<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/IMG_20210409_181855.jpg" alt="Pemerintah Kota Pontianak, segel Wisma Nusantara di Jalan Letjen Suprapto, Pontianak Selatan. Sucia Lucinda/Antara" width="100%">
<figcaption>Pemerintah Kota Pontianak, segel Wisma Nusantara di Jalan Letjen Suprapto, Pontianak Selatan. Sucia Lucinda/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, menyegel Wisma Nusantara di Jalan Letjen Suprapto, Pontianak Selatan. Hal itu menyusul dugaan adanya prostitusi anak bawah umur di wisma di pusat Kota Pontianak tersebut.  ”Penghentian sementara operasional tempat penginapan hingga 16 April itu lantaran sering ditemukan anak di bawah umur yang diduga terkait aktivitas prostitusi anak,” kata Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono seperti dilansir dari Antara di Pontianak, Jumat (9/4).  Dia menegaskan, tindakan tersebut dilakukan sebagai bentuk sanksi bagi tempat penginapan yang lalai membiarkan anak-anak di bawah umur menginap di tempat usahanya yang diduga melakukan praktik prostitusi.  ”Saya perintahkan untuk ditutup sementara sebagai bentuk punishment agar mereka taat terhadap aturan-aturan yang sudah kami tetapkan,” ujar Edi.  Wali kota menyatakan, berdasar keterangan manajemen penginapan tersebut, mereka tidak mengetahui keluar masuk tamu yang datang. Padahal, itu bisa diketahui melalui petugas pengamanan maupun petugas hotel.  ”Wisma Nusantara ini sudah beberapa kali melanggar. Peringatan lisan dan tertulis juga sudah dilayangkan, sehingga harus diberikan tindakan tegas dengan penutupan sementara,” ungkap Edi.  Edi Kamtono mengatakan, adanya pihak yang memanfaatkan hotel, wisma, penginapan, dan rumah kos untuk melakukan kegiatan prostitusi, perlu perhatian serius  manajemen penginapan. Pengelola harus membantu mencegah agar tidak terjadi penyalahgunaan tempat penginapan menjadi lokasi prostitusi.  ”Pada beberapa hotel lainnya bahkan melaporkan ketika ada anak di bawah umur yang berkeliaran di hotel, sehingga bisa dilakukan upaya pembinaan,” tutur Edi.  Dia berharap agar sanksi yang dijatuhkan pada Wisma Nusantara bisa memberikan pembelajaran bagi penginapan lain, baik hotel, wisma maupun rumah kos. Pihak hotel harus membentuk tim pengawas internal untuk mengawasi aktivitas tamu yang menginap di sana agar bisa dicegah segala perbuatan yang melanggar hukum.  ”Pemkot Pontianak akan terus melakukan upaya untuk menekan kasus prostitusi anak. Beberapa kasus bahkan ditemukan adanya muncikari yang merupakan teman sebaya,” ujar Edi.  Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kota Pontianak bersama Dinas Sosial dan OPD lainnya berkolaborasi serta bekerja sama dengan Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Kalbar serta TNI Polri melakukan upaya-upaya dari pencegahan, penindakan, dan pembinaan.  ”Kita harus terus-menerus melakukan upaya karena ini merupakan bagian dari tugas pemerintah untuk melindungi anak di bawah umur,” tutur Edi.  Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kota Pontianak Syarifah Adriana menjelaskan, penyegelan dilakukan karena ditemukan anak di bawah umur sudah keempat kalinya. Dalam hal ini melanggar perda dan undang-undang. Hal yang dilanggar yakni Perda Nomor 11 Tahun 2019.  ”Penyegelan akan dilakukan selama sepekan dan diwajibkan membayar denda,” terang Syarifah Adriana.  Adriana menambahkan, apabila usai penyegelan jika ditemukan kembali adanya pelanggaran, akan dilakukan penutupan secara permanen. Untuk hotel dan penginapan lain juga akan dilakukan tindakan yang serupa. ”Saya tegaskan bagi semua pengusaha hotel dan penginapan untuk tidak menerima anak di bawah umur,” tegas Syarifah Adriana.  Komisioner KPPAD Kalbar Alik R. Rosyad menerangkan kronologis hingga dilakukan penutupan sementara terhadap Wisma Nusantara. Pihaknya bersama Polsek Selatan merazia penginapan tersebut satu kali pada Januari, dua kali pada Februari, dan sekali pada akhir Maret. Hasilnya, di lokasi itu giat pertama mengamankan delapan orang, kedua 17 orang, ketiga enam orang, dan terakhir 21 orang.  ”Dari jumlah tersebut, sebagian besar yang diamankan adalah anak-anak. Di sana kita patut menduga bahwa ada praktik prostitusi anak,” kata Alik.  Dia menyebut, beberapa nama yang diamankan sebelumnya juga berkaitan pada aktivitas prostitusi anak. Berulang-ulangnya kejadian itu lantaran ada indikasi pengelola wisma melanggar SOP, sebab pada razia yang dilakukan 30 Maret, dalam beberapa kamar, ada satu kamar yang terisi lima hingga delapan orang.  ”Tentu ini sebuah kelalaian dari pihak pengelola penginapan dalam menjalankan SOP,” ucap Alik.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=9uWoRZdCDJQ

Pemkot Pontianak Segel Wisma Nusantara Terkait Prostitusi Anak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/ok-oce-pontianak-ist.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Kota Pontianak menggandeng OK OCE Indonesia untuk pemulihan UMKM saat pandemi Covid-19. Tujuannya agar dapat meminimalisir kesulitan yang dihadapi pada pelaku UMKM saat ini.  Kerjasama keduanya dibuktikan lewat Penandatanganan MOU secara virtual antara Pemerintah Kota Pontianak dengan Founder OK OCE Indonesia, Sandiaga Uno pada Senin (20/7). Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, mengatakan banyak pelaku usaha di Pontianak yang kini mengalami kesulitan dalam pemenuhan bahan baku dan pemasaran.  Sehingga, dengan adanya kerja sama ini diharapkan mampu membantu UMKM. "Perlu adanya pendampingan, penyediaan bahan baku misalnya ada dari daerah lain, bisa dibantu ke Pontianak. Tidak kalah penting adalah pemasaran, karena ini kunci mendapatkan penghasilan pelaku usaha," ucapnya.  Sementara itu, Sandiaga Uno berharap kolaborasi ini bisa membantu UMKM di Pontianak. "Yakinlah walaupun pandemi membawa kita sulit, membawa ekonomi terjepit, namun kita harus bangkit. Kita harus menang melawan Covid, yes we can do it," tuturnya.  Tidak Hanya berinisiatif menyelamatkan sektor UMKM, dalam kesempatan tersebut Sandi turut mengapresiasi Kinerja Provinsi Kalimantan yang mampu menekan inflasi pada kuartal pertama tahun 2020. Padahal diketahui, kuartal pertama merupakan awal pandemi covid-19 ditemukan di Indonesia.  Sandi menjelaskan bahwa efek inflasi bisa sangat berpengaruh pada UMKM. Untuk itu, perlu cara-cara lain dalam meningkatkan daya beli masyarakat. Salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan subtitusi impor yang mampu meluaskan ketahanan pangan.  Bersamaan dengan hal tersebut, langkah utama dalam menyelamatkan UMKM adalah pendampingan. "Salah satu kurikulum OK OCE Indonesia dalam langkah 7 PAS (Pasti Akan Sukses) adalah pendampingan. Maka dari adanya kolaborasi ini akan adanya pendampingan untuk UMKM di Pontianak," tutupnya.

Pemkot Pontianak Gandeng OK OCE Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/IMG-20200703-WA0048-1.jpg" alt="Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono. Istimewa/Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono. Istimewa/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, mengalokasikan Rp 30 miliar untuk pembebasan lahan rencana pembangunan Jembatan Paralel Kapuas I.  ”Dalam hal ini, kami cukup serius untuk menyelesaikan pembebasan lahan rencana pembangunan Jembatan Paralel Kapuas I yang merupakan prioritas pembangunan dalam mengatasi kemacetan di Kota Pontianak,” kata Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono seperti dilansir dari Antara di Pontianak pada Senin (6/7).  Dia menjelaskan, anggaran sebesar itu dari APBD Pemkot Pontianak, sementara untuk pembangunan konstruksi dari Kementerian PUPR. ”Pemkot siapkan untuk pembebasan lahan saja, sementara untuk pembangunan konstruksi dari pemerintah pusat,” ujar Edi.  Edi menambahkan, pihaknya menargetkan proses pembebasan lahan rencana pembangunan Jembatan Paralel Kapuas I bisa diselesaikan pada 2020, sehingga tahun depan proses pembangunan konstruksinya sudah bisa dimulai.  Saat ini, lanjut dia, tim apraisal sedang bekerja untuk proses ganti rugi tanah. Baik di wilayah selatan maupun timur Jembatan Kapuas I. ”Setelah proses ganti rugi selesai, berkas-berkas tersebut selanjutnya diteruskan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Pembangunan Jembatan Paralel Kapuas I merupakan prioritas Kementerian PUPR untuk dituntaskan,” ujar Edi.  Edi optimistis apabila Jembatan Paralel Kapuas I tersebut terbangun, menjadi solusi mengatasi kemacetan lalu lintas yang rutin terjadi di kawasan itu. ”Sehingga menjadi solusi menghadapi persoalan transportasi di wilayah Pontianak Timur dan Selatan,” terang Edi.  Terkait pembebasan lahan untuk pembangunan Jembatan Paralel Kapuas I, dia yakin tidak akan terpengaruh dengan kondisi pandemi Covid-19 yang dihadapi saat ini. Apalagi, pemerintah pusat juga telah memasukkan proyek tersebut dalam skala prioritas program strategis di wilayah Provinsi Kalimantan Barat. ”Saya rasa juga yakin tidak akan ada pemotongan anggaran karena sudah ada komitmen,” kata Edi  Menurut dia, pembebasan lahan untuk pembangunan Jembatan Paralel Kapuas I akan lebih mudah dibanding Jembatan Paralel Landak sebelumnya. Sebab, status kepemilikan lahannya jelas. ”Proses pembebasan lahan akan memakan waktu lama ketika terjadi sengketa, karena masing-masing pihak saling klaim berhak atas ganti rugi tanah. Jika tidak ada sengketa, saya yakin prosesnya akan lebih cepat,” ucap Edi.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=BWEoDuJ15TQ  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=Rlc1-yEgCxk  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=Ea0LL6fNuRU

Rp 30 Miliar Disiapkan untuk Bebaskan Lahan Proyek Jembatan Kapuas I

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/1_1.jpg" alt="Foto semasa hidup KH Zainuddin Djazuli, pengasuh Pondok Pesantren Al Falah, Desa Ploso, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Pesantren Al Falah/Antara  " width="100%">
<figcaption>Foto semasa hidup KH Zainuddin Djazuli, pengasuh Pondok Pesantren Al Falah, Desa Ploso, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Pesantren Al Falah/Antara  </figcaption>
</figure>JawaPos.com–Masih banyak warga masyarakat yang belum sadar bahaya bermain layang-layang. Untuk itu, Satpol-PP Kota Pontianak akan terus melakukan razia menertibkan para pemain, penjual, bahkan pembuat layang-layang.  Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyesalkan dan mengancam akan melakukan razia pemain layangan yang membahayakan nyawa dan mengganggu distribusi aliran listrik ke pelanggan. Dalam situasi pandemi Covid-19, anak-anak yang diliburkan aktivitas belajar di sekolah agar bisa tetap berada di rumah.  ”Namun sekarang malah main layang-layang. Kami akan rutinkan lagi razia dan menindak tegas para pembuat, penjual, dan pemain layang-layang,” ujar Edi seperti dilansir dari Antara pada Minggu (19/4).  Sementara itu, Manager PLN UP3 Pontianak Didi Kurniawan Abuhari mengatakan, benang layang-layang menjadi penyebab utama gangguan listrik di Kota Pontianak, Kubu Raya, dan sekitarnya. Keberadaannya sudah sangat meresahkan karena mengancam keberlangsungan pasokan listrik ke rumah-rumah pelanggan.  ”Kami berharap dukungan dan kepedulian warga untuk bersama-sama menjaga keandalan pasokan listrik, minimal dengan cara tidak bermain layang-layang terutama yang bertali kawat. Sekuat apapun kami berusaha menjaga keandalan pasokan listrik namun jika masih banyak masyarakat yang tidak peduli dan masih tetap bermain layang-layang, usaha kami tersebut tidak akan berarti apa-apa,” ungkap Didi.  Gangguan listrik yang disebabkan benang layang-layang sering terjadi di Kota Pontianak dan sekitarnya. Menurut pantauan PLN, masih banyak anak-anak bahkan orang dewasa yang bermain layang-layang pada sore hari, seperti di daerah Siantan, Kota Baru, Sei Jawi, Jeruju, Ampera, dan lokasi lain.  ”Pada Jumat (17/4), kabel saluran udara tegangan menengah (SUTM) di Jalan Adisucipto putus akibat tali layang-layang. Kejadian tersebut menyebabkan padam listrik. Petugas PLN butuh waktu satu jam untuk melakukan perbaikan dan menormalkan aliran listrik,” ujar Didi.  Kawat layangan kembali menghantam jaringan listrik di dekat Kantor Bupati Kubu Raya dan menyebabkan pemadaman di kawasan padat Jalan A Yani 2, Arteri Supadio, Jalan Parit Haji Muhsin, Jalan Nurul Huda, dan sekitarnya pada Sabtu (18/4).  ”Saya melihat ada kawat layangan yang melintas di jaringan listrik dekat kantor Bupati Kubu Raya, tak lama terdengar ledakan disertai percikan api, suaranya cukup keras,” ujar Hambali, warga setempat.  Menurut dia, akhir-akhir ini mulai marak warga yang bermain layang-layang. Mereka sangat meresahkan warga. ”Mereka yang bermain layang-layang itu seolah tak punya hati nurani. Sebab, gara-gara kegemaran mereka tersebut banyak yang dirugikan. Selain mengganggu aliran listrik yang mengakibatkan padam juga mengancam keselamatan jiwa warga yang kebetulan melintas di jalan,” kata Hambali.  Dia menambahkan, benang layang-layang apalagi yang bertali kawat bisa menjerat leher pengendara motor dan mengancam keselamatan jiwa mereka.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=_7PIIyVIWKk  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=hD3SvAu7K5c  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=YJ-nU7kfVFs

Layang-Layang Bikin Susah dan Membahayakan, Wali Kota Ancam Razia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/IMG-20200320-WA0125-1.jpg" alt="Satpol PP Kota Pontianak, merazia sejumlah warung kopi (warkop) bandel tidak mematuhi larangan wali Kota Pontianak." width="100%">
<figcaption>Satpol PP Kota Pontianak, merazia sejumlah warung kopi (warkop) bandel tidak mematuhi larangan wali Kota Pontianak.</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, merazia sejumlah warung kopi (warkop) bandel atau tidak mematuhi larangan wali Kota Pontianak. Yakni tidak boleh melayani konsumen minum dan makan di tempat, melainkan hanya boleh dibungkus atau pesan secara online dalam mencegah penyebaran Covid-19.  Kasatpol PP Kota Pontianak Syarifah Adriana menyatakan, tujuan razia itu sebagai langkah pencegahan dini untuk memutus mata rantai penyebaran virus korona terutama di pusat keramaian, seperti warkop dan kafe di Pontianak. Dengan banyaknya orang berkumpul seperti di warkop dan kafe, akan berisiko mudahnya penyebaran virus korona. Kendati demikian, warkop dan kafe tetap diizinkan membuka usaha atau berjualan tetapi konsumen atau pelanggan tidak meminum atau memakan di tempat.  ”Silakan kalau ada yang ingin beli minuman atau makanan, tetapi itu untuk dibawa pulang saja,” ujar Adriana seperti dilansir dari Antara pada Jumat (20/3).  Adriana menjelaskan, kebijakan itu berlaku melihat perkembangan situasi penyebaran Covid-19, baik di Kota Pontianak dan Kalbar umumnya, sehingga saat ini sudah ditetapkan KLB (kejadian luar biasa) dalam penanganan Covid-19 itu. Dia mengancam, akan menindak tegas apabila masih ada warkop atau kafe yang melayani konsumen minum dan makan di tempat usahanya.  ”Kami panggil pemilik usaha warkop atau kafe ke kantor Satpol PP Kota Pontianak untuk diberikan pembinaan. Selanjutnya dari instansi yang berwenang seperti Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTK-PTSP) Kota Pontianak mengambil langkah selanjutnya, baik terkait masalah perizinan dan sebagainya," kata Adriana.  Pemkot Pontianak sudah mengeluarkan kebijakan terhadap usaha warung kopi dan kafe untuk tidak melayani konsumen minum dan makan di tempat usahanya. Langkah itu diambil sebagai antisipasi penyebaran virus korona. ”Warkop tetap diperkenankan membuka usahanya dengan catatan konsumen tidak minum atau makan di tempat, melainkan hanya untuk dibawa pulang,” kata Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono.  Surat edaran pun sudah diterbitkan. Kebijakan yang dibuat Pemkot Pontianak itu bertujuan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 terutama di titik-titik keramaian, termasuk warkop dan kafe yang sering menjadi tempat berkumpulnya orang banyak. Meski tetap diizinkan melakukan aktivitas usaha, waktu operasional warkop juga dibatasi hingga pukul 21.00 WIB.  Edi juga sudah meminta petugas Satpol PP Kota Pontianak melakukan penyisiran dengan merazia warkop dan kafe di Kota Pontianak. "Razia ini akan rutin dilakukan setiap hari sambil menunggu perkembangan lebih lanjut,” ucap Edi.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=_EdkhYkPLd8  https://www.youtube.com/watch?v=GaQqRGKknXY  https://www.youtube.com/watch?v=W8zR4l5t_AY

Satpol PP Pontianak Razia Sejumlah Warkop dan Kafe Bandel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/WhatsApp-Image-2020-03-18-at-02.31.52.jpg" alt="Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono memimpin penyemprotan disinfektan di Rumah Sakit Kharitas Bhakti Pontianak. Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono memimpin penyemprotan disinfektan di Rumah Sakit Kharitas Bhakti Pontianak. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, mulai Kamis (19/3) menetapkan kejadian luar biasa (KLB) dalam penanganan Covid-19. Penetapan status KLB penanganan Covid-19 berdasar Keputusan Nomor 478/Dinkes/2020 tentang penetapan KLB Covid-19 di Kota Pontianak.  Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menjelaskan, penetapan status KLB juga menindaklanjuti keputusan gubernur Kalimantan Barat yang menyatakan Covid-19 sebagai KLB di Kalbar. Hal itu mengingat sudah ada kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Kota Pontianak.  ”Ditetapkannya KLB Covid-19 di Kota Pontianak juga dalam rangka percepatan penanganan Covid-19, yang memerlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu dan sinergis antar organisasi perangkat daerah,” ujar Edi seperti dilansir dari Antara pada Kamis (19/3).  Menurut Edi, langkah tersebut perlu segera dilakukan, dengan melihat penyebaran Covid-19 yang cenderung meningkat, baik di Kota Pontianak dan Kalbar. Upaya pencegahan dan penanggulangan kejadian meliputi meningkatkan koordinasi organisasi perangkat daerah, lembaga, TNI/Polri, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi masyarakat.  Untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran virus korona, lanjut Edi, langkah yang harus dilakukan adalah memutus mata rantai penularan dengan penatalaksanaan kasus meliputi surveilans, isolasi, isolasi mandiri, dan karantina. ”Dan yang tidak kalah penting adalah peningkatan kesadaran dan pemberdayaan masyarakat serta melaporkan perkembangan penanganan kasus Covid-19,” ujar Edi.  Jumlah orang dalam pemantauan (ODP) Covid-19 di Provinsi Kalbar berkurang berdasar data yang dirilis dinas kesehatan pada Kamis (19/3) pagi dibanding Rabu (18/3). Merujuk ke situs resmi Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar, <a href="https://dinkes.kalbarprov.go.id/covid-19">dinkes.kalbarprov.go.id/covid-19</a> pada Kamis pukul 08.00 WIB, penurunan ODP di Kota Pontianak dari semula 81 orang menjadi 71 orang.  Selain itu, ada penambahan pasien dalam pengawasan (PDP) sebanyak satu orang di ruang isolasi RSUD Soedarso Pontianak. PDP tersebut berusia 59 tahun, perempuan, pada 10 Maret berobat ke Kuching dan kembali pada 15 Maret via Entikong. Dia dirawat mulai 18 Maret dengan keluhan batuk, pilek, dan demam. Hasil pemeriksaan awal, pasien menderita asma dan pneumonia. Secara keseluruhan, ada 10 PDP yang telah dikarantina. Yakni di RSUD Soedarso empat orang, RS Abdul Azis (Singkawang) dua orang, RS Pemangkat 1 orang, RS Sambas dua orang, dan RS Ade Moh Djoen (Sintang) satu orang.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Aptr6tiqwuc  https://www.youtube.com/watch?v=pwC0LDcCZqM  https://www.youtube.com/watch?v=B8-t1dnXbb4

Untuk Percepat Penanganan, Pemkot Pontianak Tetapkan Status KLB Korona

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/pemkot-pontianak-berencana-ganti-raskin-dengan-uang-tunai_m_150040.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Kota Pontianak berencana mengganti program beras sejahtera atau biasa disebut beras miskin (raskin) dengan uang tunai. Wali Kota Pontianak Sutarmidji menilai bahw hal tersebut justru lebih baik. Pemberian uang tunai, menurutnya, dapat meningkatkan pendapatan penduduk miskin Pontianak, tapi dengan catatan uang tersebut dapat dipergunakan untuk kepentingan utama. "Sebenarnya mau diganti uang tunai atau tetap memberikan beras sama saja. Pasti ada plus minusnya. Tapi, kalau saya lebih cenderung uang tunai saja," terangnya, Rabu (9/8), dikutip dari Pontianak Pos (Jawa Pos Group). Dijelaskan, jika melihat angka kemiskinan dari pendapatan perkapita perbulan Rp360 ribu, artinya dengan bantuan uang tunai pengganti beras jelas bisa meningkatkan pendapatan mereka. Tapi yang dikhawatirkan, apakah dengan pergantian menjadi uang tunai, masyarakat miskin dapat menggunakan uang tersebut untuk membeli beras. Karena dalam bentuk uang masyarakat ke depan harus pandai-pandai mengelola uang tersebut untuk kepentingan utama. Apalagi, penentuan harga eceran beras tertinggi dari beras medium belum dilakukan pemerintah. Untuk pemantauan baru dilakukan pada harga terendah. Ia menyadari persoalan ini ke depan akan jadi masalah karena bisa membuat daya beli turun. "Yang seharusnya mereka bisa dapat seharga beras sejahtera tapi nyatanya mereka beli beras lebih mahal didapatkan," katanya. Kalau jenis beras sejahtera di Pontianak kualitasnya bagus. Sejauh ini, dirinyapun belum pernah mendengar keluhan masyarakat terkait buruknya kualitas beras. Jumlah penerima beras sejahtera kategori masyarakat miskin, di Pontianak kurang lebih 29 ribu jiwa. Soal data ini, didapat dari statistik. Tak tinggal diam, dalam pendataan pihaknya sudah usulkan ke statistik apabila melakukan pendataan pemkot dilibatkan. Menurutnya Itu perlu dilakukan untuk mencegah kejadian masyarakat miskin tak kebagian jatah beras. Makanya data perlu up date. Jikapun ada data yang dikeluarkan harus disurati. Apa alasan untuk mengeluarkan masyarakat yang sebelumnya dapat jatah beras sejahtera jadi tidak dapat. Kesemua harus tepat. Seperti janda pensiunan justru dapat beras sejahtera. Inikan tak boleh. "Makanya perbaikan data ini penting dalam membuat satu kebijakan," tutupnya.

Pemkot Pontianak Berencana Ganti Raskin dengan Uang Tunai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/nah-lo-tebang-pohon-sembarangan-dendanya-seharga-motor-baru_m_138391.jpeg" alt="Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji" width="100%">
<figcaption>Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemkot Pontianak mengambil langkah tegas bagi yang menebang pohon. Hal ini demi menjaga lingkungan Kota Pontianak tetap hijau. Tak tanggung-tanggung, harga per batang pohon yang ditebang seharga motor baru. "Kita berlakukan aturan ketat. Siapa yang nebang pohon di sini (Pontianak) tanpa seizin saya selaku Wali Kota Pontianak, tetap kita denda,&rdquo; ujar Wali Kota Pontianak Sutarmidji saat menerima rombongan kunjungan kerja Pemerintah Kota Mojokerto di ruang Pontive Center, Kamis (15/6). &ldquo;Bahkan ada yang nebang satu pohon itu yang dendanya Rp 15 juta. Jadi kalau dia nebang enam pohon berarti dia harus bayar Rp 90 juta. Dan dia harus nanam kembali pohon yang ditebangnya itu," imbuhnya menegaskan. Pemilik akun Twitter @BangMidji ini menegaskan kebijakannya tersebut tak pandang bulu. Jangan kan masyarakat, pejabat pemerintah sekalipun akan dikenakan sanksi jika melanggar. "Yang pernah kena tipiring (tindak pidana ringan) itu Kanwil Agama, Kepala Kantor Statistik provinsi, Kepala Dinas PU Kota, kita ajukan ke pengadilan," ungkapnya. Bagi dia, kemajuan kota dapat diukur dengan sejauhmana penduduknya menaati aturan. "Buang sampah sampai jam 7 saja, lewat tetap kita tilang. Karena waktu penyapuan jalan itu hanya 3 jam, mulai dari jam 5 sampai jam 8 pagi. Setelah itu tidak ada kegiatan nyapu jalan sampai besok pagi lagi. Alhamdulillah, masih bersih. Kalau buang sampah dari mobil pun, terekam di CCTV, kita akan cari dia (pelakunya) supaya dia bertanggung jawab," demikian Bang Midji. (Fikri Akbar/Mohamad iQbaL/fab/JPG)

Nah lo, Tebang Pohon Sembarangan Dendanya Seharga Motor Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/pemkot-mulai-berang-serukan-lawan-spekulan-bawang-putih_m_133803.jpeg" alt="Salah satu kios pedagang di Pasar Pagi Putussibau ini tidak menjual bawang putih, Senin (29/5). Kekosongan bawang putih ini telah terjadi sejak dua minggu terakhir." width="100%">
<figcaption>Salah satu kios pedagang di Pasar Pagi Putussibau ini tidak menjual bawang putih, Senin (29/5). Kekosongan bawang putih ini telah terjadi sejak dua minggu terakhir.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Melonjaknya harga bawang putih membuat Pemkot Pontianak berang. Pihaknya akan melakukan "perang terbuka" melawan para spekulan bahan pangan tersebut. Hari ini, Selasa (30/5) Pemkot menggelar operasi pasar khusus bawang putih di Pasar Flamboyan. Wali Kota Pontianak Sutarmidji menegaskan, operasi pasar ini untuk menekan harga jual bawang putih yang menjulang tinggi di luar batas wajar. Dengan digelarnya operasi pasar tersebut, para pedagang tidak boleh menjual melebihi dari patokan harga yang ditetapkan, yakni antara Rp 32 ribu hingga Rp 38 ribu. &ldquo;Tidak ada yang boleh menjual lebih dari harga itu. Jika ada yang menjual lebih dari &nbsp;harga itu, kami akan turun lapangan dan mengecek dari mana dia dapatkan serta beli di mana, akan kita telusuri,&rdquo; tegasnya. Sutarmidji menegaskan, jika para spekulan masih tetap melakukan penimbunan stok bawang putih dengan tujuan menunggu harga tinggi, pihaknya akan menekan harga bawang putih ke level harga yang lebih rendah lagi. Agar para spekulan tersebut gulung tikar. &rdquo;Kalau mereka masih menjual di atas harga patokan tertinggi, kita akan lakukan operasi pasar selama satu bulan. Biar saja mereka yang menumpuk bawang putih nanti tidak laku. Coba saja jika tidak percaya, kami akan lakukan itu. Kalau selama satu bulan kita jual Rp 25 ribu per kilogram, bisa bangkrut dia,&rdquo; kata wali kota dua periode itu. Tak hanya itu, dia juga mengancam, jika dalam kurun sehari atau dua hari ini harga bawang putih tidak juga normal, yakni pada tataran di bawah harga Rp 38 ribu, maka dipastikannya itu ulah permainan oknum pedagang. Bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), dia tidak segan-segan melakukan penyitaan komoditi bawang putih yang masih dijual tinggi oleh para pedagang pasar. &ldquo;Kalau perlu, jika terbukti menjual dengan harga tinggi, kita sita bawang putihnya. Kalau jualnya berada di pasar tradisional, saya langsung cabut izinnya tanpa peringatan lagi,&rdquo; tegas Sutarmidji. Terpisah, Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan (Diskumdag) Kota Pontianak, Hariadi S Triwibowo menyampaikan, dalam operasi pasar ini, pihaknya akan menyuplai sebanyak 60 ton bawang putih dari Cina. Ditargetkan penjualannya habis dalam sehari. &ldquo;Operasi pasar ini selain untuk mengendalikan harga bawang putih, juga bertujuan membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan bawang putih,&rdquo; kata Hariadi di kantornya. Selain diperuntukkan bagi masyarakat, pengecer dan pemilik toko juga boleh membeli bawang putih ini. Nanti, bawang putih yang dibeli bisa dijual kembali dengan patokan harga jual Rp3 2 ribu sampai Rp38 ribu. &ldquo;Kita optimis target penjualan bawang putih sebanyak 60 ton dalam sehari ini bisa tercapai. Bahkan mencukupi kebutuhan masyarakat Pontianak selama Ramadan,&rdquo; katanya. Diskumdag, lanjut Haryadi, dalam hal ini sebagai fasilitasi sekaligus memonitor komoditi bawang putih. Sedangkan penyuplai bawang putih tersebut langsung ditunjuk oleh Kementerian Perdagangan. Dua perusahaan penyuplai bawang putih khusus operasi pasar di Pasar Flamboyan yakni PT Citra Gemini Mulya dan PT Fajar Mulya Trakindo. Dirinya pun mengimbau agar masyarakat tidak panik dengan melambungnya harga bawang putih di pasaran. Sebab, dengan operasi pasar bawang putih yang mematok harga Rp 30 ribu per kilogram ini, maka tidak mungkin lagi ada oknum spekulan menimbun bawang putih. Apalagi menjualnya dengan harga tinggi yang justru merugikan mereka sendiri. &ldquo;Saya mengimbau masyarakat memanfaatkan operasi pasar bawang putih ini,&rdquo; harapnya.&nbsp; Sementara di Kabupaten Kapuas Hulu, bawang putih mengalami kekosongan di pasaran. Salah satunya di Pasar Pagi Putussibau. Saat ini pedagang sayur di Pasar Pagi Putussibau tidak ada yang menjual bawang putih. Hanya tersedia bawang merah dan bombai. Kekosongan bawang putih tersebut tidak hanya membuat masyarakat bingung, tapi juga pedagang.&nbsp; Asiau, salah seorang pedagang pasar pagi mengatakan, bawang putih mulai jarang beredar sejak dua minggu terakhir. Padahal sudah banyak masyarakat yang memesan bawang putih kepada dirinya. Hanya saja, dia tidak mampu melayani permintaan tersebut. &ldquo;Saya juga sudah berapa kali pesan bawang putih kepada pedagang lain, tapi memang lagi kosong,&rdquo; ungkapnya, Senin (29/5).&nbsp; Sebelum bawang putih kosong, Asiau sempat menjual dengan harga Rp 60 ribu per kilogram. Dia memprediksi, kalau bawang putih ada harganya saat ini bisa tembus Rp 100 ribu - Rp 120 ribu per kilogram. &ldquo;Kekosongan bawang putih saat ini membuat konsumen dan pedagang ribut untuk mendapatkannya,&rdquo; tegasnya.&nbsp; Asiau berharap kondisi ini jangan sampai berlarut-larut. Karena menyulitkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan bumbu dapur. &ldquo;Saya sempat nonton TV, katanya bawang putih ini ditimbun,&rdquo; ulas Asiau seraya meminta instansi terkait segera mencari tahu penyebab bawang putih kosong di pasaran.&nbsp; Terpisah, Desi pemilik rumah makan di Putussibau ini mengeluhkan sulitnya mendapatkan bawang putih. &ldquo;Dari kemarin saya cari bawang putih di pasar, tidak ketemu-ketemu. Hari ini juga sudah susah nyarinya. Sudah langka bawah putih sekarang. Entah apa yang menyebabkannya langka,&rdquo; herannya. Desi mengungkapkan, jika pun ada, harga bawang putih saat ini pasti sudah sangat mahal. Saat ini dia terpaksa tidak menyediakan masakan yang berbumbu bawang putih. &ldquo;Sebelum kosong beberapa waktu yang lalu, harga bawang putih ini Rp60 ribu per kilogram,&rdquo; tutur Desi. Senada disampaikan Egi. Warga Kedamin ini berharap pemerintah bisa mencari tahu penyebab bawang putih kosong di pasaran. &ldquo;Mungkin saja pemerintah bisa mengupayakan bagaimana bawang putih ini tetap ada,&rdquo; harap Egi. (Fikri/Andreas/Arman/fab/JPG)

Pemkot Mulai Berang, Serukan Lawan Spekulan Bawang Putih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/jelang-imlek-pemkot-sidak-toko-dan-swalayan-hasilnya_m_104939.jpeg" alt="Ilistrasi" width="100%">
<figcaption>Ilistrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak melakukan inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah toko dan swalayan, menjelang perayaan Imlek tahun ini. Hasilnya masih ditemukan sejumlah makanan kemasan kaleng dalam kondisi rusak atau penyok. Kabid Perdagangan, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdangan Kota Pontianak, Arwani mengungkapkan, sidak akan dilakukan di semua swalayan dalam waktu tiga hari ke depan. Pengawasan dan pembinaan ini dilakukan berkaitan dengan UU No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dari dua lokasi yang sempat didatangai di hari pertama kemarin, masalah yang ditemukan hampir serupa. Yakni di Swalayan Kaisar, Jalan Kapten Pattimura dan Harum Manis, Jalan Agus Salim, masih ditemukan produk rusak dipajang, semuanya merupakan makanan kemasan kaleng. Selain produk lokal, beberapa di antaranya juga produk impor. Akibatnya belasan makanan kaleng dari masing-masing tempat harus disita. Lantaran kondisi kemasannya sudah tak layak jual. Meski hanya mengalami sedikit cacat. Kerusakan ini dapat menyebabkan makanan di dalam kemasan terkontaminasi zat kimia yang membahayakan kesehatan. "Misalnya makanan dalam kemasan kaleng, jika penyok ada unsur-unsur kimia yang bercampur dengan makanan di dalamnya, bisa saja itu mengandung racun. Jangan sampai dibeli konsumen dan menyebabkan penyakit," terang Arwani usai memimpin sidak di dua lokasi tersebut sebagaimana dikutip dari Pontianak Post (Jawa Pos Group), Rabu (25/1). Untuk tahap ini pihaknya memang fokus pada makanan kemasan yang banyak dijual jelang Imlek. Selain kemasan, yang juga perlu diperhatikan adalah terkait masa kedaluarsa, label SNI, label halal dan nomor registrasi BPOM. Semua wajib dilakukan agar konsumen atau masyarakat benar-benar terlindungi. Untuk hal-hal tersebut sejauh ini masih belum ada temuan.&nbsp; Hanya saja terkait tata letak barang, masih ditemukan pelanggaran di Swalayan Harum Manis. Ini dikarenakan belum ada pemisahan antara produk halal dan nonhalal. "Dan harus dikasi label, supaya masyarakat tidak salah mengambil. Kalau sudah bagus ya dipertahankan, jangan dipindah lagi. Sekarang kedaluarsa belum ditemukan, tapi kemasaran rusak banyak,&rdquo; katanya. Tahap awal, pihaknya hanya memberikan teguran. Namun jika berulang, teguran tertulis bisa dilayangkan. Selain itu masyarakat juga diimbau agar teliti sebelum membeli. "Saat membeli barang harus melihat masa kedaluarsa, label SNI, halal, BPOM juga harus dilihat. Tingkat kehatihatian harus dimulai dari masyarakat dulu. Terutama kedaluarsanya, itu bahaya sekali," tutupnya. Manager toko, HRD dan umum di Swalayan Kaisar, Agus Kurniawan menyambut baik sidak pengawasan yang di lakukan Pemkot Pontianak. Apalagi tujuannya untuk melindungi masyarakat agar tidak mengkonsumsi makanan yang tak layak. Seperti barang-barang kedaluarsa, kemasan rusak atau barang lainnya yang sudah tidak layak dijual. "Kami sangat dukung, memang zaman sekarang kami tidak bisa lagi jual-jual barang yang tidak layak jual atau tidak ada izin dan lain-lain," ungkapnya. Dengan masih ditemukannya barang-barang kemasan kaleng yang penyok, menurutnya pihak swalayan sudah sering mengingatkan. Karyawan atau SPG yang jaga, diminta rutin mengontrol kondisi barang tersebut. Namun karena adanya kaleng-kaleng penyok, kerusakannya tidak terlalu parah, menurutnya kemungkinan memang tanpa sengaja luput dari pengawasan. Ditambah secara mekanisme barang yang rusak selalu disortir sejak awal. Jadi tiap barang masuk ke gudang sudah terlebih dulu diseleksi oleh petugas. Jika ditemukan barang yang rusak otomatis tidak akan disimpan di rak pajangan untuk dijual. "Jika seperti ini saya akan tegur kembali petugasnya, karena tidak boleh ada kemasan kaleng penyok dipajang, ke depan jangan sampai terjadi lagi," harapnya. Terpisah, Staf di Swalayan Harum Manis, Lili Supartini mengatakan, pihaknya siap memisahkan produk yang mengandung babi, serta memberi penjelasan berupa tulisan agar jelas diketahui konsumen. Tetapi yang menjadi kendala memang, produk nonhalal yang dijual di sana sangat sedikit. Sehingga jika ditempatkan terpisah justru akan mubazir tempat. Sementara tempat yang ada juga terbatas. "Jadi solusinya disimpan di tempat paling pojok, tapi yang penting dipasang keterangan produk itu," katanya. Lalu mengenai masih ditemukannya kemasan kaleng yang penyok, dikatakan dia, belum tentu semuanya akibat kesalahan penjual. Karena sebelum dipajang, kondisi kemasan sudah diperiksa terlebih dahulu. Jika sedikit saja ada kaleng penyok atau karatan tetap tidak akan dijual.&nbsp; Terlebih kerusakan yang terjadi hanya dari sebagian kecil barang yang ada. Dengan tingkat kerusakan yang tidak terlalu parah. "Mungkin ini luput dari pantauan kami. Bisa juga kaleng penyok karena dijatuhkan pembeli, yang jatuh dikembalikan lagi, lalu ambil yang baru. Yang seperti ini kan kami akhirnya yang menanggung," jelasnya. (bar/fab/JPG)

Jelang Imlek, Pemkot Sidak Toko dan Swalayan, Hasilnya...

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pemkot pontianak

Berita Terkini