<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/04/Tambang-Pasir-2656679450.jpeg" alt="Ilustrasi tambang di Lumajang. (Dokumentasi Jawa Pos Group)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi tambang di Lumajang. (Dokumentasi Jawa Pos Group)</figcaption>
</figure>  JawaPos.com - Pemerintah Kabupaten Lumajang mengizinkan kembali aktivitas penambangan, setelah bencana erupsi Gunung Semeru pada Rabu (19/11) lalu. Hal ini tertuang dalam SE Nomor 300.2.1/1/427.76/2025. Regulasi ini menjadi kabar baik bagi berbagai sektor yang bergantung pada pasokan material tambang. Sebagai informasi, selain terkenal akan keindahan Gunung Semeru, pasir asal Lumajang juga dikenal berkualitas A1.&nbsp; "Berdasarkan hasil audiensi Forkopimda bersama para penambang pada 28 November 2025, maka aktivitas tambang dibuka kembali," tutur Bupati Lumajang, Indah Amperawati, dalam keterangannya Kamis (4/12).&nbsp; Namun jangan keliru, pembukaan kembali aktivitas pertambangan di Lumajang bukan berarti ada kelonggaran. Para penambang diimbau untuk tetap berhati-hati dan mematuhi standar keselamatan yang berlaku. "Penambangan hanya diperbolehkan pada pukul 08.00 -16.00 WIB. Batas waktu ini diterapkan untuk memastikan seluruh proses dalam jangkauan petugas dan meminimalkan risiko aktivitas pada waktu rentan," imbuhnya.&nbsp; Selain itu, aktivitas tambang juga wajib berhenti apabila sensor PVMBG (Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi), merekam getaran banjir dengan amplitudo maksimal 20 mm dalam durasi signifikan.&nbsp; "Ketentuan ini ditegaskan sebagai mekanisme proteksi dini terhadap ancaman banjir lahar, yang sewaktu-waktu dapat mengancam keselamatan para pekerja tambang di lapangan," tegas Bupati Indah.&nbsp; Lalu lintas angkutan tambang juga diatur demi keselamatan umum. Jam angkut pasir dilarang bertepatan dengan jam berangkat dan pulang sekolah. Ini untuk melindungi pelajar serta meminimalkan kemacetan dan kecelakaan. Setiap armada diwajibkan menutup bak truk untuk mencegah material tumpah dan membahayakan pengguna jalan. Pelaku usaha &nbsp;tambang dan warga di sekitar aliran sungai Semeru diimbau untuk mematuhi aturan ini.&nbsp; "Bagaimanapun, disiplin kolektif menjadi kunci agar sektor tambang tetap produktif tanpa mengabaikan keselamatan. Pemkab Lumajang ingin ini bisa menjadi contoh dalam pengelolaan sumber daya alam berbasis mitigasi risiko," pungkas Indah.&nbsp;

Pemerintah Kabupaten Lumajang izinkan aktivitas penambangan lagi setelah erupsi Gunung Semeru, dengan aturan ketat untuk keselamatan.

Tambang Lumajang Dibuka Kembali Pasca Erupsi Gunung Semeru, Tapi Ada Syaratnya

<div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/18/WhatsApp-Image-2025-04-15-at-103151-3373724266.jpeg" alt="Ketua PBNU KH Ulil Abshar Abdalla (Gus Ulil). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua PBNU KH Ulil Abshar Abdalla (Gus Ulil). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Polemik terkait aktivitas pertambangan kembali mencuat setelah terjadinya bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bencana itu mengakibatkan jatuhnya ribuan korban jiwa, hingga merusak berbagai fasilitas umum. Di tengah sorotan publik yang menuding sektor tambang sebagai salah satu penyebab utama kerusakan lingkungan, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ulil Abshar Abdalla atau Gus Ulil angkat suara. Gus Ulil menolak keras wacana zero mining, gagasan untuk menghentikan seluruh aktivitas pertambangan di Indonesia, yang belakangan kembali didorong masyarakat sipil sebagai solusi atas persoalan lingkungan. &ldquo;Tidak bisa menerima aktivitas penambangan sama sekali, zero mining. Itu menurut saya pandangan yang tidak tepat,&rdquo; kata Gus Ulil sebagaimana tersiar di media sosial, Kamis (4/12). Ia menegaskan, hampir seluruh aspek kehidupan modern bergantung pada hasil tambang. Penggunaan listrik hingga alat teknologi turut bergantung pada aktivitas tambang. &ldquo;Saya kira kita semua menikmati produk tambang. HP sampean ini kalau nggak ada tambang ya nggak bisa. Energi listrik yang dipakai untuk bekerja, membaca, dan media semua itu butuh energi, dan itu dari tambang,&rdquo; jelasnya. Karena itu, Gus Ulil menyebut cara pandang zero mining merupakan konsep yang keliru. Ia menekankan, aktivitas penambangan seharusnya diatur dengan aturan yang tepat. &ldquo;Kalau ada orang yang berpandangan zero mining, bagi saya itu goblok. Zero mining sama sekali nggak ada penambangan. Pandangan yang tepat adalah ok mining, tapi diatur dengan regulasi yang benar,&rdquo; pungkasnya. </div>

Kalau ada orang yang berpandangan zero mining, bagi saya itu goblok. Zero mining sama sekali nggak ada penambangan.

Ketua PBNU Gus Ulil Tolak Wacana Zero Mining: Bagi Saya Itu Goblok!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/17/IMG_6131-63252318.jpeg" alt="Perangkat penambangan Bitcoin yang dimanfaatkan sebagai sumber pemanas untuk bangunan seluas 2.400 kaki persegi di Amerika Serikat. (CNBC)" width="100%">
<figcaption>Perangkat penambangan Bitcoin yang dimanfaatkan sebagai sumber pemanas untuk bangunan seluas 2.400 kaki persegi di Amerika Serikat. (CNBC)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &mdash; Dengan datangnya musim dingin di Amerika Serikat (AS), sebagian warga tidak hanya mengandalkan pemanas konvensional seperti minyak rumah tangga, gas alam, atau pemanas listrik. Kini, panas yang dihasilkan dari aktivitas penambangan Bitcoin mulai dimanfaatkan sebagai sumber pemanas alternatif. Dilansir dari The Tech Buzz, Senin (17/11/2025), analisis broker aset digital K33 menunjukkan bahwa industri penambangan Bitcoin menghasilkan sekitar 100 TWh panas per tahun, jumlah yang cukup untuk menghangatkan seluruh Finlandia. Sayangnya, sebagian besar panas ini selama ini hanya terbuang ke udara. Sebagai respons terhadap pemborosan energi ini, muncul inovasi berupa perangkat berharga 900 dolar AS (sekitar Rp15 juta, dengan kurs Rp16.710) yang berfungsi ganda sebagai pemanas ruangan dan rig penambangan Bitcoin, yakni perangkat khusus untuk melakukan proses komputasi penambangan. Beberapa pengguna bahkan menempatkan rig tersebut di loteng rumah dan mengalirkan panasnya melalui sistem ventilasi untuk mengurangi tagihan energi untuk pemanas rumah. &ldquo;Dengan kreativitas, rig Bitcoin dapat menjadi sekutu energi; panas yang sebelumnya terbuang percuma dapat dialihkan untuk menghangatkan rumah," ujar&nbsp;Jill Ford, CEO Bitford Digital di Dallas,. Ford menambahkan bahwa manfaatnya bukan hanya pada sisi pemanasan. &ldquo;Biayanya setara dengan memanaskan rumah, tetapi kelebihannya adalah Anda juga menambang Bitcoin," ungkapnya. Namun tidak semua pihak sepakat dengan pandangan tersebut. Derek Mohr, profesor di University of Rochester, menilai penambangan Bitcoin di rumah saat ini tidak efisien. Dia mengatakan bahwa perangkat semacam ini pada dasarnya hanyalah "pemanas listrik yang memanfaatkan listrik Anda sendiri untuk menambang" dan menegaskan, "Penambangan Bitcoin di rumah saat ini tidak efisien sebagai sistem pemanas". Di sisi lain, Andrew Sobko, pendiri Argentum AI, menilai pemanfaatan panas komputasi lebih masuk akal jika diterapkan dalam skala besar. &ldquo;Hampir semua energi yang dikonsumsi oleh komputasi akan dilepaskan kembali sebagai panas,&rdquo; kata Sobko. Dia menekankan bahwa potensi terbesarnya berada pada bangunan industri, data center, atau kompleks apartemen di mana panas dapat ditangkap kembali secara lebih efisien. Contoh penerapan di lapangan juga mulai terlihat. Di Challis, Idaho, perusahaan Softwarm milik Cade Peterson sedang bereksperimen menggunakan rig penambangan Bitcoin untuk memanaskan toko lokal. Peterson mengaku telah memanfaatkan rig serupa untuk memanaskan rumahnya selama dua setengah tahun. Dari perspektif lingkungan dan ekonomi, ide ini mendapat sorotan dari Nikki Morris, direktur eksekutif Ralph Lowe Energy Institute di Texas Christian University. Menurutnya, integrasi energi digital dan fisik dapat membuka ruang inovasi baru dalam pengelolaan energi terdistribusi. &ldquo;Bayangkan sebuah kompleks apartemen di mana sistem penambangan kripto menghasilkan mata uang digital sekaligus panas yang dapat dimanfaatkan sebagai pemanas ruangan atau pemanas air," ujarnya. Meski masih dalam tahap awal dan menghadapi tantangan teknis serta regulasi, tren ini mencerminkan potensi baru, bahwa bukan hanya Bitcoin sebagai aset spekulatif, tetapi juga sebagai bagian dari sistem energi masa depan. &nbsp;Jika berkembang lebih luas, transformasi ini tidak hanya akan meredefinisi peran penambang kripto, tetapi juga menunjukkan bagaimana teknologi digital dapat semakin menyatu dengan infrastruktur fisik energi. (*)

Fenomena pemanfaatan panas dari penambangan Bitcoin mulai menarik perhatian di Amerika Serikat, terutama saat musim dingin.

Tak Melulu Sebagai Investasi, Bitcoin Mulai Dimanfaatkan untuk Memanaskan Rumah-Rumah di Amerika

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/15/PENAMBANGAN-3661489056.jpg" alt="Ilustrasi penambangan di Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penambangan di Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Langkah hukum ditempuh PT Gema Kreasi Perdana (GKP) guna memberikan kepastian hukum terkait investasi yang dilakukan di sektor penambangan di Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Terkait itu, PT GKP telah mengajukan permohonan Pengujian Materiil (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pasal 35 huruf k Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWP3K), maka PT GKP telah mengkonfirmasi kebenaran berita tersebut. &ldquo;Kami PT GKP mengajukan permohonan ke MK. Proses persidangan saat ini sedang berjalan, sehingga diharapkan semua pihak bisa tetap tenang dan menjaga situasi kondusif sembari menunggu putusan Mahkamah Konstitusi,&rdquo; jelas Manager Strategic Communication PT GKP, Alexander Lieman dalam keterangannya. Menurutnya, saat ini permohonan Uji Materiil tersebut tercatat dengan Nomor 35/PUU- XXI/2023 yang tengah dalam proses persidangan. Alexander menjelaskan, latar belakang pihaknya mengajukan permohonan ini didasari atas kebutuhan kepastian hukum bagi investasi kami di Pulau Wawonii, terkait adanya multitafsir atas Pasal 35 huruf K Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil (PWP3K). &ldquo;Sebagaimana komitmen kami sebagai sebuah perusahaan, tentu kami ingin berkontribusi bagi masyarakat setempat di area kami beroperasi dan tentu secara nasional. Hal ini tentunya membutuhkan satu kepastian hukum sebagai acuan bersama dalam beraktivitas,&rdquo; ujar Alexander. PT GKP, sebagaimana perusahan-perusahaan lainnya yang selama ini melakukan kegiatan pertambangan di pulau-pulau kecil, telah memiliki aspek legalitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilindungi secara hukum. Hingga kemudian, kepastian hukum ini dipermasalahkan dan menyebabkan munculnya hambatan besar dalam kelangsungan operasional perusahaan, serta investasi PT GKP di Kabupaten Konawe Kepulauan. Permasalahan inilah yang dirasa penting untuk segera diberikan kejelasan agar tidak menimbulkan pasal-pasal multitafsir, yang berujung menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

Uji materi terkait kepastian hukum terkait investasi yang dilakukan di sektor penambangan di Kabupaten Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara.

Butuh Kepastian Investasi, Gema Kreasi Perdana Uji Materi UU Pengelolaan Wilayah Pesisir ke MK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/wadas2.jpg" alt="Petugas dan warga melakukan pengukuran jarak aman penambangan di Desa Wadas, Kecamatan Bener. Pemprov Jateng/Antara" width="100%">
<figcaption>Petugas dan warga melakukan pengukuran jarak aman penambangan di Desa Wadas, Kecamatan Bener. Pemprov Jateng/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak melakukan pengukuran jarak aman lokasi penambangan batu andesit dengan permukiman warga di Desa Wadas Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.  Kepala Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air (PJSA) BBWS Serayu Opak Yosiandi Radi Wicaksono menyampaikan, pengukuran jarak aman itu untuk memastikan pelaksanaan penambangan tidak akan merugikan warga.  ”Hari ini (9/1), kami terjunkan tim untuk ke lokasi. Selain menemui warga, kami juga memastikan jarak aman,” kata Yosiandi Radi Wicaksono seperti dilansir dari Antara.  Pada kesempatan itu, pihaknya juga melakukan pemeriksaan kesehatan warga. ”Hal ini untuk mengantisipasi warga yang punya riwayat penyakit yang mungkin saja bisa terdampak karena penambangan,” ujar Yosiandi Radi Wicaksono.  Situasi di Desa Wadas Kecamatan Bener, Purworejo semakin kondusif. Kini tinggal delapan bidang tanah yang belum diserahkan dari 617 bidang yang direncanakan dalam penambangan tersebut. Dalam pengukuran tersebut dimulai dengan pendataan rumah maupun bangunan yang berada di sekitar lokasi rencana penambangan. Selanjutnya, petugas mengukur jarak aman sekitar radius 300 meter.  ”Jika memang warga masih khawatir, jarak aman akan ditambah 350 meter,” terang Yosiandi Radi Wicaksono.  Selain memastikan keamanan rumah dan bangunan, petugas juga melakukan pemeriksaan kesehatan bagi warga sehingga penambangan yang rencananya akan dilakukan dengan meledakkan dinamit dapat dipastikan aman. Artinya tidak mengakibatkan kerusakan dan kerugian terhadap warga setempat.  Mantan Ketua Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas (Gempadewa) Insin Sutrisno mengatakan, sudah menyerahkan berkas tanah sebagai bukti dukungan pada penambangan. Namun demikian, warga yang menerima tidak lantas berhenti berjuang.  ”Pengukuran ini adalah bagian dari perjuangan warga untuk memastikan penambangan nanti tidak merugikan warga. Kami tetap ingin memperjuangkan harapan warga. Salah satunya adalah jarak aman permukiman dari lokasi tambang,” tutur Insin.  Dia mengaku telah menyampaikan beberapa harapan warga kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pada pertemuan di Purworejo, Kamis (29/12). Pengukuran jarak aman kali ini merupakan bentuk respons cepat atas permintaan warga.  ”Sudah saya sampaikan kepada Pak Ganjar saat itu (di Purworejo). Dan ini dilakukan pengukuran jarak aman tempat lokasi dengan permukiman warga,” terang Insin.  Selain itu, dia menambahkan, ada poin-poin lagi yang menjadi keinginan warga. Antara lain pemerintah diminta tetap melakukan pendekatan tanpa paksaan bagi warga yang belum menyerahkan berkas, menghindari kerugian warga atas penambangan.  Selain itu, penambangan hanya dibutuhkan untuk Bendungan Bener, harus ada reklamasi setelah penambangan, perlu ada proses rehabilitasi serta membangun Desa Wadas baik fisik maupun sumber daya manusia.

BBWS Ukur Jarak Aman Lokasi Tambang Andesit Wadas di Bener Purworejo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/bukit-asam.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Bukit Asam Tbk (PTBA) terus mendukung program pemerintah untuk mencapai target Net Zero Emission pada 2060. Melalui Eco-Mechanized Mining (e-MM) dan E-Mining Reporting System, PTBA mampu menghemat biaya konsumsi BBM hingga Rp 58,4 miliar per tahun.  “Total efisiensi yang dihasilkan program e-MM dan e-Mining Reporting mencapai Rp 58,48 miliar. Elektrifikasi dan digitalisasi pertambangan juga merupakan langkah PTBA untuk mendukung pemerintah mencapai target Net Zero Emission pada 2060,” kata Corporate Secretary PTBA, Apollonius Andwie dalam keterangan tertulis, Jumat (2/9).  Appollonius menjelaskan, Eco-Mechanized Mining (e-MM) ialah program yang dilakukan PTBA untuk mengonversi alat-alat pertambangan berbahan bakar minyak menjadi berbasis listrik. Alat-alat pertambangan itu digunakan untuk proses penggalian, transportasi, dan peralatan pendukung lainnya.  "Program e-MM membuat PTBA dapat menghemat bahan bakar minyak (BBM) jenis diesel hingga 7 juta liter per tahun berkat program ini dan mereduksi emisi sebesar 19.777 tCO2e. Program ini menciptakan penghematan sebesar Rp 47,7 miliar per tahun," jelas Apollonius.  Sedangkan, E-Mining Reporting System adalah program yang berkaitan dengan pelaporan online dan real time untuk operasional pertambangan. Sistem berbasis online ini bisa diakses melalui aplikasi CISEA (Corporate Information System and Enterprise Application), menggantikan sistem pelaporan manual.  "E-Mining Reporting System menghemat konsumsi BBM (diesel) sebanyak 1,2 juta liter per tahun dan menekan emisi karbon hingga 1.677 tCO2e per tahun. Program ini mampu menciptakan penghematan hingga Rp 10,78 miliar per tahun," lanjut dia.  Program-program PTBA lainnya untuk menekan emisi karbon adalah beralih ke kendaraan berbasis listrik untuk operasional pertambangan dan melakukan reforestasi pada lahan bekas tambang. Lalu, mengganti bahan perusak ozon dengan bahan lain yang ramah lingkungan. Serta, melakukan kerja sama dengan lembaga internasional CDP (Climate Disclosure Project) dalam bentuk pendampingan laporan CDP Climate Change PTBA.  PTBA pun terus meningkatkan portofolio pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT), di antaranya adalah Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 241 kWp di Bandara Soekarno-Hatta dan PLTS berkapasitas 400 kWp di Jalan Tol Bali Mandara.

PTBA Hemat Biaya Konsumsi BBM hingga Rp 58,4 Miliar Per Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/10/7835_25295_PENAMBANG-PASIR.jpg" alt="DIAMANKAN: Satreskrim Polres Bojonegoro kembali menggerebek dua tempat penambangan pasir mekanik di bantaran Bengawan Solo, Rabu (21/10)." width="100%">
<figcaption>DIAMANKAN: Satreskrim Polres Bojonegoro kembali menggerebek dua tempat penambangan pasir mekanik di bantaran Bengawan Solo, Rabu (21/10).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Satreskrim Polres Bojonegoro kembali menggerebek dua tempat penambangan pasir mekanik atau ilegal di bantaran Bengawan Solo, Rabu (21/10). Dua penambangan pasir mekanik itu berada di Desa Sumberarum, Kecamatan Ngraho. &nbsp; Berdasar data yang dihimpun Jawa Pos Radar Bojonegoro, penggerebekan yang ke-24 kalinya itu berdasarkan informasi masyarakat. Beberapa hari terakhir, sejumlah penambang pasir mekanik masih beroperasi di tempat tersebut. &nbsp; Dari hasil laporan tersebut kemudian dilakukan penyelidikan. Ternyata benar, ada dua penambang pasir tanpa memiliki surat izin beroperasi menggunakan alat mekanik berupa diesel dan seperangkat alat penyedot pasir. &rdquo;Kita mendapatkan informasi dari masyarakat. Lalu petugas melakukan pengembangan,&rsquo;&rsquo; kata Kasubbag Humas Polres Bojonegoro AKP Nugroho Basuki. Penggerebekan dilakukan secara serempak sekitar pukul 11.00 dengan menerjunkan dua tim. Sebab, lokasi penambangan pasir mekanik berdekatan. Saat itu, aktivitas penambang masih berlangsung. Serta, ada empat truk yang mengantre di tepi sungai. Meski banyak yang kabur saat penggerebekan, petugas berhasil mengamankan 13 pekerja. Selanjutnya, seluruh pekerja diamankan di Polsek Ngraho untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. &rdquo;Mereka masih diperiksa sebagai saksi. Sedangkan pemiliknya masih belum tahu,&rdquo; ujar mantan Kapolsek Kepohbaru tersebut. Selain itu, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa empat unit diesel, dua alat sedot, dan sejumlah paralon. Sementara barang bukti yang tidak bisa diamankan, petugas menenggelamkan dan membakarnya. Saat ini, kasusnya dalam penyidikan. Petugas belum menetapkan tersangka dalam penggerebekan penambangan pasir ilegal. Sebab, sejumlah pekerja yang diamankan hanya dijadikan sebagai saksi. Bila terbukti, pemilik penambangan pasir mekanik akan dijerat pasal 158 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tambang Mineral dan Batu Bara (Minerba) dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda Rp 10 miliar. (haf/fiq/hsn/JPG)

Tak Jera, Petugas Kembali Gerebek Penambangan Pasir Ilegal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/10/7682_25136_PELAKU-PETI.jpg" alt="PENAMBANG ILEGAL: Delapan penambang emas ilegal di Sungai Tualan, Desa Barunang Miri, Kecamatan Parenggean, Kotawaringin Timur, saat diinterogasi Kapolres AKBP Hendra Wirawan." width="100%">
<figcaption>PENAMBANG ILEGAL: Delapan penambang emas ilegal di Sungai Tualan, Desa Barunang Miri, Kecamatan Parenggean, Kotawaringin Timur, saat diinterogasi Kapolres AKBP Hendra Wirawan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Delapan pelaku penambangan emas tanpa izin (PETI) di Sungai Tualan, Desa Barunang Miri, Kecamatan Parenggean, Kotawaringin Timur (Kotim) beberapa waktu lalu terancam 10 tahun penjara dan denda Rp 10 miliar. Delapan pelaku tersebut ditangkap jajaran Polsek Parenggean.&nbsp; Para pelaku penambang ilegal tersebut adalah Haryadi (31) warga Desa Bejarau Parenggean. Kemudian Ariansyah (20) warga Desa Sebungsu Tualan Hulu, Arbani (36) warga Jl Kalikasa Parenggean. Selanjutnya Cinto (49) warga Desa Sebungsu, Prayoga (33) warga Desa Sebungsu, Syahroni (34) Desa Sebungsu. Selanjutnya Jumansyah (53) warga Desa Sebungsu dan Karlo (24) warga Desa Sebungsu. Para penambang tersebut diancam dengan Pasal 158 No 4 Tahun 2009 UU RI tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba). &quot;Ancaman pidana paling lama 10 tahun dan denda Rp 10 miliar,&rdquo; ujar Kapolres Kotim AKBP Hendra Wirawan, saat ekspos kasus PETI, Senin (19/10). Hendara melanjutkan, kedelapan penambang tersebut merupakan orang yang sudah membuat pernyataan pada 24 Agustus 2015 lalu. Di dalam surat tersebut, mereka menyatakan akan berhenti melakukan penambangan. Sehingga pada saat itu juga polsek langsung memberikan keringan dan membebaskan mereka. Namun lanjut Hendra,&nbsp; beberapa bulan kemudian, warga sekitar kembali melapor ke polsek, polres, dan polda agar menangkap para penambang tersebut. Sehingga jajaran Polsek Parenggean langsung melakukan penyelidikan pada Sabtu (17/10) lalu, dan menemukan para tersangka melakukan penambangan liar. Polisi juga menyita barang bukti berupa tiga mesin domping sebagai alat penyedot dan beberapa mesin lainnya yang masih di titipkan di rumah warga sekitar. &quot;Hanya delapan yang tertangkap, sedangkan yang lainnya berhasil kabur,&rdquo; kata Hendra. (oes/gus/hsn/JPG)

Pelaku PETI Terancam 10 Tahun Penjara dan Denda Rp 10 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/10/6984_24387_HARYONO-KUWU-AWARAWAR.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengusutan kasus pembunuhan aktivis anti tambang pasir, Salim Kancil, terus berlanjut. Sejumlah oknum yang diduga ikut menikmati bisnis penambangan pasir ilegal yang dijalankan Kepala Desa Selok Awar-Awar Hariyono semakin terkuak. &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; Hariyono, Kepala Desa Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, berkicau di depan majelis hakim saat sidang sidang disiplin anggota Polsek Pasiran di Mapolda Jawa Timur, Senin (12/10). Selain polisi, Haryiyono juga menyebut keterlibatan oknum pejabat.&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; Saat ditanya soal aliran dana, kades yang telah memimpin Desa Selok Awar-Awar selama dua periode itu mulai menyanyi. Nama pertama yang dia sebut adalah Sg, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lumajang. &quot;Anggota Dewan itu (Sg, red) pernah meminjam uang Rp 3 Juta. Lalu saya juga pernah ngasih lagi Rp 1 Juta,&quot; ungkapnya. Haryono kemudian mengaku setor kepada Asisten Perhutani Kabupaten Lumajang. Hal ini diperkuat dengan keterangan Eko. Dia menyebut bila ada enam orang staf Perhutani yang menerima uang masing-masing Rp 500 ribu. Haryono juga mengakui selama menjalankan bisnisnya, memberikan uang keamanan kepada oknum polisi. &quot;Saya sendiri yang menyetor ke Mapolsek Pasirian. Uang itu saya berikan secara sukarela, tanpa adanya paksaan dari polisi,&quot; ujarnya. Selama ini, pihak desa memang sering mendapat bantuan keamanan dari polsek. Dirinya menganggap jajaran kepolisian dan muspika adalah mitra desa. Sehingga memberikan uang bensin maupun keamanan adalah hal yang wajar. Haryono mengaku, dia memberikan uang kepada Kapolsek dan Babinkamtibmas sebanyak enam kali. Sementara untuk Kanitreskrim, Hariyono menyetor tiga kali. &quot;Kalau Babin saya kasih pas patroli,&quot; bebernya. (did/gun/hsn/JPG) &nbsp;

Penambangan Pasir Ilegal Lumajang, Haryono Sebut Oknum Polisi dan Pejabat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/10/6575_23955_GALIAN-CLAY.jpg" alt="MIRIS: Penduduk Gunungsarik, Kecamatan Kuranji, Padang, Sumatera Barat, harus hati-hati melintasi jalan yang penuh lumpur dan berlobang akibat truk galian tanah liat." width="100%">
<figcaption>MIRIS: Penduduk Gunungsarik, Kecamatan Kuranji, Padang, Sumatera Barat, harus hati-hati melintasi jalan yang penuh lumpur dan berlobang akibat truk galian tanah liat.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapeldalda) bersama Komisi III DPRD Padang, Sumatera Barat, turun ke lokasi penambangan tanah liat (clay) di Gunungsarik, Jumat (9/10). Hasilnya, banyak pelanggaran yang ditemui pada aktivitas penambangan tersebut. &nbsp; Pantauan Padang Ekspres (Jawa Pos Group), truk pengangkut berjejer mengantre jatah muat di lokasi penambangan. Dari sekian banyak truk yang mengambil muatan hampir semuanya tidak ditutup terpal yang merupakan prosedur utama pengangkutan bahan galian. &nbsp; Bukit yang tanahnya diambil sudah terkuras dan gersang. Hampir tidak ditemukan pepohonan pelindung. Tanah dan bebatuan tidak pernah berhenti dikeruk menggunakan ekskavator. Tidak kurang dari 1 KM jalanan di kelurahan tersebut rusak dan berlubang. Jalanan yang dilewati truk juga becek dan licin. Karena setiap hari lebih dari 100 truk bolak-balik melintas jalan tersebut. Efek lain yang juga dirasakan warga sekitar adalah saat turun hujan, aliran lumpur yang terbawa air sewaktu turun hujan langsung menuju ke area persawahan warga. Campuran lumpur tersebut diklaim warga menjadi penyebab menurunnya hasil panen padi belakangan ini. &ldquo;Harus dilakukan peninjauan ulang terhadap perizinan penambangan ini. Karena bagaimana pun dari pengakuan warga penambangan sudah merugikan usaha pertanian mereka,&rdquo; kata Anggota Komisi III DPRD Padang Amrizal Hadi. Anggota Fraksi Nasdem tersebut menegaskan, akan terus mengawal jalannya kegiatan penambangan. Dalam waktu dekat pihaknya juga akan memanggil setiap pihak yang berhubungan dengan penambangan tersebut. (cr8/hsn/JPG) &nbsp; &nbsp;

Penambangan Clay Rusak Jalan, Rugikan Pertanian Warga

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#penambangan

Berita Terkini