<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/07/KALSEL-07-755347685.jpg" alt="Gubernur Kalteng Agustiar Sabran memantau pelaksanaan penghitungan suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Barito Utara, Selasa (6/8/2025).(Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Kalteng Agustiar Sabran memantau pelaksanaan penghitungan suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Barito Utara, Selasa (6/8/2025).(Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Agustiar Sabran, memantau langsung pelaksanaan penghitungan suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Barito Utara, Selasa (6/8/2025). Tempat Pemungutan Suara pertama yang dipantau Gubernur Agustiar Sabran adalah TPS 901 di Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, yang berlokasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muara Teweh. Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS tersebut sebanyak 259 orang. Total suara yang masuk sebanyak 117 suara. Proses penghitungan berlangsung sejak pukul 13.33 hingga 14.00 WIB. Berdasarkan hasil penghitungan suara, Pasangan Calon (Paslon) 01 Sahaluddin-Felix Sonandie memperoleh 29 suara. Paslon 02 Jimmy Carter-Inriaty Karawahebi memperoleh 87 suara, serta terdapat 1 suara tidak sah. Selanjutnya, Gubernur Agustiar Sabran melanjutkan pemantauan ke TPS 06 di Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, yang berlokasi di kawasan pertokoan. Jumlah DPT tercatat sebanyak 577 orang. Hasil penghitungan menunjukkan Paslon 01 memperoleh 153 suara, Paslon 02 memperoleh 108 suara, dan terdapat 4 suara tidak sah. Total suara yang masuk mencapai 265 suara. Penghitungan dilakukan sejak pukul 14.00 hingga 15.00 WIB. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Agustiar Sabran menyampaikan keprihatinannya atas tingkat partisipasi pemilih yang masih tergolong rendah di kedua TPS yang dipantau. &ldquo;Saya menyayangkan tingkat partisipasi pemilih yang tidak mencapai lima puluh persen. Hal ini tentu menjadi catatan penting bagi kita semua dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hak suara dalam proses demokrasi,&rdquo; ujar Gubernur Agustiar Sabran. Meski begitu, Gubernur Agustiar Sabran mengapresiasi jalannya proses penghitungan suara yang dinilai berlangsung aman, tertib, dan lancar. &ldquo;Saya bersyukur proses penghitungan suara berjalan dengan cepat dan kondusif. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggara di lapangan telah melaksanakan tugas secara optimal. Saya berharap hasil penghitungan dapat segera disampaikan kepada KPU untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku,&rdquo; tegas Gubernur Agustiar Sabran. Gubernur Agustiar Sabran juga mengimbau kepada seluruh jajaran penyelenggara, khususnya Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), untuk tetap menjaga integritas, netralitas, dan profesionalisme dalam menjalankan setiap tahapan. &ldquo;Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Barito Utara diharapkan tidak sekadar menjadi koreksi atas pemilu sebelumnya, tetapi juga menunjukkan komitmen bersama dalam menjaga demokrasi yang jujur, adil, dan transparan,&rdquo; ujar Gubernur Agustiar Sabran. &ldquo;Proses ini menjadi momentum untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap pemilu melalui pelaksanaan yang tertib, akuntabel, dan menjamin hak pilih setiap warga,&rdquo; tututpnya.

Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang diharapkan menjadi koreksi dan komitmen bersama dalam menjaga demokrasi yang jujur.

Pantau PSU Barito Putera, Gubernur Agustiar Sabran Tekankan Pentingnya Partisipasi Warga Dalam Hal Demokrasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/05/JKT_Sidang-Perdana-Sengketa-Pilkada_Salman-Toyibi-09JPG-4288492374-2386019304.jpg" alt="Gedung Mahkamah Konstitusi. (Dokumentasi Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Gedung Mahkamah Konstitusi. (Dokumentasi Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan KPU Kabupaten Mahakam Ulu untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2024. Namun, MK memerintahkan pemungutan suara ulang itu tanpa diikuti oleh pasangan calon nomor urut 3, Owena Mayang Shari dan Stanislaus Liah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan demikian, MK mendiskualifikasi pasangan Cabup-Cawabup Owena Mayang Shari dan Stanislaus Liah pada Pilbup Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2024.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Memerintahkan Termohon (KPU Kabupaten Mahakam Ulu) untuk melaksanakan pemungutan suara ulang," kata Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan di Gedung MK, Jakarta, Senin (24/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">MK memerintahkan KPU Kabupaten Mahakam Ulu menggunakan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang digunakan dalam pemungutan suara pada 27 November 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, PSU di Kabupaten Mahakam Ulu hanya dapat diikuti oleh pasangan calon Yohanes Avun-Y. Juan Jenau, Novita Bulan-Artya Fathra Marthin. MK memerintahkan partai politik atau gabungan partai politik mengganti pasangan Owena Mayang Shari dan Stanislaus Liah dari Pilbup Mahakam Ulu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pasangan calon baru yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung pasangan calon nomor urut 3,&rdquo; tegas Suhartoyo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Dalam pertimbangannya, Wakil Ketua MK Saldi Isra berpendapat bahwa telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam Pilbup Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2024. MK menyebut, adanya kontrak politik yang menjanjikan sejumlah uang di seluruh kecamatan di Kabupaten Mahakam Ulu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pasalnya, Mahkamah menemukan bukti berupa dokumen kontrak politik yang ditandatangani oleh ketua RT dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 selaku Pihak Terkait. Bahkan, Mahkamah juga menemukan fakta bahwa terdapat 28 ketua RT dari 18 desa di 5 kecamatan di Kabupaten Mahkamah Ulu yang telah menandatangani kontrak politik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Pihak Terkait tidak menyangkal dan menyatakan memang ada kontrak politik antara pihaknya dengan ketua-ketua RT yang dibuat atas dasar kesepakatan antara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan ketua RT atau warga Kabupaten Mahakam Ulu dengan syarat bukan anggota TNI/Polri, PNS, atau Pejabat lain yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan,&rdquo; ucap Saldi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saldi melanjutkan, janji politik dalam bentuk apapun, baik berbentuk program, bantuan, dana, atau barang sekalipun, sepanjang dituangkan dalam rumusan visi, misi dan program aksi bukanlah pelanggaran. Namun demikian, kontrak politik sebagaimana yang dibuat oleh Pihak Terkait bersama para ketua RT bukanlah janji politik biasa, melainkan perekrutan tim pemenangan secara sistematis yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk mensosialisasikan program dan janjinya kepada pemilih.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terlebih, disebutkan dengan jelas dalam klausul kontrak bahwa Pihak Pertama adalah warga Kabupaten Mahakam Ulu yang tidak dilarang untuk berpihak pada calon tertentu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kontrak politik demikian jelas merupakan kontrak untuk keberpihakan karena justru mengarahkan warga untuk berpihak dengan menggunakan struktur pengelola lingkungan masyarakat, in casu ketua-ketua RT,&rdquo; pungkas Saldi.</div> </div>

“Memerintahkan Termohon (KPU Kabupaten Mahakam Ulu) untuk melaksanakan pemungutan suara ulang," kata Ketua MK Suhartoyo.

MK Nyatakan TSM Pilkada Mahakam Ulu, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/16/JKT-MK-MAHKAMAH-KEKUASAAN-FED-5JPG-4274262025.jpg" alt="Pengajar hukum pemilu Universitas Indonesia dan anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini (tengah)." width="100%">
<figcaption>Pengajar hukum pemilu Universitas Indonesia dan anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini (tengah).</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Pakar Kepemiluan Universitas Indonesia, Titi Anggraini menilai, pemilih tetap bisa menyalurkan hak suaranya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) meski tidak&nbsp;menunjukan e-KTP. Dengan catatan, pemilih tersebut masuk dalam&nbsp;Daftar Pemilih Tetap (DPT), lalu datang ke TPS membawa Formulir Model C Pemberitahuan-KWK. Hal itu disampaikan Titi saat menjadi&nbsp;Saksi Ahli dalam sengketa hasil Pilkada Barito Utara 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, pada Jumat (14/2). "Saya berpandangan, setelah merujuk semua regulasi yang ada dan alur bagaimana Form Model C Pemberitahuan-KWK tiba di tangan pemilih, maka pemilih tersebut memang berhak untuk memberikan suaranya," kata Titi. Dia berpandangan, apabila pemilih adalah penduduk setempat yang dikenali oleh&nbsp;petugas KPPS, saksi, dan pengawas TPS akan memperkuat legalitasnya sebagai pemilih hak suara. Sebab,&nbsp;kebenaran faktual pemilih tersebut sudah terpenuhi. "Maka proses itu telah terpenuhi aspek kebenaran faktual, yakni berdasarkan fakta yang dapat diverifikasi dan dipertanggungjawabkan bahwa yang bersangkutan memang punya hak pilih dan memberikan suaranya satu kali,"&nbsp;imbuhnya. Titi menjelaskan bahwa alur proses Formulir Model C Pemberitahuan-KWK sangat panjang hingga tiba di tangan pemilih. Pertama, pemilih harus terdaftar di DPT, lalu untuk terdaftar di DPT harus memiliki KTP elektronik. Data tersebut juga dilakukan pencocokan dan penelitian (Coklit) oleh Pantarlih dengan datang satu per satu ke rumah untuk mempersamakan DPT dan KTP elektronik. Oleh karena itu&nbsp;tidak semua pelanggaran prosedur di TPS harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU). "KPPS yang membolehkan pemilih membawa Form Model C Pemberitahuan-KWK menggunakan hak pilihnya memang pelanggaran administratif, tetapi tidak semua pelanggaran administratif itu harus dilakukan PSU,"&nbsp;jelasnya. Terkait rekomendasikan PSU, menurut Titi, apabila hal itu terjadi secara kasuistis dan spesifik harus dilakukan dengan hati-hati, cermat dan dasar hukum yang kuat. "Hal itu berkaitan dengan upaya agar tidak terjadi distorsi suara pemilih atau perubahan intensi akibat kondisi yang berbeda antara hari pemungutan suara serentak dengan waktu saat PSU karena hasil akhir sudah tergambarkan. Selain itu, juga untuk mencegah meluasnya kecurangan akibat PSU, seperti politik uang, intimidasi, dan korupsi," pungkasnya.

Titi Anggraini berpandangan tidak semua pelanggaran prosedur di TPS harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Tidak Semua Pelanggaran Administratif Pilkada Harus PSU, Titi Anggraini Sebut Pemilih Boleh Mencoblos Hanya Dengan Formulir C

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/16/Irman-dan-Kuasa-Hhukum-860403872.jpeg" alt="Kuasa Hukum Irman Gusman bersama Anggota DPR dari Fraksi PAN Guspardi Gaus. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kuasa Hukum Irman Gusman bersama Anggota DPR dari Fraksi PAN Guspardi Gaus. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum Sumatera Barat telah menetapkan hasil rekapitulasi pemungutan suara ulang (PSU) anggota DPD RI Dapil Sumbar, pada Sabtu (20/7). Hasilnya, mantan terpidana kasus korupsi Irman Gusman berhasil meraih kursi DPD RI bersama tiga calon lainnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anggota DPD RI, yang juga mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menyampaikan ucapan selamat atas terpilihnya Irman Gusman sebagai anggota DPD mewakili Sumatera Barat (Sumbar). Ia meminta semua pihak harus menghormati pilihan masyarakat Sumbar.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita harus adil, masa sampai mati orang dianggap salah terus. Kalau sudah menjalani proses hukum itu maknanya sudah selesai," kata Jimly kepada wartawan, Senin (22/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jimly menjelaskan, Irman sudah memenuhi syarat sebagai calon anggota DPD sebagaimana putusan MK. "Kan masyarakat Sumatera Barat harus dihormati. Masa setelah dia dipilih masyarakat Sumbar, datang orang sok suci mempersoalkannya lagi. Itukan sama saja dengan tidak menghormati masyarakat Sumbar yang teleh memilih Irman," papar Jimly.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena itu, lanjut Jimly, seharusnya keterpilihan Irman Gusman sebagai anggota DPD tidak persoalkan lagi. "Ini kok kayak dendam pribadi. Jangan begitu. Kan dia sudah menanggung derita, keluarganya juga," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">PSU sendiri dilakukan pada 13 Juli 2024 lalu di 17.569 TPS yang ada di 19 kabupaten kota atau di seluruh Sumatera Barat. PSU dilakukan atas perintah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 yang memerintahkan KPU untuk melaksanakan PSU Pemilihan DPD RI Sumatera Barat (Sumbar) dengan mengikutsertakan pemohon atas nama Irman Gusman.</div> </div> </div>

"Kita harus adil, masa sampai mati orang dianggap salah terus. Kalau sudah menjalani proses hukum itu maknanya sudah selesai," kata Jimly.

Irman Gusman Terpilih PSU DPD Sumbar, Jimly Minta Hormati Pilihan Rakyat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/25/PSU-SURABAYA-BAWASLU-2991943801.jpg" alt="Dokumentasi PSU di Kecamatan Tandes, Surabaya. (Antaranews)" width="100%">
<figcaption>Dokumentasi PSU di Kecamatan Tandes, Surabaya. (Antaranews)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Surabaya tidak menemukan bukti adanya pelanggaran dalam proses persiapan dan pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) di 10 tempat pemungutan suara (TPS) pada Sabtu. Dikutip dari ANTARA JATIM, Minggu (25/2), menurut Ketua Bawaslu Kota Surabaya, Novli Bernado Thyssen, tidak ada dugaan pelanggaran yang ditemukan dari hari-hari sebelum pemungutan suara ulang hingga saat pelaksanaan PSU. "Kami tidak temukan adanya dugaan pelanggaran pada hari menjelang pemungutan suara ulang, sampai dengan hari pelaksanaan PSU," kata Ketua Bawaslu Kota Surabaya Novli Bernado Thyssen kepada ANTARA melalui sambungan telepon. Hal ini disebabkan oleh pengawasan ketat yang dilakukan oleh seluruh panitia pengawas terhadap segala aspek persiapan PSU. Pengawasan difokuskan pada setiap TPS PSU, terutama di wilayah kecamatan yang memiliki lebih dari satu lokasi pemungutan suara, seperti di Kecamatan Tandes yang memiliki tiga TPS PSU di tiga kelurahan. Petugas pengawas dari luar wilayah tersebut dikerahkan untuk membantu dalam proses pengawasan di tempat-tempat tersebut. Misalnya, pengawas kelurahan dari wilayah lain dipindahkan untuk menjalankan tugas pengawasan di sana. "Di sana ada sekitar enam kelurahan, jadi pengawas kelurahan yang sebenarnya tidak di wilayah kerjanya situ, kami fungsikan untuk untuk melakukan fungsi pengawasannya," ujarnya. Ada tiga isu utama yang menjadi fokus pengawasan Bawaslu untuk memastikan kelancaran PSU, yaitu distribusi logistik, politik uang, dan intimidasi. Novli menyatakan bahwa distribusi logistik telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan waktu yang ditentukan, sehingga tidak ada kekurangan atau kelebihan waktu dalam proses tersebut. "Jadi kami mencermati dengan seksama kertas suara yang disediakan, jangan sampai terulang lagi penempatan surat suara yang salah" ucap dia. Pengawasan terhadap politik uang dilakukan dengan menyisir wilayah yang terdapat TPS PSU, karena ada potensi penyalahgunaan dalam pelaksanaan PSU oleh pihak-pihak tertentu. "Suara di PSU sangat berharga bagi calon legislatif, baik itu tingkat RI, provinsi, maupun kota, kalau mereka masih merasa kurang perolehan suaranya bisa saja wilayah yang area PSU disasar," kata dia. Untuk mencegah intimidasi, Bawaslu bekerja sama dengan tokoh masyarakat di setiap wilayah yang memiliki TPS PSU, agar tidak ada upaya intimidasi terhadap pemilih oleh kelompok tertentu. "Kami gandeng tokoh-tokoh itu agar jangan sampai ada intimidasi kepada pemilih oleh kelompok tertentu," kata dia.

Ketua Bawaslu Kota Surabaya, Novli Bernado Thyssen, tidak ada dugaan pelanggaran yang ditemukan dari hari sebelum pemungutan suara ulang.

Bawaslu Surabaya Pastikan Tidak Ada Pelanggaran Selama PSU di Sejumlah TPS Setempat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/21/2024022120010007-2489174152.jpg" alt="Pemungutan Suara Ulang Pilpres 2024 di Trenggalek, petugas hitung suara di TPS 017./Antara" width="100%">
<figcaption>Pemungutan Suara Ulang Pilpres 2024 di Trenggalek, petugas hitung suara di TPS 017./Antara</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash;&nbsp;Pemungutan suara ulang (PSU) Pilpres 2024 di TPS 017 Kelurahan Sumbergedong, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, berlangsung pada Rabu (21/2/2024).&nbsp; Dilansir dari Antara News, Rabu (21/2), hasil dari PSU tersebut, pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berhasil mempertahankan kemenangan mereka di TPS tersebut. Pasangan nomor urut 2 ini mendapatkan 148 suara dari 186 pemilih yang hadir. Jumlah ini menurun dibandingkan dengan pemungutan suara sebelumnya pada 14 Februari, yang saat itu mereka meraih 172 suara. Penurunan suara juga dialami oleh dua pasangan calon lainnya, yaitu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. (GAMA).&nbsp; Pasangan AMIN hanya mendapatkan 16 suara, turun dari 30 suara sebelumnya. Sedangkan pasangan GAMA mendapatkan 21 suara, turun dari 42 suara sebelumnya. Menurut Ketua KPPS 017 Kelurahan Sumbergedong Budi Santoso, penurunan suara ini disebabkan oleh berkurangnya partisipasi pemilih di PSU.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/014204061/4-tps-di-kecamatan-lowokwaru-berpotensi-lakukan-psu-kpu-kota-malang-beberkan-penyebab-dan-alasannya">4 TPS di Kecamatan Lowokwaru Berpotensi Lakukan PSU, KPU Kota Malang Beberkan Penyebab dan Alasannya</a> Dari 286 orang yang terdaftar sebagai DPT, hanya 186 orang yang menggunakan hak suara mereka, atau sekitar 65 persen.&nbsp; Padahal, pada pemungutan suara sebelumnya, kehadiran pemilih mencapai 249 orang, atau sekitar 87 persen. &ldquo;Untuk hasil coblosan berubah dari pemungutan suara pada tanggal 14 Februari. Partisipasi pemilih turun, otomatis hasil coblosan juga turun,&rdquo; kata Budi Santoso. Budi Santoso juga menjelaskan bahwa hasil rekapitulasi suara PSU ini akan digunakan untuk rekap perhitungan suara di tingkat PPS.&nbsp; &ldquo;Rekap suara sebelumnya jenis surat suara yang sama. Dengan demikian, tidak digunakan lagi,&rdquo; ujarnya. TPS 017 Kelurahan Sumbergedong merupakan salah satu dari tiga TPS di Trenggalek yang menggelar PSU. Dua TPS lainnya adalah TPS 012 Kelurahan Kelutan dan TPS 06 Desa Sukosari.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/014197856/kpu-surabaya-ajukan-10-tps-di-surabaya-lakukan-psu-satu-diantaranya-dipastikan-batal-oleh-bawaslu">KPU Surabaya Ajukan 10 TPS di Surabaya Lakukan PSU, Satu Diantaranya Dipastikan Batal oleh Bawaslu</a> Namun, berbeda dengan TPS 017 yang menggelar PSU untuk surat suara pilpres, dua TPS lainnya menggelar PSU untuk surat suara pemilu anggota legislatif. TPS 012 Kelurahan Kelutan menggelar PSU untuk surat suara DPRD kabupaten, DPRD provinsi Jatim, dan DPR RI. Sedangkan TPS 06 Desa Sukosari menggelar PSU hanya untuk surat suara DPRD kabupaten. Peserta Pemilu 2024 terdiri atas 18 partai politik nasional dan enam partai politik lokal. Sementara itu, peserta Pilpres 2024 terdiri atas tiga pasangan calon, yaitu AMIN, Prabowo-Gibran, dan GAMA. ***

Hasil dari PSU di Trenggalek, Jawa Timur, pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka diketahui tetap unggul.

Pasangan Prabowo-Gibran Kembali Unggul di Pemungutan Suara Ulang di Trenggalek

<div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/20/rekap-pleno-di-kecamatan-Genteng-1990621680.jpg" alt="Rapat Pleno Rekapitulasi Suara di Kec. Genteng, Surabaya. (Radar Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Rapat Pleno Rekapitulasi Suara di Kec. Genteng, Surabaya. (Radar Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya telah mencatat adanya 10 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang menghadapi masalah. Keseluruhan TPS tersebut akan mengalami Pemungutan Suara Ulang (PSU). Ketua KPU Kota Surabaya, Nur Syamsi, telah mengajukan 10 TPS tersebut kepada KPU pusat. Dia meminta petunjuk untuk melaksanakan PSU, yaitu tepat dalam 10 hari pasca pemungutan suara pada Rabu (14/2) yang lalu. "Rencananya, PSU akan dilaksanakan pada Sabtu mendatang. Ada 10 lokasi TPS yang akan melakukan PSU," ungkap Nur Syamsi pada Senin (19/2). Dia menyatakan bahwa perencanaan tersebut telah disusun dengan terstruktur dan matang. Pembahasan mengenai hal tersebut telah dilakukan sejak Kamis (15/2) melalui rapat pleno. Laporan mengenai PSU tersebut telah disampaikan dari KPU Jatim dan mencapai pusat. "Mudah-mudahan, pada tanggal 24 Februari, di hari terakhir dalam batas waktu 10 hari setelah pelaksanaan pemungutan suara, PSU akan dilakukan. Namun, ini masih dalam proses pengajuan kepada pimpinan kami," jelasnya. Syamsi menyebut bahwa saat ini mereka masih menunggu keputusan dari KPU pusat. Mereka sedang mempersiapkan diri untuk melaksanakan PSU sesuai dengan perencanaan atau mungkin lebih awal dari jadwal yang diajukan. "Kami harus menunggu hasil laporan tersebut. Perencanaan sudah pasti ada. Namun, pelaporan harus kami lakukan terlebih dahulu. Karena pengadaan logistik untuk PSU tidak berada di bawah kendali kami," tegasnya. Dia berharap agar keputusan dapat segera diambil. PSU tersebut direncanakan pada hari terakhir sesuai dengan regulasi pusat yang diikuti oleh pihaknya. Apabila rencana tersebut disetujui, maka persiapan untuk PSU akan dilakukan sejak dini agar berjalan lancar. "Kami berharap agar semuanya dapat terlaksana dengan baik," ujarnya. Meskipun 10 TPS masih harus menjalani PSU, KPU memastikan bahwa proses rekapitulasi berjenjang tetap berlangsung. Beberapa data sudah masuk ke tingkat kecamatan sejak hari Sabtu lalu. Syamsi menyebutkan bahwa proses tersebut terus berjalan. "Sudah ada beberapa yang memulai di tingkat kecamatan pada hari Sabtu, dan yang lainnya paling banyak dimulai pada hari Minggu," katanya. Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Surabaya, mengungkapkan bahwa terdapat TPS yang tidak masuk dalam daftar atau batal gelar PSU, yaitu TPS 54 di Tandes. Setelah dilakukan penelusuran, tidak ada gangguan selama proses pemungutan suara, meskipun ada surat suara dari Dapil II yang terselip. "Karena saat ada surat suara dari Dapil II, langsung disingkirkan. Pemilu tetap berlanjut dengan surat suara dari Dapil V saja, sehingga TPS 54 tetap sah," ungkapnya. Ketua Bawaslu Kota Surabaya, Novli Bernado Thyssen, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima laporan mengenai dugaan pelanggaran di 15 TPS di Kecamatan Mulyorejo. Ada 15 kotak suara yang dibuka selama proses distribusi. Saat ini, pihaknya masih dalam tahap penyelidikan terkait laporan tersebut. "Laporan dugaan pelanggaran tersebut berasal dari Kalijudan dengan 13 kotak, Mulyorejo dengan satu kotak, dan Kejawen Putih Tambak dengan satu kotak. Kami belum memutuskan statusnya, perlu dilakukan penyelidikan lebih lanjut," katanya. </div> </div> </div> </div>

Meskipun 10 TPS masih harus menjalani PSU, KPU memastikan bahwa proses rekapitulasi berjenjang tetap berlangsung.

KPU Surabaya Ajukan 10 TPS di Surabaya Lakukan PSU, Satu Diantaranya Dipastikan Batal oleh Bawaslu