<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/menteri-agama-tunggu-fatwa-mui-soal-pemotogan-gaji-pns-untuk-zakat_m_197990.jpeg" alt="Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin" width="100%">
<figcaption>Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rencana pemerintah menerapkan pemotongan gaji pegawai negeri sipil (PNS) untuk membayar zakat masih menunggu fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sebab aturan pemotongan itu harus sesuai dengan hukum negara dan hukum fikih. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan, penerapan kebijakan tersebut harus melalui kajian dua aspek hukum. Yakni hukum negara dan hukum fikih. Untuk kajian hukum negara maupun hukum pidana, Lukman mengatakan sudah selesai.&nbsp;"(Tinggal) landasan fikih zakat. Dari syarinya seperti apa," ujarnya seusai pembukaan Rakornas Baznas 2018 di Denpasar, Bali, kemarin (21/3). Nah, untuk mendapatkan kajian dari aspek hukum fikih tersebut, Lukman masih menunggu agenda ijtimak Komisi Fatwa MUI. Rencananya, kegiatan diskusi para ulama itu digelar di Lombok pada 12-14 April 2018. Hasil pembahasan dari ulama MUI tersebut nanti menjadi dasar penerapan pemungutan zakat PNS melalui skema potong <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/03/08/194301/ekonom-potongan-ideal-gaji-pns-untuk-iuran-pensiun-5-7-persen" target="_blank">gaji</a>. Saat ini pemerintah dihadapkan pada dua kutub yang bertentangan. Terkait zakat <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/03/09/194652/skema-pensiun-diubah-gaji-pns-dan-pejabat-bakal-naik-drastis" target="_blank">ASN</a> tersebut, ada pihak yang menyatakan bahwa pemerintah berhak mengambil atau memungut. Lebih tegas lagi, negara berhak memaksa ASN pemeluk Islam yang memenuhi syarat untuk membayar zakat. Sebaliknya, ada pihak yang berpendapat bahwa zakat adalah kewajiban atau urusan agama yang bersifat individu. Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin mengaku tidak setuju dengan adanya pemotongan <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/03/15/196198/petronela-nahak-tki-yang-tujuh-tahun-tidak-digaji-akhirnya-pulang" target="_blank">gaji</a> ASN untuk zakat. Sebab, gaji yang diterima ASN itu relatif kecil jika dibandingkan dengan kebutuhan yang tinggi saat ini. Soal kewajiban zakat dan sedekah itu cukup didorong saja. "Harus ada kearifan. Kalau kemudian itu dipaksakan untuk dipotong, wah itu kasihan," ujarnya di kantor MUI kemarin. Selain itu, Din meminta pemerintah tidak terlalu bersemangat pada hal-hal yang menyangkut uang.&nbsp;

Menteri Agama Tunggu Fatwa MUI soal Pemotogan Gaji PNS untuk Zakat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/soal-pemotongan-gaji-pns-untuk-zakat-ppp-ngeluh-menag-diserang_m_187565.jpeg" alt="Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin" width="100%">
<figcaption>Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wacana Menteri Agama (Menag), Lukman Hakim Saifuddin untuk memotong gaji para pegawai negeri sipil (PNS) yang beragama Islam untuk zakat menimbulkan polemik dan upaya penolakan.&nbsp; Menanggapi hal itu, &lrm;Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Reni Marlinawati menilai wacana itu berpolemik karena di politisasi. Padahal, menurutnya peraturan itu untuk kebaikan umat. "Masalah zakat ini tidak bisa dilihat dari perspektif politik, tidak bisa dilihat dari perspektif sosial. Tetapi harus dilihat dari perspektif agama," ujar Reni di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (9/2). Anggota Komisi X DPR ini juga telah mendapat informasi langsung dari Menteri Agama Lukman Hakum Saifuddin bahwa zakat itu bukanlah suatu kewajiban, melainkan bersifat sukarela. Termasuk PNS yang dikenakan &lrm;zakat adalah orang yang sudah memenuhi nisabnya, atau setara dengan 85 gram emas murni dari total penghasilannya dalam waktu satu tahun. "Kalau kemudian nisabnya kurang, yang tentu tidak dikenakan zakat. Jadi &lrm;sama sekali tidak ada pemaksaan dan sama sekali tidak ada keharusan," katanya. Sementara banyak pihak yang menakutkan bahwa zakat itu nantinya malah digunakan untuk pemerintah dalam pembangunan &lrm;infrastruktur. Padahal, ditegaskan Reni, pemerintah lewat Kementerian Agama (Kemenag) tidak mengelola zakat itu.&nbsp; "Tapi langsung lewat Baznas (Badan Amil Zakat Nasional), sebagai lembaga amal <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/02/08/187315/potong-gaji-pns-untuk-zakat-dinilai-tak-tepat" target="_blank">zakat</a>," ungkapnya. Jadi menurut Reni, gagasan yang dimiliki oleh pemerintah ini sangatlah mulia. Sudah sepatutnya untuk didukung. Oleh sebab itu, PPP mendukung wacana yang digulirkan oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin yang merupakan kader PPP juga. "Saya dukung Pak Menteri untuk lakukan sosialisasi terhadap gagasan ini," pungkasnya. Di tempat terpisah, Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin menjelaskan, pada prinsipnya zakat yang akan dibebankan oleh para PNS tidak diharuskan, bahkan pihaknya juga tidak memaksa.&nbsp; "Prinsipnya sukarela, &lrm;sehingga ASN muslim yang sudah mencapai nisab batas minimal penghasilannya dikenai zakat, dia harus menyatakan apakah bersedia atau tidak bersedia penghasilannya disisihkan ke zakat," ujar Lukman saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (9/2). &lrm;Nantinya, juga PNS yang ingin melakukan <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/02/08/187298/alasan-zakat-gaji-pns-dipotong-gerindra-dan-muhammadiyah-satu-sikap" target="_blank">zakat</a>, harus ada perjanjiannya. Apakah bersedia melakukan salah satu rukun Islam tersebut. "Jadi harus ada akad prinsipnya," katanya. Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menegaskan, pada prinsipnya uang sebesar 2,5 persen dari gaji PNS itu untuk kemaslahatan umat, sehingga orang-orang yang tidak mampu berhak mendapatkan santunan. "Dana umat dalam bentuk zakat ini yang tidak kecil itu betul-betul bisa diaktualisasikan dalam bentuk zakat," pungkasnya.

Soal Pemotongan Gaji PNS untuk Zakat, PPP Ngeluh Menag Diserang

pemotongan gaji pns untuk zakat

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pemotongan gaji pns untuk zakat

Berita Terkini

Menteri Agama Tunggu Fatwa MUI soal Pemotogan Gaji PNS untuk Zakat

Soal Pemotongan Gaji PNS untuk Zakat, PPP Ngeluh Menag Diserang

Download Aplikasi JawaPos.com