<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/03/praperadilan-1379853999.jpg" alt="Hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Gresik menolak gugatan pra peradilan yang diajukan tersangka penyalahgunaan data pribadi oleh aplikator mata elang.&nbsp;(Ludry Prayoga/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Gresik menolak gugatan pra peradilan yang diajukan tersangka penyalahgunaan data pribadi oleh aplikator mata elang.&nbsp;(Ludry Prayoga/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Gresik menolak gugatan praperadilan yang diajukan tersangka penyalahgunaan data pribadi oleh aplikator mata elang (matel). Alhasil, kasus yang menyeret Freddy Eka Purnama dan Muhammad Jamaludin Kaffi akan kembali bergulir. Pihak kepolisian pun tengah bersiap untuk melengkapi berkas perkara ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik. Hakim tunggal Etri Widayati mengatakan proses penangkapan penyidik sudah sesuai dengan prosedur. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri (Perkap) nomor 6 tahun 2019 tentang prosedur penyidikan, penyelidikan, penanganan perkara, upaya paksa. Serta Perkap nomor 1 tahun 2025 tentang Penilaian Kinerja Anggota Polri. "Sudah sesuai dengan surat perintah penyidikan, dalam penetapan tersangka juga telah dilengkapi bukti-bukti dan keterangan saksi,&rdquo; ujarnya. Hakim Etri pun mempertimbangkan fakta persidangan yang diperkuat dengan keterangan saksi dan ahli dari masing-masing pihak. Atas dasar itu, hakim menolak eksepsi permohonan praperadilan dari para tersangka. "Untuk selanjutnya pihak kepolisian bisa melanjutkan proses penyidikan yang tengah bergulir,&rdquo; ujar Majelis Hakim. Abdul Syakur selaku kuasa hukum tersangka mengatakan bahwa menghormati putusan tersebut. Pihaknya akan berkoordinasi dengan para tersangka untuk mempertimbangkan langkah hukum yang akan ditempuh. &ldquo;Kami sangat menghormati putusan Majelis Hakim, kami juga akan berkoordinasi dengan pihak keluarga klien kami,&rdquo; paparnya. Dalam berkas permohonan, Syakur sempat menjelaskan bahwa kliennya ditangkap pada 17 Desember silam. Bermula dari penggunaan aplikasi Gomatel-Data R4 telat bayar yang dikembangkan oleh PT. Brinkul Indonesia Bisa. Freddy sendiri berkedudukan sebagai komisaris perusahaan, sedangkan Jamaludin Kaffi berperan sebagai tim IT. "Namun, berita acara pemeriksaan baru dibuatkan sehari setelahnya setelah dilakukan penahanan dan penangkapan," tuturnya. Selama proses tersebut, kliennya tidak diberikan kesempatan untuk mendapat pendampingan kuasa hukum. Lantaran tidak mendapat penjelasan secara rinci dari ancaman hukuman penjara di atas 5 tahun oleh tim penyidik. "Kami menduga ada unsur kesengajaan, dengan memanfaatkan ketidaktahuan klien kami selama proses hukum bergulir," terang Syakur. Sementara itu, Kasubsi Bankum Polres Gresik Aiptu Dedi Dariyanto menghormati putusan Majelis Hakim yang telah menolak gugatan pra peradilan. Salah satunya dengan mempertimbangkan keterangan tim penyidik selama proses penangkapan hingga penetapan tersangka. &ldquo;Hasil putusan ini kami akan sampaikan kepada pimpinan. Sebagai pertimbangan melanjutkan proses hukum yang bergulir,&rdquo; tandasnya. (yog)

Hakim tunggal Pengadilan Negeri Gresik menolak gugatan pra peradilan terkait penyalahgunaan data pribadi oleh aplikasi mata elang.

PN Gresik Tolak Gugatan Praperadilan Aplikator Mata Elang 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/09/IMG_3537JPG-634827513-3715671850.jpg" alt="Polres dan Polresta Bogor Kota, mengamankan 83 motor hasil sitaan preman berkedok matel dari masyarakat di jalan raya. (Hendi Novian/Radar Bogor)" width="100%">
<figcaption>Polres dan Polresta Bogor Kota, mengamankan 83 motor hasil sitaan preman berkedok matel dari masyarakat di jalan raya. (Hendi Novian/Radar Bogor)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan langkah untuk mengatur kembali mekanisme penagihan utang, dengan penekanan pada tanggung jawab kreditur atau pihak pemberi pinjaman yang menunjuk penagih. Hal ini diutarakan setelah insiden pengeroyokan di Kalibata, Jakarta Selatan pada Kamis malam (11/12), yang menyebabkan tewasnya dua orang penagih utang. Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian pada Selasa, menyampaikan bahwa OJK sebenarnya sudah mengatur prosedur penagihan kepada konsumen berdasarkan ketentuan yang tertera dalam POJK No. 22/POJK.07/2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Regulasi ini mencantumkan batasan yang jelas serta mewajibkan proses penagihan dilakukan secara tepat dengan tata kelola yang baik. Ia menjelaskan bahwa dalam konteks perlindungan konsumen, prosedur penagihan telah dirancang sedemikian rupa agar tetap sesuai dengan aturan. Namun, terkait kasus Kalibata, Mahendra menilai persoalan tersebut telah memasuki ranah hukum pidana, sehingga berada di bawah otoritas aparat penegak hukum. Menurutnya, insiden tersebut sudah menjadi bagian dari penegakan hukum. "Kami akan terus memantau perkembangannya, tetapi masalah itu sudah berbeda. Fokusnya kini berada dalam ranah hukum," ujarnya. Di sisi lain, Anggota Komisi III DPR RI Abdullah tegas meminta OJK untuk menghapus ketentuan tentang penagihan utang oleh pihak ketiga. Permintaan ini dilontarkan menyusul kejadian di Kalibata yang menimbulkan tindak pidana serta korban jiwa pada Kamis (11/12). Abduh, sapaan Abdullah, menilai Peraturan OJK (POJK) Nomor 35 Tahun 2018 dan Nomor 22 Tahun 2023 yang mengatur keterlibatan pihak ketiga dalam penagihan utang cenderung kurang efektif. Ia bahkan mempertanyakan dasar hukum OJK dalam menetapkan aturan ini, mengingat UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tidak memberikan mandat eksplisit kepada pihak ketiga untuk melakukan penagihan. UU tersebut lebih memusatkan kewenangan pada kreditur. Abduh mengingatkan bahwa dalam krisis regulasi tata kelola penagihan oleh pihak ketiga saat ini, OJK memegang tanggung jawab utama. Menurutnya, otoritas ini tidak boleh hanya menetapkan aturan tanpa pengawasan ketat ataupun mitigasi terhadap kemungkinan risiko. Ia pun mendesak agar tanggung jawab penagihan utang dikembalikan sepenuhnya kepada kreditur atau pelaku usaha jasa keuangan tanpa melibatkan pihak ketiga. Ia juga menyoroti kejadian kekerasan lain terkait penagihan utang oleh pihak ketiga di Jalan Juanda, Depok, pada Sabtu (13/12). "Harus ada pembenahan tata kelola penagihan yang lebih berorientasi pada perlindungan konsumen sekaligus menjaga hak-hak pelaku usaha jasa keuangan agar celah tindak pidana bisa diminimalkan. Selain itu, ia meminta OJK bersama kepolisian untuk menindak tegas lembaga keuangan yang masih bekerja sama dengan pihak ketiga untuk penagihan utang secara melanggar hukum. Ia juga menekankan perlunya investigasi terhadap perusahaan jasa keuangan yang bermasalah dan penerapan sanksi tegas, baik dari segi etik maupun pidana, bagi pelaku pelanggaran aturan tersebut.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan untuk mengatur kembali mekanisme penagihan utang pasca kasus Kalibata

Marak Kasus Mata Elang, OJK Akan Atur Kembali Mekanisme Penagihan Utang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/06/debt-collector-1703114895.jpg" alt="4 debt collector yang diamankan aparat Polresta Magelang diduga akibat menculik ibu dan anak warga Tegalrejo, Kabupaten Magelang. (ROFIK SYARIF GP/JAWA POS RADAR MAGELANG)" width="100%">
<figcaption>4 debt collector yang diamankan aparat Polresta Magelang diduga akibat menculik ibu dan anak warga Tegalrejo, Kabupaten Magelang. (ROFIK SYARIF GP/JAWA POS RADAR MAGELANG)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Tim Resmob Polresta Mage&shy;lang berhasil menyelamatkan seorang ibu dan anak asal Tegalrejo, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, yang hendak dibawa kabur sekelompok debt collector (DC) atau penagih utang.&nbsp; Kedua korban, NR, 44; dan AB, 5; dibawa paksa kelompok DC tersebut akibat tunggakan pembayaran kredit selama delapan bulan. Mengutip Radar Magelang (Jawa Pos Group), Kapolresta Magelang Kombes&shy;pol Herbin Sianipar menyebut&shy;kan bahwa kredit tersebut atas nama DR, putri NR yang lain.&nbsp; Dari hasil pemeriksaan, kronologi kejadian tersebut berawal pada 28 November ketika keempat DC, yakni JUR, 33; II, 30; SBM, 35; dan YBF, 25, yang tinggal di Kecamatan Depok, Sleman, Jogjakarta, datang ke rumah DR, 22. "Tu&shy;juan&shy;nya me&shy;nagih angsuran sebuah sepeda motor yang su&shy;dah meng&shy;&shy;alami keterlam&shy;batan delapan bulan,&rdquo; kata Herbin dalam konferensi pers di Ma&shy;polresta Magelang kemarin (5/12).&nbsp; Dari hasil pertemuan per&shy;tama itu disepakati bahwa tunggakan akan dibayarkan pada 1 Desember. Namun, saat keempat orang DC itu datang untuk menagih pada 1 Desember, ternyata DR dan keluarga tidak ada di tempat. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kuliner/016879166/berencana-liburan-ke-magelang-ini-10-wisata-kuliner-terbaik-yang-wajib-dicoba">Berencana Liburan ke Magelang? Ini 10 Wisata Kuliner Terbaik yang Wajib Dicoba</a> Pada Rabu (3/12), keempat DC tersebut kembali datang untuk menagih, namun tidak ada titik temu juga. Dari sini, keempat DC tersebut membawa NR dan AB ke Polsek Tegalrejo untuk mediasi. Namun tetap tidak ada titik temu.&nbsp; &ldquo;Anggota kita di Polsek Tegalrejo mengarahkan untuk melaporkan kasus kredit itu ke Polresta Sleman karena transaksi awalnya itu dilakukan di Sleman,&rdquo; jelasnya.&nbsp; <h3 class="pf0">Jadi Tersangka</h3> Tapi, seusai mediasi di Polsek Tegalrejo, ternyata kelompok DC tersebut malah membawa NR dan AB secara paksa ke rumah kontrakan di daerah Depok, Kabupaten Sleman.&nbsp; "Keduanya ini dijadikan jaminan oleh DC tersebut dan ditahan selama dua hari satu malam,&rdquo; jelas Herbin.&nbsp; Berdasarkan laporan dari DR, atas tindakan yang diduga penculikan tersebut, pihaknya langsung bergerak. Hasilnya, kemarin dini hari sekitar pukul 02.00 keempat DC tersebut berhasil diamankan.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kuliner/016878341/10-wisata-kuliner-terbaik-yang-wajib-dicoba-di-magelang-apa-saja">10 Wisata Kuliner Terbaik yang Wajib Dicoba di Magelang, Apa Saja?</a> Mereka resmi ditetapkan se&shy;bagai tersangka dengan perkara dugaan tindak pidana penculik&shy;an. Atas perbuatannya, mereka berempat dijerat dengan Pasal 328 KUHP dan diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama 12 tahun. (rfk/ttg)

Tim Resmob Polresta Mage­lang berhasil menyelamatkan seorang ibu dan anak yang hendak dibawa kabur sekelompok debt collector (DC).

Akibat Kredit Motor Macet Delapan Bulan, Ibu dan Anak Diculik Debt Collector, Beruntung Dapat Diselamatkan Anggota Polres Magelang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/20/image-4-1211329893.jpeg" alt="&nbsp;Ilustrasi kekerasaan saat menagih hutang. (freepik)" width="100%">
<figcaption>&nbsp;Ilustrasi kekerasaan saat menagih hutang. (freepik)</figcaption>
</figure> <a href="http://jawapos.com/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://jawapos.com&amp;source=gmail&amp;ust=1761003628635000&amp;usg=AOvVaw0-K86pcdIuKqgQErM3tuE9">JawaPos.com</a>-Beberapa orang seringkali panik saat didatangi penagih utang. Tidak jarang reaksi panik itu membuat seseorang bersikap kasar sehingga situasi menjadi tegang dan sulit dikendalikan. Disamping itu, masih banyak perusahaan pembiayaan yang menggunakan jasa debt collector dalam proses penagihan utang. Pasalnya mereka kerap menggunakan cara-cara kasar seperti paksaan bahkan kekerasan fisik ketika menagih. Akibatnya, tidak jarang muncul kasus penganiayaan sampai perampasan barang seseorang yang tidak mampu melunasi angsurannya. Tindakan seperti ini tidak diperbolehkan dalam proses penagihan karena melanggar hukum karena merugikan pihak berhutang. Selain itu hl tersebut bertentangan dengan etika profesi debt collector. Untuk menghindarinya, anda tidak perlu merasa takut. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan supaya anda tetap tenang dan profesional saat menghadapi debt collector. Merangkum dari laman&nbsp;pid.kepri.polri.go.id&nbsp;dan&nbsp;jdih.sukoharjokab.go.id,&nbsp;berikut adalah enam langkah yang bisa membantu anda dalam menghadapi debt collector.&nbsp; <ol> <li dir="ltr"> Menerima kedatangan dengan tenang </li> </ol> Langkah pertama menghadapi debt collector adalah dengan menerima keadaan mereka dengan sikap tenang. Tidak perlu memberikan reaksi yang berlebihan, sebab maksud kedatangan penagih hutang adalah meminta klarifikasi dan kepastian pembayaran. Menghindar atau menunjukkan sikap agresif justru bisa memperkeruh suasana dan memperburuk keadaan anda.&nbsp; <ol start="2"> <li dir="ltr"> Periksa identitas, surat tugas, sertifikasi </li> </ol> Setelah itu, anda bisa memeriksa identitas penagih orang tersebut. Tanyakan mereka berasal dari lembaga mana, serta minta untuk menunjukkan surat tugas resmi dan sertifikasi SP3. Apabila debt collector tidak bisa menunjukkan berkas-berkas dan surat tugas resmi, anda berhak untuk menolak dan mengabaikan kedatangannya. Langkah ini ditujukan untuk menghindari anda dari penagih illegal dan risiko penipuan. <ol start="3"> <li dir="ltr"> Jelaskan kondisi keuangan </li> </ol> Selanjutnya anda bisa menjelaskan secara jujur dan terbuka mengenai kondisi keuangan yang sedang dialami termasuk, alasan keterlambatan pembayaran. Bersikap kooperatif dan negosiasi akan menunjukkan adanya iktikad baik dari anda. Cara ini dapat membuat penagih akan terbuka untuk mencari solusi dan menyusun jadwal pembayaran sesuai dengan kemampuan anda. <ol start="4"> <li dir="ltr"> Buat kesepakatan </li> </ol> Upayakan menyelesaikan permasalahan dengan kekeluargaan. Jika sudah mencapai kesepakatan segera lakukan pembayaran sesuai prosedur yang sudah ditetapkan. Pastikan mencatat semua bukti pembayaran resmi dari kwitansi, transfer, ataupun bukti yang lain. <ol start="5"> <li dir="ltr"> Bertindak saat terjadi paksaan </li> </ol> Jangan mau ketika anda dipaksa menandatangani berkas-berkas yang tidak anda ketahui. Segera panggil kerabat, tetangga, atau perangkat desa untuk menjadi saksi. Saat terjadi intimidasi, ancaman, atau kekerasan, anda bisa merekam kejadian tersebut untuk bukti. Saat anda berada di tempat umum, minta bantuan orang sekitar agar tidak terjadi kekerasan.&nbsp;&nbsp; <ol start="6"> <li dir="ltr"> Laporkan polisi jika ada kekerasan </li> </ol> Apabila debt collector melakukan kekerasan fisik, langsung hubungi polsek kecamatan di wilayah kejadian. Anda berhak mendapatkan pendampingan hukum untuk membela dan menuntut hak anda, terutama saat terjadi perampasan barang atau kekerasan. &nbsp; ***

Simak dan ketahui, , berikut ini adalah enam langkah yang bisa membantu anda dalam menghadapi  debt collector

Jangan Panik! Tetap Tenang  Saat Menghadapi Penagih Utang, Segera Laporkan ke Polisi Jika Terjadi Kekerasan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/22/2_20230922_223134_0001-1793619268.jpg" alt="Ilustrasi debt collector yang melakukan penagihan pada nasabah pinjaman online." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi debt collector yang melakukan penagihan pada nasabah pinjaman online.</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Entjik S. Djafar menjelaskan bahwa semua petugas penagih utang alias debt collector harus memiliki sertifikasi profesi sebagai bentuk kredibilitas petugas dalam memenuhi SOP dan menjaga hak serta kewajiban nasabah di sektor jasa keuangan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/014597793/dedi-mulyadi-mengaku-siap-jika-ditugaskan-untuk-maju-dalam-pilgub-jawa-barat-2024">Dedi Mulyadi Mengaku Siap Jika Ditugaskan untuk Maju dalam Pilgub Jawa Barat 2024</a> &ldquo;Semua tenaga penagih harus bersertifikasi (profesi) di AFPI, dan semua tenaga penagih harus berasal dari perusahaan yang bersertifikat atau anggota AFPI,&rdquo; kata Entjik saat ditemui dalam acara bincang-bincang di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin. Lebih lanjut, Entjik menjelaskan ada dua jenis tenaga penagih utang, yakni&nbsp;desk collection&nbsp;(petugas penagih nasabah yang pinjamannya akan atau telah jatuh tempo) dan&nbsp;field collection&nbsp;(petugas penagih yang mendatangi nasabah untuk melunasi utangnya dan menjelaskan konsekuensi untuk tiap pembayaran yang terlambat atau tidak segera dilunasi). Sebelum resmi menjadi petugas&nbsp;desk collection&nbsp;dan&nbsp;field collection, mereka akan diberi pelatihan mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melaksanakan tugas penagihan utang. Ada dua jenis SOP yang akan diberikan kepada calon petugas, yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, serta SOP khusus dari AFPI. &ldquo;Setelah itu ada ujian, kalau dia lulus baru dia diberi sertifikasi,&rdquo; kata Entjik. Nantinya, sertifikasi profesi petugas penagih utang tersebut berlaku selama tiga tahun sejak dibuat. Selain itu, para petugas dianjurkan untuk melakukan pembaruan sertifikasi setiap tiga tahun sekali jika masih berprofesi sebagai petugas penagih. &ldquo;Setiap tahunnya (disarankan) untuk diadakan&nbsp;refresh&nbsp;di perusahaan masing-masing karena takutnya ada aturan yang berubah,&rdquo; katanya. Jika petugas penagih melakukan pelanggaran, AFPI tidak segan untuk memberikan sanksi kepada mereka. Mulai dari sanksi peringatan hingga sistem&nbsp;blacklist&nbsp;sesuai dengan ketentuan yang berlaku. &ldquo;Ada beberapa peringatan yang bisa dikenakan,&rdquo; kata Entjik. &ldquo;Kalau dia melakukan di luar dari SOP dan sangat tidak beretika, maka si penagih kita&nbsp;blacklist&rdquo;. Sebelum di&nbsp;blacklist, petugas penagih yang melanggar kode etik profesi akan disidang terlebih dulu oleh komite etik khusus. Jika sudah di&nbsp;blacklist, petugas penagih yang bersangkutan tidak boleh lagi bekerja di bidang atau perusahaan&nbsp;fintech. &ldquo;Dia tidak boleh bekerja di fintech, baik itu di perusahaan&nbsp;desk collection, field collection, maupun di&nbsp;platform fintech,&rdquo; tutup Entjik.

semua petugas penagih utang alias debt collector harus memiliki sertifikasi profesi sebagai bentuk kredibilitas petugas

AFPI Nyatakan Debt Collector Harus Punya Sertifikat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/19/penagih-utang-ganas-3874713097.jpg" alt="RILIS: Polres Sukabumi Kota saat memperlihatkan pelaku pembunuhan terhadap penagih utang. Sabtu (18/11)." width="100%">
<figcaption>RILIS: Polres Sukabumi Kota saat memperlihatkan pelaku pembunuhan terhadap penagih utang. Sabtu (18/11).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - ada anekdot di tengah masyarakat yang menyebutkan bahwa orang berutang lebih galak daripada orang yang memberi utang. Ungkapan itu sepertinya dapat dialamatkan kepada ibu rumah tangga berinisial PS, 28, warga warga Jalan Lio Santa, Kelurahan Cikondang, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi. Dia diringkus aparat Polres Sukabumi Kota atas perbuatannya usai membunuh seorang penagih utang berinisial RS, 37. Perbuatannya itu dirilis jajaran Polres Sukabumi Kota pada Sabtu (18/11). Dikutip dari Radar Sukabumi (Jawa Pos Group), diringkusnya PS setelah jajaran SPKT Polres Sukabumi Kota mendapat laporan orang hilang dari EE yang merupakan saudara RS alias korban. Laporan itu disampaikan pada Rabu (15/11). Lantas, pada Jumat (17/11), personel polisi mendapat informasi ada seorang anak membuang sesuatu ke Sungai Cipelang. &ldquo;Dari informasi ini kami dalami hingga memperoleh keterangan bahwa anak tersebut disuruh terduga pelaku untuk membuang kasur yang di dalamnya terdapat jasad korban," ungkap Kapolres Sukabumi Kota AKBP Ari Setyawan Wibowo sebagaimana yang dilansir Radar Sukabumi, Sabtu (18/11). Ari menerangkan, pada Jumat juga personel Polres Sukabumi Kota langsung melaksanakan penyisiran dan ditemukan kasur maupun sprei yang digunakan untuk membungkus korban yang dibuang ke Sungai Cipelang. Dari hasil penyelidikan, dugaan pelaku mengarah kepada PS. Kemudian Polres Sukabumi Kota, Polsek Citamiang dan Polsek Warudoyong menuju ke Jalan Lio Santa. "Kami melaksanakan penggeledahan di situ. Ditemukan adanya bercak darah di bantal maupun tembok kamar terduga pelaku,&rdquo; terangnya. Setelah penyelidikan, sambung Ari, ternyata PS mengakui perbuatannya sudah melakukan penganiayaan hingga membuat korban tewas. "Motif terduga pelaku dengan korban adalah terkait utang piutang,&rdquo; bebernya. Selain mengamankan PS, Polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa sebatang besi, kasur, dan sprei. &ldquo;Barang bukti yang kami amankan yaitu, sebuah besi berukuran 31 centimeter, sabuk kulit warna hitam, sebuah kasur bergambar Hello Kitty beserta sprei,&rdquo; cetusnya. Akibat perbuatannya, terduga pelaku dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup dan penjara 20 tahun paling lama dan pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian dengan ancaman pidana paling lama 7 tahun. &ldquo;Saat ini pelaku sudah kami amankan di Mapolres Sukabumi Kota untuk penyelidikan lebih lanjut,&rdquo; pungkasnya.

orang berutang lebih galak daripada orang yang memberi utang. Ungkapan itu sepertinya dapat dialamatkan kepada ibu rumah tangga (IRT) ini.

Utangnya Ditagih, Ibu Rumah Tangga di Sukabumi Hajar Sang Penagih Hingga Tewas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/penangkapan-debt-cllector-antara.jpg" alt="Anggota polisi Resmob Polda Metro Jaya membawa seorang debt collector pelaku pemaki petugas kepolisian Lesly Watimena (tengah) setibanya dari Ambon di Terminal 2 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Kamis (23/02/2023). Polisi menangkap tiga orang pe" width="100%">
<figcaption>Anggota polisi Resmob Polda Metro Jaya membawa seorang debt collector pelaku pemaki petugas kepolisian Lesly Watimena (tengah) setibanya dari Ambon di Terminal 2 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Kamis (23/02/2023). Polisi menangkap tiga orang pe</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sarjito mengimbau konsumen untuk melapor ke polisi jika penagih utang atau debt collector melakukan tindakan-tindakan yang melampaui batas dan melanggar hukum, termasuk memberikan ancaman. "Jika ada debt collector yang melampaui batas dan melanggar hukum, konsumen bisa melaporkan ke polisi, terlebih jika debt collector melakukan pengancaman, pencemaran nama baik, dan sebagainya," kata Sarjito kepada ANTARA di Jakarta, Senin. Imbauan tersebut disampaikan Sarjito sebab beberapa waktu lalu, viral di media sosial tentang debt collector yang menarik paksa mobil milik selebgram Clara Shinta yang ternyata diam-diam digadaikan oleh mantan suaminya lalu menunggak cicilan. Meski telah dilaporkan Clara ke pihak kepolisian, oknum debt collector tersebut masih bersikap arogan dan berani membentak anggota polisi. Sarjito menjelaskan bahwa ada tiga hal yang tak boleh dilakukan oleh debt collector saat melakukan proses penagihan, yaitu menggunakan cara ancaman, melakukan tindakan kekerasan yang bersifat mempermalukan, dan memberikan tekanan baik secara fisik maupun verbal. Jika hal tersebut dilakukan, menurut Sarjito, debt collector dapat dikenakan sanksi pidana, sementara Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang menggunakan jasa debt collector tersebut dikenakan sanksi administratif oleh OJK. Di samping itu, Sarjito juga mengimbau konsumen untuk taat terhadap isi kontrak dan menghindari wanprestasi atau lalai memenuhi janji, guna terhindar dari debt collector. Menurut dia, konsumen harus bijak, berkomitmen, dan bertanggung jawab. "Baca kontraknya dan penuhi kontraknya dengan baik," katanya. Kemudian, Sarjito menambahkan bahwa jika didatangi oleh debt collector, konsumen berhak melihat kartu identitas, sertifikat profesi di bidang penagihan dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang pembiayaan yang terdaftar di OJK, surat tugas dari perusahaan pembiayaan, bukti dokumen debitur wanprestasi, dan salinan sertifikat jaminan fidusia dari debt collector. Hal tersebut mengacu pada POJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. "Seluruh dokumen itu wajib dibawa oleh debt collector saat menagih hutang, karena untuk memperkuat aspek legalitas hukum dalam proses penagihan pinjaman sehingga mencegah terjadinya dispute," ujar Sarjito. (*

OJK Minta Masyarakat Lapor Polisi Jika Diancam Penagih Utang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/debt-collector-maki-polisi-antara.jpg" alt="Home Jabodetabek Polisi Kembali Tangkap Debt Collector yang Seperti Preman JABODETABEK 23 Februari 2023, 13:37:47 WIB Polisi Kembali Tangkap Debt Collector yang Seperti Preman X Tersangka LW (tengah) tiba di Polda Metro Jaya dikawal anggota Resmob Ditre" width="100%">
<figcaption>Home Jabodetabek Polisi Kembali Tangkap Debt Collector yang Seperti Preman JABODETABEK 23 Februari 2023, 13:37:47 WIB Polisi Kembali Tangkap Debt Collector yang Seperti Preman X Tersangka LW (tengah) tiba di Polda Metro Jaya dikawal anggota Resmob Ditre</figcaption>
</figure><div dir="auto">JawaPos.com -  Pengacara debt collector Leslu Wattimena (LW), Hendry Noya mengajukan restorative justice terhadap kliennya. LW diketahui ditangkap usai melakukan penarikan paksa mobil milik Clara Shinta.</div> <div dir="auto"></div> <div dir="auto">"Kami juga sudah ketemu dengan penyidik dan kami akan mengajukan restorative justice," kata Hendry di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (27/2).</div> <div dir="auto"></div> <div dir="auto">Hendry mengatakan, restorative justice ini diajukan terhadap seluruh pihak yang dirugikan oleh LW. Seperti Clara Shinta dan anggota Bhabinkamtibmas Aiptu Evin Susanto.</div> <div dir="auto"></div> <div dir="auto">"Siapapun yang ada di dalam laporan polisi itu atau di dalam berita acara itu kita akan mengajukan restorative justice, siapapun korbannya," imbuhnya.</div> <div dir="auto"></div> <div dir="auto">Meski begitu, Hendry mengaku belum melakukan komunikasi dengan para korban. "Saya belum pernah ketemu dengan pihak korban. Saya hanya mengajukan kepada penyidik, bahwa kami akan mengajukan restorative justice," jelasnya.</div> <div dir="auto"></div> <div dir="auto">Dalam kesempatan ini, Hendry pun menyampaikan permintaan maaf kliennya. Maaf ini ditujukan kepada publik, kepolisian, terutama para korban.</div> <div dir="auto"></div> <div dir="auto">Sebelumnya, selebgram Clara Shinta resmi melayangkan laporan ke Polda Metro Jaya terkait kasus perampasan mobil oleh kawanan debt collector yang bertindak kasar. Laporan tersebut teregistrasi dengan nomor LP/B/954/II/2023/SPKT/Polda Metro Jaya, tertanggal 20 Februari 2023.</div> <div dir="auto"></div> <div dir="auto">Kasus ini bermula dari aksi perampasan mobil oleh debt collector itu viral di media sosial lewat akun TikTok clarashintareal. Clara merekam detik-detik penarikan mobilnya.</div> <div dir="auto"></div> <div dir="auto">Dalam video menunjukkan seorang wanita berdebat dengan sejumlah debt collector yang mau mengambil paksa kendaraan miliknya. Pemilik heran karena sebelumnya tidak pernah berurusan dengan leasing. Dia menegaskan, mobil dibeli secara tunai.</div> <div dir="auto"></div> <div dir="auto">Usut punya usut, ternyata diam-diam BPKB mobil miliknya digadaikan oleh sang mantan. Namun, pemohon pinjaman bukan atas nama sang mantan melainkan atas nama orang lain. Saat penarikan itu, ada anggota Bhabinkamtibmas Aiptu Evin Susanto yang mencoba menengahi. Namun dia malah dimaki-maki dan diancam oleh para debt collector tersebut</div> <div dir="auto"></div> <div dir="auto">“Ada pihak dari leasing mobil yang mencari aku. Padahal sebelumnya aku tidak pernah memiliki tunggakan atau tidak pernah berutang apapun,” kata pemilik akun clarashintareal seperti dikutip, Senin (20/2). (*)</div> <div class="yj6qo"></div> <div class="adL" dir="auto"></div> <div class="adL" dir="auto"></div>

Debt Collector yang Memaki Anggota Polri Ajukan Restorative Justice

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/IMG_20220818_124845.jpg" alt="Ilustrasi debt collector. Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi debt collector. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Lembaga Konsumen Yogyakarta (LKY) mengakui banyak menerima pengaduan dari konsumen di Jogjakarta terkait kasus penarikan kendaraan secara paksa. Itu biasa dilakukan penagih utang (debt collector).  ”Pengaduan kasus pengambilan paksa atau perampasan masih dominan di Jogjakarta. Tahun lalu hampir sama,” kata Ketua Lembaga Konsumen Yogyakarta (LKY) Saktyarini Hastuti seperti dilansir dari Antara di Jogjakarta, Kamis (18/8).  Tutik menyebutkan, pada 2021, pengaduan mengenai kasus kredit kendaraan bermotor atau leasing yang berujung penarikan paksa tercatat sebanyak 8 kasus dari 29 pengaduan konsumen yang diterima. Sejak Januari hingga Juli, LKY kembali menerima tiga pengaduan terkait kasus serupa.  ”Tidak hanya motor, ada juga mobil yang ditarik paksa,” ujar Saktyarini Hastuti.  Dia menyesalkan kasus penarikan paksa kendaraan oleh lembaga pembiayaan masih terjadi di Jogjakarta. Sebab, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan bahwa perusahaan kreditur (leasing) tidak bisa menarik atau mengeksekusi objek seperti kendaraan secara sepihak. Hal itu diatur dalam putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 bahwa kreditur atau kuasanya (debt collector) harus terlebih dahulu meminta permohonan eksekusi kepada pengadilan negeri untuk bisa menarik objek jaminan fidusia.  ”Tidak boleh tiba-tiba menarik paksa di jalan raya atau datang ke rumah lalu mengambil kendaraan. Itu sudah perampasan kalau kayak gitu,” terang Saktyarini Hastuti.  Berdasar laporan dari konsumen, menurut dia, beberapa perusahaan leasing di Jogjakarta membebankan biaya penarikan jika konsumen ingin mengambil kembali kendaraan yang disita. ”Biaya penarikan ada yang sampai Rp 4 juta. Itu di luar cicilan. Itu kan mengada-ada,” ucap Saktyarini.  Terkait pengaduan itu, menurut dia, sebagian sudah selesai dan berakhir melalui mediasi dan ada yang masih dalam proses. ”Kalau tidak selesai di mediasi ya bisa sampai ke pengadilan,” papar Saktyarini Hastuti.  Dia berharap Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat menertibkan lembaga pembiayaan kendaraan bermotor yang menyalahi aturan dalam penagihan. ”Apalagi (perusahaan) yang diadukan itu rata-rata legal,” tutur Saktyarini Hastuti.  Saktyarini menilai masih banyak masyarakat atau konsumen yang cenderung konsumtif dan terburu-buru mengajukan kredit tanpa menyadari kemampuan. Konsumen juga kurang cermat memahami kesepakatan yang ada. ”Kadang merasa dimudahkan di awal tapi di belakang merasa berat akhirnya nunggak,” terang Saktyarini Hastuti.

LKY Banyak Terima Pengaduan Kasus Penarikan Kendaraan Secara Paksa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tiga-tewas-dan-18-terluka-dalam-dua-hari-di-pulpis_m_.jpg" alt="Ilustrasi: police line. (pixabay)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: police line. (pixabay)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Li Teng, mantan atlet wushu Tiongkok yang pernah meraih medali emas di Asian Games 2006, diduga terlibat tindak kriminalitas. Kepolisian Hefei, Provinsi Anhui, sejak Sabtu (9/10) telah menghimpun informasi atas dugaan geng kejahatan yang menggunakan kekerasan saat menagih utang.  Geng yang terdiri dari 10 orang itu dituduh mengganggu ketertiban umum dan mengancam keselamatan jiwa masyarakat.  Sasana wushu di Anhui memastikan nama yang terdaftar sebagai tersangka itu adalah Li Teng, juara wushu pada Asian Games 2006 di Doha, Qatar.  "Dia sudah pensiun sebagai olahragawan, tapi tidak ada surat resminya," kata seorang staf sasana yang menaungi Li Teng kepada Global Times.  Staf tersebut mengaku tidak tahu mengenai keterkaitan Li dengan geng debt collector. Kepolisian Anhui kepada media juga menyatakan bahwa Li belum menyerahkan diri.  Selain berprestasi di Asian Games, Li juga pernah meraih medali emas di ajang seni beladiri campuran yanng digelar aktor film laga Arnold Schwarzenegger pada 2005.  Berita keterlibatan Li dalam geng kriminal memunculkan perdebatan hangat di Weibo, media sosial terpopuler di Tiongkok. Beberapa warganet Tiongkok menyatakan keprihatinannya, bahkan ada pula yang merasa miris melihat nasib atlet ternama itu setelah pensiun.  Namun, beberapa warganet lainnya meminta Li segera menyerahkan diri kepada pihak berwajib. Dalam beberapa tahun terakhir banyak kisah tragis tentang mantan atlet berprestasi, salah satunya mantan juara angkat besi Zou Chunlan yang kedapatan bekerja di pemandian umum.

Peraih Medali Emas Asian Games 2006 Terlibat Kejahatan Penagih Utang

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#penagih utang

Berita Terkini