<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/02/IMG_1625-913840252.jpg" alt="Gubernur Bali Wayan Koster di Gianyar, Bali. (Ni Putu Putri Muliantari/Antara)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Bali Wayan Koster di Gianyar, Bali. (Ni Putu Putri Muliantari/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali merancang agar mulai 2026 wisatawan mancanegara (wisman) yang datang berkualitas. Salah satunya dengan memastikan jumlah uang tabungan yang dimiliki wisatawan. &rdquo;Salah satu aspek yang diperhatikan untuk pariwisata yang berkualitas adalah berapa uangnya tiga bulan terakhir di buku tabungan,&rdquo; kata Gubernur Bali Wayan Koster seperti dilansir dari Antara di Gianyar. Selain memeriksa tabungan, kata dia, setiap wisman yang hendak masuk Bali akan dicek waktu tinggal yang akan diambil serta aktivitas yang hendak dilakukan dalam kunjungan. &rdquo;Ini supaya terkontrol semua, seperti juga kalau kita berwisata ke negara lain, dengan kebijakan negara lain seperti itu kita akan melakukan hal yang sama,&rdquo; ujar Wayan Koster. Di hadapan Menteri Pariwisata, gubernur Bali terlebih dahulu menyampaikan bahwa kunjungan wisman sepanjang 2025 sebanyak 7,050 juta orang melalui jalur udara dan 71 ribu orang melalui jalur laut. Dalam sejarah kepariwisataan Bali, angka kunjungan ini menjadi yang tertinggi sepanjang tahun, peningkatannya mulai terasa tahun ke tahun setelah pandemi Covid-19 mereda. Pada 2022, asosiasi usaha pariwisata terus mendorong Pemprov Bali membuka akses kunjungan wisman, memberi banyak kemudahan, hingga akhirnya wisatawan datang membeludak dan sulit tersaring. &rdquo;Semua dikerahkan supaya orang mau datang ke Bali, itulah yang berlangsung sekarang jadilah dia (wisman) keenakan, nah ini harus kita atasi dan mengatasi tidak bisa sehari dua hari, perlu kesabaran,&rdquo; papar Koster. Pemprov Bali menyadari banyak situasi tak menyenangkan terjadi. Tapi alih-alih menyalahkan sampah, kemacetan, dan banjir, gubernur menekankan untuk perbaikan regulasi. Pemerintah pusat belum menargetkan jumlah kunjungan pada 2026. Pemerintah ingin agar Bali tidak berhenti pada target kuantitas kunjungan melainkan beralih mengejar pariwisata yang berkualitas. Oleh karena itu, pemprov akan memastikan siapa saja wisatawan mancanegara yang boleh masuk dan tidak, itu menjadi penting. Hal tersebut untuk memastikan ketika di Bali mereka tidak berulah justru membawa dampak positif terutama bagi sektor ekonomi pariwisata. &rdquo;Ke depan ini kita akan mulai mengarah kepada pariwisata berkualitas, jadi tidak secara jumlah semata, tapi yang berkualitas yang dirancang melalui peraturan daerah itu tata kelola kepariwisataan,&rdquo; ucap Gubernur Koster.

Pemprov Bali merancang agar mulai 2026 wisatawan mancanegara yang datang berkualitas dengan memastikan jumlah uang tabungan yang dimiliki

Pemprov Bali Mulai Cek Aktivitas dan Tabungan Calon Wisatawan Mulai 2026

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/28/WhatsApp-Image-2025-10-28-at-125035-2899563453.jpeg" alt="Pemprov Bali menerima penghargaan dari BSSN sebagai provinsi ke-11 yang berhasil melaksanakan pembentukan registrasi TTIS sektor pemerintahan. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pemprov Bali menerima penghargaan dari BSSN sebagai provinsi ke-11 yang berhasil melaksanakan pembentukan registrasi TTIS sektor pemerintahan. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali menyiapkan langkah antisipasi terhadap insiden siber dengan membentuk Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) mendapat apresiasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).&nbsp; Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bali Gede Pramana yang mewakili Pemprov Bali menerima penghargaan dari BSSN sebagai provinsi ke-11 yang berhasil melaksanakan pembentukan registrasi TTIS sektor pemerintahan.&nbsp; Gede Pramana mengatakan, penghargaan ini sebagai bentuk Pemprov Bali yang menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan ketahanan dan keamanan siber daerah. "Ini demi mendukung terwujudnya pemerintahan digital yang tangguh, aman, dan terpercaya," ujar Gede Pramana saat menerima penghargaan di Auditorium dr Roebiono Kertopati, Kantor BSSN Sawangan, Depok, Senin (27/10).&nbsp; Kegiatan itu dirangkaikan dengan penyerahan Surat Tanda Registrasi (STR) kepada seluruh TTIS yang baru terbentuk.&nbsp; Hadir pula Kabid Persandian Diskompinfos Bali bersama pejabata eselon III Diskominfo Kabupaten se-provinsi Bali untuk mendukung langkah strategis itu.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bali Gede Pramana yang mewakili Pemprov Bali menerima penghargaan dari BSSN.

Wujudkan Pemerintahan Digital yang Tangguh Antisipasi Insiden Siber, Pemprov Bali Raih Penghargaan dari BSSN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/12/3713f118-ba43-493e-a511-d3720126d367-3132172027.jpg" alt="Gubernur Bali Wayan Koster dan forkopimda sepakat tolak ormas preman di Bali. (Ni Putu Putri Muliantari/Antara)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Bali Wayan Koster dan forkopimda sepakat tolak ormas preman di Bali. (Ni Putu Putri Muliantari/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemprov Bali memastikan akan menolak premanisme berkedok organisasi masyarakat (ormas) yang hendak mengajukan surat keterangan terdaftar (SKT). Hal ini disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster di Denpasar, Senin (12/5). Hal itu menyikapi ramainya media sosial membahas kehadiran ormas baru dari luar Bali dan mendapat penolakan dari penduduk lokal. Ormas yang belakangan menjadi sorotan masyarakat itu telah membentuk kelompok di Bali dan menyatakan akan membangun Bali. &rdquo;Belum mendaftar, ya tidak akan diterima (pengajuan SKT) karena negara kan berhak menolak sesuai kebutuhan dan pertimbangan di daerah,&rdquo; kata Koster seperti dilansir dari Antara. Pemprov Bali bersama aparatur penegak hukum sepakat menolak ormas preman yang justru dinilai akan mengganggu kenyamanan masyarakat termasuk pariwisata. Koster menjelaskan, ormas adalah bagian dari kebebasan berserikat yang menjadi hak asasi manusia dan dijamin undang-undang. &rdquo;Namun, organisasi masyarakat berkewajiban memelihara nilai agama, kebudayaan, moral, etika, dan norma kesusilaan, serta menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian dalam Masyarakat,&rdquo; tandas Wayan Koster. Jika di pusat suatu ormas mendapat izin menurut Koster tidak berarti daerah tidak dapat menolak. Apalagi jika merugikan daerah dan kompak ditolak seluruh masyarakat berdasar aspirasi yang disampaikan di berbagai media. &rdquo;Kebebasan berkumpul tidak berarti sebebas-bebasnya, negara mengatur, supaya dia tertib, kondusif dan memberi kontribusi bagi pembangunan bangsa dan negara, karena itu keberadaan ormas itu diatur secara khusus dan harus mendaftar di pemerintah daerah,&rdquo; ungkap Wayan Koster. Hingga saat ini Pemprov Bali mendata ormas yang resmi mengantongi SKT berjumlah 298 organisasi. Mereka bergerak di bidang sosial, kemanusiaan, kepemudaan, kebudayaan, lingkungan, dan kebangsaan. Berdasar pasal 8 ayat 2 dan pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 pengurus ormas di daerah wajib melaporkan badan kepengurusan ke Kesbangpol, dimana gubernur sebagai kepala daerah memiliki kewenangan untuk tidak menerbitkan SKT dengan pertimbangan kondisi di wilayah. &rdquo;Berkaitan dengan keberadaan ormas di wilayah Provinsi Bali yang belum atau tidak melakukan kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan dimaksud, maka ormas bersangkutan belum diakui keberadaannya dan tidak dapat melakukan kegiatan operasional di wilayah Bali,&rdquo; ucap Wayan Koster.

Pemprov Bali memastikan akan menolak premanisme berkedok organisasi masyarakat (ormas) yang hendak mengajukan surat keterangan terdaftar

Pemprov Bali Tolak Ormas Preman jika Mengajukan Surat Keterangan Terdaftar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/17/IMG_5135-2899848538.jpg" alt="Kepala Disbud Bali I Gede Arya Sugiartha. (Ni Putu Putri Muliantari/Antara)" width="100%">
<figcaption>Kepala Disbud Bali I Gede Arya Sugiartha. (Ni Putu Putri Muliantari/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali mengeluarkan surat edaran berisi aturan resmi terhadap tari Joged Bumbung. Itu untuk menghindari atraksi pornografi yang sering viral di media sosial. Kepala Dinas Kebudayaan (Disbud) Bali I Gede Arya Sugiartha di mengatakan, surat edaran serupa beberapa kali pernah diterbitkan, namun masih sering dilanggar. Akhirnya pihaknya meluncurkan Ilikita atau pakem resmi yang menjadi acuan. &rdquo;Edaran-edaran yang dulu tidak dilengkapi dengan Ilikita kan, sekarang ini Majelis Kebudayaan Bali mengeluarkan ilikita atau apa yang boleh dan tidak, berarti jelas ada aturan. Sebelumnya kan tidak ada,&rdquo; kata Arya seperti dilansir dari Antara. Surat Edaran Nomor 18 Tahun 2024 tentang tari tradisi Joged Bumbung Jaruh (pornografi) yang ditandatangani Pj Gubernur Bali merujuk pada Ilikita Joged Bumbung dari Majelis Kebudayaan Bali Nomor 01/X/MKB/2024. Terdapat aturan yang mengikat grup tari, penari, pengibing (penonton yang ikut menari), penyelenggara acara, dan pengguna media sosial. Aturan tersebut mencakup aturan gerakan agar tidak ada lagi atraksi pornografi yang mencederai kesucian, etika, dan estetika tari Bali. Juga mengatur kostum yang kerap kali dibuat tidak senonoh dan menonjolkan bagian tubuh tertentu. &rdquo;Artinya, sudah ada ketegasan, nanti kalau ada yang melanggar ditemukan itu bisa dilaporkan ke kami, nanti bisa dilakukan pembinaan, paling tidak kami panggil, berikan arahan, buat surat pernyataan,&rdquo; ujar I Gede Arya Sugiartha. Meski sudah ada pakem resmi Joged Bumbung, kata Arya, pelanggarnya tidak sampai diseret ke ranah pidana. Sebab, ini adalah kebudayaan yang perlu banyak pertimbangan. Selama ini atraksi pornografi dalam tarian ini juga dilakukan. Sebab, tidak ada aturan pasti yang menjadi alasan pelanggar, sehingga ilikita yang baru diluncurkan ini diharapkan mampu menjawab. Disbud Bali juga menekankan dengan adanya aturan, mulai saat ini diharapkan konten-konten di media sosial yang menunjukkan aksi sensualitas dalam tarian itu segera dihapus. &rdquo;Melarang pagelaran joget jaruh, baik di tayangan langsung maupun media sosial, berusaha juga menghapus, bersama-sama bupati, wali kota, desa adat, dan seluruh tokoh ikut berpartisipasi memberantas joget porno itu,&rdquo; tutur I Gede Arya Sugiartha.

Pemprov Bali mengeluarkan surat edaran berisi aturan resmi terhadap tari Joged Bumbung menghindari atraksi pornografi yang sering viral

Bali Keluarkan Aturan Joged Bumbung untuk Hindari Atraksi Porno

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/12/54DA2CE4-16FA-42EA-8275-44A9E0519E95-2030595603.jpeg" alt="Kepulan asap peristiwa kebakaran di TPA Suwung, Denpasar, Bali, Kamis (12/10)." width="100%">
<figcaption>Kepulan asap peristiwa kebakaran di TPA Suwung, Denpasar, Bali, Kamis (12/10).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Provinsi Bali targetkan api yang membakar Tempat Pembuangan Akhir Regional Sarbagita (TPA Suwung) Kota Denpasar, sejak 12 Oktober bisa segera dipadamkan. Pemprov melakukan pemadaman dengan penggunaan teknik terbaru. &rdquo;Kami upayakan secepatnya karena baru menemukan tekniknya. Di awal-awal sudah terus dilakukan upaya, tetapi tidak efektif. Sekarang sudah menemukan cara yang lebih efektif,&rdquo; kata Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra seperti dilansir dari Antara di Denpasar. Dia menjelaskan, berdasar kondisi di lapangan dengan berbagai upaya yang sudah dilakukan dalam memadamkan kebakaran&nbsp;TPA Suwung, telah memberikan banyak pembelajaran. Berbagai upaya tersebut, antara lain penggunaan helikopter pengebom air dan&nbsp;penyemprotan air menggunakan armada pemadam kebakaran, telah dilakukan untuk memadamkan kebakaran di TPA terbesar di Provinsi Bali itu. &rdquo;Ini berbeda dengan penanganan kebakaran lahan hutan atau gambut yang apinya di permukaan, sedangkan di TPA itu apinya jauh di dalam,&rdquo; terang Dewa Made Indra. Oleh karena itu, kata Dewa Indra, helikopter tidak lagi menyiram sambil berjalan tetapi berhenti di titik tertentu yang diperkirakan ada api, lalu air dengan volume lebih besar jatuh di titik itu. Sebelumnya, upaya pemadaman tidak saja melibatkan jajaran pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bali beserta jajaran TNI dan Polri, namun hingga meminta bantuan Kementerian Kehutanan. &rdquo;Kami meminta bantuan petugas Manggala Agni. Mereka orang-orang yang sudah profesional untuk pemadaman kebakaran,&rdquo; ujar Dewa Made Indra. Teknik baru untuk pemadaman TPA Suwung&nbsp;dengan membuka tumpukan sampah tertentu yang asapnya besar lalu disemprot dengan damkar dan penyemprot air. &rdquo;Dengan cara yang baru ini per kemarin, kita perkirakan sudah 50 persen bisa dipadamkan,&rdquo; terang Dewa Made Indra. Dia juga telah menyampaikan kepada pemkab/pemkot se-Bali agar belajar dari pengalaman kebakaran TPA Suwung, lalu diikuti TPA Mandung, Kabupaten Tabanan; dan TPA Temesi, Kabupaten Gianyar. &rdquo;Saya menarik pembelajaran bahwa di tengah temperatur udara yang sangat panas ini potensi terjadinya kebakaran TPA bisa sangat tinggi,&rdquo; kata Dewa Made Indra, mantan Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali itu. Oleh sebab itu, dia mengemukakan pentingnya pencegahan dini kebakaran di TPA. Antisipasi itu sudah dilakukan Kabupaten Buleleng dengan melakukan pembukaan tumpukan sampah agar berongga. &rdquo;Jadi disiram ditambah dengan garam. Kan garam mendinginkan. Dengan cara begitu, astungkara TPA sampah di Buleleng tidak terbakar. Ini yang lain kami minta juga begitu, jadi ada pencegahan supaya tidak terus berlanjut,&rdquo; ucap Dewa Made Indra.

Pemprov Bali targetkan api yang membakar Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Suwung Kota Denpasar, sejak 12 Oktober bisa segera dipadamkan

Pemprov Bali Targetkan Api TPA Suwung Cepat Padam lewat Teknik Terbaru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Pembangunan-Shortcut-Mengwitani-Singaraja-010919-fik-51.jpg" alt="Ilustrasi pembangunan jalan Mengwitani-Singaraja di kawasan Pegayaman, Buleleng, Bali. Fikri Yusuf/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pembangunan jalan Mengwitani-Singaraja di kawasan Pegayaman, Buleleng, Bali. Fikri Yusuf/Antara</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Bali menyampaikan, tahap feasibility study atau studi kelayakan proyek Light Rail Transit (LRT) di Pulau Dewata akan selesai pada 2023. &rdquo;Rencana studi kelayakan selesai 2023. Setelah itu, dari FS lanjut dibicarakan bagaimana strategi pembiayaan, bagaimana pengembaliannya,&rdquo; kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Bali IGW Samsi Gunarta seperti dilansir dari Antara di Denpasar, Selasa (23/5). Jadwal selesainya tahap studi kelayakan itu juga sebelumnya disinggung Gubernur Bali Wayan Koster, dengan mengatakan, setelah ini akan masuk pada tahap perencanaan. &rdquo;Ke depan akan diputuskan kalau sudah kelihatan ada kejelasan, mungkin bisa lelang investasi, bisa juga penyiapan dana kalau&nbsp;dikonstruksi pemerintah, dan tergantung seperti apa hasil studi kelayakan,&rdquo; ujar Samsi. Hingga saat ini, Kepala Dishub Bali itu mencatat proses FS proyek LRT atau kereta api ringan sudah berjalan 40 persen. Hasil akhir dari studi kelayakan berupa kelayakan finansial, teknis, dan lingkungan. Sekitar 40 persen tersebut terdiri atas total 9,4 km keseluruhan jarak LRT yang akan dibangun di Bali. Yang sudah diuji adalah titik Sentral Parkir Kuta ke Seminyak, sementara yang belum adalah dari titik Bandara I Gusti Ngurah Rai ke Sentral Parkir Kuta. bali &rdquo;Itu 9,4 km totalnya, dari Bandara I Gusti Ngurah Rai ke Sentral Parkir Kuta kereta bawah tanah, kemudian Sentral Parkir Kuta ke Seminyak di atas. Tapi masih dibagi lagi, dihitung, apakah di bawah atau di atas karena kita tidak mau lalu lintasnya terganggu juga,&rdquo; jelas Kepala Dishub Bali Samsi Gunarta. Berdasar target Pemprov Bali, kereta api pertama yang akan dibangun itu mulai beroperasi pada 2027. Samsi mengatakan, saat itu bandara akan penuh sehingga moda transportasi tersebut diperlukan. Proyek LRT itu mulai digodok Pemprov Bali sejak 2020. Kadishub Bali menerangkan, dibutuhkan waktu yang panjang dalam proyek itu, sama seperti ketika MRT di Jakarta berproses. Disinggung soal minat masyarakat Bali yang rendah terhadap penggunaan kendaraan umum, dia menilai itu lantaran transportasi umum seperti Bus Trans Metro turut terkena imbas kemacetan di jalan raya. &rdquo;Kalau Bus Trans Metro saat macet kan sama-sama macet (dengan kendaraan pribadi) masyarakat mungkin tidak mau ya. Tapi kalau bisa satu macet satu tidak (kereta bawah tanah) mungkin kepikiran juga nanti,&rdquo; tutur Samsi Gunarta. Terkait proyek kereta api itu, sebelumnya Gubernur Bali sempat menjalin komunikasi dengan Dubes Inggris yang menawarkan kerja sama untuk proyek transportasi umum. Dishub Bali menjelaskan, penawaran itu bukan final, lantaran saat ini pada tahap FS mereka masih bekerja sama dengan Korea Selatan. &rdquo;Itu kan baru penawaran, ini pihak Korea sedang bekerja, kalau mereka bekerja ya artinya mereka sudah mempersiapkan perencanaan keuangan, tapi kalau misalnya mereka mundur atau mahal, ya sudah kita evaluasi, cari yang lain,&rdquo; jelas Samsi Gunarta. Menurut dia, visi untuk energi bersih dan transportasi umum banyak kesamaan antara Indonesia dengan negara-negara dunia, sehingga selain Inggris juga ada dukungan dari negara lain seperti Korea Selatan.

Dishub Bali menyampaikan, tahap feasibility study atau studi kelayakan proyek Light Rail Transit (LRT) di Pulau Dewata akan selesai 2023

Dishub Sebut Studi Kelayakan Proyek LRT di Bali Selesai 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/IMG-20221208-WA0072.jpg" alt="Ilustrasi papan nama Bali di pintu domestik Bandara I Gusti Ngurah Rai." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi papan nama Bali di pintu domestik Bandara I Gusti Ngurah Rai.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali menyebut, target Pemprov Bali mendatangkan 4,5 juta wisatawan mancanegara pada 2023 ke Pulau Dewata berpotensi terwujud. &rdquo;Kalau melihat potensi itu (4,5 juta wisman) ada, walaupun dibandingkan dengan Maret 2019 masih ada selisih dan lebih rendah. Tapi terlihat mulai ada tren pemulihan dan sudah banyak penerbangan dari luar negeri ke Bali,&rdquo; kata Fungsional Ahli Madya BPS Bali Made Agus Adnyana seperti dilansir dari Antara di Denpasar, Selasa (2/5). BPS Bali menunjukkan adanya peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara dalam 3 bulan pertama 2023. Totalnya telah mencapai 1.026.367 kunjungan, naik 6,341 persen dari Januari-Maret 2022. Agus menyampaikan selain banyak penerbangan, yang nanti dapat memengaruhi jumlah kunjungan adalah situasi di luar negeri. &rdquo;Kalau di luar terjadi masalah lagi, apalagi nanti di Amerika inflasi naik itu akan berpengaruh pada kedatangan wisman,&rdquo; ujar Made Agus Adnyana. Kepala BPS Bali Endang Retno Sri Subiyandani menuturkan, sejauh ini, pariwisata mengalami peningkatan. Pada Maret kondisi meningkat dibanding Februari. &rdquo;Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara Maret adalah 370.832. Kondisi ini meningkat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya sebesar 14,59 persen,&rdquo; terang Endang Retno Sri Subiyandani. Jika dilihat dari pintu masuk, lanjut dia, selama Januari hingga Maret sebesar 98,82 persen atau 1.014.236 orang dari mereka datang melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai. Sisanya jalur laut sebanyak 12.131 orang. Endang mengakui, angka itu masih jauh lebih rendah dari periode yang sama pada 2019. Namun, lebih baik dari 2022. Dia berharap akan ada pemulihan yang semakin baik dan kondisi pariwisata seperti semula. Gubernur Bali Wayan Koster sebelumnya menargetkan pada 2023, kunjungan wisman ke Bali mencapai 4,5 juta. Pada 2022 target Pemprov Bali 1,5 juta namun justru menembus 2,1 juta kunjungan. &rdquo;Jadi dari 2022 sudah cukup terlihat sangat signifikan. Kita berdoa sama-sama untuk bisa menjadi lebih baik lagi,&rdquo; harap Kepala BPS Bali Endang Retno Sri Subiyandani.

BPS Bali menyebut, target Pemprov Bali datangkan 4,5 juta wisatawan mancanegara pada 2023 berpotensi terwujud

BPS Sebut Target Tahun Ini 4,5 Juta Wisman ke Bali Berpotensi Terwujud

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/PEMILU-GRAFIS-1.jpg" alt="Ilustrasi. Pemilu 2024. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi. Pemilu 2024. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Provinsi Bali memastikan anggaran pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 sebesar Rp 250 miliar. Anggaran itu dapat disiapkan pemprov dengan tepat waktu. &rdquo;Secara prinsip Pemprov Bali sudah siap. Anggarannya sudah tersedia. Persoalannya tinggal menunggu tahap Pilkada 2024 dari Komisi Pemilihan Umum,&rdquo; kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Bali I Gusti Ngurah Wiryanata seperti dilansir dari Antara di Denpasar. Wiryanata menambahkan, sesuai dengan Surat Edaran Mendagri pada 2023, pemerintah daerah harus sudah mencairkan 40 persen dari keseluruhan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pilkada. Ratusan miliar anggaran tersebut dipergunakan untuk seluruh tahap Pilkada 2024 di Bali. Termasuk untuk pengawasan hingga pengamanan. Berdasar usul yang disampaikan masing-masing lembaga dan kesepakatan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Bali, rencana anggaran untuk KPU Provinsi Bali sebesar Rp 155,90 miliar, kemudian Bawaslu Provinsi Bali Rp 41,09 miliar, Polda Bali Rp 39,42 miliar, dan Korem 163/Wirasatya sebesar Rp 7,5 miliar. &rdquo;Total rencana kebutuhan anggaran itu sebesar Rp 243,91 miliar lebih. Tetapi kami siapkan posnya Rp 250 miliar untuk Pilkada 2024. Sedangkan untuk pelaksanaan pilpres dan pileg itu kan anggarannya dari pusat,&rdquo; terang I Gusti Ngurah Wiryanata. Menyesuaikan tahap Pilkada 2024 yang akan dimulai sekitar akhir 2023, anggaran pilkada dari Pemerintah Provinsi Bali dipastikan cair pada triwulan terakhir tahun ini. &rdquo;Jadi sekitar Oktober atau November sudah cair 40 persen,&rdquo; ujar I Gusti Ngurah Wiryanata. Wiryanata menambahkan, terkait anggaran Pilkada 2024 tersebut, Pemerintah Provinsi Bali sebenarnya sudah ancang-ancang dari tahun lalu. &rdquo;Pada 2022 sebenarnya sudah saving Rp 100 miliar, tinggal mencari kekurangannya lagi Rp 150 miliar sehingga genap Rp 250 miliar,&rdquo; papar I Gusti Ngurah Wiryanata. Berdasar komunikasi dengan BPKAD Bali, lanjut dia, anggaran yang sudah tersedia sekitar Rp 175 miliar. &rdquo;Masih kurang Rp75 miliar. Estimasi dengan terus kita menabung dan disisihkan dalam dana cadangan, mungkin kira-kira Juli ini sudah lengkap,&rdquo; tutur I Gusti Ngurah Wiryanata. Dia menegaskan, dana ratusan miliar tersebut termasuk dalam anggaran untuk pengamanan selama proses Pilkada 2024. &rdquo;Kita siapkan juga untuk keamanan, TNI dan Polri karena di setiap tempat pemungutan suara harus ada aparat, tidak mungkin tanpa operasional,&rdquo; ucap Wiryanata. Di kabupaten/kota juga telah menyiapkan anggaran pelaksanaan pilkada dan akan ada patungan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. &rdquo;Kami sudah rapat dengan kabupaten/kota dan secara prinsip mereka sudah menyiapkan. Artinya aman, ada komponen-komponen pembiayaan yang ditanggung pemerintah provinsi dan ada yang kabupaten,&rdquo; terang I Gusti Ngurah Wiryanata.

Pemprov Bali pastikan anggaran pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 Rp 250 miliar dapat disiapkan pemprov tepat waktu

Pemprov Bali Pastikan Anggaran Pilkada 2024 Rp 250 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/14/zyro-image-1494862337.png" alt="Gubernur Bali Wayan Koster." width="100%">
<figcaption>Gubernur Bali Wayan Koster.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Gubernur Bali Wayan Koster&nbsp;ingin agar rencana pembangunan Terminal Liquified Natural Gas (LNG) Sidakarya di Denpasar tetap berjalan. Sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan tidak merekomendasikan proyek tersebut. &rdquo;Harapannya ya ini (proyek Terminal LNG) lolos, karena kita untuk kepentingan daerah Bali ya, dan sudah ada kesepakatan dengan wali kota dan empat desa adat yang ada di wilayah itu,&rdquo; kata Koster seperti dilansir dari Antara di Denpasar, Jumat (14/4). Menurut dia, sudah tidak ada lagi permasalahan terkait proyek tersebut. Apalagi Terminal LNG disebut-sebut demi kepentingan Bali yang mandiri energi dan energi bersih sekaligus untuk meningkatkan daya saing pariwisata. Hingga saat ini, orang nomor satu di Pemprov Bali itu masih mengoordinasikan hal itu dengan Menko Marves. Gubernur telah mengirimkan surat kepada Luhut Binsar agar merestui proyek Terminal LNG di kawasan mangrove tersebut. &rdquo;Sudah sampai saya kira (suratnya) sedang dikaji, kita berikan kesempatan kepada Pak Menko Marves dan timnya untuk mempelajari studi kelayakan yang sudah dilakukan termasuk juga kesiapan untuk analisis data,&rdquo; ujar Koster. Adapun surat penjelasan yang disampaikan Koster kepada Menko Marves adalah hasil kajian aspek keamanan, keselamatan operasi, dan pelayaran, dalam pembangunan Terminal LNG yang membuktikan bahwa tidak ada isu lingkungan yang muncul. Hal itu menurut dia, sesuai dengan penjelasan Menteri LHK dalam laporan kepada Menko Marves. Namun, Luhut justru tidak memberikan&nbsp;rekomendasi melalui Menteri LHK di mana penyebabnya sendiri tak diketahui gubernur Bali. &rdquo;Sebenarnya sudah lama (kabar proyek LNG Sidakarya) cuma saya tidak tahu kenapa (baru ditolak). Belum berlanjut proyek, tapi persiapan jalan terus,&rdquo; tutur Wayan Koster.

Gubernur Bali Wayan Koster ingin rencana pembangunan Terminal LNG tetap jalan meski Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan beri rekmendasi

Gubernur Bali Ingin Proyek LNG Tetap Jalan usai Tak Didukung Luhut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/14/IMG_20230413_160245-1474994755.jpg" alt="Penyidik Kejaksaan Tinggi Bali menahan tersangka RAS, mantan kepala UPTD PAM PUPPR-Kim Provinsi Bali tahun 2018-2020." width="100%">
<figcaption>Penyidik Kejaksaan Tinggi Bali menahan tersangka RAS, mantan kepala UPTD PAM PUPPR-Kim Provinsi Bali tahun 2018-2020.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali menahan mantan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perusahaan Air Minum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman (UPTD&nbsp;PAM PUPR-Kim) Provinsi Bali tahun 2018-2020. RAS&nbsp;ditahan sebagai tersangka dugaan korupsi mencapai sekitar Rp 23 miliar. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Bali Putu Agus Eka Sabana Putra mengatakan, tersangka RAS&nbsp;langsung ditahan penyidik Kejati Bali usai menjalani pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan di ruangan penyidik Pidana Khusus Kejati Bali. &rdquo;Penahanan tersangka RAS dilakukan setelah penyidik melakukan pemanggilan dan pemeriksaan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi,&rdquo; ujar Putu Agus Eka Sabana Putra seperti dilansir dari Antara. Pada saat pemeriksaan, kata Eka, tersangka RAS diberikan pertanyaan sebanyak 15. Semuanya dijawab oleh yang bersangkutan dan kemudian penyidik melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan. Eka mengatakan, tersangka RAS selanjutnya akan dititipkan selama 20 hari ke depan di Lapas Kelas II A Kerobokan, Badung. Itu sambil menunggu jadwal persidangan. Menurut dia, tersangka RAS ditetapkan sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dalam kapasitasnya sebagai kepala UPT pengelolaan PAM PUPPR-Kim&nbsp;Bali tahun 2018-2020. Selain itu, kata Eka, RAS juga diduga terlibat pemberian jasa pelayanan pada UPTD PAM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Tahun 2018 sampai 2020. Eka menyebutkan, nilai kerugian yang disebabkan oleh perbuatan tersangka RAS mencapai Rp 23 miliar. Yakni berdasar hasil audit eksternal oleh kantor akuntan publik yang didukung keterangan ahli. Menurut dia, tersangka RAS dalam kurun waktu 2018 dan 2020 telah menerima fee dari penyedia barang dan jasa dan terjadi benturan kepentingan tersangka RAS dalam pengadaan barang dan jasa tersebut. &rdquo;Dalam kurun waktu tersebut, tersangka RAS menerima jasa pelayanan yang seharusnya tidak dapat diterima tersangka,&rdquo; terang Putu Agus Eka Sabana Putra. Atas perbuatan tersebut, kata dia, tersangka RAS dijerat dengan pasal 2, pasal 3, pasal 12 huruf e, pasal 12 huruf I, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Eka menambahkan masih terbuka kemungkinan bahwa ada pihak lain, selain tersangka RAS yang terlibat dalam tindak pidana korupsi tersebut. &rdquo;Tidak menutup kemungkinan ada pihak lain tergantung pemeriksaan di persidangan. Apabila terungkap bahwa ada aliran atau pihak lain yang terlibat tentunya penyidik Kejaksaan Tinggi Bali pasti akan menelusuri hal itu,&rdquo; papar Putu Agus Eka Sabana Putra. Sebelumnya, penyidik Kejati Bali telah melakukan penyitaan terhadap setiap barang yang digunakan atau merupakan hasil dari perbuatan korupsi yang diduga dilakukan tersangka RAS. Jaksa juga&nbsp;melakukan penyitaan terhadap buku tabungan RAS, berupa buku tabungan Mandiri dan BNI. &nbsp;

Kejati Bali tahan mantan Kepala UPTD PAM PUPR-Kim Provinsi Bali tahun 2018-2020 sebagai tersangka dugaan korupsi Rp 23 miliar

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Pemprov Bali

Berita Terkini