<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div id="m#msg-f:1818025330861286035" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/03/sri-mulyani-bungkam-877880257.jpg" alt="Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memilih bungkam setiap kali ditanya soal rencana kenaikan PPN 12 persen yang dijadwalkan berlaku mulai Januari 2025. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memilih bungkam setiap kali ditanya soal rencana kenaikan PPN 12 persen yang dijadwalkan berlaku mulai Januari 2025. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div id="m#msg-f:1818025330861286035-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com-Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut pemulihan aset penanganan korupsi pada tahun 2025 mencapai Rp 677,59 miliar. Sedangkan jika dihitung sejak tahun 2020 hingga saat ini mencapai Rp 2,49 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015406291/tagihan-lunas-dompet-makin-tebal-5-shio-ini-siap-nikmati-keberuntungan-besar-pekan-ini">Tagihan Lunas, Dompet Makin Tebal! 5 Shio Ini Siap Nikmati Keberuntungan Besar Pekan Ini</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini sebagaimana ia sampaikan melalui akun Instagram pribadinya, @smindrawati usai menghadiri Puncak Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2024 yang diselenggarakan KPK, Senin (9/12) kemarin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Dari laporan Ketua KPK, Bapak Nawawi Pomolango, penanganan kasus korupsi sepanjang periode 2020 sampai dengan 2024, telah berhasil memulihkan kerugian negara sebesar Rp2,49 trilliun,&rdquo; kata Sri Mulyani.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Khusus tahun 2024 sendiri, pemulihan aset yang berhasil dilakukan adalah sebesar Rp677,59 miliar,&rdquo; sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia memastikan seluruh dana yang dikantongi pemerintah akan kembali dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Ini menjadi komitmen bersama bahwa setiap kerugian negara akibat korupsi harus dikembalikan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat,&rdquo; ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, bendahara negara ini menilai bahwa korupsi merupakan ancaman serius. Bahkan, dampak destruktif yang ditimbulkan luar biasa bagi pembangunan, keadilan, dan juga kesejahteraan bangsa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Itu sebabnya, kata dia, penguatan budaya antikorupsi perlu terus dilakukan dengan dukungan dari seluruh pihak, baik dari pemerintah, maupun masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Mari jadikan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia kali ini sebagai momen untuk terus menumbuhkan integritas, tolak korupsi dengan tegas. Teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia Maju,&rdquo; paparnya. (*)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut pemulihan aset penanganan korupsi pada tahun 2025 mencapai Rp 677,59 miliar

Menteri Keuangan Sri Mulyani Sebut Pemulihan Aset Penanganan Korupsi Capai Rp 677,59 Miliar pada 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/21/7E8FF6EC-6C17-43EC-8F3A-C29B88ABD4F3-4270855809.jpeg" alt="Presiden Prabowo Subianto (kiri) dan Wapres Gibran Rakabuming Raka (kanan) mengenakan Tanda Kehormatan usai pelantikan. Setiap lencana di jas mereka melambangkan penghargaan dan dedikasi bagi bangsa." width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto (kiri) dan Wapres Gibran Rakabuming Raka (kanan) mengenakan Tanda Kehormatan usai pelantikan. Setiap lencana di jas mereka melambangkan penghargaan dan dedikasi bagi bangsa.</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Indonesia dinilai perlu melakukan akselerasi perekonomian dan pasar keuangan seiring perekonomian global yang tak menentu dan tereskalasinya gejolak geopolitik di kawasan Timur Tengah. Pernyataan ini disampaikan oleh Pengamat Pemulihan Aset Chuck Suryosumpeno. Menurut&nbsp;Chuck, pemerintah Indonesia melalui Presiden Prabowo Subianto yang baru dilantik sudah saatnya saatnya menjalankan rezim pemulihan aset. &ldquo;Penerapan rezim ini sesungguhnya membuat penegakan hukum di Indonesia menjadi semakin sempurna. Inilah yang disebut dengan total law enforcement (penegakan hukum secara total/utuh atau sempurna). Saya rasa bisa diterapkan oleh Presiden Prabowo Subianto,&rdquo; ujar Chuck dalam keterangan tertulisnya. Menurutnya, Indonesia sebenarnya sudah memiliki perangkat untuk mengimplementasikan rezim pemulihan aset khususnya aset hasil tindak pidana. &ldquo;Kejaksaan sudah memiliki Badan Pemulihan Aset dan tinggal optimalisasi kinerjanya saja yang bisa ditingkatkan,&rdquo; kata dia. Chuck menambahkan, rezim pemulihan aset juga dapat dijalankan di setiap lini selain tindak pidana, misalnya pajak dan sektor umum lainnya yang berkaitan dengan masyarakat. &ldquo;Yang perlu menjadi perhatian bersama adalah bahwa syarat utama suksesnya rezim pemulihan aset adalah berjalannya merit sistem dalam institusi dan pola pikir bahwa pemidanaan tidak selalu identik dengan penjeraan,&rdquo; ujarnya. Meski dalam dunia penegakan hukum Indonesia rezim pemulihan aset memang baru dikenal, namun fakta yang tersaji menunjukkan bahwa rezim ini sangat dibutuhkan. &ldquo;Selain demi tegaknya hukum dan keadilan, rezim ini memberikan sumbangsih besar bagi negara melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP),&rdquo; ujarnya. Rezim pemulihan aset, kata Chuck, akan menuntut para penegak hukum melaksanaan prinsip good governance di bidang pemulihan aset. "Kerugian negara akibat tindak kejahatan dipastikan bisa dikembalikan secara riil, kemudian disetorkan negara sebagai PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Selain itu, terciptanya transparansi dan akuntabilitas yang berujung pada peningkatan kredibilitas penggunaan anggaran negara serta meminimalisir terjadinya perilaku korupsi," pungkasnya.

Indonesia dinilai perlu melakukan akselerasi perekonomian dan pasar keuangan seiring perekonomian global yang tak menentu.

Demi Akselerasi Perekonomian, Prabowo Didorong untuk Jalankan Rezim Pemulihan Aset

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/28/96_terjerat-3254286956.png" alt="MENUJU RUTAN: Helena Lim setelah ditetapkan sebagai tersangka, Selasa (26/30 malam." width="100%">
<figcaption>MENUJU RUTAN: Helena Lim setelah ditetapkan sebagai tersangka, Selasa (26/30 malam.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Dengan kerugian negara mencapai Rp 271 triliun, Kejaksaan Agung (Kejagung) dituntut memaksimalkan pemulihan aset kasus dugaan korupsi tata niaga timah wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk. Langkah itu bisa dimulai dengan menerapkan UU Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam kasus tersebut. Mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein menjelaskan, pendekatan TPPU dalam kasus itu dapat menjangkau lebih jauh pihak-pihak lain yang terlibat. Termasuk pihak-pihak yang diduga menjadi beking dan cukong dalam praktik pertambangan timah ilegal. &rdquo;Karena bisa dilihat dari transaksi,&rdquo; ujarnya kepada Jawa Pos kemarin (29/3). Yunus mengungkapkan, pemulihan aset memang lebih mudah dilakukan jika menggunakan UU TPPU. Sebab, dalam undang-undang tersebut, penerima hasil TPPU pun bisa ditindak. &rdquo;Dan ada (ketentuan, Red) pembuktian terbalik, si tersangka atau terdakwa harus membuktikan bahwa asetnya tidak berasal dari tindak pidana,&rdquo; ujarnya. Penerapan TPPU dalam pemulihan aset juga bisa didukung dengan upaya kerja sama internasional. Upaya tersebut sangat penting untuk menindaklanjuti dan menelusuri aliran TPPU di luar negeri. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/29/404292763_1474185536459330_6306241605969824561_n-3931943996.jpg" alt="Sandra Dewi bersama sang suami, Harvey Moeis." width="100%">
<figcaption>Sandra Dewi bersama sang suami, Harvey Moeis.</figcaption>
</figure> Perintis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tersebut menambahkan, penggunaan UU TPPU juga memudahkan penyidik Kejagung menyita aset-aset tersangka yang patut diduga berasal dari tindak pidana. Penyitaan itu pun tidak hanya menyasar aset yang ilegal, tapi juga aset-aset yang sah. &rdquo;Karena sering kali pelaku TPPU itu mencampur (usaha) yang halal dan yang haram,&rdquo; ujarnya. Begitu pula dengan penerima pasif. Yunus menyebut pihak-pihak yang menerima, menguasai, dan menggunakan juga bisa dijerat dengan UU TPPU. Sekalipun tidak ada unsur kesengajaan dalam penerimaan, penguasaan, dan penggunaan hasil TPPU. Ketentuan itu diatur dalam Pasal 5 UU TPPU. &rdquo;Karena TPPU ini, pendekatannya adalah follow the money,&rdquo; imbuhnya. Terpisah, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman meminta penyidik kejaksaan untuk segera menetapkan seseorang berinisial RBS sebagai tersangka. Boyamin menyebut RBS punya peran penting dalam kasus itu. &rdquo;Perannya diduga sebagai aktor intelektual dan penikmat uang paling banyak dari perkara ini,&rdquo; tuturnya kepada Jawa Pos. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014495877/harvey-moeis-samarkan-upeti-korupsi-timah-lewat-dana-csr-diserahkan-lewat-helena-lim">Harvey Moeis Samarkan Upeti Korupsi Timah lewat Dana CSR, Diserahkan Lewat Helena Lim</a> Boyamin mengatakan, RBS diduga berperan sebagai pihak yang menyuruh suami Sandra Dewi, Harvey Moeis, dan Helena Lim untuk memanipulasi uang hasil korupsi dengan modus corporate social responsibility (CSR). Boyamin juga mendorong kejaksaan segera menerapkan UU TPPU dalam kasus tersebut. Dengan pasal itu, aset-aset yang diduga berasal dari hasil korupsi bisa dirampas negara. Serta, dapat mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi tersebut. &rdquo;Apalagi, ini jumlah (kerugian negara, Red) sangat fantastis,&rdquo; imbuhnya. Sebagaimana diberitakan, Kejaksaan Agung menahan Harvey Moeis dan crazy rich PIK Helena Lim. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi terkait tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk periode 2015&ndash;2022. Keduanya menambah daftar panjang pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Saat ini, total ada 16 tersangka dalam kasus tersebut. Selain Harvey Moeis dan Helena, kejaksaan menetapkan MRPP alias RS selaku direktur utama PT Timah Tbk periode 2016&ndash;2021 dan EE alias EML selaku direktur keuangan PT Timah Tbk periode 2017&ndash;2018. (tyo/c7/ttg)

Kerugian negara mencapai Rp 271 triliun. Kejagung dituntut memaksimalkan pemulihan aset kasus dugaan korupsi tata niaga timah.

Kasus Korupsi Timah Yang Seret Suami Sandra Dewi Rugikan Negara Rp 271 T, Kejagung Didesak Terapkan TPPU 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/Mantan-Bupati-Sidoarjo-Saiful-Ilah-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Mantan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (7/3/2023). Mantan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah kembali ditahan KPK. Saiful ditahan sebagai tersangka kasus gratifikasi Pemkab Sidoarjo sebesar Rp 15 miliar. Syai" width="100%">
<figcaption>Mantan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (7/3/2023). Mantan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah kembali ditahan KPK. Saiful ditahan sebagai tersangka kasus gratifikasi Pemkab Sidoarjo sebesar Rp 15 miliar. Syai</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memaksimalkan pemulihan aset (asset recovery) dari kasus dugaan penerimaan gratifikasi eks Bupati Sidoarjo Saiful Ilah. Pemulihan aset dilakukan dengan cara merampas harta kekayaan atau aset Saiful yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi.  Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan, gratifikasi senilai Rp 15 miliar yang diduga diterima Saiful tak tertutup kemungkinan akan ditindaklanjuti dengan mendalami indikasi tindak pidana pencucian uang (TPPU). Pendalaman tersebut dimaksimalkan dengan mengumpulkan alat-alat bukti dan memeriksa para saksi.  Kenapa baru sekarang KPK mengembangkan perkara gratifikasi dan TPPU Saiful Ilah? Alex –sapaan Alexander Marwata– menyebutkan, penanganan perkara sebelumnya terkendala batas waktu. Penyidikan perkara suap terkait infrastruktur yang diawali dengan operasi tangkap tangan (OTT) pada 2020 itu harus diselesaikan dalam 90 hari. "Harus segera dilimpahkan ke pengadilan (setelah 90 hari masa penyidikan, Red)," kata Alex.  Keterbatasan waktu itu membuat KPK tidak maksimal dalam menelusuri dugaan penerimaan gratifikasi dan pelacakan aset Saiful. "Itulah alasan kenapa perkara (suap dengan gratifikasi dan pelacakan aset, Red) tidak digabung," paparnya.  Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto mengakui, tidak mudah menelusuri siapa pemberi gratifikasi Saiful Ilah. Karena itu, pengembangan perkara kali ini tidak menerapkan pasal suap seperti sebelumnya. "Barangnya (gratifikasi, Red) ada, tapi pemberinya nggak ter-detect," terangnya.  Karyoto menuturkan, pihaknya akan mendalami penerimaan gratifikasi tersebut dengan cara mengklarifikasi banyak pihak. Di antaranya, perusahaan-perusahaan yang pernah memberikan sumbangan kepada Saiful. Permintaan klarifikasi juga akan dilakukan kepada sejumlah aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Sidoarjo.  Karyoto menegaskan, tidak ada motif lain dalam penanganan kasus gratifikasi Saiful. Dia memastikan penetapan tersangka dan penahanan Saiful pada Selasa (7/3) lalu murni dilandasi alat-alat bukti yang diperoleh KPK. "Siapa pun yang di dalamnya terlibat suatu pidana, alat buktinya ada, tetap kami kembangkan," tegasnya.

KPK Kejar Pemberi Gratifikasi, Semua Aset Saiful Ilah Akan Disita

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Pemulihan-Aset.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemulihan aset dalam penanganan perkara lingkungan hidup dan sumber daya alam, khususnya yang ditangani oleh bidang tindak pidana umum, baik pada Kejaksaan Agung (Kejagung), Kejaksaan Tinggi (Kejati) maupun Kejaksaan Negeri (Kejari), dinilai masih minim. Hal ini tidak hanya karena sedikitnya perkara Tinda Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan tindak pidana asal dalam sektor Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup yang ditangani penyidik Polri, namun juga karena tidak banyak inisiatif dari jaksa untuk mengarahkan penyidik, agar melakukan penelusuran hingga pemulihan aset dalam rangka memastikan keberhasilan eksekusi pidana pokok maupun pidana tambahan, yang dijatuhkan bagi para terpidana baik perorangan maupun korporasi.  Untuk mengatasi hal ini, sebagai lembaga sentral dalam sistem penegakan hukum pidana (center of criminal justice system), yang bertugas mengendalikan penyidikan, melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, korps adyaksa diminta untuk melakukan pemulihan kerugian yang diderita para korban kejahatan, utamanya dibidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.  “Pemulihan kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana merupakan wewenang dominus litis yang kemudian dijabarkan dalam bentuk kegiatan pemulihan aset sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung (Perja) Nomor 7 Tahun 2020,” kata Direktur Hukum Yayasan Auriga Nusantara Dr. Roni Saputra, dalam sambutannya, saat membuka Pelatihan Pemulihan Aset Dalam Kejahatan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup, yang dilakukan lembaganya bersama Badiklat Kejaksaan RI Selasa (27/9)-Jumat (30/9), di Hotel Atria Serpong, Tangerang Selatan.  Mengamini permintaan tersebut, Kepala Badan Diklat Kejagung, Toni T. Spontana, mengatakan Penegakan hukum sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup sangat perlu dilakukan untuk menjaga lingkungan dari kerusakan. Hal ini karena pendekatan hukum pidana yang menyasar badan atau individu (in personam), sering kali kurang efektif untuk mengurangi kejahatan. Oleh karena itu, menurutnya, politik penegakan hukum secara global bergeser dari politik in personam (individu atau badan) menuju politik in irem (aset).  “Terlebih pendekatan aset dapat menjadi salah satu upaya dalam menjawab dampak kerusakan lingkungan dari aspek ekonomi,” jelas Toni yang hadir didampingi oleh tuan rumah dari Kejati Banten Leonard Eben Ezer.  Toni menambahkan, pemulihan aset dimaksudkan dengan mempertimbangkan deterrence effect bagi pelaku kejahatan. Dengan mempertimbangkan motivasi pelaku adalah ekonomi, maka sanksi yang bersifat ekonomi menurutnya, perlu diterapkan secara optimal dan proporsional.  “Pendekatan ekonomi dalam upaya penegakan hukum telah diadopsi oleh kejaksaan republik indonesia sebagai pengacara negara maupun sebagai penyidik dan penuntut umum (dalam hal ini penegak hukum). Pada tahun 2014, jaksa agung mengeluarkan peraturan jaksa agung nomor per-027/a/ja/ 10/2014 tentang pedoman pemulihan aset. Perja tersebut kemudian dua kali direvisi melalui peraturan kejaksaan nomor 9 tahun 2019 dan peraturan kejaksaan ri no. 7 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan jaksa agung nomor per- 027/a/ja/ 10/2014 tentang pedoman pemulihan aset,” jelasnya  Sebagai informasi, Auriga Nusantara bersama Badiklat Kejaksaan RI kembali menggelar Pelatihan Pemulihan Aset Dalam Kejahatan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup. Kali ini pelaksanaan peningkatan kapasitas bagi jaksa penuntut umum tersebut, diselenggarakan di Hotel Atria Serpong, mulai tanggal 27-30 September 2022 untuk gelombang pertama. Kegiatan ini merupakan peningkatan kapasitas ketiga, sebelumnya telah dilaksanakan seri pelatihan di Medan pada 25-30 Juli 2022 dan di Bali pada tanggal 22-27 Agustus 2022 dengan tema Penuntutan Pertanggungjawaban Korporasi Dan Penerapan Pidana Perbaikan Akibat Tindak Pidana Lingkungan Hidup.  Pelatihan ini dikuti oleh 34 orang Jaksa dari unsur Jampidum dan Jampisus untuk Batch 1 . Para peserta yang hadir berasal dari Kejaksaan Tinggi Wilayah Aceh, Jambi, Lampung, Riau, Sumatera Utara,Sumatera Selatan, Kalimatan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan untuk narasumber, Auriga dan Badiklat menghadirkan para pakar di bidangnya, diantaranya Prof. Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si. - Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor, Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum - Hakim Agung Mahkamah Agung, Paku Utama, S.H, LL.M, PhD seorang pakar TPPU, Dr. Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H. - Akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Budi Saiful Haris - Analis senior PPATK, Mochamad Praswad Nugraha, S.H., LL.M. - Mantan Penyidik KPK, Asep Kurniawan Cakraputra - PPA Kejaksaan Agung RI, Ariawan Agustiartono, SH. MH. – Mantan Jaksa pada KPK RI, Dr. Yadyn Palebangan, SH., MH. - Koordinator Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Irene Putri, S.H., M.Hum – Jaksa pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung RI, Banu Laksmana – PPA Kejaksaan RI, dan narasumber dari Kementerian ATR/Badan Pertanahan Nasional RI.  Auriga berharap melalui Diklat ini, dapat membantu Lembaga kejaksaan dalam mengoperasionalisasikan pedoman pemulihan aset, yang tahapannya dimulai dari penelusuran, pengamanan, pemeliharaan, perampasan dan pengembalian asset, demikian Roni menutup sambutannya.

Kejaksaan Diminta Optimal Pulihkan Aset Kasus SDA dan Lingkungan Hidup

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/gedung-kpk.jpg" alt="Gedung Merah Putih KPK. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Gedung Merah Putih KPK. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bakal terus mengupayakan pengembalian aset negara dari penanganan kasus korupsi. KPK yang kini dikomandoi Firli Bahuri mengklaim, mengalami peningkatan pengembalian aset senilai Rp 80 miliar atau 27 persen pada 2021.  "Asset recovery KPK tahun 2021 mengalami peningkatan, jika kita bandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, yakni sebesar Rp 80 miliar atau 27 persen," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (3/1).  Ali mengklaim, pihaknya secara terus-menerus konsisten mengoptimalkan pengembalian aset atau asset recovery melalui pendekatan strategi penindakan. Asset recovery ini sebagai wujud sumbangsih KPK kepada pembangunan nasional.  "Karena asset recovery KPK akan menjadi PNBP (penghasilan negara bukan pajak) sebagai salah satu sumber pembiayaan negara dalam membangun bangsa, negara, demi mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia," ungkap Ali.  Juru bicara KPK bidang penindakan ini menyampaikan, pihaknya telah menyetorkan uang dari perkara korupsi ke kas negara sebanyak Rp107 miliar pada 2014. Lalu, pada 2015 menyetorkan uang Rp 193 miliar ke kas negara.  Kemudian, KPK menyetorkan Rp 335 miliar ke kas negara pada 2016. Selanjutnya, pada 2017 lembaga antirasuah menyetorkan senilai Rp 342 miliar ke kas negara.  Lembaga antikorupsi juga menyetorkan Rp600 miliar ke kas negara pada 2018. Bahkan, pada 2019 KPK menyetorkan uang Rp 468 miliar ke kas negara.  KPK juga menyetorkan uang Rp294 miliar ke kas negara pada 2020. Terakhir, lembaga antikorupsi menyetorkan uang Rp374 miliar ke kas negara pada 2021.  Ali berujar, KPK melalui tugas penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi putusan, senantiasa mengedepankan optimalisasi pemulihan kerugian keuangan negara melalui perampasan aset hasil tindak pidana korupsi atau asset recovery.  KPK menyadari, bahwa keberhasilan tersebut tentu tidak terlepas dari sinergi dan kolaborasi semua pihak, K/L, Aparat Penegak Hukum, Pemerintah Daerah, para pelaku usaha, dan seluruh elemen masyarakat.  "Oleh karenanya, melalui sinergi ini, kita bangun optimisme pemberantasan korupsi," pungkas Ali.

KPK Era Firli Bahuri Klaim Pengembalian Aset ke Negara Naik Rp 80 M

Pemulihan Aset

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Pemulihan Aset