<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/21/D36828B1-2625-4892-A008-361A39E0CB55-2887153105.jpg" alt="Gubernur Sumsel Herman Deru umumkan UMP Sumsel 2026. (Ahmad Rafli Baiduri/Antara)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Sumsel Herman Deru umumkan UMP Sumsel 2026. (Ahmad Rafli Baiduri/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumsel 2026 naik sebesar 7,10 persen menjadi Rp 3.94 juta. &rdquo;Saya mengumumkan UMP Provinsi Sumsel tahun 2026 sebesar Rp3.942.963,&rdquo; kata Gubernur Sumsel Herman Deru seperti dilansir dari Antara di Palembang. Dia menjelaskan, penetapan UMP Sumsel 2026 tertuang dalam Keputusan Gubernur Sumsel Nomor 963/KPTS/Disnakertrans/2025 tanggal 19 Desember 2025. Selain itu, Gubernur juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Sumsel 2026 melalui Keputusan Nomor 964/KPTS/Disnakertrans/2025. Berdasar keputusan tersebut, UMSP Sumsel 2026 ditetapkan untuk sembilan sektor usaha. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sebesar Rp 4.116.123, sektor pertambangan dan penggalian Rp 4.167.115, serta sektor industri pengolahan Rp 4.114.298. Selanjutnya sektor pengadaan listrik, gas, uap atau air panas, dan udara dingin ditetapkan sebesar Rp 4.143.870. Sektor konstruksi sebesar Rp 4.130.071, serta sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan motor sebesar Rp 4.110.356. Untuk sektor pengangkutan dan pergudangan ditetapkan sebesar Rp 4.147.400, sektor informasi dan komunikasi Rp 4.104.440, serta sektor aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan, dan penunjang usaha lainnya sebesar Rp 4.074.869. UMP dan UMSP tersebut berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun pada perusahaan yang bersangkutan. &rdquo;Bagi perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan UMP Tahun 2026 yang telah ditetapkan, dilarang mengurangi atau menurunkan upah,&rdquo; kata Deru menjelaskan. Sementara itu, Anggota Dewan Pengupahan Sumsel Cecep Wahyudin mengatakan kenaikan UMP tersebut telah melalui pembahasan dan kesepakatan seluruh unsur Dewan Pengupahan Sumsel. Mulai dari pemerintah daerah, pengusaha, akademisi, hingga serikat pekerja. Penetapan UMP Sumsel 2026 menggunakan nilai alfa 0,7 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 sehingga besaran UMP Sumsel tahun depan menjadi Rp 3.942.963. &rdquo;Rekomendasi Dewan Pengupahan Sumsel menetapkan kenaikan upah sebesar 7,10 persen dan telah disetujui gubernur. Dengan kenaikan itu, UMP Sumsel 2026 naik sebesar Rp261.391 dari tahun sebelumnya,&rdquo; terang Cecep.

Pemprov Sumsel menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumsel 2026 naik sebesar 7,10 persen menjadi Rp 3.94 juta

Pengumuman! UMP Sumsel 2026 Naik 7,10 Persen Jadi Rp 3,94 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/05/IMG-20240705-WA0009-183785803.jpg" alt="Pj Bupati Sandi saat Audiensi ke Kantor Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI, Jumat (5/7/2024). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pj Bupati Sandi saat Audiensi ke Kantor Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI, Jumat (5/7/2024). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pengajuan tata kelola sumur minyak masyarakat yang sudah dimulai sejak dua tahun lalu, kini lebih masif lagi didorong oleh Pj Bupati Sandi Fahlepi agar realisasinya bisa segera dirasakan. Pemerintah kabupaten Muba telah melakukan berbagai upaya untuk menindaklanjuti permasalahan yang ditimbulkan dari kegiatan penambangan minyak ilegal guna menjaga keselamatan lingkungan dan masyarakat. Penjabat Bupati Musi Banyuasin H.Sandi Fahlepi yang baru menjabat kurang lebih tiga bulan ini terus serius berupaya menuntaskan persoalan kerusakan lingkungan dan permasalahan lainnya dampak dari illegal drilling dan illegal refinery di kabupaten Muba. "Kondisi seperti ini tidak bisa terus menerus dibiarkan, karena menyangkut dampak lingkungan dan keselamatan warga Muba, apalagi setelah kejadian kemaren terjadi ledakan terbakar dan mencemari sungai dawas, ungkap Pj Bupati Sandi saat Audiensi ke Kantor Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI, Jumat (5/7/2024). <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/05/IMG-20240705-WA0010-82868772.jpg" alt="Pj Bupati Sandi saat Audiensi ke Kantor Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI, Jumat (5/7/2024). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pj Bupati Sandi saat Audiensi ke Kantor Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI, Jumat (5/7/2024). (Istimewa)</figcaption>
</figure> Lanjutnya, kendala yang dihadapi saat ini terkait Revisi Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua yang masih terkendala di Kementerian. Ia memaparkan, konsep tata kelola yang telah disiapkan diantaranya Tata kelola keselamatan kerja dan lingkungan hidup, tata kelola kontrak jasa dan perjanjian kerjasama. "Lalu, tata kelola penguatan kapasitas kelompok masyarakat dan tata kelola akses pemodalan dan kredit lunak bagi masyarakat pemilik sumur minyak. Kami sangat yakin rencana tata kelola ini sudah mengakomodir perlindungan masyarakat dan lingkungan di Muba," jelasnya. Ia menambahkan, berdasarkan data yang di inventarisir terdata ada sekitar 230 ribu masyarakat Muba yang terlibat pada aktifitas penambangan sumur minyak. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/05/IMG-20240705-WA0008-471452363.jpg" alt="Pj Bupati Sandi saat Audiensi ke Kantor Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI, Jumat (5/7/2024). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pj Bupati Sandi saat Audiensi ke Kantor Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI, Jumat (5/7/2024). (Istimewa)</figcaption>
</figure> "Ini jumlahnya sangat banyak, tentu kami sangat berharap Pemerintah Pusat untuk segera mengakomodir tata kelola ini serta segera ada realisasi konkrit terkait revisi Permen ESDM nomor 1 Tahun 2008," atau Pemerintah Pusat dapat menerbitkan aturan dalam bentuk lain yang untuk tata kelola yang mengakomodasi aktivitas penambangan Sumur Minyak Masyarakat dan atau Menyusun Bridging Policy (Aturan antara) Selama belum diterbitkannya aturan yang menjadi pedoman tata kelola dimaksud harapnya . Sementara itu, Dirjen Kementerian Migas Kementerian ESDM, yang diwakili oleh Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas. Noor Arifin Muhamad ST, M.SIE. menyambut baik dan menyampaikan bahwa persoalan illegal drilling dan ilegal refinery di Muba ini sudah sangat Masif. Dari sisi hulu nanti akan kita follow ke pimpinan bagaimana formula tata kelola terbaiknya karena ini menyangkut instansi terkait lintas sektoral lainnya baik sisi lingkungan, dan diharapkan dilevel menteri koordinator akan menangani secara komprehensif. Arifin melanjutkan bahwa, Peraturan Menteri ESDM saat ini terus digodok agar daerah mempunyai kewenanganan untuk memaksimalkan penertiban illegal drilling dan illegal refinery dan mengapresiasi upaya Pj Bupati Muba ini yang terus aktif memperjuangkan tata kelola upaya penertiban ilegal drilling dan illegal refinery. "Komitmen Pak Pj Bupati Sandi Fahlepi untuk menjaga lingkungan dan keselamatan masyarakat Muba dari dampak illegal drilling dan illegal refinery sudah maksimal, kita saat ini masih menunggu progres penerbitan Permen ESDM," tutur Arifin. Arifin juga berharap sama agar persoalan illegal drilling dan illegal refinery di Muba ini segera tuntas dengan solusi terbaik. mengingat perjuangan yang tak henti-hentinya dilakukan Muba dalam menjaga lingkungan dan keselamatan warga dari dampak illegal drilling dan illegal refinery. Dalam kesempatan kali ini Pj Bupati turut didampingi Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra H.Yudi Herzandi MH , Dirut PT. Petro Muba Khadafi, SE, Kadin Kominfo Muba Herryandi Sinulingga, AP, Kabag Hukum Romasari Purba, SH,MH, Kabag SDA Yulius Adi, SSTP,MSi, Plt Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Agung Perdana SSTP MSi, Kepala dinas lingkungan hidup dIwakili Kabid PDTL Ilham ,ST,MSi.

Penjabat Bupati Musi Banyuasin H.Sandi Fahlepi yang baru menjabat ini terus serius berupaya menuntaskan persoalan kerusakan lingkungan.

Pj Bupati Sandi Fahlepi Kebut Realisasi Tata Kelola Sumur Minyak Warga di Muba

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/17/WhatsApp-Image-2024-05-17-at-074626-2775192271.jpeg" alt="Maraknya kasus illegal drilling dan penyalahgunaan minyak ilegal di Sumatera Selatan (Sumsel) masih menjadi sorotan. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Maraknya kasus illegal drilling dan penyalahgunaan minyak ilegal di Sumatera Selatan (Sumsel) masih menjadi sorotan. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Maraknya kasus illegal drilling dan penyalahgunaan minyak ilegal di Sumatera Selatan (Sumsel) masih menjadi sorotan. Polda Sumsel pun terus berkomitmen dalam menindak tegas kasus-kasus tersebut yang terjadi di wilayah hukumnya. Untuk itu, Polda Sumsel terus berkoordinasi dan bergandengan tangan dengan banyak pihak, mulai dari pemerintah daerah, Kementerian ESDM, SKK Migas hingga perusahaan terkait. Kapolda Sumsel, Irjen Albertus Rachmad Wibowo mengatakan pihaknya akan tetap melakukan tindakan hukum terhadap illegal drilling hingga penyalahgunaan distribusi minyak ilegal yang terjadi di Provinsi Sumsel. "Kita ingin mata pencarian masyarakat tetap hidup, negara tetap meningkat lifting minyaknya dan lingkungan juga terjaga namun tetap aturan tidak boleh dilanggar. Kenapa Polri turun langsung, karena kalau terjadi ledakan atau kebakaran pasti Polri yang disalahkan, oleh karena itu kita hari ini akan sama-sama diskusi carikan solusi terbaik," ujarnya saat melaakukan rapat bersama jajaran Forkopimda Muba dan Petro Muba, bertempat di Gedung Petro Muba, Kamis (16/5). <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/17/WhatsApp-Image-2024-05-17-at-074625-2296682928.jpeg" alt="Maraknya kasus illegal drilling dan penyalahgunaan minyak ilegal di Sumatera Selatan (Sumsel) masih menjadi sorotan. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Maraknya kasus illegal drilling dan penyalahgunaan minyak ilegal di Sumatera Selatan (Sumsel) masih menjadi sorotan. (Istimewa)</figcaption>
</figure> Jenderal Bintang Dua ini menyebutkan, sampai saat ini regulasi mengenai sumur minyak rakyat belum ada perubahan dan belum dilegalkan. Dengan kata lain, pihaknya masih mengikuti regulasi sesuai Peraturan Menteri ESDM No 1 tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Minyak Bumi pada Sumur Tua. "Yang dilegalkan adalah sumur tua. Regulasi minyak rakyat tetap dilarang mengacu Permen ESDM Nomor 1 tahun 2018," jelasnya. Tak hanya fokus pada illegal drilling, Polda Sumsel pun memaksimalkan tindak penegakan hukum pada kasus penyalahgunaan minyak ilegal, khususnya gudang-gudang minyak ilegal. Sementaraa itu Pj Bupati Muba H Sandi Pahlepi menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kedatangan Kapolda Sumsel yang meluangkan waktu ke Bumi Serasan Sekate, untuk melihat langsung aktivitas pengeboran sumur minyak yang dilakukan oleh warga di Kabupaten Muba. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/17/WhatsApp-Image-2024-05-17-at-074625-1-573561642.jpeg" alt="Maraknya kasus illegal drilling dan penyalahgunaan minyak ilegal di Sumatera Selatan (Sumsel) masih menjadi sorotan. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Maraknya kasus illegal drilling dan penyalahgunaan minyak ilegal di Sumatera Selatan (Sumsel) masih menjadi sorotan. (Istimewa)</figcaption>
</figure> "Banyak masyarakat Muba yang bergantung kehidupan dari illegal drilling ini, oleh karena itu kita selaku Pemerintah Daerah berharap ada tindak lanjut, agar bisa membuat tata kelola sumur minyak yang baik sehingga menghasilkan solusi yang berpihak pada keselamatan kemanusian, lingkungan serta tidak melaanggar hukum,"ujarnya. Sandi juga mengungkapkan, Pemkab Muba berharap adanya regulasi&nbsp;atau aturan baik melalui revisi peraturan menteri esdm nomor 1 tahun 2008 ataupun aturan dalam bentuk lain yang dapat dijadikan dasar atau dapat melegalisasi penambangan sumur minyak masyarakat. Hal ini untuk mewujudkan apa yang menjadi arahan presiden ri dalam rapat terbatas tanggal 12 april 2022, yaitu melaksanakan pengelolaan sumur minyak yang aman bagi keselamatan masyarakat, keselamatan lingkungan, meningkatkan perekonomian masyarakat serta meningkatkan pendapatan daerah dan negara.

Polda akan tetap melakukan tindakan hukum terhadap illegal drilling hingga penyalahgunaan distribusi minyak ilegal yang terjadi di Sumsel.

Pj Bupati Sandi Bersama Forkopimda Perjuangkan Tata Kelola Sumur Minyak di Muba

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/02/SUMSEL-2-3284416896.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Guna mengantisipasi terjadinya lonjakan harga sembilan pokok (sembako) menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) bersama Pemerintah Kabupaten/Kota&nbsp; secara intens menggelar Operasi Pasar Murah. Hal ini diungkapkan Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni pada Apel Siaga Pengamanan Pasokan dan Harga Pangan Jelang Idul Fitri 1445 Hijriah di Halaman Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumsel, Palembang, Sumatera Selatan, Senin (1/4/2024). Fatoni menyebut langkah tersebut selain membantu masyarakat dalam pemenuhan pokok&nbsp;juga akan berdampak terhadap pengendalian inflasi. Disamping itu, diharakan menjelang akhir Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah harga sembako&nbsp;di pasaran&nbsp;tetap terkendali.&nbsp; &ldquo;Menjelang lebaran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bekerjasama dengan OPD terkait dan semua instansi yang ada, secara intens menggelar pasar murah. Saat ramadhan ini kita tingkatkan intensitasnya menjadi setiap hari, berikut dengan bazar ramadhan. Ini semua kita lakukan untuk mengatasi inflasi selama ramadhan dan juga menjelang hari raya lebaran,&rdquo; katanya. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/02/SUMSEL-3-1499166149.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Menurutnya, selama ini Pemprov Sumsel terus melakukan monitoring sehingga pengendalian terhadap harga kebutuhan&nbsp;pokok&nbsp;masyarakat tetap stabil.&nbsp; &ldquo;Menjelang lebaran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bekerjasama dengan OPD terkait dan semua instansi yang ada, secara intens menggelar pasar murah. Paat ramadhan ini kita tingkatkan intensitasnya menjadi setiap hari, berikut dengan bazar ramadhan, ini semua kita lakukan untuk mengatasi inflasi selama ramadhan dan juga menjelang hari raya lebaran,&rdquo; katanya. Menurut Fatoni, selama ini Pemerintah Provinsi Sumsel terus melakukan monitoring, sehingga pengendalian terhadap harga kebutuhan&nbsp;pokok&nbsp;masyarakat tetap stabil. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/014502118/fokus-benahi-kemiskinan-ekstrem-dan-stunting-pj-gubernur-sumsel-agus-fatoni-luncurkan-7-gerakan-serentak">Fokus Benahi Kemiskinan Ekstrem dan Stunting, Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni Luncurkan 7 Gerakan Serentak </a>&nbsp; &ldquo;Jadi pasar murah yang kita gelar hari ini merupakan rangkaian dari Gerakan Pasar Murah Serentak se-Sumsel,&nbsp;Gerakan Pasar Murah Serentak se-Sumsel itu setiap hari Senin, Selasa dan Kamis, masyarakat silakan datang. Terus kita juga melakukan operasi pasar, sidak pasar mengecek harga dan kebutuhan yang ada, kemudian kita juga membagikan benih dan kita membuka lahan pertanian yang baru,&rdquo; jelas Fatoni.&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/02/SUMSEL-1-1437396721.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Sebagaimana diketahui, Pemprov Sumsel telah melaunching Gerakan Pengendalian Inflasi Serentak Se-Sumatera Selatan (GPISS) diikuti oleh Bupati/Walikota Se- Sumatera Selatan, Forkopimda, Pimpinan BUMD/BUMN, Perbankan serta stakeholder terkait pada tanggal 29 Januari 2024 lalu.&nbsp; &ldquo;Selain itu, Operasi Pasar Murah Pemprov Sumsel bekerjasama dengan BUMD di Provinsi Sumatera Selatan dan instansi vertikal diantaranya BPKP, sebanyak 25 kali selama Bulan Januari sampai Maret 2024 setiap hari Senin, Selasa dan Kamis, menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1445 H,&rdquo; tandasnya. Dalam giat pasar murah yang digagas oleh Pemprov Sumsel bersama instansi terkait&nbsp; ini dijual beberapa komoditas bahan pokok, di antaranya Cabe merah Rp 5 ribu per 1/4 kg, Bawang Merah Rp 9 ribu per 1/2kg, Bawang Putih Rp 12 ribu per 1/2 kg, Gula Pasir Rp 13 ribu/kg, minyak goreng Rp 13 ribu/kg serta beberapa produk IKM/UKM berupa komoditas pangan lainnya.

Pasar murah yang digagas Pemprov Sumsel bersama instansi terkait diharapkan dapat membantu masyarakat dalam pemenuhan pokok.

Antisipasi Lonjakan Harga Sembako Jelang Hari Raya Idul Fitri, Pemprov Sumsel Perbanyak Gelar Pasar Murah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/31/PWI-771814163.jpg" alt="Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni." width="100%">
<figcaption>Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni menerima penghargaan dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumsel sebagai Birokrat Peduli Pers. Penghargaan ini diberikan di Griya Agung, Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (25/3). "Terima kasih atas penghargaan ini, semoga sinergi yang dibangun antara Pemprov Sumsel dengan PWI terus terjaga dengan baik," ucap Fatoni, dalam keterangannya dikutip Sabtu (30/3). Selain Pj Gubernur Sumsel, penghargaan ini juga diberikan kepada Pj Wali Kota Palembang Ratu Dewa dan Pj Bupati Musi Banyuasin (Muba), Pj Bupati OKI, Bupati OKU Selatan. Sementara itu, penghargaan juga diterima Titis Rachmawati kategori Pengacara Peduli Pers dan Kapolda Sumsel Irjen Pol A Rachmad Wibowo dalam kategori Polri Peduli Pers. Dalam kesempatan ini juga, diadakan pelantikan pengurus PWI Sumatera Selatan periode 2024-2029 terdiri dari Ketua Umum Kurnaidi, Sekretaris Umum Novas Riady dan Bendahara Rizal Afrizal. Mereka dilantik langsung oleh Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun. Selain pelantikan PWI Sumsel juga dilakukan pelantikan pengurus Dewan Kehormatan Provinsi (DKP) PWI Sumsel, dan Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI).&nbsp;Melalui pidatonya, Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni menilai ketiga pelantikan tersebut merupakan suatu yang strategis karena meliputi tiga unsur sekaligus. "Maka kami memberi ucapan selamat dan apresiasi atas pelantikan hari ini mudah-mudahan bisa sukses dalam menjalankan tugas-tugas diberikan kemudahan dan kelancaran," kata Fatoni. "Kami juga mengucapkan terima kasih atas kerja sama, sinergi, kolaborasi yang selama ini terjadi dan ini perlu terus kita lakukan," sambungnya. Fatoni menilai, media sebagai pilar demokrasi menjadi kekuatan tersendiri dalam melaksanakan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan juga memajukan daerah. Dia berharap dengan adanya struktur kepengurusan yang baru maka dapat bersama-sama bersinergi guna membangun Sumsel yang lebih baik. "Harapannya kinerja dan yang sudah baik ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan, sinergi kolaborasi yang selama ini terjalin perlu dipertahankan sama-sama memajukan Sumsel semakin terdepan," ucap Fatoni.

Penghargaan ini juga diberikan kepada Pj Wali Kota Palembang Ratu Dewa, Pj Bupati Musi Banyuasin, Pj Bupati OKI, serta Bupati OKU Selatan.

Pj Gubernur dan Sejumlah Kepala Daerah di Sumsel Terima Penghargaan PWI sebagai Birokrat Peduli Pers

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/27/Untitled1-2990686962.jpg" alt="Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni saat buka operasi pasar murah di halaman Dinas Perdagangan Provinsi Sumsel, Palembang, Jumat (24/11)." width="100%">
<figcaption>Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni saat buka operasi pasar murah di halaman Dinas Perdagangan Provinsi Sumsel, Palembang, Jumat (24/11).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) beserta Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Sumsel menggelar pasar murah. Kegiatan itu salah satu upaya menekan inflasi daerah dan meringankan kebutuhan masyarakat. &rdquo;Pasar murah seperti ini akan terus kita lakukan untuk membantu masyarakat mendapatkan harga bahan pokok lebih murah dibanding harga pasar,&rdquo; ucap Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel Agus Fatoni. Operasi pasar murah seperti itu akan terus digelar. Tujuannya untuk meringankan masyarakat menjangkau harga bahan pokok yang lebih murah dibandingkan harga pasar. &rdquo;Operasi pasar murah seperti ini bukan hanya di pemprov tetapi kita imbau&nbsp;kabupaten dan kota mengadakan pasar murah seperti ini.&nbsp;Insya Allah banyak pihak yang akan mendukung kegiatan ini,&rdquo; harap Agus Fatoni. Secara khusus Fatoni juga berterima kasih serta mengapresiasi sejumlah BUMN, BUMD, dan stakeholder swasta yang telah berpartisipasi dalam gelaran operasi pasar murah tersebut. &rdquo;Kami mengapresiasi pihak-pihak yang telah membantu gelaran operasi pasar ini. Dengan bahan pokok yang kita jual murah, kita harap informasi pasar murah ini didapati masyarakat,&rdquo; ucap Agus Fatoni.&nbsp; Fatoni memastikan stok beras di Sumsel masih mencukupi hingga Maret 2024. &rdquo;Stok beras kita di Sumsel ini sangat aman dan produksi pangan kita juga cukup baik yang kita harapkan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan jangan dulu menjual ke luar Sumsel namun kita penuh stok di Sumsel,&rdquo; tutur Fatoni. Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Sumsel Deva Octavianus menyebut operasi pasar murah kali ini disiapkan stok beras 10 ton dijual dengan harga Rp 10 ribu per kilogram dan gula pasir seharga Rp 13 ribu per kilogram. &rdquo;Kita jual minyak goreng, tepung terigu, dan bahan pokok lainnya termasuk juga berbagai macam sayuran,&rdquo; ujar Devi.

Pemprov beserta PKK Sumsel menggelar pasar murah sebagai salah satu upaya menekan inflasi daerah dan meringankan kebutuhan masyarakat

Atasi Inflasi, Pemprov dan PKK Sumsel Kembali Gencarkan Pasar Murah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/26/Danau-OPI-3058553474.jpg" alt="Ilustrasi - Pengerjaan revitalisasi Danau OPI." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi - Pengerjaan revitalisasi Danau OPI.</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Revitalisasi pembangunan Danau OPI di Kecamatan Jakabaring, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, sedang dikebut pengerjaannya oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatra Selatan. Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatra Selatan, Herwan mengatakan bahwa pekerjaan pokok untuk merampungkan wisata Danau OPI pada tahun 2023 ini akan difokuskan pada pembangunan dermaga, plaza, menara. "Saat ini&nbsp; sedang dilaksanakan pembangunan, dermaga sudah selesai tiang pancang sedalam 15 meter dan sudah hampir selesai tinggal pengerjaan lantai. Tahun 2023 ini pekerjaan pokoknya adalah dermaga, plaza, menara," jelas Herwan yang dikutip&nbsp;JawaPos.com&nbsp;dari Pemprov Sumsel. Herwan juga memaparkan bahwa pembangunan plaza seluas 6.000 meter persegi di Danau OPI sedang dikebut dan sudah mencapai progres 76 persen sampai saat ini. "Disini juga kita siapkan playground, rumah pintar dan juga toilet serta menara pemantau," tambah Herwan yang dilansir dari Pemprov Sumsel. Dikutip&nbsp;JawaPos.com&nbsp;dari Antara, di Danau OPI ini nantinya juga akan ada sarana olahraga, tempat bermain, ruang untuk UMKM, jogging track sepanjang 1,4 kilometer. Luas Danau OPI sekitar 9 hektar dengan kedalaman 5,21 meter. Namun, luas kawasan wisata danaunya secara keseluruhan mencapai 134.442 meter persegi atau sekitar 13 hektar. Diketahui, pembangunan Danau OPI Jakabaring ini telah dimulai sejak tahun 2022. Dan pada saat ini pembangunannya sudah sampai tahap dua. Herwan mengonfirmasi bahwa total anggaran yang dikeluarkan sampai dengan tahap dua ini mencapai Rp28 miliar lebih. Dengan rincian, untuk tahap pertama pembangunan anggaran yang telah dikeluarkan sebanyak Rp18.589.282.000&nbsp;dan anggaran untuk tahap dua senilai Rp9.458.408.000. Sementara itu,&nbsp;secara keseluruhan anggaran yang dibutuhkan sebanyak Rp46 miliar.&nbsp;Sisa anggaran tersebut akan dialokasikan kembali untuk pembangunan tahap ketiga pada tahun 2024. Lebih lanjut Herwan menuturkan bahwa saat ini pembangunan wisata Danau OPI akan dikebut dengan material yang sudah ada dan pekerja yang mencapai 150 orang. Ia juga berharap agar Pemprov Sumsel dapat segera menggelontorkan anggaran untuk pengerjaan tahap III yang akan dimulai pada tahun 2024 mendatang.

Revitalisasi pembangunan Danau OPI di Kecamatan Jakabaring, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, sedang dikebut pengerjaannya.

Intip Progres Pembangunan Danau OPI Jakabaring yang Sedang Dikebut Pemprov Sumsel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/18/Untitled3-4121320924.jpg" alt="Pemerintah provinsi, kabupaten dan kota se-Sumsel menandatangani naskah perjanjian hibah daerah dana pilkada di Auditorium Bina Praja, Kamis (9/11)." width="100%">
<figcaption>Pemerintah provinsi, kabupaten dan kota se-Sumsel menandatangani naskah perjanjian hibah daerah dana pilkada di Auditorium Bina Praja, Kamis (9/11).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah provinsi, kabupaten dan kota se-Sumsel menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) dana pilkada di Auditorium Bina Praja, Kamis (9/11). Penandatanganan itu disaksikan Ketua Komisi Pemilihan&nbsp;Umum (KPU) Hasyim Asy'ari.&nbsp; Penandatanganan NPHD secara serentak dilakukan untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota 2024. Penandatanganan dilakukan antara Pemprov Sumsel dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumsel serta pemerintah kabupaten/kota dengan KPU dan Bawaslu se-Sumsel.&nbsp; Pj Gubernur Sumsel A. Fatoni mengatakan, penandatanganan NPHD merupakan bentuk cinta kepala daerah, KPU, dan Bawaslu, kepada bangsa dan negara. Sebagai bukti komitmen dalam mendukung Pilkada 2024 di Provinsi Sumsel. &rdquo;Hari ini NPHD provinsi dan kabupaten/kota se-Sumsel terkait dana pilkada sudah ditandatangani. Saya ucapkan terima kasih kepada bupati dan wali kota yang telah berkomitmen penuh sehingga anggaran pilkada 40 persen pada 2023 telah disediakan,&rdquo; ujar Fatoni.&nbsp; Fatoni mengatakan, penyerahan atau penandatanganan itu penting untuk memastikan bahwa penganggaran dalam pilkada tersedia. Hal itu sesuai amanat UU yang menyebutkan bahwa pelaksanaan pemilu anggarannya berasal dari APBN. Karena itu untuk pilkada menjadi tanggung jawab provinsi dan kabupaten/kota.&nbsp; &rdquo;Dalam ketentuan pilkada ini harus dianggarkan 40 persen pada 2023 dan 60 persen pada 2024,&rdquo; jelas Fatoni.&nbsp; Fatoni berpesan kepada semua kepala daerah ikut menjaga status Sumsel sebagai daerah yang zero konflik. Pilkada 2024 di Sumsel diharapkan berlangsung sukses agar bangsa dan daerah menjadi jauh lebih baik lagi.&nbsp; &rdquo;Namanya pesta ini harus dilakukan dengan gembira jangan menjadi beban. Harus dilaksanakan sepenuh hati. Dan sebisa mungkin kita jaga dan pertahankan lingkungan agar tidak terjadi perpecahan,&rdquo; kata Fatoni.&nbsp; Fatoni menambahkan, setelah penandatanganan, dana tersebut akan ditransfer ke KPU dan Bawaslu untuk digunakan dalam berbagai tahap proses pilkada baik provinsi, kabupaten maupun kota.&nbsp; &rdquo;Semoga semua yang direncanakan ini berjalan sukses sehingga tercipta pilkada yang damai, aman, dan zero, konflik di Sumsel,&rdquo; jelas Fatoni.&nbsp; Sementara itu, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari mengapresiasi langkah yang dilakukan Pj Gubernur Sumsel A. Fatoni beserta pimpinan DPRD dan pihak terkait yang telah menyepakati penyediaan anggaran pilkada serentak 2024. &rdquo;Untuk total pemilihan gubernur, bupati, wali kota se-Sumsel berdasar kontribusi APBD provinsi dan kabupaten/kota totalnya Rp 1 triliun lebih. Kami atas nama KPU mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Pemerintah Provinsi Sumsel, pemerintah kabupaten/kota se-Sumsel dalam menyelenggarakan Pilkada 2024,&rdquo; ujar Hasyim Asy'ari.&nbsp; Adapun rincian anggaran dana Pilkada 2024 di Sumsel berdasar data dari Kesbangpol Provinsi Sumsel Kumulatif KPU se-Sumatera Selatan pada 2023 sebesar Rp 416.918.651.985 dan 2024 Rp 637.059.959.605.&nbsp;Kumulatif Bawaslu se-Sumatera Selatan pada 2023 sebesar Rp 137.700.016.432 dan 2024 sebesar Rp 215.277.551.648.

Pemerintah provinsi, kabupaten dan kota se-Sumsel menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) dana pilkada

NPHD Dana Pilkada di Sumsel Ditandatangani Pj Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dengan Ketua KPU dan Bawaslu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/IMG_20220623_232759.jpg" alt="Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru." width="100%">
<figcaption>Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru meminta dugaan penelantaran pasien persalinan di Puskesmas, Kabupaten Musi Rawas Utara, hingga meninggal dunia segera diusut tuntas supaya tak menimbulkan polemik pada masyarakat. &rdquo;Kami telah membentuk tim khusus yang diketuai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel untuk menunjang upaya pengusutan itu,&rdquo; kata&nbsp;Herman Deru seperti dilansir dari Antara. Menurut Deru, tim khusus tersebut akan menggelar investigasi memeriksa tenaga kesehatan Puskesmas dan memintai keterangan pihak keluarga korban selama satu pekan ke depan di Musi Rawas Utara. &rdquo;Mereka bekerja secara komprehensif sehingga duduk persoalan pelayanan tenaga kesehatan di Musi Rawas Utara itu jelas,&rdquo; ujar Herman Deru. Dia menyatakan, bila hasil investigasi itu benar ditemukan adanya unsur penelantaran ataupun kelalaian oleh oknum tenaga kesehatan maka harus dilakukan penindakan tegas. Kendati demikian, dia mengimbau kepada masyarakat terutama kalangan keluarga untuk tetap mengedepankan sikap positif atas peristiwa itu sampai hasil investigasi diumumkan secara jelas nantinya oleh pihak pemerintah daerah setempat. Untuk diketahui, berdasar laporan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara peristiwa itu terjadi di Puskesmas Pauh pada 9 Mei 2023. Saat itu, Bidan Puskesmas Pauh melayani perawatan terhadap seorang ibu hamil berisiko tinggi yang hendak melahirkan bernama Tika. Namun pihak keluarga menduga bidan Puskesmas Pauh tidak memberikan pelayanan terbaik dan sempat menelantarkan pasien yang butuh penanganan hingga akhirnya meninggal dunia. Pasien Tika meninggal dunia sesaat setelah dirujuk ke rumah sakit AR Lubuk Linggau 10 Mei 2023 sekitar pukul 05.00 WIB. Peristiwa tersebut mencuat setelah suami korban Lika Santosa mengunggah foto bersama jenazah istrinya pada akun media sosial pribadinya, pada Senin (29/5). Sementara, Bupati Musi Rawas Utara Devi Suhartoni menjamin peristiwa tersebut diusut secara tuntas. Saat ini, ada tiga tenaga kesehatan dan bidan Puskesmas Pauh yang menangani pasien Tika menjalani pemeriksaan tersebut. Devi juga mengaku telah memerintahkan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara untuk menjalin komunikasi dengan pihak keluarga korban.

Gubernur Sumsel minta dugaan penelantaran pasien persalinan di Puskesmas, Kabupaten Musi Rawas Utara, hingga meninggal dunia diusut tuntas

Gubernur Sumsel Minta Penelantaran Pasien di Muratara Diusut Tuntas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/Yusharto-Sumsel.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) untuk memperkuat kolaborasi multisektor. Hal ini perlu dilakukan terutama dalam meningkatkan ekosistem inovasi di daerah tersebut.  Pesan itu disampaikan Yusharto saat menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penelitian dan Pengembangan Daerah se-Sumatera Selatan dengan tema "Penguatan Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah untuk Peningkatan Referomasi Birokrasi dan Ekonomi Kerakyatan". Kegiatan tersebut berlangsung di Ballroom Hotel Swarna Dwipa Palembang pada Kamis, (16/3).  Lebih lanjut Yusharto menegaskan, inovasi daerah tak akan tercipta tanpa adanya komitmen dari kepala daerah maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di wilayah tersebut. Selain itu, kolaborasi dalam membangun inovasi harusnya tidak dibatasi hanya dengan organisasi pemerintahan saja, tetapi juga dengan organisasi swasta.  "Kolaborasi harus dilakukan multisektor pentahelix untuk bisa menghasilkan inovasi yang mendukung penyelenggaraan pembangunan di daerah," ujar Yusharto dalam keterangan tertulisnya kepada JawaPos.com.  Yusharto juga menjelaskan, pihaknya baru saja menyepakati kerja sama terkait Pengelolaan Jaringan Inovasi Pelayanan Publik Nasional (JIPPNas) bersama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), dan Lembaga Administrasi Negara (LAN). JIPPNas merupakan portal informasi inovasi pelayanan publik yang dikelola lintas kementerian dan lembaga.  "Kita akan membuat satu database yang bisa diakses oleh bapak/ibu sekalian (Pemda), sehingga bapak/ibu bisa mengetahui bentuk inovasi yang sudah dilakukan di daerah," jelasnya.  Dalam kesempatan itu, Yusharto juga mengapresiasi capaian Pemprov Sumsel atas inovasi yang telah dibangun. Dia mengatakan, berdasarkan varibael ukur Indeks Inovasi Daerah (IID) Provinsi Sumsel mengalami peningkatan pada sejumlah variabel meliputi variabel institusi, Sumber Daya Manusia (SDM) dan penelitian, serta hasil kreatif di tahun 2022.  Kendati demikian, lanjut Yusharto, Pemprov Sumsel masih perlu terus membenahi inovasi yang dimiliki. Sebab, dirinya mendapati masih ada penurunan beberapa variabel seperti variabel infrastruktur hingga kecanggihan produk.  Untuk itu, dia mengingatkan Pemprov Sumsel agar terus meningkatkan ekosistem inovasi di daerahnya. Terlebih inovasi bisa menjadi solusi dari permasalahan yang dihadapi daerah.  "Inovasi menjadi upaya pemecahan masalah bagi pemerintah daerah yang ada, seperti halnya yang terjadi pada tahun 2020 saat pandemi, banyak inovasi yang dihasilkan dapat menyelesaikan permasalahan pandemi saat itu," pungkasnya.

Kepala BSKDN Minta Pemprov Sumsel Perkuat Kolaborasi Multisektor

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pemprov sumsel

Berita Terkini