<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/23/image-353747345.png" alt="Alat berat bekerja di tengah tumpukan puing dan hamparan permukiman yang hancur di Gaza, memperlihatkan besarnya tantangan rekonstruksi pasca perang (Dok. Brookings Institution)" width="100%">
<figcaption>Alat berat bekerja di tengah tumpukan puing dan hamparan permukiman yang hancur di Gaza, memperlihatkan besarnya tantangan rekonstruksi pasca perang (Dok. Brookings Institution)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Upaya membangun kembali Gaza setelah konflik panjang masih menghadapi berbagai hambatan besar. Kerusakan menyeluruh pada fasilitas publik, keterbatasan akses bantuan kemanusiaan, dan persoalan kepemimpinan pasca perang membuat proses pemulihan berjalan tersendat. Dilansir dari Brookings Institution, skala kehancuran yang terjadi sejak pecahnya serangan 2023 disebut sebagai salah satu yang paling parah dalam sejarah kawasan tersebut. Sektor kesehatan menjadi titik paling kritis dalam krisis ini. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di jurnal Healthcare oleh MDPI, lebih dari separuh rumah sakit dan klinik di Gaza tidak lagi beroperasi optimal karena kekurangan peralatan, kerusakan fisik, serta minimnya tenaga medis. Studi itu juga menekankan bahwa layanan rehabilitasi luka berat, perawatan amputasi, dan dukungan kesehatan mental hampir tidak dapat dijalankan karena kapasitas fasilitas sangat terbatas. Selain itu, ruang bagi organisasi kemanusiaan semakin menyempit. Dalam kajian bertajuk 'Undermining Humanitarian Space in Conflict Epicenters', disebutkan bahwa bantuan sering terhambat oleh pembatasan akses, tingginya ancaman keamanan, serta dinamika politik yang mempersulit pendistribusian. Kondisi ini menyebabkan banyak lembaga internasional tidak dapat menjangkau warga yang paling membutuhkan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/016856732/gaza-bangkit-dukungan-internasional-mengalir-untuk-pemulihan-infrastruktur">Gaza Bangkit, Dukungan Internasional Mengalir untuk Pemulihan Infrastruktur</a> Sektor pendidikan pun berada dalam kondisi memprihatinkan. Sekitar 88 persen bangunan sekolah mengalami kerusakan berat, menyebabkan ratusan ribu siswa terpaksa menghentikan kegiatan belajar. Ada peringatan risiko munculnya "generasi tanpa akses pendidikan" jika pemulihan tidak dilakukan secara cepat dan terstruktur. Kerusakan infrastruktur dasar juga menjadi tantangan yang sangat besar. Lebih dari 50 juta ton puing berserakan di wilayah Gaza, menumpuk di jalan, permukiman, hingga fasilitas publik. Selain menghambat proses rekonstruksi, puing-puing ini&nbsp;menjadi ancaman kesehatan karena mengandung campuran logam berat dan material berbahaya. Krisis sanitasi dan air bersih semakin memperparah keadaan. Hancurnya sistem distribusi air dan fasilitas pengolahan limbah membuat risiko wabah meningkat signifikan. Minimnya tenaga laboratorium, obat-obatan, dan fasilitas pendukung memperburuk kemampuan Gaza untuk merespons ancaman kesehatan lingkungan. Dari sisi ekonomi, beban pemulihan sangat besar. Biaya rekonstruksi diperkirakan mencapai 40&ndash;50 miliar dolar AS. Dampak perang juga memaksa banyak keluarga kehilangan pekerjaan sementara sektor produktif seperti pertanian dan industri tidak lagi beroperasi akibat kerusakan infrastruktur yang menyeluruh. Persoalan tata kelola turut menghambat penyaluran bantuan dan rekonstruksi. Belum adanya kepastian mengenai otoritas yang akan mengelola Gaza setelah konflik membuat banyak negara donor menahan dukungan finansial. Ketidakjelasan ini dikhawatirkan menghambat proses pembangunan ulang yang seharusnya segera dilakukan. Krisis juga diperburuk oleh eksodus tenaga profesional. Banyak dokter, insinyur, pengajar, dan tenaga ahli lainnya meninggalkan Gaza selama konflik berlangsung. Kekurangan SDM terampil ini menciptakan hambatan baru bagi upaya jangka panjang untuk memulihkan layanan publik dan membangun kembali kapasitas lokal. Meski situasinya berat, sejumlah laporan internasional menegaskan bahwa pemulihan Gaza tetap mungkin dilakukan jika ada dukungan global yang konsisten dan mekanisme koordinasi yang kuat. Studi MDPI dan analisis Brookings sama-sama menyoroti perlunya akses kemanusiaan yang aman, pendanaan yang terjamin, serta tata kelola yang transparan untuk memastikan pemulihan berjalan efektif dan tidak meninggalkan warga Gaza dalam kondisi krisis berlarut. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016852271/pbb-izinkan-indonesia-kirim-pasukan-tni-ke-gaza-kemhan-tunggu-arahan-presiden">PBB Izinkan Indonesia Kirim Pasukan TNI ke Gaza, Kemhan Tunggu Arahan Presiden</a>

Upaya membangun kembali Gaza setelah konflik panjang masih menghadapi berbagai hambatan besar. Sektor kesehatan menjadi titik paling kritis.

Pemulihan Gaza Terhambat Krisis Infrastruktur dan Minimnya Akses Bantuan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/30/IMG_7328-1708018262.jpeg" alt="Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengumumkan rencana mengakui negara Palestina pada September jika Israel tidak menyetujui gencatan senjata dengan Hamas. (The New York Times)" width="100%">
<figcaption>Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengumumkan rencana mengakui negara Palestina pada September jika Israel tidak menyetujui gencatan senjata dengan Hamas. (The New York Times)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Inggris akan menjadi tuan rumah konferensi internasional membahas pemulihan Gaza, Palestina, seiring upaya global memastikan perdamaian jangka panjang pascaperang yang menelan ribuan korban jiwa.&nbsp; Downing Street mengonfirmasi bahwa Perdana Menteri (PM) Inggris Keir Starmer akan hadir dalam pertemuan multinasional di Sharm el-Sheikh, Mesir, pada Senin (13/10), yang bertujuan memfinalisasi kesepakatan gencatan senjata di Gaza. Sekitar 20 pemimpin dunia, termasuk Presiden AS Donald Trump dijadwalkan menghadiri KTT itu. Starmer menegaskan, tujuan utama pertemuan ini adalah memastikan perdamaian yang berkelanjutan setelah dua tahun konflik yang menghancurkan kehidupan warga Gaza. &ldquo;Ini adalah fase pertama yang krusial untuk mengakhiri perang, dan kini kita harus melanjutkan ke fase kedua, mewujudkan perdamaian sepenuhnya,&rdquo; ujar Starmer dalam pernyataannya.&nbsp; &ldquo;Inggris akan mendukung penuh tahap lanjutan pembicaraan agar masyarakat di kedua sisi dapat membangun kembali kehidupan mereka dengan aman," lanjutnya. Sementara itu, pemerintah Inggris mengumumkan bahwa dana bantuan sebesar GBP 20 juta yang telah dijanjikan sebelumnya akan difokuskan pada sektor air, sanitasi, dan layanan kebersihan di Gaza. Dana tersebut akan disalurkan melalui Unicef, World Food Programme (WFP), dan Norwegian Refugee Council (NRC). Selain menghadiri KTT di Mesir, Inggris juga menggelar konferensi tiga hari di West Sussex mulai Senin sore. Acara yang diorganisasi oleh Wilton Park, lembaga di bawah Kementerian Luar Negeri Inggris, akan dihadiri oleh perwakilan Otoritas Palestina, Arab Saudi, Yordania, Jerman, dan Italia. Juga akan diikuti lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia dan European Bank for Reconstruction and Development (EBRD). Menurut pernyataan Downing Street, diskusi dalam forum ini juga akan mencakup dukungan terhadap program reformasi Otoritas Palestina guna memperkuat kapasitas mereka dalam proses pemulihan Gaza.&nbsp; &ldquo;Proses ini akan dipimpin oleh Palestina sendiri, dan tidak akan melibatkan Hamas dalam bentuk apa pun,&rdquo; bunyi pernyataan tersebut. Menteri Luar Negeri Inggris Yvette Cooper mengatakan, momentum diplomatik yang mengarah pada inisiatif perdamaian Presiden Trump dan gencatan senjata di Gaza harus dimanfaatkan untuk membangun masa depan yang lebih baik.&nbsp; &ldquo;Gaza telah benar-benar hancur. Gencatan senjata memberi kesempatan bagi dunia untuk mempercepat bantuan kemanusiaan, memperbaiki infrastruktur, memulihkan layanan kesehatan, dan membangun kembali rumah-rumah warga,&rdquo; ujarnya. <h2>Dapat Kritikan dari Dalam Negeri</h2> Namun, langkah pemerintah Inggris tidak lepas dari kritik. Menteri Bayangan Luar Negeri dari oposisi, Priti Patel, menyebut bahwa Inggris 'tidak memiliki peran apa pun' dalam tercapainya gencatan senjata tersebut.&nbsp; &ldquo;Saya pikir cukup luar biasa bahwa Keir Starmer justru pergi ke Mesir sementara banyak persoalan dalam negeri yang perlu segera ia tangani,&rdquo; kata Patel. Meski demikian, Sekretaris Pendidikan Bridget Phillipson menegaskan posisi pemerintah tetap jelas: mendukung solusi dua negara, Palestina yang layak berdampingan dengan Israel yang aman dan stabil.&nbsp; &ldquo;Itulah alasan mengapa Perdana Menteri akan berangkat ke Mesir untuk memastikan Inggris turut berkontribusi pada perdamaian di kawasan,&rdquo; katanya kepada BBC.

Inggris akan menjadi tuan rumah konferensi internasional untuk pemulihan Gaza, dengan kehadiran 20 pemimpin dunia.

Inggris Jadi Tuan Rumah KTT Internasional Pemulihan Gaza, PM Keir Starmer Langsung Hadir di Mesir

pemulihan Gaza

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pemulihan Gaza

Berita Terkini

Pemulihan Gaza Terhambat Krisis Infrastruktur dan Minimnya Akses Bantuan

Inggris Jadi Tuan Rumah KTT Internasional Pemulihan Gaza, PM Keir Starmer Langsung Hadir di Mesir

Download Aplikasi JawaPos.com