<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/19/JKT_-Rupiah-Melemah-Ke-Level-Terendah-Sejak-2020_MIFTAHUL-HAYAT-15-2388121180.jpeg" alt="Karyawan menunjukan uang dolar Amerika Serikat (AS) dan Rupiah di salah satu gerai penukaran mata uang asing di Jakarta, Selasa (18/6/2024)." width="100%">
<figcaption>Karyawan menunjukan uang dolar Amerika Serikat (AS) dan Rupiah di salah satu gerai penukaran mata uang asing di Jakarta, Selasa (18/6/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Tantangan dari dinamika perekonomian di Tanah Air sepanjang 2024 tidak hanya dirasakan oleh sektor riil. Sejumlah isu di sektor jasa keuangan juga mewarnai perjalanan masyarakat tahun ini. Beberapa diantaranya yaitu konsolidasi perbankan yang semakin massif, ditandai dengan aksi merger dan akuisisi sejumlah bank, penghapusan kredit macet atau pemutihan bagi UMKM, petani, dan nelayan, hingga gulung tikarnya belasan BPR/BPRS. Berikut JawaPos.com rangkumkan, lima isu di sektor keuangan yang menarik keingintahuan public sepanjang 2024. 1. Konsolidasi Perbankan: Merger dan Akuisisi Sejumlah bank baik swasta nasional maupun asing berbondong-bondong melakukan konsolidasi lewat aksi merger maupun akuisisi. Penguatan bisnis perusahaan hingga pelepasan saham oleh shareholder menjadi pertimbangan aksi korporasi tersebut. Sepanjang 2024, sejumlah bank swasta asing pamit dari Tanah Air. Beberapa diantaranya melakukan merger, misalnya PT Bank Commonwealth (PTBC), asal Singapura yang pamit, dan kemudian disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bergabung menjadi bagian dari PT Bank OCBC NISP Tbk. Penggabungan kedua bank efektif mulai 1 September 2024. Dan kini, kedua entitas bersatu di bawah OCBC Indonesia. Sementara itu, hingga kini masih terus berjalan proses merger antara PT Bank Nationalnobu Tbk. (NOBU) milik taipan James Riady dan PT Bank MNC Internasional Tbk. (BABP) milik konglomerat Hary Tanoesoedibjo. Sebelumnya, PT Bank Bank Tabungan Pensiunan Negara Tbk. (BTPN) yang sudah resmi merger dengan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (SMBCI) pada 1 Februari 2019, dalam RUPSLB yang digelar 2 Oktober 2024 resmi berganti nama menjadi PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Adapun unit usaha syariah BTN dikabarkan tengah melakukan spin off, yang melibatkan akusisi bank syariah kecil. Beredar kabar, Bank Victoria Syariah menjadi kandidat akuisisi tersebut. 2. Kurs Rupiah Terjungkal Berkali-kali Nilai tukar Rupiah sepanjang 2024 mengalami pasang-surut yang cukup drastis. Beberapa kali mata uang Garuda itu terdepresiasi atas dolar AS, hampir menyentuh level 16.000. Tengok saja pada 22 Mei 2024, saat itu kurs Rupiah sudah di level 15.995 per dolar AS. Roller coaster nilai tukar berlanjut hingga pemilihan Presiden AS. Bahkan hanya beberapa pekan usai Donald Trump terpilih menjadi Presiden AS, Rupiah amblas di level 16.300-16.400 per dolar AS. Analis pasar menyebut, hal itu terjadi setelah Presiden terpilih AS Donald Trump mengancam akan mengenakan tarif perdagangan tambahan pada Tiongkok dan negara-negara lain. Sehingga meningkatkan kekhawatiran akan perang dagang baru. Analis pasar juga memperkirakan depresiasi berlanjut hingga akhir tahun, yang dipicu oleh keputusan The Fed yang memangkas suku bunganya sebesar 25 basis poin (bps) ke 4,35-4,50 persen sesuai dengan ekspektasi pasar, pada Kamis (19/12). Di sisi lain, imbal hasil obligasi acuan AS 10 tahun naik 6,1 basis point menjadi 4,446 persen mencapai level tertinggi dalam empat minggu. 3. Mobil dan Motor Wajib Asuransi, Dibayarkan Bareng Perpanjang STNK Topik ini juga santer dibincangkan masyarakat pada pertengahan tahun. Adalah Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) yang menyampaikan usulan agar kendaraan bermotor baik mobil maupun sepeda motor memiliki asuransi pertanggungjawaban pihak ketiga (third party liability/TPL). Adapun pembayarannya dilakukan sekaligus dengan pembayaran pajak saat memperpanjang Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut, kebijakan ini mulai diberlakukan Januari 2025. Menurut Ketua AAUI, Budi Herawan, skema pembayaran tersebut serupa dengan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang dibayarkan oleh pemilik kendaraan bermotor saat memperpanjang STNK setiap tahun atau oleh penumpang kendaraan umum setiap kali membeli tiket perjalanan. 4. Belasan BPR/BPRS Gulung Tikar Sementara perbankan besar melakukan upaya konsolidasi di tengah perkembangan industri jasa keuangan dengan kemunculan fintech maupun pindar (pinjaman daring), belasan perbankan rakyat konvensional (BPR/BPRS) gulung tikar. Hingga 24 Desember 2024, sudah 19 bank dinyatakan bangkrut dan izin usaha yang telah dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jumlah tersebut melonjak dibandingkan periode sebelumnya yang mencatatkan paling banyak 9 BPR/BPRS tutup dalam setahun. 5. Pemutihan Kredit Macet Petani, Nelayan, dan UMKM Setelah dilantik sebagai Presiden, Prabowo Subianto langsung merealisasikan satu per satu janji kampanyenya. Salah satunya yakni penghapusan atau pemutihan kredit macet milik petani, nelayan, dan UMKM. Kebijakan cukup populis ini dinilai positif oleh beberapa pihak, dan diyakini mampu membantu kegiatan para pelaku usaha kecil. Kementerian Koordinator bidang Perekonomian mencatat realisasi hapus tagih kredit macet mencapai Rp 2,4 triliun dari 6.700 UMKM. Masih ada potensi hapus tagih utang lebih dari sejuta pelaku UMKM dengan kisaran nilai Rp 15 triliun. Piutang macet itu mayoritas berada di bank-bank Himbara. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan, pemutihan hanya berlaku bagi pelaku usaha yang sebelumnya sudah masuk daftar hapus buku. Dia pun berharap RUPS di perbankan bisa lebih cepat, sehingga segera dapat diketahui kuota debitur yang akan dihapus tagih kredit macetnya. Implementasinya, akan dibagi dalam dua tahap. Yakni, pada Januari 2025 dan Maret 2025. Estimasi jumlah UMKM yang mendapatkan fasilitas penghapusan utang kurang lebih 1.097.000 pelaku usaha.

Hingga 24 Desember 2024, sudah 19 bank dinyatakan bangkrut dan izin usaha yang telah dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kaleidoskop 2024: 5 Topik Terhangat Sektor Keuangan, Pemutihan Kredit Macet hingga Belasan BPR/BPRS Gulung Tikar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/15/Sri-Multani-2317181926.jpg" alt="Sri Mulyani saat datang ke Kertanegara, kediaman presiden terpilih Parbowo Subianto. (Miftahul Hayat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Sri Mulyani saat datang ke Kertanegara, kediaman presiden terpilih Parbowo Subianto. (Miftahul Hayat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 pada hari Selasa (5/11) yang mengatur tentang penghapusan piutang macet bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa kebijakan ini diperuntukkan bagi UMKM yang bergerak di tiga sektor penting yaitu pertanian, perkebunan, dan peternakan; perikanan dan kelautan; serta UMKM lainnya seperti mode/busana, kuliner hingga industri kreatif. &ldquo;Ini merupakan kebijakan strategis untuk mendorong sektor-sektor yang berperan penting terhadap ketahanan pangan dan perekonomian nasional,&rdquo; ungkap Menkeu dikutip dari laman instagram resmi miliknya @smindrawati, pada Rabu (6/11). Menkeu menyebut, dengan berlakunya kebijakan ini, para pelaku UMKM di bidang tersebut diharapkan dapat meneruskan usaha dan memberi keyakinan bahwa negara hadir memberikan dukungan. &rdquo;Ini juga menjadi komitmen pemerintah untuk mendukung keberlanjutan UMKM dan membuka peluang bagi sektor-sektor tersebut untuk semakin berdaya dan mandiri karena sangat penting peranannya bagi bangsa dan negara,&rdquo; tukasnya. Sebelumnya, Prabowo memastikan, kehadiran aturan soal penghapusan utang macet ini telah dilakukan dengan mempertimbangkan saran dan aspirasi banyak pihak. Terutama dari kelompok-kelompok tani dan nelayan seluruh Indonesia. Dia berharap dengan hadirnya peraturan baru ini seluruh produsen di bidang pertanian, UMKM, dan nelayan bisa kembali meneruskan usaha-usaha mereka. "Dengan ini pemerintah berharap dapat membantu saudara-saudara kita para produsen yang bekerja di bidang pertanian, UMKM, dan nelayan yang merupakan produsen pangan yang sangat penting. Mereka dapat meneruskan usaha-usaha mereka dan mereka bisa lebih berdayaguna untuk bangsa dan negara," jelas Prabowo. Lebih lanjut, dia juga berharap seluruh petani, nelayan, dan pelaku UMKM di Indonesia bisa memiliki ketenangan dalam bekerja usai hadirnya aturan tentang penghapusan utang ini. Ia juga menyebut, kehadiran aturan ini menjadi bukti bahwa seluruh rakyat Indonesia menghormati dan menghargai para produsen pangan yang penting itu. "Kita tentunya berdoa bahwa seluruh petani, nelayan, dan UMKM seluruh Indonesia dapat bekerja dengan ketenangan dengan semangat dan keyakinan bahwa rakyat Indonesia menghormati dan menghargai para produsen pangan yang sangat penting bagi bangsa dan negara," pungkas Prabowo. &nbsp;

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa kebijakan ini diperuntukkan bagi UMKM yang bergerak di tiga sektor penting.

Prabowo Hapus Utang Petani-Nelayan-UMKM, Sri Mulyani Sampaikan Dukungannya Lewat IG, Begini Katanya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/25/KAPAL-NELAYAN-MUARA-BARU-DERY-RIDWANSAH-7-2497258750.jpg" alt="Suasana foto udara kapal nelayan di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta." width="100%">
<figcaption>Suasana foto udara kapal nelayan di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta.</figcaption>
</figure> <div class="adn ads" data-message-id="#msg-f:1814581042826638742" data-legacy-message-id="192eafd829d6f596"> <div class="gs"> <div class=""> <div id=":1u9" class="ii gt"> <div id=":1u8" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto">JawaPos.com - Anggota DPR RI Komisi XI Fraksi Partai Demokrat, H. Fathi, menyambut baik rencana kebijakan pemerintah untuk pemutihan utang atau kredit macet bagi petani, nelayan, dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kebijakan ini diharapkan bisa menjadi solusi bagi para pelaku usaha yang mengalami kesulitan dalam melunasi pinjaman, terutama mereka yang terkena dampak pandemi Covid-19 dan kondisi ekonomi sulit belakangan ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Langkah ini juga sejalan dengan harapan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang tengah menunggu kejelasan aturan terkait hapus tagih, mengingat selama ini bank-bank BUMN tidak berani melakukan penghapusan utang karena masih dianggap sebagai kerugian negara.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Fathi menilai kebijakan ini adalah langkah positif yang dapat menghidupkan kembali sektor usaha kecil, sekaligus membantu mereka yang sudah berupaya namun terkendala dalam melunasi kredit.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pemutihan utang bagi pelaku UMKM, petani, dan nelayan adalah kebijakan yang tepat untuk memastikan mereka bisa kembali berusaha tanpa terbebani oleh masa lalu finansial yang sulit," ujar Fathi, Sabtu (2/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Fathi menekankan pentingnya kriteria yang jelas dan perlindungan terhadap potensi moral hazard dalam pelaksanaan kebijakan ini. &ldquo;Tentu kita ingin kebijakan ini tepat sasaran dan transparan. Harus ada ketentuan yang jelas tentang siapa yang berhak mendapatkan pemutihan utang ini, agar bisa benar-benar mendorong pemulihan ekonomi dan tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," tambahnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Fathi juga menyoroti potensi kebijakan ini untuk menciptakan iklim ekonomi yang lebih sehat. Dengan memberikan kesempatan kepada mereka yang memiliki potensi namun terhambat oleh keterbatasan finansial.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kebijakan ini harus dilihat sebagai investasi untuk masa depan. Ketika mereka yang terpuruk secara ekonomi mendapat kesempatan untuk bangkit kembali, dampaknya akan signifikan terhadap ketahanan ekonomi nasional," pungkas Fathi.</div> </div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="adL">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> <div class="ajx">&nbsp;</div> </div> <div class="gA gt acV">&nbsp;</div>

"Pemutihan utang bagi pelaku UMKM, petani, dan nelayan adalah kebijakan yang tepat untuk memastikan mereka bisa kembali berusaha," katanya.

Bisa Pulihkan Ekonomi, DPR Dukung Kebijakan Pemutihan Utang untuk Petani, Nelayan, dan UMKM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/28/AMRAN-2552789180.jpg" alt="Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Jakarta (28/9). Foto : Hilmi/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Jakarta (28/9). Foto : Hilmi/Jawa Pos</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan, rencana pemutihan atau penghapusan utang/kredit macet petani akan dibahas secara bersama-sama berbagai pihak. "Itu nanti kita bahas bersama lagi," kata Mentan Andi Amran Sulaiman di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (28/10). Dia menyampaikan ketentuan penghapusan utang petani akan diatur melalui Peraturan Presiden, yang akan menjadi kabar baik bagi petani Indonesia. "Ya, doakan," ujarnya. Ia juga menyampaikan pembicaraan dengan lembaga keuangan akan dibahas lagi lebih lanjut. Sebelumnya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah akan memikirkan solusi atas utang petani, nelayan serta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di perbankan. "Insyaallah&nbsp;lah kalau memang itu sesuatu yang untuk kepentingan para petani, UMKM, pasti akan kita pikirkan," ujar Prasetyo usai mengikuti retret kabinet di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Minggu (27/10). Menurut Pras, hingga saat ini pemerintah belum secara khusus membahas terkait kredit macet petani dan nelayan di perbankan. Presiden Prabowo Subianto dikabarkan berencana menghapus utang kredit macet sedikitnya enam juta petani, nelayan, hingga UMKM di perbankan, melalui penerbitan Peraturan Presiden soal pemutihan utang. Pemutihan utang diharapkan dapat membuka kembali akses petani, nelayan dan UMKM kepada pembiayaan perbankan.

Andi Amran Sulaiman mengatakan, rencana pemutihan atau penghapusan utang/kredit macet petani akan dibahas secara bersama-sama berbagai pihak

Pemerintah Berencana Lakukan Pemutihan Utang Petani, Nelayan hingga UMKM, Mentan Amran: Ya Doakan

Pemutihan Utang

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Pemutihan Utang

Berita Terkini

Kaleidoskop 2024: 5 Topik Terhangat Sektor Keuangan, Pemutihan Kredit Macet hingga Belasan BPR/BPRS Gulung Tikar

Prabowo Hapus Utang Petani-Nelayan-UMKM, Sri Mulyani Sampaikan Dukungannya Lewat IG, Begini Katanya

Bisa Pulihkan Ekonomi, DPR Dukung Kebijakan Pemutihan Utang untuk Petani, Nelayan, dan UMKM

Pemerintah Berencana Lakukan Pemutihan Utang Petani, Nelayan hingga UMKM, Mentan Amran: Ya Doakan

Download Aplikasi JawaPos.com