<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/cerita-linmas-yang-tenggak-tinta-sidik-jari-saat-hari-pencoblosan_m_223899.jpeg" alt="MINUM TINTA. Mustafa, anggota Linmas di TPS 01, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat yang tak sengaja meminum tinta sidik jari pemilihan." width="100%">
<figcaption>MINUM TINTA. Mustafa, anggota Linmas di TPS 01, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat yang tak sengaja meminum tinta sidik jari pemilihan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mata Mustafa berat sekali. Maka, diraihlah gelas plastik itu. Glek. Cuma seteguk. Tapi, kantuk petugas linmas di TPS 1 Kelurahan Sungai Jawi Luar, Pontianak, Kalimantan Barat, itu langsung pergi. Bagaimana tidak pergi kalau yang diteguknya adalah tinta sidik jari. "Gelas kopi itu letaknya di samping gelas berisi tinta. Saya salah ngambil dan karena ngantuk, terminumlah," kenangnya kepada Rakyat Kalbar (Jawa Pos Group) tentang kejadian pada <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pemilihan/28/06/2018/skenario-khusus-kemendagri-jika-kotak-kosong-kalahkan-calon-tunggal" target="_blank">coblosan</a> pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalbar pada Rabu (27/6). Kontan pria 61 tahun itu muntah-muntah. Meludah terus. Mungkin sampai ratusan kali. "Selama berludah, air liur saya warna ungu," paparnya. Saat itu, Mustafa mengakui, badannya langsung gemetaran. Dia kemudian diberi asupan gizi dari makanan oleh petugas TPS lain agar segera pulih. "Sekarang saya <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pemilihan/20/06/2018/ada-oknum-jenderal-kerahkan-suara-untuk-salah-satu-paslon-di-pilkada" target="_blank">batuk-batuk</a>. Mau berobat, untuk sementara belum ada uang," ucapnya.&nbsp;

Cerita Linmas yang Tenggak Tinta Sidik Jari Saat Hari Pencoblosan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/mereka-yang-merayakan-pernikahan-bersamaan-dengan-pilkada-serentak_m_223898.jpeg" alt="Sepasang pengantin baru di Desa Luwungbata, RT 03 RW 01, Kecamatan Tanjung memberikan hak suaranya di TPS 02, Rabu (27/6)." width="100%">
<figcaption>Sepasang pengantin baru di Desa Luwungbata, RT 03 RW 01, Kecamatan Tanjung memberikan hak suaranya di TPS 02, Rabu (27/6).</figcaption>
</figure>Di Brebes, Rohimatul Rodiyah dan Rudi Alimi langsung mencoblos begitu selesai ijab kabul. Di Tegal, Budi Santoso dan Eka Wulandari mampir ke TPS setelah diarak ke pelaminan. DEDI SULASTRO, Brebes- MEIWAN DANI, Tegal --- GAUN pengantin masih melekat di tubuh Rohimatul Rodiyah. Tentu dengan segala pernak-pernik dan riasan. Maklum, belum lama berselang, dia melangsungkan pernikahan dengan Rudi Alimi. Tapi, di tengah segala keribetan pesta pernikahan, Diyah (sapaan akrab Rohimatul Rodiyah) tetap menyempatkan datang ke tempat pemungutan suara (TPS). Yang tak jauh dari kediaman keluarganya di Desa Luwungbata, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah "Ya, nggak nyangka aja kalau hari pernikahan saya bertepatan dengan pemilihan gubernur," ungkapnya seraya menunjukkan jarinya yang berwarna ungu (tinta pilkada) tanda telah mencoblos di TPS 02. Rabu lalu itu (27/6), seperti diketahui, memang dihelat <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pemilihan/28/06/2018/skenario-khusus-kemendagri-jika-kotak-kosong-kalahkan-calon-tunggal" target="_blank">pemilihan kepala daerah</a> (pilkada) di berbagai penjuru Indonesia. Tanggal tersebut tentu sudah ditetapkan jauh-jauh hari. Tapi, bisa jadi keluarga besar Diyah dan Rudi tak tahu atau lupa mengenai hal itu. Jadi, ketika memilih hari pernikahan, kebetulan bersamaan dengan hajatan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota tersebut. Seperti dilaporkan Radar Tegal (Jawa Pos Group), Diyah mencoblos untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur (pilgub) Jawa Tengah. Rudi yang masih memakai beskap ikut mengantar sang istri ke TPS. Bersama sanak saudara lain yang tentu juga masih berpakaian rapi selayaknya mereka yang menghadiri hajatan pernikahan. Mereka tiba pukul 12.35 atau 25 menit sebelum pemungutan suara ditutup. Di TPS tersebut Diyah adalah satu di antara ratusan pemilih terdaftar. Tentu saja kehadiran pengantin baru itu menarik perhatian semua orang di sekitar TPS. Sudah pasti pula banyak yang merekam dengan kamera telepon seluler masing-masing. Diyah mengaku senang-senang saja diperlakukan bak selebriti. Setidaknya, kata dia, pernikahannya akan dikenang banyak orang. Lalu, siapa yang dia coblos? "Biar saya dan Tuhan saja yang tahu, hehehe," kata perempuan 23 tahun tersebut. Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungu&shy;tan Suara (KPPS) TPS 02 Rosi'in tentu saja mengapresiasi kedatangan Diyah. "Pasangan suami istri yang baru menikah mau repot-repot datang untuk menggunakan hak pilih," katanya. Di sisi lain, ada ratusan lainnya yang memiliki kelonggaran malah tak menggunakan hak pilih. Dari 623 pemilik hak suara, yang hadir di TPS 02 hanya 250 orang. Diyah-Rudi bukan satu-satunya <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pemilihan/27/06/2018/tak-terdaftar-di-dpt-djarot-pilih-makan-lontong-medan" target="_blank">pengantin baru</a> yang menyempatkan hadir di TPS. Pasangan Budi Santoso dan Eka Wulandari juga mampir ke TPS 06 Kelurahan Kalinyamat Wetan, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, setelah diarak menuju pelaminan. Keduanya memang sama-sama warga Kalinyamat Wetan. Ijab kabul sudah mereka lakukan sehari sebelumnya (26/6). Jadi, Rabu lalu itu tinggal resepsinya. Di TPS itu Budi terdaftar di nomor urut 66, sedangkan Eka 131. Mereka menggunakan hak suara dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota (pilwali) Tegal sekaligus pilgub Jawa Tengah. Mungkin karena tergolong langka, Budi dan Eka pun mendapat pengawalan istimewa. Betapa tidak, mereka datang ke TPS dengan didampingi lurah, camat, Kapolsek, dan Danramil. "Mereka mengawal dari rumah pengantin sampai lokasi TPS karena berdekatan," kata Ketua TPS 06 Kelurahan Kalinyamat Wetan Rosikin. Seperti juga Diyah dan Rudi di Brebes, kedatangan pengantin baru di Tegal itu pun langsung menarik perhatian. Warga yang berada di sana berebut untuk memotret. Seperti Diyah dan Rudi pula, mereka tak lama di TPS. Begitu selesai menuntaskan hak pilih, mereka langsung balik ke rumah. Untuk melanjutkan resepsi, menerima tamu, dan nanti menyiapkan diri untuk "coblosan" yang lain, hehehe.&nbsp;

Mereka yang Merayakan Pernikahan Bersamaan dengan Pilkada Serentak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dua-kotak-kosong-kalah-telak-di-sumut_m_223874.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Paslon pilkada melawan kotak kosong digelar di dua daerah di Sumatera Utara. Yakni, pilkada Deli Serdang dan Padang Lawas Utara. Di kedua daerah tersebut, pasangan tunggal bisa mengalahkan kotak kosong. Sebelumnya, kotak kosong menang telak di Kota Makassar. Calon tunggal pasangan Munafri Arifuddin - Rachmatika Dewi (Appi-Cicu) harus merasakan kekalahan. Di Kabupaten Deli Serdang, pilkada diikuti pasangan Ashari Tambunan - M Ali Yusuf Siregar. Dari data hitung cepat versi KPU, pasangan Ashari-Ali Yusuf menang melawan kotak kosong. Ashari-Ali Yusuf unggul jauh dengan kotak kosong, namun suara yang masuk baru 46.05 persen atau 1.556 dari 3.379 TPS. Dari data yang telah masuk itu, Ashari Tambunan-M Ali Yusuf Siregar telah mendulang 278.633 atau 82,15 persen dari 288.035 suara sah. Kotak kosong tercatat hanya 60.544 suara atau 17,85 persen. Sementara suara tidak sah yang tercatat 37.103 atau 9 persen. Di Pilkada Paluta, Andar Amin Harahap-Hariro Harahap hampir dipastikan menang. Hingga Jumat (29/6), dengan posisi data masuk mencapai 97.73 atau 604 dari 618 TPS, pasangan ini memperoleh 85.586 suara atau 80.70 persen dari 106.100 suara sah. Sementara kotak kosong hanya 20.462 kali dicoblos atau 19.30 persen. Data di laman KPU itu terus mengalami perubahan. JawaPos.com mengambil data terupdate hingga pukul 16.00 WIB.

Dua Kotak Kosong Kalah Telak di Sumut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/2404-surat-suara-hilang-di-cirebon-ternyata-ikut-terbakar_m_223793.jpeg" alt="KPU Kabupaten Cirebon, Polres Cirebon, dan Pemkab Cirebon mengumumkan 2.404 surat suara yang dinyatakan hilang saat pencoblosan, ternyata ikut terbakar berbarengan dengan pemusnahan surat suara rusak, Jumat (29/6)." width="100%">
<figcaption>KPU Kabupaten Cirebon, Polres Cirebon, dan Pemkab Cirebon mengumumkan 2.404 surat suara yang dinyatakan hilang saat pencoblosan, ternyata ikut terbakar berbarengan dengan pemusnahan surat suara rusak, Jumat (29/6).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hilangnya 2.404 surat suara untuk Pemilihan Bupati Cirebon pada Rabu (27/6) lalu, mulai menemukan titik terang. Tim gabungan dari KPU, Panwaslu, dan Polres Cirebon menyimpulkan, surat suara tersebut tidak hilang dicuri atau adanya sabotase pemilihan seperti dugaan sebelummya. Surat suara untuk enam TPS di Desa Danamulya, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, itu ternyata ikut terbakar saat pemusnahan ribuan surat suara rusak yang tidak terpakai. Ketua KPU Kabupaten Cirebon, Asep Saefuddin Jazuli mengatakan, 2.404 surat suara yang terbakar tidak hilang dicuri atau dugaan sebagainya. Namun, surat tersebut ikut terbakar saat proses pemusnahan surat suara rusak. "Saat pendistribusian surat suara ke sejumlah TPS, terjadi kesalahan administrasi logistik hingga akhirnya ribuan surat untuk enam TPS ikut termusnahkan bersama surat yang tak terpakai pada Selasa (26/6) lalu," ujarnya, Jumat (29/6). KPU pun mengakui, jika terjadi kesalahan prosedur dalam proses pemusnahan surat tak terpakai hingga mengakibatkan ribuan surat yang semestinya didistribukan akhirnya ikut terbakar. Meski demikian, KPU Kabupaten Cirebon menegaskan tidak terjadi masalah dalam pemilihan karena petugas telah mendistribusikan 80 persen surat cadangan untuk kebutuhan enam TPS di Desa Danamulya. "Ini murni ada kesalahan administrasi pengiriman surat suara, yang akhirnya 2.404 surat suara ikut terbakar," katanya. Sementara Kapolres Cirebon, AKBP Suhermanto mengatakan, berdasarkan investigasi yang dilakukan tim gabungan petugas akhirnya terendus bahwa terjadi kesalahan administrasi dan prosedur dalam pengiriman atau distribusi surat tersebut. Kepolisian pun menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab terbakarnya surat kepada KPU untuk melakukan pemeriksaan secara internal. Saat ini, kepolisian belum mengambil tindakan terkait terbakarnya dokumen negara tersebut. "Berdasarkan hasil pemeriksaan, surat suara yang dinyatakan hilang ternyata ikut terbakar saat pemusnahan surat suara yang rusak dan tak terpakai," tegasnya. Sebelumnya, kabar hilangnya ribuan surat suara untuk enam TPS di Desa Danamulya, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon sempat membuat heboh karena terjadi beberapa jam sebelum pencoblosan pada Rabu (27/6). Bahkan, akibat tidak ditemukannya surat untuk enam TPS tersebut, KPU Kabupaten Cirebon terpaksa mengeluarkan 80 persen surat cadangan untuk melanjutkan proses pencoblosan dari surat suara cadangan TPS lain di Kecamatan Plumbon.

2.404 Surat Suara Hilang di Cirebon Ternyata Ikut Terbakar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kalah-di-hitung-cepat-dodi-klaim-menang-di-11-daerah_m_223677.jpeg" alt="Pasangan Dodi-Giri saat memberikan keterangan pers" width="100%">
<figcaption>Pasangan Dodi-Giri saat memberikan keterangan pers</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pasangan Herman Deru - Mawardi Yahya (HD-MY) berhasil memuncaki perhitungan suara cepat atau quick count dari dua lembaga survei yakni LSI dan Charta Politika. Sedangkan perhitungan cepat KPU Sumsel masih terus dilakukan. Hasil hitung cepat Charta Politika Herman Deru-Mawardi Yahya memperoleh 35,15 persen, Aswari Rivai - Muhammad Irwansyah 12,74 persen, Ishak Mekki - Yudha Pratomo 20,73 persen, dan Dodi Reza Alex Noerdin - Giri Ramanda Kiemas 31,33 persen. Sementara hasil hitung cepat LSI mengungkapkan Herman Deru - Mawardi Yahya 35,33 persen, Aswari Rivai - Muhammad Irwansyah 11,67 persen, Ishak Mekki - Yudha Pratomo 21,03 persen, dan Dodi Reza Alex Noerdin - Giri Ramanda Kiemas 31,94 persen. Dari perhitungan sementara KPU Sumsel yang dilansir dari situs resmi yakni Infopemilu.KPU.go.id, jumlah suara yang masuk 75,14 persen atau sekitar 12701 TPS dari total 16903 TPS. Paslon Herman Deru-Mawardi Yahya juga berhasil mematahkan dinasti politik Alex dengan perolehan suara sebanyak 36,26 persen, Aswari Rivai - Muhammad Irwansyah 10,66 persen, Ishak Mekki - Yudha Pratomo 20,89 persen, dan Dodi Reza Alex - Giri Ramanda Kiemas 32,19 persen. Menanggapi hasil tersebut, Calon Gubernur Dodi Reza Alex Noerdin mengatakan memang berdasarkan hasil perhitungan cepat beberapa lembaga survei menayangkan bahwa paslon nomor empat kalah tipis dari pasangan Herman Deru - Mawardi Yahya (HD-MY). Namun, ada juga lembaga survei yang memenangkan paslon nomor empat. Karena memang setiap lembaga survei itu memiliki sampel dan metodelogi yang berbeda sehingga hasilnya pun berbeda. "Jadi kami berkomitmen untuk tetap berpegang pada keputusan KPU dalam mengeluarkan hasil resmi," kata Dodi saat memberikan keterangan pers, Kamis (28/6). Saat ini, tim di lapangan telah melaporkan jika hasil yang didapatkan berbeda dengan yang dikeluarkan quick count. Dari 75 persen data C1 yang masuk ke pihaknya bahwa paslon Dodi-Giri berhasil unggul di 11 kabupaten/Kota dari total 17 Kabupaten/kota se-Sumsel. "Kami belum bisa menjabarkan lebih detail. Kita lihat saja nanti," terangnya. Ia mengimbau agar para paslon untuk tidak saling mengklaim kemenangan. Karena berkaca di Pilkada sebelumnya, lembaga survei juga tidak lepas dari kesalahan karena memiliki margin error. Selain itu, ia juga berharap pemimpin yang terpilih nantinya bisa dipertanggungjawabkan dan berdasarkan undang-undang (UU). Karena itu, ia akan memastikan proses ini berjalan sesuai dengan aturan dan UU. Baik dari pencalonan hingga tata cara pencoblosan. "Jika sesuai dengan aturan dan UU tentunya akan menghasilkan pemimpin yang baik, dan bersih untuk Sumsel," ujarnya. Dia juga meminta agar masyarakat tidak terprovokasi dan jangan sampai ada hal-hal yang merusak keamanan di Sumsel. Karena itu, masyarakat harus mengawal bersama hasil perhitungan suara ini. "Jadi kita tunggu jangan sampai saling menyalahkan, dan kita tetap jaga suara ini jangan sampai terjadi kecurangan," tutupnya.

Kalah di Hitung Cepat, Dodi Klaim Menang di 11 Daerah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tingkat-partisipasi-pemilih-di-pilkada-riau-masih-rendah_m_223648.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tingkat partisipasi pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Riau 2018 masih rendah. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Riau menyimpulkan, pemilih tahun ini tidak jauh berbeda dengan Pilkada Riau pada 2013 lalu. Ketua KPU Riau, Nurhamin menyampaikan, penyebabnya beragam. Mulai dari faktor cuaca, pengaruh libur panjang hingga piala dunia. Meski begitu, secara garis besar proses pemilihan dapat dikatakan sukses. Itu terlihat dari minimnya laporan gangguan proses pesta demokrasi lima tahunan tersebut. "Kami sudah melakukan pengecekan bersama di beberapa Kabupaten. Memang saya akui partisipasi pemilih rendah. Akan tetapi, kami merasa kualitas pemilih justru meningkat," ungkap Nurhamin, Kamis (28/6). Nurhamin belum dapat menyampaikan berapa persentase pemilih. Namun kualitas dari pemilih dipastikan meningkat. "Tadi hasil pembicaraan saya bersama Bawaslu bisa jadi akibat penekanan politik uang. Selama ini banyak masyarakat yang memilih karena uang. Sekarang ditekan," katanya. Usai pencoblosan pada Rabu (27/6) kemarin, KPU akan melakukan rekapitulasi suara secara berjenjang selama empat hari kedepan. Pertama di tingkat kecamatan kemudian di tingkat kabupaten/kota. "Diperkirakan tingkat provinsi di rekap pada tanggal 2-4 Juni 2018," tambahnya. Terpisah, Komisioner KPU lainnya, Ilham Muhammad Yasir menjelaskan, penghitungan suara hanya dilakukan di TPS dalam bentuk menghitung surat suara yang sah dan tidak sah. Sedangkan rekapitulasi akan dilakukan di tingkat kecamatan dalam bentuk perekapan data dari seluruh TPS di suatu desa atau kelurahan. Meski memiliki batas waktu maksimal perekapan 3x24 jam, pihaknya akan mengupayakan proses tersebut dapat berlangsung selama 1x24 jam."Seteleh penghitungan hari ini, petugas PPS, PPK secara berjenjang akan langsung mengambil 1 salinan C1-KWK berhologram. Atau sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di setiap TPS," terangnya.

Tingkat Partisipasi Pemilih di Pilkada Riau Masih Rendah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sutiaji-ini-bukan-kemenangan-kami-tapi-warga-kota-malang_m_223576.jpeg" alt="Pasangan SAE (dua baju putih depan) memenangkan Pilwali Kota Malang 2018 dari penghitungan sementara." width="100%">
<figcaption>Pasangan SAE (dua baju putih depan) memenangkan Pilwali Kota Malang 2018 dari penghitungan sementara.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pasangan calon (paslon) Wali Kota dan Wakil Walikota Malang, Sutiaji-Sofyan Edi Jarwoko unggul sementara dalam perhitungan. Calon petahana itu berhasil mengalahkan paslon nomor satu Ya'qud Ananda Gudban-Achmad Wanedi dan paslon nomor dua, Moch Anton-Syamsul Mahmud. Berdasarkan data sementara dari portal publikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pada hari Kamis (28/6) siang, pasangan Sutiaji unggul dengan perolehan 43,69 persen atau 85.068 suara. Sementara posisi kedua diduduki pasangan calon nomor urut dua, Moch Anton-Syamsul Mahmud dengan perolehan suara 36,87 persen atau 71.791 suara. Sedangkan paslon nomor urut satu, Ya'qud Ananda Gudban-Achmad Wanedi hanya memperoleh suara 19,44 persen atau 37.850 suara. Dengan perolehan tersebut, artinya Sutiaji berhasil mengalahkan Anton yang juga incumbent. Anton sebelumnya menjabat sebagai Wali Kota Malang periode 2013-2018. Saat itu Anton berpasangan dengan Syamsul. Melihat hal itu, pasangan Sutiaji-Sofyan Edi pun mengklaim kemenangan ini. "Upaya kami menghasilkan sesuatu yang signifikan. Mudah-mudahan bukan kemenangan kami, tapi kemenangan warga Kota Malang," ujar Sutiaji. Pada pemilihan ini, pihak Sutiaji pun menggunakan tiga cara penghitungan. Antara lain penghitungan dengan cara semacam real count, perhitungan data manual, serta data semacam real count berupa SMS dari para saksi. Sementara itu, cawawali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko menambahkan, dari ketiga penghitungan tersebut memang mengarah pada kemenangan pasangan yang juga disebut SAE tersebut. Namun, pihaknya tidak lantas puas dengan kemenangan tersebut. "Tentu tunggu hitungan resmi dari KPU, pada awal bulan Juli nanti," kata dia. Rupanya, hasil perolehan tersebut juga nampak pada quick count yang dilakukan oleh tim pemenangan Moch Anton-Syamsul Mahmud (ASIK). Perolehan suara yang diterima SAE menggungguli Anton. Menanggapi hal tersebut, Ketua Tim Pemenangan ASIK, Arief Wahyudi mengatakan, pihaknya menerima apapun hasil dari penghitungan suara tersebut. Namun, untuk saat ini mereka masih optimis dengan proses penghitungan suara yang masih berjalan. "Tim masih optimis sampai keputusan KPU resmi," kata dia. Jika memang keputusan akhir pihaknya harus menerima kekalahan, Arief menyampaikan jika hal itu tidak menjadi masalah. "Kami sudah maksimal. Apapun yang terjadi akan diterima," pungkasnya.

Sutiaji: Ini Bukan Kemenangan Kami, tapi Warga Kota Malang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jadi-tahanan-korupsi-cabup-jombang-tak-bisa-coblos-diri-sendiri_m_223564.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tidak semua tahanan korupsi di Cabang Rutan Negara Kelas I Surabaya di Kejati Jatim mencoblos di dalam rutan kemarin (27/6). Ada empat tahanan yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT). Mereka yang mencoblos melakukannya di TPS 20 Kelurahan Gayungan, Kecamatan Ketintang, Surabaya. Hanya, petugas yang mendatangi ke-16 tahanan ke rutan. "Yang empat sudah kami daftarkan, tetapi ditolak karena menurut KPU tidak terdaftar di DPT. KPU yang tahu alasannya," ujar Kepala Rutan Dedy Iriawan Kristianto. Keempatnya adalah Filipus Susilo Darsono, I Wayan Yoga Junaidi, Bambang Soemitro, dan Muhamad Yahya. Wayan dan Yahya merupakan petinggi PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS) yang terlibat korupsi proyek tangki pendam di Muara Jambi. Filipus merupakan tersangka korupsi di bank. Sedangkan Bambang adalah tersangka kasus korupsi pajak fiktif. Mereka tidak bisa menggunakan hak pilih dalam pilgub Jatim kali ini. "Kalau nyoblos di sini tidak bisa karena tidak terdaftar sebagai DPT," ujar anggota KPPS TPS 20 Basarodin. Sementara itu, dari 16 tahanan yang terdaftar dalam DPT, semuanya menggunakan hak pilih. Mereka mencoblos kertas suara dari balik dua bilik yang dibawakan anggota KPPS ke dalam rutan. Mereka mencoblos dua-dua secara bergiliran setelah dipanggil petugas. Sembari mengenakan baju tahanan jingga, sebagian tampak malu-malu. Beberapa menggunakan masker dan berusaha menutupi wajah. Salah satunya <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/04/04/2018/kpk-perpanjang-penahanan-bupati-jombang-non-aktif" target="_blank">Bupati nonaktif Jombang</a> Nyono Suharli Wihandoko. Berbeda dengan lainnya, dia mengenakan kaus merah muda. Bertopi hitam, wajahnya juga ditutupi masker. Dia terus saja menundukkan kepala. Saat Jawa Pos menyapanya, dia memilih diam dan langsung masuk ke tahanan setelah mencoblos tanpa berkata apa pun. "Nyono tidak pakai baju tahanan dari kami karena tahanan titipan KPK," ujar Dedy. Nyono dalam pilkada kali ini sejatinya mencalonkan kembali sebagai bupati petahana dalam pilbup Jombang. Namun, kemarin dia hanya bisa mencoblos kertas suara untuk pilgub Jatim, tidak untuk <a href="https://www.jawapos.com/features/07/04/2018/ketika-limbah-beracun-bertebaran-di-tiga-kecamatan-di-jombang" target="_blank">pilbup Jombang</a>. "Yang dicoblos kemarin surat suaranya hanya untuk pilgub. Yang ada pilkada di daerah masing-masing tidak bisa mencoblos," ucap Dedy.&nbsp;

Jadi Tahanan Korupsi, Cabup Jombang Tak Bisa Coblos Diri Sendiri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kotak-kosong-berpeluang-ungguli-paslon-begini-jika-menang_m_223537.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penghitungan suara pilkada serentak 2018 masih terus dilakukan di 171 daerah. Tahun ini Pilkada serentak diikuti 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten. Dari total itu, terdapat 16 daerah yang diikuti pasangan calon tunggal melawan kotak kosong. Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan mengatakan, kotak kosong memiliki peluang mengungguli paslon pilkada jika perolehan suaranya mencapai lebih dari 50 persen suara sah. Menurutnya, jika pilkada dimenangkan kotak kosong, maka di daerah tersebut akan ada kekosongan pemimpin. "Nanti akan ada Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah yang akan menjabat hingga pilkada periode selanjutnya,&rdquo; kata Wahyu melalui keterangan tertulis, Kamis (28/6). Dia mengatakan, daerah yang dimenangkan kotak kosong akan diikutsertakan kembali pada Pilkada 2020. Sedangkan untuk mengisi kekosongan kepala daerah menjadi kewenangan pemerintah. &ldquo;Sesuai mekanisme yang menentukan siapa Plt, berapa lama menjadi Plt, itu atas kebijakan pemerintah,&rdquo; jelasnya. Data terakhir secara resmi dari KPU yang diunggah di www.infopemilu.kpu.go.id, terdapat 16 daerah yang hanya memiliki satu paslon calon bupati-calon wakil bupati/calon walikota-calon wakil wali kota. Yakni di Kabupaten Deli Serdang (Sumatra Utara), Kabupaten Padang Lawas Utara (Sumatra Utara), Kota Prabumulih (Sumatra Selatan), Kabupaten Pasuruan (Jawa Timur), Kabupaten Lebak (Banten), Kabupaten Tangerang (Banten) dan Kota Tangerang (Banten). Kemudian, paslon tunggal juga terdapat di Kabupaten Tapin (Kalimantan Selatan), Kabupaten Minahasa Tenggara (Sulawesi Utara), Kabupaten Bone (Sulawesi Selatan), Kabupaten Enrekang (Sulawesi Selatan), Kabupaten Mamasa (Sulawesi Barat), Kabupaten Memberamo Tengah (Papua), Kabupaten Puncak (Papua), Kabupaten Jayawijaya (Papua), dan Kota Makassar (Sulawesi Selatan). Jumlah calon tunggal di Pilkada 2018 ini lebih banyak jika dibandingkan dengan pilkada 2017 dan pilkada 2015. Pada 2017, hanya ada sembilan daerah dengan calon tunggal. Sedangkan pada Pilkada 2015, tercatat hanya ada tiga daerah dengan calon tunggal.

Kotak Kosong Berpeluang Ungguli Paslon, Begini Jika Menang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dua-cawali-cirebon-saling-klaim-menang-tipis_m_223519.jpeg" alt="Hitung cepat Pilwakot Cirebon 2018." width="100%">
<figcaption>Hitung cepat Pilwakot Cirebon 2018.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemungutan suara Pemilihan Wali Kota (Pilwakot) Cirebon 2018 usai digelar. Pemilihan diikuti dua calon wali kota-calon wakil wali kota (cawali-cawawali). Keduanya pun saling mengklaim menang berdasarkan hasil penghitungan formulir C1 Plano yang dilakukan secara internal. Masing-masing tim pemenangan mengklaim unggul tipis. Bahkan, kedua kubu cawali-cawawali sama-sama merayakan kemenangan. Pasangan nomor urut 1 Bamunas (Oki) S. Boediman-Effendi Edo (OKE) merayakan kemenangan di Sekretariat Bersama (Sekber) Jalan Wahidin, Kota Cirebon. Pasangan yang diusung PDIP, Golkar, PPP, Gerindra dan PAN itu mengklaim meraih suara 51,12 persen. Sedangkan rivalnya hanya mendulang 48,88 persen suara. pasangan nomor urut 2 Pasangan H. Nasrudin Azis-Eti Herawati (PASTI) pun demikian. Calon yang diusung Partai Demokrat, NasDem, PKB, Hanura, PKPI, dan PKS itu beberapa pendukungnya sempat merayakan aksi cukur rambut di posko pemenangan, Jalan Merdeka. Tim PASTI mengklai meraih 50,67 persen suara. Sementara lawannya mendapat 49,33 persen suara. Atau dengan selisih 1,34 persen. Atas hasil itu, tim pemenangan bergerak ke sejumlah kantor kecamatan untuk mengawal perhitungan suara sebagai upaya langkah antisipatif. Bamunas tidak bisa menyembunyikan kegembiraan. Namun, dia berharap kepada tim pemenangan untuk tidak merayakan yang berlebihan. Serta tetap menjaga konsudifitas. "Dari hitung cepat formulir C1, kami unggul. Euforia berlebihan jangan dilakukan. Karena proses (penghitungan) belum selesai. Mensyukuri kemenangan harus dengan cara yang santun," ungkap Bamunas, Kamis (28/6). Terpisah, Nasrudin Azis mengaku hasil hitung cepat dari formulir C1 memberikan hasil kemenangan. Hasil perolehan suara itu diharapkan bertahan hingga proses rekapitulasi dari KPU Kota Cirebon selesai. "Kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kota Cirebon yang bersikap dewasa dalam pemilihan ini. Mudah-mudahan kedewasaan ini bisa bertahan hingga pelantikan. Kami akan selalu menghormati siapa pun memiliki pendapat," ungkapnya di Kantor DPC Demokrat Cirebon, Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti. Soal antisipasi adanya kecurangan, Azis mengaku sudah diantisipasi penyelenggara pilkada. Baik KPU, Panwaslu, Kepolisian dan unsur penegak hukum lain. Dengan hasil keunggulan tipis, tim pendukung pasangan nomor satu akan mengawal perhitungan surat suara di tingkat kecamatan. Apapun hasilnya, kepentingan Kota Cirebon harus didahulukan. Masing-masing pasangan calon harus siap kalah dan menang. "Hasil terakhir, kami menang tipis. Lebih baik hampir kalah, dari hampir menang," ujarnya. Sementara berdasarkan hasil perhitungan cepat C1 Plano suara Pilwakot Cirebon di laman infokpujabar.org per pukul 12.00 WIB, Azis-Eti (PASTI) meraih 52,07 persen suara. Sedangkan pasangan Bamunas-Edo (OKE) baru memperoleh 47,93 suara.

Dua Cawali Cirebon Saling Klaim Menang Tipis

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pemungutan suara pilkada 2018

Berita Terkini