<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/04/45068fd2-1570-4e0c-b94f-b1cd6bed5ea0-1554510278.jpeg" alt="Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Banten Andra Soni menyaksikan penandatanganan kerja sama proyek MRT Lintas Timur-Barat Fase 2 yang menghubungkan Kembangan hingga Balaraja, Rabu (4/2)." width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Banten Andra Soni menyaksikan penandatanganan kerja sama proyek MRT Lintas Timur-Barat Fase 2 yang menghubungkan Kembangan hingga Balaraja, Rabu (4/2).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kabar gembira bagi warga komuter! Kemacetan horor antara Jakarta dan Banten tampaknya bakal segera punya solusi permanen.&nbsp;Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Banten Andra Soni baru saja meresmikan kerja sama besar untuk proyek MRT Lintas Timur-Barat Fase 2 yang menghubungkan Kembangan hingga Balaraja. Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) ini dilakukan di Balai Kota Jakarta pada Rabu (4/2). Proyek ini bukan sekadar pembangunan rel, melainkan langkah nyata memperkuat konektivitas kawasan metropolitan. Gubernur Pramono Anung menegaskan, kolaborasi antarprovinsi adalah harga mati untuk membereskan masalah mobilitas. "Hari ini, kita mencatat sejarah penting melalui kerja sama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi Banten dalam pengembangan MRT. Nota kesepahaman yang ditandatangani mencakup pengembangan MRT Lintas Timur&ndash;Barat rute Kembangan&ndash;Balaraja antara PT MRT Jakarta dan para pengembang di sekitar trase yang akan dikembangkan," ujar Gubernur Pramono. Integrasi transportasi ini diharapkan mampu menyulap wajah Jakarta dan sekitarnya. Nantinya, koridor Utara-Selatan akan tersambung hingga Kota Tua, sementara koridor Barat-Timur akan menembus hingga Balaraja, Banten. Pramono menekankan bahwa Jakarta dan Banten tidak bisa berjalan sendiri-sendiri dalam mengelola transportasi publik. "Jakarta dan Banten merupakan satu kesatuan kawasan metropolitan. Penyelesaian persoalan transportasi, lingkungan, dan pelayanan publik tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri. Prinsipnya harus saling memberi manfaat dan saling menguntungkan," jelasnya. Ia pun optimis bahwa proyek ini akan menjadi tonggak sejarah baru bagi kedua provinsi. "Jika apa yang ditandatangani hari ini dapat terwujud, ini akan menjadi sejarah yang tidak terlupakan. Sesuatu yang dimulai dari rasa saling percaya, saling menghargai, dan persahabatan. Saya yakin, kerja sama ini akan memberikan manfaat besar bagi Jakarta dan Banten. Semoga proyek ini mampu memperkuat ekosistem ekonomi kawasan serta menegaskan peran Jakarta sebagai kota global," tambahnya. Banten Sambut Baik Akses Transportasi Modern Gubernur Banten Andra Soni memberikan apresiasi tinggi terhadap komitmen Pemprov DKI. Menurutnya, ketergantungan mobilitas antara warga Banten dan Jakarta sangatlah tinggi, sehingga kehadiran MRT adalah kebutuhan mendesak. "Banten membutuhkan Jakarta, dan Jakarta membutuhkan Banten. Tidak ada cara lain selain bekerja sama. Kami berharap MRT ke depan dapat dinikmati masyarakat Banten, sehingga manfaat pembangunan transportasi massal dapat dirasakan secara merata. Insyaallah, semoga hasil studi nantinya menunjukkan potensi yang baik untuk dikembangkan bersama," jelas Andra Soni. Target 50 Juta Penumpang di Tahun 2026 Proyek ini digarap oleh PT MRT Jakarta (Perseroda) bersama sejumlah pengembang swasta. Optimisme ini didorong oleh tren positif pengguna MRT yang terus meroket. Tercatat, jumlah pelanggan MRT Jakarta menembus angka 46,5 juta orang pada 2025. Dengan perluasan rute hingga Balaraja, target ambisius 50 juta pelanggan pada tahun 2026 diyakini dapat tercapai dengan mudah. &nbsp;

MRT Jakarta dan Banten resmi kerja sama perluas rute Kembangan-Balaraja. Proyek fase 2 incar 50 juta penumpang 2026, solusi atas macet

MRT Jakarta Tembus Balaraja! Pramono Anung dan Andra Soni Teken Proyek Fase 2

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/20/JKT_PEMBUKAAN-PRJ_HANUNG-HAMBARA_19062025-6-3293890346.jpg" alt="Masyarakat melihat pertunjukan kembang api saat membuka gelaran Pekan Raya Jakarta di Kemayoran, Kamis (19/6/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Masyarakat melihat pertunjukan kembang api saat membuka gelaran Pekan Raya Jakarta di Kemayoran, Kamis (19/6/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten resmi melarang penggunaan kembang api dan petasan menjelang dan saat perayaan Tahun Baru 2026. Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Banten Nomor 73 Tahun 2025 yang ditetapkan di Serang, 24 Desember 2025. Gubernur Banten Andra Soni menegaskan, larangan itu berlaku bagi seluruh masyarakat di Provinsi Banten. Larangan itu mencakup menyalakan, memperjualbelikan, menyimpan, maupun menggunakan kembang api dan petasan dalam bentuk dan jenis apa pun. Kebijakan ini diterapkan demi menjaga ketertiban umum, keamanan, serta keselamatan masyarakat selama momentum pergantian tahun. "Larangan ini bertujuan menciptakan situasi yang kondusif serta menghindari potensi gangguan keselamatan, kebakaran, dan kecelakaan yang kerap terjadi akibat petasan, terutama di kawasan permukiman," kata Andra. Selain alasan keamanan, kebijakan itu juga memiliki dimensi sosial dan kemanusiaan. Pemprov Banten mengajak masyarakat untuk menunjukkan empati dan solidaritas terhadap korban bencana alam di wilayah Sumatera. Masyarakat diimbau untuk merayakan Tahun Baru secara lebih sederhana dan penuh kepedulian. Melalui surat edaran tersebut, gubernur menginstruksikan seluruh bupati dan wali kota se-Provinsi Banten untuk menindaklanjuti kebijakan ini di daerah masing-masing. Pemerintah daerah juga diminta melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat. Selain itu, mereka diminta berkoordinasi dengan unsur TNI, Polri, dan perangkat daerah terkait dalam rangka pengawasan dan penegakan ketertiban umum. Peran camat, lurah, kepala desa, serta tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda diharapkan aktif memberikan pemahaman kepada warga agar kebijakan tersebut dipatuhi bersama. Di Kota Tangerang Selatan (Tangsel), kebijakan itu langsung ditindaklanjuti. Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie mengatakan, Pemkot Tangsel bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) turut melarang penggunaan kembang api dan petasan pada malam pergantian tahun. "Kalau masih ada yang melanggar, paling tidak akan kami beri teguran bersama Forkopimda. Kita ingin malam Tahun Baru berlangsung tertib dan aman," tutur Benyamin saat dikonfirmasi Jawa Pos, Senin (29/12). Benyamin juga mengajak masyarakat merayakan Tahun Baru dengan cara yang sederhana sebagai bentuk empati terhadap korban bencana alam di Sumatera. "Kita harus berempati kepada saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah. Kalau mau merayakan Tahun Baru lakukan dengan sederhana," pungkasnya. (mim)

Pemprov Banten melarang penggunaan kembang api dan petasan demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Malam Tahun Baru Penuh Empati, Pemprov Banten Larang Nyalakan Kembang Api

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/18/gubernur-banten-3401046920.jpg" alt="Gubernur Banten Andra Soni akan memberikan sanksi bagi sekolah yang memungut biaya dalam program sekolah gratis di wilayah Ciputat Timur, Kota Tangsel, Jumat (18/7). (Muhtamimah/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Banten Andra Soni akan memberikan sanksi bagi sekolah yang memungut biaya dalam program sekolah gratis di wilayah Ciputat Timur, Kota Tangsel, Jumat (18/7). (Muhtamimah/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten resmi melaksanakan program sekolah gratis pada tahun ajaran 2025/2026. Gubernur Banten Andra Soni menegaskan akan memberikan sanksi bagi sekolah yang terbukti memungut biaya dalam program tersebut. "Itu melanggar MoU (nota kesepahaman), itu pelanggaran hukum bisa ditindak secara hukum. Karena sekolah gratis ini sifatnya bukan paksaan tapi adalah atas kesadaran bersama dan kesepakatan bersama," kata Andra di wilayah Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), jumat&nbsp; (18/7). Pihaknya kata Andra, sudah melakukan penandatanganan MoU dengan 811 sekolah swasta jenjang SMA, SMK dan Sekolah Khusus (SKh) di seluruh wilayah Provinsi Banten. Sekolah yang masih memiliki kuota akan terus menerima siswa-siswa sampai dengan akhir bulan ini. Dia mengklaim seluruh sekolah yang sudah bekerja sama dengan Pemprov Banten dalam program tersebut sudah sesuai standar nasional. "Setiap kita memulai sesuatu kita pasti punya keyakinan, setelah dimulai Insya Allah sekolah yang disyaratkan oleh pemerintah itu bisa dipenuhi. Kita lihat sendiri, dari gedungnya sangat layak untuk sekolah, dan kita lihat pengalamannya juga, sekolah swasta ini layak untuk melaksanakan kegiatan sekolah gratis," tegas Andra. Wakil Ketua DPRD Banten Yudi Budi Wibowo menambahkan, dalam program sekolah gratis tidak ada kuota yang ditentukan. Ratusan sekolah gratis yang ada di seluruh Banten akan menampung siswa sesuai dengan kapasitas yang ada di sekolah tersebut.&nbsp;"Program ini kan berjalan, pasti nanti ada evaluasi karena pengawasan dan lain sebagainya," tambah Yudi. (mim)

Pemprov Banten meluncurkan program sekolah gratis untuk tahun ajaran 2025/2026, dengan sanksi bagi pelanggar.

Pemprov Banten Resmi Gratiskan SMA/SMK Swasta, 811 Sekolah Sudah Digandeng

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/14/47_anti-3826324970.jpg" alt="Gubernur Banten Andra Soni bersama Kapolda Banten Irjen Pol Suyudi Ario Seto memimpin rapat koordinasi persiapan arus mudik. (Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Banten Andra Soni bersama Kapolda Banten Irjen Pol Suyudi Ario Seto memimpin rapat koordinasi persiapan arus mudik. (Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Masih ingat dengan kemacetan parah di kawasan Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten, pada mudik Lebaran 2024? Para pemudik harus antre berjam jam untuk bisa masuk ke kapal. Untuk menghindari kejadian serupa terjadi lagi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten tengah menyusun skema atau rencana pengamanan arus mudik 2025. Koordinasi lintas sektoral pun terus dilakukan. Kemarin (13/3), misalnya, Pemprov Banten bersama Polda Banten menggelar rapat koordinasi di Pendapa Gubernur Banten, Kota Serang. Rakor itu dihadiri Gubernur Banten Andra Soni, Kapolda Banten Irjen Pol Suyudi Ario Seto, dan pemangku kepentingan terkait lainnya. Gubernur Banten Andra Soni mengatakan, langkah strategis perlu dilakukan guna mengantisipasi kemacetan panjang saat arus mudik nanti. "Insya Allah persiapan-persiapan dilakukan dengan baik, koordinasi lintas sektoral juga terus kita lakukan,"kata Andra. Andra menerangkan, salah satu skema yang diterapkan dengan mengeluarkan kebijakan Work Form Anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Dengan kebijakan tersebut, ASN juga non-ASN bisa mudik lebih awal. "Kemudian libur anak sekolah juga lebih awal, ini akan memudahkan atau akan memberikan kelancaran kepada proses mudik nanti," ungkapnya. Selain itu, pihaknya bersama dengan Polda Banten tengah menyiapkan buffer zone atau area penyangga untuk mengantisipasi kepadatan mudik di beberapa titik. Seperti Pelabuhan Merak, Kota Cilegon. "Jadi, sudah disiapkan delapan buffer zone dan kemudian saya memberi arahan kepada Pemprov Banten untuk memberikan dukungan maksimal. Salah satunya dengan penyediaan toilet umum," katanya. (ysf/ttg)

Pemprov Banten tengah menyusun skema atau rencana pengamanan arus mudik 2025. Terutama untuk akses ke Pelabuhan Merak.

Antisipasi Macet, Pemprov Banten Siapkan 8 Ruang Penyangga Menuju Pelabuhan Merak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/UPAH-MINIMUM-kab-kota.jpg" alt="Ilustrasi Upah Minimum Kabupaten/Kota." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Upah Minimum Kabupaten/Kota.</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sebanyak tiga perusahaan di Provinsi Banten mengajukan penangguhan pemberlakuan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). UMK 2023 telah ditetapkan pada awal Desember 2022 dalam Keputusan Gubernur Banten Nomor 561/Kep.318-Huk/2022.  Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Banten Septo Kalnadi mengatakan, sejak UMK 2023 ditetapkan, ada  3 perusahaan yang mengajukan penangguhan. Tiga perusahaan itu telah mengirimkan surat secara resmi mengajukan penangguhan UMK 2023.  ”Surat pengajuan penangguhan UMK 2023 dari perusahaan tersebut telah dibalas Disnakertrans Banten. Kami sudah balas surat mereka. Kami sampaikan bahwa sesuai dengan PP 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, bahwa sejak 2021 lalu sudah tidak ada lagi yang namanya penangguhan UMK,” kata Septo seperti dilansir dari Antara.  Jadi, kata dia, perusahaan harus membayar gaji karyawan sesuai dengan SK UMK 2023. Tidak adanya penangguhan UMK itu sejak 2021, 2022, dan 2023.  Septo menjelaskan, keputusan UMK  2023 yang telah diterbitkan Pj Guberrnur Banten Al Muktabar sudah sesuai dengan ketentuan pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagai turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tenang Cipta Kerja yang berdasar Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tanggal 25 November 2021 dinyatakan masih berlaku.  ”Penetapan UMK Provinsi Banten 2023 juga mempertimbangkan dampak pandemi Covid-19 yang sangat berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi serta inflasi. Kebijakan penetapan UMK Provinsi Banten 2023 dalam rangka pemulihan ekonomi di Provinsi Banten,” tutur Septo Kalnadi.  Sebelumnya, Pj Gubernur Banten Al Muktabar menetapkan kenaikan UMK  2023 di Provinsi Banten berada pada kisaran 6,17 hingga 7,30 persen. Besaran UMK di Provinsi Banten 2023 yakni Kabupaten Pandeglang Rp 2.980.351,46, Kabupaten Lebak Rp 2.944.665,46, Kabupaten Serang Rp 4.492.961,28, Kabupaten Tangerang Rp 4.527.688,52, Kota Tangerang Rp 4.584.519,08, Kota Tangerang Selatan Rp 4.551.451,70, Kota Cilegon Rp 4.657.222,94, serta Kota Serang Rp 4.090.799,01.

Tiga Perusahaan di Banten Ajukan Penangguhan UMK 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/Demo-Buruh-Tuntut-Kenaikan-Upah-UMP-Dery-Ridwansah-7.jpg" alt="Buruh dari berbagai aliansi menggelar unjuk rasa menolak besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan UU Omnibus Law di depan Balai Kota DKI Jakarta, Senin (29/22/2021). Dalam aksinya para buruh menolak penetapan UMP yang tertuang dalam Peraturan Peme" width="100%">
<figcaption>Buruh dari berbagai aliansi menggelar unjuk rasa menolak besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan UU Omnibus Law di depan Balai Kota DKI Jakarta, Senin (29/22/2021). Dalam aksinya para buruh menolak penetapan UMP yang tertuang dalam Peraturan Peme</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dewan Pengupahan Provinsi Banten telah melakukan rapat pleno pembahasan upah minimum provinsi (UMP) Banten 2023. Dalam rapat yang dihadiri semua unsur dewan pengupahan provinsi itu, diputuskan bahwa usul kenaikan UMP Banten 2023 tidak akan melebihi 7,48 persen.  Kepala Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Septo Kalnadi mengatakan, rapat pleno menghasilkan tiga simulasi kenaikan UMP dengan yang paling besar simulasi kenaikannya 7,48 persen. Hasil rapat pleno pembahasan UMP 2023 tersebut akan diajukan kepada Pj Gubernur Banten Al Muktabar untuk mendapatkan penetapan UMP 2023 yang ditandai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) Gubernur Banten tentang UMP 2023.  ”Mengenai kepastian angkanya berapa, nanti tunggu SK gubernur. Maksimal 28 November sudah ada keputusan,” kata Septo yang juga ketua Dewan Pengupahan Provinsi Banten itu.  Menurut Septo, unsur pemerintah menggunakan rumus baru penetapan UMP versi Peraturan Menteri Tenaga Kerja 18/2022. Penyesuaian UMP 2023 adalah hasil pertambahan dari UMP 2022 dengan hasil penyesuaian nilai UMP yang sudah dikalikan nilai UMP 2022.  Adapun penyesuaian nilai UMP dalam rumus tersebut adalah angka inflasi ditambah dengan hasil perkalian angka pertumbuhan ekonomi dengan nilai alfa. Nilai alfa yang kemudian disimulasikan adalah 0,1 dan 0,2 serta 0,3.  ”Kita juga masih melakukan  kajian mengenai rumus-rumus itu,” tutur Septo.  Septo menjelaskan, nilai alfa 0,1 diambil dari tingkat pengangguran terbuka provinsi yang lebih tinggi dari tingkat pengangguran terbuka nasional. Adapun nilai alfa 0,2 diambil dari tingkat pengangguran terbuka provinsi yang sama dengan tingkat pengangguran terbuka Nasional. Kemudian nilai alfa 0,3 diambil dari tingkat pengangguran terbuka provinsi yang di atas tingkat pengangguran nasional.  ”Dari hasil perhitungan menggunakan rumus tersebut, diperoleh kenaikan UMP 2023 dari yang terendah sampai yang tertinggi adalah 6,4 persen dan 6,9 persen lalu 7,48 persen,” papar Septo Kalnadi.  Septo mengatakan, pihak pengusaha yang diwakili Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Provinsi Banten dalam rapat pleno tersebut bersikukuh mengusulkan agar kenaikan UMP didasarkan pada Peraturan Pemerintah 39/2021 tentang Pengupahan. Dengan menggunakan rumus yang diatur PP 36/2021 tersebut, Apindo Banten memperoleh angka kenaikan UMP Banten 2023 adalah 5,11 persen.  ”Angka-angka yang dipergunakan dalam rumus PP 36/2021 itu sama seperti angka inflasi, pertumbuhan ekonomi dan nilai UMP 2022. Tapi yang berbeda di dalam rumus yang diatur PP itu adalah ada unsur seperti rata-rata konsumsi rumah tangga, rata-rata anggota rumah tangga, dan rata-rata anggota rumah tangga yang bekerja,” jelas Septo Kalnadi.  Sementara itu, lanjut Septo dari pihak serikat pekerja/buruh mengusulkan kenaikan UMP 2023 sebesar 13 persen. Serikat pekerja/buruh dalam usulnya meminta agar kenaikan harga BBM dan tarif listrik dimasukkan dalam penghitungan kenaikan UMP 2023.  ”Angka inflasi, laju pertumbuhan ekonomi, dan lainnya sama, mereka juga pakai angka yang sama dengan Apindo dan pemerintah,” ucap Septo.  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;

Dewan Pengupahan Usulkan Kenaikan UMP Banten 7,48 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/Demo-Buruh-Tuntut-Kenaikan-Upah-UMP-Dery-Ridwansah-5-1.jpg" alt="Buruh dari berbagai aliansi menggelar unjuk rasa menolak besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan UU Omnibus Law di depan Balai Kota DKI Jakarta, Senin (29/22/2021). Dalam aksinya para buruh menolak penetapan UMP yang tertuang dalam Peraturan Peme" width="100%">
<figcaption>Buruh dari berbagai aliansi menggelar unjuk rasa menolak besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan UU Omnibus Law di depan Balai Kota DKI Jakarta, Senin (29/22/2021). Dalam aksinya para buruh menolak penetapan UMP yang tertuang dalam Peraturan Peme</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Upah Minimum Provinsi (UMP) Banten 2023 akan ditetapkan pekan depan. Itu setelah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten menerima Surat Edaran (SE) Kementerian Tenaga Kerja terkait penetapan upah minimum 2023.  ”Informasinya SE Kemenaker akan diterima provinsi sekitar 10-11 November. Segera setelah itu kita rapat dewan pengupahan untuk tetapkan UMP,” kata Kepala Disnakertrans Banten Septo Kalnadi seperti dilansir dari Antara di Serang, Rabu (9/11).  Septo mengatakan, penetapan UMP oleh Dewan Pengupahan Provinsi akan segera diikuti penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) oleh Dewan Pengupahan Kabupatem/Kota. Dengan demikian, nilai upah yang akan diterima buruh dan dibayarkan perusahaan itu adalah UMK.  Menurut dia, nilai UMP ditetapkan lebih rendah dari UMK. Hal itu dilakukan pemerintah dengan maksud sebagai jaring pengaman. Apabila perusahaan tidak sanggup membayar upah sesuai keputusan perusahaan diperbolehkan membayar di bawah nilai UMK, hanya tidak boleh di bawah UMP.  Sebelumnya, Ketua DPD Serikat Pekerja Nasional (SPN) Provinsi Banten Intan Indria Dewi bersikukuh mengajukan kenaikan upah minimum tahun depan tersebut 10-13 persen dari upah minimum tahun ini. Pekerja dan buruh menduga pemerintah hanya akan berlaku normatif dalam penetapan upah minimum tersebut yakni dengan berdasar kepada Peraturan Pemerintah (PP) 36/2021 tentang pengupahan. Mereka juga cenderung tidak ingin mempercayai data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menjadi basis data pemerintah dalam menentukan upah minimum.  Intan mengatakan, salah satu dasar dari besaran kenaikan upah yang diinginkan pihaknya itu adalah kenaikan harga BBM yang terjadi beberapa bulan lalu. Hal tersebut dipastikan akan mendorong terjadinya inflasi. Sedangkan besaran upah yang akan mendorong daya konsumsi masyarakat diyakini sebagai salah satu yang dapat meredam inflasi.  Ketua Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SP KEP SPSI) Provinsi Banten Afif Johan meminta Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengambil diskresi dengan berani mengesampingkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 dalam menentukan besaran kenaikan Upah Minimun Kota/Kabupaten (UMK) serta Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023.  Menurut Afif, dalam PP 36/2001 yang menurut dia inkonstitusional itu sudah diatur rumus besaran kenaikan upah buruh. Dengan kata lain, meskipun serikat melakukan survei, apapun hasilnya tetap yang digunakan adalah perhitungan rumusan yang sudah ada di PP itu.  Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Banten Edy Mursalim mengaku akan mengikuti regulasi yang berlaku dalam penetapan upah minimum. Apa pun keputusan yang dikeluarkan pemerintah terkait dengan upah minimum, Apindo akan menerima.  Namun demikian jika melihat faktor-faktor yang ada dalam penetapan upah minimum sebagaimana diatur dalam PP 36/2001 tentang Pengupahan, kenaikan upah minimum di Banten pada 2023 mendatang hanya berkisar 3 persen.

UMP Banten 2023 Ditetapkan Pekan Depan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/BANK-BANTEN-19-08-.jpg" alt="(Dari Kiri ke Kanan) Kasi STNK Subdit Regident Polda Banten, Kompol Lucky Permana, Kepala Jasa Raharja Cabang Banten, Saldhy Putranto, Direktur Utama Bank Banten, Dr. Agus Syabarrudin, Pj. Gubernur Banten, Al Muktabar, Kepala Bapenda Provinsi Banten, Opar" width="100%">
<figcaption>(Dari Kiri ke Kanan) Kasi STNK Subdit Regident Polda Banten, Kompol Lucky Permana, Kepala Jasa Raharja Cabang Banten, Saldhy Putranto, Direktur Utama Bank Banten, Dr. Agus Syabarrudin, Pj. Gubernur Banten, Al Muktabar, Kepala Bapenda Provinsi Banten, Opar</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (Bank Banten) bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten, Jasa Raharja Banten, Polda Banten dan Polda Metro Jaya menyelenggarakan launching Penghapusan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Penyerahan Kedua dan Pengurangan Pokok PKB dari Luar Provinsi Banten yang dimulai pada 18 Agustus sampai 31 Desember 2022.  Selain itu, di kesempatan yang sama, Bank Banten dan Bapenda Provinsi Banten juga melaksanakan rapat koordinasi sinergitas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pajak daerah, sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).  Kegiatan tersebut dilaksanakan di Hotel Lynn, Serang (18/08/22). Hadir dalam kegiatan tersebut, Direktur Utama (Dirut) Bank Banten, Dr. Agus Syabarrudin, Pejabat (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar, Kepala Bapenda Provinsi Banten, Opar Sohari, Kepala Jasa Raharja Cabang Banten, Saldhy Putranto dan Kasi STNK Subdit Regident Polda Banten, Kompol Lucky Permana.  Pj Gubernur Banten, Al Muktabar, berharap masyarakat dapat memanfaatkan adanya dispensasi pemberian denda PKB bagi wajib pajak, sesuai Peraturan Gubernur Banten Nomor 24 Tahun 2022.  “Salah satu upaya kita merawat wajib pajak agar dapat mengoptimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) adalah dengan penghapusan denda untuk meringankan wajib pajak,” ujar Muktabar.  Kepala Bapenda Provinsi Banten, Opar Sohari, menyampaikan, pada tahun 2022 tunggakan PKB Provinsi Banten senilai Rp 780 miliar. Sebagai upaya mengoptimalisasi PAD dari sektor PKB maka Pemprov Banten memberikan relaksasi penghapusan denda pajak.  Opar menambahkan, Pemanfaatan program tersebut dapat dilakukan di 12 Kantor Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Samsat se-Banten yang pembayarannya dikelola oleh Bank Banten.  Direktur Utama Bank Banten, Dr. Agus Syabarrudin mengatakan, Bank Banten saat ini telah mengimplementasikan elektronifikasi transaksi Pemda dalam mengembangkan layanan pembayaran pajak kendaraan di seluruh UPT dan Gerai Samsat yang tersebar di Provinsi Banten.  “Dalam rangka mengoptimalisasi pendapatan asli daerah dari sektor pajak kendaraan, pembayaran pajak kendaraan saat ini dapat dilakukan secara non-tunai baik menggunakan EDC, QRIS dan Indomaret terdekat. Sehingga wajib pajak akan semakin dimudahkan,” kata Agus.  Kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada nasabah, khususnya wajib pajak adalah wujud hadirnya Pemerintah Daerah dan Bank Banten dalam memberikan pelayanan prima.  Kedepannya, Agus berharap, Pemerintah Kota dan Kabupaten di Banten dapat berkolaborasi bersama Bank Banten dalam hal penempatan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), sehingga pembangunan di Provinsi Banten dapat berjalan optimal karena pendapatan asli daerahnya berputar di Banten dan dimanfaatkan sepenuhnya bagi kesejahteraan masyarakat Banten.

Bank Banten dan Pemprov Banten Hapus Denda Pajak Kendaraan Bermotor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Bank-Banten-Dok.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk, (Bank Banten) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten. Hal itu dalam upaya sinergi kolaborasi yaitu serah terima pendampingan hukum terkait pemisahan Bank Banten dari PT Banten Global Development (PT. BGD) oleh Pejabat (Pj) Gubernur Banten kepada Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Banten dan serah terima permohonan bantuan hukum dan pendampingan hukum terkait penyelesaian piutang macet Bank Banten oleh Direktur Utama (Dirut) Bank Banten kepada Kajati Banten.  Hadir pada kesempatan tersebut, Dirut Bank Banten Dr. Agus Syabarrudin, Pj. Gubernur Banten Dr. Al Muktabar, Kajati Banten Leonard Eben Ezer Simanjuntak dan Ketua Komisi III DPRD Provinsi Banten Muhammad Faizal. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Kamis (11/8) di Pendopo Gubernur Banten di Serang.  Kegiatan tersebut merupakan bentuk keseriusan perseroan bersama Pemprov Banten dalam meningkatkan aspek Good Corporate Govarnance (GCG) dan penerapan manajemen risiko di Bank Banten, khususnya dalam penyelesaian kredit bermasalah yang memerlukan penanganan hukum lebih lanjut.  Kajati Banten, Leonard Eben Ezer Simanjuntak, memberikan apresiasi atas inisiatif kerja sama tersebut, guna mendukung Bank Banten dalam melaksanakan peran dan fungsinya yang membutuhkan adanya kerja sama dengan instansi lain sesuai kebutuhannya. Eben juga menyampaikan, Provinsi Banten harus dapat mengelola keuangan daerah secara mandiri, dengan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2021 sejumlah 7 Triliun dan pada tahun 2022 berjalan sejumlah 4 Triliun lebih. Data tersebut berbanding lurus dengan penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri di Provinsi Banten yang berada di peringkat 5 (lima) nasional.  “Provinsi Banten dengan segala potensi, keunggulan dan sumber dayanya justru dikapitalisasi oleh bank lain yang bukan Bank Banten,” tutur Eben.  “Dalam rangka mengoptimalisasi PAD di Provinsi Banten perlu adanya keterkaitan antara Pemerintah, Pelaku Usaha dan masyarakat yang terhubung dalam ekosistem perekonomian daerah Banten yang dikelola oleh Bank Banten sebagai bank daerah setempat, agar menjadi tuan rumah di provinsinya. Serta dengan pendampingan dan pengawasan oleh Kejati Banten,” ujar Dirut Bank Banten, Dr. Agus Syabarrudin.  Setelah dilaksanakan penyerahan surat Gubernur ke Kejati, Eben menegaskan akan berkolaborasi dengan Bank Banten dan Pemprov Banten untuk melakukan pertimbangan hukum untuk merealisasikan pemisahan Bank Banten dari PT. BGD. Di kesempatan yang sama, Pj. Gubernur Banten, Dr. Al Muktabar, menambahkan, langkah pemisahan Bank Banten dari PT. BGD dilakukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat.  “Dalam rangka pemisahan Bank Banten dari PT. BGD, memerlukan pendampingan hukum agar prosesnya akuntabel, efektif, efisien dan transparan. Maka saya mengajukan permohonan pendampingan untuk kemudian mendapatkan pertimbangan hukum,” tambahnya.  Menanggapi kerja sama dalam hal pendampingan hukum penyelesaian kredit bermasalah, Agus menyampaikan bahwa kerja sama dengan Kejati Banten diharapkan dapat mempercepat proses perbaikan kualitas portofolio aset kredit perseroan, khususnya di wilayah hukum Provinsi Banten.  “Kami berharap kerja sama dengan Kejati Banten dapat mempercepat upaya kami dalam mengelola Non Performing Loan (NPL) khususnya yang masih on balance sheet baik dari segmen komersial dan konsumer maupun UMKM dan eks Pundi &amp; Eksekutif yang saat ini tersisa 364 Miliar, diharapkan pada akhir tahun 2022 ini rasio NPL bisa mencapai di bawah 3 persen," ujar Agus.  Bank Banten terus berupaya memperbaiki tata kelola perusahaan yang baik, hal itu dibuktikan dengan pencapaian Bank Banten dalam meraih Sertifikat SNI ISO 37001:2016 yang merupakan standar internasional terkait Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dari PT British Standard Institutions Group Indonesia.  Ke depannya, kata Agus, Bank Banten akan terus melakukan berbagai diversifikasi layanan untuk menjawab tantangan yang ada. Peningkatan layanan serta pembaruan produk juga menjadi prioritas agar kian dicintai nasabah, sejalan dengan semangat rebuild the trust, reach the glory.  Dari kiri ke kanan: Direktur Utama Bank Banten Dr. Agus Syabarrudin, Pj. Gubernur Banten Dr. Al Muktabar, Kajati Banten Leonard Eben Ezer Simanjuntak, dan Ketua Komisi III DPRD Banten Muhammad Faizal.

Pemprov Banten, Bank Banten, dan Kejati Jalin Kerja Sama Bidang Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/BANTEN.jpg" alt="Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar" width="100%">
<figcaption>Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah <a href="https://www.jawapos.com/tag/provinsi-banten/">Provinsi Banten</a> mendorong delapan Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten untuk bisa memindahkan penyimpanan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD -nya ke <a href="https://www.jawapos.com/tag/bank-banten/">Bank Banten</a>. Dukungan itu perlu dilakukan dalam upaya memberikan support terhadap Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang dimiliki bersama.  Hal itu dikatakan Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar yang secara legalitas berperan sebagai pemegang saham mayoritas pengendali terakhir di Bank Banten, yang tentunya mempunyai tanggungjawab dan otoritas yang lebih terhadap upaya penyehatan perseroan.  "Oleh karena itu saya berharap betul kepada Bapak dan Ibu Bupati dan Walikota, dengan segala kewenangan yang mereka milik dengan didasarkan pada keyakinan bahwasannya Bank Banten bisa menjadi bagian dari instrumen pembangunan di daerahnya masing-masing," kata Muktabar, Rabu (18/5/2022).  Muktabar melanjutkan, jika Bank Banten sudah menjadi RKUD seluruh Kabupaten dan Kota, termasuk juga <a href="https://www.jawapos.com/tag/pemprov-banten/">Pemprov Banten</a> yang saat ini sudah menggunakan Bank Banten sebagai bank RKUD, potensi pengelolaan keuangannya cukup besar.  "Ada sekitar Rp 50 triliun dana yang akan dikelola oleh Bank Banten. Sehingga dari besaran dana yang dikelola itu, bisa menjadikan Bank Banten sebagai tuan rumah di rumahnya sendiri," ujarnya.  Selain itu, lanjut Muktabar, dirinya juga akan mendorong pihak swasta dan seluruh industri yang ada di Provinsi Banten agar mempunyai akun atau <a href="https://www.jawapos.com/tag/rekening-bank-banten/">rekening Bank Banten</a>. Rekening itu tentunya juga digunakan secara maksimal baik sebagai penyimpanan uang atau dalam bentuk pendanaan lainnya.  "Kalau itu sudah masuk, line money market agenda kerja keuangan Bank Banten sudah bisa bergerak dengan optimal," ungkapnya.  Tentunya, tambah Muktabar, hal itu bisa terwujud dengan basis kondisi Bank Banten telah memenuhi level kesiapan likuiditas sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam berbagai aturan.  "Dengan kata lain, Bank Banten sudah layak digunakan sebagai Bank penyimpan RKUD. Karena walau bagaimanapun, Bank Banten merupakan <a href="https://www.jawapos.com/tag/bpd/">BPD</a> kebanggaan kita bersama," tambahnya.  Dijelaskan, secara kesehatan bank, Bank Banten dinyatakan sehat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK juga berharap Kabupaten/Kota bisa segera membuka rekening RKUD di Bank Banten.  Sementara itu, Direktur Bisnis Cendria Tj. Tasdik, sekaligus sebagai Plt. Direktur Utama Bank Banten yang sedang melaksanakan ibadah Umroh seusai melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPST) beberapa hari lalu mengungkapkan rasa optimisnya dalam menyambut tahun 2022 ini.  “Hal itu mengaca pada hasil kinerja tahun 2021 lalu, dimana Perseroan berhasil melaluinya dengan baik dan menunjukkan ketangguhan segenap nasabah Bank Banten dalam fase akselerasi pertumbuhan ini," katanya.  Direksi sangat menghargai kepercayaan dan keyakinan para pemegang saham, khususnya Pemerintah Provinsi Banten dan PT Banten Global Development, dan juga pemegang saham publik.  "Serta kami berterima kasih atas pengawasan, dukungan dan arahan segenap Dewan Komisaris,” ujarnya.  Meskipun belum mencatat laba, namun di tahun 2021 Perseroan mencetak kinerja yang lebih baik dibandingkan 2020. Pada 31 Desember 2021, aset meningkat secara signifikan sebesar 65,7 persen ke angka Rp8,85 triliun, dari Rp 5,34 triliun pada 31 Desember 2020.  Hal ini didorong oleh Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat secara signifikan sebesar 79,8 persen ke angka Rp 4,64 triliun, dari Rp 2,58 triliun pada 31 Desember 2020.  "Demikian pula, pendapatan operasional selain bunga naik 45,8 persen secara YoY menjadi Rp41,85 miliar dari Rp 28,7 miliar," ucapnya.  Di sisi biaya, perseroan juga melakukan efisensi operasional sehingga berhasil menekan beban bunga menjadi Rp 241 miliar, turun 27.7 persen dibandingkan Desember 2020.  <a href="https://www.jawapos.com/tag/bank-banten/">Bank Banten</a> menutup tahun 2021 dengan kredit di angka Rp 3,89 triliun dan total ekuitas mencapai Rp 1,89 triliun.Perseroan masih membukukan rugi bersih periode berjalan sebesar Rp 265,18 miliar.  "Rugi tersebut berhasil ditekan lebih baik 20,88 persen dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 308,16 miliar," tuturnya.  Hal ini dicapai diantaranya dengan mendongkrak pendapatan sepanjang tahun 2021, dimana pendapatan bunga bersih tumbuh 90 persen secara tahunan (YoY) menjadi sebesar Rp 67,02 miliar dari Rp 35,23 miliar.

Pemprov Banten Dorong 8 Kabupaten/Kota Pindahkan RKUD ke Bank Banten

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pemprov banten

Berita Terkini