<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/09/1000540437-2823751253.jpg" alt="BPKAD Kota Surabaya membuka kembali lelang kendaraan dinas. Mobil Panther dilelang mulai Rp 24 Juta. (Humas Pemkot Surabaya)." width="100%">
<figcaption>BPKAD Kota Surabaya membuka kembali lelang kendaraan dinas. Mobil Panther dilelang mulai Rp 24 Juta. (Humas Pemkot Surabaya).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan akan melelang 40 unit kendaraan dinas dan terbuka untuk umum dengan target dapat menghasilkan pendapatan dari hasil lelang tersebut senilai Rp 5 miliar.&nbsp;Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang, Ahmad Nasir menjelaskan, Pemkot Palembang saat ini ada 40 unit kendaraan yang siap dilakukan pelelangan yang bisa diikuti siapapun atau terbuka untuk umum. "Kami menargetkan tidak kurang dari Rp 5 miliar hasil dari pelelangan ini," katanya, dikutip dari Antara, Senin (11/8). Menurutnya jadwal resmi akan dilakukan segera oleh Pemkot Palembang melalui pengelola aset. Saat ini pihaknya juga menginventarisasi aset untuk memastikan seluruh kendaraan tercatat sesuai peruntukan dan tidak hilang. Jumlah kendaraan operasional milik pemerintah kota tercatat cukup besar, yakni mencapai sekitar 2.987 unit.&nbsp;Proses ini juga mengacu pada ketentuan Permendagri terkait pelaporan Barang Milik Daerah (BMD). "Tujuannya, untuk mengetahui jumlah dan kondisi kendaraan, termasuk kendaraan sewa, agar seluruhnya patuh terhadap aturan perundang-undangan," kata Ahmad Nasir. Ia menambahkan, kegiatan ini terbatas pada kendaraan roda empat dan roda enam.

Pemerintah Kota Palembang lelang 40 unit kendaraan dinas, targetkan hasil Rp 5 miliar untuk pendapatan daerah.

Kendaraan Operasional Pemkot Palembang Mencapai 2.987 Unit, 40 Unit Dilelang dengan Target Rp 5 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/28/1000766885-3813693360.jpg" alt="Wali Kota Palembang Ratu Dewa. (M Imam Pramana/Antara)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Palembang Ratu Dewa. (M Imam Pramana/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Kota Palembang memperketat pengamanan Benteng Kuto Besak (BKB) usai kasus juru parkir liar yang memalak salah satu konten kreator digital Indonesia, Om Mobi. Insiden pemalakan itu terjadi pada Minggu (27/7). &rdquo;Pelaku sudah ditangkap dalam waktu 1&times;24 jam, karena ini berkaitan dengan citra Kota Palembang,&rdquo; kata Wali Kota Palembang Ratu Dewa seperti dilansir dari Antara di Palembang, Senin (28/7). Ratu Dewa menegaskan, pihaknya memperketat pengamanan di BKB dan juga beberapa tempat keramaian lain di Kota Palembang. Hal itu untuk mengantisipasi agar hal serupa tidak terulang lagi. &rdquo;Kemudian meningkatkan sinergisitas bersama kepolisian dan tentara untuk menjaga keamanan di Kota Palembang,&rdquo; tutur Ratu Dewa. Selain itu, lanjut dia, anggota Satpol PP juga disiagakan secara mobile khususnya di kawasan BKB. Sementara itu, Om Mobi merupakan seorang Youtuber otomotif dipalak seorang juru parkir (jukir) liar saat sedang me-review sebuah mobil di kawasan Benteng Kuto Besak (BKB), Palembang, Sumatera Selatan. Awalnya, di tengah proses pengambilan gambar, datang seseorang pria meminta uang parkir di BKB, seperti yang dilihat di akun Youtube Om Mobi, Minggu (27/7). Padahal, kata Om Mobi, dia dan rekannya sudah membayar uang parkir di pintu masuk BKB. Namun, pria tersebut memaksa meminta uang dengan dalih sukarela. Pelaku kemudian diketahui bernama Zulfikar, 34, yang terdata sebagai warga Ilir Barat II, langsung dibawa ke Mapolrestabes Palembang. Plt Kasatpol PP Kota Palembang Herison membenarkan bahwa pelaku sudah ditangkap petugas kepolisian. &rdquo;Jukir yang memalak Youtuber di BKB sudah ditangkap. Diamankan oleh Pidum Polrestabes Palembang,&rdquo; ujar Plt Kasatpol PP Kota Palembang Herison.

Pemkot Palembang perketat pengamanan Benteng Kuto Besak usai kasus juru parkir liar yang memalak salah satu konten kreator digital Indonesia

Pemkot Perketat Pengamanan Benteng Kuto Besak, Buntut  Juru Parkir Liar Memalak Konten Kreator Otomotif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/02/62EFB17B-2DC0-4FF0-AA0B-C708C99E49F0-3300007635.jpeg" alt="Ilustrasi vaksin Covid-19." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi vaksin Covid-19.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dinas Kesehatan Kota Palembang membutuhkan tambahan stok pasokan vaksin Covid-19 menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kota Palembang Yudhi Setiawan mengatakan, stok vaksin Covid-19 telah habis sejak Februari. Dampak dari hal tersebut, pemberian vaksinasi untuk masyarakat terhenti karena seluruh puskesmas tidak memiliki stok vaksin. &rdquo;Padahal antusias masyarakat untuk melakukan vaksin cukup tinggi apalagi memasuki libur Hari Raya Idul Fitri yang ingin melakukan mudik. Sebab, syarat melakukan perjalanan antar kota itu wajib melaksanakan vaksin booster pertama,&rdquo; kata Yudhi Setiawan seperti dilansir dari Antara. Menurut dia, masyarakat Kota Palembang sangat tergantung pasokan vaksin Covid-19 dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes). &rdquo;Dinkes Kota Palembang sudah mengajukan permintaan penambahan sebanyak 3.000 vial (vaksin) ke Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan,&rdquo; ujar Yudhi Setiawan. Berdasarkan informasi Dinkes Provinsi Sumsel, lanjut dia, mereka menawarkan vaksin Sinovac. Sedangkan yang dibutuhkan masyarakat vaksin Covid-19 jenis Pfizer. &rdquo;Karena bisa dipakai untuk semua jenis vaksinasi (dosis 1, 2, dan booster,&rdquo; ucap Yudhi Setiawan. Dia menjelaskan, vaksin Covid-19 jenis Sinovac hanya bisa untuk booster bagi masyarakat yang vaksin satu dan kedua menggunakan vaksin Covid-19 jenis Astra Zeneca dan Sinovac. Berdasar data Dinkes Kota Palembang, total cakupan vaksin Covid-19 untuk dosis pertama sebanyak 1.205.450 orang, dosis kedua sebanyak 1.035.983 orang, dosis booster pertama sebanyak 352.531 orang dan booster kedua 15.699 orang dari total sasaran sebanyak 1.412.064 orang. Sementara itu Dinas Kota Palembang juga mengimbau warga untuk menerapkan protokol kesehatan pada saat berbuka puasa bersama di ruang terbuka. Menurut Yudhi Setiawan, walaupun angka kasus Covid-19 telah menurun, akan tetapi aturannya masih tetap sama dengan menerapkan protokol kesehatan di tempat keramaian. Saat ini, jumlah kasus terkonfirmasi Covid-19 mencapai 105 orang dari hasil pengujian 22.885 spesimen. Untuk jumlah orang yang sembuh dari Covid-19 sebanyak 96 orang dan meninggal tiga orang. Total kasus aktif atau pasien yang sedang menjalani perawatan isolasi mandiri berjumlah enam orang. &rdquo;Dinas Kesehatan menyiapkan kapasitas ruang isolasi dan intensif di rumah sakit rujukan 100 tempat tidur dan cadangan 100 ruangan yang belum terisi di beberapa rumah sakit penyelenggara pelayanan Covid-19 dan Rumah Sehat Wisma Atlet Jakabaring Palembang,&rdquo; terang Yudhi Setiawan. Berdasar data jumlah ketersediaan tempat tidur isolasi di 18 RS Rujukan 526 tempat tidur, Rumah Sehat Wisma Atlet Jakabaring 100 tempat tidur, ruang isolasi rumah sakit 432 tempat tidur (82,13 persen), Ruang Intensif RS Covid-19 sebanyak 49 tempat tidur (9,32 persen), IGD Covid-19 sebanyak 30 tempat tidur (5,70 persen), dan ruang bersalin isolasi ibu hamil (VK Covid-19) sebanyak tiga tempat tidur (0,57 persen). Untuk Isolasi Perinatologi 12 tempat tidur (2,28 persen), tempat tidur persiapan rumah sakit 289 tempat tidur. Saat ini jumlah tempat tidur yang terisi 197 tempat tidur (37,45 persen) dan jumlah tempat tidur isolasi yang tersedia 329 tempat tidur (62,55 persen).

Habis sejak Februari, Dinas Kesehatan Kota Palembang membutuhkan tambahan stok pasokan vaksin Covid-19 menjelang hari raya Idul Fitri 1444 H

Kosong sejak Februari, Palembang Butuh Pasokan Vaksin Covid-19 Jelang Idul Fitri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/20230316_192315.jpg" alt="Kegiatan belajar siswa salah satu sekolah di Palembang. Yudi Abdullah/Antara" width="100%">
<figcaption>Kegiatan belajar siswa salah satu sekolah di Palembang. Yudi Abdullah/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Pendidikan Kota Palembang bakal mengurangi jam belajar di SD dan SMP. Kebijakan itu berlaku selama Ramadan 1444 Hijriah/2023.  ”Melalui Surat Edaran Nomor 420/4859/Disdik/2023 tanggal 15 Maret, kami menetapkan jam belajar siswa selama bulan suci Ramadan dikurangi selama10 menit untuk tiap mata pelajaran dari jadwal hari biasa,” kata Kepala Dinas Pendidikan Palembang Ansori seperti dilansir dari Antara di Palembang, Kamis (16/3).  Dia menjelaskan, pengurangan jam belajar tersebut dikompensasi dengan kegiatan rohani yang berlangsung intensif di sekolah. Hal tersebut berlaku untuk seluruh sekolah negeri dan swasta.  ”Termasuk sekolah swasta nonmuslim dengan tujuan menyesuaikan kondisi fisik siswa yang berpuasa,” terang Ansori.  Menurut dia, tujuan pengurangan jam belajar itu agar selama bulan puasa, siswa bisa pulang lebih cepat, banyak beristirahat. Selain itu, bagi yang menjalankan ibadah puasa dapat memaksimalkan ibadah.  ”Pihak sekolah diminta menciptakan suasana khidmat dan religius sehingga dapat memberikan kesempatan kepada siswa menjalankan ibadah puasa dengan khusyuk,” tutur Ansori.  Kegiatan keagamaan diminta lebih diintensifkan di setiap sekolah pada bulan puasa, Maret dan April. Mengenai bentuk kegiatan keagamaan apa saja yang dilakukan di sekolah selama Ramadan, bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan setiap sekolah.  ”Sekolah diimbau agar meniadakan kegiatan fisik yang dapat memberatkan siswa yang sedang menjalankan puasa, oleh karena itu sekolah diminta menyusun rangkaian kegiatan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT seperti salat berjamaah, pesantren kilat, dan kegiatan lain,” ujar Ansori.  Untuk menyambut bulan suci Ramadan, dia menambahkan, ditetapkan libur awal puasa bagi siswa SD dan SMP dimulai 23-25 Maret dan masuk kembali pada 27 Maret. Untuk libur menyambut Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah dimulai 17 April dan masuk kembali pada 2 Mei.

Dinas Pendidikan Palembang Kurangi Jam Belajar Selama Ramadan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/WhatsApp-Image-2023-02-26-at-16.40.18.jpg" alt="Sekda Kota Palembang Ratu Dewa mengunjungi anak- anak yang menjadi korban penganiayaan di Panti Asuhan Fiisabilillah Al Amin di Palembang, Minggu (26/2). Ahmad Rafli Baiduri/Antara" width="100%">
<figcaption>Sekda Kota Palembang Ratu Dewa mengunjungi anak- anak yang menjadi korban penganiayaan di Panti Asuhan Fiisabilillah Al Amin di Palembang, Minggu (26/2). Ahmad Rafli Baiduri/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang, Sumatera Selatan, Ratu Dewa mengunjungi anak-anak yang menjadi korban penganiayaan di Panti Asuhan Fiisabilillah Al Amin.  ”Saya berkunjung ke Panti Asuhan Fiisabilillah Al Amin untuk melihat kondisi anak-anak yang menjadi korban oleh pengasuhnya yang sempat viral pada Sabtu (25/2) malam,” kata Ratu Dewa seperti dilansir dari Antara di Palembang.  Dia menjelaskan, mewakili Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang pihaknya mengedepankan asas praduga tak bersalah. Sebab, hal itu telah ditangani pihak berwajib.  ”Namun semua ini, bagaimana dengan kondisi anak-anak. Saya meminta dinas sosial dalam hal ini yang mengeluarkan surat pendaftaran kesejahteraan sosial yang telah diperpanjang pada 10 Januari 2022 untuk mencari solusinya,” jelas Ratu Dewa.  Dia mengatakan, kondisi anak-anak panti asuhan tersebut harus dilakukan pemeriksaan psikologi anak.  ”Nanti Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palembang (PPPAPM) Kota Palembang dan PPPAPM Provinsi Sumsel berkoordinasi untuk mengeluarkan rekomendasi, serta hasil penyidikan kepolisian,” ucap Ratu Dewa.  Setelah dilakukan tahap tersebut, Sekda mengatakan, akan menyampaikan ke Wali Kota Palembang apa yang harus disikapi tentang keberadaan panti asuhan tersebut.  ”Untuk pengurus panti dan terkait sedang ditangani pihak berwajib. Saya mengimbau masyarakat agar bersabar dan menunggu proses hukum ini,” ucap Dewa.

Sekda Kunjungi Korban Penganiayaan di Panti Asuhan Palembang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/WhatsApp-Image-2023-01-29-at-20.31.01.jpg" alt="Ruang perawatan Covid-19 Wisma Atlet Jakabaring Palembang. Feny Selly/Antara" width="100%">
<figcaption>Ruang perawatan Covid-19 Wisma Atlet Jakabaring Palembang. Feny Selly/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Palembang menyebutkan, 77 warga di daerah itu sembuh dari Covid-19.  ”Sebanyak 77 orang telah sembuh dari Covid-19 setelah melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing,” kata Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan Kota Palembang Yudhi Setiawan seperti dilansir dari Antara di Palembang.  Berdasar data yang dihimpun Dinkes Kota Palembang hingga 21 Februari, jumlah kasus terkonfirmasi Covid-19 mencapai 85 orang dari hasil pengujian 12.535 spesimen. Untuk jumlah orang meninggal akibat Covid-19 itu bertambah menjadi tiga orang.  ”Total kasus aktif atau pasien yang sedang menjalani perawatan isolasi mandiri berjumlah lima orang,” ujar Yudhi Setiawan.  Dalam penanggulangan Covid-19, dinas kesehatan telah menyiapkan kapasitas ruang isolasi dan intensif di rumah sakit rujukan 100 tempat tidur dan cadangan 100 ruangan yang belum terisi di beberapa rumah sakit penyelenggara pelayanan Covid-19 dan Rumah Sehat Wisma Atlet Jakabaring Palembang.  Berdasar data jumlah ketersediaan tempat tidur isolasi di 18 RS rujukan 526 tempat tidur, Rumah Sehat Wisma Atlet Jakabaring 100 tempat tidur, ruang isolasi rumah sakit 432 tempat tidur (82,13 persen), ruang intensif RS Covid-19 sebanyak 49 tempat tidur (9,32 persen), IGD Covid-19 sebanyak 30 tempat tidur (5,70 persen), dan ruang bersalin isolasi ibu hamil (VK Covid-19) sebanyak tiga tempat tidur (0,57 persen). Untuk Isolasi Perinatologi 12 tempat tidur (2,28 persen), tempat tidur persiapan rumah sakit 289 tempat tidur.  ”Saat ini jumlah tempat tidur yang terisi 197 tempat tidur (37,45 persen) dan jumlah tempat tidur isolasi yang tersedia 329 tempat tidur (62,55 persen),” terang Yudhi Setiawan.  Dia mengimbau masyarakat Kota Palembang segera melaksanakan vaksinasi tahap demi tahap dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Yakni menggunakan masker, menghindari berkumpul dengan banyak orang, serta mencuci tangan menggunakan sabun atau penyanitasi tangan guna mencegah penularan Covid-19.

Dinkes Sebut 77 Warga Kota Palembang Sembuh dari Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/3C2D7AFC-8E41-4DB5-BC51-B144FA7DA660.jpg" alt="Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda. Ahmad Rafli Baiduri/Antara" width="100%">
<figcaption>Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda. Ahmad Rafli Baiduri/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota Palembang mengevaluasi pelayanan rumah sakit menyusul kasus jari bayi terpotong oleh seorang perawat pada Jumat (3/2) malam.  ”Agar kejadian tersebut tidak terulang kembali, kami akan mengevaluasi seluruh rumah sakit Kota Palembang terkait masalah pelayanan,” kata Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda seperti dilansir dari Antara di Palembang.  Menurut dia, kebanyakan pelayanan rumah sakit itu membedakan masyarakat yang ingin berobat menggunakan Kartu Indonesia Sehat (KIS). ”Ketika masyarakat yang menggunakan KIS, pihak rumah selalu menyatakan kamar penuh dan hal ini sering terjadi, karena itu hal ini perlu dievaluasi, apalagi saat ini 99,3 persen masyarakat kota ini memiliki KIS,” ucap Fitrianti Agustinda.  Kronologi kejadian itu, dia menjelaskan, korban bayi berinisial AA saat sedang dirawat di RS Muhammadiyah Palembang, salah seorang perawat saat mengganti infus dengan tidak sengaja memotong jari si bayi. ”Terpotongnya jari kelingking bagian ujung dari bayi AA, pihak RS Muhammadiyah langsung melakukan tindakan penyambungan jari oleh dari dokter spesialis,” jelas Fitrianti Agustinda.  Pihak rumah sakit saat ini telah bertanggung jawab secara biaya, operasi, dan obat-obatan.  ”Semuanya ditanggung ini pihak rumah sakit patut diapresiasi. Memang kejadian ini menjadi pukulan yang cukup keras untuk seluruh rumah sakit. Tentu ini pelajaran bagi semua pihak kesehatan agar kejadian ini jangan sampai terulang kembali,” ucap Fitrianti Agustinda.  Dirut RS Muhammadiyah Palembang Rizal Daulay mengatakan, mengenai perawat yang melakukan tindakan tersebut, pihak manajemen sudah mengambil tindakan tegas karena membuat ketidaknyamanan semua pihak. ”Jadi tugas sementara yang bersangkutan dialihfungsikan sambil menunggu proses selanjutnya,” kata Daulay.

Pemkot Palembang Evaluasi Pelayanan Rumah Sakit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/JKT-1-VAKSIN-DOSIS-KEEMPAT-NAKES-WISMA-ATLET-FED-6.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Kesehatan Kota Palembang membutuhkan tambahan pasokan vaksin Covid-19 untuk meningkatkan cakupan vaksinasi. ”Saat ini, kami sudah mengajukan permintaan penambahan sebanyak 3.000 vial (vaksin) ke Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan,” kata Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kota Palembang Yudhi Setiawan seperti dilansir dari Antara di Palembang, Rabu (25/1). Dia mengatakan, Dinas Kesehatan Kota Palembang sedang berupaya mempercepat peningkatan cakupan vaksinasi Covid-19 dosis penguat kedua. Sebab, masih rendah khususnya pada kelompok sasaran warga lanjut usia (lansia). ”Warga lansia yang sudah mendapat suntikan vaksin Covid-19 dosis keempat atau dosis penguat kedua di Kota Palembang, baru 1.891 orang atau 1,47 persen dari target,” ujar Yudhi Setiawan. Menurut dia, vaksinasi dosis penguat kedua juga baru dilakukan pada 7.622 orang atau 52,59 persen dari seluruh target dalam kelompok sasaran sumber daya manusia bidang kesehatan di Kota Palembang. Dia menjelaskan, Dinas Kesehatan Kota Palembang membutuhkan tambahan pasokan vaksin untuk menyediakan layanan vaksinasi dosis penguat kedua bagi kelompok sasaran masyarakat umum. Menurut surat edaran dari Kementerian Kesehatan, vaksinasi dosis penguat kedua bagi kelompok sasaran masyarakat umum sudah bisa dilaksanakan mulai 24 Januari. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Trisnawarman mengatakan, dinas kesehatan provinsi sudah mengajukan permintaan pasokan vaksin Covid-19 buatan Pfizer ke kementerian kesehatan. ”Sebulan yang lalu pas stok Pfizer habis. Kami juga sudah mengajukan permintaan vaksin penguat kedua, namun sampai saat ini belum tiba,” terang Trisnawarman. ”Menurut info dari kemenkes akan dikirim dalam waktu dekat,” tambah dia. Menurut Trisnawarman, keterbatasan persediaan vaksin Covid-19 membuat pelaksanaan vaksinasi dosis penguat kedua kurang optimal. Ada sekitar 1,4 juta orang atau 26,7 persen dari total 7,2 juta orang yang menjadi target vaksinasi Covid-19 di Provinsi Sumatera Selatan yang sudah mendapat vaksinasi dosis penguat pertama. Saat ini, mereka menunggu giliran menjalani vaksinasi dosis penguat kedua.

Palembang Butuh Tambahan Pasokan Vaksin Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/3C19B77E-9DC6-4EDD-B475-14B859AE54621.jpg" alt="Wali Kota Palembang Harnojoyo. Ahmad Rafli Baiduri/Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Palembang Harnojoyo. Ahmad Rafli Baiduri/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wali Kota Palembang Harnojoyo optimistis mampu mencapai target pendapatan asli daerah (PAD) tahun ini senilai Rp 1,2 triliun.  ”Saya optimistis untuk mencapai target PAD 2023, karena perekonomian sudah mulai membaik sebab pandemi Covid-19 melandai. Juga melihat capaian PAD 2022 senilai Rp 1,1 triliun. Capaian tersebut melebihi target yang telah ditetapkan yakni Rp 1,08 triliun,” kata Harnojoyo seperti dilansir dari Antara usai rapat evaluasi pencapaian target 2022 dan optimasi penerimaan pajak 2023 di Palembang, Selasa (24/1).  Menurut dia, jenis pajak daerah yang belum mencapai 100 persen agar dapat dipenuhi pada 2023 dengan mencari solusi yang terbaik dari kendala-kendala yang dihadapi.  ”Untuk Jenis Pajak Daerah yang sudah mencapai 100 persen sekiranya untuk dapat dipertahankan dan harus bisa lebih ditingkatkan lagi karena target pajak daerah untuk 2023 lebih besar dari target pajak tahun 2022,” ujar Harnojoyo.  Harnojoyo juga mengapresiasi atas keberhasilan pencapaian target pajak daerah 2022 dengan memberikan piagam penghargaan sebagai ucapan terima kasih dari Pemerintah Kota Palembang kepada seluruh jajaran BPPD Kota Palembang yang sudah berkomitmen dalam menjalankan tugas dan fungsinya.  Dia menambahkan, untuk sisa PAD yang berlebih itu akan dikelola lebih lanjut oleh BPKAD Palembang untuk keperluan apa saja.  Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang Herly Kurniawan mengatakan, dari 11 item pajak, ada beberapa item pajak mengalami kenaikan yakni pajak hotel menjadi Rp 75 miliar yang sebelumnya Rp 60miliar, pajak restoran menjadi Rp 195 miliar yang sebelumnya Rp 180 miliar, pajak hiburan Rp 37,5 miliar.  Kemudian pajak reklame Rp 32 miliar, pajak penerangan jalan sumber lain (PLN) menjadi Rp 250 miliar, pajak parkir menjadi Rp 30 miliar, pajak bangunan dan bumi (PBB) menjadi Rp 304 miliar, dan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) menjadi Rp 314 miliar dan sisanya tidak mengalami kenaikan. Untuk capaian PAD 2022 yakni Rp 1,17 triliun dengan rincian pajak hotel mencapai Rp 57 miliar (105,04 persen), pajak restoran mencapai Rp 189 miliar (108,92 persen), pajak reklame Rp 26 miliar (89,90 persen), pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri (non PLN) mencapai Rp 5,6 miliar (84,36 persen).  Kemudian pajak penerangan jalan sumber lain mencapai Rp 232 miliar (98,70 persen), pajak parkir Rp 24 miliar (101,97 persen), pajak air tanah mencapai Rp 61 miliar (108,15 persen), pajak sarang burung walet mencapai Rp 180 miliar (100,43 persen), pajak mineral bukan logam dan batuan Rp 2 miliar (108,15 persen), pajak PBB Rp 258,9 miliar (98,09 persen), pajak BPHTB Rp 343,8 miliar (138,42 persen).

Wali Kota Palembang Optimistis Capai Target PAD 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/5E97F11F-B0B1-46AA-8935-EB05CC405764.jpg" alt="Kantor Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang. Ahmad Rafli Baiduri/Antara" width="100%">
<figcaption>Kantor Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang. Ahmad Rafli Baiduri/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota Palembang menaikkan target pendapat asli daerah (PAD) 2023 menjadi Rp 1,2 triliun dari sebelumnya Rp 1,08 triliun pada 2022.  Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang Herly Kurniawan mengatakan, kenaikan target PAD tersebut. Sebab, realisasi pada tahun sebelumnya mencapai target dampak perekonomian mulai membaik dan pandemi Covid-19 mulai melandai.  Pada tahun ini, dari 11 item pajak, ada beberapa item pajak mengalami kenaikan yakni pajak hotel menjadi Rp 75 miliar yang sebelumnya Rp 60miliar, pajak restoran menjadi Rp 195 miliar yang sebelumnya Rp 180 miliar, pajak hiburan Rp 37,5 miliar.  Kemudian pajak reklame Rp 32 miliar, pajak penerangan jalan sumber lain (PLN) menjadi Rp 250 miliar, pajak parkir menjadi Rp 30 miliar, pajak bangunan dan bumi (PBB) menjadi Rp 304 miliar, dan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) menjadi Rp 314 miliar dan sisanya tidak mengalami kenaikan.  Namun target PAD itu, dapat mencapai target atau tidak, dia mengatakan, target tahun ini lebih besar membuat dirinya pesimistis untuk mencapainya. Sebab, ada beberapa item pajak sulit untuk dicapainya seperti pajak penerangan jalan sumber lain (PLN), pajak PBB, dan pajak BPHTB.  ”Seperti pajak penerangan jalan dari PLN itu potensi setiap bulannya hanya mencapai Rp 20 miliar dan jika ditotalkan dalam kurun waktu satu tahun Rp 240 miliar sedangkan targetnya tahun ini Rp 250 miliar dan masih sisa Rp 10 miliar,” ujar Herly Kurniawan.  Untuk pajak BPHTB ini juga pada tahun ini tidak berpotensi memenuhi target sebab pembayaran pajak BPHTB Pertamina tahun ini sudah dibayarkan pada tahun lalu, itu juga menjadi alasan PAD 2023 ini tidak mencapai target.  ”Pada tahun sebelumnya itu pajak BPHTB bisa tercapai bahkan surplus karena pembayaran pajak BPHTB Pertamina pada 2022 dan 2023 itu sudah dibayarkan yang membuat kehilangan potensi bisa tercapai pajak BPHTB pada tahun ini. Item pajak lainnya itu masih bisa untuk dipenuhi,” jelas Herly Kurniawan.  Kendati demikian, dia mengatakan, pihaknya masih bisa memaksimalkan potensi pajak yang lain seperti melakukan penagihan kepada wajib pajak, pemberlakuan pemutihan pajak PBB dan sebagainya. Untuk capaian PAD 2022 yakni 1,17 triliun dengan rincian pajak hotel mencapai Rp 57 miliar (105,04 persen), pajak restoran mencapai Rp 189 miliar (108,92 persen), pajak reklame Rp 26 miliar (89,90 persen), pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri (non PLN) mencapai Rp 5,6 miliar (84,36 persen).  Kemudian pajak penerangan jalan sumber lain mencapai Rp 232 miliar (98,70 persen), pajak parkir Rp 24 miliar (101,97 persen), pajak air tanah mencapai Rp 61 miliar (108,15 persen), pajak sarang burung walet mencapai Rp 180 miliar (100,43 persen), pajak mineral bukan logam dan batuan Rp 2 miliar (108,15 persen), pajak PBB Rp 258,9 miliar (98,09 persen), pajak BPHTB Rp 343,8 miliar (138,42 persen).

Target PAD Kota Palembang 2023 Naik Jadi Rp 1,2 Triilun

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pemkot palembang

Berita Terkini