<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/30/JATENG-1-1677552235.jpg" alt="Gubernur Jateng Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin bersama Rektor Undip Semarang Suharnomo meresmikan program desalinasi Desa Banjarsari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Selasa (30/9/2025)." width="100%">
<figcaption>Gubernur Jateng Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin bersama Rektor Undip Semarang Suharnomo meresmikan program desalinasi Desa Banjarsari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Selasa (30/9/2025).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &mdash; Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperluas jangkauan program desalinasi di kabupaten/kota, guna memenuhi kebutuhan air bersih warganya. Teranyar, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin bersama Rektor Universitas Diponegoro (Undip) Semarang Suharnomo meresmikan program desalinasi Desa Banjarsari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak pada Selasa, 30 September 2025. Tak ayal, warga desa setempat sudah tidak perlu was-was terkait kebutuhan air bersih dan sehat yang harus dikonsumsinya. Salah seorang warga setempat, Siti Nurjanah mengaku, sangat terbantu dengan adanya desalinasi tersebut. Ia dan warga lainnya tidak perlu lagi jauh-jauh membeli air ke luar desa. Terlebih harga yang ditawarkan juga lebih murah dibandingkan harga air bersih per galon yang dibeli di luar. "Ini sangat membantu buat masyarakat. Harganya juga tidak terlalu tinggi, rasanya nikmat banget. Dulu susah dapat air bersih untuk minum, harus beli di luar. Sekarang lebih dekat," ujarnya saat ditemui di lokasi peresmian. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/30/JATENG-2-1791139207.jpg" alt="Program air minum Program Deselinasi yang digagas Pemprov Jateng di Desa Banjarsari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jateng. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Program air minum Program Deselinasi yang digagas Pemprov Jateng di Desa Banjarsari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jateng. (Istimewa).</figcaption>
</figure> Desalinasi di Desa Banjarsari tersebut pengelolaannya diserahkan kepada Kelompok Pengelola Sarana Prasarana Air Minum Sanitasi (KPSPAMS) Banjarsari Bergerak. Mulai dari produksi sampai distribusi air bersih sampai ke masyarakat. Menurut Ketua KPSPAMS Banjarsari Bergerak, Ahmad Bahrudin, operasional desalinasi sudah dimulai sejak Agustus 2025. Selama satu bulan para warga digratiskan untuk mengakses air tersebut. Sejak 8 September 2025 lalu warga hanya membayar sekitar Rp3.000-Rp4.000 per galon. Penghasilan yang didapat akan digunakan untuk biaya operasional seperti perawatan dan tagihan listrik. Desalinasi tersebut dibangun di wilayah Dukuh Brangsong, Desa Banjarsari. Lokasi dipilih karena cukup dekat dengan embung Banjarsari yang menjadi sumber air untuk diproses menjadi air bersih. Dikatakan, air dari proses desalinasi tersebut sudah dilakukan uji laboratorium. Hasilnya, air tersebut layak untuk dikonsumsi. "Tiga hari lalu hasil laboratorium menjelaskan kalau air ini sangat bagus," jelasnya. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/30/JATENG-3-4279799047.jpg" alt="Pemprov Jateng menyerahkan pengelolaan Desalinasi di Desa Banjarsari tersebut pengelolaannya diserahkan kepada Kelompok Pengelola Sarana Prasarana Air Minum Sanitasi (KPSPAMS) Banjarsari Bergerak." width="100%">
<figcaption>Pemprov Jateng menyerahkan pengelolaan Desalinasi di Desa Banjarsari tersebut pengelolaannya diserahkan kepada Kelompok Pengelola Sarana Prasarana Air Minum Sanitasi (KPSPAMS) Banjarsari Bergerak.</figcaption>
</figure> Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, desalinasi tersebut merupakan satu dari empat titik yang disiapkan oleh Pemprov Jateng dan Undip. Desalinasi itu mengubah air payau atau air tawar menjadi air bersih untuk konsumsi masyarakat. Selain di Demak, tiga daerah lainnya ada di Kabupaten Brebes, Kota Pekalongan, dan Pati. Terkait kebutuhan listrik desalinasi, ia sudah memerintahkan langsung kepada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya dan dinas terkait lainnya untuk memberikan bantuan solar panel. Bantuan tersebut agar dapat meringankan beban biaya tagihan listrik. "Di Demak ini bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat hampir 2000 warga atau satu desa. Harapannya, kesehatan masyarakat terjamin dan kebutuhan dasar air minum ini terpenuhi. Ini adalah kerja kolaboratif antara Pemerintah Provinsi dengan Undip dan pemerintah kabupaten/kota di wilayah kita," katanya. Luthfi juga menegaskan bahwa kebutuhan air bersih merupakan salah satu indikator untuk mengintervensi penurunan angka kemiskinan dan stunting di wilayah tersebut. "Jadi, implikasi kemiskinan di antaranya sehat dan kebutuhan dasar terpenuhi. Ini adalah salah satu faktor agar masyarakat terjamin kebutuhan air bersih di wilayah kita," tegasnya. Dalam acara peresmian tersebut juga dihadiri oleh Ketua TP PKK Jawa Tengah Nawal Arafah dan Bupati Demak Eisti'anah. Dalam kesempatan itu, Gubernur Jateng bersama Wakil Gubernur juga melakukan sejumlah kegiatan. Antara lain penanaman pohon, gelar pasar murah, pembuatan kartu identitas anak (KIA), cek kesehatan gratis dokter spesialis keliling (Speling), serta pelatihan mitigasi bencana.

Program desalinasi Desa Banjarsari  yang digagap Pemprov Jateng membantu warga tidak perlu lagi jauh-jauh membeli air ke luar desa.

Penuhi Kebutuhan Air Bersih Warga, Jangkauan Program Desalinasi Pemprov Jateng Terus Diperluas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/25/JATENG-25-1956618418.jpg" alt="Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menurunkan angka kemiskinan mulai menunjukkan hasil. Berdasarkan rilis dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah pada Jumat (25/7), persentase penduduk miskin pada Maret 2025 tercatat sebesar 9,48 persen, turun 0,10 persen poin dibandingkan September 2024 yang mencapai 9,58 persen. Adapun jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 sebanyak 3,37 juta orang, atau berkurang 29,65 ribu orang dibandingkan September 2024. Penurunan juga tercatat di wilayah perkotaan dan pedesaan. Persentase penduduk miskin di perkotaan menurun dari 9,71 persen pada Maret 2024 menjadi 9,10 persen pada Maret 2025. Sedangkan di pedesaan, terjadi penurunan dari 11,34 persen (Maret 2024) menjadi 9,92 persen (Maret 2025). Jumlah penduduk miskin di perkotaan pada Maret 2024 mencapai 1,84 juta orang, turun sebanyak 88,79 ribu orang menjadi 1,75 juta orang pada Maret 2025. Di periode yang sama, jumlah penduduk miskin di pedesaan berkurang dari 1,87 juta orang menjadi 1,62 juta orang. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menyatakan, penurunan angka kemiskinan tersebut merupakan hasil dari intervensi menyeluruh di berbagai sektor. Mulai pendidikan, kesehatan, hingga bantuan rumah tidak layak huni (RTLH). &ldquo;Kemiskinan itu kan indikatornya banyak. Dari indikator-indikator yang ada itu, sudah kita kerjakan semuanya,&rdquo; kata Taj Yasin di kantornya pada Jumat (25/7). <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/25/JATENG-25-B-1507043160.jpg" alt="Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen. (Istimewa).</figcaption>
</figure> Namun ia menegaskan bahwa capaian ini belum cukup, masih butuh penguatan kolaborasi lintas sektor agar penurunan kemiskinan semakin masif. &ldquo;Penurunan ini, menurut kami, masih perlu dimasifkan lagi,&rdquo; tagasnya. Taj Yasin juga menekankan pentingnya pembenahan sistem data sebagai fondasi pengentasan kemiskinan yang lebih tepat sasaran. &ldquo;Salah satunya sesuai dengan arahan dari Menteri Sosial yang menyebut ada perubahan dari DTKS menjadi DT-SEN atau Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Nah, perubahan-perubahan ini harus kita kawal,&rdquo; jelasnya. Di sisi lain, Pemprov Jateng juga mendorong keterlibatan organisasi masyarakat, perguruan tinggi, dan elemen lainnya untuk terlibat aktif dalam percepatan pembangunan daerah. Tujuannya agar upaya pengentasan kemiskinan dapat berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Taj Yasin menekankan pentingnya kerja sama lintas dinas dalam menangani kemiskinan. Ia mengingatkan bahwa tidak cukup satu dinas saja yang bergerak, karena kemiskinan melibatkan banyak aspek seperti kesehatan, pendidikan, dan kondisi tempat tinggal. &ldquo;Ketika kita sudah menemukan satu keluarga, harus dilihat keluarganya sakit atau tidak, kondisinya bagaimana, anaknya bagaimana, sekolahnya bagaimana. Kalau belum ada (intervensi), maka ego sektoral ini yang harus kita hilangkan, kita tanggalkan,&rdquo; ujarnya. Ia pun mendorong agar semua dinas ikut bertanggung jawab terhadap seluruh indikator kemiskinan, bukan hanya yang sesuai tugas pokok dan fungsinya (tupoksinya) &ldquo;Maka indikator-indikator kemiskinan ini harus kita titipkan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sehingga ketika ada penemuan di satu indikator, mereka juga harus mendatangi indikator yang lain,&rdquo; tegasnya. &nbsp;

Provinsi Jawa Tengah berhasil menurunkan angka kemiskinan 0,10 persen sebagai bagian dari intervensi menyeluruh di berbagai sektor.

Berkat Intervensi Menyeluruh, Kemiskinan di Jawa Tengah Turun Jadi 9,48 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/10/Screenshot_2024-12-10-19-52-27-032_comwhatsapp-edit-783185605.jpg" alt="Pemprov Jateng Terima Penghargaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang diserahkan oleh Wamenkes Dante Saksono Harbuwono. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pemprov Jateng Terima Penghargaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang diserahkan oleh Wamenkes Dante Saksono Harbuwono. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerima penghargaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dari Kementerian Kesehatan. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono kepada Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana di Hotel St. Regis, Jakarta pada Selasa, 10 Desember 2024. Pemprov Jateng menerima penghargaan kategori tersebut, karena memenuhi kriteria terverifikasi 100% kepala keluarga (KK) Stop Buang Air Besar Sembarangan di seluruh kabupaten/ kota. Selain itu juga memiliki komitmen/ kebijakan tingkat provinsi dan memiliki minimal tiga inovasi pembinaan ke kabupaten/ kota. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/10/Screenshot_2024-12-10-19-59-12-049_comwhatsapp-edit-2577309027.jpg" alt="Wamenkes Dante Saksono Harbuwono menyerahkan penghargaan STBM kepada Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Wamenkes Dante Saksono Harbuwono menyerahkan penghargaan STBM kepada Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana. (Istimewa)</figcaption>
</figure> Nana menuturkan, STBM merupakan bagian dari upaya menurunkan angka stunting, sehingga Jateng memberi perhatian khusus pada persoalan tersebut. Dibeberkan dia, upaya yang dilakukan Pemprov Jateng dalam program STBM adalah dengan mengubah perilaku masyarakat menjadi higienis dan saniter. Mekanismenya melalui pemberdayaan masyarakat. Output dari upaya tersebut meliputi stop buang air besar sembarangan, cuci tangan pakai sabun, pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga, pengelolaan sampah rumah tangga, dan pengelolaan air limbah domestik rumah tangga. Penghargaan STBM ini, lanjut Nana, selain diterima Pemprov Jateng juga diterima 8 kabupaten/kota di wilayahnya, meliputi Batang, Purworejo, Pekalongan, Sragen, Pemalang, Boyolali, Sragen, dan Kota Semarang. "Penghargaan ini tentunya merupakan sesuatu kebanggaan bagi provinsi dan kabupaten di Jawa Tengah, khususnya di bidang kesehatan. Dan tentunya penghargaan ini akan menambah semangat dan menambah motivasi," ungkap Nana. Kepala Dinas Kesehatan Jateng, Yunita Dyah Suminar menambahkan, upaya membangun kesadaran masyarakat untuk hidup bersih tidaklah mudah . Namun, Pemprov Jateng terus melakukan edukasi di tingkat kabupaten/ kota dengan mengkoordinasikan strateginya. "Kita sebagai pembina harus terus mengedukasi teman-teman kabupaten/kota, mengkoordinasikan bagaimana strateginya supaya masyarakat memiliki kesadaran pada sanitasi total berbasis masyarakat,&rdquo; ujar dia. Selain meraih penghargaan STBM, Pemprov Jateng juga mendapatkan penghargaan sebagai Pembina Terbaik Tingkat Provinsi dalam Program Keamanan Pangan Olahan Siap Saji. (*)

Pemprov Jateng Terima Penghargaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat dari Wamenkes Dante Saksono di  Hotel St. Regis Jakarta

Pemprov Jateng Terima Penghargaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/12/WhatsApp-Image-2023-12-12-at-224713-1377386279.jpeg" alt="Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana menerima penghargaan dari Mendagri Tito Karnavian di Sasana Bhakti Praja Jakarta pada Selasa (12/12)." width="100%">
<figcaption>Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana menerima penghargaan dari Mendagri Tito Karnavian di Sasana Bhakti Praja Jakarta pada Selasa (12/12).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemprov Jawa Tengah menerima penghargaan Innovative Government Award 2023 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Atas penghargaan itu, Pemprov yang kini dipimpin Penjabat (Pj) Gubernur Nana Sudjana itu dinobatkan sebagai provinsi sangat inovatif dalam ajang tersebut. Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian kepada Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana di Sasana Bhakti Praja Jakarta pada Selasa (12/12). Nana mengatakan, penghargaan yang diterima merupakan bentuk apresiasi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Menurut Nana, penghargaan yang diterima menjadi motivasi untuk meningkatkan kualitas kinerja. "Kinerja kita akan diberikan penghargaan kalau mempunyai nilai yang baik. Jadi, kedepan kita harus lebih profesional, lebih meningkatkan kinerja sesuai dengan bidang ataupun fungsinya," kata Nana. Pada 2023 ini, mantan kapolda Metro Jaya itu mengatakan, ada sebanyak 204 inovasi dari Pemprov Jateng yang dilaporkan ke Kemendagri. Inovasi tersebut berasal inovasi perangkat daerah dan inovasi masyarakat yang dijaring melalui lomba Kreativitas dan Inovasi Masyarakat (KRENOVA). Inovasi-inovasi yang diciptakan, lanjut Nana, akan membantu pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugasnya, terutama dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Selain itu, mendorong terobosan kreatif di daerah, yang pada akhirnya memberi dampak positif bagi kemajuan daerah. Pada kesempatan itu, Nana juga mengapresiasi kepada enam kabupaten di Jawa Tengah yang meraih penghargaan sebagai kabupaten terinovatif, meliputi Wonogiri, Sragen, Temanggung, Boyolali, Blora dan Klaten. (*)

Pemprov Jawa Tengah menerima penghargaan Innovative Government Award 2023 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Ciptakan 204 Inovasi selama 2023, Pemprov Jateng Raih Innovative Government Award 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/03/komunitas-disabilitas-1628684563.png" alt="SALAM PERPISAHAN: Ganjar Pranowo menerima kunjungan Komunitas Sahabat Difabel Semarang kemarin (2/9) menjelang akhir masa jabatan gubernur Jawa Tengah." width="100%">
<figcaption>SALAM PERPISAHAN: Ganjar Pranowo menerima kunjungan Komunitas Sahabat Difabel Semarang kemarin (2/9) menjelang akhir masa jabatan gubernur Jawa Tengah.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menjelang purnatugas sebagai gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menerima kunjungan puluhan penyandang disabilitas yang tergabung dalam Komunitas Sahabat Difabel Semarang kemarin (2/9). Mereka memberikan persembahan terakhir dan salam perpisahan sebelum Ganjar purnatugas sebagai gubernur. Mereka juga berterima kasih karena selama 10 tahun memimpin, Ganjar telah menciptakan inklusivitas di Jawa Tengah. "Hari ini kami menghadiri perpisahan bersama Pak Ganjar," kata Noviana Dibyantari, pendiri Komunitas Sahabat Difabel dan Rumah Difabel Semarang. &rdquo;Karena selama 10 tahun ini kami memang bermitra dengan Pemprov Jawa Tengah,&rdquo; tambahnya. Dia menjelaskan, selama ini Ganjar selalu memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas dalam perencanaan dan penetapan kebijakan di Jawa Tengah. Ganjar memberi ruang untuk terlibat dalam musrenbang, mulai tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, hingga provinsi. "Dalam setiap kegiatan yang berhubungan dengan penetapan kebijakan, kami juga dilibatkan," ucapnya. Menurut dia, sudah mulai terlihat bahwa penyandang disabilitas bukan charity concept, tetapi persamaan hak asasi manusia. "Kesetaraan dan inklusivitas itu selalu didengungkan Pak Ganjar, di mana pun beliau menyampaikan kebijakan-kebijakannya," terangnya. Sementara itu, Ganjar mengatakan, perkenalan dengan para penyandang disabilitas sudah berlangsung cukup lama. Pertemuan yang dilakukan juga cukup intens. Bahkan, dia mengaku belajar banyak dari komunitas difabel untuk membangun inklusivitas. Ganjar paham bahwa apa yang dilakukan selama ini belum sempurna. Namun, sejauh ini, semua pihak sudah bersama-sama menapaki perubahan. Semua makin tahu arti inklusif. "Apa sih yang diharapkan, hanya satu kok. Kesetaraan," tuturnya. Dia melanjutkan, Pemprov Jawa Tengah senang karena penyandang disabilitas sering terlibat dalam penyusunan RAPBD. Dalam forum-forum musrenbang, mereka juga selalu hadir. "Jadi, kita belajar dari mereka," ungkapnya. Seperti diketahui, Ganjar bakal melepas jabatannya sebagai gubernur pada 5 September. Sebagai gantinya, pemerintah akan menunjuk Inspektur Utama Setjen DPR Nana Sudjana sebagai penjabat (Pj) gubernur Jawa Tengah. (wan/c18/oni)

Menjelang purnatugas sebagai gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menerima kunjungan puluhan penyandang disabilitas.

Jelang Purnatugas, Ganjar Mendapat Apresiasi dari Komunitas Difabel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/23/SEMARANG-JATU-1610734641.jpg" alt="Sekda Provinsi Jawa Tengah Sumarno mewakili Pemprov Jateng metawarkan 21 proyek investasi dalam Central Java Investment Business Forum (CJIBF) 2023 di Hotel Gumaya, SEmarang, Kamis (22/6). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Sekda Provinsi Jawa Tengah Sumarno mewakili Pemprov Jateng metawarkan 21 proyek investasi dalam Central Java Investment Business Forum (CJIBF) 2023 di Hotel Gumaya, SEmarang, Kamis (22/6). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tawarkan 21 proyek investasi dalam Central Java Investment Business Forum (CJIBF) 2023. Puluhan proyek investasi itu terbagi dalam empat sektor, yakni infrastruktur dan energi, manufaktur, agrikultur, dan pariwisata. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah Sumarno mengatakan, ada banyak sektor unggulan yang ditawarkan dalam CJIBF. Seperti manufaktur, pariwisata hingga pengelolaan sampah. "Target kami 21 proyek investasi yang ditawarkan dapat terealisasi di Jawa Tengah," ujar Sumarno di sela-sela pembukaan CJIBF 2023 di Hotel Gumaya, Kamis (22/6). Untuk mencapai target itu, Pemprov Jateng serius dalam menggaet investor baik dalam maupun luar negeri. Menurut Sumarno, CJIBF ini juga bisa menjadi forum penjajakan awal. Harapannya, pemprov bisa mengidentifikasi sekaligus menindaklanjuti terkait apa-apa yang dibutuhkan para calon investor, potensi-potensi yang bisa digali, serta masalah kondusivitas. Termasuk kondusivitas terkait ketenagakerjaan. "Di forum ini mereka juga bisa menyampaikan apa sih harapan-harapan terhadap investasi di Jawa Tengah. Sehingga mereka bisa benar-benar berinvestasi di Jawa Tengah dengan nyaman. Kalau nyaman tentu akan menginformasikan kepada yang lain untuk berinvestasi di Jawa Tengah," ujar dia. Sejauh ini, lanjut Sumarno, pemprov sangat berkomitmen untuk menjadi Jateng tempat yang ramah invetsasi. Terutama terkait fasilitasi dan layanan perizinan yang mudah, murah, dan cepat. Serta memastikan pelayanan prima. "Kewajiban kita adalah melayani mereka untuk berinvestasi di Jawa Tengah supaya mereka berkembang. Kalau usaha mereka berkembang juga akan membantu kita dari sisi pemerintah untuk menjalankan amanah. Karena itu bagian kewajiban pemerintah untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Jawa Tengah," terangnya. Selain pelayanan, Jawa Tengah memiliki beberapa keunggulan dalam hal investasi dibanding provinsi lain. Yaitu karena posisi Jawa Tengah yang strategis di tengah Pulau Jawa serta tenaga kerja yang kompetitif. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah Sakina Rosellasari mengatakan, akan dilaksanakan one on one meeting setelah sesi market sounding. Calon investor yang tertarik akan didampingi liaison officer serta para pemilik proyek investasi. "Tujuan market sounding ini untuk mendetailkan informasi dan terkait proyek investasi yang kami tawarkan serta menggali lebih dalam minat investasi calon investor," tutur Sakina. (bay/ria)

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menawarkan sejumlah proyek investasi dalam Central Java Investment Business Forum (CJIBF) 2023.

Jateng Tawarkan 21 Proyek Investasi pada CJIBF 2023: Infratruktur, Energi hingga Pariwisata

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/PENGHARGAAN-KEMENHUB-2.jpg" alt="Penghargaan tertinggi Abunawa Tama Sakatha Nirmala dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) diberikan kepada Pemprov Jawa Tengah yang menjadi pertama dalam Railway Safety Awards 2022." width="100%">
<figcaption>Penghargaan tertinggi Abunawa Tama Sakatha Nirmala dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) diberikan kepada Pemprov Jawa Tengah yang menjadi pertama dalam Railway Safety Awards 2022.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Provinsi Jawa Tengah meraih penghargaan tertinggi Abunawa Tama Sakatha Nirmala dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Penghargaan ini diberikan karena Provinsi Jateng menjadi juara pertama dalam Railway Safety Awards 2022.  Railway Safety Awards merupakan ajang apresisasi dari Kemenhub bagi daerah yang ikut serta dalam pengamanan perlintasan sebidang perjalanan kereta api. Penghargaan tertinggi dalam ajang ini adalah Abunawa Tama Sakatha Nirmala (Anugerah Utama Perkeretaapian yang Berkeselamatan).  Direktur Keselamatan Perkeretaapian Edi Nursalam saat penyerahan penghargaan di Hotel The ZHM Premier Padang, Rabu (16/11), mengatakan, Dinas Perhubungan Jateng telah mengimplementasikan upaya menjaga keselamatan warga yang berada di sekitar perlintasan sebidang kereta api.  Hal itu dibuktikan dengan kelengkapan sarana prasarana yang menunjang keselamatan di perlintasan sebidang kereta api. Seperti rambu, early warning system dan petugas jaga.  Sementara itu Sekretaris Dinas Perhubungan Jateng Syurya Deta Syafrie yang mewakili Jateng menerima penghargaan tersebut mengungkapkan, keamanan di perlintasan sebidang memang terus ditingkatkan.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/RAILWAYS.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>   "Hingga saat ini kita sudah ada 20 petugas jaga lintasan dengan 25 titik perlintasan yang ada di jalan provinsi di mana 24 di antaranya sudah berpalang pintu," ungkapnya.  Dishub pun selalu melakukan evaluasi terhadap petugas jaga perlintasan. Bahkan, dishub memfasilitasi jika para petugas memerlukan perpanjangan sertifikasi.  Di samping konsen pada penjagaan perlintasan sebidang, pembangunan infrastruktur pada kawasan perlintasan sebidang juga telah banyak dilakukan. Di antaranya dengan pembangunan flyover, sebagai solusi atas keamanan dan kemacetan di area perlintasan sebidang.  "Flyover Ganefo yang sudah selesai (dengan APBD Jateng). Nantinya akan ada di Kroya Cilacap dan Flyover Wiradesa Pekalongan, keduanya menggunakan dana APBN. Kalau underpass sudah ada di Solo dan Purwokerto," terang Syurya.  Bagi Jateng, ajang Railway Safety Awards cukup istimewa. Karena ini adalah gelaran perdana, dan Jateng langsung menduduki peringkat teratas dalam penilaian. Selain itu, Kabupaten Kendal juga meraih tempat kedua pada Railway Safety Awards 2022 kategori kabupaten/kota. (bay/ria)

Jawa Tengah Raih Peringkat Pertama Railway Safety Awards Kemenhub 2022

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/IMG-20221114-WA0024.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>Berkat Pengembangan EBT Ganjar, Warga: Gas-Listrik Jadi Lebih Mudah-Mura JawaPos.com-Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo membuktikan komitmennya dalam pengembangan energi baru terbarukan (EBT) dengan menggelontorkan berbagai bantuan sarana prasarana pendukung kepada masyarakat. Hasilnya, kini masyarakat bisa mendapat sumber energi ramah lingkungan dan menghemat pengeluaran hingga ratusan ribu rupiah per bulan. Untuk pengembangan EBT, Ganjar telah menyalurkan bantuan biogenic shallow (gas rawa), biogas, pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH), pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), dan lain sebagainya ke sejumlah wilayah. Salah seorang warga Desa Krendowahono, Kecamatan Gondangrejo, Karanganyar, Uni menuturkan, bantuan mesin biogenic shallow dari Ganjar, membuat warga di desanya tak perlu pusing lagi untuk berburu elpiji.  Karena dengan adanya mesin itu, kebutuhan sumber energi untuk kompor gas bisa didapat secara gratis. “Adanya bantuan tersebut membuat warga sangat mudah mendapatkan pengganti gas elpiji. Bantuan ini sudah digunakan sejak satu bulan yang lalu. Saat ini masih gratis,” tutur Uni, Senin (14/11). Ya, dengan menggunakan biogenic shallow, kini warga pun bisa lebih berhemat. Uni menceritakan, biasanya dalam satu bulan dia membutuhkan 3-4 tabung elpiji ditambah, dan masih ditambah bahan bakar kayu. “Sekarang lebih murah dan lebih irit. Dalam sebulan bisa irit Rp 100 ribu. Uang itu bisa buat kebutuhan lain, belanja atau jajan anak," lanjutnya. Tak hanya di Desa Krendowahono, seratusan warga di Desa Bantar, Kecamatan Wanayasa, Banjarnegara juga telah merasakan manfaat sumber energi dari gas rawa. "Ini sangat bermanfaat. Dari 600 kepala keluarga, sudah ada 100 kepala keluarga yang mendapat manfaat dari gas rawa ini," ujar Kepala Desa Bantar Eko Purwanto. Badar, warga Desa Bantar mengaku senang karena bantuan tersebut sebagai langkah solutif untuk pemenuhan kebutuhan gas. Apalagi, di desanya keberadaan elpiji tergolong langka. "Ini lebih mudah dan murah. Kalau di sini gas elpiji bisa Rp 23 ribu per tabung, dan susah dapatnya,"ucap dia. Pengembangan energi baru terbarukan bukan hanya pada pemenuhan kebutuhan gas rumah tangga. Namun Ganjar juga mendorong pengembangan EBT untuk pembangkit listrik. Seperti di Desa Sidomulyo, Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan, telah dikembangkan pembangkit listrik tenaga mikrohodro (PLTMH). Listrik yang dihasilkan dari PLTMH bantuan Ganjar telah dimanfaatkan untuk penerang jalan, lokasi wisata, fasilitas umum, dan rumah tangga. Total ada 80 kepala keluarga, dan sarana prasarana umum yang telah menikmati listrik tersebut. Seperti Yuli, warga Desa Sidomulyo, yang memanfaatkan aliran listrik tersebut untuk keperluan rumah tangga sekaligus usaha menjahit. "Lebih murah (tarif listrik, Red). Cukup Rp20 ribu per bulan," kata dia. Diketahui, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memang terus melakukan pengembangan EBT terus dilakukan. Salah satunya dengan program Jelajah Energi oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jateng. Kepala Dinas ESDM Jateng Sujarwanto Dwiatmoko mengatakan, program ini untuk menelisik sekaligus kampanye penggunaan EBT, baik di masyarakat maupun perusahaan. “Sesuai dengan komitmen pak gubernur, kita akan terus mengembangkan energi baru dan terbarukan di Jateng,"tegas dia. (*)

Berkat Pengembangan EBT Ganjar, Warga: Gas-Listrik Lebih Mudah-Murah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/a0d34c5a-8368-42cc-9f83-d1afbf31b66d.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng), berhasil mendapatkan 3 penghargaan pada penyelenggaraan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Award 2022. Penghargaan itu diberikan langsung Ketua BKN Bima Haria Wibisana kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.  Pemprov Jawa Tengah dinilai sukses menyelenggarakan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). Mulai dari aspek pengadaan, proses bisnis kepegawaian, manajemen kinerja, penerapan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) hingga pemanfaatan layanan digital.  "Penghargaan itu menjadi pemacu buat kita, karena kita mendapatkan penghargaan tidak pada ranking yang tinggi. Itu artinya kita harus tingkatkan lagi. Dan tentu inovasi-inovasi yang dikembangkan teman-teman membuahkan hasil," ujar Ganjar usai menerima penghargaan di Puri Gedeh, Semarang, Selasa (6/9).  Adapun 3 penghargaan yang diraih Jawa Tengah dalam BKN Award tahun ini terdiri dari Kategori Implementasi Penerapan Manajemen Kerja, Kategori Special Mention Komitmen Peningkatan Pelayanan Kepegawaian BKN dan Kategori Pemanfaatan Penerapan Data Sistem Informasi dan CAT.  Meski demikian, Ganjar mencatat setidaknya ada tiga poin yang harus dilakukan pembenahan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Tengah dalam proses manajemen ASN. Seperti mendorong model seleksi CPNS agar tidak berpatokan pada tes potensi akademik saja.  Kemudian, kuantitas ASN di Jawa Tengah yang masih perlu dievaluasi untuk mengisi kekurangan atau kekosongan di sejumlah sektor dalam rangka pemanfaatan otonomi daerah di Jawa Tengah.  Pelayanan digital kepada masyarakat juga menjadi catatan penting dari Ganjar untuk dilakukan perbaikan secepat mungkin. Menurutnya, digitalisasi layanan masyarakat hari ini harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman yang semakin cepat.  "Penghargaan ini bagian dari cara kita mengkoreksi ulang apa yang sudah kita kerjakan dan kita capai yang ternyata dalam penilaiannya belum bagus, ayo kita genjot dan baguskan lagi," ucap Ganjar.  Sementara itu, Ketua BKN Bima Haria Wibisana menyebutkan, Kategori Special Mention yang diraih Jawa Tengah karena ia melihat komitmen Ganjar untuk mendorong peningkatan pelayanan kepada ASN di Jawa Tengah.  Bima menuturkan, melalui BKN Award 2022 diharapkan setiap daerah yang mendapatkan penghargaan untuk lebih mengoptimalkan pelayanan kepada ASN agar menjadi lebih baik lagi ke depannya.  "Special mention itu kita melihat komitmen pemprov untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada ASN Jawa Tengah. Jadi itu diberikan kepada daerah yang berupaya dengan sungguh-sungguh. Jadi tidak semua daerah dapat special mention ini," tutur Bima.  "Tadi Pak Gubernur minta dikasih tahu kekurangannya yang mana, sehingga beliau bisa melakukan penyempurnaan. Sehingga pelayanan kepada ASN dari semua sisinya bisa lebih baik lagi di masa depan," sambung Bima.

Pemprov Jawa Tengah Raih 3 Penghargaan BKN Award 2022

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/IMG_20220513_175341.jpg" alt="Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Humas Pemprov Jateng/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Humas Pemprov Jateng/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Jawa Tengah menegaskan bahwa operasi tangkap tangan (OTT) petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Pemalang menjadi peringatan bagi kepala daerah agar menghentikan semua bentuk tindak pidana korupsi.  ”Saya sudah mengingatkan berkali-kali kepada kawan-kawan (kepala daerah di Provinsi Jateng) dan tentu saja saya akan menunggu perkembangan yang ada,” tegas Ganjar seperti dilansir dari Antara di Semarang.  Menurut Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, komunikasi dalam upaya memperingatkan para kepala daerah di Provinsi Jateng agar tidak terlibat korupsi sudah dilakukan secara intens. Pemprov Jateng juga sudah lama bekerja sama dengan KPK dalam pencegahan korupsi.  ”Saya selalu mengingatkan karena sebenarnya kerja sama kami dengan para penegak hukum, dengan KPK itu sudah terlalu sering,” ujar Ganjar.  Ganjar mengungkapkan, KPK dalam setiap kegiatannya di Jateng tidak hanya melakukan sosialisasi dan edukasi dalam pemberantasan korupsi. Di dalamnya terselip peringatan-peringatan atau kode yang harus diperhatikan kepala daerah.  ”Penekanannya adalah kontrol diri pada individu tiap kepala daerah. Hati-hati ya di Jawa Tengah ada yang umpama jual beli jabatan, ada lho di Jawa Tengah yang main proyek, ada lho yang seperti ini kira-kira yang jahat. Nah pada saat itu kita harus melakukan kontrol diri,” papar Ganjar.  Mantan anggota DPR itu menyebut Kabupaten Pemalang sedang dalam pendampingan Pemprov Jateng dalam rangka penunjukan sekretaris daerah baru karena yang sebelumnya mengundurkan diri setelah terlibat kasus korupsi dan ditetapkan tersangka oleh kepolisian.  ”Kami kemarin lagi mendampingi di sana dari problem yang dihadapi sekdanya, maka kemudian kami coba intens ya saya tidak tahu kalau kemudian akan terjadi hal ini,” ujar Ganjar.  Ganjar mengaku belum mengetahui informasi lengkap terkait OTT terhadap Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo di kompleks Gedung DPR.  ”Ini peringatan untuk semuanya. Sudahlah hentikan semuanya kejahatan model seperti itu. Saya tidak tahu mungkin di antara mereka juga berkomunikasi urusan bisnis, yang lari pada kebijakan dan sudah terlalu banyak sih beberapa kasus kan muncul umpama mungkin mengajukan usul, didampingi, mendapatkan fee, yang seperti itu biasanya potensi korupsi,” tutur Ganjar.

Ganjar Sebut OTT Bupati Pemalang Jadi Peringatan Hentikan Korupsi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pemprov jawa tengah

Berita Terkini