<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/24/WhatsApp-Image-2025-06-24-at-173449-2090040444.jpeg" alt="Polres Kotamobagu berhasil menangkap para pelaku penambangan liar yang selama ini merambah lokasi secara ilegal. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Polres Kotamobagu berhasil menangkap para pelaku penambangan liar yang selama ini merambah lokasi secara ilegal. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Polres Kotamobagu berhasil menangkap para pelaku penambangan liar yang selama ini merambah lokasi secara ilegal. Penangkapan ini tidak lepas dari gerak cepat dan respons tegas dari Kapolres Kotamobagu, AKBP Irwanto. Kapolres beserta jajarannya, yang sigap menindaklanjuti laporan resmi dari KUD Perintis. &ldquo;Iya benar, anggota di lapangan sudah melakukan penangkapan terhadap pelaku,&rdquo; kata Kapolres Kotamobagu, AKBP Irwanto dalam keterangannya di Kotamobagu, Sulawesi Utara, Selasa (24/6). Dalam operasi tersebut, para pelaku berhasil diamankan di lokasi tambang ilegal. Tak hanya itu, ditemukan pula enam unit alat berat yang digunakan untuk menambang secara melawan hukum. Keenam alat berat tersebut kini telah dipasangi garis polisi (police line) sebagai barang bukti. Para pelaku telah ditahan di Polres Kotamobagu, dan proses hukum kini tengah berjalan. Polda Sulawesi Utara juga turut melakukan pendalaman guna mengungkap jaringan yang lebih luas di balik praktik ilegal ini. Saat ini, pihak kepolisian telah mengantongi sejumlah nama yang diduga terlibat dalam jaringan tambang ilegal, dan proses penyelidikan terus berkembang. Fokus penyidik kini diarahkan pada pengungkapan aktor-aktor yang membekingi kegiatan tersebut, yang selama ini memberikan dukungan logistik maupun perlindungan informal terhadap praktik ilegal di lapangan. Sementara itu, Kepala Teknik Tambang (KTT) KUD Perintis Sarwo Edi Lewier menyampaikan apresiasi kepada Polres Kotamobagu. Polisi dinilainya menunjukkan keberpihakan pada hukum dan keberanian dalam menindak pelanggaran, meskipun aktivitas ilegal ini diduga melibatkan aktor-aktor kuat yang menjadi beking di belakang layar. "Penertiban ini menunjukkan bahwa negara hadir dalam menegakkan keadilan di sektor pertambangan," tegas Sarwo. Sarwo Edi juga menyebut bahwa aktivitas penambangan ilegal bukan hanya merugikan pihak pemilik IUP secara finansial, namun juga menciptakan kerusakan lingkungan, potensi konflik sosial, dan kerugian bagi negara akibat hilangnya potensi pendapatan dari pajak dan royalti. Ia menambahkan, KUD Perintis tetap berkomitmen menjalankan praktik tambang yang sah, transparan, dan ramah lingkungan. KUD Perintis berharap proses hukum berjalan secara transparan, objektif, dan tuntas, sebagai bentuk efek jera bagi pelaku tambang liar dan pihak-pihak yang selama ini merasa kebal hukum. &nbsp;

Polres Kotamobagu berhasil menangkap para pelaku penambangan liar yang selama ini merambah lokasi secara ilegal.

Polisi Tangkap Penambang Ilegal di Kotamobagu, Otak Pelaku Tengah Diburu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Mayat.jpeg" alt="Ilustrasi jenazah" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi jenazah</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Korban tewas akibat kebocoran gas beracun di Afrika Selatan bertambah menjadi 17 orang, hal itu diungkapkan oleh pejabat setempat pada Kamis (6/7). Perdana Menteri Provinsi Gauteng, Panyaza Lesufi, mengunjungi lokasi bencana di Boksburg, sebelah timur Ibu Kota Johannesburg.&nbsp; Dilansir JawaPos.com dari Reuters, Kamis (6/7) Panyaza Lesufi mengatakan, saat ini sedang dilakukan penyelidikan tentang bagaimana kebocoran gas itu bisa terjadi. Namun dugaan sementara karena adanya aktivitas penambangan ilegal. Afrika Selatan belakangan ini sedang mengatasi masalah penambangan ilegal. Banyak kejahatan yang dilakukan secara terorganisir. Mereka menambang emas dan batu bara selama bertahun-tahun yang mengakibatkan kerugian bagi negara. "Apakah (para tersangka) penambang ilegal termasuk diantara orang yang meninggal, itu belum diketahui," ucap juru bicara layanan darurat Afrika Selatan, William Ntladi. Warga sekitar menjelaskan bagaimana anggota keluarga mereka yang sedang sekarat mencoba melarikan diri, dari lokasi kebocoran gas, Rabu (5/7). "Saya berpapasan dengan sepupu saya yang sedang berjalan sambil menangis, ketika saya bertanya ada apa? Ia mengatakan kepada saya bahwa semua anaknya telah meninggal dunia," kata Fella Nhamussa warga sekitar yang kehilangan saudara iparnya. "Ketika saya bangun pagi ini, saya memeriksa seperti apa situasi sebenarnya. Mereka memberi tahu saya bahwa saudara ipar saya mencoba melarikan diri, namun ia jatuh dan meninggal dunia," sambungnya. Lesufi menggambarkan bahwa peristiwa itu sebagai keadaan yang sangat memilukan. Di dekat tempat ia berdiri, ada banyak jenazah, termasuk anak berusia satu tahun.&nbsp; Hingga saat ini, korban tewas sudah mencapai 17 orang dan 4 orang lainnya masih kritis di rumah sakit

saat ini sedang dilakukan penyelidikan tentang bagaimana kebocoran gas itu terjadi. Namun dugaan sementara karena adanya penambang ilegal.

Diduga Karena Tambang Ilegal, 17 Warga Tewas Keracunan Gas Beracun 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/10/8438_25941_PENERTIBAN-TAMBANG.jpg" alt="DITERTIBKAN: Aparat gabungan menertibkan pondok-pondok penambang emas ilegal di Kenagarian Ampek Koto Dibauah, Kecamatan IX Koto, Kabupaten Dharmasraya, Sumbar, Senin (26/10)." width="100%">
<figcaption>DITERTIBKAN: Aparat gabungan menertibkan pondok-pondok penambang emas ilegal di Kenagarian Ampek Koto Dibauah, Kecamatan IX Koto, Kabupaten Dharmasraya, Sumbar, Senin (26/10).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan lemahnya penegakan hukum menjadi penyebab utama maraknya tambang batu bara ilegal. Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Ridwan Djamaluddin menyebut, bahkan para penambang liar kerap berani menerobos garis polisi atau police line.  Menurutnya, penambang ilegal bukan hanya menyasar lokasi-lokasi tambang yang tak ada pemiliknya, tetapi juga masuk ke konsesi Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik perusahaan yang sah.  "Ada oknum mengambil batu bara dari IUP yang sah, ini memerlukan tindakan penegakan hukum. Tindakan sudah dilakukan namun berulang-ulang terjadi, bahkan garis polisi tidak dipatuhi," kata Ridwan dikutip dari kanal Youtube Ditjen Minerba, Selasa (25/1).  Salah satu kasus penerobosan police line pada tambang ilegal terjadi di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Sekelompok penambang ilegal masuk ke konsesi PT Anzawara Satria, perusahaan batu bara yang diadvokasi Almarhum Jurkani.  Jurkani yang sedang bertugas sebagai Kuasa Hukum Anzawara dalam upaya mengusir penambang ilegal, mengalami serangan brutal hingga meninggal akibat luka bacok parah di sekujur tubuhnya. Peristiwa itu terjadi diduga ulah penambang ilegal.  Menurut Anggota Tim Advokasi Jurkani Denny Indraya mengatakan, para penambang liar itu kembali melancarkan aksinya dengan menerobos police line. Padahal, kasus penganiayaan terhadap Jurkani masih hangat, dimana proses persidangannya saat ini masih berjalan di Pengadilan Negeri Batulicin.  “Jurkani yang kami advokasi melakukan pendampingan pertambangan ilegal diAnzawara. Jurkani dikeroyok dan dibacok oleh segerombolan orang karena mengadvokasi kasus tambang ilegal,” pungkasnya.

Kementerian ESDM Akui Penambang Ilegal Kerap Terobos Garis Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Dua-lokasi-tambang-ilegal-beserta-dua-unit-tongkang-pengangkut-batu-bara-ilegal-yang-berada-di-wilayah-Kutai-Kartanegara-dipasangi-garis-polisi-prokal.jpg" alt="Lokasi tambang ilegal beserta dua unit tongkang pengangkut batu bara ilegal yang berada di wilayah Kutai Kartanegara dipasangi garis polisi. (Prokal.co/JPG)" width="100%">
<figcaption>Lokasi tambang ilegal beserta dua unit tongkang pengangkut batu bara ilegal yang berada di wilayah Kutai Kartanegara dipasangi garis polisi. (Prokal.co/JPG)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polres Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan menangkap 2 terduga pelaku penambangan ilegal atau penambangan tanpa ijin (PETI) berinisial SR dan FR. Keduanya merupakan Direktur dan Kepala Teknik Tambang PT SK.  Kasat Reskrim Polres Tanah Bumbu Iptu Wahyudi mengatakan, penambangan ilegal tersebut dilakukan PT SK di Desa Mangkal Api, Kecamatan Teluk Kepayang, Kabupatan, Tanah Bumbu.  "Penambangan Ilegal itu dilakukan dengan cara, PT Saraba Kawa melakukan kegiatan penambangan di wilayah IUP-nya PT ARUTMIN INDONESIA. PT Saraba Kawa tidak memiliki perijinan / legalitas dalam melakukan aktivitas kegiatan penambangan," kata Wahyudi, Kamis (9/12).  Wahyudi menuturkan, tangkap tangan tersebut dilakukan atas adanya informasi masyarakat. Dari informasi tersebut Polres Tanah Bumbu kemudian melakukan serangkaian penyelidikan.  "Tangkap tangan tersebut dilakukan atas adanya informasi masyarakat kemudian Polres Tanah Bumbu melakukan serangkaian penyelidikan dan akhirnya pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekitar Pukul 20.30 WITA Polres Tanah Bumbu menemukan PT Saraba Kawa melakukan lenambangan ilegal," imbuhnya.  Wahyudi menyampaikan, perusahaan kedua pelaku tidak memiliki kontrak kerjasama dengan pihak PT Arutmin Indonesia selaku pemegang IUP di lokasi areal yang diamankan tersebut.  "Polres Tanah Bumbu dalam penyidikannya menemukan, dalam penambangan yang dilakukan PT Saraba Kawa tersebut, telah menghasilkan batu bara dan telah juga dilakukan penjualan serta pengapalan," jelasnya.  Polres Tanah Bumbu akan melakukan pendalaman lantaran menemukan petunjuk penambangan ilegal tersebut telah dilakukan sejak 2016 yang lokasinya berbeda.  "PT Saraba Kawa dalam melakukan aktivitas kegiatan penambangan batu baranya telah memiliki IUP Pertambangan melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan No. 188.48/959/BPTSP/VI/2016, akan tetapi kegiatan penambangan batu bara yang terjadi dilakukan di luar titik koordinat kepemilikan IUP," tukasnya.

Beroperasi Sejak 2016, Penambang Batu Bara Ilegal Ditangkap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/terkubur.jpg" alt="EVAKUASI RUMIT: Seorang perempuan menangisi kerabatnya yang turut menjadi korban. (ZAW MODE/AFP)" width="100%">
<figcaption>EVAKUASI RUMIT: Seorang perempuan menangisi kerabatnya yang turut menjadi korban. (ZAW MODE/AFP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - "Lari..Lari..." Maung Khaing mendengar teriakan tersebut saat menambang batu giok di Hpakant, Myanmar, kemarin (2/7). Sekilas dia melihat tumpukan sampah di atas bukit akan longsor. Pria 38 tahun itu langsung lari menyelamatkan diri.  Khaing selamat. Namun, tidak dengan ratusan temannya.  ”Dalam satu menit, semua orang di bawah bukit menghilang. Saya merasa hati saya kosong,’’ ujar dia seperti dikutip Agence France-Presse.  Saat itu beberapa orang masih hidup dan meminta tolong. Tapi, Khaing dan mereka yang selamat lainnya tak bisa berbuat banyak. Sebab, yang longsor adalah lumpur. Total 162 orang dipastikan meninggal dunia dan jenazahnya dapat dievakuasi.  Jumlah itu bisa terus bertambah karena proses evakuasi masih terhenti karena hujan. Sedangkan korban selamat yang dibawa ke rumah sakit sebanyak 54 orang.  Sejatinya sehari sebelumnya pemerintah setempat sudah memberikan peringatan kepada penduduk. Mereka diminta tidak pergi menambang di musim hujan. Namun, sebagian penambang memilih tetap berangkat. Apa yang ditakutkan akhirnya menjadi kenyataan.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/terkubur_1-750x431.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> EVAKUASI RUMIT: Tim SAR menggotong jasad penambang yang tertimbun lumpur di area pertambangan batu giok di Kota Hpakant, Negara Bagian Kachin, Myanmar, kemarin (2/7). (ZAW MODE/AFP)  ’’Mereka tersapu gelombang lumpur.’’ Demikian bunyi pernyataan Departemen Pemadam Kebakaran Myanmar. Masih ada sekitar 100 orang yang hilang dan dalam proses pencarian.  Bisnis batu giok itu sangat terkenal di Myanmar. Mereka biasanya mengirimkannya secara ilegal ke Tiongkok.  Penambangan biasanya dilakukan diam-diam dan langsung diselundupkan ke Negeri Panda. Operatornya adalah para jenderal junta militer Myanmar. Mayoritas hasil penjualan masuk ke kantong mereka. Sebaliknya, para penambang tetap miskin.  Hanna Hindstrom dari Global Witness menegaskan bahwa kecelakaan itu seharusnya bisa dicegah. Tentunya dengan menghentikan penambangan yang tidak memperhatikan dampak lingkungan. Terlebih, itu bukan kejadian yang pertama.  Insiden longsor dan menewaskan penambang tersebut terjadi hampir setiap tahun. Pada 2015 kejadian serupa di wilayah yang sama merenggut 113 nyawa. Saat itu longsor terjadi saat para pekerja tambang sedang tidur. Sedangkan tahun lalu 50 orang meninggal.  Sekitar 70 persen giok dunia dihasilkan di Myanmar. Penambangan yang terbesar ada di Hpakant. Batu giok itu diyakini sebagai ekspor Myanmar yang paling menguntungkan.  Sebab, permintaan dari negara tetangganya, Tiongkok, tidak pernah berhenti mengalir. Global Witness memperkirakan, pada 2014 industri itu menghasilkan sekitar USD 31 miliar atau setara dengan Rp 444,8 triliun. Itu setara dengan hampir separo PDB Myanmar di tahun yang sama.  Hasil pasti dari penambangan tersebut tidak pernah diketahui. Tapi, diperkirakan jauh lebih besar lagi. Pemerintah setempat tidak membuat aturan ketat terkait penambangan. Itu menyebabkan banyaknya korupsi yang terjadi. Banyak hasil tambang yang diperkirakan masuk ke kantong junta militer Myanmar.  Natural Resource Governance Institute menyebut sektor tambang giok di Myanmar sebagai yang tersuram di dunia. Prostitusi dan kecanduan obat sudah menjadi hal biasa di komunitas penambangan.  Kachin sudah bertahun-tahun berjuang menangani masalah kecanduan tersebut. Itu karena banyak pemuda yang akhirnya menjadi pemakai narkoba. Dalam laporan Departemen Luar Negeri AS 2018 disebutkan bahwa para penambang di Kachin dipekerjakan secara paksa.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=djlCZv8xfbo  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=WUIldi51AVA  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=32DSDLb5Y4k

162 Orang Terkubur Lumpur saat Menambang Giok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/Kapolres-1.jpg" alt="Kepala Polres Jayawijaya AKBP Muh Safei. Marius F. Yewun/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Polres Jayawijaya AKBP Muh Safei. Marius F. Yewun/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kapolresta Jayapura Kota AKBP Gustav R. Urbinas mengatakan, 17 penambang ilegal yang diamankan beberapa hari lalu di kawasan Buper Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, masih berstatus saksi.  ”Satuan Reserse Kriminal Polresta Jayapura Kota hingga kini masih terus mendalami penambangan ilegal di kawasan Buper Waena, Kota Jayapura,” kata Gustav R. Urbinas seperti dilansir dari Antara di Jayapura.  Menurut dia, Satreskrim Polresta Jayapura Kota masih lakukan penyelidikan lebih lanjut. ”Perihal 17 orang yang diamankan di lokasi tambang hingga kini masih berstatus sebagai saksi dan telah dipulangkan usai diminta keterangan. Nanti kami lakukan pemeriksaan lanjutan terhadap penanggung jawab dari penambangan itu dan juga kami akan minta keterangan ahli dari dinas terkait seperti Dinas Pertambangan dan Dinas Lingkungan Hidup,” terang Gustav R. Urbinas.  Mengenai dugaan penambang itu sudah beroperasi sejak awal tahun, dia menegaskan, pihaknya terus lakukan pendalaman. ”Saya bersama anggota pernah lakukan upaya untuk memberhentikan aktivitas penambangan ilegal itu pada Apri. Pernah kita lakukan upaya penggerebekan namun terduga para pelaku berhasil melarikan diri. Tapi kali ini kami berhasil tangkap,” ujar Gustav R. Urbinas.  Disinggung adanya informasi yang beredar bahwa kegiatan tersebut mendapatkan dukungan dari oknum aparat, AKBP Gustav mengaku belum bisa memberikan keterangan, mengingat itu ranah dari Bid Propam Polda Papua. ”Saya hanya melakukan penindakan terhadap tindakan yang dilakukan warga,” ucap Gustav R. Urbinas.  Sebelumnya, kapolresta Jayapura mengakui, AKP YF yang menjabat Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Kota Jayapura  telah dicopot dari jabatannya. Sebab, tidak menjalankan perintah pimpinan terkait penertiban kasus tambang ilegal di Buper Waena Kota Jayapura.  ”Memang benar  Kasatreskrim sudah saya copot dari jabatannya karena tidak menjalankan perintah terkait kasus tambang ilegal di Buper Waena,” tegas Gustav.  Pada April, menurut kapolres, sudah meminta kasatreskrim dan anggotanya untuk mengusut kasus penambangan ilegal di Buper Waena, karena selain tidak memiliki izin juga berdampak terhadap lingkungan. Namun perintah tersebut tidak diindahkan sampai dia memimpin pengerebekan di lokasi penambangan dan mengamankan 17 pekerja dengan berbagai alat berat. Pengerebekan itu juga melibatkan Satpol PP dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jayapura.  ”Kasusnya sudah dilaporkan ke Kapolda Papua.  Beliau memberi petunjuk untuk diproses sesuai hukum,” ujar Gustav R. Urbinas.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=ZvsHXSU0Aao  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=DndD4lf17QY  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=-fdIPhNVVzo

Kapolresta Sebut 17 Penambang Ilegal Masih Berstatus Saksi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/PETI-di-Bungo2-1.jpg" alt="Aksi penambangan emas tanpa izin marak di Kabupaten Bungo. Antara" width="100%">
<figcaption>Aksi penambangan emas tanpa izin marak di Kabupaten Bungo. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepolisian Jambi segera bertindak tegas para pelaku tindak pidana minerba seperti maraknya aksi penambangan emas tanpa izin (PETI) di Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Para penambang itu melakukan aksi kekerasan dan penyanderaan terhadap anggota polisi yang melakukan penertiban pada Minggu (10/5).  Kabid Humas Polda Jambi Kombespol Kuswahyudi Tresnadi mengatakan, akan tindak tegas seluruh pelaku PETI. Kasus kekerasan dan penyanderaan akan segera diselidiki. Tim gabungan dari Polda Jambi dan Polres Bungo bersama TNI membebaskan personel polres yang sempat disandera warga bersama pelaku penambang emas tanpa izin di Desa Batu Kerbau, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo pasca penegakan hukum dugaan tindak pidana minerba di Bungo, Provinsi Jambi, pada Minggu (10/5).  ”Sejumlah personel kepolisian yang sempat disandra di lokasi tersebut sudah dibebaskan. Situasi saat ini sudah mulai kondusif kembali,” kata Kuswahyudi Tresnadi seperti dilansir  dari Antara pada Senin (11/5).  Dia mengatakan, setelah mendapatkan informasi aksi penyanderaan personel gabungan Polres Bungo dan Polsek Pelepat oleh masyarakat Desa Batu Kerbau, pada Minggu pukul 23.15 WIB, Kapolres Bungo AKBP Tri Saksono Puspo Aji langsung memimpin evakuasi terhadap personel tersebut. Pada Senin (11/5) dini hari berhasil membebaskan para sandera dan tidak ada korban dalam pembebasan tersebut.  Di lokasi penyanderaan, petugas menemukan dua unit kendaraan yang digunakan tim personel gabungan Polres Bungo dan Polsek Pelepat dalam keadaan rusak akibat diamuk massa. Namun sudah tidak ada massa atau warga di lokasi tersebut. Hanya terdapat beberapa tokoh masyarakat yang masih di lokasi yaitu Kepala Desa Rio Batu Kerbau Efendi, Kades Rio Dusun Baru Kholid, Hasan Rawi anggota BPD Batu Kerbau, serta tokoh masyarakat lainnya.  ”Setelah bernegoisasi di lokasi 15 personel tim gabungan Polres Bungo dan Polsek Pelepat seluruhnya dibebaskan. Kapolsek Pelepat AKP Suhendri yang sempat mengalami luka tusuk mendapatkan penanganan kesehatan di Klinik PT Prima Mas Lestari dan dapat melaksanakan aktivitas seperti biasa,” kata Kuswahyudi Tresnadi.  Para tokoh masyarakat desa itu selanjutnya diamankan ke Polsek Pelepat untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Kuswahyudi Tresnadi mengatakan, tim hanya berhasil melepaskan perangkat komputer dari alat berat tersebut. Selanjutnya tim meninggalkan lokasi dan meninggalkan alat berat untuk keluar menuju arah Polsek Pelepat.  ”Untuk kasus ini, kepolisian bersama TNI akan tetap melakukan penyelidikan awal dan situasi disana saat ini sudah aman dan terkendali di bawah penjagaan kepolisian dan TNI,” ujar Kuswahyudi Tresnadi.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=3yevCzxrWLA  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=CaPEtmCK5Kg  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=_9F8Pe2Z5VQ

Polisi Tindak Tegas Penambang Emas Tanpa Izin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/saat-aparat-polres-memburu-penambang-ilegal-nih-fotonya_m_132128.jpeg" alt="Aparat Polres Tebo saat meringkus penambang ilegal" width="100%">
<figcaption>Aparat Polres Tebo saat meringkus penambang ilegal</figcaption>
</figure>JawaPos.com - &nbsp;Keseriusan aparat kepolisian dalam memberantas PETI terus digiatkan. Kali ini, anggota Polres Tebo berhasil meringkus saatu pelaku Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI).&nbsp; Selain itu, petugas juga berhasil menyita sejumlah peralatan untuk aktifitas PETI tersebut. Razia dilakukan di sekitar jalan Kelud, Unit 8, Desa Sukamaju, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo. Pelaku yang berhasil dibekuk berinisial M bin &nbsp;Y (40), warga Rimbo Ulu. Hal itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jambi, AKBP Kuswahyudi Tresnadi.&nbsp; Disebutkannya, razia digelar Minggu (21/5) siang, dipimpin Kasat Reskrim Polres Tebo, AKP Maruli Hutagalung.&nbsp; &ldquo;Iya, kita sudah mendapat laporannya. Pelaku M sedang dalam pemeriksaan,&rdquo; ujarnya seperti ditulis Jambi Independent (Jawa Pos Group), Rabu (24/5). Dia mengatakan, razia dimulai sekitar pukul 14.30 WIB. Setelah apel, puluhan anggota langsung menuju TKP di kebun karet yang berada di sekitar Jalan Kelud Unit 8 Desa Sukamaju. Saat petugas tiba di lokasi, seorang pelaku tengah melakukan aktifitas PETI. Melihat kedatangan polisi, dia berusaha melarikan diri. Namun petugas yang sudah mengepung kawasan tersebut berhasil meringkusnya. &ldquo;Langsung dilakukan penangkapan,&rdquo; jelasnya. Barang bukti yang diamankan diantaranya, satu buah selang spiral warna biru, batang kayu pendorong selang spiral, dulang, jerigen, ember warna hitam, selang warna putih, pipa paralon warna putih, karpet, karpet asbuk, bak warna hitam, mesin keong, mesin NS dan air raksa. (pds/nas/JPG)

Saat Aparat Polres Memburu Penambang Ilegal, Nih Fotonya!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/keasyikan-menggali-penambang-emas-ilegal-tak-berkutik-saat-diringkus_m_131839.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com &nbsp;&ndash; Seorang pelaku Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI), diamankan tim gabungan dari Satreskrim dan Sabhara Polres Tebo, dalam razia yang digelar Minggu (21/5). Pria berinisial M (40) itu, merupakan warga Kecamatan Rimbo Ulu. Informasinya, pada hari penangkapan, sebanyak 20 personel di bawah pimpinan Kasat Reskrim Polres Tebo AKP Maruli Hutagalung, menuju kawasan Jalan Kelud Unit 8, Desa Sukamaju, Kecamatan Ribo Ulu, sekira pukul 14.30. Tiba di sana, terlihat M sedang beraktivitas. Dia yang tak sempat kabur itu pun langsung diamankan petugas. Di lokasi, polisi juga mengamankan barang bukti berupa satu selang spiral warna biru, sebatang kayu pendorong selang spiral, sebuah dulang, sebuah derigen, tiga ember hitam, dan satu selang warna putih.&nbsp; Ada juga satu pipa paralon putih, tiga karpet, satu karpet asbuk, satu bak warna hitam, satu unit mesin keong, satu unit mesin NS, dan sebotol air raksa. Barang-barang ini, bersama M pun akhirnya digiring ke Mapolres Tebo untuk pemeriksaan lebih lanjut. &ldquo;Sudah diamankan di Polres Tebo,&rdquo; kata Kabid Humas Polda Jambi AKBP Kuswahyudi Tresnadi seperti ditulis Jambi Indepedent (Jawa Pos Group).&nbsp; Kata dia, kepolisian akan terus memberantas praktik PETI di Provinsi Jambi. Ini karena aktivitas tersebut sangat berbahaya bagi lingkungan, utamanya kesehatan. (rib/nas/JPG)

Keasyikan Menggali, Penambang Emas Ilegal Tak Berkutik Saat Diringkus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/73761_93078_gedung-dprBETUL.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi III DPR mempertanyakan sikap Polres Bogor yang menangguhkan penahanan Bos Gurandil (penambang emas liar), TH.&nbsp; Sebab, TH diketahui telah merugikan negara lantaran mengeruk tambang secara ilegal.&nbsp; &quot;Jumlah kerugian negara mencapai triliunan Rupiah. Tidak hanya di Bogor saja, tapi di banyak daerah lainnya,&quot; kata anggota Komisi III M Syafi&#39;i, Rabu (28/12). Dia berjanji Komisi III akan memantau persoalan ini. Bahkan jika diperlukan akan meminta klarifikasi kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Dalam penegakan hukum di Indonesia, kata dia, Polri masih jauh dari kata profesional. Dia menilai Polri masih seenak hatinya saja. &quot;Penegakan hukum kok seenak hatinya saja. Ini gak benar,&quot; tegasnya.&nbsp; Ditegaskannya, di kasus TH, Polres Bogor tidak boleh lengah. Jika sudah memungkinkan, yang bersangkutan segera ditahan kembali. &quot;Alasannya penangguhan penahanan karena tersangka menderita TBC. Kalau sudah dimungkinkan, tahan kembali,&quot; kata dia. Dirinya khawatir penangguhan penahanan itu membuka peluang kepada tersangka untuk menghilangkan barang bukti dan melakukan tindak pidana yang sama. &quot;Tersangka bisa saja berpikiran, ulangi saja. Nanti juga akan dibebaskan lagi,&quot; tuturnya. Mengenai kecurigaan Walhi, adanya oknum polisi menjadi beking para penambang liar, harus direspon oleh Kapolri dengan melakukan penyidikan internal. Syafi&#39;i menantang Kapolri untuk membuktikan dapat memberantas praktik pungli dan korupsi di internal korps berbaju hijau tersebut. Sementara anggota Komisi III DPR RI lainnya, Muhammad Aziz Syamsuddin meminta Kapolri memantau kinerja anggotanya dalam penanganan kasus. &quot;Citra Polri di kepemimpinan Pak Tito sedang bagus. Jangan sampai tercoreng hanya karena ulah oknum anggotanya,&quot; kata politisi Partai Golkar ini.(ipk/rmol/mam/JPG)

DPR Heran Penahanan Bos Gurandil Ditangguhkan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#penambang ilegal

Berita Terkini