<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/MAHENDRA-SIREGAR.jpg" alt="Tangkapan layar Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar saat Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala III Komite Stabilitas Sistem Keuangan 2022 yang disaksikan secara daring di Jakarta, Senin (1/8/2022)." width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar saat Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala III Komite Stabilitas Sistem Keuangan 2022 yang disaksikan secara daring di Jakarta, Senin (1/8/2022).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai perpanjangan restrukturisasi kredit terdampak Covid-19 berisiko menimbulkan moral hazard debitur. Berpotensi membuat debitur tidak atau menunda membayar kredit. Makanya, perpanjangan relaksasi pembiayaan itu hanya akan diberikan kepada segmen tertentu.  Namun, jika restrukturisasi kredit Covid-19 tidak diperpanjang, maka akan terjadi cliff-effect. Yakni, dampak risiko buruk yang tiba-tiba yang menyebabkan kegagalan massal. Artinya bank harus menyiapkan cadangan dengan jumlah yang besar.  "Itu yang menjadi dilema. Hasil riset kami, tidak akan perpanjangan across the board, tapi targeted," kata Kepala Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan OJK Anung Herlianto, Kamis (8/9).  Penerapannya, akan melihat kemampuan suatu segmen, sektor, dan daerah dalam membayar kredit serta potensinya keluar dari restrukturisasi. Selain itu, Anung berharap, pencadangan bank sudah cukup untuk mengatasi Rp 560 triliun sisa restrukturisasi yang ada di akhir Maret 2023.

OJK Dilema Antara Potensi Moral Hazard Debitur dan Cliff-Effect

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/OJK3.jpg" alt="Ilustrasi kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bakal memperpanjang masa berlaku restrukturisasi kredit terdampak Covid-19. Meski, implementasinya bakal selektif.  OJK bakal mempertimbangkan efektivitas kelanjutan relaksasi dengan tingkat pemulihan kinerja debitur yang berbeda di setiap sektor, segmen dan wilayah.  Kepala Ekskutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyatakan, bahwa perpanjangan restrukturisasi kredit menggunakan pendekatan secara individu debitur. Memang layak diperpanjang atau tidak. Sekaligus melihat perkembangan dinamika perekonomian maupun kemampuan bayar debitur.  "Jadi belum tentu jika kinerja sektor buruk, namun kinerja perusahaan di sektor itu sangat solid maka (restrukturisasi kredit) tidak diperpanjang," kata Dian di kantornya, kemarin (6/9). Dengan demikian, arah stimulus OJK akan lebih tepat sasaran kepada yang masih membutuhkan.  Hingga Juli 2022, kredit restrukturisasi perbankan terdampak Covid-19 terus bergerak melandai. Dari Rp 576,17 triliun pada Juni 2022 menjadi sebesar Rp 560,41 triliun. Jumlah debitur yang mendapat relaksasi juga turun menjadi 2,94 juta debitur.  Secara sektoral, proporsi restrukturisasi kredit sektor akomodasi, makanan, dan minuman mencapai 42,69 persen. Jumlah tersebut senilai Rp 126,06 triliun. Sektor real estat dan sewa juga masih direstrukturisasi dengan nilai Rp 51,87 triliun.  Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi pertumbuhan kredit perbankan. Sektor usaha rakyat itu tumbuh 18,08 persen secara tahunan. Total kredit UMKM per Juli 2022 sebanyak Rp 1.299,4 triliun.  "Mencapai 21 persen dari total kredit perbankan," terang mantan Plt Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) itu.  Seiring dengan positifnya kinerja perekonomian, Deputi Komisoner Pengawas Perbankan III OJK Slamet Edy Purnomo mengatakan, dana pihak ketiga (DPK) perbankan masih tumbuh sebesar 8,59 persen secara year-on-year (YoY) per Juli 2022. Pertumbuhan tersebut lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya dengan 9,13 persen YoY. Hal itu dipengaruhi perlambatan giro sejalan dengan normalisasi kebijakan moneter Bank Indonesia (BI).  Dia menyebut, bank BUKU IV berkontribusi sebesar 50 persen terhadap pertumbuhan DPK. Kelompok bank tersebut juga menyumbang 87 persen dari total pertumbuhan kredit perbankan.  "Kita bisa lihat dari LDR (loan deposit ratio) yang lebih besar dibanding KBMI (kelompok bank dengan modal inti) lainnya. Memang cukup dominan," beber Slamet.  Meski BI menaikkan giro wajib minimum, OJK memastikan likuiditas perbankan masih ample (cukup). Sehingga tidak mengurangi kemampuan perbankan mendorong pertumbuhan kredit ke depan.  "Bahkan juga dari secondary reserve, bank punya kepemilikan surat berharga yang besar. Dari jauh hari kenaikan GWM sudah diantisipasi untuk tetap mendorong pertumbuhan kredit," tandasnya.  Terpisah, Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Haryanto T Budiman menyatakan, sejumlah sentimen negatif perekonomian belakangan tak mengubah outlook penyaluran kredit perusahaan. Optimis mampu mencapai 8 sampai 10 persen sepanjang 2022. Seiring dengan rasio dana murah atau current account and saving account (CASA) BCA yang tinggi mencapai 81 persen.  "Jadi ketergantungan pada suku bunga deposito juga nggak terlalu tinggi. Kita masih confidence dengan penyaluran kredit, nggak ada issue," ungkapnya.  Haryanto menjelaskan, kenaikan suku bunga acuan BI sensitif terhadap kredit konsumer. Sedangkan penyaluran kredit modal kerja sangat tergantung pertumbuhan ekonomi.

OJK Selektif Perpanjang Restrukturisasi Kredit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Harga-Telur-Ayam-Terus-Naik_Salman-Toyibi-3-1.jpg" alt="Pedagang merapihkan telur ayam di kios miliknya di kawasan Pejaten, Jakarta, Rabu (13/7/2022). Berdasarkan data dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPSN) pada Rabu (13/7/2022) harga telur ayam di rata-rata pasar tradisional Indonesia R" width="100%">
<figcaption>Pedagang merapihkan telur ayam di kios miliknya di kawasan Pejaten, Jakarta, Rabu (13/7/2022). Berdasarkan data dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPSN) pada Rabu (13/7/2022) harga telur ayam di rata-rata pasar tradisional Indonesia R</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perlu sinergi para stakeholder untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi Indonesia. Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) menetapkan lima strategi pokok mendorong perekonomian nasional. Sedangkan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyiapkan three lines of defense untuk memperkuat industri keuangan non bank (IKNB).  Ketua Umum ISEI Perry Warjiyo menyampaikan, perumusan strategi tersebut sejalan dengan arahan Wakil Presiden Ma’ruf Amin untuk menjaga suplai dan rantai pokok kebutuhan pokok, formulasi kebijakan fiskal dan moneter yang efektif, serta digitalisasi. Ketersediaan bahan pokok, khususnya pangan sangat penting dan harus dipastikan. Sehingga tidak memunculkan gangguan pasokan.  Selain itu, perumusan kebijakan fiskal dan moneter perlu dilakukan secara hati-hati untuk menjaga stabilitas makro ekonomi dan keuangan. "Dalam hal ini, kebijakan fiskal dan moneter mesti berpijak ke kepentingan nasional dan memperhatikan kepentingan masyarakat," kata Perry usai sidang pleno ISEI XXII, kemarin (24/8).  Perry menekankan, perlunya sinergi untuk memperkuat inovasi dan digitalisasi dalam rangka mewujudkan inklusivitas. Harus menjangkau seluruh rakyat.  Sehingga mampu mendorong pemerataan dan keadilan ekonomi. Jangan malah menjadi sumber baru terjadinya ketimpangan ekonomi.  Lima strategi pokok ISEI meliputi, penguatan sinergi untuk menjaga stabilitas harga melalui kerja sama antar daerah, penguatan sinergi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui ketahanan pangan, hilirisasi sumber daya alam dan pariwisata, dan penguatan inklusi ekonomi serta keuangan melalui pemberdayaan perempuan dalam pengembangan UMKM. Kemudian, akselerasi digitalisasi pembayaran dan proses bisnis pelaku usaha di daerah termasuk pengembangan start up lokal yang berbasis teknologi.  "Terakhir, penguatan kebijakan ekonomi dan keuangan hijau," jelasnya.  Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas IKNB OJK, Ogi Prastomiyono mengatakan, dalam mewujudkan IKNB yang profesional membutuhkan kolaborasi dari internal pelaku usaha, lembaga profesi penunjang dan asosiasi industri, serta OJK selaku regulator sektor jasa keuangan. Sinergi tersebut diharapkan dapat membentuk 3 lines of defense agar IKNB dapat tumbuh berkualitas dan berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.  Lapis pertama yakni penguatan internal perusahaan dalam penerapan tata kelola dan manajemen risiko yang efektif. Hal tersebut merupakan salah satu pilar utama sebagai fondasi untuk keberlangsungan usaha perusahaan secara jangka panjang.  "Itu dibutuhkan agar perusahaan agile dengan bersikap proaktif dalam mengantisipasi berbagai risiko yang mungkin terjadi yang berpotensi mengganggu going concern perusahaan," terang Ogi.  Lalu, dukungan lembaga profesi penunjang dan asosiasi industri diharapkan ikut serta melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap perilaku usaha para anggotanya. Terutama yang terkait dengan aspek perlindungan konsumen. Selain itu, dapat meningkatkan literasi keuangan masyarakat melalui berbagai kegiatan edukasi dan sosialisasi.  Terkait peran OJK sebagai regulator yaitu melakukan pengaturan, perizinan, dan pengawasan lebih efektif. "Kami terus meningkatkan efektivitas pengawasan antara lain dengan mengoptimalkan dukungan teknologi informasi. Sekaligus mendorong peningkatan kapasitas SDM pengawas," pungkasnya.

Strategi Asosiasi dan Regulator Dorong PEN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Sri-Mulyani-soal-UMKM.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah akan memberikan perhatian khusus kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada proses pemulihan ekonomi. Menurut Ani, sapaan Sri Mulyani, salah satu alasannya karena pandemi Covid-19 telah memberikan dampak yang lebih parah terhadap UMKM dibanding krisis 1997-1998.  "Itulah mengapa dalam proses pemulihan kita harus memastikan bahwa UMKM akan mendapat perhatian khusus. Karena mereka menerima dampak pengaruh yang lebih dalam lagi," kata Ani dalam The 6th Annual Islamic Finance Conference, Rabu (24/8/2022).  Ani menjelaskan, hal itu sejalan dengan rancangan program pemulihan ekonomi nasional yang menempatkan UMKM sebagai salah satu pilar terpenting selain kesehatan dan perlindungan sosial. Terlebih, Indonesia memiliki puluhan juta UMKM yang telah berkontribusi banyak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).  "Pemulihan UMKM sebagai salah satu pilar penting selain kesehatan dan perlindungan sosial. Indonesia memiliki 64 juta UMKM yang mewakili 99 persen dari total bisnis yang ada, dan mereka juga telah menyerap 97 persen ketenagakerjaan dan telah berkontribusi sebesar 64 persen pada PDB kita," jelasnya.  Kendati demikian, lebih lanjut ia menerangkan bahwa terdapat beberapa tantangan besar yang saat ini dihadapi oleh UMKM. Diantaranya, pelaku UMKM tidak memiliki akses pasar yang kuat dan kekurangan keterampilan.  Kemudian juga pelaku UMKM masih banyak yang belum memanfaatkan teknologi digital. "Dan juga memiliki akses terbatas terhadap layanan keuangan. Dan kondisi ini diperburuk dengan infrastruktur yang kadang juga buruk sering terjadi di daerah daerah terpencil," terangnya.  Adapun dalam menghadapi tantangan tersebut jelasnya, pemerintah Indonesia memprioritaskan pemberdayaan dan pengembangan UMKM. Salah satunya dengan memastikan konektivitas digital di daerah.  "Kami memastikan bahwa sekitar 20.000 desa di Indonesia yang terpencil atau tertinggal akan terhubung melalui satelit Palapa," ujarnya.

Menkeu: Dampak Pandemi bagi UMKM Lebih Parah Dibanding Krisis 97-98

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/IMG_20220704_163143.jpg" alt="Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Khaerul Izan/Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Khaerul Izan/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua DPR RI Puan Maharani menerima Pengantar RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 beserta Nota Keuangannya dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia berharap, pelaksanaan APBN 2023 dilaksanakan secara cermat dan efektif.  Penyampaian keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN 2023 Beserta Nota Keuangannya oleh Presiden Jokowi dilakukan dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 DPR yang diselenggarakan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8).  “Pada masa sidang sebelumnya, DPR RI bersama Pemerintah telah melakukan pembahasan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) APBN Tahun Anggaran 2023,” kata Puan.  Lewat pembahasan tersebut, asumsi makro pertumbuhan ekonomi nasional berada pada kisaran 5,3 persen hingga 5,9 persen dan laju inflasi pada kisaran 2 persen hingga 4 persen. Kemudian pendapatan negara diperkirakan berada pada besaran 11,19 persen PDB hingga 12,24 persen PDB, dengan pendapatan perpajakan sebesar 9,3 persen PDB hingga 10 persen PDB.  Lalu, belanja negara sebesar 13,8 persen PDB hingga 15,1persen PDB, serta defisit berada pada besaran 2,61 persen PDB hingga 2,85 persen PDB. Tema Rencana Kerja Pemerintah pada Tahun 2023, yaitu ‘Peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan’.  Sementara Arah kebijakan fiskal akan difokuskan pada penguatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), percepatan pembangunan infrastruktur, penguatan reformasi birokrasi, revitalisasi industri, dan pembangunan ekonomi hijau. Puan pun memberi catatan mengenai rencana kerja Pemerintah dan arah kebijakan fiskal tersebut.  “Pemerintah agar telah mengantisipasi berbagai faktor global dan nasional yang dapat memberikan tekanan kepada kemampuan keuangan negara dalam melaksanakan APBN pada tahun 2023,” ucap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.  Menurut Puan, APBN 2023 perlu mengantisipasi berbagai hal yang dapat mempengaruhi kebijakan fiskal APBN dan ketahanan APBN. Khususnya yang berkaitan dengan pendapatan negara, peningkatan belanja khususnya subsidi, serta pembiayaan defisit melalui SBN.  Mulai dari dinamika global, konflik geopolitik, perkembangan kebijakan moneter global, stagflasi, perkembangan harga komoditas strategis seperti minyak bumi, kerentanan produksi pangan global, dan lain sebagainya  “APBN 2023 ini merupakan konsolidasi APBN kembali kepada defisit di bawah 3 persen PDB. Sehingga menempatkan Pemerintah untuk dapat melakukan usaha terbaik dalam mengoptimalkan penerimaan negara, pilihan prioritas belanja, dan ruang pembiayaan yang semakin terbatas,” tutur Puan.  Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, setiap Kementerian/Lembaga diminta ikut berkontribusi melalui upaya, kebijakan dan program yang dapat memberikan nilai tambah ekonomi nasional. Puan juga berharap Pemerintah dapat mengoptimalkan penerimaan negara melalui implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.  “Sehingga dapat meningkatkan tax rasio pada tingkat yang maksimal. Pemerintah juga agar mempertajam insentif pajak yang diarahkan untuk dapat memberikan dampak pengganda yang besar dalam pemulihan ekonomi nasional (PEN),” ujarnya.  Puan pun mengingatkan agar Pemerintah meningkatkan kualitas belanja (spending better) yang semakin baik. Hal ini sebagaimana telah disampaikan dalam KEM PPKF terkait sektor belanja Pemerintah.  “Hal ini perlu dibuktikan dengan nyata dan ditunjukan oleh setiap K/L melalui berbagai indikator yang dapat memperlihatkan bahwa progam kerja yang dijalankan efektif dalam menyelesaikan urusan rakyat,” sebutnya.  “Kemudian efisien dalam tata kelolanya, tepat sasaran-tepat manfaat bagi rakyat dan memudahkan rakyat untuk mendapatkan manfaatnya,” lanjut Puan.  Dalam kondisi pemulihan sosial dan ekonomi, menurut mantan Menko PMK itu, maka APBN 2023 juga dituntut untuk dapat berfungsi dalam menggerakkan roda ekonomi. Puan pun menyebut APBN 2023 harus dapat melakukan perlindungan daya beli, menyediakan perlindungan sosial, serta mengamankan produktivitas sektor pangan, sektor energi, dan memperkuat industri strategis nasional.  “APBN juga menjadi instrumen dalam melaksanakan pembangunan nasional di berbagai bidang yang tidak dapat ditunda seperti di bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, infratruktur, pemberdayaan rakyat dan lain sebagainya,” pungkas Puan.

Puan Minta Insentif Pajak Dipertajam Demi PEN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/Screen-Shot-2022-01-24-at-10.52.50.jpg" alt="Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi memulai pembangunan (groundbreaking) proyek hilirisasi batu bara menjadi dimetil eter (DME) di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, Senin (24/1). Indra Arief/Antaraa" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi memulai pembangunan (groundbreaking) proyek hilirisasi batu bara menjadi dimetil eter (DME) di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, Senin (24/1). Indra Arief/Antaraa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan, terdapat beberapa tantangan yang masih harus dihadapi oleh seluruh negara-negara dunia, termasuk Indonesia. Meskipun ekonomi sudah menunjukan pemulihan, namun akan ada ancaman efek dari pandemi ke depannya.  “Utamanya dari eksternal, seperti gangguan pada rantai pasokan yang memicu peningkatan inflasi secara global, dan normalisasi kebijakan moneter Amerika Serikat yang diperkirakan akan terjadi lebih cepat,” kata Jokowi secara virtual, Rabu (9/2).  Meskipun demikian, Jokowi menekankan, tahun ini akan menjadi momentum pemulihan ekonomi setelah dua tahun lamanya berhadapan dengan virus Covid-19 dan berbagai pilihan respons kebijakan untuk menyeimbangkan dengan kondisi ekonomi.  Namun, Jokowi mengklaim bahwa pemerintah telah berhasil mengendalikan pandemi, khususnya gelombang kedua ketika varian Delta hadir di pertengahan tahun lalu. Respons pemerintah yang cepat melalui berbagai kebijakan membuat pemulihan berangsur membaik mulai kuartal III 2021 yang menjadi kunci percepatan pemulihan ekonomi kuartal terakhir 2021.  “Kita tahu pertumbuhan ekonomi di kuartal ke IV 2021 kita bisa tumbuh 5,02 persen,” ucapnya.  Jokowi menyebut, tahun 2021 menyajikan berbagai peluang transformasi dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, terutama dalam bidang ekonomi hijau dan teknologi informasi. “Kondisi pandemi Covid-19 dan penanganannya masih menjadi faktor penentu, masih menjadi faktor kunci,” imbuhnya.  Jokowi menegaskan, percepatan pemulihan ekonomi juga bergantung pada pelaksanaan program vaksinasi yang terus berjalan. Sebab, vaksinasi dan pengendalian dari sisi kebijakan menjadi kunci keberhasilan Indonesia dalam melakukan pemulihan ekonomi.

Jokowi Ungkap Beberapa Gangguan Ini Bayangi Pemulihan Ekonomi Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/Ketua-Umum-DPP-Partai-Golkar-Airlangga-Hartarto-Dery-Ridwansah-10.jpg" alt="Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto menyampaikan pidato nya dalam malam puncak HUT Partai Golkar Ke-57 di Jakarta, Sabtu (23/10/2021) malam. Momen HUT tersebut menjadi ajang pemantapan konsolidasi untuk memenangkan agenda-agenda politik sekali" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto menyampaikan pidato nya dalam malam puncak HUT Partai Golkar Ke-57 di Jakarta, Sabtu (23/10/2021) malam. Momen HUT tersebut menjadi ajang pemantapan konsolidasi untuk memenangkan agenda-agenda politik sekali</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah dalam hal ini Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, pembangunan proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tidak menggunakan Pemulihan Ekonomi nasional (PEN). Nantinya, akan menggunakan alokasi anggaran dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang diperkirakan menelan biaya sebesar Rp 45 triliun untuk fase pertama.  ’’Anggarannya ada di PUPR. Diperkirakan fase pertama dibutuhkan dana Rp 45 triliun. Namun secara bertahap, tergantung kebutuhan dan progres,” ujarnya dalam dalam konferensi pers secara virtual, Senin (24/1).  Airlangga memaparkan, alokasi anggaran untuk Program PEN pada tahun ini sebesar Rp 451,64 triliun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk tiga klaster, di antaranya kesehatan sebesar Rp 125,97 triliun dan perlindungan sosial sebesar Rp 150,8 triliun.  Serta, untuk penguatan ekonomi sebesar Rp 174,87 triliun terkait infrastruktur, ketahanan pangan, teknologi informasi dan komunikasi, UMKM, PMN, dan insentif perpajakan. ’’Program PEN sekarang tidak ada tema untuk IKN,” jelasnya.  Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan, anggaran pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) 2022 akan berasal dari dana program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang mencapai Rp 178,3 triliun. Anggaran program PEN tahun 2022 sendiri mencapai Rp 455,62 triliun.  Meskipun pembangunan Ibu Kota Negara masuk dalam bagian program pemulihan ekonomi nasional (PEN) tahun ini, Sri Mulyani menegaskan, pemerintah tidak mengesampingkan penanganan pandemi Covid-19 yang masih berlangsung dan ditengah ancaman varian Omicron.  "Dua hal ini tetap akan jadi utama, tetapi dalam pembangunan IKN dalam momentum awalnya dapat dikategorikan sebagai proses pemulihan ekonomi," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (18/1).  Nantinya, kata Sri Mulyani, anggaran tersebut dapat digunakan untuk pemenuhan desain kebutuhan awal IKN, seperti pemenuhan akses dan infrastruktur. Hal tersebut yang mendasari keyakinannya bahwa pembangunan Ibu Kota Negara dapat menjadi bagian dari pemulihan ekonomi.  "Jadi di Rp 178 triliun ini kita akan lihat kesiapan kementerian lembaganya, kemampuan untuk eksekusinya, dan dampak ekonominya yang paling optimal sehingga kita berikan prioritas untuk bisa gunakan Rp 178 triliun," ungkapnya. (*)

Airlangga Tegaskan, Pembangunan IKN Tak Ambil Dana PEN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/DSC08700_1622094189359-1.jpg" alt="Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. Humas KPK/Antara" width="100%">
<figcaption>Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. Humas KPK/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan dokumen dan alat bukti eletronik terkait dugaan suap pengajuan pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah tahun 2021. Pengusutan perkara ini merupakan pengembangan dari kasus dugaan suap terkait proyek yang berasal dari dana hibah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Kabupaten Kolaka Timur.  Penggeledahan dilakukan di sejumlah tempat yang berlokasi di Jakarta, Kendari dan Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Langkah paksa penggeledahan itu dilakukan untuk mengumpulkan alat bukti, guna melengkapi berkas perkara penyidikan.  "Dalam perkara ini, beberapa waktu lalu Tim Penyidik telah melaksanakan upaya paksa penggeledahan dibeberapa tempat yaitu di Jakarta, Kendari dan Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara untuk mengumpulkan berbagai barang bukti guna melengkapi berkas perkara penyidikan dimaksud," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (31/12).  Ali menjelaskan, tiga tempat yang dilakukan penggeledahan adalah rumah kediaman dari pihak-pihak yang diduga kuat terkait dengan perkara ini. KPK berhasil mengamankan berbagai dokumen hinga alat elektronik dari hasil penggeledahan.  "Adapun bukti yang ditemukan dan diamankan antara lain berbagai dokumen dan alat elektronik yang punya keterkaitan kuat dengan perkara," tegas Ali.  Ali mengatakan, bukti-bukti tersebut akan dilakukan penyitaan seizin dari Dewan Pengawas KPK. Karena, berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, penyitaan harus seizin Dewas KPK.  "Bukti-bukti ini akan ditelaah dan dianalisa untuk kemudian disita da nantinya dikonfirmasi kepada pihak-pihak yang dipanggil sebagai saksi," tegas Ali.  Dalam pengusutan perkara ini, KPK mengakui telah menerbitkan surat pencegahan ke luar negeri kepada mantan Direktur Jenderal Keuangan Daerah (Dirjen Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Ardian Noervianto. Hal ini diungkapkan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata pada Rabu (29/12).  "Yang jelas kemarin itu ada pencegahan terkait dengan Dirjen yang sudah diberhentikan oleh Kemendagri itu kan. Sudah kita cegah," ucap Alex.  Menurut Alex, pencegahan perlu dilakukan untuk mempercepat proses penyidikan perkara yang dikembangkan dari kasus dugaan suap pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara Tahun 2021 tersebut.  "Kenapa kita cegah? Tentu pasti jika penyelidik atau penyidik berkepentingan dengan informasi yang bersangkutan. Supaya kalau dipanggil yang bersangkutan tetap berada di Indonesia," tegas Alex.  Meski demikian, KPK belum menjelaskan secara rinci terkait pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam sengkarut dugaan suap terkait pengajuan pinjaman dana PEN Daerah Tahun 2021. Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara yang telah menjerat Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur (AMN) dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kolaka Timur, Anzarullah.

Eks Dirjen Kemendagri Diduga Terjerat Kasus Suap PEN Daerah 2021

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/13-ribu-warga-palembang-sudah-mengakses-fintech_m_.jpg" alt="Pihak TunaiKita memberikan penjelasan soal fintech di Palembang baru-baru ini" width="100%">
<figcaption>Pihak TunaiKita memberikan penjelasan soal fintech di Palembang baru-baru ini</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kelompok milenial diyakini punya peranan penting dalam upaya pemulihan ekonomi nasional (PEN). Potensi ini terlihat dari jumlah populasi kelompok tersebut di Indonesia sekaligus kemampuan milenial dalam pemanfaatan teknologi.  Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) Usman Kansong menilai generasi milenial menjadi kunci performa bangsa Indonesia pada masa depan dalam menghadapi persaingan global. Kelompok ini pun berperan mendorong pertumbuhan produktivitas yang berdampak pada penguatan perekonomian Indonesia.  Dalam kesempatan sama, Presiden Komisaris BRIlife Muhammad Syafri Rozi menyampaikan generasi tersebut memiliki sifat kreatif dan inovatif yang didukung oleh kemampuan melek digital atau digital savvy. Poin inilah yang membuat milenial dapat menjadi penggerak dalam pemulihan ekonomi nasional.  "Jadi, harapan kita milenial menopang UMKM go digital dalam migrasi operasional ke hybrid offline to online, menopang isu konektivitas, infrastruktur, privasi data, dan keamanan siber. Milenial juga dapat menciptakan lapangan kerja berbasis ekonomi kreatif yang memiliki daya saing baik secara nasional dan global," jelas Syafri Rozi dalam webinar bertajuk 'Sosialisasi Peran Milenial dalam Mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)', akhir pekan lalu.  Sementara itu, Chief of ProductDANA Indonesia Rangga Wiseno mengatakan bahwa kemampuan milenial dalam memanfaatkan teknologi dapat menjadi jembatan dari tiap generasi. "Mereka juga mempunyai rasa keingintahuan tinggi dan mempunyai pencapaian ketika bereksperimen, juga akhirnya mengajarkan orang lain untuk beradaptasi ke digital," tuturnya.  Badan Pengurus Pusat PERHUMAS Bidang Riset dan Kompetensi Fardila Astari menambahkan, milenial memiliki kemampuan beradaptasi yang efektif sehingga dapat bekerja secara cepat dan pintar. Mereka juga menyukai hal-hal yang simpel dan transaksi finansial nontunai.  "Milenial juga cenderung tidak mementingkan kepemilikan, yang terpenting adalah mengakses segalanya. Mereka juga senang travel," paparnya.  Terakhir, Business Development for Millenials Allianz Life Indonesia Ratna Juwita Hasibuan mengungkapkan, di perusahaannya populasi milenial sudah mencapai 64 persen. Menurutnya, ini menjadi peluang sebagai motor pemulihan ekonomi.

Digital Savvy, Milenial Punya Peran Besar Pulihkan Ekonomi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/gula-pasir.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah menambah insentif perpajakan untuk membantu masyarakat dan dunia usaha di tengah pandemi Covid-19. Insentif tersebut berupa PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) 10 persen. Insentif ini diberikan ke sektor usaha perdagangan eceran.  Pemberian insentif ini tertuang dalam PMK Nomor 102/PMK.10/2021 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Penyerahan Jasa Sewa Ruangan atau Bangunan kepada Pedagang Eceran yang Ditanggung Pemerintah tanggal 30 Juli 2021.  "Tambahan insentif ini adalah bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan akan diberikan selama tiga bulan, sejak Agustus hingga Oktober 2021. Pemerintah berharap insentif ini dapat semakin membantu beban sektor ritel selama pandemi," ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu dalam keterangannya, Rabu (4/8).  Menurutnya, peningkatan kasus Covid-19 akibat merebaknya varian Delta direspons cepat oleh pemerintah dengan menginjak rem pengetatan restriksi dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 4. Implikasinya, aktivitas masyarakat menurun selama bulan Juli 2021.  "Pemerintah menyadari pentingnya pengendalian Covid-19 untuk terus menjaga momentum pemulihan ekonomi. Meninjak rem restriksi aktivitas adalah pilihan yang harus dilakukan untuk menghambat penyebaran penularan," tuturnya.  Febrio menjelaskan, kebijakan PPKM Level 4 adalah langkah agar penularan Covid-19 tidak eskalatif dan kurva pandemi dapat kembali menurun. Kebijakan restriksi mobilitas ini sifatnya sementara dan terus dievaluasi secara periodik untuk disesuaikan level restriksinya sesuai perkembangan parameter pengendalian pandemi.  "Kebijakan restriksi mobilitas juga disertai kebijakan komplementer yang dibutuhkan untuk pengendalian pandemi," imbuhnya.  Ia melanjutkan, pemerintah juga berkomitmen untuk terus meningkatkan tes, lacak, isolasi, serta terus mengakselerasi tingkat vaksinasi. Pemerintah pun terus mengajak masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan, karena kerja sama mengendalikan pandemi antara pemerintah dan masyarakat merupakan kunci untuk mendorong kinerja pemulihan ekonomi.  Sebagai informasi, insentif PPN DTP Sewa Ruangan ini akan membantu pelaku sektor ritel yang sangat terdampak PPKM, khususnya pedagang eceran yang menjual barang dan/atau jasa langsung ke konsumen akhir.  Peruntukan insentif ini tidak terbatas pada pedagang eceran yang berada di pusat perbelanjaan saja, tetapi juga yang berada di pasar rakyat, komplek pertokoan, apartemen, hotel, lingkungan pendidikan, lingkungan kantor, dan fasilitas transportasi publik sehingga diharapkan memberikan manfaat bagi pedagang eceran secara luas.  Sektor perdagangan sendiri mempekerjakan 25,16 juta pekerja. Dukungan pada sektor ritel ini juga pada gilirannya juga akan membantu pengusaha di sektor ini mempertahankan keberlangsungan bisnisnya dan tenaga kerjanya.  "Diharapkan, PPN DTP atas sewa ruangan dimanfaatkan secara optimal dan dapat menjadi pelengkap bebagai kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah untuk melindungi masyarakat dan pemulihan ekonomi secara nasional," pungkasnya.  Sebelumnya pemerintah telah memberikan berbagai insentif perpajakan untuk dunia usaha seperti PPh 21 DTP, PPh final UMKM DTP, pembebasan PPh 22 Impor, pengurangan angsuran PPh 25, pengembalian pendahuluan PPN, penurunan tarif PPh Badan untuk seluruh WP, PPN DTP Properti, dan PPnBM mobil. Saat ini, total alokasi APBN 2021 untuk insentif perpajakan bagi dunia usaha dalam program PEN adalah sebesar Rp 62,83 triliun.

Bantu Pedagang Eceran, Pemerintah Tanggung PPN Ruang Sewa 10 Persen

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pen

Berita Terkini