IKN. Terdiri dari Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Berikutnya adalah Jaksa Agung, Kapolri, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Presiden Jokowi membentuk Satgas percepatan Investasi di IKN untuk memudahkan perizinan usaha dan investasi. Bahlil Lahadalia menjadi ketua.

Mudahkan Perizinan Usaha dan investasi di IKN, Jokowi Bentuk Satgas Percepatan Investasi Diketuai Bahlil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/23/1695434641375-33056284.jpg" alt="Presiden Joko Widodo saat groundbreaking Hotel Vasanta di kawasan Ibu Kota Nusantara, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Sabtu (23/9)." width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo saat groundbreaking Hotel Vasanta di kawasan Ibu Kota Nusantara, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Sabtu (23/9).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan bahwa investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, bukan penanaman modal yang sia-sia. Jokowi meyakini investor yang telah menggelontorkan investasi ke IKN telah melakukan kalkulasi dan perhitungan yang matang. "Saya mengucapkan terima kasih kepada para investor yang telah menanamkan modalnya. Saya rasa mereka menanamkan modalnya di sini sudah melalui kalkulasi yang matang karena ini bukan investasi sia-sia, pasti mereka mau untung," kata Jokowi saat groundbreaking Hotel Vasanta di kawasan Ibu Kota Nusantara, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Sabtu (23/9). Pembangunan IKN, kata Jokowi, tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi juga oleh dunia usaha. "Kita hanya ingin menyampaikan kepada dunia usaha bahwa pembangunan di Ibu Kota Nusantara ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi dunia usaha juga sudah masuk," ujar Jokowi. Jokowi juga meminta agar setiap bulan dilakukan prosesi peletakan batu pertama (groundbreaking) untuk pembangunan berbagai proyek di IKN. Jokowi merencanakan untuk datang langsung ke IKN setiap bulan untuk meninjau langsung pembangunan. "Setiap bulan harus ada groundbreaking berikutnya dan saya akan datang ke sini setiap bulan, dan jadwalnya memang sudah ada di Kepala Otorita (IKN)," ungkap Jokowi. Dengan adanya berbagai peletakan batu pertama tersebut, Jokowi berharap akan menjadi motor percepatan pembangunan IKN. Ia juga berharap akan makin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun di IKN, baik hotel, rumah sakit, universitas, hingga taman safari. "Tadi malam juga kita bicara untuk taman safari dan lain-lain akan segera dimulai di Ibu Kota Nusantara," kata Jokowi. Ini merupakan groundbreaking hotel kedua di kawasan IKN setelah Hotel Nusantara pada Kamis (21/9). Selain itu, Presiden Jokowi juga telah melakukan groundbreaking untuk Pusat Pelatihan Nasional PSSI dan sebuah rumah sakit. Turut mendampingi Presiden dalam kesempatan tersebut yaitu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono. IKN dibangun secara jangka panjang dengan proyeksi penyelesaian secara keseluruhan pada 2045. Pemerintah membangun IKN dengan komposisi pendanaan yang sebagian besar berasal dari kerja sama dan investasi swasta. Sedangkan pendanaan dari APBN, berdasarkan rencana awal pemerintah, dialokasikan hanya sebesar 20 persen dari total kebutuhan pendanaan. Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), alokasi anggaran IKN pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2022 hingga 2024 adalah Rp75,5 triliun. Secara rinci, nilai realisasi pada tahun 2022 adalah sebesar Rp 5,5 triliun. Kemudian, alokasi pada APBN 2023 sebesar Rp 29,4 triliun dan alokasi pada Rancangan APBN (RAPBN) 2024 adalah Rp 40,6 triliun.

Jokowi menekankan bahwa investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, bukan penanaman modal yang sia-sia.

Presiden Jokowi Sebut Investasi di IKN Bukan Penanaman Modal yang Sia-sia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/IMG_20220126_071107.jpg" alt="Desain eksterior yang bakal menjadi Istana Kepresidenan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Instagram@nyoman_nuarta/Antara" width="100%">
<figcaption>Desain eksterior yang bakal menjadi Istana Kepresidenan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Instagram@nyoman_nuarta/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Otorita Ibu Kota Nusantara meyakini peraturan pemerintah (PP) terbaru mengenai insentif penanaman modal di ibu kota negara (IKN) akan menarik investasi untuk mencapai target pemenuhan pembiayaan 80 persen dari non-APBN.  ”Ini kan dalam rangka bagaimana kita bisa menggerakkan investasi yang non-APBN. Pembiayaan non-APBN jadi 80 persen adalah dari yang non-APBN. Ini adalah salah satu alat yang bisa kita manfaatkan untuk menarik kepada mereka,” kata Wakil Ketua Otorita Ibu Kota Nusantara Dhony Rahajoe seperti dilansir dari Antara.  Peraturan pemerintah yang dimaksud Dhony adalah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara. PP itu telah ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 6 Maret 2023.  Dhony mengatakan, aturan insentif dalam PP tersebut cukup menarik untuk menggaet investor. Misalnya, syarat untuk mendapat pengurangan pajak penghasilan adalah dengan investasi minimal Rp 10 miliar.  Kemudian, jika terdapat investor yang membangun fasilitas umum seperti rumah sakit, gedung sekolah, bisa mendapat super tax deduction hingga 200 persen.  ”Jadi, dia dalam laporan pajak badannya nanti dapat diskon 200 persen dari nilai yang diberikan kepada IKN. Kira-kira itu,” ujar Dhony.  Selain insentif fiskal, Dhony mengatakan, PP tersebut juga mengatur mengenai kemudahan berusaha, hak-hak atas tanah serta sistem perizinan yang lebih ringkas.  ”Kemudian, mengenai tenaga kerja asing yang memang kita butuh ini global talent kemudian hal-hal lain terkait juga pembangunan itu kan bukan hanya fisik, pembangunan itu juga termasuk pembangunan manusianya. Membangun lingkungan jadi ekologi sistem sama sosial sistem,” terang Dhony.  Berdasar paparan yang sebelumnya disampaikan pemerintah, kebutuhan dana untuk membangun IKN Nusantara mencapai Rp 466 triliun. Dari jumlah tersebut, pemerintah berkomitmen hanya menggunakan APBN untuk 20 persen dari total kebutuhan pembiayaan. Sisanya, sebanyak 80 persen, pemerintah akan mengandalkan berbagai skema kerja sama dan investasi.  Saat ini, pemerintah telah memulai pembangunan fisik infrastruktur dan pusat pemerintahan di IKN. Pemerintah menargetkan sudah dapat menggelar upacara bendera peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia di Istana Presiden IKN Nusantara pada 17 Agustus 2024.

Otorita Yakin PP Insentif Cukupi Kebutuhan Investasi Pembangunan IKN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/kota-surabaya.jpg" alt="PENDAPATAN DAERAH: Wilayah Surabaya disesaki bangunan gedung. Pajak bumi dan bangunan menjadi potensi pendapatan Pemkot Surabaya. (Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>PENDAPATAN DAERAH: Wilayah Surabaya disesaki bangunan gedung. Pajak bumi dan bangunan menjadi potensi pendapatan Pemkot Surabaya. (Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Pasca pencabutan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Surabaya mulai menyiapkan strategi khusus untuk menarik investor asing. Investor asal Singapura, Hongkong, hingga Inggris pun sudah tertarik menanamkan modal ke metropolis.  Koordinator Promosi DPMPTSP Surabaya Hefli Syariffuddin mengungkapkan, ketika pandemi, beberapa perwakilan investor luar negeri bolak-balik berkunjung ke Surabaya. Mereka menanyakan peta potensi investasi serta kondisi perekonomian di Kota Pahlawan.  ”Juga melihat kelengkapan infrastruktur seperti penerangan jalan umum (PJU) dan kondisi jalan utama. Itu jadi nilai lebih di mata investor,” katanya kemarin (5/1).  Salah satu negara ASEAN yang paling rajin berinvestasi di Surabaya adalah Singapura. Sedangkan bidang yang paling banyak dilirik investor adalah sektor perdagangan dan reparasi. Capaian investasinya akhir tahun lalu mencapai Rp 380 miliar.  Tahun ini, pemkot membuka lebar-lebar pintu penanaman modal. Selain Singapura, pemkot membidik investor negara lain. Untuk Asia, targetnya adalah Hongkong. Dari Eropa, sasarannya adalah Inggris. Komunikasi pun telah berjalan. ”Mudah-mudahan bisa berinvestasi di Surabaya,” tutur Hefli  Sektor lainnya juga punya potensi besar. Di antaranya transportasi, gudang, telekomunikasi, hotel dan restoran, industri makanan dan minuman, jasa lainnya, serta bidang usaha lainnya.  Selain infrastruktur, kepastian hukum dan ketepatan waktu dalam memproses perizinan menjadi nilai tambah Surabaya. Misalnya, ketika ada persoalan dokumen perizinan, pemkot siap membantu. ”Keputusan diambil setelah ada kajian yang mendalam,” terang Hefli.  Strategi lain adalah menjalin kerja sama dengan Pemprov Jatim. Menurut Hefli, Pemrov Jatim memiliki koneksi dengan sejumlah negara. Itu bisa membantu pemkot menarik investor luar negeri. Cara lainnya berkoordinasi dengan asosiasi perhotelan dan restoran.  Kepala DPMPTSP Surabaya Dewi Soeriyawati optimistis tahun ini capaian investasi meningkat pesat. Melebihi perolehan tahun lalu.  ---  CARA DPMPTSP GAET INVESTOR ASING <ul> 	<li>Memanfaatkan investasi model bisnis waralaba asing karena kondisi lahan di Surabaya terbatas.</li> 	<li>Berkoordinasi dengan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) terkait ketersediaan dan kelaikan infrastruktur. Misal, kondisi jalan dan penerangan jalan umum (PJU).</li> 	<li>Bekerja sama dengan perwakilan investor yang memiliki koneksi dengan luar negeri.</li> 	<li>Pemkot berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.</li> 	<li>Menjalin kerja sama dengan asosiasi-asosiasi. Misalnya, asosiasi perhotelan dan restoran untuk menunjang fasilitas perkotaan.</li> </ul> Sumber: DPMPTSP Surabaya

Investor Asal Singapura, Hongkong, dan Inggris Kepincut Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/kripto.jpg" alt="TEKNOLOGI BLOCKCHAIN: Aplikasi trading kripto menunjukkan naik turunnya harga koin. Bitcoin menjadi salah satu incaran para investor. (Alfian Rizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>TEKNOLOGI BLOCKCHAIN: Aplikasi trading kripto menunjukkan naik turunnya harga koin. Bitcoin menjadi salah satu incaran para investor. (Alfian Rizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Sekretaris Relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi Jawa Timur Mei Santi mengajak masyarakat untuk mengenal ragam investasi digital agar terhindar dari penipuan.  "Investasi digital adalah kegiatan penanaman modal untuk mendapatkan profit jangka panjang dengan cara digital melalui teknologi internet," kata Santi, Minggu (20/11).  Hal itu disampaikannya dalam webinar “Investasi Digital Pilihan Generasi Muda yang Mudah dan Aman” di Pontianak, Kalimantan Barat, yang digelar Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) Siberkreasi.  Mei mengatakan beberapa jenis investasi digital adalah investasi emas digital, reksa dana, saham digital, valuta asing, dan investasi properti. Saat ini juga banyak ragam platform investasi digital, seperti bibit, bareksa, ipotfund, dan sebagainya.  Mei menambahkan, beberapa kelebihan investasi secara digital adalah dapat menghemat waktu investor, praktis, investasi dapat dimulai dengan nominal kecil, serta transaksi yang mudah dan bisa dilakukan di mana saja.  Investasi digital juga bisa menjadi tabungan jangka panjang yang mudah dipantau. ’’Namun, ada pula kekurangannya, seperti rentan penipuan, terkadang aplikasi mengalami masalah atau error, atau membutuhkan waktu untuk mencairkan hasil investasi,” kata Mei.  Oleh karena itu, lanjut Mei, ada sejumlah tips investasi digital bagi pemula. Beberapa di antaranya adalah berhati-hati memilih jenis dan platform investasi. Selain itu legalitas operasinya juga harus dipastikan dengan mengecek langsung ke situs Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lalu, jangan memberikan data pribadi yang bersifat penting atau rahasia.  ’’Jangan lupa ganti kata sandi dan PIN secara berkala. Lalu, jangan sering-sering menggunakan jaringan WiFi publik. Dan yang tak kalah penting adalah memahami risiko investasi yang dipilih,” ujarnya.  Sementara itu, Dosen Bisnis dan Marketing UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Deny Yudiantoro mengingatkan ragam investasi bodong yang juga banyak ditawarkan kepada masyarakat. Menurut dia, agar tidak terjebak pada tawaran investasi bodong, perlu dipastikan dua hal, yaitu legalitas dan logis.  Legalitas adalah apakah perusahaan tersebut terdaftar dan memiliki izin hukum resmi, kemudian logis menyangkut rasionalitas bagi hasil dari investasi tersebut. ’’Beberapa ciri investasi bodong atau ilegal adalah menjanjikan keuntungan yang besar dalam waktu singkat, menjanjikan bonus dari hasil perekrutan anggota baru, klaim tanpa risiko, atau legalitas yang tak jelas,” ujar Deny.  Dengan hadirnya program Gerakan Nasional Literasi Digital oleh Kemenkominfo diharapkan dapat mendorong masyarakat menggunakan internet secara cerdas, positif, kreatif, dan produktif. Kegiatan ini khususnya ditujukan bagi para komunitas di wilayah Kalimantan dan sekitarnya yang tidak hanya bertujuan untuk menciptakan komunitas cerdas, tetapi juga membantu mempersiapkan sumber daya manusia yang lebih unggul dalam memanfaatkan internet secara positif, kritis, dan kreatif di era industri 4.0. (*)

Kenali Ragam Investasi Digital demi Menghindari Penipuan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/ADFF9B9B-D53E-43F6-9719-0229710B7797.jpg" alt="Gubernur Kaltim Isran Noor. Biro Adpim Pemprov Kaltim/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Kaltim Isran Noor. Biro Adpim Pemprov Kaltim/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sejumlah negara Asia berniat melakukan penanaman modal ke Provinsi Kalimantan Timur, ikut terlibat dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara maupun mengembangkan sejumlah wilayah Kaltim sebagai daerah penyangga IKN baru tersebut.  Gubernur Kaltim Isran Noor mengatakan, negara Asia yang telah berminat menjalin kerja sama di antaranya Jepang, Tiongkok, Malaysia, Australia, Hongkong, dan Korea Selatan.  ”Negara-negara Asia tersebut telah melakukan penjajakan kerja sama berbagai bidang di Kaltim. Mulai pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, pariwisata, pendidikan, kesehatan, transportasi, maupun bidang pengembangan teknologi lain, bukan saja untuk pembangunan fasilitas IKN, tetapi juga untuk daerah penyangga IKN,” kata Isran Noor seperti dilansir dari Antara di Samarinda.  Menurut Isran, Kaltim memiliki berbagai potensi sumber daya alam yang menjadi daya tarik tersendiri bagi investor dari luar negeri untuk menanamkan modalnya dalam berbagai bidang pembangunan. Apalagi Provinsi Kaltim telah ditetapkan menjadi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.  Isran mengatakan, penjajakan kerja sama dari beberapa negara tersebut telah diterima Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) maupun langsung ke Pemprov Kaltim melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kaltim.  ”Berdasar data dan informasi dari BKPM memang sudah ada beberapa negara yang melakukan penjajakan investasi di berbagai bidang di Kaltim dan khususnya untuk pembangunan di kawasan IKN,” ujar Isran Noor.  Isran menambahkan, potensi dan peluang di Kaltim, terus dipromosikan ke luar daerah bahkan luar negeri melalui sejumlah pameran. Dengan adanya promosi tersebut, potensi yang dimiliki Kaltim bisa menarik investor untuk berinvestasi khususnya di IKN maupun investasi pada daerah penyangga IKN.  ”Kita selalu terbuka, kepada siapa saja dari yang ingin berinvestasi di Kaltim maupun untuk pembangunan IKN termasuk investasi berbagai sektor pada daerah penyangga IKN,” tutur Isran.  Isran Noor menambahkan, pembangunan IKN di Provinsi Kaltim tepatnya di wilayah Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dengan sustainable green city, smart city, dengan tujuan membangun sebuah kota yang tetap berwawasan, tetap berlatar belakang dan menjaga lingkungan. Sehingga, pembangunan IKN menarik dunia internasional.  ”Pembangunan IKN tetap menjaga lingkungan dengan green city, sehingga keberadaan IKN bukan saja kepentingan Indonesia, tetapi juga milik bangsa-bangsa dunia. Pembangunan IKN tersebut akan menjadi peluang para investor untuk berinvestasi dari berbagai negara,” ucap Isran Noor.

Negara Asia Berniat Investasi Bangun IKN dan Daerah Penyangga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/IMG-20220801-WA0036.jpg" alt="Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di Gedung DPRD Jatim. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di Gedung DPRD Jatim. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemprov merevisi Perda Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penanaman Modal. Revisi itu sebagai janji bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus berupaya mempermudah pengurusan perizinan usaha dan penanaman modal.  Dengan perubahan perda yang kini tengah digodok bersama antara Pemprov dengan DPRD Jatim tersebut, diharapkan pelayanan perizinan usaha di Jawa Timur semakin mudah. Para pelaku usaha baik besar maupun UMKM memiliki kepastian hukum, serta terjadi peningkatan iklim penanaman modal yang signifikan di Jatim.  ”Banyak yang harus disesuaikan dengan aturan pusat. Ada beberapa hal yang kita ingin capai melalui perubahan perda ini. Kita ingin semua pelaku usaha mulai mikro, kecil, menengah hingga besar, bisa terfasilitasi ketika menjalankan usaha di Jatim,” kata Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa usai rapat paripurna di gedung DPRD Jatim, Senin (1/8).  Khofifah mengatakan bahwa dengan revisi Perda itu, dia berharap pertumbuhan ekonomi bisa terus terjadi di Jatim. Kemudian, bisa memperluas penciptaan lapangan kerja, mempercepat realisasi penanaman modal, dan penciptaan iklim usaha yang kondusif di Jawa Timur.  ”Tujuan itu bisa kita capai dengan peningkatan kualitas dan pemberian kemudahan pelayanan perizinan maupun non perizinan dalam penyelenggaraan penanaman modal, yang diatur dalam penyempurnaan perda ini,” tambah Khofifah.  Total ada 21 pasal yang akan dibahas untuk disesuaikan untuk digodok dalam perubahan perda itu. Ada pula beberapa penambahan pasal baru. Semuanya merupakan penyesuaian berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberikan fasilitasi terbaik dalam penanaman modal di Jatim dan mempermudah dalam pengurusan izin usaha.  Dengan perubahan perda itu, lanjut gubernur, diharapkan seluruh pelaku usaha di Jatim merasa tenang, aman, dan nyaman, dalam menjalankan usaha. Dengan begitu suasana iklim usaha yang kondusif akan tercipta di Jatim.  ”Jika iklim usaha kondusif, insya Allah lapangan kerja juga akan terbuka. Sehingga percepatan penyejahteraan masyarakat Jatim bisa kita wujudkan,” ucap Khofifah.

Pemprov Jatim Revisi Perda tentang Penanaman Modal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/20211218_159.jpg" alt="Ilustrasi investasi sektor properti melalui pembangunan masif unit hunian vertikal di Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pradita Kurniawan Syah/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi investasi sektor properti melalui pembangunan masif unit hunian vertikal di Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pradita Kurniawan Syah/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi berkomitmen terus mengejar target realisasi investasi Rp 64 triliun tahun ini. Itu dilakukan melalui kemudahan layanan perizinan hingga menjaga iklim usaha tetap kondusif.  ”Cukup terkejut karena angkanya sangat jauh dibandingkan kabupaten dan kota lain, tapi di sisi lain ini sebuah kehormatan bagi kami untuk ikut mendukung capaian investasi yang sudah ditargetkan pemerintah,” kata Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan seperti dilansir dari Antara di Cikarang, Rabu (13/7).  Dia mengatakan, capaian investasi merupakan tanggung jawabnya. Bagaimanapun target yang ditetapkan pemerintah pusat dan provinsi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terlebih pada masa pemulihan setelah pandemi Covid-19.  Dia optimistis mampu mencapai target realisasi investasi 2022 menyusul situasi yang makin kondusif baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan masyarakat. Ditambah capaian positif hingga triwulan I 2022.  ”Berdasar laporan sampai triwulan pertama masih on the track, sesuai dengan harapan yang telah ditetapkan pemerintah. Mudah-mudahan bisa kita jaga terus,” ucap Dani Ramdan.  Mengacu data laporan kegiatan penanaman modal Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) periode Januari–Maret, nilai investasi di Kabupaten Bekasi mencapai Rp 16,5 triliun. Jumlah itu setara 25,8 persen dari total target 2022.  Kabupaten Bekasi menyumbang 41,9 persen realisasi investasi se-Jawa Barat pada periode yang sama. Jauh di atas Kabupaten Karawang di posisi kedua dengan Rp 7,5 triliun atau 19,2 persen dan Kabupaten Bogor di urutan ketiga dengan Rp 3,8 triliun (9,67 persen).  Sementara itu, target investasi tahunan Kabupaten Bekasi sebesar Rp 64 triliun tahun ini menyumbang 37,65 persen dari total target investasi Pemprov Jabar sebesar Rp 170 triliun. Pemkab Bekasi telah menyiapkan strategi sebagai wujud komitmen percepatan realisasi investasi menuju target capaian penanaman modal tahun ini.  Di antaranya Mal Pelayanan Publik (MPP) untuk menunjang pelayanan izin investasi dan mobilisasi perangkat daerah hingga Muspika dan perangkat desa untuk membantu permudah masuknya investor dengan cara menjaga iklim usaha. Sejumlah layanan khusus yang dibutuhkan penanam modal juga telah tersedia di loket khusus perizinan satu pintu serta melalui aplikasi daring.  ”Saya juga sudah memberikan layanan hotline bagi para pengusaha dan investor jika mengalami kendala atau kesulitan,” papar Dani Ramdan.  Dia juga mengajak kepada pengusaha dan investor di Kabupaten Bekasi bersama-sama memenuhi kewajiban menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) tepat waktu.  ”Mari kita penuhi laporan LKPM secara tepat waktu. Saya selalu menyediakan karpet merah, setiap kesulitan akan kami bantu dan jembatani. Karena pada dasarnya kita adalah mitra, untuk itu jangan segan-segan menyampaikan semua persoalan sehingga kita bisa maju bersama,” tutur Dani Ramdan.  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, setiap perusahaan berkewajiban membuat LKPM yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan realisasi, sekaligus permasalahan yang dihadapi pelaku usaha.

Pemkab Bekasi Kejar Target Investasi Rp 64 Triliun Tahun Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/PMA-SURABAYA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Capaian investasi di Kota Surabaya yang berada di posisi kedua nasional, semakin menarik minat investor asing untuk menanamkan modalnya. Misalnya, Tiongkok yang menjajaki investasi di sektor start-up dan Amerika Serikat yang berencana menanamkan modalnya di bidang transportasi massal.  Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Surabaya Dewi Soeriyawati menyampaikan, investasi di Surabaya terus menunjukkan tren positif. Hal itu ditandai dengan modal yang masuk di triwulan pertama, nilainya Rp 7,1 triliun.  Meski masih didominasi penanam modal dalam negeri (PMDN), DPMPTSP Surabaya optimistis penanaman modal asing (PMA) bakal meningkat. ’’Banyak PMA yang berminat investasi di Surabaya. Sebagaimana Tiongkok yang ingin masuk dan mengembangkan start-up di Surabaya. Kemudian, Amerika Serikat yang berminat bekerja sama dalam pengembangan transportasi massal,’’ jelasnya kemarin (20/6).  Selain Tiongkok dan Amerika Serikat, Singapura dan Korea Selatan berminat menanamkan modalnya di Kota Pahlawan. Bidang yang dibidik adalah pendidikan serta kesehatan.  Menurut Dewi, sebelumnya negara-negara itu berinvestasi di DKI Jakarta. ’’Memang, saat ini kondisi Surabaya boleh dibilang sedang baik-baiknya. Semua sektor mengalami perbaikan secara bertahap,’’ ungkap mantan sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya tersebut.  Untuk menarik minat investor, DPMPTSP Surabaya menggelar sejumlah kegiatan. Contohnya, pameran investasi yang dihelat setiap tahun. Selain itu, pihaknya kerap mengikuti berbagai event nasional dan internasional untuk mempromosikan potensi investasi Surabaya. ’’Kami pun memiliki klinik investasi yang bisa menjadi rujukan investor,’’ tambah Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Surabaya Erringgo Perkasa.

Investasi PMA Semakin Meningkat, Kondisi Surabaya Sedang Baik-Baiknya

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#penanaman modal

Berita Terkini