<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/07/SAWIT-3-1646851948.jpg" alt="ILUSTRASI PERKEBUNAN SAWIT. (DIMAS PRADIPTA/JAWAPOS.COM)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI PERKEBUNAN SAWIT. (DIMAS PRADIPTA/JAWAPOS.COM)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Perusahaan-perusahaan sawit terancam mengalami bangkrut dan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Ancaman bisa jadi kenyataan jika sanksi administratif dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2025 tentang perubahan tata cara pengenaan sanksi administratif di bidang kehutanan diterapkan.&nbsp; Kekhawatiran itu diungkap Pakar hukum kehutanan dari Universitas Al Azhar Indonesia Sadino. Dia menilai skema denda administratif dalam PP 45/2025 memiliki kelemahan mendasar, baik secara filosofi hukum maupun dampak ekonomi. &nbsp; Menurut dia, regulasi tersebut menyimpang dari semangat Undang-Undang Penerimaan Negara Bukan Pajak (UU PNBP) karena disusun dengan minim partisipasi publik, khususnya pelaku usaha sawit dan pemangku kepentingan terkait.&nbsp; &ldquo;Rumusan denda administratif dalam PP ini berpotensi langsung mematikan entitas bisnis sawit. Padahal banyak pelaku usaha telah beroperasi puluhan tahun dan menjalankan usaha sesuai ketentuan hukum yang berlaku,&rdquo; kata Sadino kepada wartawan pada Senin ( 12/1).&nbsp; Untuk diketahui, sebelumnya Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengatakan total denda administratif yang akan ditagih kepada perusahaan sawit dan tambang yang berada dalam kawasan hutan pada 2026 mencapai Rp 142,23 triliun. &ldquo;Potensi denda administratif dari sawit sebesar Rp 109,6 triliun. Potensi administratif tambang sebesar Rp32,63 triliun,&rdquo; kata Burhanuddin di Kejaksaan Agung Jakarta pada Rabu (24/12). Adapun total kawasan hutan yang berhasil dikuasai kembali mencapai 4 juta hektare.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/017043032/strategis-bagi-perekonomian-indonesia-sawit-harus-dikelola-beradab-dan-berkelanjutan">Strategis Bagi Perekonomian Indonesia, Sawit Harus Dikelola Beradab dan Berkelanjutan</a> Lebih lanjut Sadino, menyoroti penerapan asas hukum yang bersifat retroaktif. Denda administratif dikenakan terhadap aktivitas masa lalu, bahkan pada lahan yang telah lama dikelola dan memiliki dasar legal. &ldquo;Dalam rezim PNBP sendiri dikenal masa kedaluwarsa penagihan 10 tahun. Namun PP 45/2025 justru menabrak prinsip itu,&rdquo; ujarnya.&nbsp; Apalagi PP 45/2025 menerapkan mekanisme pengambilalihan lahan terlebih dahulu sebelum pengenaan denda. Dengan luasan kebun ribuan hektare dan masa usaha puluhan tahun, akumulasi denda dapat mencapai triliunan rupiah. &ldquo;Ada yang berkebun sejak tahun 1990-an, lalu pada 2025 tiba-tiba diambil alih dan didenda. Ini jelas tidak adil dan menghancurkan keberlangsungan usaha,&rdquo; tegas Sadino. Sadino menilai besaran denda tersebut tidak sebanding dengan nilai aset maupun keuntungan usaha sawit. Nilai kebun sawit per hektare, berkisar Rp 50&ndash;100 juta tergantung kondisi. Sementara denda Rp 25 juta per hektare per tahun dapat melampaui nilai aset itu sendiri. &nbsp; &ldquo;Bisnis sawit berbeda dengan tambang. Sawit membutuhkan perawatan intensif dan biaya tinggi untuk menjaga produktivitas. Kalau rasio ini tidak dihitung, maka denda justru menjadi instrumen pemusnah usaha,&rdquo; ujarnya.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/017049651/penerimaan-kepabeanan-dan-cukai-tembus-rp-3003-triliun-sawit-dan-tembaga-jadi-penyelamat">Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Tembus Rp 300,3 Triliun, Sawit dan Tembaga Jadi Penyelamat</a> <h3 class="pf0">Iklim Investasi Tertekan</h3> Kebijakan ini juga dinilai memperburuk iklim investasi sektor sawit. Menurut Sadino, ekspansi kebun sawit sudah stagnan karena minimnya minat investor baru. Ketidakpastian hukum semakin memperburuk situasi.&nbsp; &ldquo;Hak atas tanah dan perizinan investasi yang telah diterbitkan negara bisa sewaktu-waktu tidak dihormati. Ini membuat investor ragu, termasuk perbankan yang kini enggan menyalurkan kredit ke sektor perkebunan sawit,&rdquo; jelasnya. Dan kondisi ini berpotensi memicu kredit macet karena agunan berupa Hak Guna Bangunan (HGU) yang sebelumnya sah kini ikut terdampak kebijakan penertiban kawasan hutan.&nbsp; Sadino juga mengkritisi pengenaan denda terhadap lahan yang telah memiliki HGU, termasuk lahan plasma masyarakat. Menurutnya, HGU merupakan hak atas tanah yang sah dan sudah menjadi objek PNBP di Kementerian ATR/BPN. &ldquo;Ini berpotensi terjadi pungutan ganda. Apalagi HGU itu dalam norma hukum kehutanan bukan kategori "kawasan hutan"," jelasnya.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/017045208/sawit-indonesia-kuasai-pasar-global-dari-cpo-hingga-oleokimia">Sawit Indonesia Kuasai Pasar Global, dari CPO hingga Oleokimia</a> Menurut dia, kawasan hutan negara adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan tetap di luar hak atas tanah. "Kan HGU adalah hak atas tanah. HGU juga produk penetapan pemerintah sesuai Pasal 34 UU Pokok Agraria," jelasnya.&nbsp; Jika ratusan hingga ribuan perusahaan terdampak, efek berantai terhadap tenaga kerja dinilai tidak terhindarkan. Sadino memperkirakan lebih dari 2.000 subjek hukum usaha sawit, termasuk perusahaan kecil, koperasi, dan kelompok tani, berisiko terdampak karena PP 45/2025 tidak memberikan pengecualian. &ldquo;Perusahaan kecil dengan luas 1.500 hektare bisa didenda hampir Rp300 miliar. Itu pasti kolaps dan berujung PHK massal,&rdquo; ujarnya.&nbsp; Menurut Sadino, negara memang berpotensi memperoleh PNBP besar dalam jangka pendek. Namun dalam jangka menengah dan panjang, penerimaan negara justru bisa tergerus karena perusahaan merugi dan tidak lagi membayar pajak. &ldquo;Denda masuk sebagai biaya, perusahaan rugi, pajak hilang. Negara kehilangan basis penerimaan berkelanjutan,&rdquo; katanya.&nbsp; Sadino berharap Presiden Prabowo Subianto segera mengambil langkah korektif. Menurutnya, penertiban kawasan hutan tetap penting, namun tidak boleh mematikan industri strategis yang menyerap jutaan tenaga kerja. &ldquo;Denda administratif harus dikembalikan pada koridor UU PNBP, memperhatikan masa daluwarsa, serta diberikan skema pembayaran bertahap. Jangan sampai kebijakan ini justru memicu PHK massal di tengah tingginya pengangguran,&rdquo; tandasnya. (*)

Perusahaan-perusahaan sawit terancam mengalami bangkrut dan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Perusahaan Sawit Terancam Lakukan PHK Karyawan, Cek Pemicunya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/08/oni-1824679435.jpg" alt="Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Oni Marbun. (Mia/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Oni Marbun. (Mia/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Jumlah pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan mengajukan klaim manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) melonjak tajam pada awal tahun 2025. BPJS Ketenagakerjaan mencatat, klaim JKP naik 100 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Oni Marbun menyampaikan bahwa lebih dari 35.000 pekerja ter-PHK telah mengajukan klaim JKP sejak Januari hingga 31 Maret 2025. Total manfaat yang telah dibayarkan mencapai Rp161 miliar, meningkat 48 persen secara tahunan (YoY). &ldquo;Jumlah tersebut meningkat 100 persen atau dua kali lipat dari periode yang sama pada tahun sebelumnya,&rdquo; ujar Oni usai diskusi &ldquo;Quo Vadis Ojek Online&rdquo; di Plaza BPJAMSOSTEK, Jakarta, Kamis (8/5). Namun, Oni menegaskan bahwa angka tersebut belum mencerminkan total pekerja yang mengalami PHK selama 2025. Sebab, beberapa klaim JKP masih berasal dari kasus PHK tahun sebelumnya, dan tidak semua korban PHK mengajukan klaim. &ldquo;Kita kan datanya cuma karena klaim JKP ya, tapi ada juga yang nggak klaim. Udah gede banget kok 35.000. Sritex tuh 10.000 sendiri kan,&rdquo; jelasnya. Peningkatan juga terlihat pada klaim Jaminan Hari Tua (JHT). Tercatat ada 854 ribu klaim JHT pada kuartal pertama, naik 26,2 persen YoY dengan nilai manfaat mencapai Rp 13,1 triliun, atau tumbuh 22,5 persen dibanding tahun sebelumnya. Meski terjadi lonjakan klaim, Oni memastikan dana kelolaan BPJS Ketenagakerjaan tetap aman dan terjaga. Hingga akhir Maret 2025, total dana yang dikelola mencapai Rp801,3 triliun. Rinciannya antara lain: JHT Rp491,64 triliun, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Rp68,59 triliun, Jaminan Kematian (JKM) Rp 17,26 triliun, Jaminan Pensiun (JP) Rp 194,95 triliun, JKP Rp 15,35 triliun, dan BPJS lainnya Rp 13,53 triliun. Untuk menjaga optimalisasi pengelolaan, dana peserta ditempatkan pada berbagai instrumen investasi. Di antaranya, surat utang 75,99 persen, deposito 12,76 persen, saham 6,79 persen, reksadana 4,13 persen, dan investasi langsung 0,33 persen. &ldquo;Dana peserta dikelola secara profesional agar tetap optimal dan aman, sekaligus menjaga keberlangsungan manfaat jangka panjang,&rdquo; pungkas Oni.

Klaim JKP melonjak 100 persen, 35 ribu pekerja PHK klaim manfaat Rp161 miliar. Dana kelolaan BPJS tetap aman capai Rp 801 triliun.

35 Ribu Pekerja PHK Klaim JKP, Nilai Manfaat Tembus Rp 161 Miliar pada Kuartal Pertama 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/03/sritek-phk-326568650.jpg" alt="Suasana para karyawan di depan kantot utama PT Sritex, Sukoharjo, Jumat (28/2/2025). (M. IHSAN/RADAR SOLO)" width="100%">
<figcaption>Suasana para karyawan di depan kantot utama PT Sritex, Sukoharjo, Jumat (28/2/2025). (M. IHSAN/RADAR SOLO)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mendata ulang korban pemutusan hubungan kerja (PHK) PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex). Pendataan itu untuk dipekerjakan lagi. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, pendataan itu berkaitan dengan rencana untuk mempekerjakan kembali eks karyawan Sritek yang terkena PHK. Proses itu dilakukan bersama dengan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto guna mengawal komitmen kurator untuk mempekerjakan kembali para mantan pekerja/buruh Sritex ini. Termasuk dengan serikat pekerja dan serikat buruh terkait. &ldquo;Kami terus berkoordinasi dengan Kemenko Perekonomian dan kurator terkait dengan pendataan ulang pekerja ini, dalam rangka rencana penempatan kembali para pekerja,&rdquo; tuturnya dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Selasa (11/3). Menurut dia, upaya mempekerjakan kembali ini ditempuh dengan cara menyewakan aset-aset yang dimiliki Sritex. Dia meyakini, sejumlah alat masih bisa dimanfaatkan. Sehingga, dapat disewakan pada investor baru. Dengan begitu, puluhan ribu pekerja/buruh Sritex dalam kembali dipekerjakan. &ldquo;Tentu ini adalah aksi korporasi yang nanti kita tunggu bagaimana dari kurator untuk melaksanakannya,&rdquo; ungkapnya. Dalam kesempatan tersebut, Guru Besar ITB ini pun menyampaikan update data terbaru mengenai jumlah pekerja/buruh Sritex Group yang ter-PHK sejak tahun lalu. Dari laporan yang diterima olehnya, proses PHK ini sudah dimulai pada Agustus 2024, tercatat anak usaha Sritex, PT Sinar Pantja Djaja di Semarang, Jawa Tengah telah melakukan PHK terhadap 340 pekerjanya sebelum dinyatakan pailit. Badai PHK berlanjut, pada Januari 2025, kurator melakukan PHK terhadap 1.081 pekerja PT Bitratex Industries. Khusus Bitratex, Yassierli mengungkapkan, bahwa para pekerja yang meminta untuk dikenakan PHK lantaran pekerja membutuhkan kepastian. Pada 26 Februari 2025, tim kurator kembali melakukan PHK massal terhadap pekerja Sritex dan tiga anak usahanya. Detailnya, pekerja PT Sritex sebanyak 8.504 orang, PT Primayuda Mandirijaya 956 orang, PT Sinar Pantja Djaja 40 orang, dan PT Bitratex Industries 104 orang. Total, sebanyak 9.604 pekerja di-PHK pada saat itu. Dengan demikian, sejak Agustus 2024 hingga 26 Februari 2025, sudah 11.025 orang pekerja/ buruh Sritex group yang ter-PHK. Yang mana, sebagian besar dari mereka kini tengah menunggu hak-haknya dicairkan. Baik itu pesangon, tunjangan hari raya (THR), penyaluran jaminan hari tua (JHT), hingga jaminan kehilangan pekerjaan (JKP). Diakui Menaker, terkait dengan pesangon uang penghargaan masa kerja memang masih belum. Rencananya, uang penggantian hak dan THR akan dibayar dari hasil penjualan aset boedel. Ia berharap, pembayaran pesangon masa kerja hingga THR ini dapat diselesaikan sebelum Idul Fitri 2025. Proses Pencairan Hak Eks Karyawan Sritex Group Masih Berlangsung Pada kesempatan yang sama, Dirut BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo mengatakan, proses pencairan hak untuk eks pegawai Sritex Group masih terus berlangsung. Setelah didata, tercatat manfaat yang akan dicairkan untuk para mantan pekerja Sritex ini mencapai Rp 154,6 miliar. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kabinet-merah-putih/015748170/efisiensi-anggaran-di-kemenag-menteri-wamen-dan-dirjen-harus-naik-pesawat-ekonomi">Efisiensi Anggaran di Kemenag: Menteri, Wamen, dan Dirjen Harus Naik Pesawat Ekonomi</a> &ldquo;Per 10 Maret 2025, angka yang sudah dibayarkan secara total adalah Rp 90,83 miliar atau 58,7 persen sudah terealisasi,&rdquo; jelasnya. Adapun total klaim tersebut berasal dari JHT kepada 10.824 pekerja dengan total mencapai Rp 143,2 miliar, serta JKP bagi 7.922 pekerja dengan total Rp 11,34 miliar. Anggoro menargetkan proses pembayaran rampung dalam seminggu ke depan. dengan didahului perampuangan seluruh proses administrasi. &ldquo;Kita targetkan tanggal 14 Maret semua proses dokumen selesai. Tanggal 18 semua pembayaran JHT selesai,&rdquo; tegasnya. <h3>Masih Ditanggung BPJS Kesehatan hingga 6 Bulan ke Depan</h3> Sementara itu, Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti memastikan bahwa para mantan pekerja/buruh Sritex ini masih akan ditanggung oleh BPJS Kesehatan hingga enam bulan ke depan terhitung sejak Maret 2025. Dia menjelaskan, berdasarkan data cut off BPJS Kesehatan per 1 Februari 2025, terdapat 10.425 mantan pekerja Sritex Group yang mendapatkan manfaat JKN, beserta 11.006 anggota keluarga. Nantinya, para pekerja yang terdampak PHK diminta melapor ke kantor BPJS Kesehatan setempat. Pekerja wajib menunjukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terdapat pada KTP, Kartu Keluarga (KK), atau Kartu JKN, serta melampirkan surat keterangan belum bekerja. Setelah pelaporan awal dilakukan, peserta wajib melakukan pelaporan setiap bulan selama enam bulan untuk memastikan status kepesertaan tetap aktif. Dengan demikian pekerja yang terdampak PHK tetap mendapatkan layanan kesehatan. &ldquo;Hak manfaat jaminan kesehatan paling lama 6 bulan tanpa membayar iuran,&rdquo; pungkasnya. (mia/ali)

Kemnaker mendata ulang korban pemutusan hubungan kerja (PHK) PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex). Pendataan itu untuk dipekerjakan lagi.

Kementerian Ketenagakerjaan Data Ulang Korban PHK Sritex untuk Dipekerjakan Kembali

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/12/google-phk-1998389311.jpg" alt="Google." width="100%">
<figcaption>Google.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash;&nbsp;Salah satu raksasa teknologi dunia yakni Google kembali lakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada karyawan mereka. Kali ini, Google diketahui akan melakukan PHK pada tenaga kerja yang bertugas di divisi periklanan milik mereka. kabar tersebut diketahui dari memo yang disampaikan oleh Philipp Schindler, Kepala Bisnis Google pada Selasa (16/1) yang diterima oleh Business Insider. Dikutip dari The Verge, Juru Bicara Google yakni Chris Pappas mengkonfirmasi kebenaran berita yang beredar tersebut. &ldquo;Kami sedang melakukan pemangkasan karyawan di seluruh dunia sebagai bentuk restrukturisasi di perusahaan,&rdquo; ujar juru bicara tersebut pada The Verge. Pappas juga menyebut bahwa pengembang mesin pencari raksasa itu telah melakukan seleksi yang sangat ketat setiap tahunnya. &ldquo;dari proses tersebut kami menempatkan mereka pada posisi yang tepat untuk penuhi kebutuhan layanan pengiklan kami,&rdquo; ujarnya. &ldquo;Karyawan yang terkena dampak dari keputusan ini dapat melamar ke posisi lain yang tersedia di Google,&rdquo; tambahnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/teknologi/013727654/phk-massal-menimpa-karyawan-google-sebab-integrasikan-teknologi-ai">PHK Massal Menimpa Karyawan Google, Sebab Integrasikan Teknologi AI</a> Sebelumnya Ada Rencana Restrukturisasi Dilansir dari Reuters, pada Desember 2023 lalu, Google memang telah merencanakan adanya restrukturisasi pada divisi periklanan mereka. Sean Dowsey, pengawas penjualan iklan bagi perusahaan-perusahaan besar di Amerika Serikat menyebut bahwa perusahaan tersebut telah tentukan langkah lebih lanjut. Pada saat itu, mereka belum menjelaskan secara detail bagaimana proses restrukturisasi yang akan dijalankan. Google diketahui telah melakukan pembicaraan lebih lanjut pada seluruh staf yang membahas adanya kemungkinan PHK besar-besaran. Mereka meminta seluruh karyawannya yang bekerja untuk berfokus mengawasi jalannya kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar saja. Alasan mereka lakukan hal tersebut karena perusahaan ingin mengandalkan teknologi berbasis&nbsp;machine learning&nbsp;untuk menarik pelanggan memasang iklan pada seluruh layanan dari Google. Layanan yang dimaksud yakni mesin pencarian mereka serta salah satu kanal berbagi video populer yang dimiliki oleh perusahaan tersebut yakni YouTube. hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pihak Google mengenai jumlah karyawan yang terdampak oleh keputusan ini. &nbsp;***

Proses PHK para karyawan di divisi periklanan google tampaknya telah direncanakan oleh Google sejak akhir 2023 lalu.

Google Kembali Melakukan PHK pada Karyawan Mereka, Divisi Periklanan kini Terkena Dampaknya

<h1 dir="ltr">&nbsp;</h1> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/20/20-Desember-2023-Kem-3145052052.jpg" alt="Google sedang Merencanakan Restrukturisasi Besar-besaran Tim Penjualan Iklannya (marc.merlins.org)" width="100%">
<figcaption>Google sedang Merencanakan Restrukturisasi Besar-besaran Tim Penjualan Iklannya (marc.merlins.org)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com&nbsp;- The Information melaporkan bahwa, Google yang merupakan bagian dari Alphabet, sedang merencanakan restrukturisasi besar-besaran dalam unit penjualan iklannya yang melibatkan sekitar 30.000 karyawan. Sean Downey, yang bertanggung jawab atas penjualan iklan kepada klien besar di Amerika, mengungkapkan dalam pertemuan seluruh departemen minggu lalu bahwa Google memiliki niat untuk merombak tim penjualan iklannya. Tanpa menjelaskan apakah hal tersebut akan melibatkan pemutusan hubungan kerja (PHK), seperti yang dilaporkan. Dilansir dari Channelnewsasia Rabu (20/12), dalam laporan tersebut diungkapkan bahwa Google berencana untuk mengkonsolidasikan timnya. Dalam perencanaan reorganisasi besar yang sedang digarap oleh Google, yang merupakan bagian dari Alphabet, perusahaan tengah mempertimbangkan opsi pemutusan hubungan kerja sebagai bagian dari strategi restrukturisasi, seperti diungkapkan dalam penjelasan dari sumber yang dapat dipercaya dan memahami rinciannya. Langkah ini melibatkan pengalihan kembali sumber daya manusia ke dalam unit penjualan yang memiliki tanggung jawab khusus terhadap hubungan dengan pengiklan terbesar, menunjukkan upaya untuk lebih memfokuskan tim penjualan terhadap kebutuhan klien utama. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013639684/tahukah-kamu-berikut-adalah-daftar-kata-yang-paling-banyak-dicari-di-google-sepanjang-tahun-2023">Tahukah Kamu? Berikut Adalah Daftar Kata yang Paling Banyak Dicari di Google Sepanjang Tahun 2023</a> Rencana restrukturisasi ini muncul seiring dengan pergeseran mendalam Google ke dalam domain teknik pembelajaran mesin. Di mana perusahaan berusaha menggunakan kecerdasan buatan untuk mendukung pelanggan dalam mengoptimalkan akuisisi iklan mereka di berbagai platform, termasuk mesin pencari, YouTube, dan layanan lainnya. Alphabet, pada bulan Januari tahun ini, mengumumkan niatnya untuk melakukan pemangkasan sebanyak 12.000 pekerja di seluruh dunia, mencakup sekitar 6 persen dari total tenaga kerjanya secara global. Keputusan ini menjadi bagian integral dari upaya perusahaan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan menyesuaikan diri dengan perubahan dinamika pasar. Sebagai langkah lanjutan dari kebijakan pemangkasan tersebut, pada bulan Juni lalu, Google mengambil langkah pemutusan hubungan kerja terhadap sejumlah karyawan yang terlibat dalam pengembangan aplikasi pemetaan, Waze. Langkah ini sejalan dengan integrasi sistem periklanan Waze ke dalam teknologi canggih Google Ads, menunjukkan komitmen perusahaan untuk mengoptimalkan sinergi antara berbagai platform yang dimilikinya demi memberikan layanan yang lebih efektif kepada pengguna dan pengiklan. ***

Google dikabarkan sedang merencanakan restrukturisasi besar-besaran terhadap 30 ribu tim penjualan Iklan.

Kemungkinan Lakukan PHK, Google Reorganisasi 30 Ribu Tim Penjualan Iklan Akibat Booming Otomatisasi

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/15/15-Desember-2023-Inovasi-2475908222.jpeg" alt="Ilustrasi AI yang dikabarkan menjadi ancaman serius dalam mem-PHK karyawan perusahaan di tahun 2024. (accelerationeconomy.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi AI yang dikabarkan menjadi ancaman serius dalam mem-PHK karyawan perusahaan di tahun 2024. (accelerationeconomy.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Resume Builder menemukan bahwa, 750 pemimpin bisnis yang menggunakan teknologi artificial intelligence (AI), akan berdampak buruk pada nasib pekerja.&nbsp; Pasalnya, dari 750 pemimpin bisnis tersebut, 37 persen responden mengatakan bahwa teknologi AI telah menggantikan pekerja pada tahun 2023. Sementara 44 persen responden melaporkan bahwa akan ada pemutusan hubungan kerja (PHK) pada tahun 2024 karena AI disebut akan menggantikan manusia sebagai pekerjanya. Dilansir dari Tech Crush pada Senin (18/12), Peneliti di Resume Builder bernama Julia Toothacre menyadari bahwa angka-angka dari penelitiannya mungkin tidak mencerminkan data akurat bisnis secara umum. "Masih banyak organisasi tradisional dan bisnis kecil yang tidak merangkul teknologi seperti yang dilakukan beberapa perusahaan besar," kata Toothacre. Namun, pemutusan hubungan kerja belakangan ini cukup nyatam dan teknologi AI juga memungkinkan para pemimpin bisnis untuk restrukturisasi dan mendefinisikan ulang pekerjaan yang kita lakukan. Alex Hood, chief product officer di perusahaan perangkat lunak manajemen proyek dan kolaborasi Asana, memperkirakan bahwa separuh waktu yang kita habiskan di tempat kerja adalah mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kecil seperti pembaruan status dan komunikasi antar departemen. "Jika hal tersebut bisa dikurangi secara efesien oleh AI, bukan tidak mungkin PHK akan mengintai para pekerja di perusahaan-perusahaan besar," kata Hood. Dia mengatakan bahwa tanpa nuansa di balik angka-angka statistik yang menandai dan memprediksi pemutusan hubungan kerja (PHK) yang disebabkan oleh AI mencerminkan lebih pada ketakutan daripada kenyataan. Dilansir dari Forbes News, bahwa 29 persen tugas karyawan dapat digantikan dengan AI meskipun posisi seperti penelitian dan analisis data dapat diotomatisasi oleh AI, tetapi perusahaan juga masih perlu seseorang untuk mengendalikan AI dan memahami hasil dan tindakan yang diperoleh. ***

Prediksi pemutusan hubungan kerja (PHK) pada tahun 2024 meningkat, karena AI disebut akan menggantikan manusia sebagai pekerjanya.

Perkembangan AI Diprediksi Memperluas PHK di Tahun Depan

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/16/IMG_20230916_163138-1443095198.jpg" alt="NET TV PHK sekitar 30?ri total karyawan Perusahaan." width="100%">
<figcaption>NET TV PHK sekitar 30?ri total karyawan Perusahaan.</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com -&nbsp;Kabar kurang sedap datang dari PT Net Visi Media atau NET TV.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini dikarenakan, NET TV dikabarkan telah melakukan PHK sebanyak 30 persen terhadap&nbsp; karyawan di perusahaannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh NET TV itu berlangsung sejak 11 hingga 15 September 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">NET TV menjelaskan bahwa keputusannya melakukan PHK dalam rangka melakukan penyesuaian serta evaluasi, salah satunya dengan melakukan pengelolaan SDM.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, berikut fakta-fakta terkait keputusan NET TV yang melakukan PHK terhadap 30 persen karyawannya:</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/012969747/ini-alasan-di-balik-net-tv-phk-30-persen-karyawannya">Ini Alasan di Balik NET TV PHK 30 Persen Karyawannya</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">1. Alasan NET TV PHK Karyawan</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dampak kebijakan pemerintah yakni pemindahan dari siaran TV analog ke TV digital menjadi pemicu utama keputusan NET TV untuk melakukan PHK karyawannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kebijakan pemerintah tersebut ternyata mengurangi sumber daya manusia di lini kerja yang berkaitan, tetapi secara bersamaan menciptakan peluang efisiensi dalam lini kerja tertentu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Adapun tindakan tersebut perseroan lakukan sebagai imbas dari kebijakan pemerintah dalam bentuk regulasi perpindahan dari siaran berbasis teknologi analog menuju siaran berbasis teknologi digital terestrial yang mengurangi kebutuhan sumber daya manusia dalam lini kerja terkait serta adanya peluang efisiensi dalam lini kerja tertentu," tulis pernyataan perusahaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi-digital/012760630/permintaan-investasi-rendah-pluang-phk-10-persen-karyawan-di-indonesia-singapura-dan-india">Permintaan Investasi Rendah, Pluang PHK 10 Persen Karyawan di Indonesia, Singapura, dan India</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">2. Perkiraan karyawan NET TV yang tersisa</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan data laporan keuangan NET TV, perusahaan di Jakarta Selatan ini memiliki sebanyak 910 karyawan per akhir Juni 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jumlah karyawan Perusahaan dan entitas anak (selanjutnya disebut Grup) adalah 910 dan 909 karyawan masing-masing pada tanggal 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022," tulis laporan itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sehingga, jika karyawan NET TV yang terkena PHK 30% dari total seluruh karyawan, maka jumlahnya mencapai 273 orang.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">***</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Berikut fakta terkait kebijakan NET TV yang akhirnya memilih untuk melakukan PHK terhadap 30 persen karyawannya.

Fakta-fakta NET TV PHK 30 Persen Karyawan, Ternyata Gara-gara Kebijakan Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/IDA-28A.jpg" alt="Menaker Ida Fauziyah saat membuka pada acara" width="100%">
<figcaption>Menaker Ida Fauziyah saat membuka pada acara</figcaption>
</figure>JawaPos.com -Menghadapi dinamika Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Era Disrupsi, Pengantar Kerja dan Petugas Antar Kerja agar terus mengoptimalkan potensi diri agar dapat berkontribusi maksimal dalam memberikan pelayanan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Untuk itu, peningkatkan keterampilan dan keahlian Pengantar Kerja dan Petugas Kerja, merupakan hal mutlak dilakukan, mengingat perubahan di era digitalisasi saat ini, harus diimbangi dengan SDM yang andal.  "Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah komitmen dan kesepakatan bersama para pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan peran Pengantar Kerja dan Petugas Antar Kerja dalam menghadapi dinamika PHK di era dsrupsi melalui pemanfaatan program JKP, " ujar Menaker Ida Fauziyah saat membuka pada acara 'Forum Dialog Peran Pengantar Kerja dan Petugas Antar Kerja dalam Pelayanan JKP' di Jakarta, Selasa (28/3/2023).  Sesuai amanat Permenaker Nomor 6 Tahun 2022, Pengantar Kerja memiliki tugas pokok mempertemukan pencari kerja dengan pemberi kerja dan menjadi garda terdepan dalam memberikan layanan penempatan tenaga kerja. Sedangkan Petugas Antar Kerja sebagai petugas pelaksana pelayanan penempatan tenaga kerja .yang memiliki kompetensi melakukan antar kerja.  "Pengantar Kerja dan Petugas Antar Kerja merupakan garda terdepan kesuksesan program JKP dalam menghadapi dinamika PHK di era disrupsi. Mudah-mudahan acara ini membangun komitmen pentingnya Pengantar Kerja dan Petugas Antar Kerja memberikan layanan kepada teman-temen pekerja yang mengalami masa sulit usai ter-PHK, " kata Ida Fauziyah  Ida Fauziyah menegaskan kegiatan forum dialog ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan, serta pemahaman bagi pemangku kepentingan terkait penguatan peran Pengantar Kerja dan Petugas Antar Kerja sebagai pelaksana pelayanan antar kerja dalam memberikan sosialisasi dan mendampingi pekerja yang terdampak PHK untuk mendapatkan pekerjaan kembali, serta memberikan sosialisasi kepada perusahaan dan peserta penerima manfaat tentang program JKP.  "Saya menaruh harapan besar kepada saudara-saudara yang hadir di sini untuk dapat bekerja sama dan berkolaborasi dalam menyukseskan pelaksanaan program JKP yang sudah dicanangkan pemerintah sejak setahun yang lalu, " kata Ida Fauziyah.  Saat ini jumlah Pengantar Kerja total sebanyak 1158 orang Pengantar Kerja. Rinciannya di Setjen, 8 orang; Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) 189 orang; Barenbang (2); Ditjen Binalavotas (32), Ditjen Binapenta &amp; PKK (127); Kabupaten (442); Kota (217); dan Provinsi (141).

Pengantar Kerja dan Petugas Antar Kerja Harus Berperan Optimal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/rudiantara.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Lagi, startup digital dikabarkan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. Startup ini adalah Ajaib Group yang dilaporkan merumahkan sebanyak 67 karyawannya. Pihak manajemen dalam keterangannya menjelaskan, keputusan ini diambil sebagai kesiapan dalam menghadapi kondisi ekonomi yang diprediksi tidak menentu di tahun mendatang.  Sebelum Ajain Group, setahun terakhir memang banyak startup digital yang nggak kuat bertahan dan berujung melakukan PHK massal. Melihat hal ini, eks Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara menyebut, PHK di startup digital yang belakangan banyak disorot namun tidak selamanya negatif.  Dalam jangka panjang, langkah ini menurutnya juga bisa menyehatkan industri startup. Dirinya yang kini aktif sebsgai Ketua Umum Indonesia Fintech Society (IFSoc) ini menerangkan, langkah PHK diambil karena perusahaan digital harus melakukan remodelling model bisnis.  Apalagi investasi di startup digital belakangan juga mulai menurun. Banyak investor yang lebih tertarik menyimpan dananya di perbankan karena suku bunga sedang tinggi.  "Mereka (para investor) sekarang tuntutannya bukan pada traction kalau dia masuk, bukan kepada berapa yang mengunduhnya, tetapi road to profitability-nya bagaimana, cash flow-nya bagaimana, ini yang terjadi sehingga dilakukan remodelling," kata Rudiantara dalam acara IndoTelko Forum bertajuk "Strategi Industri Digital Indonesia Hadapi Resesi Global" yang digelar secara daring, Rabu (30/11).  Seperti sudah disinggung di atas, Rudiantara menyebut, secara strategi jangka panjang, hal ini justru akan membuat industri startup lebih sehat. "Yang tadinya istilahnya ugal-ugalan, sekarang betul-betul harus dipelototin, mana profitability roadmap-nya, cashflow kapan, ebitda positifnya kapan, dan itu bagus untuk capital market,” lanjut pria asal Bogor, Jawa Barat ini.  Dibandingkan industri lainnya, Rudiantara mengatakan PHK di industri digital sebetulnya kecil. Hanya saja karena industri digital sedang banyak disorot, akhirnya terlihat seolah-olah industri inilah yang banyak melakukan pengurangan karyawan.  Kenapa? Dia menyebut hal ini karena industri digital "seksi", banyak yang memberitakan mengenai PHK di dunia digital. PHK di industri non digital, misalnya di industri tekstil, garmen dan sepatu, itu jauh lebih besar, 80.000 di tahun ini.  "Kalau di industri digital, tidak sampai segitu, tidak sampai 10.000 secara total. Itu pun tidak semua jelek, karena ada PHK yang sebetulnya bukan PHK, tetapi istilahnya golden handshake, dapat paket 36 kali. Ini kan bagus, karena mungkin dengan yang diperolehnya dia bisa berusaha, menjadi entrepreneur dan sebagainya,” tandas Rudiantara.

Ramai PHK Startup Digital, Eks Menkominfo: Nggak Selamanya Negatif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/Komnas-HAM.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Masyarakat dan eks pekerja tambang PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (PT AMNT), di Kabupaten Sumbawa Barat (Sumbar) yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Anti Mafia Tambang (Amanat KSB) menyambangi kantor Komnas HAM RI, Jakarta Pusat, Kamis (24/11).  Mereka menggelar aksi tebar spanduk dan poster sembari menyampaikan laporan pengaduan kepada komisioner Komnas HAM terkait beberapa tindakan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh perusahaan tambang emas PT Amman Mineral.  "Kami meminta Komnas HAM untuk segera memanggil dan memeriksa Presiden Direktur PT Amman Mineral terkait sejumlah pengaduan pelanggaran HAM atas tenaga kerja dan pengabaian hak-hak rakyat, serta untuk segera menurunkan Tim Pemantauan HAM di lokasi tambang Batu Hijau. AMANAT juga meminta repson cepat Komnas HAM atas pengaduan tersebut," kata Ketua Amanat KSB, Erry Setiawan dalam keterangan tertuliusnya.  Erry menjelaskan, pihaknya diterima oleh Ketua Sub Komisi Pemantauan HAM Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing. Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam itu, menurut Erry, Komisioner Komnas HAM sudah menerima laporan pengaduan warga dan mendukung perjuangan damai warga KSB memperjuangkan hak-hak asasinya atas ketenagakerjaan, hak hidup, hak atas informasi, hak atas lingkungan, dan pemberdayaan warga lokal di lingkar tambang PT Amman Mineral.  “Sesuai kewenangan dalam UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, Komnas HAM RI akan mengkaji dan menelaah secara serius dan komprehensif atas laporan pengaduan pelanggaran HAM yang ada, serta akan mengambil langkah-langkah untuk meminta klarifikasi pada pihak Bupati KSB dan Dirut PT Amman Mineral,” ungkapnya.  Tak sampai di situ, menurut Erry, pihak Komnas HAM juga akan terjun langsung untuk memantau fakta-fakta dugaan ketidakadilan PT Amman Mineral sebagaimana yang diadukan oleh AMANAT KSB.  “Komnas HAM menyampaikan akan menurunkan Tim Pemantuan HAM untuk mengecek fakta-fakta lapangan di KSB, utamanya di wilayah lingkar tambang PT Amman Mineral,” tandasnya.  Untuk diketahui, ada sejumlah aduan yang disampaikan Amanat KSB kepada Komnas HAM. Selain meminta dan mendesak Komnas HAM RI untuk segera memanggil dan memeriksa Presiden Direktur dan jajaran Direksi PT AMNT, mereka juga membawa bukti dan data terkait skandal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara paksa.  Kemudian jam kerja yang tak manusiawi, melakukan alert list dan black list sepihak, tidak diusutnya kecelakaan kerja yang mengakibatkan kematian dan cacat, anggaran pemberdayaan bagi masyarakat yang tidak jelas, serta kejahatan lingkungan lainnya.  Sebelum ke Komnas HAM, aduan juga telah disampaikan Amanat KSB ke Komisi VII DPR, Kementerian ESDM, hingga Sekretariat Presiden. Mereka juga sempat menggelar aksi mengemis massal di depan Gedung DPR RI Jakarta.

Terima Aduan Amanat KSB, Komnas HAM Bakal Panggil Pihak Terkait

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pemutusan hubungan kerja

Berita Terkini