<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/30/aGyP3TuK3cMwSEysdLcMlrPNYFMWEfrE9BjQfLOS-2382089701.jpg" alt="Pemusnahan barang bukti narkoba oleh Bareskrim Polri pada Rabu malam (29/10). (Polri)" width="100%">
<figcaption>Pemusnahan barang bukti narkoba oleh Bareskrim Polri pada Rabu malam (29/10). (Polri)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemusnahan barang bukti narkoba yang dipimpin secara simbolis oleh Presiden Prabowo Subianto di Lapangan Bhayangkara, Mabes Polri, Jakarta Selatan (Jaksel) pada Rabu (29/10), dilanjutkan dengan pemusnahan secara total oleh Bareskrim Polri. Dari total 214 ton barang bukti narkoba yang disita sejak Oktober tahun lalu, sebanyak 2,1 ton dimusnahkan kemarin.&nbsp; Ratusan ton barang bukti narkoba lainnya sudah dimusnahkan lebih dulu sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Yakni paling lama 7-14 hari setelah mendapat surat dari kejaksaan negeri (kejari) di lokasi pengungkapan kasus. Dalam keterangan resmi yang diterima pada Kamis (30/10), Kasubdit II Dittipid Narkoba Bareskrim Polri Kombes Audie Carmy Wibisana menyampaikan beberapa hal.&nbsp; Kombes Audie menjelaskan bahwa pihaknya tidak mungkin menyimpan lebih dari 214 ton barang bukti narkoba selama satu tahun. Dalam setiap pengungkapan kasus narkoba, sudah pasti barang bukti yang disita dimusnahkan bersamaan dengan berjalannya proses hukum. Karena itu, hanya 2,1 ton barang bukti narkoba yang dimusnahkan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo.&nbsp; &rdquo;Dalam ketentuan undang-undang, barang bukti narkotika hanya dapat disimpan paling lama 7 hingga 14 hari. Setelah itu wajib dimusnahkan. Jadi, tidak mungkin kami menyimpan 214 ton selama satu tahun,&rdquo; kata dia.&nbsp; Perwira menengah Polri dengan tiga kembang di pundak itu pun menyampaikan bahwa barang bukti narkoba lebih dari 214 ton yang didapat Polri selama setahun belakangan memang bernilai sangat besar. Bila dirupiahkan, angkanya mencapai Rp 29,3 triliun. Dia pun merinci 2,1 ton barang bukti yang pemusnahannya dipimpin langsung oleh presiden. Yakni: <ul> <li>Sabu 1,33 ton</li> <li>Ekstasi 335.019 butir</li> <li>Ganja 608.095 gram</li> <li>Tembakau gorila 18,4 kilogram</li> <li>Heroin 1,1 kilogram</li> <li>Ketamin 2.356 gram</li> <li>Etomidate 12.429 mililiter</li> <li>Happy Five 7.993 butir</li> <li>Happy Water 27.851 gram</li> <li>THC (produk turunan ganja sintetis) 5.531 gram</li> </ul> Secara tegas, Audie menyatakan, kehadiran jaksa penuntut umum dalam kegiatan tersebut menegaskan bahwa pemusnahan dilakukan secara sah dan legal secara hukum. Seluruh barang bukti telah memperoleh penetapan sita dari kejaksaan maupun pengadilan. &nbsp;

Pemusnahan narkoba oleh Presiden Prabowo di Jakarta, 2,1 ton dari total 214 ton dimusnahkan, dampak positif bagi masyarakat.

Polri Tunjukkan Pemusnahan Barang Bukti Narkoba Kepada Publik, Total Lebih dari 214 Ton Dalam Setahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/20/UzDWFIw0oqqIo8jMqNc0zCjbRnkH6NiJPCK7PMXk-3263455718.jpg" alt="Pemusnahan 11,1 juta batang rokok ilegal di Halaman Balai Kota Surabaya, Rabu (20/8). (Novia Herawati/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Pemusnahan 11,1 juta batang rokok ilegal di Halaman Balai Kota Surabaya, Rabu (20/8). (Novia Herawati/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama Bea Cukai Sidoarjo memusnahkan barang milik negara, berupa 11.192.740 atau 11,1 juta batang rokok ilegal, di Halaman Balai Kota Surabaya, Rabu (20/8). Kepala Bea Cukai Sidoarjo, Rudy Hery Kurniawan mengatakan bahwa 11,1 juta batang rokok ilegal ini adalah hasil penindakan Februari - April 2025. Jika ditaksir, nilai barangnya mencapai Rp 16.622.828.900 atau Rp 16,6 miliar. "Hanya dalam periode dua bulan, kita berhasil menindak 11,1 juta batang rokok. Dan kalau ini sempat lepas dan dikonsumsi, maka kerugian negara dari sisi cukai sebesar Rp 10,8 miliar," tutur Rudy di Surabaya, Rabu (20/8). Selama Januari - Agustus 2025, lanjut Rudy, Bea Cukai Sidoarjo bersama bersama aparat penegak hukum dan Satpol PP telah melakukan 174 penindakan, dengan jumlah temuan sebanyak 23,8 miliar batang rokok ilegal. "Nilai barang Rp 34,6 miliar, termasuk yang kita musnahkan tadi, 11 juta batang rokok ilegal. Dan potensi kerugian negara 17,4 miliar, itu yang berhasil kami tindak di periode Januari - Agustus 2025," sambungnya. Selain pemusnahan barang milik negara, Bea Cukai Sidoarjo dan Pemkot Surabaya juga berkolaborasi dengan Kejaksaan Tinggi Jatim untuk menindak tegas pelaku peredaran rokok ilegal di daerah tersebut. "Sebanyak 9 berkas dengan 9 tersangka, saat ini sudah 6 berkas P21. Ada juga denda dari salah peruntukan sebanyak Rp 3,4 miliar, dan juga penyelesaian denda melalui mekanisme ultimum remedium 2025 sebanyak Rp 12,7 miliar," terang Rudy. Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menegaskan bahwa jajarannya berkomitmen untuk menggempur peredaran rokok ilegal di Kota Pahlawan, demi menjaga tertib aturan cukai. Menurut Eri, maraknya peredaran rokok ilegal berdampak besar pada turunnya dana bagi hasil cukai yang diterima Pemkot Surabaya. Kondisi ini turut menggerus penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya. "Padahal di Surabaya, kita memiliki pabrik-pabrik rokok, seperti Sampoerna, ada Gelora Jaya, maka tidak pas ketika mereka memiliki izin dan mempekerjakan orang-orang Surabaya harus bersaing dengan rokok ilegal," ujarnya. Padahal memaksimalkan PAD Kota Surabaya sangat penting guna membiayai beragam program-program yang digagas oleh Pemkot seperti sektor pendidikan, kesehatan, sosial dan masih banyak lagi. "Maka dari itulah, kami pemerintah kota sepakat dan berkomitmen akan selalu turun ke bawah untuk sidak dan pengecekan rokok ilegal di Surabaya,&rdquo; tukas Wali Kota Surabaya dua periode itu. (*)

Pemusnahan 11,1 juta batang rokok ilegal oleh Pemkot Surabaya dan Bea Cukai Sidoarjo, dampak terhadap PAD dan komitmen pemerintah.

11 Juta Batang Rokok Ilegal Dimusnahkan di Surabaya, Nilainya Capai Rp 16,6 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Juru-Bicara-Ali-Fikri-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri" width="100%">
<figcaption>Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Upaya pengungkapan kasus korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) diam-diam mendapat perlawanan. KPK menyebut ada sejumlah pihak yang berupaya menghilangkan barang bukti. Hal itu diungkapkan Juru Bicara KPK Ali Fikri pada Sabtu (30/9). Ali menyampaikan, informasi tersebut berasal dari tim KPK yang menggeledah kantor Kementan sejak Jumat (29/9) lalu. &rdquo;Dari informasi yang kami terima, saat tim penyidik KPK melakukan penggeledahan di gedung Kementan di Jakarta Selatan, didapati adanya dokumen tertentu yang dikondisikan dan diduga akan dimusnahkan,&rdquo; beber Ali. Padahal, dokumen itu sangat penting dan dibutuhkan oleh penyidik. Sebab, dokumen tersebut bisa menjadi alat bukti terkait dengan aliran dana dalam kasus yang tengah ditangani KPK. &rdquo;Beberapa dokumen dimaksud diduga kuat adalah bukti adanya aliran uang yang diterima para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini,&rdquo; jelasnya. Namun, hingga kemarin Ali belum bersedia menyebut nama-nama para tersangka. Meski demikian, dia me-warning semua pihak agar tidak menghalang-halangi proses hukum. Sebab, sesuai ketentuan, KPK juga menindak siapa pun yang ingin menghalangi pengusutan. Warning itu berlaku bagi pihak internal Kementan maupun pihak terkait lainnya. &rdquo;Ketegasan KPK untuk menerapkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor dapat kami lakukan terhadap berbagai pihak dimaksud,&rdquo; katanya menegaskan. KPK berharap semua pihak kooperatif. Bukan hanya saksi-saksi, Ali menekankan, tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Kementan juga wajib mendukung keberlangsungan penyidikan. Termasuk di antaranya penggeledahan di Kementan yang tujuannya mengumpulkan alat bukti untuk kepentingan penanganan kasus tersebut. Sebagaimana diberitakan, KPK telah menggeledah beberapa ruangan di Kementan. Antara lain, ruang kerja Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL), gedung A kantor Kementan, serta ruang kerja sekretaris jenderal Kementan. Ali memastikan, pada saatnya KPK akan membuka nama-nama tersangka kepada publik. Dia juga memastikan penggeledahan di kantor Kementan sudah tuntas. Pihaknya berhasil mengamankan beberapa barang bukti yang terdiri atas dokumen dan bukti elektronik. &rdquo;Yang diduga memiliki kaitan erat dengan perbuatan pidana yang dilakukan para tersangka,&rdquo; terangnya. Selanjutnya, barang bukti itu dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk dianalisis. Hasil penggeledahan juga bakal dikonfirmasi kepada para pihak terkait. Nantinya, mereka dipanggil sebagai saksi oleh KPK. Termasuk Mentan SYL. &rdquo;Jadi, siapa pun yang diduga mengetahui seluruh perbuatan para tersangka ini kami pastikan dipanggil sebagai saksi,&rdquo; bebernya. Sebelum menggeledah kantor Kementan, tim KPK sudah menggeledah rumah dinas Mentan SYL. Dari lokasi tersebut, mereka mengamankan uang tunai dengan nilai mencapai puluhan miliar rupiah. Seluruhnya terbagi atas uang rupiah dan mata uang asing. KPK juga mengamankan belasan pucuk senjata api (senpi). Guna mendapat data lebih lengkap, senjata api tersebut sudah diserahkan kepada Polda Metro Jaya untuk didalami. Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombespol Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan, ada 12 pucuk senpi yang ditemukan KPK. Semua senpi itu kini berstatus titipan. &rdquo;Dititipkan ke Direktorat Intelkam Polda Metro Jaya,&rdquo; katanya kemarin. Senjata api itu terdiri atas beberapa jenis. Antara lain, Walther, S&amp;W, dan Tanfoglio. Saat ini senjata-senjata itu masih dalam proses pengecekan. &rdquo;Senjata-senjata itu kan baru kita terima,&rdquo; terang mantan Kabidhumas Polda Jawa Barat tersebut. Trunoyudo menyebutkan bahwa Direktorat Intelkam berkoordinasi dengan Baintelkam Polri untuk mendalami perizinan 12 senjata api tersebut. (idr/syn/c17/oni)

Upaya pengungkapan kasus korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) diam-diam mendapat perlawanan. KPK menyebut ada sejumlah pihak.

Ungkap Kasus Korupsi di Kementan, KPK: Ada Upaya Pemusnahan Barang Bukti

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/PEMUSNAHAN-BB.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Barang bukti perkara yang terkumpul di Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo selama enam bulan terakhir dimusnahkan kemarin (14/12). Penghancuran barang bukti tersebut dilaksanakan di halaman Kejari Sidoarjo dan dipimpin Kepala Kejari (Kajari) Akhmad Mudhor.  Menurut Mudhor, yang dimusnahkan adalah barang bukti mulai narkoba hingga uang palsu. Total 214 perkara terkait BB tersebut sudah dinyatakan inkracht mulai tingkat pertama, banding, hingga kasasi. ”Sebanyak 214 perkara itu 212 merupakan perkara pidana umum, sedangkan sisanya pidana khusus,’’ katanya.  Setidaknya ada 1,38 kilogram sabu-sabu yang dimusnahkan dengan cara dihancurkan mengunakan blender. Begitu pula pemusnahan 201 gram ganja. ”Akan tetapi, jumlah tersebut tidak bersih. Ukuran itu terhitung alat dan pipetnya yang juga kita musnahkan,’’ tuturnya.  Selain narkotika jenis sabu-sabu dan ganja, Kejari Sidoarjo juga memusnahkan 1.015.649 butir pil koplo yang jika dirupiahkan bisa mencapai ratusan juta. Di samping itu, ada 36 pil ekstasi yang ikut diblender.  Sementara itu, 23 dus rokok yang memiliki cukai palsu serta uang palsu dengan satuan 50 ribuan sebanyak 24.355.000 dibakar. ”Jangan khawatir, ini uang palsu kok,’’ ujar Mudhor bercanda sambil menunjukkan sejumlah uang palsu di genggamannya.  Dari sekian banyak barang bukti, yang mendominasi memang narkoba dan uang palsu. ”Banyak sekali memang untuk rokok dan narkotika. Ini jelas menjadi perhatian stakeholder terkait, juga kita semua, agar bisa menekan perkara semacam ini muncul kembali,” ungkapnya.  Sementara itu, dalam enam bulan terakhir perkara pidana umum naik 25 persen. Kebanyakan merupakan perkara tindak kekerasan penganiayaan ataupun pelecehan seksual. ”Ini juga miris karena pelaku ataupun korban banyak yang masih di bawah umur,’’ tuturnya.

Kejari Sidoarjo Musnahkan Barang Bukti 1 Juta Butir Pil Koplo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/Kapolri-Jenderal-Listyo-Sigit-Prabowo-Konferensi-Pers-Terkait-Irjen-Teddy-Minahasa-Dery-Ridwansah-15.jpg" alt="Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat konfrensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (14/10/2022). Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengumumkan keterlibatan Kapolda Jawa Timur Irjen Teddy Minahasa dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Teddy Minaha" width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat konfrensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (14/10/2022). Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengumumkan keterlibatan Kapolda Jawa Timur Irjen Teddy Minahasa dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Teddy Minaha</figcaption>
</figure>Hari Ini Irjen Teddy Minahasa Diperiksa Etik dan Pidana  JawaPos.com – Penangkapan Irjen Pol Teddy Minahasa membuktikan bahwa isu barang bukti (barbuk) narkotika sering disalahgunakan benar-benar terjadi di kepolisian. Padahal, sudah ada surat edaran nomor SE/1/II/Bareskrim yang membatasi jumlah barang bukti hingga waktu pemusnahan narkotika.  Surat edaran (SE) tersebut dikeluarkan pada 15 Februari 2015 saat Bareskrim dipimpin Komjen Ari Dono Sukmanto.  Surat edaran itu mengatur batasan jumlah barbuk 16 jenis narkotika dan waktu pemusnahannya.  Untuk jenis sabu-sabu, hanya diperlukan 1 gram barang bukti.  Surat edaran tersebut juga mengatur batas waktu pemusnahan barbuk narkotika. Yakni, seminggu setelah kasus terungkap. Komjen Ari Dono Sukmanto saat itu memang sangat berfokus untuk mencegah barbuk narkotika disalahgunakan.  Sebenarnya SE tersebut bukan hal baru saat itu. Sebab, SE itu merujuk dan mempertegas kembali aturan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada pasal 91 disebutkan, setelah menerima pemberitahuan penyitaan barang bukti narkotika, kepala kejaksaan negeri setempat wajib menetapkan status barang sitaan untuk pembuktian perkara dan dimusnahkan. Masih dalam pasal yang sama, penyidik wajib memusnahkan barang bukti narkotika dalam tujuh hari setelah ditetapkan pemusnahan dari kepala kejaksaan negeri setempat.  Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mengatakan, barbuk narkotika itu memang seharusnya diambil sedikit saja untuk dibawa ke pengadilan. ”Selebihnya dimusnahkan di tingkat penyidikan,” tegasnya.  Dengan batas waktu seminggu, dapat diartikan agar barbuk narkotika itu tidak disalahgunakan, baik oleh penyidik maupun siapa saja yang memiliki akses. ”Kasus Teddy ini bukti nyata bahwa penegak hukum menyalahgunakan barbuk,” paparnya.  Secara administratif, lanjut dia, pengawasan itu seharusnya dilakukan atasan. Namun, secara yuridis, setiap orang bisa melaporkan oknum-oknum tersebut ke Divpropam atau Mabes Polri. ”Administratif dan yuridis,” ujarnya. Namun, cukup membingungkan apabila yang menyalahgunakan barbuk itu adalah seorang Kapolda.  Menurut dia, prosesnya mungkin dilakukan setelah pemeriksaan di tingkat bawah selesai. ”Walau sebenarnya pasal 91 itu sifatnya pencegahan,” paparnya.  Pada bagian lain, pakar psikologi forensik Reza Indragiri menuturkan, penangkapan Irjen Teddy Minahasa dapat diasumsikan adanya berbagai klik, subgrup, atau bahkan submabes. Yang akan bagus apabila berkompetisi secara konstruktif. ”Masyarakat yang menerima faedahnya,” paparnya.  Namun, kalau justru membangun rivalitas dengan cara destruktif atau toksik, tentu dampaknya sangat berbahaya. Seolah-olah mereka sedang melakukan kebaikan dengan penegakan hukum terhadap oknum. ”Tapi, yang sebenarnya terjadi adalah praktik predatory, memangsa sesamanya,” jelasnya. Jika hal itu dibiarkan, soliditas institusi akan rusak. ”Yang merasakan kerugiannya tentu masyarakat,” paparnya kemarin.  Dia menuturkan, secara psikologis, ada dua kemungkinan motivasi Teddy menjual barbuk narkotika. Pertama, mendapatkan harta. Alasan itu cukup tipikal karena merupakan subkultur penyimpangan di kepolisian. ”Corruption by greed,” ujarnya.  Motivasi kedua, bisa jadi merupakan strategic model. Aparat penegak hukum bekerja tidak murni untuk hukum. Tapi untuk kepentingan karier personel itu sendiri. ”Memahlawankan diri sendiri untuk membangun karier,” jelasnya. Kondisi itu sama dengan masturbasi untuk mendapatkan promosi. Sebab, aparat menciptakan kasus dan diungkap sendiri. ”Dikemas dengan bombastis, diliput media agar masuk radar pimpinan. Lalu, mendapat promosi karena dianggap berprestasi,” tuturnya. Apabila yang dijebak adalah seorang bandit, hal itu tidak akan masalah. ”Tapi, kalau sasaran rekayasa kasus itu orang baik-baik, ini namanya jahanam,” tegasnya.  Dari Senayan, anggota Komisi III DPR Aboebakar Alhabsy mengatakan, kasus Teddy menjadi pukulan telak kedua bagi Polri setelah kasus Irjen Ferdy Sambo. Sekjen PKS itu menyatakan, kasus tersebut kembali menjadi prahara untuk kepercayaan publik terhadap Polri. Publik, kata Habib Aboe, pasti akan semakin ragu terhadap institusi Polri.  Dia menegaskan, presiden harus mengambil langkah serius untuk membersihkan institusi Polri dari personel yang secara sengaja melanggar Tribrata dan Catur Prasetya. ”Sikap tegas presiden diperlukan untuk mewujudkan amanat Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum,” ungkapnya.  Secara strategis, kata Habib Aboe, presiden perlu memformulasikan ulang reformasi Polri. Perlu ada pengawalan secara langsung dalam upaya menumbuhkan kepercayaan publik dan dunia internasional atas due process of law di Indonesia.  Secara teknis, lanjut dia, tak ada salahnya presiden memerintahkan tes urine secara menyeluruh untuk semua personel kepolisian di Indonesia tanpa terkecuali. ”Ini adalah upaya untuk menunjukkan keseriusan presiden dalam memberantas narkoba di dalam tubuh Polri,” tandas bendahara Fraksi PKS DPR itu.  Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia Lina Miftahul Jannah mengatakan, upaya sederhana yang bisa dilakukan kepolisian untuk meningkatkan indeks kepercayaan publik adalah membangun image.  ”Orang jadi percaya kembali jika image-nya baik,” katanya. Untuk membangun image yang baik itu, kepolisian harus memberikan hasil kinerja yang baik di mata masyarakat.  Lina menyatakan, semua lembaga memiliki peraturan atau SOP dalam bekerja. Selama peraturan dan SOP itu dijalankan dengan baik, dengan sendirinya kepercayaan masyarakat ikut terkatrol. Jangan sebaliknya, kepolisian justru melanggar aturan atau SOP-nya sendiri.  Lina juga menyoroti SDM kepolisian yang selama ini cukup terlena. Sampai Presiden Jokowi menyoroti kemewahan personel kepolisian. Mulai mobil, motor gede, baju, sampai sepatu mewah. Lina menjelaskan, sebagai aparatur negara, aparat kepolisian harus bisa menampilkan gaya hidup sederhana. ”Masyarakat sekarang sudah tahu gaji polisi itu berapa,” katanya. Jadi, ketika ada oknum polisi yang tampil dengan gaya hidup mewah, masyarakat bertanya-tanya, dapat dari mana uangnya untuk bisa hidup mewah.  Pemeriksaan Irjen Teddy  Sementara itu, Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan mengatakan bahwa Irjen Teddy akan menjalani pemeriksaan hari ini. Jadwal tersebut molor dari sebelumnya. Semula, Teddy akan diperiksa pada Sabtu (15/10) lalu. Namun, dia menolak didampingi pengacara pilihan Polda Metro Jaya. Teddy meminta didampingi tim pengacara yang ditunjuk keluarganya. ’’Pemeriksaan kami lakukan Senin (hari ini, Red) sesuai permintaan beliau,’’ ucapnya kemarin (16/10).  Menurut Zulpan, terdapat dua pelanggaran dalam kasus narkoba tersebut. Pertama, terkait dengan disiplin kode etik dan profesi. Pelanggaran itu ditangani oleh Divisi Propam Mabes Polri. Kedua, pelanggaran pidana kasus narkotika yang ditangani Polda Metro Jaya. ’’Hingga saat ini, Irjen TM masih ditempatkan di patsus di Mabes Polri oleh Divisi Propam Mabes Polri,’’ ungkap Zulpan.  Diketahui, Teddy telah resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus peredaran narkoba berdasar hasil gelar perkara Jumat (14/10) lalu. Teddy diduga menjadi pengendali penjualan narkoba seberat 5 kilogram. Keterlibatan Teddy terendus setelah tim dari Polrestro Jakarta Pusat dan Polda Metro Jaya menangkap sejumlah petugas polisi. Atas perbuatannya, Teddy terancam Pasal 114 Ayat 3 Sub Pasal 112 Ayat 2 Jo Pasal 132 Ayat 1 Jo Pasal 55 UU Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman maksimal hukuman mati dan minimal 20 tahun penjara.  Sebelumnya, Kapolri Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa dirinya sudah berkali-kali meminta seluruh jajaran Polri tidak bermain-main dengan narkoba. ’’Siapa pun yang terlibat, tidak peduli pangkat dan jabatannya apa, pasti kita tindak tegas. Itu bagian komitmen kami untuk melakukan bersih-bersih di institusi Polri,’’ tegasnya.

Sabu-Sabu Hanya Perlu 1 Gram untuk Bukti di Persidangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/IMG_20210210_153059.jpg" alt="Giat pemusnahan barang bukti narkoba Polresta Banjarmasin. Gunawan Wibisono/Antara" width="100%">
<figcaption>Giat pemusnahan barang bukti narkoba Polresta Banjarmasin. Gunawan Wibisono/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Satuan Reserse Narkoba Polresta Banjarmasin melakukan pemusnahan terhadap narkoba seberat 94,4 kilogram. Barang bukti itu merupakan hasil tangkapan Desember 2020 hingga Januari 2021.  ”Ada beberapa narkoba yang kami musnahkan dalam kegiatan ini. Pemusnahan barang bukti ini dihadiri oleh para tersangka pemilik barang,” ucap Kapolresta Banjarmasin Kombespol Rachmat Hendrawan seperti dilansir dari Antara di Banjarmasin, Rabu (10/2).  Pemusnahan barang haram itu dilakukan jajaran Polresta Banjarmasin dengan cara dibakar mengguna alat pembakar limbah medis atau mesin incinerator milik Rumah Sakit Ashari Saleh agar semuanya musnah dan tidak meninggalkan sisa.  ”Kami sudah bekerja sama dengan pihak rumah sakit untuk melakukan pemusnahan narkoba. Kegiatan ini sudah sering kami lakukan,” kata Kapolresta Banjarmasin Rachmat Hendrawan didampingi Kasatresnarkoba Kompol Wahyu Hidayat.  Kapolresta mengatakan, ada 14 orang tersangka yang dihadirkan dalam kegiatan itu. Bukan itu saja, ada beberapa pejabat dari instansi lain yang diundang. Di antaranya Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin, Kepala Staf Kodim 1007/Banjarmasin, Kepala Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Kepala BNN Kota Banjarmasin, dan anggota Lembaga Bantuan Hukum.  Pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkoba seberat 94,4 kilogram itu dilakukan pada Rabu (10/2) di halaman belakang Rumah Sakit Ashari Saleh Banjarmasin.  ”Seberat 94,4 kilogram narkoba yang kami musnahkan ini berhasil menyelamatkan sebanyak 1,3 juta jiwa dari penyalahgunaan narkoba,” ujar Rachmat Hendrawan.  Kapolresta Banjarmasin juga mengucapkan terima kasih atas kinerja Satuan Reserse Narkoba Polresta Banjarmasin yang dipimpin Kompol Wahyu Hidayat karena berhasil mengungkap peredaran narkoba jaringan internasional dengan barang bukti sebanyak 84 paket dengan berat 83,9 kilogram serta enam paket yang berisikan 29.996 butir pil ekstasi.  ”Kami ingatkan kepada masyarakat Kota Banjarmasin agar tidak sekali kali menggunakan narkoba apalagi sampai jadi pengedar. Apabila kedapatan akan ditindak tegas,” ucap Rachmat Hendrawan.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=NKJZS00fqKQ

Polresta Banjarmasin Musnahkan Narkoba Seberat 94,4 Kilogram

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/kejari-batam-musnahkan-barang-bukti-hasil-sitaan-selama-2-tahun_m_.jpg" alt="Kosmetik ilegal yang turut dihancurkan dengan buldoser oleh Kejari Kota Batam, Kamis (7/2)." width="100%">
<figcaption>Kosmetik ilegal yang turut dihancurkan dengan buldoser oleh Kejari Kota Batam, Kamis (7/2).</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Batam memusnahkan sejumlah barang bukti hasil sitaan dari beberapa perkara yang mereka tangani, Kamis (7/2). Dalam pemusnahan tersebut, ada sembilan jenis barang bukti yang disita selama kurun waktu dua tahun terakhir.&nbsp; Kajari Batam Dedi Tri Haryadi menjelaskan, dari sembilan jenis barang bukti tersebut terdiri dari berbagai barang. Mulai narkoba, kosmetik, handphone, hingga minuman beralkohol. (selengkapnya lihat grafis di bawah). Pemusnahan ini merupakan proses yang telah diamanatkan oleh Undang-undang. Barang yang telah diproses dan berketetapan hukum, harus menjalani proses pemusnahan. "Sesuai dengan prosedurnya, barang-barang ini sudah berketetapan hukum atau inkracht. Sehingga kami musnahkan," jelas Dedi. Dalam prosesinya, pemusnahan barang bukti jenis narkoba dan obat-obatan terlarang dilakukan dengan cara dibakar dengan mesin&nbsp;incinerator&nbsp;milik Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kepukauan Riau. Sedangkan barang-barang lain, seperti minuman beralkohol dan kosmetik, dimusnahkan dengan cara dibakar dan digilas dengan buldoser. Sementara itu, Wali Kota Batam Amsakar Achmad mengatakan, pemusnahan barang bukti ini merupakan buah dari tegahan yang dinilai sesuai harapan. Sebagai pintu masuk utama berbagai barang termasuk barang-barang ilegal, Batam harus menjadi perhatian bersama bagi semua pemangku kepentingan. Termasuk bagi kejaksaan yang menjadi akhir proses penegakan hukum itu sendiri. "Batam jadi salah satu pintu masuk berbagai barang ilegal, menjadi kewajiban kolektif semua agar bahaya narkoba dan kejahatan ilegal lain tidak berdampak pada generasi selanjutnya. Semoga bisa&nbsp;menekan kejahatan dan pelanggaran di Kota Batam," kata Amsakar. Berikut barang yang dimusnahkan Kejari Kota Batam: - Sabu-sabu dan heroin: 4.313,26 gram - Ekstasi, dextro: 7.387, 5 butir pil - Daun ganja kering: 857,28 gram - Obat tanpa izin edar: 32.971 pcs - Kosmetik ilegal: 90.409 pcs - Handphone ilegal: 4.642 unit - Mesin permainan: 7 unit - Minuman berlakohol: 97 botol

Kejari Batam Musnahkan Barang Bukti Hasil Sitaan Selama 2 Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/narkoba-hasil-tangkapan-polres-asahan-selama-2018-direbus_m_.jpg" alt="Kapolres Asahan AKBP Faisal Napitupulu saat memusnahkan barang bukti sabu-sabu." width="100%">
<figcaption>Kapolres Asahan AKBP Faisal Napitupulu saat memusnahkan barang bukti sabu-sabu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Asap putih membumbung tinggi di pelataran Mapolres Asahan, Rabu (30/1). Itu terjadi karena, Kapolres Asahan AKBP Faisal Napitupulu beserta jajaran dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Asahan memusnahkan barang bukti narkoba hasil pengungkapan selama tahun 2018. Total barang bukti yang dimusnahkan sebanyak 16.9 Kg sabu-sabu, 25 batang ganja kering dengan berat 20.8 Kg dan pil ekstasi. Sabu-sabu dimusnahkan dengan cara direbus. Sedangkan ganja, dibakar di dalam tong. AKBP Faisal mengungkapkan, selama Januari 2019 pihaknya berhasil meringkus 23 tersangka. Total barang bukti yang disita adalah 149.35 gram sabu-sabu, daun ganja seberat 0.38 gram dan pil ekstasi seberat 0.27 gram. Faisal menegaskan, pihaknya akan terus melakukan pemberantasan peredaran gelap narkotika di Kabupaten Asahan. "Saya minta dukungan dari masyarakat, agar sama-sama memberantas narkotika di lingkungan tempat tinggal. Apabila ada mengetahui peredaran narkotika, jangan ragu untuk memberitahukan kepada pihak Kepolisian. Identitas pelapor akan dirahasiakan," kata Faisal Rabu (30/1). Mantan Kasubdit Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumatera Utara (Sumut) ini juga menjelaskan, Polres Asahan tidak segan untuk mengambil tindakan tegas dalam memberantas narkoba. "Saya juga akan menindak tegas anggota yang terlibat peredaran narkotika. Bila melawan saat akan ditangkap, tembak di depan masyarakat. Personel Polres Asahan harus bersih dari narkotika apabila ingin memberantas narkoba di Kabupaten Asahan," tandasnya. Pemusnahan narkotika ini, turut dihadiri oleh pihak Pemerintah Kabupaten Asahan; Dandim 0208/Asahan; petugas Labfor Cabang Medan; perwakilan Pengadilan Negeri Asahan; perwakilan Kejari Asahan, perwakilan Ketua DPRD Asahan; sejumlah tokoh agama dan tokoh pemuda Kabupaten Asahan.

Narkoba Hasil Tangkapan Polres Asahan Selama 2018 Direbus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/polrestabes-medan-bakar-200-kg-ganja-dan-rebus-5-kg-sabu-sabu_m_.jpg" alt="Polrestabes Medan memusnahkan barang bukti ganja dan sabu sabu hasil pengungkapan kasus selama tiga bulan terakhir." width="100%">
<figcaption>Polrestabes Medan memusnahkan barang bukti ganja dan sabu sabu hasil pengungkapan kasus selama tiga bulan terakhir.</figcaption>
</figure>JawaPos.com-&nbsp;Asap putih membumbung tinggi di Mapolrestabes Medan, Rabu (12/12).&nbsp; Asalnya&nbsp;dari rebusan sabu-sabu dan bakaran ganja. Barang bukti narkoba yang dimusnahkan hari ini adalah hasil pengungkapan selama tiga bulan terakhir. Ada sembilan tersangka yang diringkus. Petugas menggunakan masker sebelum merebus sabu-sabu. Karena jika tidak, kepala bisa pusing karena menghirup asap. Total barang bukti yang dimusnahkan masing-masing adalah ganja seberat 200 kg, dan sabu-sabu seberat 5 kg. "Seluruh tersangka kami ringkus di wilayah hukum Polrestabes Medan dan sekitarnya," kata Kasat Reserse Narkoba Polrestabes Medan AKBP Raphael Shandy Cahya Priambodo. Dari sembilan tersangka, satu diantaranya adalah perempuan berinisial NUR. Selebihnya laki laki, masong masing berinisial FS, RD, LC, RS, SU, AF dan MUP. Serta satu tersangka lagi yang tidak dibeberkan idenfitasnya. Dengan barang bukti yang cukup banyak, membuktikan Kota Medan masih berstatus rawan peredaran narkoba. Sat Reserse Narkoba Polrestabes Medan terus melakukan penindakan. "Kami juga menggandeng para tokoh agama dan elemen masyarakat untuk memberikan penyuluhan bahaya narkoba kepada masyarakat," tandasnya.

Polrestabes Medan Bakar 200 kg Ganja dan Rebus 5 kg Sabu-sabu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bea-cukai-musnahkan-barang-ilegal-hasil-penindakan-senilai-rp-652-juta_m_.jpg" alt="Pemusnahanbarang ilegal hasil penindakan yang dilakukan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara, Selasa (30/10) di Medan." width="100%">
<figcaption>Pemusnahanbarang ilegal hasil penindakan yang dilakukan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara, Selasa (30/10) di Medan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara (Kanwil DJBC Sumut) memusnahkan barang bukti hasil sitaan senilai Rp 652 Juta, Selasa (30/10). Barang bukti tersebut, merupakan hasil penindakan yang dilakukan dalam beberapa waktu belakangan. Barang sitaan itu diantaranya, 31 ballpres dan 187 karung pakaian bekas; 74 karton dan 100 pasang sepatu serta alas kaki bekas; kemudian 443.798 batang rokok. Selanjutnya 96 botol minuman mengandung etil alkohol, 4 unit kapal, 2.188 bungkus makanan ringan, 116 bungkus obat- obatan, 553 bungkus kosmetik , 17 pcs sparepart, 52 pcs barang elektronik. Kepala Kantor Bea dan Cukai Wilayah Sumut, Oza Olivia mengatakan bahwa, barang - barang itu sudah menyebabkan kerugian negara Rp 114 juta dari cukai, bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Menurut Oza, Sumut sangat rawan dengan penyelundupan terutama di pesisir Pantai Timur "Propinsi Sumatera Utara salah satu wilayah rawan penyeludupan," ujarnya. Ie mengungkapkan, pihaknya sudah melakukan kerjasama dengan polisi dan TNI. Tapi, tetap saja para penyelundup punya cara untuk memasukkan barang ilegal. "Kita berkomitmen untuk melakukan penertiban terhadap importasi ilegal dan beredaran BKC ilegal di wilayah Sumut. Kami juga akan mengantisipasi jalur-jalur yang rawan di pesisir Pantai Timur," tandasnya.

Bea Cukai Musnahkan Barang Ilegal Hasil Penindakan Senilai Rp 652 Juta

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pemusnahan barang bukti

Berita Terkini