<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="ltr">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/23/Screenshot_20251123-182017_Gallery-3700752241.jpg" alt="Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal meninjau langsung salah satu lokasi pelatihan vokasi di Desa Sidang Kurnia Agung, Kabupaten Mesuji. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal meninjau langsung salah satu lokasi pelatihan vokasi di Desa Sidang Kurnia Agung, Kabupaten Mesuji. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <div dir="ltr"><strong>JawaPos.com</strong> - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung memberikan pelatihan vokasi anak-anak muda di pedesaan. Melalui cara ini diharapkan bisa menjadi solusi nyata atas persoalan lokal.&nbsp;</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Melalui Program Pelatihan Vokasi Desaku Maju - Gerakan Cipta Ekonomi Produktif (GERCEP), para pemuda diberikan keterampilan teknis dengan metode Design Thinking untuk mendorong lahirnya solusi. Pemprov Lampung menjadi provinsi pertama di Indonesia yang mengimplementasikan Design Thinking dalam pelatihan vokasi berbasis desa secara masif.&nbsp;</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal meninjau langsung salah satu lokasi pelatihan di Desa Sidang Kurnia Agung, Kabupaten Mesuji. Dia memastikan program berjalan efektif dan memberikan manfaat.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">"Pelatihan vokasi yang dijalankan di desa tersebut memiliki peran penting dalam meningkatkan ekonomi masyarakat," kata Rahmat, Minggu (23/11).</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Ia menilai bahwa anak-anak muda yang sebelumnya hanya mengandalkan aktivitas bertani kini menguasai keterampilan baru. Mereka juga bisa melakukan inovasi pertanian serta mengembangkan usaha lokal di desa.&nbsp;</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/016868438/diskon-tiket-kereta-30-persen-kai-siapkan-kuota-untuk-15-juta-penumpang-saat-libur-nataru-20252026">Diskon Tiket Kereta 30 Persen, KAI Siapkan Kuota untuk 1,5 Juta Penumpang Saat Libur Nataru 2025/2026</a></strong></div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, Agus Nompitu menjelaskan, program vokasi Desaku Maju&ndash;GERCEP dirancang sebagai pelatihan kerja gratis. Pemprov memastikan pelatihan berjalan standar melalui kurikulum yang relevan, instruktur bersertifikasi, serta pengawasan pelaksanaan di setiap desa.&nbsp;</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">"Melalui metode Mobile Training Unit, pelatihan dilakukan langsung di desa agar menjangkau lebih banyak masyarakat usia produktif, terutama masyarakat Desil 1, perwakilan Gapoktan dan BUMDes juga masyarakat umum sehingga masyarakat desa dapat mengakses keterampilan tanpa harus pergi ke kota," kata Agus.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Terdapat 6 kejuruan yang dihadirkan program pelatihan vokasi Desaku Maju&ndash;GERCEP, yakni Kewirausahaan Dasar, Strategi Pemasaran Hasil Pertanian bagi Petani, Keamanan dan Higienitas Pangan bagi UMKM, Perawatan Alat dan Mesin Pertanian, Pengelasan Dasar Peralatan Pertanian dan Instalasi Listrik Dasar Peralatan Pertanian.&nbsp;</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Keenam kejuruan ini dipilih untuk mendukung program PHTC Gubernur Lampung lainnya seperti hibah Bed Dryer, hibah Pupuk Organik Cair (POC), dan Optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Program pelatihan vokasi Desaku Maju&ndash;GERCEP dilaksanakan melalui kolaborasi strategis dengan Innovesia, perusahaan konsultan inovasi yang memiliki pengalaman panjang dalam pengembangan SDM dan pionir dalam aplikasi Design Thinking di Indonesia.&nbsp;&nbsp;</div>

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung memberikan pelatihan vokasi anak-anak muda di pedesaan. Tingkatkan ekonomi rakyat.

Tingkatkan Ekonomi, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Gelar Pelatihan Vokasi untuk Anak Muda di Pedesaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/08/IMG_20230314_182719-2787048122.jpg" alt="Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Reihana." width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Reihana.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Provinsi Lampung Reihana memenuhi undangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan klarifikasi soal Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) miliknya.</p> <p>&rdquo;Kami mengapresiasi yang bersangkutan telah memenuhi undangan dengan hadir sendiri secara langsung sekitar pukul 08.00 WIB,&rdquo; kata Juru Bicara KPK Ipi Maryati seperti dilansir dari Antara, Senin (8/5).</p> <p>Ipi mengatakan, saat ini Reihana&nbsp;sedang menjalani klarifikasi oleh Direktorat LHKPN Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK.</p> <p>&rdquo;Saat ini sedang memberikan keterangan di hadapan tim Direktorat LHKPN,&rdquo; tambah Ipi.</p> <p>Dia juga membenarkan bahwa kedatangan Reihana ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta adalah atas undangan dari lembaga antirasuah tersebut.</p> <p>&rdquo;Benar, KPK mengundang Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung terkait permintaan klarifikasi LHKPN&nbsp;hari ini bertempat di Gedung KPK,&rdquo; ujar Ipi.</p> <p>KPK melayangkan undangan klarifikasi kepada yang bersangkutan karena harta kekayaan yang dilaporkan tidak sesuai dengan profilnya.</p> <p>Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyebut LHKPN Reihana bersifat&nbsp;<em>outliers</em> atau tidak wajar. Ketidakwajaran yang dimaksud adalah nilai yang dilaporkan di LHKPN&nbsp;terlalu kecil dan hampir tidak berubah dalam lima tahun terakhir.</p>

Kadinkes Provinsi Lampung Reihana penuhi undangan KPK untuk klarifikasi soal Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Kadinkes Lampung Reihana Penuhi Undangan Klarifikasi LHKPN KPK

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/05/jokowi-lampung-806614926.jpg" alt="Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Lampung, bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan di Pasar Natar Lampung Tengah." width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Lampung, bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan di Pasar Natar Lampung Tengah.</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan ikut membantu perbaikan infrastruktur jalan di Lampung. Tak tanggung-tanggung, pemerintah pusat akan mengucurkan anggaran sebesar Rp 800 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pemerintah pusat, khusus untuk Lampung akan mengucurkan anggaran kurang lebih Rp 800 miliar, untuk 15 ruas jalan termasuk ini," kata Jokowi saat meninjau Jalan Raya Seputih Raman, Kabupeten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Jumat (5/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jokowi mengungkapkan, tidak semua jalan rusak di Provinsi Lampung akan diperbaiki oleh Kementerian PUPR. Menurutnya, Pemprov Lampung dan pemerintah daerah akan turut membantu.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tapi nanti ada beberapa ruas yang menjadi tanggung jawab gubernur dan bupati jangan semua nya pemerintah pusat," ucap Jokowi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepala negara menegaskan, terdapat tanggung jawab pemerintah pusat dalam memperbaiki infrastruktur di daerah. Sebab, roda prekonomian akan tergerak dari baiknya infrastruktur di setiap wilayah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Semangat adalah kita ingin memperbaiki jalan-jalan yang rusak seperti yang kita lihat sekarang. Baik jalan kabupaten, baik jalan provinsi, baik jalan kota yang rusak parah dan masyarakat harus tahu ada tanggung jawab jalan nasional itu di pemerintah pusat, jalan provinsi itu ada di gubernur dan jalan di kabupaten itu ada di bupati-nya," pungkasnya.</div> </div>

Meski dikucurkan Rp 800 miliar. Jokowi mengungkapkan, tidak semua jalan rusak di Provinsi Lampung akan diperbaiki oleh Kementerian PUPR.

Drama Jalan Rusak di Lampung, Pemerintah Akhirnya Kucurkan Rp 800 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/17/IMG-20230417-WA0080_1-956160020.jpg" alt="Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika saat memberikan keterangan di Bandarlampung, Senin, (17/4/2023). (ANTARA/Dian Hadiyatna)" width="100%">
<figcaption>Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika saat memberikan keterangan di Bandarlampung, Senin, (17/4/2023). (ANTARA/Dian Hadiyatna)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Polda Lampung menerima laporan yang ditunjukkan kepada pengkritik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung bernama Bima Yudho Saputro, dikutip dari <em>ANTARA</em>.<br /><br />"Ya, laporannya ada, sedang kami pelajari," kata Kapolda Lampung Irjen Pol.&nbsp;Helmy Santika&nbsp;di sela-sela peninjauan kesiapan angkutan Lebaran di Bandarlampung, Senin (17/4).</p> <p>Helmy mengatakan pihaknya sedang mendalami laporan yang dilayangkan oleh seorang bernama Ghinda&nbsp;Ansori&nbsp;tersebut. Namun, tambahnya, Polda Lampung kini sedang fokus pada penjagaan kegiatan mudik Lebaran.<br /><br />"Sedang didalami, tapi kami sedang fokus melakukan urusan mudik Lebaran karena ini lebih penting, menurut saya, daripada (laporan soal pengkritik Pemprov Lampung) itu," kata dia.</p> <p><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01564983/buat-warga-yang-mau-mudik-simak-pesan-kapolri">Buat Warga Yang Mau Mudik, Simak Pesan Kapolri</a></strong><br /><br />Sementara itu, dihubungi secara terpisah, Ghinda Ansori&nbsp;membenarkan dirinya membuat laporan polisi terhadap Bima Yudho&nbsp;pada Kamis (13/4).<br /><br />"Yang saya laporkan bukan soal kritiknya pada pemerintah (Provinsi Lampung), tapi kata-kata 'provinsi satu ini dajal', itu saja&nbsp;<em>sih</em> sebenarnya yang menjadi keberatan," kata Ghinda.<br /><br /><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/01560854/berdasakan-pengalaman-ridwan-kamil-masyarakat-mudik-saat-malam-hari-malah-menjadi-macet">Berdasakan Pengalaman, Ridwan Kamil: Masyarakat Mudik saat Malam Hari, malah Menjadi Macet</a></strong><br /><br />Dia menegaskan bahwa laporan yang dibuatnya itu bukan atas permintaan atau suruhan dari Gubernur Lampung Arinal Djunaidi. Ghinda&nbsp;mengaku laporan itu dibuatnya atas inisiatifnya sendiri.<br /><br />"Tak ada suruh gubernur, saya langsung yang laporkan.&nbsp;<em>Kan</em> kalau disuruh gubernur, kenapa Bima saja yang dilaporkan?&nbsp;<em>Kan</em> banyak konten lain, termasuk&nbsp;<em>content&nbsp;creator</em> dan media <em>online</em>&nbsp;lainnya yang mengkritisi, tapi tidak saya laporkan. Dan kenapa Bima? Karena dia ada bahasa itu. Ini dari saya pribadi, dari putra daerah Lampung yang merasa daerahnya direndahkan dengan sebutan dajal oleh Bima," kata Ghinda.</p> <p><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01564980/legislator-pan-larangan-salat-id-pada-21-april-sangat-tidak-bijaksana">Legislator PAN: Larangan Salat Id pada 21 April Sangat Tidak Bijaksana</a></strong><br /><br />Sebelumnya, pihak keluarga Bima Yudho yang diwakili&nbsp;pamannya, Bambang Kuncoro, mengatakan tidak ingin masalah itu terus berlanjut.<br /><br />Namun, pihaknya juga menyatakan siap menerima konsekuensi dari konten yang dibuat oleh Bima serta menyiapkan kuasa hukum apabila ada surat panggilan dari Polda Lampung.</p>

Polda Lampung menerima laporan yang ditunjukkan kepada pengkritik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung bernama Bima Yudho Saputro.

Polda Lampung Terima Laporan Terhadap Bima Yudho Saputro

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/15/bima-lampung-4062064545.jpeg" alt="Bima Yudho Saputro. (Instagram)" width="100%">
<figcaption>Bima Yudho Saputro. (Instagram)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Anggota DPR RI daerah pemilihan (Dapil) Lampung Almuzzammil Yusuf merespons terkait&nbsp;TikToker Bima Yudho yang viral setelah mengkritik Pemerintah Provinsi Lampung. Namun, kritikan yang dilontarkan pemilik akun TikTok @Awbimax Reborn berujung pada pelaporan dirinya ke aparat kepolisian.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Almuzzammil, Bima Yudho merupakan anak muda Lampung yang terdidik dan kritis. Bahkan, Bima Yudho kini tengah menimba ilmu di Australia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> <div dir="auto">"Bima ini anak muda Lampung yang terdidik dan kritis, yang sedang belajar jauh di negeri orang, Australia. Dia memanfaatkan trend medsos untuk mengkritik kepada pemerintah daerah kelahirannya dengan gaya bahasa anak muda, sehingga cepat viral," kata Almuzammil kepada wartawan, Minggu (16/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyatakan, substansi kritik yang disampaikan Bima Yudho dinilai sangat bagus. Namun, ia mengakui pilihan kata tersebut kurang tepat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Substansi kritiknya bagus. Mungkin beberapa pilihan kata aja yang kurang pas. Ya itu bisa kita masalahkan tapi bisa juga kita maklumi," papar Almuzammil.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, nilai ekspresi tersebut lahir dari rasa cinta dan peduli anak muda kepada daerahnya. Karena itu, Almuzammil menyarankan Bupati Lampung Timur dan Gubernur Lampung bersikap bijak menyikapi kritik tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya kira Pemda Lampung Timur,&nbsp; Gubernur Lampung dan aparat penegak hukum lebih bijak untuk colling down. Tidak perlu bawa ke ranah hukum," tegas Almuzammil.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Almuzammil pun menyarankan, pemerintah daerah bersikap proporsional. Sehingga dari kritik Bima Yudho tersebut dapat terjadi dialog. Bahkan, publik bisa tahu agenda pembangunan Pemda dengan berbagai&nbsp; kesulitan dan keterbatasannya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sambil tentu dengan memperbaiki kinerja. Bu Wagub Lampung sudah menyambut dialog publik tersebut. Saya kira ini dinamika yang bagus. Dengan cara ini saya kira justru akan baik untuk pelibatan publik, sarana komunikasi politik Pemprov dan pemda sekaligus bisa menggundang perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan di Lampung," pungkasnya.</div>

Elite legislator PKS itu menyarankan Bupati Lampung Timur dan Gubernur Lampung bersikap bijak menyikapi kritik tersebut.

Legislator PKS Sebut Kritik Bima Yudho Terhadap Pemprov Lampung Tak Seharusnya Dibawa ke Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/IMG_20230111_1207261.jpg" alt="Ilustrasi Gunung Anak Krakatau. Ruth Intan Sozometa Kanafi/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gunung Anak Krakatau. Ruth Intan Sozometa Kanafi/Antara</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong>–Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mengimbau masyarakat untuk tenang dan tetap waspada terhadap erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi pada 2023.<br /> <br /> ”Seperti yang kita ketahui Gunung Anak Krakatau memang tengah mengalami erupsi dalam beberapa waktu ini,” ujar Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto seperti dilansir dari <em>Antara</em> di Bandarlampung, Rabu (11/1).<br /> <br /> Dia mengatakan, dengan adanya erupsi Gunung Anak Krakatau yang cukup intens tersebut masyarakat diimbau untuk tetap waspada.<br /> <br /> ”Pertama masyarakat harus tenang dan jangan panik kalau akan peningkatan aktivitas gunung berapi,” ujar Fahrizal Darminto.<br /> <br /> Dia menjelaskan, peningkatan aktivitas gunung berapi yang terletak di Selat Sunda itu menjadi atensi pemerintah daerah untuk menyiapkan langkah antisipasi atas dampak yang ditimbulkan.<br /> <br /> ”Gunung Anak Krakatau ini merupakan gunung aktif, sehingga saat terjadi erupsi itu jadi salah satu cara untuk mengurangi besarnya erupsi ke depannya dan meredam dampak bagi lingkungan sekitar,” terang Fahrizal Darminto.<br /> <br /> Dia mengharapkan, erupsi tersebut tidak mengakibatkan dampak yang luas bagi masyarakat sekitar.<br /> <br /> ”Harapannya tidak menimbulkan bencana yang berdampak luas bagi masyarakat, dan semua tetap tenang tapi waspada,” tambah Fahrizal Darminto.<br /> <br /> Gunung Anak Krakatau mengalami peningkatan aktivitas pada awal 2023. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) merekam aktivitas erupsi berupa lontaran abu setinggi lebih kurang 100 meter yang dikeluarkan Gunung Anak Krakatau pada Rabu (4/1). Lalu pada Kamis (5/1), kembali mengalami erupsi dengan melontarkan abu setinggi 750 meter di atas puncak gunung.<br /> <br /> Untuk situasi kegempaan Gunung Anak Krakatau di Perairan Selat Sunda antara Banten dan Lampung terjadi sebanyak tiga kali dengan amplitudo 20 milimeter serta durasi selama tujuh detik pada Sabtu (7/1). Kondisi status Gunung Anak Krakatau dengan ketinggian 157 meter di atas permukaan laut (mdpl) itu masih siaga level III.

Pemprov Lampung Imbau Warga Waspada Erupsi Gunung Anak Krakatau

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/BPJAM.jpg" alt="Dirut  BPJAMSOSTEK, Anggoro Eko Cahyo  menerima penghargaan Organisasi jaminan sosial internasional atau International Social Security Association (ISSA) yang bermarkas di Jenewa, Swiss atas keberhasilan pengelolaan dana program Jaminan Hari Tua (JHT)  de" width="100%">
<figcaption>Dirut  BPJAMSOSTEK, Anggoro Eko Cahyo  menerima penghargaan Organisasi jaminan sosial internasional atau International Social Security Association (ISSA) yang bermarkas di Jenewa, Swiss atas keberhasilan pengelolaan dana program Jaminan Hari Tua (JHT)  de</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> Ketua Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Muhammad Zuhri melakukan audiensi dengan sejumlah Bupati dan Walikota di Provinsi Lampung. Dalam kunjungan kerjanya tersebut, Zuhri mendorong agar setiap kepala daerah menerbitkan peraturan (Perda) yang mengatur tentang pelaksanaan kewajiban kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (Jamsotek). Selain itu dirinya juga menjelaskan tugas dan fungsi Dewas dalam melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi atas implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.<br /> <br /> “Dari sisi regulasi, sebaiknya tidak hanya dalam bentuk Perbup, Perwali, Pergub maupun instruksi, namun juga berupa Perda. Dukungan regulasi dalam bentuk perda ini secara jangka panjang dapat menjadi legacy yang sangat baik dari kepala daerah saat ini untuk kemudian dapat dilanjutkan oleh pemimpin yang baru kelak,” tutur Muhammad Zuhri, saat bertemu dengan Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim, Jumat, (03/22).<br /> <br /> Zuhri menambahkan bahwa perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan wujud negara hadir melalui BPJAMSOSTEK untuk melindungi seluruh pekerja, termasuk di dalamnya pekerja rentan, tokoh keagamaan, pelaku UMKM, Non ASN dan pekerja sektor informal lainnya, melalui 5 program yang terdiri dari Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).<br /> <br /> Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim menyambut baik atas kunjungan dan masukan yang diberikan oleh Dewas BPJAMSOTEK kepada seluruh kepala daerah yang ada di wilayah Provinsi Lampung. Pihaknya berkomitmen untuk segera menindaklanjuti hasil diskusi tersebut dengan mendorong adanya Perbup, Perwali, dan Pergub yang nantinya akan disempurnakan dengan Perda. Selain itu terkait anggaran akan dilakukan koordinasi dengan seluruh Kabupaten/Kota untuk membahas APBD Perubahan.<br /> <br /> “Kami menyadari bahwa Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan terutama segmen BPU masih perlu ditingkatkan. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan perlindungan baik PU maupun BPU yang jumlahnya jauh lebih banyak,” katanya.<br /> <br /> Lebih lanjut dirinya juga menyatakan perlunya memaksimalkan sosialisasi manfaat BPJAMSOSTEK kepada masyarakat, guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan.<br /> <br /> “Sosialisasi dapat dilakukan melalui media online sehingga dapat lebih menyasar masyarakat milenial. Selain itu sosialisasi secara offline tetap perlu dilakukan dengan berkolaborasi antara Pemprov Lampung dengan BPJS Ketenagakerjaan di Wilayah Lampung,” imbuhnya.<br /> <br /> Secara keseluruhan Pemerintah Daerah pada tahun 2022 telah menganggarkan terkait perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Hingga saat ini terdapat 61 Perda yang mendukung implementasi Inpres 02/ 2021.<br /> <br /> Zuhri mencontohkan salah satunya Provinsi Jawa Barat yang telah menerbitkan regulasi tentang jaminan sosial ketenagakerjaan bagi tenaga keagamaan. Hal tersebut berhasil membukukan rekor MURI karena Pemprov Jabar mendaftarkan sekaligus membayarkan iuran 150.842 tenaga pendidik keagamaan ke dalam program JKK dan JKM.<br /> <br /> “Semoga dengan semakin banyak pekerja yang terlindungi program jamsostek, produktivitasnya dapat meningkat sehingga mampu memberikan kontribusi dalam pembangunan dan perekonomian bangsa,” tutup Zuhri.

Dorong Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Lampung Konsolidasikan Perda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/image-10-1-1.png" alt="Gubernur Khofifah Indar Parawansa (kiri) dan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi ketika penandatanganan MoU. Humas Pemprov Jatim" width="100%">
<figcaption>Gubernur Khofifah Indar Parawansa (kiri) dan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi ketika penandatanganan MoU. Humas Pemprov Jatim</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong>–Pemerintah Provinsi Jawa Timur menandatangani nota kesepahaman atau <em>Memorandum of Understanding</em> (MoU) dengan Pemerintah Provinsi Lampung. Beberapa sektor yang menjadi poin dalam kerja sama itu adalah bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan, perkebunan, perindustrian, dan perdagangan.<br /> <br /> MoU tersebut ditandatangani Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, di Mahan Agung Lampung, Jumat (28/1). Kerja sama antar provinsi tersebut juga menyasar penguatan kelembagaan serta pengembangan koperasi dan UMKM, investasi dan penanaman modal, pengembangan kompetensi sumber daya manusia, dan beberapa bidang lain.<br /> <br /> Usai penandatanganan MoU, dilanjutkan dengan penandatanganan naskah perjanjian kerja sama (PKS) antara kepala Organisasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dan Lampung. Gubernur Khofifah menyampaikan, kerja sama tersebut merupakan upaya penguatan kembali terhadap potensi andalan dan unggulan yang dimiliki kedua provinsi.<br /> <br /> ”Masing-masing kita memiliki potensi andalan dan unggulan terutama peternakan, pertanian, perkebunan dan industri. Khususnya industri pengolahan. Kalau kita bangun <em>strong partnership</em>, akan banyak yang kita persembahkan bagi percepatan pembangunan bagi negeri ini,” jelas Khofifah.<br /> <br /> Khofifah meyakini, kerja sama Jatim dan Lampung mampu mendorong terwujudnya swasembada daging. Kebutuhan daging di pasar luar cukup besar. Di antaranya, Brunei Darussalam, Dubai, Qatar dan beberapa negara di Timur Tengah lainnya.<br /> <br /> ”Ada BBIB Kementan  di Jatim, balai besar insemnisasi buatan ini besar sekali  manfaatnya. Kalau Lampung dan beberapa provinsi lain menggenjot kuantitas populasi sapi potong, saya rasa Indonesia bisa segera swasembada daging, tidak hanya itu kita akan bisa menjadi eksportir. Dalam 3 hingga 4 tahun ke depan, jika diseriusi beberapa provinsi tentu dalam komando Kementan dalam hitungan saya kedepan kita tidak hanya swasembada tapi menjadi pengekspor daging,” papar Khofifah.<br /> <br /> Di sektor pertanian dan perkebunan, tambah Khofifah, telah berdiskusi dengan Gubernur Lampung utamanya terkait produksi jagung, kopi, kakau, dan sebagainya. Diharapkan, usai MoU tersebut dilakukan berbagai upaya percepatan untuk menggenjot hasil pekebunan, pertanian dan peternakan kedua wilayah.<br /> <br /> Sementara itu, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengatakan, kerja sama antar kedua provinsi merupakan kerja sama yang saling menguntungkan dan membutuhkan.<br /> <br /> ”Saya mengenal cukup lama Gubernur Khofifah. Sudah berapa kali kami menginisiasi kerja sama, Alhamdulilah terwujud, ternyata kita saling membutuhkan. Saya ingin ke depan kita kerja sama ternak untuk kesejahteraan rakyat,” kata Gubernur Lampung Arinal.<br /> <br /> Tak hanya di sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan, Gubernur Arinal juga menginginkan kerja sama antara Jatim dan Lampung pada pengembangan budidaya bawang merah.<br /> <br /> ”Kita kompak kerja dan kita bicarakan. Karena fluktuasi harga bawang merah tidak menentu dan membuat geleng kepala. Tidak hanya itu, kami juga akan ke Jawa Timur untuk meninjau sektor pariwisata yaitu Jatim Park. Agar bisa kami aplikasikan di sini, nanti kita lihat mana yang pembiayaannya cukup untuk ditiru dari Jatim Park 1 hingga 4,” terang Arinal.

Pemprov Jatim dan Lampung Tanda Tangani Perjanjian Kerja Sama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/forest-healing-1.jpg" alt="Lokasi wisata Batu Lapis di Taman Hutan Raya (Tahura) Wan Abdul Rachman. Dian Hadiyatna/Antara" width="100%">
<figcaption>Lokasi wisata Batu Lapis di Taman Hutan Raya (Tahura) Wan Abdul Rachman. Dian Hadiyatna/Antara</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong>–Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Lampung terus berupaya mengembangkan wisata hutan serta memopulerkan <em>forest healing </em>atau hutan untuk terapi pemulihan atau penyembuhan ke masyarakat.<br /> <br /> ”Hutan di Lampung punya banyak potensi yang harus digali. Kami sekarang fokus membangkitkan potensi yang ada di hutan tapi belum termanfaatkan dengan baik, seperti keindahan bentang alam, kenyamanan dalam hutan yang bentuknya relaksasi dan terapi,” kata Kepala Dishut Lampung Yanyan Ruchyansyah, seperti dilansir dari <em>Antara</em> di Bandarlampung, Minggu (31/10).<br /> <br /> <em>Forest healing</em> hanya bisa dilakukan di hutan dengan kondisi yang masih baik. Di Lampung, selain di Taman Hutan Raya (Tahura) Wan Abdul Rachman, terdapat beberapa lokasi hutan yang akan dikembangkan. Seperti di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Way Kalam, KPH Bukit Punggur, KPH Batu Tegi, KPH Liwa, dan KPH Pesisir Barat.<br /> <br /> ”Semua KPH itu sudah ada jalan-jalannya dan juga pokdarwisnya tinggal nanti kami bina bagaimana mereka memiliki persepsi yang sama dalam pengelolaannya, tidak secara masal dan eceran tapi yang sifatnya paket dan khusus, sehingga menjadi wisata terbatas yang mempertahankan kelestarian hutan serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar hutan,” terang Yanyan.<br /> <br /> Dengan kondisi hutan yang baik serta dapat memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar kawasan, mereka pun akan lebih menjaga hutan ataupun meningkatkan lebih baik. Ketika masyarakat melakukan pengelolaan hutan yang lebih bijak dengan mengedepankan kelestarian hasil dan fungsi, ternyata mengubah kehidupannya tidak hanya dari hasil hutan, tapi keindahan alamnya.<br /> <br /> ”Mudah-mudahan mereka akan menjaganya atau menjadikannya lebih baik lagi,” tutur Yanyan.<br /> <br /> Kegiatan wisata di dalam hutan yang merupakan wisata minat khusus sudah pasti memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Sebab, yang ditawarkan berupa keindahan alam yang alami, kesegaran udara, dan banyak lagi lainnya.<br /> <br /> ”Karena <em>forest healing</em> ini adalah wisata terbatas dan karena terbatas tentunya memiliki nilai jual lebih. Oleh sebab itu hal ini masih bisa dikembangkan di wilayah-wilayah hutan di Lampung yang kondisinya masih bisa dipertahankan,” ucap Yanyan.<br /> <br /> Bahkan,  beberapa komunitas tertentu telah banyak yang masuk hutan untuk menikmati udara yang segar dan pemandangan yang indah. Namun itu belum terkoordinir. Padahal ada beberapa lokasi lain dalam hutan yang kondisinya masih sangat bagus.<br /> <br /> ”Melihat kondisi ini, kami berinisiasi memopulerkan <em>healing forest</em> atau terapi hutan. Kenapa pilih <em>healing forest</em> karena sekarang banyak orang yang butuh berwisata tapi sambil terapi. Jadi kita bisa melakukan terapi dalam hutan untuk menghilangkan stres, sehingga saat pulang lebih rileks, tenang dan bersemangat lagi dalam melakukan aktivitas di hari berikutnya,” kata Yanyan.

Forest Healing, Wisata Terbatas Punya Nilai Jual Tinggi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/IMG_20210516_105423_1.jpg" alt="Petugas gabungan dari TNI/Polri serta Dinas Perhubungan memeriksa surat bebas Covid-19 baik rapid test antigen, PCR, dan GeNose di Rest Area KM 87 B jalan tol Trans Sumatra (JTTS), Minggu (16/5). Dian Hadiyatna/Antara" width="100%">
<figcaption>Petugas gabungan dari TNI/Polri serta Dinas Perhubungan memeriksa surat bebas Covid-19 baik rapid test antigen, PCR, dan GeNose di Rest Area KM 87 B jalan tol Trans Sumatra (JTTS), Minggu (16/5). Dian Hadiyatna/Antara</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong>–Koordinator Posko Penyekatan Arus Balik yang juga Kabid Dokkes Polda Lampung AKBP Legowo H. menyatakan, bila didapati pelaku perjalanan reaktif Covid-19 saat pemeriksaan tes cepat <em>antigen</em> maupun GeNose, yang bersangkutan dikarantina selama lima hari.<br /> <br /> ”Jadi begitu ada dalam pemeriksaan yang reaktif Covid-19 kita akan isolasi lima hari di tempat yang telah disediakan,” kata Kabid Dokkes Polda Lampung AKBP Legowo H. Seperti dilansir dari <em>Antara</em> di Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Minggu (16/5).<br /> <br /> Dia menyebutkan, data terakhir dari delapan posko penyekatan arus balik di wilayah Lampung, telah dilakukan tes Covid-19 dengan <em>rapid test</em> <em>antigen</em> maupun GeNose kepada kurang lebih 2.000 orang pelaku perjalanan. Mereka hendak menuju Pulau Jawa maupun ke Kota Bandarlampung.<br /> <br /> ”Alhamdulillah dari semua yang kita lakukan tes Covid-19 tidak ada yang reaktif. Kita berdoa juga sampai penyekatan selesai tidak ada yang reaktif terlebih positif Covid-19,” ujar Legowo.<br /> <br /> Dia pun mengimbau kepada semua pelaku perjalanan dari Pulau Sumatera yang ingin menuju ke Pulau Jawa agar melengkapi persyaratan sesuai dengan surat edaran dari pemerintah pusat. Pemudik yang tidak memiliki kelengkapan dokumen sebagai syarat perjalanan dilakukan pemeriksaan <em>rapid test</em> <em>antigen</em> maupun GeNose di tempat.<br /> <br /> ”Pelaku perjalanan yang tidak memiliki surat keterangan <em>rapid test</em> atau GeNose dan sudah kedaluwarsa akan kita lakukan tes kembali tanpa biaya. Untuk alat tes Covid-19 masih sangat cukup. Terakhir kita baru bagikan 5.000 alat ke delapan posko penyekatan,” tutur Legowo.<br /> <br /> Menurut dia, penyekatan arus balik Lebaran merupakan upaya pemerintah dalam mempersempit penyebaran Covid-19 yang telah berlarut-larut menerpa Indonesia. Sehingga diharapkan dengan usaha tersebut dapat memutus mata rantai penyebaran virus korona.<br /> <br /> ”Lampung merupakan gerbang terakhir untuk ke Pulau Jawa (dari Sumatera), sehingga apa pun ceritanya, sesuai perintah pusat tidak boleh ada Covid-19 yang masuk Jawa dari Lampung,” ucap Legowo.<br /> <br /> Sementara itu, Satgas Penanganan Covid-19 Provinsi Lampung telah menyiapkan 6 pos penyekatan arus balik mengantisipasi mobilitas masyarakat antarpulau. Juru Bicara Satgas Covid-19 Provinsi Lampung Reihana mengatakan, dalam tiap pos tersebut setiap petugas yang akan berjaga akan terbagi dalam tiga giliran.<br /> <br /> ”Jadi setiap pos ada tiga sif. Setiap sif ada 10 orang petugas yang berjaga. Untuk petugas ada yang dari Dinas Kesehatan, Bidokkes Polda Lampung, dan dari Rumah Sakit DKT,” terang Reihana.<br /> <br /> Menurut dia, untuk mengantisipasi persebaran Covid-19 akibat mobilitas masyarakat antarpulau, pemerintah pusat telah menyiapkan 200 ribu alat tes <em>antigen</em>.<br /> <br /> Dia menjelaskan, dalam pelaksanaan penyekatan arus balik sebagai langkah antisipasi perjalanan masyarakat pada arus balik Idul Fitri 1442 Hijriah telah terbentuk Satuan Tugas Khusus Penanganan Pemeriksaan Covid-19.<br /> <br /> ”Telah dibuat Satgas melalui <em>mandatory test</em> di Pelabuhan Bakauheni dan telah dikeluarkan pula surat perintah tugas Nomor 825/47/SPT/Posko/2021 oleh Satgas Penanganan Covid-19 Provinsi Lampung. Pemerintah memperketat lalu lintas masyarakat di penyeberangan Bakauheuni–Merak, guna mengurangi penyebaran Covid-19 akibat mobilitas masyarakat antarpulau,” tutur Reihana.

Pelaku Perjalanan dari Sumatera ke Jawa Reaktif, Diisolasi Lima Hari

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pemprov lampung

Berita Terkini