<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/29/Screenshot_2025-12-29-19-05-31-291_comandroidchrome-edit-3418059596.jpg" alt="Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M Nasir (ANTARA/Pos Komando Tanggap Darurat)" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M Nasir (ANTARA/Pos Komando Tanggap Darurat)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Pemerintah Provinsi Aceh memastikan seluruh aktivitas kegiatan belajar mengajar (KBM) semester genap tahun ajaran 2025/2026 akan dimulai secara serentak pada 5 Januari 2026, termasuk daerah terdampak bencana. "Kendala infrastruktur akibat bencana meteorologi tidak boleh menjadi alasan terhentinya hak pendidikan anak-anak Aceh," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M Nasir di Banda Aceh, Senin. Berdasarkan data terbaru dari Posko Penanganan Bencana Meteorologi Pemerintah Aceh, tercatat dari 555 unit SMA di seluruh Aceh, sebanyak 214 unit di antaranya terdampak banjir dan tanah longsor. Adapun wilayah terdampak paling signifikan meliputi Kabupaten Pidie Jaya, Aceh Utara, Kota Langsa dan Aceh Tamiang dan ada 78 unit sekolah yang masuk kategori rusak berat. "Saya instruksikan agar proses belajar mengajar tetap dilaksanakan. Pendidikan harus hadir sebagai pemberi kepastian di tengah situasi bencana,&rdquo; katanya. M Nasir menambahkan, aktivitas sekolah bukan sekadar transfer ilmu, melainkan faktor krusial dalam proses pemulihan psikologis siswa yang menjadi korban bencana. "Kehadiran siswa di sekolah akan membantu mereka kembali ke ritme hidup normal, yang merupakan bagian penting dari pemulihan pascabencana," katanya. Plt Kepala Dinas Pendidikan Aceh sekaligus Juru Bicara Posko Penanganan Bencana, Murthalamuddin menambahkan dirinya telah mengeluarkan instruksi resmi kepada seluruh kepala sekolah tingkat SMA di Aceh. &ldquo;Bagi sekolah yang mengalami kerusakan berat sehingga ruang kelas tidak dapat digunakan, kami instruksikan untuk menggunakan sarana darurat. KBM tidak boleh berhenti. Kami telah meminta para kepala sekolah untuk memastikan ketersediaan tempat belajar sementara agar siswa tetap bisa masuk sesuai jadwal,&rdquo; kata Murthalamuddin. Murthalamuddin mengatakan peran guru pada awal masuk sekolah nanti akan difokuskan pada pemulihan psikis siswa. Para tenaga pendidik diminta untuk tidak langsung membebani siswa dengan materi pelajaran yang berat, melainkan menggunakan pendekatan persuasif. &ldquo;Guru memiliki peran ganda saat ini, yakni sebagai pendidik sekaligus pendamping psiko sosial bagi siswa. Kami berharap para guru mengedepankan pendekatan persuasif dan merangkul siswa secara psikologis agar semangat belajar mereka kembali pulih,&rdquo; katanya. (*) &nbsp; &nbsp;

Pemprov Aceh memastikan seluruh aktivitas KBM semester genap tahun ajaran 2025/2026 dimulai secara serentak pada 5 Januari 2026

Pemprov Aceh Pastikan KBM Dimulai Serentak pada 5 Januari 2026

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/18/Untitled3-1699585362.jpg" alt="Countdown PON XXI Aceh-Sumut resmi dilakukan Menpora Dito Ariotedjo, Minggu (17/9)." width="100%">
<figcaption>Countdown PON XXI Aceh-Sumut resmi dilakukan Menpora Dito Ariotedjo, Minggu (17/9).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI pada 2024 berpotensi batal digelar di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Dugaan itu dilontarkan oleh Ketua Umum KONI Aceh Kamaruddin Abubakar. Dia menilai hingga saat ini belum ada kegiatan terkait PON yang dilaksanakan oleh Pemprov NAD. Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki yang sebagai Ketua PB PON XXI wilayah Aceh tidak membuat kebijakan serius. "Sampai sejauh ini nyaris tidak ada pergerakan apa pun di lapangan terkait gelaran PON XXI Aceh sebagai tuan rumah PON XXI," ungkap Kamaruddin kepada wartawan, Kamis (28/9). Saat ini, lanjut pria yang biasa disapa Abu Razak itu, kegiatan pemusatan latihan daerah (pelatda) untuk persiapan atlet Aceh yang terjun dalam arena PON XXI sudah terhenti. Alasannya tidak ada ketersediaan dana. "Kalau kami lihat progres di lapangan tidak ada kemajuan apa pun. Sementara waktu hanya tersisa hitungan bulan. Saya meragukan PON XXI di Aceh akan terlaksana," ungkapnya. Sejauh ini, kata Kamarudin, Pemprov Aceh belum melakukan langkah-langkah kongkret terkait persiapan sebagai tuan rumah PON XXI. Baik dari segi anggaran, panitia daerah, infrastruktur, hingga promosi kegiatan. "Ketidaksiapan ini akan mencoreng nama baik Aceh sebagai tuan rumah maupun peserta PON XXI itu sendiri," beber Kamaruddin. Padahal, lanjutnya, seharusnya event PON di Aceh sepatutnya bisa menjadi rahmat bagi masyarakat olahraga di Aceh. Sebab, akan terbangun venue cabang olahraga berstandar nasioal seperti halnya PON XX yang digelar di Papua. "Jika persoalan tersebut tidak segera diatasi, maka PON XXI yang akan digelar di Aceh terancam gagal total. Seharusnya proyek strategis nasional ini menjadi event momen perpisahan bagi bapak Presiden Jokowi kepada rakyat Aceh," tutup Kamaruddin. Sebagaimana diketahui PON XXI 2024 dilaksanakan oleh dua provinsi, yaitu Sumatera Utara dan Aceh.&nbsp;

Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI pada 2024 berpotensi batal digelar di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

Ketua KONI Aceh Sebut PON XXI Berpotensi Batal Digelar di NAD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/WhatsApp-Image-2022-05-23-at-18.03.16_1.jpg" alt="Wakil Ketua DPRA Safaruddin. Rahmat Fajri/Antara" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPRA Safaruddin. Rahmat Fajri/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) bakal bentuk tim advokasi untuk memperjuangkan pengembalian status empat pulau di wilayah Aceh. Empat pulau itu  diklaim masuk wilayah Sumatera Utara (Sumut).  Wakil Ketua DPR Aceh Safaruddin mengatakan, Pemerintah Aceh sudah lima kali menyurati Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait status empat pulau itu. Namun, belum ada respons positif.  ”DPR Aceh akan bentuk tim bersama Pemerintah Aceh untuk melakukan advokasi ke kemendagri,” kata Safaruddin seperti dilansir dari Antara di Aceh, Senin (23/5).  Adapun keempat pulau yang berpindah wilayah administrasi berdasar Kepmendagri Nomor 050-145 Tahun 2022 tertanggal 14 Februari 2022 yaitu Pulau Mangkir Besar, Pulau Mangkir Kecil, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang.  Safaruddin menyatakan, beralih status kepemilikan empat pulau Aceh menjadi wilayah Sumut itu harus menjadi perhatian serius dari semua kalangan. Baik anggota legislatif maupun Pemerintah Aceh.  ”DPRA mengajak Pemerintah Aceh serta Forum Bersama (Forbes) DPR-DPD asal Aceh untuk segera melakukan advokasi ke kemendagri guna mengembalikan status pulau tersebut,” ujar Safaruddin.  ”Kita harus melakukan koordinasi dengan kemendagri perihal status keempat pulau tersebut. Apa yang membuat keempat pulau itu menjadi milik Sumatera Utara,” tambah dia.  Menurut politikus Partai Gerindra itu, keluarnya Kepmendagri menandakan selama ini ada miskomunikasi antara Pemerintah Aceh dengan kemendagri dalam mempertahankan status empat pulau di Aceh Singkil itu. Kendati demikian, Safaruddin meminta semua pihak untuk tidak saling menyalahkan, apalagi menghakimi.  ”Saat ini yang dibutuhkan kerja kolaboratif untuk mengembalikan status empat pulau tersebut,” ucap Safaruddin.  Dia menambahkan, hak dari wilayah yang dimiliki Aceh sesuai dengan Memorandum of Understanding (MoU) dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA), sehingga harus saling menghormati.  ”Kita pegangannya tapal batas sesuai MoU Helsinki pada angka 1.1.4 yaitu perbatasan Aceh merujuk pada perbatasan 1 Juli 1956. Sekarang kita sedang reses, setelah reses advokasi ini menjadi tugas pertama kita yang harus kita selesaikan,” papar Safaruddin.  Dia juga meminta pihak kemendagri memfasilitasi pertemuan antara Pemerintahan Aceh dengan Pemerintah Sumut agar tidak terjadi gesekan yang bisa mengganggu keharmonisan yang selama ini sudah terbangun. Apalagi Aceh-Sumut akan menjadi tuan rumah PON 2024.  ”Jangan sampai hal ini menjadi pintu persoalan baru, sehingga komunikasi yang baik antara dua provinsi ini menjadi rusak. Kita tidak perlu memperdebatkan siapa salah. Sekarang segera lakukan advokasi. DPRA dengan semangat yang kita miliki mengajak Pemerintah Aceh untuk lakukan advokasi secara bersama-sama,” kata Safaruddin.

Empat Pulaunya Diklaim Sumut, DPR Aceh Bentuk Tim Advokasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/gubernur-aceh.jpg" alt="Gubernur Aceh Nova Iriansyah bersama Gubernur Sumut Edy Rahmayadi. Andika Syahputra/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Aceh Nova Iriansyah bersama Gubernur Sumut Edy Rahmayadi. Andika Syahputra/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Provinsi Aceh Nova Iriansyah menyebut, pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI/2024 berpotensi ditunda. Selain faktor PON XX Papua yang diundur setahun karena pandemi Covid-19, ada juga faktor lain yakni agenda politik Pemilu 2024 serentak.  ”Kita juga tahu PON XX kan diundur setahun, kami menduga 2024 ada Pileg, Pilkada, dan Pilpres. Apa mungkin 2024? jangan-jangan bergeser (ditunda) juga,” ujar Nova seperti dilansir dari Antara usai bertemu Gubernur Sumut Edy Rahmayadi di Medan, Selasa (11/1).  Namun, secara spesifik Nova mengaku, tidak terlalu berbicara serius tentang persiapan PON XXI 2024 bersama Gubernur Sumut Edy Rahmayadi. Pertemuan dengan mantan Pangkostrad itu diakui Politikus Partai Demokrat itu hanya silaturahmi biasa.  ”Sebenarnya ini silaturahmi biasa, setiap ada kesempatan saya dengan senior Pak Gubernur Sumut, selalu diskusi, tidak spesifik masalah PON. Masalah PON saya pikir sudah berjalan itu,” kata Nova.  Persiapan PON XXI di mana Sumut dan Aceh menjadi tuan rumah bersama, diakui Nova sudah diurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) masing-masing daerah.  ”Sudah mengalir seperti apa adanya. KONI yang urus. Nanti pada saat kita ketua panitianya, secara formal kan gubernur, kan nanti 2024, mungkin 2023 dimulai,” tutur Nova.  Gubernur Sumut Edy Rahmayadi juga mengamini pernyataan Nova Iriansyah. Edy mengatakan pertemuan itu lebih membicarakan banyak hal di luar PON 2024.  ”Kita sampaikan tidak secara khusus bicara PON, kita bicara ekonomi, sosial budaya, adat istiadat. Kita kan tetangga yang dekat, orang Sumatera Utara banyak di Aceh, orang Aceh banyak di Sumatera Utara. Silaturahmi setiap saat dilakukan, kami diskusi, banyak yang bisa dimanfaatkan, di semua bidang,” terang Edy Rahmayadi.

Ada Pemilu dan Pandemi, Gubernur Aceh Sebut PON XXI Berpotensi Ditunda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/IMG-20201023-WA0016_960-t-720-1.jpg" alt="Wakil Ketua DPRA Safaruddin. Rahmat Fajri/Antara" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPRA Safaruddin. Rahmat Fajri/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Safaruddin menegaskan, pihaknya bersama Pemerintah Aceh sudah menyepakati pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) diselenggarakan pada 2022.  ”Pemerintah dalam hal ini Gubernur Aceh dan juga DPRA sepakat Pilkada Aceh harus mengacu pada UUPA (UU Pemerintah Aceh) yaitu pada 2022,” kata Safaruddin, seperti dilansir dari Antara di Banda Aceh, Selasa (24/11).  Safaruddin menyampaikan, sesuai dengan keputusan politik saat konsolidasi Komisi I DPRA dengan Komisi A DPRK kabupaten/kota se-Aceh, semuanya telah menyepakati Pilkada Aceh dilaksanakan 2022. Bahkan, Pemerintah Aceh juga sudah keluarkan sikap sepakat.  ”Pemerintah sudah siap gelar pilkada, semua kesepakatan juga telah diteruskan ke Kemendagri,” ujar Safaruddin.  Meski demikian, kata Safaruddin, mengingat masa jabatan Gubernur Aceh hingga Juli 2022, pelaksanaan pilkada harus dilaksanakan sebelum periode kepala daerah berakhir. Pada posisi ini, harusnya Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh sudah mengambil keputusan sendiri mengenai tahap pilkada, dan mengacu pada UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA).  ”Persiapannya tentu menjadi perdebatan yang sengit, apalagi KIP Aceh belum mengatur tentang keputusan terkait tahapnya,” kata Safaruddin, politikus Gerindra itu.  Mengenai anggaran, lanjut Safaruddin, Pemerintah Aceh bersama DPRA sudah menyiapkan dana untuk pesta demokrasi lima tahunan itu melalui biaya tak terduga (BTT) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2021.  ”Anggarannya sudah kita persiapkan. Nanti kalau seandainya keputusan setelah koordinasi dengan KPU RI diselenggarakan 2022, sudah ada anggarannya,” ujar Safaruddin.  Safaruddin menambahkan, Mendagri Tito Karnavian telah memberi ruang untuk Aceh jika ingin melaksanakan pilkada pada 2022. Namun, kepastiannya masih menunggu regulasi nasional.  ”Pak Tito sudah memberikan ruang untuk Aceh melaksanakan pilkada pada 2022. Keputusan itu sudah dijawab melalui Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Akmal Malik. Mereka menghargai keputusan politik Aceh,” ucap Safaruddin.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=r-neoWAn_hw

DPRA dan Pemerintah Aceh Sepakat Pilkada Aceh Dilaksanakan pada 2022

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/E8A2D1D6-04CD-403C-9DED-15937419C5A3.jpg" alt="Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah. Antara" width="100%">
<figcaption>Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Aceh menunda perjanjian kerja sama dengan Institut Francais d’Indonesie yang merupakan bagian kecaman pemerintah dan masyarakat Aceh terhadap pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang dinilai mendiskreditkan umat Islam.  ”Penundaan kerja sama ini sebagai sikap protes. Bentuk keberatan pemerintah bersama seluruh masyarakat Aceh kepada Pemerintah Prancis yang telah mendiskreditkan Islam,” kata Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah seperti dilansir dari Antara di Banda Aceh.  Dia menjelaskan, sikap Presiden Prancis yang mengatakan Islam sebagai agama yang mengalami krisis di dunia dan tidak melarang Majalah Charlie Hebdo menerbitkan kembali kartun Nabi Muhammad SAW dengan dalih kebebasan berpendapat, tidak dapat dibenarkan. Hal tersebut telah melukai hati 2 miliar lebih umat Islam di seluruh dunia.  ”Pemerintah Aceh mengecam keras atas pernyataan dan sikap Macron. Kami minta Presiden Prancis mencabut pernyataannya dan meminta maaf kepada umat muslim di seluruh dunia,” ujar Nova Iriansyah.  Kerja sama yang bakal ditandatangani antara Pemerintah Aceh dan Institut Prancis tersebut terkait pendidikan dan budaya milik Prancis di Kedutaan Besar Prancis di Jakarta. Penundaan tersebut diinstruksikan langsung Nova kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Aceh Syaridin.  ”Benar. Atas instruksi Pak Plt Gubernur, kerja sama ini kita tunda dulu. Ini bentuk sikap protes pemerintah Aceh kepada Pemerintahan Perancis,” kata Syaridin.  Syaridin menyebutkan, pada 14 Juli, MoU antara Pemerintah Aceh dengan Institut Perancis diteken Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah. Rencananya pelaksanaan kerja sama tersebut dilakukan pada Desember. Lewat kerja sama tersebut Pemerintah Aceh merencanakan mengirim mahasiswa asal Aceh untuk kuliah ke Prancis pada 2021.  ”Untuk sementara akan ditunda pelaksanaannya atau dibatalkan untuk saat ini,” kata Syaridin.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=SNUsjFC9vQw&ab_channel=jawapostvofficial

Pemerintah Aceh Tunda Kerja Sama dengan Institut Prancis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/virus-korona-lebih-bahaya.jpg" alt="UKUR SUHU BADAN: Petugas medis Tiongkok memeriksa warga yang hendak masuk ke stasiun kereta api bawah tanah di Beijing kemarin. (Mark Schiefelbein/AP)" width="100%">
<figcaption>UKUR SUHU BADAN: Petugas medis Tiongkok memeriksa warga yang hendak masuk ke stasiun kereta api bawah tanah di Beijing kemarin. (Mark Schiefelbein/AP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dampak dari virus korona membuat 12 mahasiswa asal Aceh terjebak di Kota Wuhan, Tiongkok. Kini untuk menenangkan keluarga mereka di Tanah Air, Pemprov Aceh, membuat posko komunikasi untuk pemantauan.  Dilaporkan Antara, Juru Bicara Pemerintah Aceh Saifullah Abdul Gani mengatakan, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh Nova Iriansyah telah menginstruksi kepada seluruh pejabat Aceh untuk siaga satu, terkait penyebaran virus korona di Wuhan.  "Plt Gubernur Aceh telah mengambil kebijakan terkait dengan wabah virus korona yang bersumber di Wuhan dengan mengintruksikan kepada seluruh penjabat Aceh untuk siaga satu. Mengingat, ada mahasiswa Aceh yang sedang berada di Wuhan," kata Saifullah Abdul Gani di Banda Aceh, Minggu (26/1).  Saifullah menyebut, posko itu dibuka untuk mempermudah jalinan komunikasi Pemerintah Aceh dengan mahasiswa di Tiongkok, khususnya di Wuhan. Posko itu berpusat di Dinas Sosial Aceh dan Badan Penghubung Pemerintah Aceh (BPPA) di Jakarta.  Kata Saifullah, Plt Gubernur Aceh telah menunjuk asisten dua Pemprov Aceh Teuku Ahmad Dadek sebagai koordinator tim percepatan penanggulangan wabah korona di Tiongkok. Sebab, ada mahasiswa asal Aceh berada di Tiongkok.  Menurut Saifullah, berdasar keterangan dari Alfi, salah seorang mahasiswa Aceh yang berada di Wuhan, bahwa ada 12 mahasiswa Aceh masih dalam kondisi terisolasi di Wuhan.  "Sebanyak 12 mahasiswa Aceh itu di bawah pantauan Pemerintah Aceh. Kami mendukung kebutuhan logistik mereka. Alfi juga menyampaikan pesan kepada keluarga di Aceh agar tetap tenang dan mereka juga semuanya dalam keadaan sehat," katanya.  Berikut 12 nama mahasiswa Aceh di Wuhan:  1. Fadil - CCNU, Wuhan - Aceh Utara 2. Siti Mawaddah - Huda, Wuhan - Sigli 3. Alfi Rian - WUT, Wuhan - Aceh Utara 4. Ory Safwar - CCNU, Wuhan - Banda Aceh 5. Siti sahara - WHUT, Wuhan - Aceh Tenggara 6. Hayatul-HUST, Wuhan - Lhoksumawe 7. Maisal- HUST , Wuhan - Aceh Besar 8. Jihadullah -WHU, Wuhan - Banda Aceh 9. Ita Kurniawati- WHU, Wuhan - Nagan Raya 10. Agus - zhongnan, Wuhan- Sabang 11. Intan Maghfirah - JISU CC - Banda Aceh (Sekarang di Wuhan ) 12. Sapriadi - JISU CC Meulaboh (Sekarang di Wuhan)

12 Mahasiswa Asal Aceh Terisolasi di Wuhan, Pemprov Aceh Siaga 1

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/istri-bripka-anumerta-faisal-dapat-santunan_m_.jpg" alt="Keuchik Gampong Dayah Tuha Beuracan, Fauzi menerima santunan untuk istri mendiang anggota Polres Aceh Utara, Bripka Anumerta Faisal secara simbolis dari Dinsos Aceh." width="100%">
<figcaption>Keuchik Gampong Dayah Tuha Beuracan, Fauzi menerima santunan untuk istri mendiang anggota Polres Aceh Utara, Bripka Anumerta Faisal secara simbolis dari Dinsos Aceh.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh memberikan santunan kepada keluarga anggota Polres Aceh Utara Bripka Anumerta Faisal. Santunan diserahkan petugas Dinas Sosial (Dinsos) Aceh kepada Keuchik Gampong Dayah Tuha Beuracan, Fauzi. Selanjutnya, santunan akan diserahkan ke istri almarhum, Siti Nurrahmi. Bripka Faisal tewas dibunuh kelompok kriminal bersenjata di kawasan Pantai Bantayan, Kecamatan Seunuddon, Kabupaten Aceh Utara, Minggu (26/8) dini hari. Kepala Seksi Perlindungan Sosial Bencana Alam (PSKBA) Dinsos Aceh Yayan Rahmat mengatakan, santunan yang diberikan berupa sandang dan pangan. Ini sebagai bentuk kepedulian pemerintah dalam meringankan beban keluarga yang ditinggalkan. "Kami semua turut belasungkawa atas musibah ini. Semoga keluarga yang ditinggalkan tabah. Kami doakan almarhum mendapat tempat yang istimewa di sana. Rombongan telah tiba rumah duka di Gampong Dayah Tuha," kata Yayan dalam keterangannya di Banda Aceh, Selasa (28/8). Kini, Siti Nurrahmi sedang dalam keadaan hamil tua anak pertama dari pernikahannya dengan Bripka Faisal. Sesuai prediksi dokter, sang bayi lahir pada 13 September mendatang.&nbsp; Diberitakan sebelumnya, Bripka Anumerta Faisal dihabisi kelompok kriminal yang dikenal dengan nama Setan Botak Peureulak. Mereka merupakan kelompok perompak laut dan pengedar narkoba di perairan Aceh. Sekarang, para pelaku sudah berhasil ditangkap tim gabungan Polres Aceh Utara, Polres Aceh Timur dan Polda Aceh.

Istri Bripka Anumerta Faisal Dapat Santunan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pemprov-aceh-kirim-bantuan-dan-relawan-bantu-korban-gempa-lombok_m_.jpg" alt="Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh mengirimkan bantuan dan tim rewalan ke Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk membantu para korban gempa di sana." width="100%">
<figcaption>Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh mengirimkan bantuan dan tim rewalan ke Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk membantu para korban gempa di sana.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh mengirimkan bantuan dan tim rewalan ke Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Ini dilakukan untuk membantu para korban gempa di sana. Tim relawan dari Aceh&nbsp; yang berjumlah 15 orang ini diberangkatkan, Jumat (10/8). Relawan yang diberangkatkan terdiri dari utusan BPBA, Dinsos Aceh,&nbsp;Dinkes Aceh, RSUDZA orang dan Unsyiah. Pada Rabu (9/8) sore para relawan ini dilepas Plt Gubernur Aceh di di Aula Pendopo Wakil Gubernur Aceh, Banda Aceh. Koordinator Tim Relawan Syafrizal mengatakan, relawan ini dinamakan Tim Aceh untuk NTB. Tim ini diharapkan, dapat membantu korban bencana dan memberikan solusi serta berbagi duka dengan korban gempa.&nbsp; "Tim akan melakukan asesmen dalam bidang kesehatan, melakukan&nbsp; asesmen terhadap dampak bencana, asesmen kebutuhan korban gempa serta kebutuhan pengungsi," kata Syafrizal di Banda Aceh, Jumat (10/8) Tim relawan ini diberangkatkan ke Lombok Utara, NTB dalam rangka misi kemanusiaan untuk gempa bumi yang terjadi di Lombok Utara berskala 7.0 SR pada 5 Agustus lalu dan menelan banyak korban, baik luka-luka dan korban jiwa. Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah sangat mengapresiasi SKPA dan institusi yang bekerja cepat untuk membentuk relawan dan berkoordinasi antar institusi. Sehingga, bisa cepat merespon kejadian gempa di Lombok dan wilayah lain di NTB.&nbsp; "Penderitaan di Lombok sudah pernah kita alami di Aceh seperti yang kita alami sewaktu tsunami 2004 lalu," ujarnya. Menurut dia, masyarakat sekaligus korban gempa di sana tentu sangat membutuhkan bantuan dan uluran tangan. Sehingga mereka dapar terbantu dan penderitaan merekan akan semakin ringan dengan adanga bantuan yang datang. &ldquo;Saudara kita di Lombok tentu sangat memerlukan bantuan, kita terpanggil. Tim ini kita bentuk demi kemanusiaan dan mudah-mudahan mendapat ridho dari Allah SWT,&rdquo; ujar Nova. Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBA Teuku Ahmad Dadek menambahkan, nantinya donasi dari Pemerintah dan masyarakat Aceh diharapkan bisa membantu korban gempa di NTB seperti untuk pembangunan rumah ibadah atau sekolah.&nbsp; "Tercatat saat ini sumbangan untuk gempa NTB sudah mencapai empat ratus juta, rupiah" sebutnya. Kata dia, Nova Iriansyah secara langsung meminta Kepala Pelaksana BPBA untuk berkoordinasi dengan anggota DPRA dalam penggalangan dana. Sehingga, mendapat donasi tambahan dari masing-masing anggota DPRA yang akan berdonasi untuk korban gempa.&nbsp; "(Plt Gubernur) berpesan untuk Tim Aceh agar sungguh-sungguh dalam membantu masyarakat korban gempa tanpa membeda-bedakan agama dan suku. Karena misi kemanusiaan adalah universal. &ldquo;Yang paling utama prioritaskan korban yang paling menderita,&rdquo; tandasnya.

Pemprov Aceh Kirim Bantuan dan Relawan Bantu Korban Gempa Lombok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/unjuk-rasa-soal-hukum-cambuk-ricuh_m_205719.jpeg" alt="Ratusan massa Gerakan Rakyat Pembela Syariat (GRPS) menggelar aksi di depan Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Kamis (19/4)." width="100%">
<figcaption>Ratusan massa Gerakan Rakyat Pembela Syariat (GRPS) menggelar aksi di depan Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Kamis (19/4).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ratusan massa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Pembela Syariat (GRPS) menggelar aksi di depan Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Kamis (19/4). Mereka menolak pelaksanaan hukuman cambuk di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan menuntut penegakkan syariat Islam secara kaffah. Sebelum melakukan aksi, ratusan massa terlebih dahulu mengikuti apel di halaman Kantor Gubernur Aceh. Setelah itu mereka merapat ke pintu gerbang utama. Orasi tuntutan serta kecaman ditujukan kepada Gubernur Aceh Irwandi Yusuf. Selain berorasi menyampaikan sejumlah tuntutan, pengunjuk rasa juga membentangkan sejumlah spanduk dan poster. Isinya bentuk kekecewaan atas keluarnya Peraturan Gubernur Aceh (Pergub) Nomor 5 tahun 2018 tentang Pemindahan Lokasi Hukuman Cambuk. "Kami menganggap itu tindakan yang dipaksakan. Nafsu Irwandi sendiri tanpa didasari hukum yang jelas. Seharusnya Gubernur Aceh melibatkan semua pihak untuk mengambil keputusan," kata Koordinator Aksi Tgk Khairul Rizal. Awalnya, unjuk rasa berlangsung tertib. Pengunjuk rasa silih berganti beorasi menyampaikan tuntutan. Namun selang beberapa saat, aksi saling dorong terjadi. Hingga berakhir ricuh. "Tadi sempat dorong-dorongan. Bukan diamankan. Tapi kami bawa dari keramaian waktu dorong-dorongan," ujar Kapolresta Banda Aceh AKBP Trisno Riyanto. Kini, aksi unjuk rasa sudah selesai. Massa membubarkan diri dan meninggalkan Kantor Gubernur Aceh.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pemprov aceh

Berita Terkini