<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/26/WhatsApp-Image-2023-06-26-at-200639-redacted_dot_app-4688277.jpg" alt="Siswa dari keluarga pramiskin keberatan dengan persyaratan bebas narkoba yang harus mengeluarkan biaya hingga ratusan ribu rupiah." width="100%">
<figcaption>Siswa dari keluarga pramiskin keberatan dengan persyaratan bebas narkoba yang harus mengeluarkan biaya hingga ratusan ribu rupiah.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;AA bingung harus membagi perasaan antara senang atau sedih pada momen PPDB saat ini. Ketika tahu dia diterima di salah satu SMK negeri di Surabaya, perasaan senangnya menyeruak. Namun, begitu tahu jika ada persyaratan melampirkan surat bebas narkotika dari Badan Narkotika Nasional (BNN), perasaan bahagia mendadak berubah sedih. &rdquo;Bingung bayar tes narkotika bagaimana. Karena tidak gratis, bayar Rp 200 ribuan lebih,&rdquo; jelas dia saat ditemui di BNN Surabaya. AA masuk ke salah satu SMK negeri di Surabaya itu melalui jalur afirmasi. Keluarganya tergolong pramiskin. Kedua orang tuanya berdagang makanan. AA anak pertama dari dua bersaudara. Sesuai PP 19 Tahun 2020, untuk tes urine ditarik biaya sebesar Rp 290 ribu. Layanan tersebut bernama Pelayanan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika (SKHPN). Anggota Komisi A DPRD Surabaya Imam Syafi'i angkat bicara. Politikus Nasdem itu menyayangkan sikap sekolah yang memberlakukan penarikan surat bebas narkotika pada kelompok pramiskin. &rdquo;Biayanya tidak murah Rp 290 ribu, nggak semua orang punya uang segitu,&rdquo; kata Imam. Anggota Badan Anggaran DPRD Surabaya itu meminta agar Pemprov Jawa Timur bersikap tegas terhadap sekolah dan bisa melihat lebih jernih dalam urusan PPDB. &rdquo;SMA/SMK negeri, kembalikan saja ke Pemkot Surabaya," ucap Imam. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aries Agung Paewai memastikan bahwa tidak ada kewajiban bagi siswa SMA/SMK negeri PPDB Jawa Timur menyertakan surat bebas narkotika. &rdquo;Itu tidak benar,&rdquo; kata Aries singkat. &nbsp;

Salah seorang calon siswa SMKN di Surabaya keberatan persyaratan surat bebas narkotika dari BNN karena butuh biaya hingga ratusan ribu

Diterima di SMK Negeri Surabaya Wajib Lampirkan Surat Bebas Narkoba, Siswa Jalur Afirmasi Ini Kebingungan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/Vaksinasi-Covid-19-Bagi-Pelajar-di-Tangsel-Dery-Ridwansah-7.jpg" alt="Siswa saat mengikuti antrean vaksin COVID-19 di Sekolah Al Azhar BSD, Tangerang Selatan, Banten, Senin (19/7/2021). Vaksinasi yang diselenggarakan oleh BIN dan Pemkot Tangerang Selatan ini merupakan program percepatan vaksinasi COVID-19 untuk pelajar. Fot" width="100%">
<figcaption>Siswa saat mengikuti antrean vaksin COVID-19 di Sekolah Al Azhar BSD, Tangerang Selatan, Banten, Senin (19/7/2021). Vaksinasi yang diselenggarakan oleh BIN dan Pemkot Tangerang Selatan ini merupakan program percepatan vaksinasi COVID-19 untuk pelajar. Fot</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Warga Surabaya harus bersabar menanti kiriman vaksin dari pemerintah pusat. Saat ini, Surabaya kehabisan vaksin Covid-19.  Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan, pihaknya sedang melakukan permohonan tambahan vaksin kepada pemerintah pusat. Stok vaksi yang masih ada saat ini, dikhususkan untuk pihak-pihak tertentu.  ”Surabaya ini ada. Tapi ada yang turun dari pemerintahan yang berbunyi ini buat A, ini buat B. Yang kita berikan untuk umum memang berkurang. Tapi untuk perbankan masih ada stok. Jadi hanya untuk orang-orang bagian perbankan,” beber Eri pada Senin (26/7).  Stok vaksin yang ada saat ini berjumlah 3.000 dosis. Stok itu, dikhususkan untuk instansi. Sementara vaksin untuk umum masih menunggu tambahan dari pemerintah pusat.  ”Vaksin untuk masyarakat umum dosis 1 dan vaksinasi anak-anak terhenti terlebih dulu. Saat ini, vaksin kita tinggal sekitar 3.000 dosis, itu pun untuk instansi tertentu,” ujar Eri.  Ditanya soal vaksin bagi penerima dosis kedua, Eri meminta bantuan kepada Gubernur Jatim, Pangdam, Pangkoarmada II, serta Kapolda Jatim. Stok vaksin pihak-pihak tersebut, menurut Eri, masih didapatkan dari pemerintah pusat.  ”Untuk dosis kedua, kami minta ke Pak Pangkoarmada II, Pangdam, dan Pak Kapolda, untuk jatah hari ini (26/7). Karena vaksin dari pemerintah pusat ada yang turun ke gubernur, ada yang ke TNI/Polri. Jadi kalau kami sudah kehabisan, kami menyampaikan ke sana untuk kebutuhan sehari. Dan kebutuhannya hanya untuk dosis dua,” papar Eri.  Wali kota mengaku sampai hari ini (26/7), terus menjalankan instruksi Presiden Joko Widodo. Salah satunya adalah dengan upaya untuk terus menghabiskan stok vaksin.  ”Instruksi presiden kan disuruh ngabisin. Jadi kalau habis, langsung minta. Jangan ada stok. Nah, stok untuk umum sekarang nggak ada. Wis entek rek (sudah habis),” ucap Eri.  Dia pun mengirimkan surat laporan kepada Gubernur Khofifah terkait stok vaksin di Surabaya. Selain meminta vaksin, Eri juga melaporkan kepada Khofifah bahwa Surabaya memilik kemampuan untuk melakukan vaksin pada 50 ribu warga sehari.  ”Sudah saya sampaikan surat laporan kepada Bu Gubernur, Surabaya ini Insya Allah kalau kami melakukannya bisa 40 ribu–50 ribu per hari,” terang Eri.

Surabaya Masih Kehabisan Vaksin Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Rumah-pompa-wiyung-riana.jpg" alt="PERLANCAR ALIRAN: Rumah Pompa Wiyung dilengkapi pagar untuk memfilter sampah kemarin. Pengerjaan plengsengan juga sudah selesai. (Riana Setiawan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>PERLANCAR ALIRAN: Rumah Pompa Wiyung dilengkapi pagar untuk memfilter sampah kemarin. Pengerjaan plengsengan juga sudah selesai. (Riana Setiawan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Penataan drainase menjadi perhatian utama pemerintah kota. Salah satunya, saluran tengah kawasan Jalan Raya Wiyung. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan (DPUBMP) Surabaya telah menyelesaikan perbaikan plengsengan saluran dan penambahan pompa banjir.  Sebelumnya, pemkot menambah folder air di bawah rumah pompa Wiyung. Penampungan tersebut memiliki tinggi sekitar 2 meter dari bawah saluran. Hal itu cukup menampung debit air yang kemudian langsung dialirkan ke sungai.  Subairi, seksi posko peralatan DPUBMP, menyatakan bahwa penambahan pipa untuk menyedot air yang dibuang ke sungai telah dikerjakan. Saat ini terdapat dua pipa di rumah pompa Wiyung. ”Sudah rampung terpasang. Sebelumnya dibuatkan tempatnya,” ujarnya.  Dia menyatakan, setiap pompa memiliki kapasitas yang berbeda. Pompa lama berkisar 1 m³ per menit. Sementara itu, pompa baru berkisar 1,5 m³. Dengan demikian, kapasitasnya menjadi 2,5 m³.  Keduanya ditempatkan terpisah. Atap pada folder baru juga diberi lapisan kanopi agar terlindung dari air. Dengan adanya dua alat itu, genangan dan banjir di kawasan permukiman Wiyung dan sekitarnya diharapkan tidak terjadi lagi. Khususnya Jalan Keramat.  Plengsengan di saluran tengah Wiyung pun ikut dibenahi dan diperkuat. Lokasinya berdekatan dengan rumah pompa. Panjang pengerjaan plengsengan itu berkisar 20 meter. Petugas juga telah memasang pagar untuk memfilter pasokan air yang masuk dari saluran tengah. ”Keseluruhan pengerjaannya sudah rampung. Sebelumnya terus kami kebut,” ujarnya.  DPUBMP juga berharap masyarakat turut menjaga kebersihan saluran agar tidak terjadi sumbatan.  ---  Penataan Rumah Pompa Wiyung  - DPUBMP tambah 1 pompa sehingga menjadi dua  - Daya sedot pompa baru 1,5 m3 per menit  - Daya sedot pompa lama 1 m3 per menit  - Panjang pengerjaan plengsengan 20 meter  - Bangun folder air  Diolah dari berbagai sumber

Kapasitas Rumah Pompa Wiyung Bertambah, Jadi 2,5 Meter Kubik Per Meter