<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/1669266894853.jpg" alt="Ilustrasi warga mengambil air bersih. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi warga mengambil air bersih. Dok JawaPos</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Solar Chapter dan Pemprov Nusa Tenggara Timur menaruh perhatian khusus pada minimnya pendistribusian air bersih di beberapa desa di NTT. Salah satunya adalah Desa Boen. Dengan jumlah penduduk yang tergolong besar di Desa Boen, ketersedian air bersih (water stop) yang mudah diakses penduduk memberi dampak yang sangat signifikan untuk kesehatan dan kesejahteraan penduduk. Vinilon Group sebagai salah satu produsen pipa terbesar di Indonesia menyambut baik ajakan dari Solar Chapter untuk ikut berpartisipasi bersama-sama berkolaborasi menyediakan kebutuhan pipa HDPE sepanjang 2,5 km yang dibutuhkan.&nbsp; Pemilihan pipa HDPE yang ramah lingkungan,&nbsp;bisa&nbsp;didaur ulang, dan tidak memberikan dampak negatif pada lingkungan, baik untuk generasi sekarang atau generasi ke depan menjadi standar baku proyek itu. Kerja sama tersebut ditandai dan dimulai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) pada 21 Juli di Vinilon Building, Raden Saleh. Penandatanganan itu diwakili GA and HRD General Manager Vinilon Group Ignatia Gisella dan Ketua Pengurus Solar Chapter Mustika Wijaya.&nbsp; &rdquo;Gerakan ini menjadi salah satu wujud komitmen Vinilon Group untuk ikut serta dalam menyukseskan program pemerintah yang fokus pada pendistribusian air bersih ke pelosok-pelosok,&rdquo; ujar Ignatia. Proyek kemanusiaan Water For Boen tersebut adalah salah satu contoh kolaborasi sesama anak-anak bangsa untuk bersama-sama membangun negeri. Salah satunya membantu menyediakan air bersih yang aman, terjangkau, dan merata, bagi desa-desa pelosok.

Solar Chapter dan Pemprov Nusa Tenggara Timur menaruh perhatian khusus pada minimnya pendistribusian air bersih di beberapa desa di NTT

Masih Sulit Akses Air Bersih, Vinilon Dukung Proyek Water For Boen di NTT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/jam-sekolah.jpg" alt="MASIH GELAP: Para guru dan tujuh siswa kelas SMA 5 Kupang ketika apel pertama masuk pukul 05.00 Wita kemarin (28/2). (SMAN 5 KUPANG)" width="100%">
<figcaption>MASIH GELAP: Para guru dan tujuh siswa kelas SMA 5 Kupang ketika apel pertama masuk pukul 05.00 Wita kemarin (28/2). (SMAN 5 KUPANG)</figcaption>
</figure><h3>Belum Beri Teguran karena Kebijakan Itu Masih dalam Kajian</h3> JawaPos.com – Kebijakan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menerapkan jam masuk sekolah mulai pukul 05.30 memantik polemik.  Kementerian Dalam Negeri pun akan berupaya sesegera mungkin mencari penyelesaian.  Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Benny Irwan mengatakan, terkait desakan memberikan teguran, Benny menyebut lembaganya belum mengambil sikap apa pun. Dia beralasan, kebijakan itu juga masih dalam kajian di daerah.  "Saat ini masih menunggu waktu. Karena pada saat yang sama, pemerintah daerah dan stakeholder terkait tengah membahas kebijakan ini secara internal," ujar Benny Irwan.  Saat ini, lanjut Benny, Kemendagri juga segera berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nanti pembahasan dilanjutkan dengan Pemda NTT untuk menggali implementasi kebijakan tersebut.  "Mudah-mudahan dalam waktu dekat pertemuan pembahasan antara pemerintah pusat dan daerah dapat segera terlaksana," terangnya.  Semula kebijakan yang bersumber dari Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat itu bahkan mewajibkan siswa kelas XII masuk pukul 05.00 Wita (lebih cepat satu jam dari WIB). Penerapannya bersifat uji coba selama sebulan terhitung sejak 27 Februari di 10 SMA/SMK negeri di Kota Kupang.  Ada sekolah yang menerapkannya mulai Senin (27/2), tapi sebagian besar per Rabu (1/3). Seperti dilaporkan Timor Express, tingkat kehadiran siswa di hari-hari pertama sangat rendah.  Dari Kupang, Plt Sekda Provinsi NTT Johanna Lisapaly mengatakan, sejauh ini pihaknya belum menerima larangan atau arahan dari Kemendagri. ’’Tidak ada, kita masih jalan. Hanya memang lebih dikonkretkan karena sebenarnya Pak Gubernur minta dua sekolah, kemudian minta dipersiapkan instrumennya. Sekarang kaitan dengan transportasi dan keamanan sudah kami siapkan,’’ jelas Johanna ketika ditemui di Kantor DPRD NTT, Kota Kupang, kemarin (2/3).  Menurut Johanna, kebijakan tersebut dapat melatih militansi siswa. Dia mengatakan, tidak ada batasan atau ketentuan yang mengatur jam masuk sekolah. Namun, untuk durasi sekolah ada ketentuannya.  ’’Ini kan maksudnya anak-anak bisa pulang lebih awal, setengah 12 pulang. Jadi, banyak waktu istirahat di rumah,’’ tuturnya.

Sekolah 05.30 Tuai Polemik, Kemendagri Segera Temui Pemprov NTT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/WhatsApp_Image_2023-02-27_at_18.23.31.jpg" alt="Kepala Ombudsman Nusa Tenggara Timur Darius Beda Daton. Humas Kanwil Kemenkumham NTT/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Ombudsman Nusa Tenggara Timur Darius Beda Daton. Humas Kanwil Kemenkumham NTT/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepala Ombudsman Nusa Tenggara Timur (NTT) Darius Beda Daton meminta kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT Linus Lusi mengkaji kembali kebijakan penerapan aktivitas sekolah mulai jam 05.00 wita bagi SMA dan SMK di Kupang.  ”Setelah saya mendapatkan potongan video berisi soal kebijakan tersebut yang disampaikan Pak Gubernur, saya meminta agar kebijakan itu mohon didiskusikan kembali dengan komite sekolah dan para orang tua,” kata Darius Beda Daton seperti dilansir dari Antara di Kupang, Selasa (28/2).  Hal itu disampaikannya berkaitan dengan pernyataan Gubernur NTT dalam pertemuan dengan sejumlah guru dan kepala SMA dan SMK di Kota Kupang pada 23 Februari. Potongan video itu viral di Kota Kupang.  Dalam video tersebut, Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat ingin agar aktivitas sekolah khusus bagi SMA dan SMK dimulai pukul 05.00 wita. Hal itu untuk meningkatkan etos kerja anak-anak SMA dan SMK.  Orang nomor satu di NTT itu menginginkan agar dengan sekolah mulai pukul 05.00 wita, NTT bisa menciptakan para pelajar dan sekolah yang unggul.  Bahkan Gubernur Laiskodat menginginkan satu atau dua sekolah dari daerahnya masuk 200 sekolah unggul nasional.  Darius menyatakan bertanya-tanya alasan apa sehingga Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT mengalihkan jam masuk sekolah dari mulai 07.15 menjadi 05.00 wita.  ”Tentunya ada urgensinya kenapa sehingga membuat kebijakan itu dari semula jam 07.15 menjadi jam 05.00 wita. Urgensi itu perlu dijelaskan pemerintah provinsi,” ujar Darius Beda Daton.  Darius juga mengatakan, kebijakan tersebut sangat berdampak luas. Sebab, ada korelasi lagi dengan bagaimana aparat keamanan pagi-pagi di jalan.  Dia menambahkan, kebijakan itu akan mulai diujicobakan pada 10 sekolah. Yakni lima SMA yaitu SMA 1, SMA 2, SMA 3, SMA 5, dan SMA 6 dan empat SMK terdiri atas SMK 1, SMK 2, SMK 3, dan SMK 4 yang ada di Kota Kupang.  Mulai Selasa (28/2), lanjut Darius Beda Daton, sudah ada sekolah yang menerapkan kebijakan itu. Yakni SMA Negeri 1 Kota Kupang.

Pemprov NTT Terapkan Sekolah Pukul 05.00, Ombudsman Minta Dikaji Lagi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/Target-vaksinasi-bagi-mahasiswa-di-Kota-Kupang-250821-KH-3-2.jpg" alt="Ilustrasi vaksin Covid-19. Kornelis Kaha/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi vaksin Covid-19. Kornelis Kaha/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepala Dinas Kesehatan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Mese Ataupah mengatakan, ada setidaknya 5.000 dosis vaksin Covid-19 buatan AstraZeneca jatah Provinsi NTT sudah kedaluwarsa.  Dia mengatakan, kementerian kesehatan mengirim sekitar 110.000 dosis vaksin Covid-19 buatan AstraZeneca ke Provinsi NTT pada pertengahan Oktober. Targetnya stok vaksin itu bisa dihabiskan pada akhir Oktober.  ”Ada sekitar 110.000 dosis vaksin Covid-19 jenis AstraZeneca yang dikirim ke kita, karena memang provinsi lain menolak untuk untuk menerima vaksin itu,” kata Mese Ataupah seperti dilansir dari Antara, Kamis (11/11).  Dinas Kesehatan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT, menurut dia, memutuskan untuk menerima pasokan vaksin tersebut. Sebab, ketika itu kekurangan stok vaksin Covid-19.  Pasokan vaksin Covid-19 buatan AstraZeneca kiriman dari kementerian kesehatan kemudian didistribusikan ke kabupaten dan kota di NTT. Menurut Mese, ada beberapa kabupaten yang menolak pasokan vaksin tersebut karena khawatir tidak bisa menghabiskannya sebelum masa berlaku habis.  ”Mereka khawatir jika tidak habis dan sayang kalau dibuang-buang karena tak terpakai lagi,” ujar Mese Ataupah.  Mese menjelaskan, sekitar 90 persen dari 110.000 dosis vaksin Covid-19 buatan AstraZeneca kiriman kementerian kesehatan sudah digunakan sebelum masa berlaku habis. Vaksinasi Covid-19 sudah dilakukan pada sekitar 46 persen dari sekitar tiga juta warga yang menjadi sasaran vaksinasi di Provinsi NTT.

Ada 5.000 Dosis Vaksin Covid-19 di NTT Kedaluwarsa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/BESIPAE-ibu-sumpah-makan-tanah-1-1.jpg" alt="Seorang ibu bersumpah makan tanah mempertahankan tanah ulayat mereka di Besipae, Timor Tengah Selatan, dalam kasus konflik lahan warga Besipae dengan Pemprov NTT. Istimewa/Antara" width="100%">
<figcaption>Seorang ibu bersumpah makan tanah mempertahankan tanah ulayat mereka di Besipae, Timor Tengah Selatan, dalam kasus konflik lahan warga Besipae dengan Pemprov NTT. Istimewa/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Puluhan warga Besipae, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Pulau Timor, menolak kesepakatan yang dibuat Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menyelesaikan konflik lahan di Pubabu Besipae. Penolakan tersebut termuat dalam surat pernyataan yang dibubuhi tanda tangan di atas materai oleh 51 warga Besipae.  ”Dengan ini menyatakan menolak kesepakatan yang dibuat Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan orang-orang yang mengatasnamakan kami pada 21 Agustus,” demikian disampaikan warga dalam surat pernyataan seperti dilansir dari Antara.  Warga yang menandatangani surat pernyataan tersebut menyatakan, mereka adalah warga Besipae yang secara turun-temurun telah tinggal dan menetap di tanah seluas sekitar 6.000 hektare di Pubabu Besipae, Desa Linamnutu, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Menurut warga, sebagaimana dalam isi surat pernyataan itu, tiga orang yang membuat dan menandatangani kesepakatan dengan pemerintah Provinsi NTT yakni Nope Nabuasa, Frans Nabuasa, dan P.R. Nabuasa bukan bagian dari masyarakat Besipae yang menjadi korban penggusuran yang berhak atas tanah dimaksud. ”Maka kami masyarakat Besipae menolak kesepakatan tersebut,” kata warga.  Sebelumnya, Pemerintah Provinsi NTT menyatakan telah mengakhiri konflik lahan di Besipae setalah dilakukan penandantanganan kesepakatan mengakhiri konflik bersama tokoh adat di Besipae.  ”Kesepakatan untuk mengakhiri konflik lahan ini ditandai dengan penandatanganan kesepakatan antara kami mewakili pemerintah provinsi dan tiga tokoh adat, yaitu Usif Frans Nabuasa, Usif Nope Nabuasa, dan Usif P.R. Nabuasa pada Jumat (21/8),” kata Kepala Badan Pendapatan dan Aset Provinsi NTT Zeth Sony Libing.  Zeth menyebutkan, salah satu butir kesepakatan tersebut, yaitu pemerintah dan para tokoh bersama-sama mengakhiri konflik lahan di Besipae. Pada Sabtu (22/8), pihaknya juga turun kembali ke Besipae untuk menyosialisasikan kesepakatan tersebut kepada masyarakat yang terlibat dalam konflik lahan tersebut.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=8DvUCMnxzhk

Puluhan Warga Besipae Tolak Kesepakatan yang Dibuat Pemprov NTT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/Pendatanganan-kesepakatan-konflik-lahan-di-Besipae-1.jpg" alt="Kepala Badan Pendapatan dan Aset Provinsi NTT Zeth Sony Libing (kiri) bersama tiga tokoh adat di Besipae setelah menandatangani kesepakatan untuk mengakhiri konflik lahan di Pubabu Besipae, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan di Bes" width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Pendapatan dan Aset Provinsi NTT Zeth Sony Libing (kiri) bersama tiga tokoh adat di Besipae setelah menandatangani kesepakatan untuk mengakhiri konflik lahan di Pubabu Besipae, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan di Bes</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama tokoh adat di Besipae, Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Pulau Timor, bersepakat untuk mengakhiri persoalan konflik lahan di Pubabu Besipae. Kesepakatan untuk mengakhiri konflik lahan itu ditandai dengan penandatanganan kesepakatan antara pemerintah provinsi dan tiga tokoh adat yaitu Usif Frans Nabuasa, Usif Nope Nabuasa, dan Usif P.R. Nabuasa pada Jumat (21/8).  Kepala Badan Pendapatan dan Aset Provinsi NTT Zeth Sony Libing seperti dilansir dari Antara di Kupang menyebutkan, salah satu butir kesepakatan tersebut, yaitu pemerintah dan para tokoh bersama-sama mengakhiri konflik lahan di Besipae. Pada Sabtu (22/8), pihaknya juga turun kembali ke Besipae untuk menyosialisasikan kesepakatan tersebut kepada masyarakat yang terlibat dalam konflik lahan tersebut. <ul> 	<li>Baca juga : <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/22/08/2020/pemprov-ntt-segera-perluas-dialog-tangani-konflik-lahan-besipae/">Pemprov NTT Segera Perluas Dialog Tangani Konflik Lahan Besipae</a></li> </ul> ”Apa yang kami sepakati akan kami sosialisasikan kepada warga di Besipae sekaligus kami upayakan pertemuan para usif dengan 37 keluarga,” kata Zeth.  Dengan kesepakatan itu, kata dia, pemerintah provinsi bisa memulai program pemanfaatan lahan tersebut untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Sejumlah program, di antaranya pengembangan peternakan sapi dan hijauan pakan ternak serta di bidang pertanian berupa budi daya tanaman lamtoro, porang, dan kelor.  ”Program ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Besipae karena mereka akan terlibat langsung di dalamnya,” ujar Zeth. <ul> 	<li>Baca juga : <a href="https://www.jawapos.com/nasional/20/08/2020/pemerintah-ntt-imbau-provokasi-di-balik-konflik-besipae-dihentikan/">Pemerintah NTT Imbau Provokasi di Balik Konflik Besipae Dihentikan</a></li> </ul> Dia menambahkan, Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat besama wakilnya Josef Nae Soi, mengharapkan agar persoalan lahan di Besipae segera berakhir supaya program pembangunan bisa berjalan. ”Kami berharap setelah ini selesai tidak ada upaya-upaya provokasi dari oknum tertentu karena Kapolres TTS juga sudah mengeluarkan pernyataan untuk mengingatkan terkait hal ini,” ucap Zeth.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=bqch4CPi5_U

Pemprov dan Tokoh Adat Sepakat Akhiri Konflik Lahan di Besipae

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/BESIPAE-1.jpg" alt="Warga Pubabu, TTS yang menjadi korban penggusuran bertahan hidup di bawah pohon. Istimewa/Antara" width="100%">
<figcaption>Warga Pubabu, TTS yang menjadi korban penggusuran bertahan hidup di bawah pohon. Istimewa/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepala Badan Pendapatan dan Aset Provinsi Nusa Tenggara Timur Zeth Sony Libing mengatakan, pemerintah provinsi segera memperluas dialog yang melibatkan berbagai pihak. Hal itu untuk menyelesaikan konflik lahan di Pubabu Besipae, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Pulau Timor.  ”Kami setuju dengan apa yang diusulkan pimpinan DPRD NTT untuk memperluas dialog dalam penanganan konflik lahan di Besipae dan kami siap melakukan itu,” kata Zeth Sony Libing seperti dilansir dari Antara di Kupang.  Dia mengatakan hal itu berkaitan dengan langkah Pemerintah Provinsi NTT dalam menangani konflik lahan di Pubabu Besipae, Kabupaten Timor Tengah Selatan, melalui jalan dialog. Pada Jumat (21/8), pihaknya turun langsung ke Besipae untuk bertemu kelompok warga dan tokoh adat dalam upaya penanganan konflik. Setelah itu, akan melakukan dialog secara luas dengan melibatkan seluruh komponen terkait dalam persoalan konflik lahan tersebut.  "Dalam upaya penanganan konflik ini pemerintah provinsi tetap mengutamakan upaya persuasif melalui jalan dialog dengan warga,” terang Zeth Sony Libing.  Zeth mengatakan, sambil upaya dialog berjalan, program pemerintah seperti pemberdayaan masyarakat maupun pembangunan rumah untuk masyarakat di Besipae juga tetap berjalan. Pemerintah provinsi berkomitmen untuk memanfaatkan aset lahan Besipae bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.  Dia menyebutkan, program ekonomi yang sudah disiapkan di antaranya pengembangan peternakan sapi dan hijauan pakan ternak serta di bidang pertanian berupa budidaya tanaman lamtoro, porang, dan kelor. ”Pemerintah juga menyediakan bibit dan pupuk kepada masyarakat dan hasil kerja mereka dibeli BUMD atau pemerintah. Jadi semua program ini melibatkan masyarakat dengan tujuan untuk kesejahteraan mereka sendiri,” kata Zeth Sony Libing.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=DOKSVrwe-3I

Pemprov NTT Segera Perluas Dialog Tangani Konflik Lahan Besipae

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/BESIPAE-1.jpg" alt="Warga Pubabu, TTS yang menjadi korban penggusuran bertahan hidup di bawah pohon. Istimewa/Antara" width="100%">
<figcaption>Warga Pubabu, TTS yang menjadi korban penggusuran bertahan hidup di bawah pohon. Istimewa/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Nusa Tenggara Timur meminta agar semua pihak menghentikan provokasi kepada masyarakat Pubabu dalam persoalan lahan di Besipae, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS).  ”Kami mengimbau pihak-pihak yang melakukan provokasi terhadap masyarakat Besipae untuk hentikan upaya provokasinya,” kata Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTT Marius Ardu Jelamu seperti dilansir dari Antara di Kupang pada Kamis (20/8).  Marius mengajak pihak-pihak yang melakukan provokasi untuk melihat tujuan Pemerintah NTT membangun Besipae dari aspek kesejahteraan rakyat. Sebab, daerah itu akan menjadi daerah pertumbuhan ekonomi baru bagi provinsi berbasis kepulauan itu.  ”Jangan melihat secara sepotong-sepotong terhadap pembangunan di Besipae. Mari kita melihat secara komprehensif niat baik pemerintah membangun Besipae adalah untuk kepentingan kesejahteraan rakyat,” tegas Marius. <ul> 	<li>Baca juga : <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/20/08/2020/pejabat-pemprov-ntt-sebut-komnas-ham-akan-datang-ke-besipae/">Pejabat Pemprov NTT Sebut Komnas HAM Akan Datang ke Besipae</a></li> </ul> Menurut dia, kawasan Besipae yang sangat produktif itu dipersiapkan Pemerintah NTT sebagai lahan pengembangan usaha tanaman kelor, porang, dan peternakan. Dalam persoalan lahan di Besipae, tidak ada tindakan represif yang dilakukan aparat keamanan seperti dalam video yang viral itu.  ”Aparat keamanan di lokasi sangat paham terhadap prosedur pengamanan yang dilakukan, sehingga dipastikan pengamanan yang dilakukan sudah sesuai protap yang berlaku dalam menghadapi masyarakat di Besipae,” kata Marius.  Menurut Marius, Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat dan Wakil Gubernur Josef A. Nae Soi tidak memiliki niat untuk menyengsarakan rakyat di Besipae. Pemerintah NTT memiliki sejumlah program pembangunan di TTS. Sebab, daerah penghasil cendana itu, merupakan salah satu daerah yang menjadi kantong kemiskinan terbesar di NTT. ”Pemerintah NTT terus berjuang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi daerah ini agar bebas dari belenggu kemiskinan,” terang Marius. <ul> 	<li>Baca juga : <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/19/08/2020/kapolres-tts-bantah-tindakan-represif-di-pubabu/">Kapolres TTS Bantah Tindakan Represif di Pubabu</a></li> </ul> Sementara itu, Warga Pubabu, Besipae, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Matheda Esterina Selan, mengatakan, rumah yang dibangun Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk merelokasi warga tidak layak huni. Sebab, ukuran yang tidak memadai untuk ditempati setiap kepala keluarga. ”Pemerintah NTT sudah membangun rumah ada empat unit tapi tidak layak dihuni sama sekali,” kata Matheda Esterina Selan.  Sebelumnya, Wakil Gubernur NTT Josef A. Nae Soi secara terpisah mengatakan, Pemerintah NTT membangun rumah layak huni bagi warga Pubabu, Besipae. Menurut dia Pemerintah NTT tidak mengambil alih lahan Besipae untuk kepentingan tertentu tetapi akan digunakan untuk kepentingan pembangunan ekonomi masyarakat.  ”Kami tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Hal itu menjadi perhatian serius Pemerintah NTT dengan menyiapkan rumah layak huni bagi warga Pubabu,” kata Josef A Nae Soi.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=a_Ip7lJH1OQ

Pemerintah NTT Imbau Provokasi di Balik Konflik Besipae Dihentikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/BESIPAE-ibu-sumpah-makan-tanah-1.jpg" alt="Seorang ibu bersumpah dengan memakan tanah sebagai bentuk penolakan terhadap penggusuran rumah mereka di Pubabu. Istimewa/Antara" width="100%">
<figcaption>Seorang ibu bersumpah dengan memakan tanah sebagai bentuk penolakan terhadap penggusuran rumah mereka di Pubabu. Istimewa/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepala Badan Pendapatan dan Aset Provinsi NTT Zeth Sony Libing mengatakan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan menemui warga Pubabu, Besipae, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) terkait polemik kepemilikan lahan 3.780 haktare yang diklamim sebagai milik Pemerintah Nusa Tenggara Timur.  ”Tim Komnas HAM akan datang ke NTT. Kami berharap Komnas HAM juga melihat kondisi di lapangan sehingga persoalan yang terjadi di Besipae menjadi jelas,” katanya Zeth Sony Libing seperti dilansir dari Antara di Kupang pada Kamis (20/8). <ul> 	<li>Baca juga : <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/19/08/2020/anggota-dprd-ntt-imbau-pemprov-tarik-aparat-keamanan-dari-pubabu/">Anggota DPRD NTT Imbau Pemprov Tarik Aparat Keamanan dari Pubabu</a></li> </ul> Dia mengatakan, tim Komnas HAM akan tiba di Kupang pada Senin (24/8) selanjutnya melakukan pertemuan di Kupang dan mendatangi lokasi Besipae. Kedatangan tim Komnas HAM sangat penting agar mengetahui secara persis semua kegiatan dilakukan Pemerintah NTT untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. Seperti, menyiapkan lahan kapling tanah 800 meter persegi untuk warga Pubabu.  ”Kami inginkan agar persoalan Besipae menjadi terang. Tidak ada pelanggaran HAM di sana yang dilakukan pemerintah. Malah pemerintah memperlakukan warga dengan baik,” tegas Zeth Sony Libing.  Menurut dia, kehadiran tim Komnas HAM sangat penting guna mengetahui adanya upaya eksploitasi anak dalam kasus Besipae. ”Biarkan Komnas HAM datang sehingga dapat mengetahui secara persis mengapa anak-anak selalu di bawa setiap aksi demo berlangsung. Bapak-bapak tidak ikut demo tetapi anak-anak yang paling depan,” kata Sony. <ul> 	<li>Baca juga : <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/19/08/2020/kapolres-tts-bantah-tindakan-represif-di-pubabu/">Kapolres TTS Bantah Tindakan Represif di Pubabu</a></li> </ul> Dia menjelaskan, pelibatan anak dalam aksi demo kasus lahan di Besipae sudah termasuk eksploitasi anak di bawah umur. Pemerintah NTT akan menghadirkan Usif Frans Nabuasa untuk memberikan keterangan kepada Komnas HAM terkait penyerahan lahan seluas 3.780 haktare kepada Pemerintah NTT pada 1982.  ”Penyerahan lahan di Besipae disertai bukti hukum yang jelas, namun selama ini lahan itu tidak dimanfaatkan secara maksimal sehingga warga masuk untuk menguasai lahan itu secara sepihak,” tegas Zeth Sony Libing.  Pemerintah NTT, kata Sony, segera memanfaatkan lahan di Besipae seluas 3.782 haktare untuk kegiatan pengembangan lamtoro teramba, kelor, dan usaha peternakan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat NTT.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=1j8zggAZXrI

Pejabat Pemprov NTT Sebut Komnas HAM Akan Datang ke Besipae

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/DSC_9242.jpg" alt="Pasien DBD dirawat di salah satu ruangan di RSUD TC Hillers. Kornelis Kaha/Antara" width="100%">
<figcaption>Pasien DBD dirawat di salah satu ruangan di RSUD TC Hillers. Kornelis Kaha/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur melaporkan jumlah korban meninggal dunia akibat demam berdarah dengue (DBD) di provinsi itu sampai dengan Rabu (11/3) mencapai 37 orang. Total jumlah kasus DBD sejak Januari hingga awal Maret 2020 mencapai 3.109 kasus.  ”Dari data yang kami kumpulkan di 22 kabupaten/kota, terkait DBD sudah ada 37 orang yang meninggal,” kata Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi NTT David Mandala seperti dilansir dari Antara pada Rabu (11/3).  David mengatakan, terjadi penambahan korban yang meninggal akibat DBD jika dibandingkan pada Senin (9/3). Kasus kematian akibat DBD baru mencapai 33 kasus. Artinya, dalam sehari telah terjadi empat kasus kematian di beberapa kabupaten di NTT.  ”Salah satunya di kabupaten Sikka yang menyumbang angka tertinggi kematian akibat DBD. Dengan angka kematian mencapai 14 orang dan terdapat 1.216 kasus,” ujar David.  Selanjutnya, kasus terbanyak kedua ada di Kota Kupang dengan jumlah kasus 462 kasus dengan angka kematian mencapai 5 orang. Kabupaten Alor dengan jumlah kasus mencapai 308 kasus dan korban meninggal tiga orang.  David mengatakan, semakin meningkatnya jumlah pasien DBD yang meninggal di NTT karena keterlambatan membawa korban ke puskesmas atau rumah sakit. Pemprov NTT sudah melakukan berbagai cara untuk menekan angka kematian akibat DBD.  ”Kami mengirimkan sejumlah dokter spesialis ke sejumlah daerah yang terparah kasus DBD. Bahkan saat ini, khusus untuk kabupaten Sikka, Provinsi NTT mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat seperti dokter ahli dan perawat,” terang David.  David juga meminta masyarakat agar tetap menjaga kebersihan lingkungan serta memutus mata rantai perkembangbiakan nyamuk aedes aegypty  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=KsBxapOUw4o  https://www.youtube.com/watch?v=nWpbGaLBEbk  https://www.youtube.com/watch?v=QBjnUBbcM3I

Sudah 37 Orang Meninggal karena DBD di NTT

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pemprov NTT

Berita Terkini