<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/22/DPD-RI-Filep-1130299551.jpeg" alt="Senator Papua Barat, Dr. Filep Wamafma mengapresiasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat Daya yang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengalokasikan dana Otonomi Khusus (Otsus)." width="100%">
<figcaption>Senator Papua Barat, Dr. Filep Wamafma mengapresiasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat Daya yang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengalokasikan dana Otonomi Khusus (Otsus).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Senator Papua Barat, Dr. Filep Wamafma mengapresiasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat Daya yang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengalokasikan dana Otonomi Khusus (Otsus) total Rp. 100 Miliar untuk seluruh perguruan tinggi di wilayah itu. Anggaran itu sudah disiapkan dan akan diberikan oleh Pj Gubernur Papua Barat pada puncak peringatan Hari Pendidikan 2 Mei 2024 mendatang. &ldquo;Saya apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya yang mengalokasikan dana Otsus Rp 100 Miliar untuk membiayai semua kampus yang ada di Papua Barat Daya. Kebijakan ini menjadi salah satu wujud konkret melaksanakan amanah UU Otsus, khususnya di bidang pendidikan,&rdquo; ungkapnya kepada media ini, Senin (22/4). Lebih lanjut, Filep Wamafma juga mengapresiasi langkah kebijakan Penjabat Gubernur Papua Barat Daya terkait dengan keterbukaan informasi pengelolaan APBD bersumber dari dana Otonomi Khusus (Otsus) khususnya di bidang pendidikan dalam rangka memberikan afirmasi bagi perguruan tinggi. &ldquo;Transparansi alokasi Otsus oleh Pemprov PBD ini langkah yang tepat. Karena masyarakat juga mengharapkan adanya keterbukaan informasi atas pengelolaan anggaran Otsus yang sangat besar itu. Selain karena memang masih sangat banyak anak asli Papua tidak mengenyam pendidikan tinggi,&rdquo; katanya. &ldquo;Faktanya, LLDIKTI Wilayah XIV Papua mengungkap data bahwa baru 11 persen partisipasi anak Papua mengenyam pendidikan tinggi, sementara masih 89 persen lainnya belum menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Sedangkan angka partisipasi pendidikan tinggi secara nasional telah mencapai 35 persen. Maka kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan angka partisipasi anak Papua untuk berkuliah, juga untuk meningkatkan kualitas SDM generasi Papua,&rdquo; sambungnya. Tak hanya itu, pimpinan Komite I DPD RI ini juga mencermati konsistensi Pemprov PBD dalam menggelontorkan alokasi dana Otsus untuk pendidikan. Diketahui, Pemprov PBD pada tahun 2023 lalu telah menyalurkan dana hibah pendidikan senilai Rp11,1 miliar kepada enam perguruan tinggi dan satu yayasan di Sorong sebagai bentuk perhatian untuk memajukan pendidikan di wilayah itu. Di kesempatan sebelumnya, sebanyak empat yayasan pendidikan di Provinsi Papua Barat Daya (PBD) menerima dana pendidikan senilai Rp3,5 miliar yang dihibahkan oleh pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (Pemprov PBD). Keempat yayasan itu yakni Yayasan Pendidikan Kristen (YPK), Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik (YPPK), Yayasan Pendidikan Advent, dan Yayasan Pendidikan Islam (Yapis). Selain itu, Pemprov PBD juga memberikan dukungan berupa bantuan pendidikan kepada mahasiswa yang berprestasi dengan spesifikasi 80 persen orang asli Papua dan 20 persen untuk non-orang asli Papua. Menurut Dr. Filep Wamafma, realisasi distribusi bantuan ini menandakan bahwa Pj Gubernur Papua Barat Daya memahami amanat kebijakan Otsus di tanah Papua, terutama peruntukannya bagi sektor pendidikan. Ia berharap, langkah kebijakan dan konsistensi yang ditunjukkan Pemprov PBD sebagai provinsi termuda ini dapat turut dilakukan oleh provinsi lainnya di tanah Papua. &ldquo;Tentu masyarakat di provinsi lain, misal saja Provinsi Papua Barat sebagai provinsi induk juga mengharapkan adanya perhatian yang besar dari alokasi Otsus untuk sektor pendidikan. Saya sebagai senator kerap menerima keluhan masyarakat soal biaya pendidikan yang tinggi, tentu juga terkendala untuk menjangkau pendidikan tinggi bagi anak mereka. Jadi angka partisipasi 89 persen itu harus menjadi bagian dari bahan evaluasi kebijakan pemerintah,&rdquo; urainya. &ldquo;Apalagi perguruan tinggi di Papua Barat jumlahnya sangat sedikit dibandingkan dengan di provinsi Papua Barat Daya. Semestinya, semakin kecil ruang lingkup wilayah maka semakin sedikit cakupan tanggung jawabnya, jadi harusnya bisa diakomodasi dengan adanya alokasi anggaran yang sangat besar. Pemerintah Provinsi Papua Barat harusnya lebih mudah untuk menetapkan kebijakan ini,&rdquo; jelasnya. Filep yang terpilih lagi menjabat di DPD RI itu lantas mengingatkan besarnya alokasi dana untuk sektor pendidikan yakni 30% dari dana Otsus dan 35% dari DBH migas. Ia menekankan bahwa sektor pendidikan mutlak diperhatikan. Selain untuk melaksanakan amanat Otsus, bantuan pendidikan juga menjadi investasi penting di masa depan untuk menyiapkan SDM berkualitas di tanah Papua. &ldquo;Saya berharap pemerintah dan DPR Provinsi Papua Barat dan juga fraksi Otsus harusnya memahami tentang implementasi Otonomi Khusus dalam sektor pendidikan, karena pendidikan adalah investasi masa depan. Bagaimana kita bisa mendayagunakan SDA yang berlimpah untuk kemakmuran masyarakat tetapi peningkatan SDM-nya tidak didukung, bagaimana kita bicara SDM kalau pemimpin di daerah tidak merancang kebijakan afirmasi, bantuan-bantuan pendidikan bagi perguruan tinggi atau pendidikan itu sendiri,&rdquo; tegas Filep.

Papua Barat Daya yang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengalokasikan dana Otsus sebesar Rp. 100 Miliar untuk seluruh kampus.

PBD Gelontorkan Rp 100 Miliar untuk Perguruan Tinggi, Senator Filep Minta Pemprov se-Papua Ikuti Kebijakan Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/kekerasan-pada-perempuan-ANTARA.jpg" alt="Ilustrasi kasus kekerasan dalam keluarga" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kasus kekerasan dalam keluarga</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Provinsi Papua Barat HLM resmi dilaporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Kota Manokwari. Dia dilaporkan atas dugaan penganiayaan terhadap tiga perempuan pegawai Pemprov Papua Barat pada Kamis (27/10) malam.  Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Manokwari Iptu Arifal Utama membenarkan dugaan tindak pidana penganiayaan yang melibatkan oknum Kadispora Papua Barat itu sedang diproses.  ”Laporan Polisi Nomor: LP/B/807/X/2022/SPKT/Polresta Manokwari/Polda Papua Barat tanggal 27 Oktober 2022 dengan terlapor Hans Lodwick Mandacan (HLM) selaku Kadispora Provinsi Papua Barat sudah kami terima dari Unit SPKT untuk segera ditindaklanjuti,” ujar Arifal Utama seperti dilansir dari Antara.  Dalam LP tersebut, pelapor atas nama Meiske Johana C.H. Tuasela menuturkan tindakan penganiayaan oleh oknum Kadispora Papua Barat terjadi pada Kamis (27/10) sekitar pukul 21.00 WIT, di Asrama Atlet PPLP Papua Barat di Kampung Susweni, Distrik Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari. Selain korban pelapor (Meiske), pelaku juga menganiaya dua perempuan lain, yakni Ema Ronsumbre dan Merry C. Kabuare yang berusaha melerai perbuatan kepala dinas tersebut terhadap korban pelapor.  Arifal Utama menjelaskan, tindakan penganiayaan itu diduga dilakukan terlapor terhadap tiga perempuan pegawai Pemprov Papua Barat yang hendak berkoordinasi tentang keberangkatan atlet peserta pra Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Prapopnas) di Sulawesi Tengah.  ”Saat berkoordinasi tiba-tiba terlapor emosi dan mencekik leher korban pelapor (Meiske), selanjutnya korban Ema Ronsumbre dan Merry C. Kabuare yang berupaya melerai juga menjadi korban penganiayaan,” tutur Meiske, seperti dikutip dari kronologis kejadian yang diterima SPKT Polresta Manokwari.  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;

Kadispora Papua Barat Dipolisikan Diduga Aniaya Tiga Perempuan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/IMG_20200928_162745-1.jpg" alt="Ketua Pelaksana Satgas Covid-19 Provinsi Papua Barat Derek Ampnir. Toyiban/Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua Pelaksana Satgas Covid-19 Provinsi Papua Barat Derek Ampnir. Toyiban/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Provinsi Papua Barat sedang mempersiapkan langkah teknis untuk mengantisipasi lumpuhnya layanan kesehatan akibat Covid-19. Pemprov Papua Barat sudah memiliki rencana operasi dalam penanganan pandemi.  Ketua Pelaksana Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Papua Barat Derek Ampnir seperti dilansir dari Antara di Manokwari menjelaskan, rencana operasi itu disusun untuk memastikan bahwa bencana pandemi dapat ditangani secara baik oleh sumber daya medis, aparat keamanan, hingga relawan yang tersedia.  ”Untuk pelayanan kesehatan kita akan perhitungkan. Misalnya, jika ada nakes (tenaga kesehatan) di fasilitas kesehatan yang terpapar akan berhitung berapa lama dia harus diistirahatkan. Kalau memang tidak ada lagi nakes di situ, ya, terpaksa kita harus cari relawan,” ucap Ampnir pada Senin (28/9).  Menurut dia, hal itu akan dibahas secara teknis oleh Dinas Kesehatan. Sehingga, tidak ada kekosongan nakes di fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit. Dengan demikian, layanan kesehatan kepada masyarakat di Papua Barat tetap berjalan.  ”Batas waktu isolasi pasien Covid-19 selama 14 hari. Jika yang terpapar itu adalah tenaga kesehatan, kekosongan itu harus diisi agar pelayanan tetap berjalan,” ujar Derek Ampnir.  Ampnir berharap seluruh tenaga kesehatan di Papua Barat dioptimalkan. Kendati berpengaruh pada penggunaan anggaran, hal itu harus ditempuh agar seluruh faskes di Papua Barat dapat beroperasi secara normal.  Selain Manokwari, kata Derek Ampnir, nakes yang terpapar Covid-19 cukup tinggi juga terjadi di Teluk Bintuni, Sorong, dan Raja Ampat. Pemerintah Papua Barat berupaya agar hal itu tidak berdampak pada stabilitas layanan kesehatan.  ”Kita sangat prihatin, mereka punya peran besar dalam penanganan Covid-19. Untuk itu kami terus mengimbau, seluruh nakes benar-benar disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Dimana pun, saat bekerja maupun beraktivitas di luar tugas,” kata Derek Ampnir.  Ketua Satgas Covid-19 Kabupaten Manokwari Henri Sembiring pada kesempatan sebelumnya menyampaikan, sejumlah Puskesmas di Manokwari terpaksa tutup sementara karena nakes di faskes tersebut terkonfirmasi positif. Dalam perkembangan Covid-19 di Manokwari, kluster tenaga kesehatan yang terkonfirmasi positif saat ini sudah mencapai 73 orang, faskes rumah sakit sebanyak 37 sedangkan Puskesmas 36 orang. Jumlah nakes yang terpapar Covid-19 terus bertambah sejak sepekan terakhir.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=nejbXjMVFvc

Pemprov Papua Barat Antisipasi Kelumpuhan Layanan Kesehatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/IMG_20200918_165959-1.jpg" alt="Kepala Dinas Kesehatan Papua Barat Otto Perorongan. Toyiban/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas Kesehatan Papua Barat Otto Perorongan. Toyiban/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Provinsi Papua Barat masih mencari tambahan dokter spesialis paru untuk mengoptimalkan upaya penanganan pasien Covid-19 yang masih terus bertambah. Setidaknya dibutuhkan dua dokter spesialis paru yang akan ditempatkan di Manokwari dan Sorong.  Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Otto Perorongan seperti dilansir dari Antara di Manokwari menyatakan, proses perekrutan saat ini masih berlangsung.  Perekrutan dokter spesialis di Papua Barat sudah dibuka sejak April 2020. Selain spesialis paru, perekrutan juga dibuka untuk spesialis anestesi, spesialis radiologi, serta spesialis patologi klinik masing-masing satu orang.  ”Ada dua yang baru kita dapat yang spesialis penyakit dalam. Kita masih butuh paling tidak spesialis paru dan patologi,” kata Otto pada Jumat (18/9).  Seiring meningkatnya grafik kasus Covid-19, sebut Otto, Papua Barat masih membutuhkan tambahan tenaga medis. Saat ini tenaga kesehatan yang terlibat dalam penanganan Covid-19 sudah kerepotan.  ”Dengan peningkatan kasus ini, kita akan antisipasi kedepan. Saya kira, tenaga medis kita sekarang ini sudah mulai kewalahan,” ujar Otto.  Terkait perekrutan spesialis paru yang hingga saat ini belum diperoleh Pemprov Papua Barat telah menaikan honor. Semula honor bagi dokter spesialis di daerah itu ditetapkan sebesar Rp 50 juta per orang/bulan, kini sudah dinaikkan menjadi Rp 70 juta.  ”Kami masih membuka penerimaan untuk beberapa dokter spesialis tadi, terutama paru. Perekrutan ini dikoordinir sama dokter Ade Ismawan, Beliau Ketua IDI Manokwari sekaligus staf di RSU Papua Barat,” terang Otto.  Sesuai data Satgas Covid-19, dalam sepekan terakhir penambangan kasus positif di Papua Barat, cukup signifikan. Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Teluk Bintuni, Manokwari, dan Raja Ampat memiliki catatan Covid-19 cukup tinggi. Sesuai data 17 September, secara akumulatif tercatat sebanyak 1.333 warga Papua Barat terpapar Covid-19. Tidak sedikit aparatur sipil negara (ASN), anggota Polri dan TNI yang menjalani perawatan akibat terjangkit Covid-19.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Bxn_TulhWD0

Papua Barat Butuh Tambahan Dokter Spesialis Paru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pemprov-papua-barat-terendah-dalam-tingkat-kepatuhan-lhkpn_m_.jpg" alt="Deputi Pencegahan KPK (paling kiri) saat memaparkan tingkat kepatuhan penyelenggara negara dalam melaporkan harta kekayaan, di Jakarta, Senin (14/1)" width="100%">
<figcaption>Deputi Pencegahan KPK (paling kiri) saat memaparkan tingkat kepatuhan penyelenggara negara dalam melaporkan harta kekayaan, di Jakarta, Senin (14/1)</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut Pemprov Papua Barat menjadi yang terendah tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN selama 2018. Adapun, tingkat kepatuhan Pemprov Papua Barat berada di angka 0,39 persen dari 517 wajib lapor. "Untuk pemerintah provinsi yang terendah, pertama Papua Barat, kedua Sulawesi Selatan, dan yang terakhir (ke sepuluh terendah) Sulawesi Tenggara," kata Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan di gedung KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (14/1). Dia mengatakan, kepatuhan pelaporan LHKPN bisa ditingkatkan jika pimpinan tertinggi di lembaga tersebut memberi sanksi tegas. Pahala menyebut, ada daerah yang membuat aturan seseorang tak bisa naik jabatan jika belum melaporkan LHKPN. "Biasanya kalau gubernurnya keras. Tidak boleh ada promosi, tidak boleh dilantik jadi kepala dinas kalau belum ada LHKPN-nya biasanya patuh. Kita dapat provinsi yang 100 persen itu komitmen kepala daerah yang paling utama," jelas Pahala. Selain tingkat provinsi, dia juga menyampaikan soal pemkab dan pemkot yang tingkat kepatuhan LHKPN-nya rendah.&nbsp;Menurutnya, ada 34 kabupaten/kota yang tingkat kepatuhannya 0 persen alias tak ada satu pun wajib lapor yang menyerahkan LHKPN pada 2018. "Ada 500 lebih, kita bagi ada 103 yang tingkat kepatuhannya 0-19 persen dan itu (menunjuk slide 34 nama kabupaten/kota) yang 0 persen alias nggak pernah lapor sama sekali. Itu ada 34 kabupaten/kota. Baik kepala daerahnya, maupun Sekda-nya," tukasnya. Untuk diketahui, secara keseluruhan, seharusnya ada wajib lapor sebanyak 303.032 yang harus mengisi LHKPN. Wajib lapor itu terdiri dari lembaga legislatif sebanyak 483 instansi, eksekutif 642 instansi, yudikatif dua instansi dan BUMN/BUMD sebanyak 175 instansi.

Pemprov Papua Barat Terendah dalam Tingkat Kepatuhan LHKPN