<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/14/IMG-20260213-WA0006_3-2132005234.jpg" alt="Kebakaran lahan di Kabupaten Bengkalis Riau membuat Manggala Agni mendirikan tenda untuk pemadaman berhari-hari. (Manggala Agni/Antara)" width="100%">
<figcaption>Kebakaran lahan di Kabupaten Bengkalis Riau membuat Manggala Agni mendirikan tenda untuk pemadaman berhari-hari. (Manggala Agni/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Provinsi Riau menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Hal itu karena kondisi saat ini sudah memasuki musim kemarau dan kejadian kebakaran sejak awal tahun sudah mencapai ratusan hektare. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBD Damkar) Riau M Edy Afrizal mengatakan, surat keputusan penetapan status itu sudah diteken Plt Gubernur Riau SF Hariyanto. Status berlaku per Jumat (13/2) hingga 30 November 2026. &rdquo;SK penetapan status siaga darurat karhutla Provinsi Riau sudah diteken oleh Pak Plt Gubernur. Siaga darurat karhutla di Riau dimulai 13 Februari hingga 30 November 2026,&rdquo; kata Edy Afrizal seperti dilansir dari Antara di Pekanbaru. Penetapan status siaga darurat tersebut juga berdasar hasil rapat bersama instansi terkait. Mulai dari Forum komunikasi Pimpinan Daerah Riau dan juga pihak-pihak terkait lainnya. Setelah penetapan status ini pihaknya akan langsung meminta dukungan dari pemerintah pusat untuk penanganan karhutla. Hal itu berupa helikopter water bombing, patroli dan juga operasi modifikasi cuaca. &rdquo;Kami akan segera kirimkan surat ke pemerintah pusat melalui BNPB untuk meminta dukungan helikopter baik water bombing dan patroli. Termasuk juga kegiatan operasi modifikasi cuaca,&rdquo; sebut Edy Afrizal. Sebelumnya, karhutla telah meluas di Provinsi Riau pada 10 kabupaten/kota. Pihaknya mencatat karhutla pada awal 2026 dengan luasan 182,76 ha dengan 848 titik panas dan titik api sebanyak 79. Sebanyak 10 daerah yang sudah terjadi karhutla tersebut yakni Kabupaten Bengkalis, Kepulauan Meranti, Siak, Kampar, Pelalawan, Indragiri Hulu (Inhu), Inhil, Kuantan Singingi (Kuansing), serta Kota Dumai dan Pekanbaru. Untuk karhutla di Kota Dumai, hingga saat ini tercatat seluas 19,52 ha, Bengkalis (65,51), Kepulauan Meranti (7,90), Siak (9,55), Pekanbaru (11,58), Kampar (8,50), Pelalawan (21), Inhu (1,20), Inhil (36,50), dan Kuansing (1,50). Sementara itu Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Pekanbaru mendeteksi 204 titik panas di Kabupaten Bengkalis dari total 280 titik panas di Provinsi Riau berdasar pembaruan data pukul 07.00 WIB, Jumat (13/2). Prakirawan BMKG Pekanbaru Ranti Kurniati menyampaikan, selain Kabupaten Bengkalis titik panas juga ada di Pelalawan (16), Siak (11), Inderagiri Hilir (10), Kepulauan Meranti (10), Kota Dumai (9), Rokan Hilir (7), Kampar (5), serta Inderagiri Hulu dan Rokan Hulu masing-masing dua titik panas. Sementara di Pulau Sumatera terdeteksi total 329 titik panas dengan Provinsi Riau yang paling banyak. Kemudian disusul di Kepulauan Bangka Belitung 12 titik panas, Jambi (12), Kepulauan Riau (10), Aceh (7), Sumatera Utara (3), Sumatera Selatan (3), dan Sumatera Barat (2). Kebakaran lahan salah satunya terjadi di Desa Tanjung Leban, Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis. Manggala Agni Daerah Operasi Sumatera VI/Siak masih berjibaku memadamkan kebakaran lahan seluas 60 hektare. Kepala Manggala Agni Daops Sumatera VI/Siak Ihsan Abdillah mengatakan, pihaknya melakukan pemadaman sejak akhir pekan lalu. Di lahan yang terbakar itu tumbuh semak belukar, akasia, dan sawit pada tanah berjenis gambut. &rdquo;Tim melakukan penyekatan dan supaya api tidak menyebar luas diperlukan pemadaman lanjutan. Kecepatan angin tinggi yang berubah-ubah arah serta lahan kering memudahkan menjalarnya api,&rdquo; kata Ihsan Abdillah.

Pemprov Riau tetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan memasuki musim kemarau dan kejadian kebakaran mencapai ratusan hektare

Pemprov Riau Tetapkan Status Siaga Darurat Karhutla

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/18/WhatsApp-Image-2026-01-18-at-205919-3835831599.jpeg" alt="TNI bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Riau mengirimkan bantuan perlengkapan sekolah ke SDN 19 Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, Jumat (16/1). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>TNI bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Riau mengirimkan bantuan perlengkapan sekolah ke SDN 19 Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, Jumat (16/1). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; TNI bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Riau mengirimkan bantuan perlengkapan sekolah ke SDN 19 Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, Jumat (16/1/2026).&nbsp; Ratusan siswa-siswi SD Negeri 9 Tanah Jambo Aye, menerima bantuan perlengkapan sekolah yang disalurkan oleh TNI bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Riau. Bantuan pendidikan ini meliputi paket lengkap berupa seragam sekolah, sepatu, tas, serta alat tulis. Penyaluran bantuan ini bertujuan untuk memastikan keberlangsungan pendidikan siswa di tengah berbagai tantangan, serta meringankan beban para orang tua murid. Kepala Sekolah SD Negeri 9 Tanah Jambo Aye, Suryani, menyampaikan apresiasi mendalam atas perhatian yang diberikan oleh pihak TNI dan Pemerintah Provinsi Riau kepada anak didiknya. &ldquo;Terima kasih atas bantuan yang luar biasa ini. Bantuan berupa seragam, sepatu, tas, dan alat tulis dari TNI dan Pemerintah Provinsi Riau ini sangat berarti bagi muridnya,&rdquo; katanya. Lebih lanjut Suryani mengatakan, dukungan fasilitas ini menjadi motivasi besar bagi siswa-siswi untuk terus semangat menuntut ilmu. Pihak sekolah berharap sinergi lintas provinsi ini dapat terus terjalin demi kemajuan pendidikan anak-anak di Aceh Utara. Diketahui, bantuan korban bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Sumatera terus mengali dari berbagai pihak. Bantuan juga datang dari berbagai Pemerintah Provinsi dari berbagai daerah, sebagai bentuk support agar para korban bencana bisa bangkit dari bencana. &nbsp;

TNI bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Riau mengirimkan bantuan perlengkapan sekolah ke SDN 19 Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara.

Pemprov Riau-TNI Salurkan Bantuan Buat Pelajar SDN 19 Tanah Jambo Aye, Aceh Utara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/image.jpg" alt="Ilustrasi prostitusi. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi prostitusi. Dok JawaPos</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2026. Penetapan tersebut menjadi acuan pengupahan bagi pekerja dan dunia usaha di Riau mulai 1 Januari 2026.&nbsp; Mengutip Instagram resmi Disnakertrans Provinsi Riau, @disnakertrans_provriau, UMP Riau tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp 3.780.495. Angka ini mengalami kenaikan Rp 271.719,63 dibandingkan UMP tahun sebelumnya.&nbsp; Sementara itu, untuk UMK, Kota Dumai ditetapkan sebagai daerah dengan upah minimum tertinggi di Riau tahun 2026, yakni mencapai Rp 4.431.174,69. Posisi berikutnya ditempati Kabupaten Bengkalis sebesar Rp 4.155.317,75, disusul Kabupaten Siak sebesar Rp 4.001.327,33.&nbsp; Adapun UMK Kota Pekanbaru ditetapkan sebesar Rp 3.998.179,46. Selanjutnya, Indragiri Hulu menetapkan UMK Rp 3.988.406,31, Kuantan Singingi sebesar Rp 3.949.466,98, Kampar sebesar Rp 3.898.260,70, dan Pelalawan sebesar Rp 3.894.260,58.&nbsp; Untuk wilayah lainnya, Rokan Hulu menetapkan UMK Rp 3.819.353,01, Rokan Hilir sebesar Rp 3.783.052,90, sementara Kepulauan Meranti dan Indragiri Hilir masing-masing menetapkan UMK Rp 3.780.495,85, atau setara dengan UMP Riau.&nbsp; Tak hanya UMK, Pemprov Riau juga menetapkan Upah Minimum Sektoral (UMS). Pada sektor minyak dan gas bumi (migas), UMS Provinsi Riau ditetapkan sebesar Rp 3.998.179,46.&nbsp; Di tingkat kabupaten/kota, Pekanbaru menetapkan UMS migas Rp 4.293.445,01, Siak Rp 4.023.870,01, Pelalawan Rp 3.918.569,06, dan Bengkalis Rp 4.172.431,20.&nbsp; Untuk sektor pertanian dan perkebunan, UMS Provinsi Riau ditetapkan sebesar Rp 3.783.741,47. Di tingkat kabupaten, Bengkalis menetapkan Rp 4.164.127,86, Pelalawan Rp 3.896.718,30, Indragiri Hulu Rp 4.265.600,55, serta Kampar Rp 4.149.255,46.&nbsp; Sementara itu, pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, UMS hanya ditetapkan untuk Kabupaten Siak, yakni sebesar Rp 4.023.870,01.&nbsp; Berikut ini, selengkapnya soal UMK Riau tahun 2026&nbsp; <ul> <li>Kota Pekanbaru Rp 3.998.179</li> <li>Kota Dumai Rp 4.431.174</li> <li>Kota Rokan Hulu Rp 3.819.953</li> <li>Kab. Indragiri Hulu Rp 3.988.406</li> <li>Kab. Kampar Rp 3.898.21</li> <li>Kab. Bengkalis Rp 4.155.317</li> <li>Kab. Siak Rp 4.001.327</li> <li>Kab. Pelalawan Rp 4.001.327</li> <li>Kab. Kuantan Singingi Rp 3.894.260</li> <li>Kab. Rokan Hilir Rp 3.783.052</li> <li>Kab. Indragiri Hilir (berlaku UMP dan UMSP Provinsi Riau)</li> <li>Kab. Meranti (berlaku UMP dan UMSP Provinsi Riau)</li> </ul>

Pemerintah Provinsi Riau menetapkan UMP dan UMK tahun 2026, dengan kenaikan signifikan untuk mendukung ekonomi.

Pemprov Riau Resmi Tetapkan UMP–UMK 2026, Dumai Tertinggi Tembus Rp 4,43 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/2-perusahaan-di-sumbar-tak-sanggup-penuhi-ump-2018_m_166270.jpeg" alt="Ilustrasi UMP" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi UMP</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 sebesar Rp 3.780.495,85 berdasar hasil sidang dewan pengupahan daerah setempat. Angka UMP 2026 itu mengalami kenaikan dibanding tahun ini Rp 271.719,63. &rdquo;Kenaikan UMP 2026 dengan persentase kenaikan 7,74 persen. Hal ini mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah dan kebutuhan hidup layak pekerja,&rdquo; kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Pemprov Riau Roni Rakhmat seperti dilansir dari Antara di Pekanbaru. Disnakertrans juga menetapkan upah minimum sektoral yang berdasar sidang dewan pengupahan provinsi dan sidang dewan pengupahan kabupaten/kota se-Riau. Usul penetapan itu berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan. Pada sektor minyak dan gas bumi (migas), upah sektoral Provinsi Riau ditetapkan sebesar Rp 3.998.179,46. Untuk sektor pertanian dan perkebunan, upah minimum sektoral Provinsi Riau ditetapkan sebesar Rp 3.783.741,47. Adapun di tingkat kabupaten, Bengkalis menetapkan sebesar Rp 4.164.127,86, Kabupaten Pelalawan Rp 3.896.718,30, Kabupaten Indragiri Hulu Rp 4.265.600,55, dan Kabupaten Kampar Rp 4.149.255,46. Sementara itu pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, upah minimum sektoral hanya ditetapkan untuk Kabupaten Sia, yakni sebesar Rp 4.023.870,01. &rdquo;Penetapan ini mempertimbangkan karakteristik sektor dan produktivitas tenaga kerja di wilayah tersebut,&rdquo; tambah Roni Rakhmat. Pada sektor industri bubur kertas, kertas, papan kertas, dan tissue, upah minimum sektoral ditetapkan di Kabupaten Siak sebesar Rp 4.023.870,01 dan di Kabupaten Pelalawan Rp 3.914.927,27. &rdquo;Pemerintah kabupaten/kota diminta melakukan pengawasan secara konsisten agar kebijakan ini berjalan efektif dan memberikan perlindungan nyata bagi pekerja. Dengan penetapan upah minimum 2026, kami berharap dapat menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan,&rdquo; ucap Roni Rakhmat.

Pemprov Riau tetapkan UMP 2026 Rp 3.780.495,85 berdasar hasil sidang dewan pengupahan daerah. Naik Rp 271.719,63 dari tahun sebelumnya

Pemprov Riau Tetapkan UMP 2026 Sebesar Rp 3.780.495,85

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/23/IMG_20250722_171927-3023869646.jpg" alt="Ilustrasi Petugas Manggala Agni Sumatera IV Daops Pekanbaru melakukan pemadaman kebakaran lahan. (Hadly V/Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Petugas Manggala Agni Sumatera IV Daops Pekanbaru melakukan pemadaman kebakaran lahan. (Hadly V/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menetapkan status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kebijakan itu diambil menyusul meningkatnya jumlah titik panas dan titik api dalam sepekan terakhir yang kian mengkhawatirkan. Gubernur Riau Abdul Wahid mengatakan, sebelumnya sejak 27 Maret, Provinsi Riau telah berada dalam status siaga darurat karhutla hingga 30 November. Namun peningkatan signifikan titik panas dan luasan lahan terbakar membuat Pemprov Riau mengambil langkah tegas. &rdquo;Mulai hari ini (22/7), saya menetapkan status tanggap darurat,&rdquo; kata Gubernur Abdul Wahid seperti dilansir dari Antara dalam pertemuan bersama Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal TNI Suharyanto, dan jajaran forum komunikasi pimpinan daerah. Status ini, lanjut dia, memungkinkan penggunaan sumber daya secara maksimal, termasuk pengerahan bantuan logistik dan teknologi dari pemerintah pusat serta koordinasi lintas sektor. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memaksimalkan penanganan karhutla. Gubernur Abdul Wahid juga meminta dukungan penuh dari pemerintah kabupaten/kota untuk meningkatkan upaya pengawasan dan pencegahan di daerah masing-masing. Pembukaan lahan dengan cara membakar masih menjadi penyebab utama terjadinya karhutla. &rdquo;Oleh karena itu imbauan kami kepada wali kota/bupati terus mengedukasi masyarakat, jangan melakukan buka lahan dengan cara membakar,&rdquo; ujar Abdul Wahid. Saat ini, wilayah dengan titik api terbanyak berada di dua kabupaten yakni Rokan Hilir dan Rokan Hulu. Kedua daerah ini menjadi perhatian serius karena kerap mengalami karhutla setiap tahun. &rdquo;Kita lihat dari titik api di Rokan Hilir dan Rokan Hulu yang paling banyak, sehingga kita minta kepada seluruh pihak terkait hari ini harus gerak lebih lagi,&rdquo; ucap Gubernur Riau Abdul Wahid.

Pemprov Riau tetapkan status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menyusul meningkatnya jumlah titik panas dan titik api

Pemprov Riau Tetapkan Status Tanggap Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/30/IMG_20230829_210441-2717807442.jpg" alt="Guru Tugas Belajar Pemprov Riau temui Komisi V DPRD Riau." width="100%">
<figcaption>Guru Tugas Belajar Pemprov Riau temui Komisi V DPRD Riau.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Puluhan guru yang mendapatkan beasiswa dari Pemerintah Provinsi Riau mendatangi Komisi V DPRD. Mereka minta solusi terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang meminta mereka untuk mengembalikan uang negara sebesar Rp 23 juta. Kedatangan mereka diterima Wakil Ketua Komisi V DPRD Riau Karmila Sari. Perwakilan guru tugas belajar Provinsi Riau, Teguh mengatakan, sebanyak 44 orang guru mendapat beasiswa melalui seleksi yang kemudian lulus untuk disekolahkan Pemprov Riau ke Bandung. &rdquo;Selama kuliah kami tetap diberi tunjangan. Artinya, selain beasiswa kami diberikan tunjangan selama menempuh pendidikan. Ketika kami selesai kuliah, sudah S2 semua, ada yang doktor disuruh mengembalikan tunjangan selama satu tahun. Kenapa dikembalikan, karena ada temuan BPK,&rdquo; kata Teguh seperti dilansir dari Antara. Dia menyebutkan, ketika diminta untuk mengembalikan para guru ASN sudah tidak punya uang. Harusnya dari awal tidak dibayarkan jika akan menimbulkan masalah seperti ini. &rdquo;Ketika bermasalah jangan ditagih ke kami. Yang bayar kan bendahara Dinas Pendidikan. Ya kami tidak tahu, kami sedang kuliah,&rdquo; ucap Teguh. Dia menyayangkan kecerobohan Dispendik membuat mereka yang menanggung kesalahan tersebut. Sebab, dalam surat Laporan Hasil Pemeriksaan BPK itu tercatat bahwa kurangnya monitoring, artinya bendahara Dispendik kurang teliti memahami aturan yang mengakibatkan para guru menjadi korban. &rdquo;Per orang kurang lebih Rp 23 juta kali 44 orang. Kami sudah menghadap ke BPK, kami menyurati BPK serentak. Kemudian kami dipanggil, dari BPK tidak menyurati guru, tapi menyurati pejabat, dalam hal ini Dinas Pendidikan. Atau gubernur sebagai pimpinan tertinggi, SK itu kan dari gubernur,&rdquo; jelas Teguh. Wakil Komisi V DPRD Riau Karmila Sari mengatakan, sudah mengonfirmasi ke Biro Hukum Pemprov Riau. Memang ada perubahan terhadap Peraturan Gubernur, hanya saja dispendik lalai dan tidak beradaptasi terhadap aturan. &rdquo;Karena berapa sih gaji dan tunjangan yang mereka dapatkan. Dan Indeks Prestasi Kamulatif tadi bagus semua, ada 3,7 ada 3,8. Artinya mereka diberi kesempatan dapat hak mereka, baik secara biaya hidup, pendidikan yang ditanggung Pemprov,&rdquo; ujar Karmila. Komisi V DPRD Riau menampung keluhan guru untuk kemudian ditindaklanjuti organisasi perangkat daerah terkait. &rdquo;Tentu kami akan memanggil dinas terkait, terutama dispendik. Ini yang harus betul-betul supaya perjuangan mereka dalam dua tahun ini selesai,&rdquo; ucap Karmila.

Puluhan guru penerima beasiswa Pemprov Riau datangi Komisi V DPRD minta solusi temuan BPK. Mereka diminta kembalikan uang negara Rp 23 juta

Jadi Temuan BPK, Puluhan Guru Penerima Beasiswa Pemprov Riau Harus Kembalikan Uang Rp 23 Juta, Mengadu ke DPRD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/20/Screenshot_20230619_133436-4097603506.jpg" alt="Ilustrasi unjuk rasa untuk menentang LGBT." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi unjuk rasa untuk menentang LGBT.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Kota Pekanbaru di Provinsi Riau membahas upaya penanganan masalah yang berkenaan dengan lesbian, gay, biseksual, dan transgender&nbsp;(LGBT)&nbsp;di lingkungan sekolah. Itu menyusul munculnya grup percakapan terkait LGBT&nbsp;di kalangan siswa sekolah dasar. &rdquo;Kita dapat info lebih ekstrem lagi, grup SD sudah ada LGBT. Jadi pekan depan ini bersama Setda dan Dispendik kami mau rapat dengan seluruh kepala SMP, SD, bahkan PAUD,&rdquo; kata&nbsp;Penjabat Wali Kota Pekanbaru Muflihun seperti dilansir dari Antara di Pekanbaru. Dia mengingatkan para orang tua untuk memantau perkembangan serta pergaulan anak agar terhindar dari faktor lingkungan yang bisa memengaruhi orientasi seksual mereka. &rdquo;Dengan harapan yang namanya anak ini di rumah itu kan orang tua, di sekolah itu guru. Harapan kita anak itu bisa dipantau, bisa dilihat,&rdquo; ujar Muflihun. &rdquo;Kalau LGBT itu susah menanganinya. Karena orang melihat laki-laki sama laki-laki berdua, orang melihat seakan berkawan biasa, sehingga susah untuk menanganinya,&rdquo; imbuh dia. Dia menjelaskan, pemerintah kota mengupayakan dinas pendidikan memasukkan materi pelajaran muatan lokal yang ditujukan untuk mencegah penyimpangan orientasi seksual. Selain itu,&nbsp;Muflihun&nbsp;meminta para pemuka agama di Kota Pekanbaru bersama-sama membangun gerakan masif untuk menyampaikan bahwa dalam agama&nbsp;LGBT&nbsp;hukumnya haram dan merupakan bentuk kejahatan. &rdquo;Yang ada ini sekarang pelan-pelan kita minta. Bahkan ini kita sudah sampaikan ke MUI juga secara masif, baik itu di masjid, bisa disampaikan tentang peran orang tua menyikapi peran LGBT di Pekanbaru ini,&rdquo; tutur Muflihun. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah menerima informasi mengenai kelompok&nbsp;LGBT&nbsp;di kalangan siswa sekolah dasar yang diketahui saat guru merazia telepon genggam milik siswa. Kementerian sudah meminta Pemerintah Kota Pekanbaru untuk menelusuri grup percakapan mengenai&nbsp;LGBT di kalangan siswa sekolah dasar tersebut.

Pemkot Pekanbaru bahas upaya penanganan masalah LGBT di lingkungan sekolah menyusul munculnya grup percakapan terkait LGBT siswa SD

Anak SD Bikin Grup Soal LGBT, Pemkot Pekanbaru Bahas Penanganan Masalah LGBT di Sekolah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/02/Screenshot_2023-05-31-11-15-24-84_1c337646f29875672b5a61192b9010f9_800x726-3717072073.jpg" alt="Tangkapan layar 62 kg daging ditemukan polisi di sejumlah rumah warga. Daging tersebut diambil dari TPA sampah di Kabupaten Bengkalis, Riau." width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar 62 kg daging ditemukan polisi di sejumlah rumah warga. Daging tersebut diambil dari TPA sampah di Kabupaten Bengkalis, Riau.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Pemda Riau memastikan daging impor yang diambil masyarakat dari tempat pembuangan akhir (TPA) sampah di Kabupaten Bengkalis beberapa hari lalu membahayakan kesehatan jika dikonsumsi. Kepala Bidang Kesehatan Hewan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Fara Linda Sari menyebutkan, daging yang sudah ditimbun beberapa jam di tempat yang kotor tersebut dapat membawa penyakit bagi masyarakat yang memakannya. &rdquo;Jelas daging tersebut sudah tidak layak konsumsi karena sudah ditimbun di TPA beberapa lama. Terutama terkontaminasi dengan sampah,&rdquo; terang Fara Linda Sari seperti dilansir dari Antara. Apalagi daging, telur, dan susu, merupakan produk yang mudah rusak. Sehingga, jika dibiarkan cukup lama di suhu ruang akan ada bakteri pembusuk sudah berkembang banyak. &rdquo;Daging mengandung gizi yang tinggi sehingga bakteri mudah berkembang. Jadi kondisi yang kemarin memang sudah sangat tidak layak konsumsi,&rdquo; tutur Fara Linda Sari. Menurut Linda, akan banyak risiko kesehatan bagi yang mengonsumsi daging yang sudah terkontaminasi bakteri. Tak hanya keracunan, buruknya daging yang telah dikonsumsi tersebut dapat menyebabkan kematian bagi anak-anak hingga lansia. Dia menambahkan, daging ilegal sendiri belum tentu dapat dipastikan aman dikonsumsi. Sebab prosedur dan kesehatan hewan itu tidak ketahui. &rdquo;Sedangkan daging import yang masuk secara legal tentu sudah sesuai prosedur dan dari pusat sudah memastikan produk tersebut sudah bersertifikat, sehingga dijamin keamanan dan kesehatannya,&rdquo; tukas Linda. Sebelumnya diketahui sebuah video viral di sosial media yang menunjukkan masyarakat beramai-ramai mengambil daging ilegal pasca pemusnahan yang dilakukan Bea dan Cukai di TPA Kecamatan Bantan, Senin (29/5). Usai viral, Polres Bengkalis bersama instansi terkait melakukan razia dan menemukan 62 kilogram daging ilegal tersebut sudah dikemas dalam bungkus plastik dan siap dijual kembali ke masyarakat. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau sebut, daging yang sudah ditimbun di tempat kotor tak layak konsumsi dan membahayakan

Pemprov Riau Pastikan Daging yang Diambil dari TPA Sampah Berbahaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Log-HIV.jpg" alt="Ilustrasi HIV/AIDS. Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi HIV/AIDS. Antara</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Provinsi Riau terus berupaya mencegah penularan HIV/AIDS. Itu dilakukan antara lain menggiatkan edukasi, pemeriksaan, dan pengobatan terhadap penderita. &rdquo;Upaya pencegahan dan edukasi HIV/AIDS harus melibatkan berbagai kelompok pekerjaan, termasuk petani, peternak, nelayan, penjaja seks, tenaga medis, dan narapidana,&rdquo; kata&nbsp;Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zainal Arifin&nbsp;seperti dilansir dari Antara di Pekanbaru. Dia mengatakan upaya edukasi yang fokus pada kelompok-kelompok tersebut akan membantu mengurangi jumlah penderita. Itu juga untuk memberikan pendekatan yang tepat sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelompok. Dia meminta masyarakat terus meningkatkan kesadaran mengakses secara mudah terhadap pemeriksaan dan pengobatan, serta mengurangi stigma dan diskriminasi terkait dengan&nbsp;HIV/AIDS. &rdquo;Dengan menggabungkan upaya dari berbagai sektor dan melibatkan komunitas secara aktif, Provinsi Riau dapat meminimalisasi tantangan HIV/AIDS dan menjaga kesehatan masyarakat,&rdquo; ujar Zainal Arifin. Dia menjelaskan, Provinsi Riau masih menghadapi tantangan serius dalam memerangi HIV/AIDS. Data terbaru mengungkapkan bahwa jumlah kasus orang dengan HIV/AIDS (ODHA), telah mencapai angka yang mengkhawatirkan, yakni 3.809 kasus. &rdquo;Berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS digiatkan tapi eliminasi masih belum tercapai di Provinsi Riau. Jumlah kasus yang tinggi menjadikan perlu perhatian serius dan langkah-langkah lebih efektif untuk mengatasi masalah tersebut,&rdquo; papar Zainal Arifin. Menurut dia, berdasar data kabupaten/kota, jumlah kasus AIDS hingga Maret paling tinggi tercatat di Kota Pekanbaru. Itu sekaligus menunjukkan bahwa daerah itu memiliki tantangan secara signifikan dalam mengatasi masalah HIV/AIDS. &rdquo;Angka HIV/AIDS&nbsp;Kota Pekanbaru mencapai 2.471 kasus, tertinggi kedua Kabupaten Indragiri Hilir 270 kasus, Kota Dumai 240 kasus, sedangkan daerah dengan jumlah kasus AIDS&nbsp;sedikit yakni Kabupaten Indragiri Hulu mencapai 22 kasus,&rdquo; terang Zainal Arifin. Dia menjelaskan, penderita AIDS&nbsp;untuk populasi umum berdasar pekerjaan masih didominasi karyawan yang mencapai 1.238 orang hingga Maret. Profesi wiraswasta atau usaha sendiri 749 kasus, dan ibu rumah tangga 521 kasus. Tren penyebaran HIV/AIDS di Provinsi Riau sesuai data populasi umum terlihat bahwa pekerjaan sebagai petani, peternak, dan nelayan, memiliki jumlah kasus AIDS yang lebih tinggi daripada penjaja seks. Jumlah kasus infeksi AIDS di kalangan petani mencapai 172 orang, sedangkan penjaja seks tercatat 88 kasus. Data juga menunjukkan bahwa jumlah kasus di kalangan tenaga profesional medis 17 kasus. &rdquo;Hal ini menunjukkan bahwa kelompok ini mungkin memiliki pengetahuan dan akses yang lebih baik terhadap informasi dan layanan kesehatan terkait HIV AIDS. Selain itu, kelompok narapidana juga terdampak dengan 17 kasus AIDS dan perlu upaya khusus dalam memberikan pendidikan dan layanan pencegahan HIV/AIDS di penjara, serta mengurangi risiko penularan antar narapidana,&rdquo; kata Zainal.

Pemprov Riau terus berupaya cegah penularan HIV/AIDS antara lain dengan giatkan edukasi, pemeriksaan, dan pengobatan terhadap penderita

Jumlah Kasus Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) di Riau Mengkhawatirkan, Ada 3.809 Kasus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/03/0305-2023-RS-61873506.jpg" alt="Seorang pasien dalam pelayanan perawatan di rumah sakit." width="100%">
<figcaption>Seorang pasien dalam pelayanan perawatan di rumah sakit.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau mematangkan persiapan administrasi terkait dengan hibah tanah dari pemprov kepada Kementerian Kesehatan guna membangun rumah sakit khusus otak, jantung, dan kanker. &rdquo;Persiapan yang harus segera diselesaikan juga termasuk surat persetujuan hibah dari Gubernur Riau Syamsuar semua akan dimuat dalam berita acara serah terima hibah tanah dari Pak Gubernur Riau ke Kemenkes selesai dalam minggu ini,&rdquo; kata Kepala BPKAD Provinsi Riau Indra seperti dilansir dari Antara di Pekanbaru, Rabu (3/5). Dia mengatakan, sesuai keinginan pemerintah untuk membangun rumah sakit khusus otak, jantung, dan kanker, di Provinsi Riau harus mendapatkan dukungan semua pihak. Sehingga, Sumatra memiliki rumah sakit rujukan. Dia menyebutkan, RS vertikal khusus otak, jantung, dan kanker, akan dibangun di Bumi Lancang Kuning, sebutan untuk Riau berdasar penetapan Presiden Joko Widodo awal Januari. Kepala negara menghubungi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk memfasilitasi rencana pembangunan RS tersebut. &rdquo;Karena itu Pemerintah Provinsi Riau merespons cepat, antara lain menyiapkan lahan seluas 10 hektare di kawasan Universitas Riau, sedangkan anggaran dan pemerintah pusat mengalokasikan anggaran pembangunan Rp 1,6 triliun,&rdquo; tutur Indra. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau&nbsp;Zainal Arifin mengatakan, berdasar audiensi ke Kementerian Kesehatan, Menkes Budi Gunadi telah mengapresiasi rencana pembangunan RS tersebut. Menkes&nbsp;meminta rumah sakit itu tidak hanya&nbsp;melayani operasi otak, tetapi juga saluran kencing dan ginjal. Sehingga, rumah sakit itu ke depan menjadi rumah sakit khusus melayani operasi berat. &rdquo;Jika rumah sakit khusus otak dan ginjal ini terealisasi, Riau akan menjadi rujukan untuk pengobatan otak dan ginjal di Pulau Sumatra,&rdquo; papar Zainal.

BPKAD Provinsi Riau matangkan persiapan administrasi hibah tanah dari pemprov kepada Kementerian Kesehatan guna membangun rumah sakit khusus

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pemprov riau

Berita Terkini