<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/IMG-20221022-WA0006.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, terpaksa menutup SDN 002 di Kecamatan Tanjungpinang Barat dan SDN 015 di Kecamatan Bukit Bestari. Itu dilakukan lantaran jumlah siswa sedikit.  Sekretaris Dinas Pendidikan Tanjungpinang Saparilis mengatakan, usul penghentian operasional kedua SDN itu sudah sejak tiga tahun lalu. Namun, baru direalisasikan Januari.  Belasan murid di SDN 002 Tanjungpinang Barat dan SDN 015 Bukit Bestari dipindahkan ke sekolah lain yang berdekatan dengan tempat tinggal siswa. Guru-guru yang tugas di sekolah tersebut juga mutasi ke sekolah lain.  ”Sejak Januari, siswa SDN 002 dan SDN 015 pindah ke sejumlah sekolah yang dekat dengan kediamannya. Mereka senang karena mendapat tempat baru, suasana baru yang lebih ramai,” kata Saparilis seperti dilansir dari Antara.  Saparilis menjelaskan, jumlah siswa yang mengenyam pendidikan di SDN 002 Tanungpinang Barat dan SDN 015 Bukit Bestari sedikit. Hal itu lantaran warga yang tinggal di sekitar sekolah itu berangsur-angsur pindah ke Kecamatan Tanjungpinang Timur. Selain itu, di Tanjungpinang Barat dan Bukit Bestari terdapat banyak SDN.  ”Jadi siswa-siswa di SDN 002 dan SDN 015 itu sebagian besar juga bukan warga sekitar sekolah,” ujar Saparilis.  Penghentian operasional kedua sekolah itu juga karena alasan anggaran dan karir guru. Anggaran negara yang digunakan untuk operasional sekolah itu tidak efisien bila jumlah siswanya hanya belasan orang.  Karir guru-guru di sekolah itu juga menjadi terhambat karena tidak dapat melaksanakan tugas secara maksimal karena jam mengajar jauh di bawah standar. ”Dalam satu sekolah hanya terisi dua kelas, sementara karir guru dipengaruhi jam mengajar. Jadi kasihan guru-guru itu harus menunggu bertahun-tahun untuk naik golongan,” ucap Saparilis.  Dia menambahkan, gedung bekas SDN 002 Tanjungpinang Barat akan dimanfaatkan Dinas Pendidikan sebagai ruang pertemuan dan kegiatan para guru. Sedangkan gedung bekas SDN 015 Bukit Bestari digunakan untuk Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).  ”SKB yang lama dijadikan gudang penyimpanan arsip Disdik Tanjungpinang. Selama ini kami tidak memiliki ruang rapat sehingga kalau rapat dengan seluruh kepala sekolah harus meminjam ruangan di sekolah,” tutur Saparilis.

Pemkot Tanjungpinang Tutup Dua SDN karena Siswa Sedikit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/image-8.png" alt="Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendampingi Menkes Budi Gunadi meninjau BPWS Madura. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendampingi Menkes Budi Gunadi meninjau BPWS Madura. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau mendukung rencana pencabutan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan Pembatasan Sosial Berskala besar (PSBB) pada akhir 2022.  Kepala Dinas Kesehatan Kepri Muhammad Bisri mengatakan, aktivitas masyarakat semakin meningkat ketika PPKM dan PSBB dicabut. Karena itu, pencabutan PPKM dan PSBB harus diiringi dengan peningkatan disiplin protokol kesehatan.  ”Peningkatan aktivitas masyarakat berdampak positif terhadap perekonomian seperti yang mulai terjadi tahun ini. Namun, perlu disadari bersama bahwa pandemi belum berakhir, virus itu masih ada sehingga kita semua harus tetap konsisten menerapkan protokol kesehatan,” ujar Muhammad Bisri seperti dilansir dari Antara.  Saat ini, menurut dia, sebagian anggota masyarakat tidak menggunakan masker ketika berinteraksi maupun berada di tempat keramaian. Hal itu semestinya tidak dilakukan agar tidak tertular Covid-19.  Bisri menyatakan, Provinsi Kepri berhasil membentuk imunitas masyarakat. Berdasar hasil penelitian, sistem kekebalan tubuh komunal di Kepri mencapai lebih dari 90 persen.  Dia menjelaskan, daya tahan tubuh yang baik menyebabkan masyarakat di provinsi itu sulit tertular Covid-19. Sehingga, tidak mengherankan bila jumlah kasus Covid-19 di Kepri juga relatif sedikit dibandingkan dengan provinsi lain.  ”Kalau pun tertular, mudah sembuh. Rata-rata warga Kepri yang tertular Covid-19 tidak bergejala atau hanya bergejala ringan sehingga mudah pulih,” ucap Muhammad Bisri.  Berdasar laporan Satgas Penanganan Covid-19 Kepri, jumlah kasus aktif Covid-19 tinggal 44 orang. Dengan rincian Batam 14 orang, Tanjungpinang 16 orang, Kabupaten Bintan delapan orang, Kabupaten Karimun lima orang, dan Kabupaten Natuna satu orang.  ”Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Lingga nihil kasus aktif. Alhamdulillah, tidak ada penambahan kasus baru hari ini (21/12),” tutur Muhammad Bisri.

Dinkes Kepri Dukung Rencana Pencabutan PPKM dan PSBB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/dana-transfer1.jpg" alt="Sekretaris Daerah Kota Batam Jefridin Hamid (kiri) menerima secara simbolis Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi TKD 2023 di Dompak, Tanjungpinang, Kepri, Jumat (16/12). Humas Pemkot Batam/Antara" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Daerah Kota Batam Jefridin Hamid (kiri) menerima secara simbolis Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi TKD 2023 di Dompak, Tanjungpinang, Kepri, Jumat (16/12). Humas Pemkot Batam/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota Batam, Kepulauan Riau, menerima alokasi dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 1,273 triliun untuk tahun anggaran 2023.  Sekretaris Daerah Kota Batam Jefridin Hamid mengatakan, jumlah tersebut sebesar 16,02 persen dari total TKD untuk Provinsi Kepri. Dana transfer untuk Batam itu mengalami kenaikan.  ”Pada 2022 mendapat Rp 1,249 triliun, sedangkan pada 2021 sebesar Rp 1,036 triliun,” terang Jefridin Hamid seperti dilansir dari Antara di Batam, Jumat (16/12).  Dia menjelaskan, dana transfer tersebut terdiri dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), DAK nonfisik, dan dana insentif daerah. Anggaran tersebut akan digunakan sebagaimana semestinya sesuai fungsi yang ditetapkan.  Dia juga meminta kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Batam agar menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola anggaran tersebut.  ”Kami selalu tekankan transparansi dan akuntabilitas demi menciptakan pemerintah yang bersih,” kata Jefridin Hamid.  Jefridin menambahkan, dalam pengelolaan keuangan daerah Kota Batam telah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebanyak sepuluh kali berturut-turut.  ”Pak Wali Kota berpesan agar WTP harus dipertahankan sehingga pengelolaan anggaran harus transparan dan akuntabel,” ujar Jefridin Hamid.  Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Kemenkeu Provinsi Kepri Indra Soeparjanto mengatakan, penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) dan TKD merupakan tindak lanjut penyerahan DIPA dari Presiden Joko Widodo kepada para menteri.  ”Penyerahan DIPA dan TKD dapat lebih cepat agar saat mulai awal 2023 bisa segera dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah,” papar Indra.  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;

Pemkot Batam Terima Alokasi TKD Rp 1,273 Triliun pada 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/IMG-20220914-WA00201.jpg" alt="Kepala Badan Pendapatan Daerah Kepri Reni Yusneli. Nikolas Panama/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Pendapatan Daerah Kepri Reni Yusneli. Nikolas Panama/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari sejumlah jenis pajak kendaraan di Provinsi Kepulauan Riau melampaui target sebelum memasuki Desember.  Kepala Badan Pendapatan Daerah Kepri Reni Yusneli mengatakan, target penerimaan daerah pada anggaran perubahan tahun 2022 dari pajak kendaraan bermotor sebesar Rp 435,5 miliar, terealisasi Rp 452,6 miliar hingga November. Target penerimaan daerah dari bea balik nama pajak kendaraan bermotor sebesar Rp 286,1 miliar, terealisasi Rp 314,5 miliar. Sementara itu, target penerimaan daerah dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor mencapai Rp 419,1 miliar sudah terealisasi Rp 437,3 miliar.  ”Alhamdulillah, pajak kendaraan roda dua dan roda empat, termasuk pajak bahan bakar, sudah melampaui target sejak akhir November,” ujar Reni Yusneli seperti dilansir dari Antara.  Namun, lanjut dia, pajak air permukaan baru tercapai Rp 889 juta dari target Rp 1 miliar pada anggaran perubahan tahun 2022. Begitu pula dengan pajak rokok yang ditransfer pusat ke Kepri baru tercapai Rp 129,7 miliar dari target Rp 143,1 miliar.  ”Kami optimistis pajak air permukaan dan pajak rokok capai target hingga akhir Desember,” ucap Reni Yusneli.  Target penerimaan daerah dari retribusi daerah mencapai Rp 10,4 miliar, baru terealisasi Rp 4,3 miliar. Sejumlah dinas belum menyetorkan penerimaan retribusi tersebut.  Pendapatan dari retribusi tersebut, kata dia, terbagi menjadi tiga, yakni retribusi jasa usaha Rp 3,4 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 2,4 miliar dan lain-lain PAD yang sah baru tercapai Rp 115,4 miliar dari target Rp 146,5 miliar.  Retribusi jasa usaha terdiri atas retribusi pemakaian kekayaan daerah laboratorium Keswan, BLK Disnaker, Asrama Haji, dan pemakaian kekayaan daerah Laboratorium DKP Kepri. Berikutnya retribusi yang bersumber dari penjualan produk daerah di Balai Benih Ikan DKP, jasa kepelabuhanan DKP Antang, pemakaian kekayaan daerah di Dinas PU Kepri, pemakaian kepelabuhan, pemanfaatan ruang laut, serta pemakaian kekayaan daerah di BP2RD dan Diskominfo Kepri.  ”Kami juga menarik retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing, izin usaha perikanan, dan retribusi izin bidang perhubungan,” terang Reni Yusneli.  Reni menyebutkan, total PAD Kepri pada anggaran perubahan 2022 yang bersumber dari pajak dan retribusi mencapai Rp 1,457 triliun, melampaui target Rp 1,444 triliun hingga akhir November. Pendapatan lain bersumber dari dana bagi hasil Rp 591,5 miliar, sementara target penerimaan dari sektor ini mencapai Rp 629,4 miliar. Selain itu, dana alokasi umum terealisasi Rp 1,074 triliun dari target Rp 1,092 triliun.

PAD Kepri dari Pajak Kendaraan Lampaui Target

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/photo_6337107886450258607_y.jpg" alt="Disnaker Kepri melaksanakan rapat penetapan UMP 2023 bersama dewan pengupahan. Jessica/Antara" width="100%">
<figcaption>Disnaker Kepri melaksanakan rapat penetapan UMP 2023 bersama dewan pengupahan. Jessica/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau menyebutkan, upah minimum provinsi (UMP) tahun 2023 berpotensi naik. Hal tersebut mengacu kepada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022.  Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kepri Mangara Simarmata mengatakan, sesuai Permenaker Nomor 18 Tahun 2022, penyesuaian nilai upah minimum tidak boleh melebihi 10 persen.  ”Berpotensi lebih tinggi dari yang di awal, karena dia ada penjumlahan pasti lebih tinggi, kalau kemarin inflasi saja, berarti kali dengan angka-angka tertentu,” kata Mangara seperti dilansir dari Antara.  Dia menjelaskan, hasil rapat penetapan UMP akan diserahkan kepada Gubernur Ansar Ahmad, untuk dapat segera mengambil langkah terbaik. ”Kita sampaikan rekomendasi, yang menetapkan nanti gubernur. Dalam rapat ini ada beberapa usul yang disampaikan serikat buruh, Apindo, dan pakar-pakar,” ujar Mangara Simarmata.  Rekomendasi yang disampaikan Dewan Pengupahan Kepri pada rapat penetapan UMP antara lain sikap perwakilan dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) meminta UMP naik sebesar 13 persen menjadi Rp 3.686.092. Hal tersebut berdasar akumulasi inflasi dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri (yoy). FSPMI menolak pembahasan UMP 2023 melalui PP Nomor 36 Tahun 2021. Dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) meminta UMP Kepri naik sebesar 8,27 persen menjadi Rp 3.530.464.  ”Kemudian perwakilan pengusaha rekomendasi besaran angka UMP Kepri 2023 berdasar formula PP 36 Tahun 2021 sebesar Rp 3.192.322,” papar Mangara Simarmata.  Dia menambahkan, rekomendasi dari pemerintah yaitu dengan mengingat daya beli masyarakat yang terus menjadi perhatian pemerintah. UMP Kepri 2023 sepenuhnya diserahkan kepada Gubernur Kepri, Ansar Ahmad.  ”Gubernur menghormati peraturan perundang-undangan dan Gubernur adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Serta rekomendasi dari unsur akademisi atau perguruan tinggi. Dia pasti mengikuti peraturan yang telah ditetapkan pemerintah pusat,” tutur Mangara.  Ketua Konsulat Cabang (KC) FSPMI Batam Yapet Ramon menyampaikan, dengan terbitnya Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 dapat menjadi acuan dalam menetapkan UMP Kepri 2023 dengan tujuan untuk menjaga daya beli masyarakat. Serikat pekerja meminta gubernur memperhatikan putusan Mahkamah Agung Nomor 85 Tahun 2021 terkait penetapan UMP 2021.  ”Terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi, selama ini kita tidak terbuka. Dalam pengertiannya, pasca kenaikan BBM itu mendongkrak angka inflasi. Sehingga daya beli buruh turun. Kami berharap bisa mempertimbangkan Permenaker itu untuk menetapkan UMP Kepri sesuai dengan situasi saat ini,” ujar Yapet Ramon.  Sebelumnya Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meminta seluruh kepala daerah menetapkan upah minimum 2023 sesuai dengan Peraturan Menaker Nomor 18 Tahun 2022 dengan penyesuaian formula penetapan diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat. Aspirasi yang berkembang ditemukan bahwa penetapan upah minimum melalui formulasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan belum dapat mengakomodasi kondisi sosial ekonomi masyarakat.  ”Upah minimum 2022 tidak dapat menyeimbangkan laju kenaikan harga-harga barang yang mengakibatkan menurunnya daya beli pekerja. Hal ini dikhawatirkan dapat terjadi juga pada 2023. Dengan penyesuaian formula upah minimum 2023, saya berharap daya beli dan konsumsi masyarakat tetap terjaga dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya akan menciptakan lapangan kerja,” kata Ida.  ”Saya juga meminta seluruh kepala daerah melaksanakan kebijakan penghitungan upah minimum 2023 sesuai dengan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 ini,” tambah dia.

Disnaker Sebut UMP Kepulauan Riau Berpotensi Naik