<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/04/1000093750-2173659376.jpg" alt="Kajati Kepri J. Devy Sudarso dan Gubernur Kepri Ansar Ahmad menandatangani MoU tentang Pidana Kerja Sosial. (Ogen/Antara)" width="100%">
<figcaption>Kajati Kepri J. Devy Sudarso dan Gubernur Kepri Ansar Ahmad menandatangani MoU tentang Pidana Kerja Sosial. (Ogen/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kejaksaan Tinggi (Kejati) bersama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) menandatangani MoU tentang Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial Bagi Pelaku Tindak Pidana berdasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kegiatan disejalankan dengan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) antara para Kepala Kejaksaan Negeri dengan masing-masing Bupati/Wali Kota se-Kepri di Aula Sasana Baharuddin Lopa Kejati Kepri, Kota Tanjungpinang, Kamis (4/12). &rdquo;MoU ini bertujuan menyatukan komitmen, membangun kerja sama dan koordinasi yang efektif bagi para pihak dalam hal pelaksanaan pidana kerja sosial bagi pelaku tindak pidana, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,&rdquo; kata Kepala Kejati (Kajati) Kepri J. Devy Sudarso seperti dilansir dari Antara. Kajati menjelaskan ruang lingkup MoU meliputi koordinasi dan kerja sama pelaksanaan pidana kerja sosial dan penyediaan tempat melalui dinas terkait. Kemudian, pelaksanaan pengawasan program pembimbingan secara langsung, penyediaan data dan informasi yang dibutuhkan, serta penyampaian laporan pelaksanaan secara berkala dan sosialisasi kepada masyarakat dan instansi terkait mengenai penerapan pidana kerja sosial yang berorientasi pada keadilan. Dia berharap momentum ini menjadi awal yang baik dalam memperkuat sinergi antara kejaksaan dan pemerintah daerah demi terwujudnya penegakan hukum yang lebih humanis, berkeadilan, dan bermanfaat bagi masyarakat. Lahirnya KUHP Nasional Tahun 2023 yang akan mulai diberlakukan 2 Januari 2026, merupakan tonggak penting dalam sejarah pembaruan hukum pidana di Indonesia. &rdquo;Salah satu substansi penting yang diperkenalkan adalah pidana kerja sosial, sebuah bentuk pemidanaan alternatif yang berorientasi pada pemulihan, pendidikan, dan tanggung jawab sosial, bukan sekadar pemenjaraan,&rdquo; ungkap Devy Sudarso. Sementara, Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyampaikan MoU ini mengedepankan esensi dalam mendukung pelaksanaan pidana kerja sosial bagi pelaku tindak pidana melalui sebuah kebijakan hukum progresif yang mengedepankan pendekatan restoratif, humanis, dan bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Kejati Kepri memiliki peran yang sangat fundamental dalam mendukung percepatan Pembangunan di segala sektor. &rdquo;Harapannya, pelaksanaan pidana kerja sosial memiliki sistem pengawasan, evaluasi, dan pelaporan yang baik. Kita ingin membangun Kepri tidak hanya maju secara pembangunan makro, tetapi juga tegak dalam hukumnya dan kuat dalam integritasnya,&rdquo; ucap Ansar Ahmad. Direktur C pada Jampidum Kejagung RI Agoes Soenanto Prasetyo menegaskan implementasi pidana kerja sosial harus tetap menjunjung tinggi kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Itu sebagaimana menjadi asas utama dalam hukum pidana di Indonesia. Pidana kerja sosial, lanjut dia, sebagai sebuah konsep baru pemidanaan sangat membutuhkan kehati-hatian dalam penerapannya. Sebab, pidana dalam bentuk apapun merupakan pembatasan hak kemerdekaan seseorang yang diperbolehkan undang-undang. Oleh karena itu, menurut dia, diperlukan koordinasi yang baik antara jaksa dengan pemerintah daerah dalam menentukan bentuk sanksi sosial dan pelaksanaannya harus proporsional, bermanfaat dan memastikan semuanya telah sesuai peraturan perundang-undangan. &rdquo;Penandatanganan MoU dan PKS ini jadi momentum penting memperkuat komitmen kita dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan, berperikemanusiaan, dan berpihak pada kemaslahatan masyarakat,&rdquo; tandas Agoes Soenanto Prasetyo. Sementara itu, PT Jaminan Kredit Indonesia (PT Jamkrindo) ikut berkontribusi dalam kolaborasi Kejaksaan dan Pemprov Kepri ini. Kontribusi Jamkrindo dilakukan melalui upaya memberikan dukungan pelatihan, pendampingan usaha serta kegiatan lain sesuai dengan pilar tanggung jawab sosial dan lingkungan dan Asta Cita pemerintah khususnya pada aspek pengembangan sumber daya manusia. Direktur Manajemen SDM Umum dan Manajemen Risiko Jamkrindo Ivan Soeparno menyampaikan ada sejumlah pelatihan yang telah dilakukan bertajuk Kembali Berkarya dan Berdaya. Antara lain pelatihan usaha laundry sepatu, pelatihan pembuatan parfum laundry, dan pelatihan pembuatan parfum Eau de Parfum atau EDP. "Kami mengucapkan terima kasih kepada Kejaksaan Agung yang memberi kesempatan kepada Jamkrindo untuk berkontribusi pada program keadilan restoratif melalui pemberian pelatihan bagi para peserta keadilan restoratif," kata Ivan Soeparno. Komitmen Jamkrindo tersebut sejalan dengan Asta Cita Pemerintah, khususnya Asta Cita ke-3 terkait penciptaan lapangan kerja berkualitas dan penguatan kewirausahaan melalui fasilitasi akses pembiayaan bagi UMKM. Serta, Asta Cita ke-4 mengenai penguatan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan dan kesehatan.

Kejati dan Pemprov Kepri menandatangani MoU tentang Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial Bagi Pelaku Tindak Pidana berdasar UU Nomor 1 Tahun 2023

Kejati dan Pemprov Kepri Teken MoU tentang Pidana Kerja Sosial

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/20/1000066327-920546511.jpg" alt="Asisten I Sekretariat Daerah Kepri Arief Fadillah. (Ogen/Antara)" width="100%">
<figcaption>Asisten I Sekretariat Daerah Kepri Arief Fadillah. (Ogen/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) menegaskan bahwa Pulau Pekajang di Kabupaten Lingga merupakan milik sah Kepri. Baik secara hukum maupun secara administratif. Hal itu merespons rencana Pemprov Bangka Belitung menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait status kepemilikan Pulau Tujuh, Pekajang. &rdquo;Status Pulau Pekajang secara hukum dan administratif, sudah jelas berada dalam wilayah Kepri,&rdquo; kata Asisten I Sekretariat Daerah Kepri Arief Fadillah seperti dilansir dari Antara di Tanjungpinang, Jumat (20/6). Arief menyampaikan, hal itu merujuk pada sejumlah dasar hukum yang mempertegas status wilayah tersebut. Yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepri, yang menetapkan secara resmi wilayah Kepri terpisah dari Provinsi Riau. Kedua, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Kepri, yang menyebutkan bahwa Pulau Pekajang merupakan bagian dari Kabupaten Lingga. Penegasan status wilayah ini juga dikuatkan Keputusan Menteri Dalam Negeri (KEPMENDAGRI) Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau. Dalam keputusan tertanggal 25 April 2025 tersebut, kata Arief, Pulau Pekajang ditetapkan sebagai bagian dari Lingga, Kepri, dengan rincian sebagai berikut: Kode Wilayah: 21.04.40442, serta Titik Koordinat: 01&deg;09&rsquo;33.01&rdquo; LS / 105&deg;17&rsquo;47.76&rdquo; BT. Arief menyampaikan, Pemprov Kepri telah aktif hadir dan menjalankan fungsi pemerintahan serta pelayanan publik di Pulau Pekajang sejak dibentuknya provinsi dan Kabupaten Lingga. &rdquo;Sekarang di sana sudah terbentuk Desa Pekajang, di mana kepala desanya dipilih masyarakat, dan berasal dari Lingga,&rdquo; jelas Arief Fadillah. Tak hanya itu, berbagai infrastruktur dasar juga telah dibangun, termasuk sekolah-sekolah dari tingkat SD, SMP hingga SMA kelas jauh yang memfasilitasi kebutuhan pendidikan masyarakat setempat. Menurut Arief, sikap Pemprov Kepri tetap berpijak pada aturan dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Dia menegaskan, Pemprov Kepri tidak menginginkan persoalan ini berkembang menjadi polemik yang melebar. &rdquo;Pada dasarnya kami ingin menjaga hubungan baik dengan Provinsi Bangka Belitung. Kami tidak ingin masalah ini menjadi riak yang tidak perlu,&rdquo; tutur Arief Fadillah. Melalui penegasan ini, Pemprov Kepri berharap semua pihak dapat menghormati ketetapan hukum yang ada dan terus membangun sinergi untuk kemajuan masyarakat di wilayah perbatasan.

Pemprov Kepri menegaskan bahwa Pulau Pekajang di Kabupaten Lingga merupakan milik sah Kepri. Baik secara hukum maupun secara administratif

Digugat Pemprov Bangka Belitung ke MK, Pemprov Kepri Sebut Pulau Pekajang Sah Milik Kepri secara Hukum dan Administratif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/02/1000028157-849860350.jpg" alt="Wakil Ketua III DPRD Kepri Tengku Afrizal Dachlan. (Ogen/Antara)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua III DPRD Kepri Tengku Afrizal Dachlan. (Ogen/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;DPRD menyoroti besarnya anggaran belanja perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) yang menembus Rp 143 miliar pada anggaran 2024. &rdquo;Dalam proyeksi APBD Perubahan Kepri 2024, belanja perjalanan dinas naik Rp 1 miliar dari APBD murni,&rdquo; kata Wakil Ketua III DPRD Kepri Tengku Afrizal Dachlan seperti dilansir dari Antara di Tanjungpinang. Afrizal Dachlan mempertanyakan sepenting apa perjalanan dinas sehingga anggarannya bisa mencapai angka Rp 143 miliar. Pemprov Kepri diharapkan dapat memperjelas pertimbangan menempatkan anggaran sebesar itu pada program riil tersebut. &rdquo;Mohon kiranya penjelasan dari Pemprov Kepri,&rdquo; ujar Afrizal Dachlan. Selain itu, Afrizal Dachlan juga mengkritik APBD Kepri terlalu banyak dibelanjakan untuk hibah bantuan sosial lembaga swadaya masyarakat (LSM), badan dan organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang menghabiskan anggaran sebesar Rp 191 miliar pada 2024. &rdquo;Mohon pemprov juga memperjelas besaran bantuan-bantuan sosial ini agar tidak dipergunakan untuk kepentingan tertentu,&rdquo; ujar Afrizal Dachlan. Sementara, Sekdaprov Kepri Adi Prihantara menyampaikan kenaikan belanja perjalanan dinas 2024, karena terdapat banyak agenda kementerian atau pemerintah pusat yang harus diikuti pemprov hingga akhir tahun. Selain itu, ada juga kebutuhan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mendukung capaian output kegiatan yang sudah dilaksanakan. Sedangkan terkait pemberian hibah badan, LSM, dan ormas. Menurut dia Pemprov Kepri telah melaksanakannya sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap memprioritaskan pemenuhan urusan pemerintahan wajib dan pilihan Pemprov Kepri. Di samping itu, dalam pengalokasian dana hibah itu juga telah menyertakan syarat permohonan tertulis yang disampaikan kepada Gubernur Kepri dan melalui evaluasi kelayakan guna dianggarkan tiap-tiap OPD. &rdquo;Belanja hibah bertujuan mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan bermanfaat bagi masyarakat," kata Adi menjawab pandangan umum fraksi DPRD Kepri terkait Ranperda Perubahan APBD 2024 dalam sidang paripurna di Aula Wan Seri Beni, Pulau Dompak, Tanjungpinang. Sekda Adi juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota DPRD Kepri yang telah berpartisipasi aktif dalam pembahasan APBD Perubahan 2024. &rdquo;APBD Perubahan ini merupakan langkah penting dalam menyesuaikan anggaran dengan perkembangan dan kebutuhan daerah yang dinamis,&rdquo; terang Adi Prihantara. Dia menyampaikan pendapatan daerah Kepri pada APBD Perubahan 2024 diproyeksikan mengalami kenaikan Rp 213 miliar, yang semula ditargetkan sebesar Rp 4,216 triliun menjadi Rp4,430 triliun. Sedangkan belanja daerah naik Rp 224 miliar, menjadi Rp 4,569 triliun. Lalu, pembiayaan daerah juga mengalami kenaikan sebesar Rp 10 miliar menjadi Rp 139 miliar.

DPRD soroti besarnya anggaran belanja perjalanan dinas di Pemprov Kepri yang menembus Rp 143 miliar pada anggaran 2024

DPRD Soroti Belanja Perjalanan Dinas Pemprov Kepri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/01/1000028209-1007485556.jpg" alt="Gubernur Kepri Ansar Ahmad. (Ogen/Antara)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Kepri Ansar Ahmad. (Ogen/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) kembali menggelar program pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) mulai 5 Agustus sampai 5 Oktober. &rdquo;Program ini digulirkan dalam rangka memperingati HUT ke-79 Kemerdekaan RI dan HUT ke-22 Provinsi Kepri,&rdquo; kata Gubernur Kepri Ansar Ahmad seperti dilansir dari Antara di Tanjungpinang, Kamis (1/8). Ansar menyebut, program pemutihan pajak bertujuan meringankan beban masyarakat. Sekaligus meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam hal tertib administrasi PKB. Program tersebut meliputi pengurangan pokok tunggakan PKB dengan diskon sebesar 50 persen, lalu pembebasan sanksi administrasi PKB, serta pembebasan denda sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan raya (SWDKLJJ), selain tahun berjalan. Selain program pemutihan PKB, kata Ansar, Pemprov Kepri juga tetap melanjutkan program bebas bea balik nama kendaraan bermotor ke-2 (BBNKB II). &rdquo;Program tersebut berlaku bagi seluruh kendaraan bermotor yang dibeli atau dijual di wilayah Kepri. Program bebas BBNKB-2 ini bertujuan meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam melakukan balik nama kendaraan bermotor. Dengan demikian, data kepemilikan kendaraan bermotor di Kepri dapat lebih akurat dan terbarukan,&rdquo; ujar Ansar. Gubernur Ansar mengimbau masyarakat memanfaatkan program pemutihan PKB. Program itu juga merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat dan upaya Pemprov Kepri meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). &rdquo;Kami berharap program ini dapat membantu masyarakat menyelesaikan kewajiban PKB mereka. Kita ingin buktikan masyarakat Kepri semua taat pajak,&rdquo; ucap Ansar. Ansar menambahkan, masyarakat yang ingin mengurus PKB atau BBNKB kendaraan bermotor roda dua dapat mengunjungi kantor Samsat terdekat di wilayah Kepri. Masyarakat pun bisa memanfaatkan layanan Samsat Online atau Samsat Keliling yang disediakan oleh Pemprov Kepri melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Pemprov Kepri kembali menggelar program pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) mulai 5 Agustus sampai 5 Oktober

Pemprov Kepri Kembali Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/image-12-1.png" alt="Ilustrasi pemukulan. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pemukulan. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) memberikan penjelasan terkait adanya dugaan pemukulan oleh guru terhadap salah satu murid di SMKN 1 Tanjungpinang. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri Andi Agung mengatakan, saat ini, guru yang diduga melakukan kekerasan tersebut sudah dipanggil untuk dimintai penjelasan. &rdquo;Tadi saya sudah perintahkan Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Pendidikan ke sana, mereka sudah rapat untuk mencari titik temu. Hasil selanjutnya belum dilaporkan ke saya, nanti saya sampaikan kalau sudah keluar hasilnya,&rdquo; ujar Andi Agung seperti dilansir dari Antara di Batam, Kepulauan Riau. Sebelumnya, kasus dugaan adanya pemukulan oleh guru terhadap siswa itu sudah viral di berbagai media sosial. Dinas pendidikan setempat segera mengambil langkah agar cepat diselesaikan. Menurut Andi Agung, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, perlu mencari duduk permasalahannya terlebih dahulu. Bagaimanapun, pihaknya harus melihat dari dua sisi. Apalagi, dia menjelaskan, sistem pendidikan di Indonesia saat ini sudah tidak boleh lagi memakai kekerasan. Tapi bagaimana cara mendidik siswa agar bisa menjadi lebih baik. &rdquo;Namun, yang paling utama, yang kami lakukan saat ini ialah melakukan pembinaan apabila hal tersebut benar terjadi,&rdquo; terang Andi Agung. Dia berharap kasus ini dapat diselesaikan secara baik-baik. Ke depannya, dia meminta kepada guru dan peserta didik agar dapat mengedepankan etika, baik itu di dalam proses belajar mengajar maupun di luar sekolah. &rdquo;Pendidikan karakter ini penting, menghargai itu juga lebih penting,&rdquo; papar Andi Agung.

Pemprov Kepri memberikan penjelasan terkait adanya dugaan pemukulan oleh guru terhadap salah satu murid di SMKN 1 Tanjungpinang

Pemprov Kepri Beri Penjelasan Dugaan Guru Pukul Murid di Tanjungpinang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/12/IMG_4527_1-3975499840.jpg" alt="Kepala Dispendik Kepri Andi Agung." width="100%">
<figcaption>Kepala Dispendik Kepri Andi Agung.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengingatkan pihak sekolah agar tidak melakukan pungutan liar pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK/SLB. Kepala Dinas Pendidik Kepri Andi Agung mengatakan, dalam mengantisipasi kecurangan dalam proses PPDB&nbsp;akan dilakukan pengawasan oleh Polda Kepri. Khususnya tim Siber Pungli serta Ombudsman Kepri. &rdquo;Antisipasi kecurangan, itu sudah pasti kita sampaikan, sudah ada yang mengawasi dari siber pungli dan lainnya. Kita akan meminimalisir lagi. Saya rasa masyarakat sudah tahu mengenai itu. Semoga tidak ada lagi yang seperti itu,&rdquo; kata Andi Agung seperti dilansir dari Antara. Menurut dia, satuan pendidikan harus melaksanakan tahap PPDB sesuai aturan. Sebab, proses penerimaan siswa baru menggunakan dana anggaran bantuan operasional sekolah (BOS). Selain itu, Andi mengingatkan kepada orang tua, saat ini sudah tidak ada lagi sekolah-sekolah unggulan. Sehingga, tidak perlu memaksakan daftar di satu sekolah tertentu saja. &rdquo;Tidak ada lagi sekolah yang dikatakan unggulan, semua sekolah sama. Jadi kami berharap orang tua tidak memaksakan kehendaknya lagi bahwa sekolah unggulan, jadi pada daftar ke sana,&rdquo; ujar Andi Agung. Dia menyampaikan, secara keseluruhan angka kelulusan di Kepri 35 ribu siswa. &rdquo;Kalau kita bicara keseluruhan ada tujuh&nbsp;ribu yang masuk swasta dan sisanya bisa masuk negeri. Kalau ini kita antisipasi, insya Allah tidak ada masalah,&rdquo; papar Andi Agung. Dia mendorong kepada satuan pendidikan swasta untuk meningkatkan mutu dan sarana prasarana agar dapat mendukung serta membantu pemerintah dalam memenuhi daya tampung SMA/SMK. &rdquo;Kami juga mendorong swasta untuk meningkatkan mutu dan sarana prasarana. Kami dari pihak pemerintah juga tidak bisa kalau tanpa dukungan bantuan swasta, kami juga terima kasih karena peran swasta lebih baik,&rdquo; tutur Andi. Andi Agung menambahkan, pihaknya juga bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika telah melakukan uji coba untuk memastikan kesiapan server yang akan digunakan pada PPDB. &rdquo;Terkait server sama seperti tahun kemarin dan tidak ada masalah. Kami juga kerja sama dengan Diskominfo dan dari pihak ketiga juga aplikasi sudah diuji coba. Kita gunakan satu server dari aplikasi Dispendik yang bekerja sama dengan kominfo,&rdquo; jelas Andi. PPDB tingkat SMA/SMK dilakukan secara daring, sementara untuk SLB dilakukan secara luring. Namun, untuk PPDB SMA/SMK di pulau penyangga (hinterland), dilakukan secara kombinasi yaitu bisa daring dan luring. &rdquo;PPBD dimulai dengan jalur prestasi, afirmasi, dan perpindahan orang tua, pada 13-19 Juni. Jalur prestasi 15 persen, afirmasi 15 persen, perpindahan orang tua 5 persen. Nanti tahap 2, yaitu jalur zonasi 65 persen dan itu dimulai 22 Juni,&rdquo; terang Andi Agung. Untuk SMK, lanjut dia, dibagi jadi 3 jalur. Yakni akademik dan non akademik atau rapor 75 persen, bina lingkungan 10 persen, dan siswa tidak mampu 15 persen. &rdquo;Ini dilaksanakan pada 13-19 Juni. SMK tidak pakai zonasi, pakai rapor saja. SLB dimulai pada 19 Juni, semua dilakukan secara luring, langsung ke sekolah,&rdquo; ujar Andi.

Pemprov Kepri ingatkan pihak sekolah agar tidak melakukan pungutan liar pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK/SLB

Pemprov Kepri Ingatkan Sekolah Tidak Lakukan Pungli pada PPDB 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/16/20230514_105814-2633934431.jpg" alt="Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Pemprov Kepri Zulhendri." width="100%">
<figcaption>Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Pemprov Kepri Zulhendri.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) memproses pengunduran diri Wakil Bupati Lingga Neko Wesha Pawelloy. Pengunduran diri itu dengan alasan maju menjadi bakal calon legislatif atau bacaleg pada Pemilu 2024. &rdquo;Surat pengunduran diri Neko Wesha Pawelloy sudah diterima dan langsung diproses sesuai aturan yang berlaku,&rdquo; kata Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Pemprov Kepri Zulhendri seperti dilansir dari Antara di Tanjungpinang, Selasa (16/5). Dia menyebut, surat pengunduran diri Wakil Bupati Lingga saat ini tinggal menunggu tanda tangan Gubernur Kepri Ansar Ahmad. Selanjutnya, akan diterbitkan surat keputusan (SK) gubernur terkait pemberhentian terhadap yang bersangkutan. Setelah itu, dia menjelaskan, orang nomor dua di Kabupaten Lingga tersebut akan dibebastugaskan dari segala tanggung jawab/pekerjaan sebagai wakil bupati. &rdquo;Kalau sudah resmi mundur, otomatis tidak lagi memperoleh fasilitas negara,&rdquo; ujar Zulhendri. Terkait kekosongan jabatan wakil bupati usai mundurnya Neko Wesha Pawelloy, menurut Zulhendri, hal itu tidak terlalu berpengaruh terhadap roda pemerintahan Kabupaten Lingga yang hanya dipimpin seorang bupati. Sebab, kondisi geografis wilayah yang tidak begitu besar ditambah jumlah penduduk relatif kecil. &rdquo;Masih ada sekretaris daerah atau asisten yang bakal membantu kinerja Bupati Lingga,&rdquo; ucap Zulhendri. Secara terpisah, Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengaku menghormati keputusan pengunduran diri Wakil Bupati Lingga yang memilih bertarung pada kontestasi Pemilu Legislatif 2024. Dia memastikan segera menandatangani surat pengajuan pengunduran wakil bupati yang sekaligus politikus Perindo tersebut. Ansar juga bakal mempertimbangkan apakah posisi Wakil Bupati Lingga tetap kosong atau diganti pasca mundurnya Neko Wesha Pawelloy. &rdquo;Kita lihat dulu rentang waktu berakhirnya masa jabatan Wakil Bupati Lingga hingga Pilkada 2024. Masih perlu pengganti atau tidak,&rdquo; kata Ansar menegaskan.

Pemprov Kepri memproses pengunduran diri Wakil Bupati Lingga Neko Wesha Pawelloy dengan alasan maju menjadi bakal caleg pada Pemilu 2024

Pemprov Kepri Proses Pengunduran Diri Wakil Bupati Lingga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/03/6888B25C-43CE-45F4-89FC-BB70B4686E37-3764085018.jpg" alt="Petugas kebersihan membersihkan limbah minyak hitam di Pantai Melayu, Kota Batam, Rabu (3/5)." width="100%">
<figcaption>Petugas kebersihan membersihkan limbah minyak hitam di Pantai Melayu, Kota Batam, Rabu (3/5).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) minta aparat penegak hukum (APH) segera telusuri asal limbah minyak hitam yang mencemari Pantai Kampung Melayu, Kota Batam. &rdquo;Ini perlu ditelusuri segera oleh APH, siapa yang berbuat seperti ini. Tidak mungkin tidak disengaja ini. Kalaupun tidak disengaja, ini bisa ketahuan kapalnya di mana,&rdquo; kata Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Wahyu Wahyudin seperti dilansir dari Antara usai meninjau ke lokasi kejadian di Batam, Kepri, Rabu (3/5). Dia prihatin dengan kejadian tersebut&nbsp;karena berdampak langsung bagi nelayan dan penduduk sekitar. Selain itu,&nbsp;kawasan tersebut juga menjadi salah satu destinasi wisata yang sering dikunjungi masyarakat Kota Batam. &rdquo;Kasihan nelayan, karena waktunya ini bisa cukup lama untuk membersihkan limbah yang mencemari pantai ini. Bisa sampai satu hingga dua bulan baru bisa dibersihkan. Daerah ini juga termasuk daerah wisata, tentunya untuk satu bulan ke depan akan tutup ini tempat wisata,&rdquo; ujar Wahyu Wahyudin. Dia berharap pemerintah daerah (pemda) memperhatikan nasib para nelayan yang mencari nafkah di perairan tersebut. &rdquo;Saya rasa pemerintah perlu menyediakan kompensasi kepada nelayan, karena akibat kejadian ini&nbsp;kemungkinan nelayan tidak bisa melaut dan mencari nafkah. Jadi ini perlu perhatian pemerintah,&rdquo; ujar Wahyu Wahyudin. Dia berharap&nbsp;kejadian tersebut bisa teratasi sehingga nelayan dan masyarakat sekitar bisa kembali melakukan aktivitas seperti biasa. &rdquo;Yang penting untuk saat ini bagaimana kebersihan laut ini bisa segera teratasi, agar perputaran ekonomi di daerah sini bisa berjalan kembali,&rdquo; ucap Wahyu Wahyudin. DPRD Kota Batan juga meminta pemerintah daerah meningkatkan pengawasan lingkungan dari limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Pihaknya menyesalkan dan prihatin karena kejadian pencemaran hampir setiap tahun pasti ada. &rdquo;Harusnya aparat pemerintah lebih meningkatkan fungsi dan pengawasan,&rdquo; kata Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto. Warga kampung itu mengetahui pencemaran pada Rabu (3/5) pagi dengan wilayah yang tercemar sekitar satu sampai 1,5 kilometer sepanjang pantai. Nuryanto meminta pemegang kewenangan untuk menyelidiki dan mendalami asal limbah yang diduga B3 atau aspal yang berada di laut Batam. &rdquo;Setiap tahun selalu terjadi. Namun tidak pernah ada pencerahan baik tersangka atau pelaku yang menyebabkan pencemaran lingkungan di laut,&rdquo; ucap Nuryanto. Menurut dia, diperlukan koordinasi dan sinergi antara instansi agar bisa menindaklanjuti persoalan pencemaran lingkungan akibat limbah B3 atau apapun jenisnya. Pencemaran lingkungan ini menyebabkan kerugian bagi warga di pesisir pantai. &rdquo;Pantai Melayu ini merupakan salah satu destinasi wisata bagi masyarakat Batam. Kalau kejadian pencemaran lingkungan berulang sangat merugikan, belum lagi bagi nelayannya,&rdquo; papar Nuryanto. &rdquo;Untuk menyikapi pencemaran-pencemaran ini lebih serius. Segera dicari dari mana sumbernya dan siapa yang harus bertanggung jawab,&rdquo; tambah dia.

Komisi II DPRD Provinsi Kepri minta aparat penegak hukum segera telusuri asal limbah yang mencemari Pantai Kampung Melayu, Kota Batam

DPRD Kepri Minta Aparat Penegak Hukum Telusuri Asal Limbah Minyak Hitam di Batam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/1628937066069.jpg" alt="Ilustrasi Aparatur Sipil Negara (ASN). Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Aparatur Sipil Negara (ASN). Dok. JawaPos</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemprov&nbsp;Kepulauan Riau ingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) agar langsung masuk kerja tepat waktu usai libur Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah. &rdquo;Seluruh kepala dinas agar memperhatikan anak buahnya, jangan sampai menambah hari libur. Kalau sudah waktunya masuk, semuanya harus masuk,&rdquo; kata Sekdaprov Kepri Adi Prihantara seperti dilansir dari Antara di Tanjungpinang. Sekdaprov menyebut, pada Lebaran tahun ini, pemerintah memberikan jatah libur ASN cukup panjang. Yakni mulai 19 hingga 25 April. Dengan demikian, kata dia, tak ada alasan ASN tidak dapat tiket kapal atau pesawat. Khususnya, mereka yang mudik ke kampung halaman. &rdquo;Kecuali ada musibah, misalnya keluarga sakit atau meninggal, masih bisa ditoleransi,&rdquo; ucap Adi. Lebih lanjut dia menegaskan, bakal memberi sanksi tegas untuk ASN yang tidak masuk atau bolos pada hari pertama kerja setelah libur Lebaran selesai. Pihaknya akan mengerahkan petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) guna mengecek kehadiran ASN di masing-masing dinas usai menjalani libur panjang. &rdquo;Siap-siap, sanksi ringan hingga berat menanti ASN yang melanggar, sesuai regulasi yang ada,&rdquo; tegas Adi. Adi juga berharap momentum Hari Raya Idul Fitri menjadi pemacu kinerja ASN Pemprov Kepri dalam hal meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sekda turut mengimbau ASN maupun masyarakat tidak merayakan Idul Fitri secara berlebihan. &rdquo;Karena justru dapat mendegradasi ibadah Ramadan yang dijalani selama sebulan penuh,&rdquo; tutur Adi Prihantara. &rdquo;Jangan terlalu eforia merayakan Lebaran, apalagi sampai pamer kemewahan atau kekayaan. Tetap jaga keselamatan dan kesehatan supaya tetap fit saat kembali masuk kerja nanti,&rdquo; tambah Adi. &nbsp;

Pemprov Kepri ingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) agar langsung masuk kerja tepat waktu usai libur Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah

Pemprov Kepri Minta ASN Masuk Kerja Tepat Waktu usai Libur Lebaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/19/2106-2022-Uang-3208401891.jpg" alt="Ilustrasi THR Lebaran." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi THR Lebaran.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menangani 55 pengaduan terkait pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri 1444 Hijriah. &rdquo;Sampai 18 April, pengaduan yang masuk baik secara online maupun secara offline, berjumlah 55 pengaduan,&rdquo; kata Kepala Disnaker Kepri Mangara Simarmata seperti dilansir dari Antara di Tanjungpinang. Menurut Mangara, jumlah pengaduan THR 2023 meningkat dibanding tahun lalu. Yakni dari 42 pengaduan menjadi 55 pengaduan. Pihaknya juga tetap menerima layanan pengaduan THR, meskipun pada hari libur Lebaran 1444 Hijriah. Dari total 55 pengaduan THR yang diterima, kata Mangara Simarmata, sebanyak 35 pengaduan masih bersifat konsultasi terkait pembayaran THR. Khususnya yang berasal dari Kota Batam. Sembilan pengaduan dari Kota Tanjungpinang, tujuh pengaduan dari Kabupaten Karimun, dan empat pengaduan berasal dari Kabupaten Bintan. Pengaduan tersebut berkaitan dengan perusahaan tidak membayar THR hingga perusahaan membayar THR tidak sesuai ketentuan. &rdquo;Sebagian pengaduan sudah terselesaikan, saat ini masih tersisa 26 pengaduan dan dalam proses penyelesaian,&rdquo; jelas Mangara. Lebih lanjut Manggara menegaskan, THR merupakan hak yang wajib diberikan perusahaan kepada pekerja/buruh yang menjadi salah satu upaya untuk menopang seluruh kenaikan harga bahan pokok selama periode hari raya. Menurut dia, pemberian THR kepada pekerja/buruh bersifat wajib. Sehingga, apabila perusahaan tidak memberikan THR akan dikenakan sanksi yang diatur dalam Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan bagi pekerja/buruh di perusahaan yang tertuang pada pasal 10. Apabila pengusaha terlambat membayarkan THR kepada pekerja akan dikenai denda sebesar 5 persen dari total THR yang harus dibayarkan. &rdquo;Selanjutnya pada Pasal 11 yang artinya apabila pengusaha tidak membayar THR kepada pekerja akan dikenai sanksi administratif,&rdquo; terang Mangara Simarmata. Dia menambahkan, berdasar Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor SE.2/HK.04.00/III/2023 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2023 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepri telah membentuk Pos Komando (Posko) Pengaduan THR 2023. Baik secara online melalui Aplikasi Posko Pengaduan THR yang dapat diakses melalui https://poskothr.kemnaker.go.id maupun secara offline. &nbsp;

Disnaker Provinsi Kepri tangani 55 pengaduan terkait pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri 1444 Hijriah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pemprov kepri

Berita Terkini