<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<h3> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/03/OPINI-6-EKO-623933400.jpg" alt="Lukman Nulhakim. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Lukman Nulhakim. (Istimewa)</figcaption>
</figure> </h3> <h3>Oleh: Lukman Nulhakim *)</h3> PANDEMI&nbsp;Covid-19 telah mengguncang berbagai sektor ekonomi di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dampak yang ditimbulkan terasa sangat dalam, terutama bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang merupakan tulang punggung perekonomian negara ini. UMKM di Indonesia menyumbang sekitar 60% dari PDB (Produk Domestik Bruto) dan menyerap lebih dari 90% tenaga kerja. Meskipun banyak UMKM yang terdampak negatif oleh pandemi. Namun, dengan pendekatan yang tepat, UMKM bisa menjadi motor penggerak pemulihan ekonomi yang bukan hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi jangka pendek, tetapi juga pada keberlanjutan dan inovasi dalam jangka panjang. Pandemi sebagai Momentum untuk Transformasi UMKM dalam Struktur Ekonomi Indonesia Sebagian besar UMKM di Indonesia menghadapi tantangan besar selama pandemi, mulai dari penurunan permintaan, gangguan pada rantai pasokan, hingga keterbatasan akses modal. Namun, ada sudut pandang yang lebih optimistis terhadap krisis ini pandemi justru menjadi momentum bagi UMKM untuk bertransformasi dan berinovasi. Banyak UMKM yang sebelumnya tidak terpikirkan untuk go digital, kini mulai mengadopsi platform digital untuk pemasaran dan penjualan, serta mengubah model bisnis mereka agar lebih relevan dengan kebutuhan konsumen masa kini. Menurut World Bank, lebih dari 50% UMKM di Indonesia mengalami perubahan model bisnis yang mencakup peningkatan penggunaan teknologi dan digitalisasi selama pandemi (World Bank, 2021). Dalam konteks ini, UMKM tidak hanya bertahan, tetapi juga mulai membuka peluang baru untuk masa depan ekonomi yang lebih inklusif. Peran UMKM dalam Pemulihan Ekonomi Setelah pandemi, UMKM memiliki potensi besar untuk memulihkan ekonomi Indonesia. Beberapa alasan mengapa UMKM menjadi motor penggerak pemulihan ekonomi antara lain: 1. Penciptaan Lapangan Kerja: UMKM menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Dengan semakin berkembangnya UMKM pasca-pandemi, akan semakin banyak lapangan pekerjaan yang tercipta, yang sangat penting untuk mengurangi tingkat pengangguran yang meningkat selama pandemi. 2. Pemulihan Sektor Produktif: Banyak sektor-sektor yang terdampak langsung oleh pandemi, seperti industri makanan, kerajinan tangan, dan layanan. UMKM yang berfokus pada sektor-sektor ini dapat mempercepat pemulihan dengan menghidupkan kembali permintaan pasar lokal. 3. Inovasi dan Digitalisasi: Selama pandemi, UMKM dipaksa untuk beradaptasi dengan teknologi dan digitalisasi. Banyak yang beralih ke platform online untuk memasarkan produk mereka. Inovasi ini menjadi aset berharga yang dapat mempercepat pemulihan ekonomi karena UMKM kini dapat menjangkau pasar yang lebih luas dan lebih efisien. Tantangan yang Dihadapi UMKM Meskipun memiliki potensi besar, UMKM masih menghadapi sejumlah tantangan dalam memulihkan diri pasca-pandemi. Beberapa tantangan tersebut antara lain: 1. Keterbatasan Akses Pembiayaan: Banyak UMKM yang kesulitan dalam mengakses pembiayaan, baik dari perbankan maupun lembaga keuangan lainnya. Padahal, akses modal yang cukup akan sangat mendukung pertumbuhan dan pengembangan usaha mereka. 2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia: UMKM seringkali kekurangan tenaga kerja yang terampil dan berpengalaman, serta pelatihan yang cukup dalam mengelola usaha mereka, terutama di era digital. 3. Keterbatasan Infrastruktur dan Teknologi: Banyak UMKM yang masih belum memiliki infrastruktur dan kemampuan teknologi yang memadai untuk bersaing di pasar global, meskipun mereka sudah mulai mengadopsi pemasaran digital. Dukungan Pemerintah dan Kolaborasi dengan Sektor Swasta Pemulihan UMKM tidak akan berhasil tanpa dukungan yang kuat dari pemerintah, lembaga keuangan, dan sektor swasta. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain: 1. Pelatihan dan Pengembangan Keterampilan: Pemerintah dan lembaga pelatihan perlu menyediakan program-program yang dapat membantu UMKM meningkatkan keterampilan digital, manajerial, dan pemasaran untuk membantu mereka bersaing di pasar global. 2. Program Pembiayaan yang Terjangkau: Pemerintah perlu mendorong bank dan lembaga keuangan untuk menawarkan pembiayaan yang mudah diakses dengan bunga yang rendah atau tanpa agunan bagi UMKM yang membutuhkan modal. 3. Kemudahan Akses Pasar: Kolaborasi dengan sektor swasta untuk membuka akses pasar bagi produk UMKM baik di dalam negeri maupun luar negeri akan sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. UMKM adalah salah satu kunci utama dalam pemulihan ekonomi Indonesia pasca-pandemi. Mereka tidak hanya memiliki peran dalam menciptakan lapangan pekerjaan, tetapi juga sebagai agen inovasi dan pembaruan di berbagai sektor. Dengan dukungan yang tepat dari pemerintah, lembaga keuangan, dan sektor swasta, UMKM akan semakin mampu mengatasi tantangan yang ada dan berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk bekerja sama demi mempercepat pemulihan ekonomi melalui pemberdayaan UMKM. *)&nbsp;Mahasiswa Program Studi Magister Manajemen Universitas Hayam Wuruk Perbanas

UMKM di Indonesia menyumbang sekitar 60% dari PDB (Produk Domestik Bruto) dan menyerap lebih dari 90% tenaga kerja.

UMKM Sebagai Motor Penggerak Pemulihan Ekonomi

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/31/Screenshot_2023-10-31-20-23-45-379-edit_comgoogleandroidgm-1470296780.jpg" alt="Menko Perekonomian Airlangga Hartarto" width="100%">
<figcaption>Menko Perekonomian Airlangga Hartarto</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, reforma agraria telah menjadi salah satu piranti kebijakan Pemerintah dalam pemulihan ekonomi. Seperti, mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah, mengurangi kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja, hingga menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013205908/dosen-uwks-berdayakan-masyarakat-sekitar-ponpes-cepoklimo-mojokerto">Dosen UWKS Berdayakan Masyarakat Sekitar Ponpes Cepoklimo Mojokerto</a> Mempertimbangkan urgensi Reforma Agraria tersebut, Pemerintah melakukan evaluasi pelaksanaan, penyelesaian hambatan, serta tindak lanjut terobosan untuk mengakselerasi capaian melalui Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Reforma Agraria dengan tema &ldquo;Menyongsong Indonesia Emas 2045 Melalui Pelaksanaan Reforma Agraria yang Inklusif dan Kolaboratif&rdquo; di Jakarta, Selasa (31/10). &ldquo;Reforma Agraria ini berdampak langsung bagi ekonomi masyarakat dimana pendapatan per kapita penerima Reforma Agraria meningkat 20,02 persen pada tahun 2022,&rdquo; kata Airlangga Hartarto yang juga merupakan Ketua Tim Reforma Agraria Nasional. Selain itu, Airlangga juga mengatakan bahwa reforma agraria tersebut telah berperan mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah. Lalu, mengurangi kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja, hingga menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai bagian dari RPJMN 2020-2024, Reforma Agraria memiliki target hingga sembilan juta hektare yang terdiri dari penataan aset dan penataan akses. "Tercatat hingga Oktober 2023 capaian Sertifikasi Hak Milik Tanah Transmigrasi telah seluas 140.590,72 hektare dan pendaftaran tanah atau PTSL mencapai 9.173.953 hektare," ujarnya. Lebih lanjut, Menko Airlangga menjelaskan bahwa masih terdapat beberapa aspek yang perlu untuk ditingkatkan terkait pelaksanaan Reforma Agraria. Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah juga meluncurkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria sebagai upaya dalam mempercepat pencapaian target Reforma Agraria. Di dalamnya, terdapat empat terobosan kebijakan diantaranya yakni penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) khususnya dari Kawasan Hutan, penyelesaian konflik agraria, penguatan kelembagaan Reforma Agraria, serta percepatan pelaksanaan penataan aset dan akses. "Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 diharapkan mampu mendorong pencapaian realisasi Reforma Agraria yakni terkait program sertifikasi tanah transmigrasi dan redistribusi tanah dari pelepasan Kawasan Hutan," pungkasnya. Sebagai wujud apresiasi, dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan penghargaan bagi Provinsi Pelaksana Reforma Agraria Terbaik dengan 4 kategori pemenang. Kategori Gugus Tugas Reforma Agraria Terbaik Tahun 2021-2022 dimenangkan oleh Jawa Barat, kategori Redistribusi Tanah dari Pelepasan Kawasan Hutan Terbaik Tahun 2020-2023 oleh Kalimantan Barat.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/otomotif/013205978/pentingnya-platform-online-car-rental-perlu-lakukan-transformasi-website">Pentingnya Platform Online Car Rental Perlu Lakukan Transformasi Website </a> Lalu, kategori Penataan Akses Terbaik Tahun 2021-2023 oleh Jawa Barat, serta kategori Legalisasi Aset Tanah Transmigrasi Terbaik Tahun 2015-2023 oleh Kalimantan Selatan. Dalam 4 kategori tersebut, diberikan juga gelar juara umum kepada Jawa Barat. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Airlangga Hartarto mengatakan, reforma agraria telah menjadi salah satu piranti kebijakan Pemerintah dalam pemulihan ekonomi

Airlangga Sebut Reforma Agraria Telah Tingkatkan Pendapatan Masyarakat hingga 20 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/01/rsdc-982816393.jpg" alt="PERNAH BERJASA: Sejumlah alat kesehatan yang sudah tidak digunakan di RS Darurat Covid-19 (RSDC) Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Jumat (31/3. Setelah tiga tahun dioperasikan RSDC Wisma Atlet Kemayoran resmi ditutup kemarin." width="100%">
<figcaption>PERNAH BERJASA: Sejumlah alat kesehatan yang sudah tidak digunakan di RS Darurat Covid-19 (RSDC) Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Jumat (31/3. Setelah tiga tahun dioperasikan RSDC Wisma Atlet Kemayoran resmi ditutup kemarin.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &mdash; Pemerintah berupaya memulihkan perekonomian dengan memulai proses transisi dari pandemi Covid-19 yang menyandera perekonomian Indonesia sejak 2020 ke endemi. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi pada 2020 sebesar -2,07 persen, dari tahun-tahun sebelumnya yang di atas 5 persen. Kemudian, berangsur-angsur perekonomian pulih dengan laju PDB sebesar 3,7 persen pada 2021, dan 5,31 persen pada 2022. Namun, ternyata kebangkitan ekonomi dunia tak seperti yang dibayangkan. Pemulihan ekonomi berjalan lebih lambat dari yang diharapkan seiring dengan sejumlah sentimen eksternal yang menekan perekonomian. Mulai dari krisis geopolitik perang Rusia-Ukraina, tren suku bunga tinggi hingga krisis pangan dan energi, lalu memanasnya situasi di Gaza yang belakangan juga menjadi ancaman baru bagi pemulihan ekonomi. Kondisi yang terjadi tentu berdampak negatif bagi dunia usaha. Indikasinya terlihat dari jumlah kasus kepailitan dan PKPU. Berdasarkan penelusuran dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dari lima pengadilan niaga yang ada di Indonesia, pandemi Covid-19 memicu terjadinya tren peningkatan permohonan kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Pada 2019, jumlah permohonan kepailitan dan PKPU tercatat hanya 435 pengajuan. Namun, jumlah permohonan meningkat drastis menjadi 635 permohonan pada 2020, dan mencapai puncaknya pada 2021 dengan 726 permohonan. Adapun, pada 2022, pengajuan permohonan mulai turun menjadi 625 dan pada 2023 (hingga 14 Oktober 2023) menjadi 563 permohonan. Melihat data tersebut, di mana pengajuan permohonan kepailitan dan PKPU sepanjang 2023 (per pertengahan Oktober) masih lebih tinggi dari permohonan pada 2019, tentu ekonomi belum bisa dikatakan pulih sepenuhnya. Pada saat bersamaan, tekanan dan sentimen eksternal justru makin banyak yang dikhawatirkan dapat membatasi pemulihan ekonomi nasional. Mau tidak mau, pemerintah tentu akan mengandalkan dan mengupayakan situasi dan kondisi yang kondusif di dalam negeri dengan sejumlah insentif untuk menggerakkan perekonomian di dalam negeri maupun jaminan hukum dan kepastian berusaha bagi sektor swasta. Jaminan hukum dan kepastian berusaha ini juga menjadi salah satu ganjalan bagi kemudahan berbisnis di Indonesia, di mana berdasarkan Indeks Kemudahan Berbisnis (Ease of Doing Business/EoDB) yang dikeluarkan oleh World Bank, peringkat Indonesia di dunia mentok di posisi 73 sejak 2018 hingga 2020. Di ASEAN saja, indeks EoDB Indonesia pada 2020 tercatat hanya 69,6, di bawah Vietnam (69,8), Brunei (70,1), Thailand (80,1), Malaysia (81,5), dan Singapura (86,2). Peringkat kemudahan berusaha menjadi panduan dan patokan bagi setiap investor yang hendak menanamkan modalnya pada suatu yurisdiksi. EoDB dianggap mewakili penilaian terhadap kemampuan entitas negara menjamin kemudahan akses terhadap pasar, pelindungan hak milik, dan kepastian regulasi sektor bisnis. Pemerintah sendiri sudah menetapkan tiga poin indikator dalam program prioritas perbaikan sistem hukum pidana dan perdata yang termuat di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Tiga indikator itu adalah peringkat EoDB Indonesia untuk aspek penegakan kontrak, peringkat EoDB Indonesia untuk aspek penyelesaian kepailitan, dan peringkat EoDB Indonesia untuk aspek mendapatkan kredit. Sebagai salah satu upaya untuk merealisasikan perbaikan sistem hukum itu, pemerintah juga telah mengajukan RUU tentang Perubahan atas UU No. 37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU, dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) periode 2020-2024. Sayangnya, hingga kini RUU perubahan tersebut belum juga dibahas. Senior Partner dan Head of the Dispute Resolution and Restructuring &amp; Insolvency Practice Groups Hadiputranto, Hadinoto &amp; Partners Andi Y. Kadir mengungkapkan proses kepailitan dan PKPU tidak hanya sekedar persoalan aspek legal tetapi juga menyangkut aspek ekonomi. "Dalam proses restrukturisasi utang, kita tak hanya membicarakan soal infrastrukturnya (UU No. 37/2004) sudah memadai atau belum, tetapi juga soal recovery rate bagi kreditur serta perusahaan (debitur) yang melalui proses PKPU sudah menjadi perusahan yang sehat atau justru malah jadi zombie company," jelasnya dalam keterangan tertulis Rabu (18/10). Andi menyebutkan kurangnya konsistensi dalam penerapan UU No. 37/2004 yang mengakibatkan proses restrukturisasi utang berlarut-larut, tingkat recovery rate yang rendah, hingga ketidakseimbangan kedudukan antara kreditur dan debitur menjadikan cost of financing di Indonesia menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain. Padahal semangat dan cita-cita mulia UU Kepailitan dan PKPU, yaitu restrukturisasi dan perdamaian melalui sebuah peradilan khusus yang memastikan penyelesaian sengketa berlaku secara adil, cepat, terbuka, dan efektif agar tercipta kepastian bagi dunia usaha. "Cost financing yang lebih tinggi ini pada akhirnya justru malah menganggu pemulihan ekonomi," tegasnya. Dia mencontohkan adanya perdebatan mengenai apakah suatu utang dapat dibuktikan secara sederhana, di mana persoalan ini menjadi salah satu poin yang banyak diperdebatkan dalam pengajuan permohonan pailit maupun PKPU. Selanjutnya, kata Andi, UU No. 37/2004 sejatinya sudah mengatur bahwa klausul arbitrase yang disebut dalam perjanjian tidak menghilangkan kewenangan pengadilan niaga untuk memeriksanya, Namun, yang terjadi, katanya, justru klausul arbitrase dipakai untuk menyatakan bahwa pengadilan niaga tidak berwenang. "Yang terjadi sekarang ini justru malah sebuah kemunduran karena sebenarnya pasal tersebut diatur agar tidak memicu terjadi perdebatan," katanya. Berikutnya menyangkut soal perjanjian kredit yang tunduk pada hukum asing apakah masih bisa atau tidak mengajukan permohonan pailit atau PKPU di Indonesia. "Ini seringkali tidak konsisten. Padahal justru pengadilan niaga seharusnya menerima karena pengadilan niaga tidak bisa memeriksa itu akan menjadikan semua perkara perjanjian kredit yang tunduk pada hukum asing itu penyelesaiannya dibawa ke luar. Itu kan sebenarnya tidak bagus juga buat perkembangan hukum Indonesia," jelasnya. Apalagi, ada kecenderungan bahwa UU, yang semangat dan tujuannya adalah restrukturisasi dan perdamaian, kini seringkali dijadikan sebagai alat untuk menagih utang atau bertolak belakang dengan restrukturisasi. Hal yang seringkali menimpa swasta maupun badan usaha milik negara (BUMN). Pendiri Pusat Studi Hukum &amp; Kebijakan Indonesia (PSHK), yang juga Pengajar di Fakultas Hukum UI dan Anggota Tim Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung, Aria Suyudi mengungkapkan sejak berlakunya UU No. 37/2004, PKPU seringkali dijadikan sarana yang paling mudah untuk menagih utang, alih-alih melakukan perdamaian atau restrukturisasi. Aria mengungkapkan ada kecederungan prosedur kepailitan dan PKPU dieksploitasi sebagai strategi dispute, padahal tidak memenuhi kategori syarat pernyataan kepailitan. "Itu menjadikan kepailitan dan PKPU tidak berjalan sesuai dengan fungsi seharusnya," ujarnya. Adapun, UU Kepailitan dan PKPU memang tidak bisa dilepaskan dari kondisi perekonomian suatu negara. UU Kepailitan di Indonesia sendiri lahir akibat krisis moneter pada 1997-1998. Persoalan penyelesaian utang piutang perusahaan saat terjadinya gejolak moneter pada masa itu menjadi persoalan mendesak yang harus segera diselesaikan. Debitur maupun kreditur membutuhkan kepastian penyelesaian sengketa secara adil, cepat, terbuka, dan efektif melalui suatu pengadilan khusus untuk menangani, memeriksa, dan memutuskan berbagai sengketa di bidang kepailitan dan PKPU. Untuk itu kemudian ditetapkanlah Perppu No. 1/1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan pada 22 April 1998, yang kemudian disahkan menjadi UU No. 4/1998 tentang Undang-Undang Kepailitan (UUK) pada 9 September 1998. Enam tahun kemudian, karena adanya sejumlah kelemahan, UU No. 4/1998 dicabut dan direvisi menjadi UU No. 37/2004 yang berlaku hingga kini. Berumur hampir dua dekade atau tepatnya 19 tahun, UU No. 37/2004 tentu butuh sejumlah penyesuaian dan penguatan berdasarkan kondisi dan situasi terkininya sejalan dengan perekonomian yang bergerak dinamis.

Andi menyebutkan, kurangnya konsistensi dalam penerapan UU No. 37/2004 yang mengakibatkan proses restrukturisasi utang berlarut-larut.

Pemulihan Ekonomi Dihantui Demam Permohonan PKPU dan Kepailitan

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/06/IMG-20230605-WA0033-1320519553.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat membuka Grand Opening of 6 Companies di Wiraraja Industrial Park yang berlokasi di kawasan Kabil, Kota Batam, Kep Riau, Senin (5/6)." width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat membuka Grand Opening of 6 Companies di Wiraraja Industrial Park yang berlokasi di kawasan Kabil, Kota Batam, Kep Riau, Senin (5/6).</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dianggap mampu meningkatkan perekonomian bangsa. Kesejahteraan masyarakat kini menjadi isu prioritas yang harus mendapat perhatian penuh pemerintah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu yang didorong oleh sejumlah perwakilan anak muda dan komunitas kreatif yang berbasis di Cirebon, Indramayu dan Majalengka. Keduanya sudah bertemu langsung dengan Airlangga. Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan wirausaha muda, UMKM, aktivis, influencer dan mahasiswa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/011066462/anggun-tersanjung-namanya-dijadikan-nama-bunga">Anggun Tersanjung Namanya Dijadikan Nama Bunga</a>&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami mengagendakan pertemuan ini setelah sebelumnya dikontak secara langsung oleh para komunitas anak muda kreatif ini. Dilanjutkan dengan pertemuan dan diskusi, kami sepakat untuk bertemu di Cirebon. Kebetulan, Pak Airlangga sedang berkunjung di Cirebon, momentumnya pas, dukungan dinyatakan secara langsung," ujar Gerakan BerkAH, Muhamad Indhi kepada wartawan, Sabtu (17/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/011066450/li-shi-feng-enggan-disebut-penerus-lin-dan">Li Shi Feng Enggan Disebut Penerus Lin Dan</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Indhi menilai, isu ekonomi penting sekali untuk segera ditindaklanjuti dengan serius oleh pemerintah. "Bagi anak-anak muda, di Jawa Barat dan juga di daerah lain, isu hari ini adalah ekonomi, lapangan kerja dan peningkatan SDM," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, dia menilai Airlangga memiliki punya kompetensi dan sukses mengawal pemulihan ekonomi serta stabilitas sosial politik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/011066455/belanda-akui-kemerdekaan-ri-17-agustus-1945-prabowo-semoga-juga-minta-maaf">Belanda Akui Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945, Prabowo: Semoga Juga Minta Maaf</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menurut kami Pak Airlangga tanpa banyak bicara, langsung action, punya kompetensi, sukses menunjukkan kepemimpinannya. Pak Airlangga ini kami nilai paling punya kapasitas memimpin Indonesia paska Pak Jokowi," pungkasnya.</div>

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dianggap mampu meningkatkan perekonomian bangsa.

Airlangga Dinilai Mampu Lakukan Pemulihan Ekonomi dan Jaga Stabilitas Politik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/16/IHRS-2023-574833306.jpg" alt="Chairwoman IHRS 2023, Mira Tripuspita. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Chairwoman IHRS 2023, Mira Tripuspita. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)&nbsp; berkolaborasi dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) menggelar Indonesia Human Resource Summit (IHRS) 2023 di Bali Nusa Dua Convention Center pada 19-20 Juni 2023. Konferensi kali ini mengusung tema &lsquo;Redefining Human Capital: Inspiring People to Take Action&rsquo; yang berkerja sama dengan PT Multi Taruna Sejati menghadirkan sejumlah pakar dari dalam dan luar negeri. "Pemilihan tema kali ini seiring dengan mulai pulihnya perekonomian, tentunya butuh strategi dan peran khusus sektor HR dalam mendorong transformasi bisnis serta ide-ide dan inovasi apa yang bisa diangkat untuk mendorong pemulihan ekonomi," ujar Mira Tripuspita, chairwoman IHRS 2023 di Jakarta, Selasa (16/5). Selain diikuti oleh profesional dalam negeri, IHRS 2023 juga bakal diikuti oleh profesional SDM dari Asia dan Australia. &ldquo;Semua peserta akan mempresentasikan pengalaman dan buah pikirannya di hadapan peserta lainnya dan memberikan kesempatan bagi peserta lainnya untuk menyerap pengetahuan dan solusi yang telah dilakukan terhadap suatu keberhasilan dalam mengatasi masalah,&rdquo; ujar Mira. Beberapa pejabat dan praktisi akan menghadiri kegiatan ini antara lain, Presdir PT (Persero) Pertamina, Nicke Widyawati, Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto, SVP PT Pertamina Hulu Energi, M. Fahmi El Mubarak, Direktur Pembelajaran dan Marketing PT Daya Dimensi Indonesia, Rainier Turangan, CEO Sintesa Grup Shinta W. Kamdani, Thomas R. Williams penulis &lsquo;Permission to Dream and The Relentless Pursuit of Greatness&rsquo;, Founder Narasi, Najwa Shihab dan banyak kalangan lainnya.

Pulihnya perekonomian tentunya membutuhkan strategi dan peran sektor HR dalam mendorong ide-ide baru dalam mendukung transformasi bisnis.

Konferensi SDM Profesional IHRS 2023 Siap Digelar di Nusa Dua Bali

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/12/GEDUNG-BI-ANTARA-3762210233.jpg" alt="Ilustrasi Gedung Kantor Pusat Bank Indonesia (BI) Jakarta. (Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung Kantor Pusat Bank Indonesia (BI) Jakarta. (Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bank Indonesia (BI) melaporkan pertumbuhan kredit perbankan pada Maret 2023 tetap tinggi, yaitu tumbuh sebesar 9,93 persen dibanding periode sama tahun lalu (year-on-year/yoy). "Intermediasi perbankan terus positif menjaga momentum pemulihan ekonomi," kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam Pengumuman Hasil Rapat Dewan Gubernur BI di Jakarta, Selasa. Ia mengungkapkan kredit atau pembiayaan yang tinggi didorong kondisi likuiditas perbankan yang memadai dan standar penyaluran kredit atau pembiayaan perbankan yang masih longgar. Sejalan dengan arah kebijakan likuiditas BI yang akomodatif, indikator rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) tercatat tinggi yakni 28,91 persen pada Maret 2023. Pertumbuhan kredit atau pembiayaan juga ditopang oleh peningkatan permintaan korporasi dan rumah tangga seiring dengan kinerja usaha korporasi dan UMKM, serta konsumsi rumah tangga yang terus terjaga. Adapun pembiayaan syariah juga menunjukkan kinerja positif, dengan pertumbuhan lebih tinggi mencapai 19,43 persen (yoy) pada Maret 2023. Di segmen UMKM, pertumbuhan kredit juga terus berlanjut, yaitu mencapai 8,63 persen (yoy) pada Maret 2023, yang didukung realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp30,31 triliun hingga 31 Maret 2023. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01565464/kasus-covid-19-arcturus-di-jakarta-bertambah-5-kasus-keluhkan-mata-merah-dan-belekan">Kasus Covid-19 Arcturus di Jakarta Bertambah 5 Kasus, Keluhkan Mata Merah dan Belekan</a> Perry menegaskan, BI akan terus mendorong intermediasi perbankan terutama kepada sektor-sektor prioritas yang belum pulih, KUR, dan kredit atau pembiayaan hijau, guna mengakselerasi pemulihan ekonomi. Bank sentral akan terus memastikan kecukupan likuiditas untuk terjaganya stabilitas sistem keuangan serta mendorong berlanjutnya peningkatan kredit/pembiayaan bagi pemulihan ekonomi nasional. "Dengan memperhatikan perkembangan dan upaya sinergis yang dilakukan, pertumbuhan kredit pada 2023 sesuai dengan perkiraan sebelumnya yaitu dalam kisaran 10-12 persen," tuturnya. &nbsp;

BI mendorong intermediasi perbankankepada sektor-sektor prioritas yang belum pulih, KUR, dan kredit guna mendorong pemulihan ekonomi.

BI: Kredit Perbankan Tetap Tinggi dan Tumbuh 9,93 Persen Pada Maret

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/MRA_7789.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemberdayaan usaha mikro kecil menengah (UMKM) terus dilakukan pemerintah. Produk UMKM harus meningkat, dan mampu bersaing dengan produsen-produsen lain.  Direktur Quality, Health, Safety and Environment (QHSE) Wika, Ayu Widya Kiswari menyampaikan, melalui Bazar UMKM BUMN untuk Indonesia digunakan untuk menunjukan komitmen Wika dalam pemberdayaan UMKM.  "Wika punya komitmen yang kuat untuk memastikan usaha dari mitra binaan Wika secara konsisten mengalami pertumbuhan melalui program bimbingan dan perluasan jangkauan pasar. Produk-produk yang kami tampilkan di sini merupakan produk unggulan yang kami percaya akan menjadi daya tarik dan peluang besar secara komersil di pasarnya masing-masing," ujar Ayu usai pembukaan Bazar UMKM BUMN Untuk Indonesia di Gedung Sarinah, Jakarta.  Sementara itu, Direktur SDM PT Bukit Asam, Suherman menyambut positif penyelenggaraan bazar ini. Menurutnya, UMKM mitra dibina dari hulu ke hilir. UMKM yang hadir dalam kegiatan ini, berasal dari 4 Rumah BUMN yaitu Rumah BUMN Muara Enim, Rumah BUMN Banyuasin, Rumah BUMN Sawahlunto, dan Rumah BUMN Bandarjaya.  "Kami berharap dengan adanya kegiatan Bazar UMKM yang diselenggarakan ini dapat membuat para UMKM Menjadi naik kelas. Baik dari sisi penambahan omset maupun dari bertambahnya jumlah tenaga kerja. Sehingga produknya bisa dikenal di tingkat nasional maupun mancanegara," kata Suherman.  Bazar UMKM BUMN ini adalah edisi ketiga yang digelar pada 9-12 Maret 2023. Peresmian pembukaan dilakukan secara simbolis dengan pemukulan gendang oleh Direksi dari Wika dan Bukit Asam didampingi pejabat dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).  Bazar UMKM BUMN Untuk Indonesia diselenggarakan oleh Kementerian BUMN setiap bulan sejak Januari hingga Desember 2023, dan dilaksanakan oleh dua BUMN untuk masing-masing edisi dengan durasi 4 hari pameran. Rangkaian kegiatan bazar setahun penuh tersebut turut menandai ulang tahun perak (HUT ke-25) Kementerian BUMN.  Kegiatan ini sebagai upaya mendorong percepatan pemulihan ekonomi pada berbagai sektor, termasuk pengembangan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian berbasis ekonomi kerakyatan. Penyelenggaraan Bazar UMKM BUMN 2023 bertujuan untuk memberi akses pasar yang lebih luas bagi UMKM dalam memasarkan produknya.

Tingkatkan UMKM Naik Kelas Agar Dongkrak Pemulihan Ekonomi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/diskusi09.jpg" alt="Acara LPS-FORWADA Discussion Series dengan tema Momentum Pertumbuhan Ekonomi di Tahun Penuh Tantangan di Jakarta, Rabu (9/3)." width="100%">
<figcaption>Acara LPS-FORWADA Discussion Series dengan tema Momentum Pertumbuhan Ekonomi di Tahun Penuh Tantangan di Jakarta, Rabu (9/3).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemulihan perekonomian Indonesia diprediksi bakal terus berlanjut tahun ini setelah mampu mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,31 persen pada 2022, di tengah ketidakpastian perekonomian dunia yang menghadapi tekanan inflasi cukup berat.  “Di tahun 2023 ini, momentum pemulihan ekonomi kita diperkirakan masih akan berlanjut. Berbagai lembaga internasional masih memperkirakan ekonomi kita akan tumbuh mendekati 5 persen,” kata Anggota Dewan Komisioner LPS, Didik Madiyono pada acara LPS-FORWADA Discussion Series dengan tema Momentum Pertumbuhan Ekonomi di Tahun Penuh Tantangan di Jakarta, Rabu (9/3).  Di tengah berbagai ketidakpastian yang masih tinggi di tingkat global, ekonomi Indonesia cukup resilien dalam menghadapi berbagai ketidakpastian tersebut. "Kita dapat melihat bahwa tahun 2022 yang lalu, ekonomi kita mampu tumbuh 5,31 persen," im buhnya  Menurutnya, kunci dari resiliensi ekonomi domestik kita terhadap berbagai guncangan eksternal adalah porsi konsumsi Indonesia yang sangat besar dan porsi ekspor yang relatif kecil jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita. Konsumsi swasta di Indonesia mencakup 52,81 persen dari PDB kuartal IV/2022, sedangkan porsi ekspor di waktu yang sama sebesar 24,72 persen.  Kondisi seperti ini menyebabkan guncangan yang terjadi di tingkat global dapat diredam oleh solidnya ekonomi domestik. “Contoh lain yang menunjukkan kuatnya daya tahan ekonomi Indonesia adalah ketika terjadi krisis keuangan global di tahun 2008–2009. Kala itu pada tahun 2009, ketika ekonomi dunia tumbuh -0,1 persen, ekonomi Indonesia masih mampu tumbuh 4,7 persen,” jelas Didik.  Dalam kesempatan yang sama, Direktur Group Riset Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Herman Saherudin mengatakan, momentum perekonomian Indonesia saat ini mulai membaik. Namun guna menjaganya, perlu sinergi semua pihak terutama dalam menjaga dan meningkatkan konsumsi domestik yang menjadi pemacu utama.  Herman mengungkapkan, dari lima faktor pendorong pertumbuhan ekonomi, komponen yang paling besar prosentasinya adalah konsumsi domestik.  Upaya menjaga pertumbuhan ekonomi nasional di tahun penuh tantangan ini adalah dengan meningkatkan konsumsi masyarakat. “Artinya, kita bisa menjaga momentum pertumbuhan ekonomi jika konsumsinya cukup,” ujar Herman.  Herman mengatakan, saat ini konsumsi masyarakat pasca PPKM sudah pulih, tanpa melihat grafik, hal tersebut secara kasat mata bisa dilihat dari keseharian masyarakat dimana saat inipendemi bisa dikatakan sudah jadi endemi, meski belum ada pengumuman resmi WHO.  “Aktivitas ekonomi sudah pulih, mall, bioskop, traveling, artinya konsumsi masyarakat telah pulih. Simpanan masyarakat perseorangan growthnya sudah mulai ternomalisasi, dimana porsi konsumsi dan porsi simpanan/tabungan masyaakat itu balance,” jelas Herman.  Dia menyebut selain konsumsi domestik yang menyumbang 50 persen dari pertumbuhan ekonomi harus didukung oleh dunia usaha. Dunia usaha harus didorong untuk meningkatkan investasi mereka.  Mengutip pernyataan Ketua LPS Purbaya Yudhi Sadewa, struktur perekonomian Indonesia memungkinkan Indonesia menyelamatkan dirinya sendiri. Karenanya, bagi dunia usaha, jika memang struktur fundamental perekonomian Indonesia kuat, maka seharusnya dunia usaha tidak perlu ragu-ragu lagi untuk terus mendorong investasinya kedepan.  “Karena, pada saat orang sudah mulai konsumsi, uangnya kan masuk di dunia usaha. Nah, jika mereka kemudian investasi lagi misalnya dalam bentuk hp baru, iphone baru kan meningkatkan lapangan kerja, maka konsumsi akan meningkat lagi, ini multiplayer-nya meningkat, ini yang perlu kita dorong,” jelasnya.  Sementara pengamat ekonomi dari Segara Reseach Institute, Piter Abdullah mengatakan bahwa masyarakat Indonesia termasuk didalamnya dunia usaha tidak perlu khawatir akan ancaman resesi. “Kita nggak perlu khawatir di tahun 2023 ini, artinya, tidak akan ada resesi ditahun 2023,” ujar Piter.  Ia menyebut bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan tumbuh 4,8%, sementara dirinya pribadi memperkirakan 4,75% sampai 5,25%. Artinya, kata Piter tahun 2023 ini perekonomian Indonesia akan tumbuh baik, karena ekonomi Indonesia tidak tergantung kepada global.  “Global boleh saja resesi, tapi Indonesia tidak akan resesi,kenapa karena pertumbuhan kita lebih ditentukan oleh domestic demand,” tegasnya.  &nbsp;

Konsumsi Domestik Bakal Pacu Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Kepala-BKF-Febrio-Kacaribu-Nurul-F-JPC.jpg" alt="Nurul Fitriana/JawaPos.com Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu" width="100%">
<figcaption>Nurul Fitriana/JawaPos.com Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Sektor manufaktur nasional konsisten tercatat ekspansif selama tujuh belas bulan berturut-turut. Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur tercatat naik menjadi 51,3 pada Januari 2023 dari sebelumnya 50,9 di Desember 2022.  Terkait dengan itu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menyebut PMI yang meningkat menandakan bahwa pemulihan ekonomi di Indonesia terus berlanjut. Pasalnya, peningkatan ini terjadi di tengah dinamika perekonomian dunia.  ’’Sektor manufaktur yang tetap berada di zona ekspansi menunjukkan daya tahan perekonomian Indonesia di tengah gejolak global dan perlambatan manufaktur yang terjadi di berbagai negara,” kata Febrio Kacaribu melalui keterangan tertulis, Kamis (2/2).  Ia menjelaskan, tren ekspansif di bulan Januari 2023 ini ditunjukkan oleh beberapa negara lain di kawasan ASEAN. Meliputi Filipina 53,5 (53,1 pada Desember 2022), Thailand 54,5 (52,5 pada Desember 2022).  Sementara itu, Taiwan 44,3 (44,6 pada Desember), Malaysia 46,5 (47,8 pada Desember 2022), Vietnam 47,4 (46,4 pada Desember 2022), Korea Selatan 48,5 (48,2 pada Desember 2022) dan Amerika Serikat 46,8 (46,2 pada Desember 2022) tercatat masih berada di zona kontraktif. ’’Output dan permintaan baru di Indonesia mengalami pertumbuhan tercepat dalam tiga bulan terakhir karena permintaan dalam negeri yang tetap kuat,” jelas Febrio.  Walaupun permintaan dari sisi ekspor masih agak tertahan, peningkatan permintaan domestik mampu mendorong perusahaan untuk meningkatkan aktivitas pembelian barang input. ’’Secara keseluruhan, optimisme pelaku usaha di awal tahun 2023 ini meningkat dibandingkan akhir tahun lalu. Ini tercermin dari peningkatan stok barang input. Selain itu, harga barang input mengalami penurunan walaupun disrupsi pasokan masih terjadi,” jelas Febrio.  Meskipun demikian, para produsen tetap mengantisipasi kondisi ketidakpastian ekonomi dunia dan cuaca ekstrim yang dianggap berpotensi menghambat laju distribusi. Sementara itu, inflasi Januari 2023 tercatat sebesar 5,28 persen (YoY), lebih rendah dibanding bulan sebelumnya pada Desember 2022 sebesar 5,51 persen (YoY).  ’’Tren inflasi mulai turun perlahan, terutama dari administered price yang berasal dari harga bahan bakar. Pemerintah terus mengantisipasi pergerakan harga komoditas energi dan ketersediaan pasokan BBM untuk memastikan fungsi stabilisasi APBN, yaitu sebagai shock absorber di tengah kondisi global yang masih bergejolak,” lanjut Febrio.  Jika dilihat per kelompok, inflasi inti turun tipis ke angka 3,27 persen (YoY) dari 3,36 persen pada Desember 2022 (YoY). Kinerja inflasi ini di satu sisi berasal dari penurunan inflasi kebutuhan sandang, perumahan dan jasa layanan perumahan, serta rekreasi.  Di sisi lain, terjadi peningkatan inflasi pada sektor kesehatan serta perawatan pribadi dan jasa lainnya. Inflasi inti yang masih terjaga di atas 3 persen menunjukkan daya beli masyarakat yang masih kuat dan optimisme menyambut 2023.  Inflasi pangan bergejolak (volatile food) sedikit meningkat menjadi 5,71 persen (YoY) dibandingkan dengan bulan Desember 2022 sebesar 5,61 persen (YoY). Hal ini didorong oleh harga pangan yang cenderung volatile sebagai dampak faktor musiman dan gangguan cuaca.  ’’Untuk menjamin ketersediaan pangan dan menjaga stabilitas harga pangan di masyarakat, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya melalui percepatan impor, antisipasi lonjakan harga akibat risiko gangguan cuaca, serta persiapan menghadapi Ramadan dan Idul Fitri yang sudah dilakukan dari sejak awal tahun,” terang Febrio.  Jika dilihat kelompok harga yang ditetapkan pemerintah, inflasi tercatat 12,28 persen (YoY) lebih rendah dibandingkan bulan Desember 2022 sebesar 13,34 persen. Hal ini didorong oleh menurunnya tarif angkutan udara dan bensin.  Di sisi lain, harga rokok dan tarif air PAM mengalami kenaikan yang dipengaruhi oleh kenaikan tarif cukai dan peningkatan pelayanan air bersih kepada masyarakat.  Ke depan, Pemerintah akan terus berupaya menjaga inflasi mengingat pengendalian inflasi merupakan salah satu isu utama yang menjadi perhatian Presiden dan telah disampaikan dalam acara Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) 2023 pada 17 Januari 2023 lalu.  Upaya pengendalian inflasi terus ditempuh melalui berbagai kebijakan, antara lain stabilisasi harga pangan, penguatan pasokan dan cadangan domestik, antisipasi gejolak harga akibat risiko gangguan cuaca, serta persiapan menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). (*)   &nbsp;  &nbsp;

PMI Manufaktur RI Naik Jadi 51,3, Pemulihan Ekonomi Terus Berlanjut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/SRI-MULYANI-17-A.jpg" alt="Menteri Kuangan Sri Mulyani Indrawati (Antara)" width="100%">
<figcaption>Menteri Kuangan Sri Mulyani Indrawati (Antara)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan proses recovery atau pemulihan ekonomi di Indonesia pasca Pandemi Covid-19 dinilai lebih cepat. Ia menyebut, sejumlah sektor justu menunjukkan ketangguhannya.  Menurut Sri Mulyani, dua diantaranya yaitu sektor manufaktur dan perdagangan. Salah satu yang mempercepat pemulihan adalah kebijakan pemerintah yang memperbolehkan ekonomi berjalan terus berdasar ketentuan selama masa pandemi Covid-19.  "Tapi ternyata di dalam proses recovery kita surprisingly untuk Indonesia satu (sektor) manufakturing kita sangat resiliensi tumbuhnya juga tinggi. Kedua (sektor) perdagangan di Indonesia yang pulih secara sangat cepat dan kuat," kata Sri Mulyani dalam BRI Microfinance Outlook 2023 di Jakarta, Kamis (26/1).  Ia menilai, sektor perdagangan sangatlah tangguh di masa pandemi Covid-19. Sebab menurutnya, hal ini turut dipengaruhi oleh pemerintah yang melakukan kebijakan buka tutup mal.  "Indonesia melakukan policy buka tutup, buka tutup. Mal-nya setengah buka 50 persen, harus pakai Pedulilindungi, lockdownnya sedikit di sebelah sini, psbb satu, derajat 2 derajat 3, movement, tapi perdagangan jalan terus bahkan recoverynya cukup tinggi," imbuh Menkeu.  Menurutnya, perdagangan yang tangguh itu sangat berdampak terhadap penciptaan lapangan kerja. Kemudian, pemulihan didorong momentumnya tumbuh kuat pada tahun 2022 melalui permintaan transportasi yang sangat tinggi.  Menkeu bercerita, transportasi yang pulih terbukti dengan peningkatan permintaan semasa libur akhir tahun. Ia menyebut, walaupun tiket pesawat cukup tinggi alias mahal tetapi yang terjadi pada momen itu cari tempat duduk saja susah.  Selain itu, kata dia, berbagai akomodasi di sebuah tempat destinasi pun sudah fully booked alias sudah terpesan semua. Seperti yang telah dialami oleh dirinya sendiri karena tidak bisa memesan hotel secara mendadak di Bali semasa libur akhir tahun.  "Karena saya tidak punya rencana holiday tapi last minute tiba-tiba saya punya waktu christmas (libur Natal) dua hari. Saya ingin pergi ke Bali, tapi yang terjadi tidak seperti yang diinginkan. Karena hotel itu sudah fully booked. Menteri Keuangan enggak bisa booked, Pak Sunarso. Karena tidak pernah planning," curhat Sri Mulyani.  "Ini hanya menggambarkan cerita tentang recovery yang sangat cepat di sektor akomodasi, makanan dan minuman, transportasi yang kena dampak luar biasa (saat Covid-19)," tandasnya.  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;

Menkeu Curhat Tidak Bisa Booking Hotel di Bali Saat Libur Akhir Tahun

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pemulihan ekonomi

Berita Terkini