<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/26/Screenshot_2025-01-26-15-20-49-322_comwhatsapp-edit-942658170.jpg" alt="Pj. Gubernur Kaltim Akmal Malik bersama Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni dalam press conference Maratua Run 2025. (Yunita Wahyuni/Adpimprov Kaltim)" width="100%">
<figcaption>Pj. Gubernur Kaltim Akmal Malik bersama Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni dalam press conference Maratua Run 2025. (Yunita Wahyuni/Adpimprov Kaltim)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Kalimantan Timur, Pj. Gubernur Kaltim Akmal Malik bersama Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni menggelar jumpa pers di Yuan Garden Hotel, Pasar Baru, Jakarta Pusat. Jumpa pers bertujuan memperkenalkan Maratua Run 2025, sebuah acara olahraga yang akan digelar pada 15 Februari 2025 di Maratua, Kabupaten Berau. Maratua Run 2025 menjadi bagian dari perayaan HUT Kalimantan Timur dan dihadirkan dengan konsep &ldquo;two in one,&rdquo; yang menggabungkan olahraga lari dengan promosi pariwisata. Selain ajang kompetisi olahraga, Maratua Run juga dirancang untuk mengenalkan keindahan alam Maratua. Maratua beserta gugusan kepulauan Derawan menjadi salah satu destinasi wisata yang kini semakin dikenal dunia. Namun, yang menarik dalam acara jumpa pers ini adalah sisi lain dari kedua tokoh penting di balik terselenggaranya event besar ini, yaitu Pj. Gubernur Kaltim dan Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim. Dalam sesi jumpa pers, keduanya tak hanya berbicara tentang pentingnya acara olahraga, tetapi juga berbagi visi mereka untuk mengintegrasikan olahraga dengan sektor pariwisata yang dinilai sangat berpotensi untuk kemajuan ekonomi daerah. Menurut Akmal Malik, Maratua Run 2025 adalah langkah awal yang sangat penting dalam membangun ekosistem pariwisata dan olahraga di Kalimantan Timur. "Kami ingin event ini menjadi simbol kebanggaan bagi masyarakat Kaltim dan pintu gerbang bagi wisatawan yang ingin menikmati pesona alam yang luar biasa di Kalimantan Timur," ungkapnya. Tak hanya sekadar sebuah event olahraga, Maratua Run 2025 juga bertujuan untuk memperkenalkan Kalimantan Timur dengan lebih luas, baik dari segi keindahan alam yang masih asri maupun potensi pariwisata yang terus berkembang. &ldquo;Kami berharap dengan menggandeng Event Organizer (EO) bersertifikat internasional, acara ini dapat berjalan profesional dan berstandar internasional, yang akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi daerah,&rdquo; tambah Sekda Sri Wahyuni. Pulau Maratua yang dikenal dengan keindahan alamnya menjadi lokasi pertama penyelenggaraan Maratua Run. Bahkan Maratua Run 2025 tidak hanya akan diikuti pelari lokal, tetapi juga akan menarik minat pelari dari luar negeri. "Ini dapat meningkatkan kunjungan wisatawan, serta memperkenalkan berbagai destinasi wisata menarik yang dimiliki Kaltim," jelasnya. Event ini juga bagian dari upaya Pemprov Kaltim dalam membangkitkan sektor pariwisata yang sempat terdampak pandemi. "Kita akan menciptakan acara yang dapat menarik wisatawan, sekaligus memberi dampak positif bagi perekonomian masyarakat setempat," harapnya. Maratua Run 2025 yang mengusung konsep &ldquo;two in one&rdquo; diperkirakan menjadi ajang luar biasa, menggabungkan semangat olahraga dengan potensi wisata yang sangat menjanjikan. "Acara ini dapat memberi dampak besar, tidak hanya Kalimantan Timur, tetapi juga bagi pengembangan sektor pariwisata Indonesia," paparnya. (*)

Maratua Run 2025 menjadi bagian dari perayaan HUT Kalimantan Timur dan dihadirkan dengan konsep “two in one,” yang menggabungkan olahraga

Maratua Run 2025: Menyambut HUT Kaltim dengan Lari dan Pesona Wisata Maratua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/26/ILUSTRASI-IKN-523607105-2364710519.jpg" alt="ILUSTRASI: Kantor Presiden di IKN sudah bisa digunakan. (OIKN)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Kantor Presiden di IKN sudah bisa digunakan. (OIKN)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik menyatakan, pihaknya menyiapkan 306 hingga 422 kamar bintang 2 hingga bintang 5 untuk menyambut para kepala daerah dari seluruh Indonesia. Pasalnya, sebelum sidang kabinet di Istana Garuda, pada Senin (12/8), seluruh kepala daerah, yakni gubernur, bupati dan wali kota se Indonesia, akan berkumpul di Ibu Kota Nusantara (IKN).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Kehadiran seluruh kepala daerah di IKN merupakan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Acara ini digelar sebelum puncak perayaan HUT ke-79 RI di IKN.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Para kepala daerah diundang bapak presiden di Istana Garuda. Insya Allah akan dilaksanakan pada Selasa, 13 Agustus nanti," kata Akmal Malik, sebagaimana dilansir dari Kaltim Post (JawaPos Group), dikutip Rabu (7/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014947858/magnet-uang-berikut-7-tanggal-lahir-sakral-yang-dipercaya-orang-jawa-bakal-terus-didampingi-malaikat-pemberi-rezeki">Magnet Uang, Berikut 7 Tanggal Lahir Sakral yang Dipercaya Orang Jawa Bakal Terus Didampingi Malaikat Pemberi Rezeki</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014945147/5-weton-titisan-eyang-semar-yang-bijaksana-rendah-hati-dan-mengayomi-menurut-primbon-jawa-anda-termasuk">5 Weton Titisan Eyang Semar yang Bijaksana, Rendah Hati, dan Mengayomi Menurut Primbon Jawa, Anda Termasuk?</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Pertemuan tersebut direncanakan dalam dua sesi di hari yang sama, yakni pada pukul 09.00 Wita, pertemuan dengan para bupati dan wali kota. Sedangkan pukul 11.00 Wita dengan para gubernur.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Para gubernur, bupati dan walikota akan menggunakan pakaian PDH dengan atribut lengkap kepala daerah," ucap Akmal.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelum ke IKN, lanjut Akmal, kepala daerah terlebih dulu menginap di Balikpapan maupun Samarinda. Sehingga H-1 sebelum acara para kepala daerah sudah tiba.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Minimal H - 1, para gubernur dan bupati, wali kota sudah berada di Kaltim dan berkumpul di Balikpapan untuk bersama-sama menuju IKN," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terkait ketersediaan akomodasi hotel, pria berkacamata itu menyampaikan jika sesuai hasil identifikasi pada 11 sampai 13 Agustus, tersedia 306 hingga 422 kamar bintang 2 hingga bintang 5. Mengenai transportasi, peserta akan menggunakan bus yang sudah disiapkan Pemprov Kaltim. Seluruh kepala daerah dijadwalkan menginap di Hotel Nusantara.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dari Hotel Nusantara, para kepala daerah bergerak menuju Istana Garuda, naik kendaraan yang disiapkan Otorita IKN," ungkapnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Informasi ini (transportasi/akomodasi) akan kita sampaikan ke kantor-kantor penghubung masing-masing daerah untuk bisa menghubungi pihak hotel," urainya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Usai pertemuan dengan presiden dan mendagri, para gubernur, bupati dan wali kota kembali ke daerah masing-masing.</div> </div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Penjabat Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik menyatakan, pihaknya menyiapkan 306 hingga 422 kamar bintang 2 hingga bintang 5.

Pemprov Kaltim Siapkan 422 Kamar Hotel untuk Kepala Daerah se-Indonesia Jelang HUT RI di IKN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/IMG_20230228_094735_1.jpg" alt="Papan petunjuk arah lokasi pembangunan gedung di kawasan inti IKN Nusantara Indonesia baru di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Bagus Purwa/Antara" width="100%">
<figcaption>Papan petunjuk arah lokasi pembangunan gedung di kawasan inti IKN Nusantara Indonesia baru di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Bagus Purwa/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Direktorat Jenderal Cipta Karya menyatakan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim) telah mencapai 22 persen hingga akhir Februari.  ”Kita telah membangun Istana dan kemudian juga membangun kantor kemenko. Empat-empatnya sudah kita bangun dengan sistem sharing office terlebih dahulu,” kata Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti seperti dilansir dari Antara.  Dia menjelaskan, jalan penghubung, jalan provinsi, maupun jalan distrik, juga diklaim telah dibuat. Mantan Direktur Bina Penataan Bangunan PUPR tersebut menambahkan, fasilitas pokok, layaknya penyediaan air, bendungan, serta pengadaan kawasan pembuangan akhir sampah, juga telah disediakan.  Saat ini, menurut dia, proses pembangunan masuk pada tahap pengadaan jalan tol. Pembuatan jalan bebas hambatan itu ditujukan untuk mempersingkat waktu perjalanan dari Balikpapan menuju IKN Nusantara, yang kelak bisa ditempuh hanya dalam waktu 30 menit.  ”Ini untuk meyakinkan bahwa Indonesia telah membangun Ibu Kota Nusantara. Ini juga akan mempermudah investor karena infrastrukturnya sudah siap,” ujar Diana.  Sementara itu, Wakil Ketua DPR/Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel mengatakan, pemerintah maupun parlemen satu suara terkait pemindahan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Nusantara.  ”Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan itu, ada UU yang dibuat parlemen. Jadi, dasar pemikiran IKN ini menimbang UU No 3 Tahun 2022, bahwa tujuan pemindahan untuk memperbaiki tata kelola wilayah ibu kota negara,” jelas Rachmat Gobel.  Dukungan DPR dari sisi aturan itu menjadi sinyal bahwa pemerintah maupun parlemen sepakat bahwa pengalihan pusat pemerintahan ke wilayah tengah Indonesia itu menjadi sebuah terobosan baik. Tata kelola itu kelak diharapkan mewujudkan ibu kota negara yang modern, berkelanjutan, dan bisa menjadi acuan bagi pengelolaan wilayah lainnya di Tanah Air.  Pengusaha asal Gorontalo itu menambahkan, pemangku kepentingan turut belajar dari pengalaman pandemi 2020. Saat itu, banyak masyarakat kesulitan karena ekonomi yang tidak merata antardaerah.  ”Oleh karena itu, pasca Covid-19 ini suatu momentum presiden ingin mendorong pemerataan ekonomi,” terang Rachmat Gobel, politikus Partai Nasdem tersebut.  Berkaca dari kerja sama antara pemerintah dan parlemen, para investor asing, tak terkecuali Jepang, tidak perlu ragu untuk mengambil peran dalam pembangunan IKN. Pemerintah Indonesia dan puluhan pengusaha dari Federasi Bisnis Jepang (Keidanren) bertemu di Tokyo, Jepang, Selasa (28/2).  Rachmat yang menjadi inisiator acara dialog bisnis tersebut hadir mewakili parlemen Indonesia, didampingi sejumlah anggota DPR.

Progres Pembangunan IKN Capai 22 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/IMG_20230217_210140_1.jpg" alt="Jaksa Agung Muda Pembinaan (Jambin) Bambang Sugeng Rukmono dan Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Amir Yanto didampingi Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim Hari Setiyono meninjau lahan untuk lokasi pembangunan Kejaksaan Agung di IKN Nusantara. Penkum Kejati" width="100%">
<figcaption>Jaksa Agung Muda Pembinaan (Jambin) Bambang Sugeng Rukmono dan Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Amir Yanto didampingi Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim Hari Setiyono meninjau lahan untuk lokasi pembangunan Kejaksaan Agung di IKN Nusantara. Penkum Kejati</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kalimantan Timur menyatakan Pemerintah Provinsi Kaltim maksimalkan pemanfaatan peluang investasi dengan kehadiran Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.  ”Pemerintah harus bisa menangkap peluang investasi ekonomi non batu bara ini, karena peluang investasi terbuka lebar di IKN,” kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kalimantan Timur Puguh Harjanto seperti dilansir dari Antara.  Puguh mengungkapkan, realisasi investasi Provinsi Kalimantan Timur pada 2022 dari Januari hingga Desember melejit melebihi target yang telah ditetapkan. Berdasar catatan DPMPTSP, Kaltim capaian realisasi investasi Januari-Desember sebesar Rp57,75 triliun atau 106.97 persen dari target 2022 sebesar Rp 54 triliun.  ”Ini tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Kami haturkan terima kasih kepada seluruh pihak atas sinergi luar biasa pada 2022, tantangan pada 2023 hilirisasi dan kolaborasi UMKM dengan usaha besar terus menjadi fokus Kaltim dalam kebijakan Investasi,” ucap Puguh.  Dia mendorong semua pihak di Kaltim siap dengan perubahan itu. ”Desain kita harus bisa memastikan investasi itu memiliki jangka panjang di Kaltim, jangka panjang itu sangat perlu diperhatikan agar mereka bertahan 60 sampai 70 tahun,” tutur Puguh Harjanto.  Sejauh ini, kata Puguh, telah banyak investor yang mencari posisi atas keberadaan IKN di Kaltim. Seperti dari Malaysia yang telah mengunjungi Kaltim sebanyak lima kali.  ”Mereka itu simpel saja investasi di Kaltim, yakni tempat untuk produksi roti. Jangan sampai kita kalah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Kaltim,” ungkap Puguh.  Sementara itu, Jaksa Agung Muda Pembinaan (Jambin) Bambang Sugeng Rukmono dan Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Amir Yanto didampingi Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim Hari Setiyono meninjau lokasi lahan untuk kantor Kejaksaan Agung pada rencana tata ruang di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.  Kasi Penerangan Hukum Kejati Kaltim Toni Yuswanto menerangkan, Kejagung mendapatkan lahan seluas 1,41 hektare di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). ”Peninjauan lahan ini sebagai salah satu bentuk kesiapan kejaksaan dalam mendukung terhadap program pemerintah dalam rangka pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara,” papar Toni.  Hal itu diamanatkan dalam Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Mendukung Persiapan Ibu Kota Negara Nusantara di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Hal itu juga sebagai implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara.  Sebelumnya, Kajati Kaltim Hari Setiyono bertekad turut serta mengawal proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang sedang mulai dilakukan penggarapan. Pihaknya menjalankan fungsi pengamanan terhadap praktik penyelewengan kegiatan pembangunan.  ”Kemudian fungsi kedua adalah fungsi pendampingan perdata urusan tanah, siapa tau ada sengketa kontraknya,” ungkap Hari Setiyono.

Pemprov Kaltim Maksimalkan Pemanfaatan Peluang Investasi di IKN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/IMG20221217110938_copy_1280x9081.jpg" alt="Ilustrasi Titik Nol Nusantara di IKN. M. Ghofar/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Titik Nol Nusantara di IKN. M. Ghofar/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Hasil riset Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur menyebut, Kabupaten Kutai Kartanegara direkomendasikan menjadi alternatif pemenuhan air baku untuk mendukung kebutuhan air bersih IKN dan sekitarnya. Sebab, ketersediaan air baku di wilayah itu melimpah.  ”Dari riset yang dilakukan tim dengan judul Kajian Analisis Ketersediaan Air Bersih untuk Mendukung Ibu Kota Negara (IKN) pada Juni-Desember, ketersediaan air baku di Kutai Kartanegara sangat melimpah,” kata Kepala Balitbangda Provinsi Kaltim Fitiriansyah seperti dilansir dari Antara di Samarinda.  Hasil kajian juga menyebutkan, Balikpapan merupakan salah satu daerah mitra IKN sebagai kota dengan fasilitas terlengkap dan terdekat dengan IKN. Balikpapan akan menjadi kota yang akan menanggung beban paling besar dalam tahap awal pembangunan IKN, salah satunya adalah beban air bersih.  Di sisi lain, lanjut Fitiriansyah, kemampuan penyediaan air bersih dan air baku di Balikpapan merupakan paling kecil dibanding dengan daerah mitra lain yang berbatasan langsung dengan IKN. Yakni Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, sehingga Balikpapan harus didukung untuk mencukupi kebutuhan airnya.  Terkait dengan dibangunnya Bendungan Semoi Sepaku dan Intake Sungai Sepaku yang masuk dalam kawasan IKN, menurut dia, Balikpapan perlu mendapat perhatian menjadi salah satu daerah yang mendapatkan suplai air baku untuk memenuhi kebutuhan air bersih.  Yuli Fitrianto, salah seorang peneliti Balitbangda Kaltim menambahkan, total kapasitas produksi air bersih Perumda Tirta Manuntung di Kota Balikpapan pada 2021 sebanyak 1.426,05 liter per detik. Itu tidak mencukupi untuk kebutuhan proyeksi 2022 yang sebanyak 1.470,51 liter per detik.  Sedangkan kapasitas produksi air bersih Perumda Air Minum Danum Taka di Penajam Paser Utara pada 2021 sebanyak 340 liter per detik, dapat mencukupi kebutuhan proyeksi 2023 yang sebanyak 332,06 liter per detik. Namun, produksi itu tidak mencukupi untuk kebutuhan proyeksi 2024 yang sebanyak 346,41 liter per detik, sehingga produksinya perlu ditingkatkan.  ”Total produksi air bersih pada Perumda Tirta Mahakam di Kutai Kartanegara 2021 sebanyak 1.688,6 liter per detik, tidak mencukupi kebutuhan proyeksi 2022 yang sebesar 1.734,06 liter per detik,” terang Yuli.  Tapi, menurut dia, produksi Perumda Tirta Mahakam masih bisa memenuhi kebutuhan proyeksi sampai 2025 yang sebanyak 1.840,20 liter per detik, jika memaksimalkan kapasitas produksi terpasang yang sebanyak 1.856,5 liter per detik.  ”Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki sumber air baku sangat melimpah, sehingga Perumda Tirta Mahakam tidak akan mengalami kesulitan dalam pemenuhan air baku untuk memenuhi kebutuhan di IKN dan sekitarnya, termasuk hingga Kota Balikpapan,” ucap Yuli.

Kutai Kartanegara Jadi Alternatif Penuhi Air Baku IKN Nusantara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/IMG-20221006-WA0016_copy_1280x854.jpg" alt="Titik Nol IKN Nusantara. M. Ghofar/Antara" width="100%">
<figcaption>Titik Nol IKN Nusantara. M. Ghofar/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Berdasar riset Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), sebanyak 78,19 persen masyarakat inti kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menyetujui pemindahan IKN ke Kaltim.  ”Riset ini dilakukan teman-teman peneliti Balitbangda Kaltim tahun ini, di empat kecamatan kawasan inti IKN yang tersebar di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara,” ujar Plt Kepala Balitbangda Kaltim Fitiriansyah seperti dilansir dari Antara di Samarinda.  Riset dilakukan pada 400 responden di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara. Kemudian  di tiga kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara, yakni Kecamatan Loa Kulu, Samboja, dan Kecamatan Muara Jawa.  Dari 400 responden tersebut, lanjut dia, dari pertanyaan yang diajukan peneliti yakni, apakah setuju dengan pemindahan IKN ke Kaltim, sebanyak 13,78 persen menjawab sangat setuju, 64,41 persen menjawab setuju, sehingga total ada ada 78,19 persen menyetujui pemindahan IKN Nusantara.  Sedangkan selebihnya sebanyak 4,26, lanjut Ipit, sapaan akrab Fitiriansyah, menjawab tidak setuju dan 17,54 persen menjawab biasa saja atau netral.  ”Jadi kesimpulannya, mayoritas masyarakat inti IKN setujui dengan pemindahan IKN,” ujar Fitiriansyah.  Dia menjelaskan, dari riset itu, masyarakat inti IKN meyakini bahwa pembangunan IKN Nusantara di Kaltim akan berdampak positif terhadap banyak hal.  "Menurut masyarakat, ada tiga risiko dalam pembangunan IKN. Yaitu kerawanan keamanan dan pertahanan nasional, konflik agraria, dan konflik sosial. Namun tiga hal menurut persepsi masyarakat ini sedang dikelola pemerintah agar tidak terjadi,” papar Fitiriansyah.  Sementara itu, salah seorang peneliti dari Balitbangda Kaltim Yuli Fitrianto menambahkan, 400 responden tersebut berasal dari berbagai kalangan yang berusia 17 tahun ke atas. Mulai dari pelajar, mahasiswa, petani, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, pengusaha, dan pegawai negeri.  Yuli mengatakan, ada sejumlah pertanyaan yang diajukan responden dalam riset dengan judul Kajian Persepsi Masyarakat Kaltim Terhadap Pemindahan IKN tersebut. Antara lain pertanyaan tentang keberlanjutan pembangunan IKN, manfaat dalam teknologi, komunikasi, dan beberapa pertanyaan lain.  ”Sampel yang kami gunakan untuk menghitung adalah dengan rumus Slovin, sedangkan kelonggaran ketidaktelitian dari kemungkinan kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir dalam penelitian ini adalah 5 persen,” terang Yuli.

78,19 Persen Masyarakat Inti Setuju Pemindahan IKN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/sekda-kaltim-antara.jpeg" alt="Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni. ANTARA/Ho-Biro Adpim Pemprov Kaltim" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni. ANTARA/Ho-Biro Adpim Pemprov Kaltim</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menilai keberadaan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara membuka peluang bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menegah (UMKM) di daerah itu berkembang menjadi usaha lebih besar atau naik kelas.  "Perpindahan IKN akan menjadi peluang usaha bagi pengusaha maupun UMKM. IKN bisa menjadi salah satu pendorong peningkatan usaha, peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltim Sri Wahyuni di Samarinda, Minggu.  Pemindahan IKN, lanjut Sri Wahyuni selain menjadi peluang, juga tantangan bagi pelaku UMKM, bukan saja menghasilkan produk yang kompetitif, tetapi bagaimana meningkatkan sumber daya manusia (SDM) sehingga menjadi UMKM yang berkapasitas, berkualitas dan mampu berdaya saing.  "Para pelakunya diharapkan dapat terus meningkatkan kompetensinya, sehingga dapat berkarya dan menghasilkan produk yang berkualitas dan berdaya saing di pasar gobal," katanya.  Oleh karena itu, pihaknya mendukung UMKM di Kaltim agar mampu meningkatkan kapasitas sebagaimana dilakukan oleh Bank Indonesia, melalui perangkat daerah maupun sertifikasi kompetensi.  "Tahun ini, kami juga mengalokasikan beasiswa untuk beberapa sub sektor ekonomi kreatif, untuk sertifikasi kompetensi seperti Barista dan juga seni pertunjukan. Nantinya, akan kita perluas agar daya saing mereka lebih besar kansnya, untuk menjangkau pasar nasional," ujarnya.  Ia memberikan contoh, nantinya, Pemprov Kaltim memberikan kesempatan kepada pelaku ekonomi kreatif UMKM meningkatkan kapasitasnya melalui program beasiswa atau magang. "Kami juga nanti akan mengundang Bank Indonesia untuk kita berdiskusi, memperdalam untuk sektor ekonomi kreatif atau pelaku UMKM akan diberikan program magang, sebagai upaya memperkaya dan meningkatkan daya saingnya," jelasnya.  Menurut mantan Kadis Pariwisata Kaltim itu, pihaknya berharap mulai akhir tahun ini dan seterusnya, semakin banyak pelaku ekonomi kreatif termasuk UMKM, yang masuk e-Katalog, termasuk dipetakan untuk didorong sertifikasi.  "Begitu mereka masuk di e-Katalog maka akan lebih mudah bagi perangkat daerah dan lembaga lainnya, untuk melakukan kerja sama dan membantu perluasan pasar bagi mereka," kata Sri.  Sebelumnya, Data Dinas Perindustrian , Perdagangan , Koperasi dan UMKM (Disperindagkop) Provinsi Kaltim Kalimantan Timur (Kaltim), menyebut, total jumlah UMKM hingga saat ini di Kaltim sebanyak 344.581 yang tersebar di kabupaten dan kota. Dari jumlah itu, sebanyak 97 persen pelaku usaha berskala mikro, kemudian berskala kecil ada sekitar 2,7 persen dan pengusaha berskala menengah sekitar 0,2 persen.  Bidang usaha terbanyak adalah perdagangan sembako, termasuk 195 UMKM sudah masuk dalam sistem e-katalog dengan 5000 jenis produk sehingga mereka bisa menjadi bagian dari kemitraan bisnis terhadap belanja-belanja pemerintah. (*)  &nbsp;

Pemprov Kaltim Nilai IKN Buka Peluang UMKM untuk Berkembang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/lokasikn-1-1-1.jpg" alt="Lokasi ibu kota negara Indonesia yang baru di wilayah Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara. Novi Abdi/Antara" width="100%">
<figcaption>Lokasi ibu kota negara Indonesia yang baru di wilayah Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara. Novi Abdi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menyiapkan kawasan pengembangan pangan secara terintegrasi atau food estate dengan luas lahan sekitar 10 ribu hektare. Itu dilakukan menyambut ribuan orang yang akan bermukim di sekitar Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.  Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (DPTPH) Kaltim Siti Farisyah Yana mengatakan, lahan food estate tersebut tersebar di Kabupaten Paser seluas 1.154 hektare, Kutai Kartanegara 8.028 hektare, dan Penajam Paser Utara 1.500 hektare. Pada tahap awal luas wilayah food estate yang disiapkan sekitar 10 ribu hektare dan akan terus diperluas sampai ambang batas cukup untuk pemenuhan pangan masyarakat Kaltim dan IKN.  ”Selain tiga wilayah itu, sejumlah lokasi lain di Kaltim masih terbuka lebar untuk pengembangan kawasan food estate seperti Kutai Timur, Kutai Barat, dan Berau. Kami telah mempersiapkan lahan food estate ini sejak 2019,” kata Siti Farisyah Yana seperti dilansir dari Antara.  Dia menegaskan, Pemprov Kaltim sangat serius dalam mewujudkan food estate. Lahan yang telah disiapkan telah diperhitungkan agar program pertanian itu menghasilkan panen secara maksimal.  ”Pada program food estate ini, kami juga akan membantu pola tanam dan pemasaran pascapanen,” terang Siti Farisyah Yana.  Yana mengakui kondisi geografis Kaltim berbeda dari daerah-daerah lain di Indonesia. Sebab, Kaltim memiliki hamparan lahan yang sangat luas membuat pihaknya harus melakukan pengecekan titik demi titik yang memungkinkan dijadikan lokasi food estate.  ”Lokasi itu (titik-titik food estate) telah disatukan menjadi satu kesatuan terintegrasi,” tutur Siti Farisyah Yana.  Pemprov terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan para petani untuk mendukung program food estate itu agar bisa berjalan dengan maksimal. ”Kami berupaya menahan laju alih fungsi lahan, serta berharap adanya calon lokasi food estate lagi dari kabupaten dan kota lainnya,” ucap Siti Farisyah Yana.  Selain pengembangan food estate, saat ini DPTPH Kaltim terus berupaya untuk meningkatkan produktivitas pertanian khususnya padi dengan membuka sawah baru, memberikan bantuan bibit unggul, pupuk, dan peralatan pertanian.  ”Selain membantu alat pertanian, kita juga terus berusaha agar sarana pertanian terus bertambah, dengan pembuatan irigasi pertanian. Hal itu dilakukan agar para petani tidak lagi tergantung pada air hujan. Dengan irigasi, para petani bisa leluasa mengerjakan sawah mereka,” jelas Siti Farisyah Yana.

Pemprov Kaltim Siapkan Food Estate 10 Ribu Hektare untuk IKN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/emil-dardak.jpg" alt="Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak. (Pemprov Jatim untuk Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak. (Pemprov Jatim untuk Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Misi dagang dan investasi kembali digelar Pemprov Jawa Timur. Kali ini dengan Provinsi Kalimantan Timur. Dari proses pelaksanaan di Samarinda, Kamis (28/7), tercatat nilai transaksinya mencapai lebih dari Rp 107 miliar.  Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengatakan, misi dagang yang sedang diupayakan bukan sekadar transaksi ekonomi. Namun, juga jalinan persahabatan. Pasalnya, baik Jatim maupun Kaltim sangat dekat dan memiliki potensi hebat di masing-masing daerah.  ”Kerja sama antara Jatim dan Kaltim sebenarnya telah banyak dilakukan. Hanya saja, misi dagang menjadi wadah untuk memperluas jaringan dan menjangkau sektor usaha yang sebelumnya tidak tersentuh,” jelas Emil.  Misi Dagang dan Investasi diikuti 200 pengusaha. Dari Jawa Timur sebanyak 60 pengusaha, dari Kaltim 100 pengusaha, dan sisanya dari Dinas Pemprov Jatim dan Kaltim serta beberapa asosiasi.  Dari data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur hingga pukul 19.54 wita, terdapat 41 jenis transaksi perdagangan. Nilai total Rp 107.098.600.000.  Adapun komoditas yang ditransaksikan yakni sawit, kayu, sarang walet, semen, beras, susu, dan kebutuhan pokok lain.  ”Sejauh ini, nilai perdagangan Provinsi Jawa Timur dengan Kalimantan Timur cukup tinggi mencapai Rp 16 triliun. Barang dari Jatim dikirim ke Kaltim mencapai Rp 7 triliun dan dari Kaltim ke Jatim Rp 9 triliun,” terang Emil.  ”Dengan adanya Misi Dagang dan Investasi diharapkan bisa lebih mengoptimalkan kerja sama perdagangan kedua provinsi,” tambah dia.  Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi mengatakan, bermitra dagang dengan Provinsi Kalimantan Timur sudah sangat tepat. Pasalnya, Kaltim tempat aman untuk berinvestasi.  ”Di Kaltim ini aman dan hampir tidak ada kerusuhan sejak zaman Kesultanan Kutai Kertanegara. Bahkan Kaltim juga disiapkan menjadi IKN (ibu kota negara). Ini menjadi bukti bahwa Kaltim sangat kondusif dan posisinya strategis,” papar Hadi.

Transaksi Misi Dagang Jatim dan Kaltim Capai Rp 107 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/EE890BD1-1F41-40FB-972A-A01FA0C6F176.jpg" alt="Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kalimantan Timur Yudha Pranoto (tengah) saat rapat Koordinasi dan audiensi dengan Deputi Bidang Pencegahan BNPB di Samarinda. Humas Pemprov Kaltim/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kalimantan Timur Yudha Pranoto (tengah) saat rapat Koordinasi dan audiensi dengan Deputi Bidang Pencegahan BNPB di Samarinda. Humas Pemprov Kaltim/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Timur menyampaikan, kawasan Ibu Kota Nusantara akan ditanami tumbuhan dari 34 provinsi di Indonesia. Kegiatan tersebut, dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) 2022 di Kota Balikpapan.  ”Pada kegiatan itu, masing-masing provinsi membawa flora endemik atau tumbuhan ciri khas dari setiap provinsi yang akan ditanam di kawasan IKN. Kalau sebelumnya Presiden Joko Widodo menyatukan air dan tanah dari 34 provinsi, kita juga akan menyatukan flora endimik dari 34 provinsi. Ini baru rencana, mudah-mudahan bisa terealisasi,” jelas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Timur Yudha Pranoto seperti dilansir dari Antara.  Dia menambahkan, selain menanam flora endemik dari 34 provinsi, dalam kegiatan Bulan PRB 2022, juga akan dilakukan penanaman Mangrove di Desa Tangguh Bencana di Kelurahan Manggar Balikpapan. Selanjutnya field trip, orientasi lapangan bagi peserta peringatan Bulan PRB, dengan memfokuskan di lokasi IKN jika dihadapkan dengan kemungkinan potensi bencana.  ”Kita harapkan kegiatan field trip ke IKN, peserta dari bagian kebencanaan bisa memberikan masukan terkait faktor kebencanaan yang kemungkinan terjadi dan harus diwaspadai, sehingga dalam kunjungan ini ada catatan khusus, baik dari BNPB maupun BPBD provinsi dan kabupaten/kota, sehingga potensi kebencanaan yang kemungkinan bisa terjadi harus segera diwaspadai dan diantisipasi,” papar Yudha.  Selain itu, lanjut Yudha, pada kegiatan Bulan PRB 2022, juga akan dilaksanakan pameran penanggulangan bencana. Itu merupakan suatu wadah untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait peran aktif pemerintah, mitra, dan pihak yang terlibat dalam penanggulangan kebencanaan.  ”Materi yang disampaikan menitikberatkan pada peran BPBD Provinsi maupun kabupaten/kota dalam penanggulangan kebencanaan, sarana pendukung kebencanaan yang dimiliki dan peran aktif mitra kebencanaan. Selain itu, pameran diisi pengenalan produk alat kebencanaan dan tidak menutup kemungkinan usaha kecil menengah (UKM) juga ikut meramaikan pameran,” ungkap Yudha Pranoto.

Kawasan IKN Akan Ditanami Tumbuhan dari 34 Provinsi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pemprov kaltim

Berita Terkini