<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/28/IMG_7672-3683607347.jpg" alt="Foto udara saat petugas tenaga kebencanaan beristirahat di tengah penanganan karhutla di kawasan Danau Cermin, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Minggu (27/7). (BPBD Kalsel/Antara)" width="100%">
<figcaption>Foto udara saat petugas tenaga kebencanaan beristirahat di tengah penanganan karhutla di kawasan Danau Cermin, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Minggu (27/7). (BPBD Kalsel/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) segera menindaklanjuti arahan pemerintah pusat terkait penetapan status siaga atau kedaruratan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pelaksana Tugas Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kalsel M. Muslim mengatakan, langkah tindak lanjut arahan pemerintah pusat tersebut guna memperkuat sinergi dan koordinasi bantuan lintas sektor. Pemprov Kalsel mendapatkan arahan dari Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni melalui rapat daring, terkait pantauan situasi terkini karhutla. Secara umum, menurut Muslim, karhutla di Kalsel belum termasuk kategori kedaruratan, jika dibandingkan dengan daerah prioritas lain di Indonesia. Namun, Pemprov Kalsel menyiapkan langkah antisipatif, terlebih prediksi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengenai potensi peningkatan kekeringan hingga akhir Agustus 2025. &rdquo;Kita menyampaikan laporan terkini dari daerah terkait kondisi memang belum masuk kategori darurat, tetapi kita diminta Pak Menteri Kehutanan untuk segera menetapkan status, apakah siaga, darurat, atau lainnya. Ini penting agar bantuan dari pusat bisa terkoordinasi dengan baik,&rdquo; ujar Muslim dilansir dari Antara. Dia menyebutkan Pemprov Kalsel segera melaporkan perkembangan ini kepada Gubernur Kalsel Muhidin, untuk kemudian ditindaklanjuti melalui rapat koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). &rdquo;Status akan ditentukan melalui rapat koordinasi. Intinya, melihat tren kekeringan yang diprediksi meningkat pada Agustus, maka kita harus segera mengambil langkah terstruktur untuk mempercepat penanganan di lapangan,&rdquo; kata Muslim. Terkait harapan dari pemerintah pusat, dia menjelaskan penentuan status siaga atau kedaruratan harus didasari kriteria dan data valid dari daerah. Kemudian, koordinasi intensif Pemprov Kalsel dengan kabupaten/kota sangat diperlukan agar setiap wilayah bisa menyampaikan kondisi aktual di lapangan. &rdquo;Saat ini, dua kabupaten yang sudah menetapkan status siaga, yaitu Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Banjarbaru. Kita akan dorong daerah lain juga untuk segera melakukan hal serupa sesuai kondisi masing-masing,&rdquo; tutur Muslim.

Pemprov Kalsel segera menindaklanjuti arahan pemerintah pusat terkait penetapan status siaga atau kedaruratan kebakaran hutan dan lahan

Pemprov Kalsel Tindak Lanjuti Arahan Pusat Soal Status Siaga Karhutla

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/03/InShot_20250702_203615722-1596685960.jpg" alt="Petugas Tim Pengendali Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) memadamkan kebakaran lahan. (Latif Thohir/Antara)" width="100%">
<figcaption>Petugas Tim Pengendali Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) memadamkan kebakaran lahan. (Latif Thohir/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) mempersiapkan berbagai langkah strategis guna memitigasi potensi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) saat puncak musim kemarau. Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Provinsi Kalsel M. Syarifuddin menyampaikan hal itu saat Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Penanganan Karhutla secara daring bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto di Command Center Setda Provinsi Kalsel, Banjarbaru. Berdasar prediksi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Kalsel, Syarifuddin menjelaskan, musim kemarau pada 2025 tidak serentak di seluruh wilayah. Awal kemarau diprediksi tersebar mulai Mei dan puncak kemarau diperkirakan pada Agustus yang terjadi pada 86 persen di wilayah Kalsel dan berlanjut hingga Oktober sekitar 14 persen di wilayah Kalsel. Menurut Syarifuddin, sebagian besar wilayah Kalsel juga diperkirakan akan mengalami musim kemarau bersifat normal (96,6 persen), sedangkan sisanya di bawah normal (3,4 persen). Durasi kemarau pada 2025 pun bervariasi mulai dari 7 hingga 18 dasarian. &rdquo;Dari arahan Kepala BNPB, jika curah hujan semakin sedikit, segera bersurat untuk menetapkan status siaga. Untuk Kalsel akan dilakukan rapat lanjutan untuk berkoordinasi dalam menentukan penetapan status di Kalsel,&rdquo; ujar Syarifuddin seperti dilansir dari Antara. Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyatakan saat ini terdapat empat daerah di Indonesia yang menetapkan status Siaga Darurat Karhutla, yaitu Riau, Sumatera Selatan, Jambi, hingga Kalimantan Barat. Untuk daerah lain di Kalimantan, termasuk Kalsel, Suharyanto mendorong segera menetapkan status tersebut agar bantuan antisipasi kebencanaan dari BNPB bisa segera disalurkan. &rdquo;Jika curah hujan sudah rendah, pastikan kita sudah memperkuat, baik perlengkapan, OMC (Operasi Modifikasi Cuaca), hingga satgas udara,&rdquo; ucap Suharyanto secara daring. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalsel melaporkan selama periode 1 Januari hingga 1 Juli 2025 telah terjadi 23 kasus karhutla dengan luas lahan terdampak sekitar 19,50 hektare. Dalam kejadian karhutla ini, Kota Banjarbaru mendominasi dengan 20 kasus dengan luas lahan mencapai 14,7 hektare. Menghadapi potensi karhutla, Pemprov Kalsel menyiapkan sejumlah langkah strategis yang komprehensif, meliputi peningkatan kolaborasi (Pembinaan dan pengaktifan TRC lintas Sektor/SKPD/Lembaga/organisasi) dan penguatan regulasi (Revisi Perda Nomor 1 Tahun 2008 tentang pengendalian karhutla, PKS terkait pendataan lahan dengan ATR/BPN. Kemudian, penyiapan rencana kontingensi karhutla, pemetaan wilayah rawan (pemetaan pada tiga zona prioritas penanganan terutama di wilayah ring satu Bandara Syamsudin Noor, peningkatan sosialisasi di daerah rawan (kerja sama multi sektor, pertanian, perkebunan, Kesehatan, sekolah, dunia usaha). Selanjutnya, manajemen posko (pendirian posko dan pos lapangan, penyiapan dan distribusi sarpras, penyiapan personel dan pembagian tugas/aktivasi renkon), patroli dan pembasahan lahan (Patroli di ring satu, melihat kondisi tinggi muka air, dan pemeriksaan dan pengisian air di kanal untuk mitigasi). Lalu, pembentukan jejaring peringatan dini dan patroli di wilayah berisiko tinggi karhutla hingga tingkat tapak/desa, serta usulan OMC dan Operasi Udara/Heli ke Pemerintah Pusat. Namun, petugas menghadapi beberapa tantangan, antara lain wilayah hutan dan lahan yang luas, keterbatasan sumber air, serta sulitnya menghubungi pemilik lahan di wilayah rawan. Persiapan yang matang dan kolaborasi dari berbagai pihak, diharapkan Provinsi Kalsel dapat meminimalkan dampak karhutla dan menjaga kelestarian lingkungan saat musim kemarau mendatang.

Pemprov Kalsel mempersiapkan berbagai langkah strategis guna memitigasi potensi kebakaran hutan dan lahan saat puncak musim kemarau

Kalsel Siapkan Langkah Strategis Mitigasi Karhutla saat Puncak Kemarau

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/03/banjar-3143378579.jpeg" alt="Wali Kota Banjarbaru, Aditya Mufti Ariffin (Wikipedia)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Banjarbaru, Aditya Mufti Ariffin (Wikipedia)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarbaru mendiskualifikasi pencalonan petahanan Aditya&nbsp;Mufti&nbsp;Ariffi-Said Abdullah dari Pilwali Banjarbaru 2024. Pasangan nomor urut 2 ini diduga melakukan pelanggaran administratif sesuai Pasal 71 ayat (3) juncto ayat (5) Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Aditya melalui yang dikirim ke Pemprov Kalsel, Kementerian Dalam Negeri, dan Gubernur Kalimantan Selatan menyatakan menerima keputusan KPU Kota Banjarbaru itu. Dia juga kembali menjalankan tugas sebagai Wali&nbsp;Kota&nbsp;Banjarbaru setelah masa cutinya berakhir pada 23 November 2024 hingga adanya kepemimpinan baru.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menindaklanjuti surat keputusan KPU Banjarbaru, saya menerima putusan dimaksud dan tidak melanjutkan tahapan Pilkada,&rdquo; kata Aditya dalam surat tersebut, Sabtu (14/12).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menegaskan, pernyataan ini dibuat tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Keputusan dibuat atas pertimbangan matang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/015420623/pdip-duga-polri-lakukan-intervensi-dalam-pilkada-kabupaten-paniai-papua-tengah">PDIP Duga Polri Lakukan Intervensi dalam Pilkada Kabupaten Paniai Papua Tengah</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Kalsel, Thaufik Hidayat, membenarkan adanya surat tersebut. "Kami hanya menerima tembusan. Memang benar surat itu disampaikan kepada kami,&rdquo; ujarnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski Aditya menyatakan menerima putusan, mantan calon wakilnya, Said&nbsp;Abdullah, memilih langkah berbeda. Said tetap mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) melalui kuasa hukumnya, Syarifah Hayana.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Gugatan tersebut terdaftar dengan nomor 9/<a href="http://PAN.MK/e-AP3/12/2024" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://PAN.MK/e-AP3/12/2024&amp;source=gmail&amp;ust=1734227863986000&amp;usg=AOvVaw3c48wokmYUJcBWbP-OwPzG">PAN.MK/e-AP3/12/2024</a> dan hanya mencantumkan nama Said&nbsp;Abdullah sebagai pemohon. Dalam laman resmi MK, ada tiga pemohon lain yang menggugat hasil Pilkada&nbsp;Banjarbaru&nbsp;2024.</div> </div>

Aditya melalui yang dikirim ke Pemprov Kalsel, Kementerian Dalam Negeri, dan Gubernur Kalimantan Selatan menyatakan menerima keputusan itu.

Didiskualifikasi Dari Pilwali Banjarbaru 2024, Petahanan Aditya Mufti Ariffin Pilih Legawa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/05/IMG-20241205-WA0046-3851575418.jpg" alt="Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Selatan (Bakesbangpol Kalsel) Muhammad Hasanuddin. (Pemprov Kalsel/Antara)" width="100%">
<figcaption>Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Selatan (Bakesbangpol Kalsel) Muhammad Hasanuddin. (Pemprov Kalsel/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemprov Kalsel melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) mengevaluasi penyaluran bantuan keuangan bagi partai politik. Evaluasi dilakukan saat pertemuan lintas partai politik, yang juga membahas persoalan tugas pokok dan fungsi Bakesbangpol bidang politik. &rdquo;Pertemuan lintas parpol ini sebagai upaya Pemprov Kalsel terkait tugas pokok dan fungsi pada bidang politik yang bersentuhan dengan fasilitasi kepada partai politik, seperti pelaksanaan bantuan keuangan partai politik,&rdquo; kata Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Bakesbangpol Provinsi Kalsel Muhammad Hasanuddin seperti dilansir dari Antara di Banjarmasin, Kamis (5/12). Hasanuddin menjelaskan, partai politik merupakan organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk sekelompok WNI secara sukarela berdasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara. Selain itu memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD RI 1945. Hasanuddin menuturkan, sebanyak 100 peserta dari pengurus partai tingkat provinsi dan jajaran Bakesbangpol tingkat kabupaten/kota se-Kalsel mengikuti pertemuan dengan tema Evaluasi Bantuan Keuangan Partai Politik. &rdquo;Ini sebagai kesempatan untuk merumuskan permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan bantuan keuangan parpol serta penyampaian pemahaman tugas,&rdquo; ujar Hasanuddin. Bakesbangpol Provinsi Kalsel menghadirkan dua narasumber dari analis kebijakan ahli muda selaku Ketua Tim Kerja Fasilitasi Parpol Direktorat Politik Dalam Negeri Rama Ardhi Segara dan perwakilan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalsel Faisal Fatchur Rachman. Hasanuddin menambahkan, kegiatan itu juga untuk membangun dan menyamakan persepsi, serta pemahaman di antara pemangku kebijakan mengenai pentingnya implementasi yang tepat terkait aturan yang berlaku sebagai wujud membangun kehidupan politik yang sehat dan dinamis di daerah. &rdquo;Penting bagi kita untuk memahami tugas dan mampu membangun komunikasi yang baik dengan partai politik di daerah, karena partai politik sebagai pilar demokrasi yang diharapkan dapat membawa kontribusi positif pada pembangunan demokrasi di daerah,&rdquo; ucap Hasanuddin.

Pemprov Kalsel melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) mengevaluasi penyaluran bantuan keuangan bagi partai politik

Pemprov Kalsel Evaluasi Bantuan Keuangan bagi Partai Politik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/13/WhatsApp-Image-2024-11-13-at-151814_77772d85-946115034.jpg" alt="Gubernur Kalsel Sahbirin Noor berpamitan kepada ASN lingkup Pemprov Kalsel usai menyatakan mundur sebagai Gubernur Kalimantan Selatan, Rabu (13/11). (Biro Adpim Kalsel/Antara)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Kalsel Sahbirin Noor berpamitan kepada ASN lingkup Pemprov Kalsel usai menyatakan mundur sebagai Gubernur Kalimantan Selatan, Rabu (13/11). (Biro Adpim Kalsel/Antara)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin, memanggil Gubernur Kalimantan Selatan periode 2021&ndash;2024 Sahbirin Noor (SN) alias Paman Birin sebagai saksi penyidikan dugaan suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin, memanggil Gubernur Kalimantan Selatan periode 2021–2024 Sahbirin Noor (SN) alias Paman Birin

Selidiki Kasus Suap di Lingkungan Pemprov Kalsel, KPK Panggil Eks Gubernur Kalsel Sahbirin Noor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/07/IMG_3865-1750777350.jpeg" alt="Beberapa anggota Brimob Polda Kalsel berjaga terkait dugaan kasus OTT KPK terhadap salah satu pejabat Pemprov Kalsel. (Tumpal Andani Aritonang/Antara)" width="100%">
<figcaption>Beberapa anggota Brimob Polda Kalsel berjaga terkait dugaan kasus OTT KPK terhadap salah satu pejabat Pemprov Kalsel. (Tumpal Andani Aritonang/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan uang senilai Rp 10 miliar dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kalimantan Selatan (Kalsel) pada Minggu (6/10). Tim satuan tugas (Satgas) juga berhasil mengamankan enam orang dalam operasi senyap itu. "Kita mengamankan lebih dari Rp 10 miliar, karena masih dalam proses dihitung," kata Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron saat dikonfirmasi, Senin (7/10). Menurut Ghufron, uang puluhan miliar yang diamankan diduga berkaitan dengan suap pengadaan barang dan jasa (PBJ) di lingkungan Pemprov Kalsel. "Diduga pemberian dalam PBJ," lanjut Ghufron. Pimpinan KPK berlatar belakang akademisi ini menyebut, enam orang yang diamankan itu merupakan pemberi dan penerima suap. "Kita mengamankan sekitar enam orang dari pihak pemberi dan penerima dengan sejumlah uang," ujar Ghufron. Saat ini, para pihak yang diamankan tengah dalam perjalanan untuk dibawa ke Gedung Merah Putih KPK. "Mohon bersabar karena pihak-pihak tersebut kita bawa bertahap melalui penerbangan komersil, sehingga tidak bisa dalam satu jadwal," urai Ghufron. Meski demikian, Ghufron belum bisa mengungkap secara rinci terkait perkara hukum operasi tangkap tangan ini. Ia menyebut, pihaknya akan segera membukanya ke publik setelah proses pemeriksaan selesai. "Nanti kalau sudah terkumpul kami akan sampaikan melalui konpers, mungkin besok (8/10)," imbuh Ghufron. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebelumnya menyatakan operasi senyap itu diduga&nbsp;menyeret nama Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor.&nbsp;Pasalnya, KPK menemukan adanya uang yang diduga berkaitan suap yang diterima orang kepercayaan Sahbirin Noor.&nbsp; "Patut diduga, uang baru sampai di tangan orang yang diduga kepercayaan gubernur," ujar Alexander Marwata saat dikonfirmasi, Senin (7/10).&nbsp; Alex menjelaskan, dalam banyak kasus korupsi yang ditangani KPK, uang suap atau gratifikasi kerap diterima orang kepercayaan penyelenggara negara.&nbsp; "Dalam banyak kasus memang suap/gratifikasi diberikan lewat orang-orang kepercayaan dari penyelenggara negara," pungkas Alex.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan uang senilai Rp 10 miliar dalam OTT di Kalimantan Selatan (Kalsel) pada Minggu (6/10).

Hasil OTT di Kalimantan Selatan, KPK Amankan Uang Senilai Total Rp 10 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/12/IMG_20240711_210516-2939581215.jpg" alt="Sekdaprov Kalsel Roy Rizali Anwar memimpin rapat persiapan Harjad ke-74 Provinsi Kalsel tahun 2024. (Adpim Kalsel/Antara)" width="100%">
<figcaption>Sekdaprov Kalsel Roy Rizali Anwar memimpin rapat persiapan Harjad ke-74 Provinsi Kalsel tahun 2024. (Adpim Kalsel/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) menyiapkan konser Raja Dangdut Rhoma Irama dan berbagai kegiatan lain pada peringatan Hari Jadi (Harjad) ke-74. Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Roy Rizali Anwar mengungkapkan, terdapat 21 kegiatan untuk memeriahkan Harjad ke-74 pada 14 Agustus 2024. Sesuai yang sudah disampaikan saat rapat persiapan Harjad ke-74 Kalsel, kegiatan untuk memeriahkan itu dimulai sejak akhir Juli hingga September. &rdquo;Jadi sebelum dan sesudah Pemprov Kalsel sudah menjadwalkan kemeriahan,&rdquo; kata Roy seperti dilansir dari Antara. Adapun agenda yang sudah disiapkan, antara lain konser Raja Dangdut Rhoma Irama dijadwalkan pada malam puncak Harjad ke-74 pada 14 Agustus 2024 di halaman Kantor Gubernur lama, Kota Banjarmasin. Kemudian, Festival Pasar Terapung di Sungai Martapura, Kota Banjarmasin, dengan menampilkan jukung hias (jukung tanglong) pada 14-17 Agustus 2024. Kemeriahan lain Uncle Hard Enduro di Kiram Park Kabupaten Banjar yang mendatangkan pengendara motor trail kelas dunia dijadwalkan pada 9-11 Agustus 2024. Kemudian atraksi pemecah rekor MURI 1.000 Seniman Hadrah atau kesenian religi di Lapangan Murjani Kota Banjarbaru pada 26-29 Agustus 2024. &rdquo;Termasuk juga dijadwalkan adanya gelar Expo Kalsel 2024, Karasminan Budaya Seribu Sungai, Atraksi Pesawat Terbang dan lain sebagainya dijamin sangat menghibur dan meriah,&rdquo; ucap Roy. Dia juga meminta kepada seluruh pelaksana kegiatan, instansi pemerintah maupun panitia profesional (event organizer) kiranya dapat melakukan publikasi kegiatan paling lambat satu pekan sebelum kegiatan. Termasuk pula dengan publikasi kegiatan, seperti video pendek, brosur atau apa pun itu yang tentunya mencantumkan logo dan sebagainya. Sehingga pada saat peresmian dapat menambah animo masyarakat terhadap rangkaian kegiatan peringatan Harjad Ke-74 Kalsel tahun 2024. &rdquo;Kita persilakan masyarakat untuk nonton, semua gratis,&rdquo; ujar Roy Rizali Anwar.

Pemprov Kalsel menyiapkan konser Raja Dangdut Rhoma Irama dan berbagai kegiatan lain pada peringatan Hari Jadi (Harjad) ke-74

Kalsel Siap Gelar Konser Rhoma Irama pada Hari Jadi Ke-74 Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Banjir_Katingan-1.jpg" alt="Ilustrasi bencana banjir. Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi bencana banjir. Antara</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyiagakan seluruh sumber daya untuk menghadapi kemungkinan terjadi bencana alam seperti banjir dan tanah longsor selama musim hujan. Apel kesiapsiagaan menghadapi bencana banjir, angin puting beliung, dan tanah longsor, pada Senin (27/11), dilaksanakan di&nbsp;Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Itu dilakukan untuk memastikan kesiapan personel dan peralatan pendukung penanggulangan bencana. &rdquo;Kami mempersiapkan seluruh peralatan dan sumber daya manusia guna menentukan langkah-langkah mengantisipasi dan menanggulangi bencana alam,&rdquo; kata Gubernur Kalimantan Selatan&nbsp;Sahbirin Noor seperti dilansir dari Antara. &rdquo;Kegiatan apel kesiapsiagaan bencana ini sebagai langkah awal memetakan daerah rawan bencana banjir, angin puting beliung, dan tanah longsor,&rdquo; tambah dia. Apel antara lain diikuti aparat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), TNI, Polri, dan relawan. Sahbirin menyampaikan, posko siaga bencana alam sudah mulai dibentuk di tingkat kabupaten dan kota. Utamanya di daerah-daerah yang rawan mengalami bencana alam pada musim hujan. Menurut Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), wilayah Kalimantan Selatan sudah mulai memasuki musim hujan pada November 2023. Gubernur meminta seluruh instansi pemerintah dan masyarakat siaga menghadapi potensi bencana pada musim hujan. Sementara itu, Kepala BPBD Provinsi Kalimantan Selatan Raden Suria Fadilansyah mengatakan, rapat koordinasi pembentukan posko siaga bencana di kabupaten/kota akan segera dilaksanakan. &rdquo;Setelah apel kesiapsiagaan bencana alam ini kami segera melaksanakan rapat koordinasi untuk menentukan pembentukan posko siaga bencana di 13 kabupaten dan kota,&rdquo; terang Raden Suria Fadilansyah.

Pemprov Kalsel siagakan seluruh sumber daya menghadapi kemungkinan terjadi bencana alam seperti banjir dan tanah longsor selama musim hujan

Pemprov Kalimantan Selatan Siaga Hadapi Bencana Alam Selama Musim Hujan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/12/Deman_Lehman_-202747961.jpg" alt="Demang Lehman" width="100%">
<figcaption>Demang Lehman</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Momentum Belanda mengembalikan artefak milik Indonesia harus disambut dengan langkah strategis oleh pemerintah. Salah satunya dengan menyusun petunjuk teknis (juknis) yang menjembatani daerah yang menginginkan ada repatriasi artefak setempat. Sejarawan Universitas Airlangga Adrian Perkasa memberi contoh, misalnya ketika ada pemerintah daerah di Madura yang ingin meminta kembali peninggalan kerajaan yang juga dirampas Belanda saat mengoloni Indonesia. Juknis usulan itu harus dibuat oleh pemerintah pusat. &rdquo;Termasuk aturan jika sudah dipulangkan, artefak tersebut ditempatkan di mana saja. Apa hanya di museum nasional atau boleh disimpan di museum daerah, termasuk dikembalikan ke tempat semula,&rdquo; kata fellow di KITLV-NIOD untuk meneliti koleksi kolonial di museum-museum Belanda itu kepada Jawa Pos kemarin (11/7). Selain itu, Adrian mendorong agar pemerintah serius memperhatikan usulan dari daerah mengenai artefak yang dirampas tersebut. Misalnya dari keluarga Kesultanan Banjar yang sudah meminta pengembalian kepala Demang Lehman yang saat ini kabarnya tersimpan di salah satu museum di Belanda. Sementara itu, peneliti sejarah di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Wajidi mengatakan, berbicara tentang artefak dari Kalsel, sejauh ini yang bisa disaksikan langsung hanya berupa koleksi arsip atau surat-surat penting. Misalnya surat perjanjian antara Kesultanan Banjar dan Belanda. &rdquo;Itu pun hanya tiruan. Bukan surat-surat asli,&rdquo; ujarnya kepada Radar Banjarmasin. Kalaupun kemudian ada yang asli, hanya beberapa. Misalnya beberapa senjata yang kini diletakkan di Museum Nasional di Jakarta. Sejauh ini Pemprov Kalsel juga masih terus berharap Belanda mau mengembalikan bagian tubuh berupa kepala pahlawan dari Kesultanan Banjar Demang Lehman. &rdquo;Dari informasi yang saya terima, bukan hanya kepala Demang Lehman saja. Tapi, ada juga kepala Penghulu Rasyid. Namun, yang terdata sejauh ini dan menjadi katalog museum anatomi di Leiden itu kepala Demang Lehman,&rdquo; tekannya. Bagaimana bila ternyata bagian tubuh pahlawan Banjar itu dikembalikan? Wajidi mengatakan, tentu tidak akan dipajang di museum seperti yang dilakukan pemerintah Belanda. &rdquo;Kita perlakukan beliau sebagai pahlawan. Kita makamkan di tempat terhormat,&rdquo; tegasnya. Wajidi juga menginginkan Belanda mengembalikan regalia (hak atau sifat lambang seorang penguasa berdaulat) Kesultanan Banjar. Seperti yang diketahui, pada tahun 1960 Kesultanan Banjar dihapus secara sepihak oleh pemerintah Belanda. &rdquo;Salah satunya dengan membakar regalia kesultanan. Tapi, saya meyakini, sebagian regalia itu diambil atau disita, kemudian dibawa oleh Belanda,&rdquo; tandasnya. Seperti apa persisnya regalia yang dimaksud, Wajidi mengaku belum mengetahuinya. &rdquo;Untuk memastikan itu, tentu harus ada komunikasi antara pemerintah Indonesia atau Pemprov Kalsel dan pihak museum,&rdquo; ucapnya. Di sisi lain, pihaknya mengaku akan mempersiapkan segala sesuatunya apabila artefak bersejarah dari Kesultanan Banjar dikembalikan ke Pemprov Kalsel. &rdquo;Apalagi, misalnya, benda bernilai tinggi. Ada nilai historis dan lain sebagainya. Contohnya berlian dan sebagainya,&rdquo; ujar Wajidi. (elo/war/c9/ttg)

Momentum Belanda mengembalikan artefak milik Indonesia harus disambut dengan langkah strategis oleh pemerintah.

Kalsel Menunggu Kepala Demang Lehman dan Regalia Kerajaan Banjar dari Belanda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/18/IMG_0777-3933663655.jpeg" alt="Petugas melakukan pemadaman kebakaran lahan menggunakan helikopter MI8 milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)." width="100%">
<figcaption>Petugas melakukan pemadaman kebakaran lahan menggunakan helikopter MI8 milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (BPBD Kalsel) telah mengajukan bantuan sebanyak 10 helikopter ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Itu dilakukan untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). &rdquo;Helikopter kita gunakan untuk menjangkau area kebakaran yang sulit dilalui transportasi darat,&rdquo; kata Pelaksana Harian (Plh) Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kalsel Bambang Dedi Mulyadi seperti dilansir dari Antara di Banjarbaru, Minggu (18/6). Bambang menyebutkan, proposal bantuan helikopter tersebut telah diterima BNPB dan kedatangan helikopter direncanakan pada akhir Juni hingga Juli. &rdquo;Kita terus berkoordinasi dengan BNPB agar bantuan helikopter secepatnya didatangkan,&rdquo; ucap Bambang Dedi Mulyadi. Dia menuturkan, terkait 10 bantuan helikopter tersebut memiliki jenis dan fungsi yang berbeda. Sebanyak dua unit helikopter digunakan untuk berpatroli di seluruh wilayah Kalsel. Sedangkan delapan unit lagi merupakan helikopter water bombing. Bambang mengatakan, penanganan karhutla menggunakan helikopter di Kalsel sangat dibutuhkan. Sebab termasuk sebagai daerah rawan karhutla. Lebih lanjut, medan lapangan di Kalsel juga termasuk sulit karena banyak rawa dan hutan belantara yang sulit dilalui menggunakan transportasi darat. Dia mengungkapkan, BPBD Kalsel mengajukan bantuan helikopter merupakan tindak lanjut menyikapi semakin luasnya karhutla melanda Kalsel khususnya di daerah Bandara Syamsudin Noor yang menjadi prioritas pencegahan bencana kabut asap akibat karhutla. &rdquo;Hal tersebut ini merupakan sikap ekstra siaga Tim BPBD Kalsel dalam upaya dini pencegahan karhutla,&rdquo; ujar Bambang Dedi Mulyadi. Bambang juga meminta kepada seluruh jajarannya di kabupaten dan kota agar selalu melakukan pemeliharaan peralatan secara rutin guna mempermudah penanganan saat terjadi karhutla. Sementara itu, Manager Pusdalops BPBD Kalsel Ricky Ferdyanto mengatakan, ada sebanyak 2.000 lebih titip api yang menyebar di Kalimantan Selatan. Dia menyebutkan kebakaran terluas di Kabupaten Tanah Laut yakni sekitar 47 hektare lahan. &rdquo;Kebakaran sudah melanda sekitar 100 hektare wilayah di Kalsel,&rdquo; papar Ricky Ferdyanto.

BPBD Kalsel telah mengajukan bantuan sebanyak 10 helikopter ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mengatasi karhutla

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Pemprov Kalsel

Berita Terkini