<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/07/1000037479-4170773642.jpg" alt="Wali Kota Medan Rico Tri Putra Waas. (Anggi Luthfi Panggabean/Antara)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Medan Rico Tri Putra Waas. (Anggi Luthfi Panggabean/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Kota (Pemkot) Medan memberi pelayanan kesehatan bagi korban dugaan peluru nyasar yang dialami anak usia empat tahun. Korban warga Kecamatan Medan Belawan. &rdquo;Atensi saya jelas, pastikan korban dilayani dengan sebaik mungkin, dirawat dengan layak, dan mendapatkan pelayanan terbaik,&rdquo; ujar Wali Kota Medan Rico Tri Putra Waas seperti dilansir dari Antara di Medan, Rabu (7/1). Wali Kota Medan menegaskan, telah memerintahkan Dinas Kesehatan dan pihak rumah sakit untuk menangani perawatan tersebut dengan optimal. Rico Waas yang langsung memantau kondisi korban menegaskan kasus tersebut menjadi perhatian pemerintah kota setempat dan meminta penanganan dilakukan secara maksimal. Korban tengah ditahap observasi guna menunggu penanganan lebih lanjut. &rdquo;Setelah observasi lengkap nanti dokter punya pertimbangannya sendiri. Kita doakan berjalan dengan baik,&rdquo; tandas Rico Waas. Korban diduga tertembak peluru nyasar di bagian mata saat terjadi tawuran di Kecamatan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Pelabuhan Belawan AKP Agus Purnomo mengatakan kasus tersebut telah dilaporkan dan tengah ditindaklanjuti. &rdquo;Pelaku sudah teridentifikasi,&rdquo; terang Agus. Sementara itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengecam peristiwa tawuran di Medan, yang menyebabkan seorang anak balita perempuan menjadi korban peluru nyasar. &rdquo;Peristiwa ini menunjukkan bahwa tawuran dan penggunaan senjata, termasuk senapan angin, merupakan ancaman serius terhadap keselamatan anak, sehingga perbuatan tersebut tidak dapat ditoleransi dalam masyarakat," kata Asisten Deputi Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus KemenPPPA Ciput Eka Purwianti. Dia mengatakan, anak merupakan kelompok paling rentan dan harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan yang timbul akibat konflik sosial dan tindakan kriminal di ruang publik. KemenPPPA menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa tragis yang menimpa balita malang itu. Menurut dia, pelaku dapat dijerat dengan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur ketentuan mengenai kekerasan terhadap anak yang menyebabkan luka berat. Ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan atau denda maksimal Rp 100 juta. &rdquo;Berdasar aspek perlindungan hukum anak, pelaku dapat dijerat dengan pasal 80 ayat (2) Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,&rdquo; tutur Ciput Eka Purwianti. Peristiwa tawuran antar kampung di Kecamatan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara, mengakibatkan seorang anak perempuan berusia 4 tahun menjadi korban peluru nyasar. Peluru diduga bersarang di kelopak mata kanan bocah malang tersebut.

Pemkot Medan beri pelayanan kesehatan bagi korban dugaan peluru nyasar yang dialami anak usia empat tahun, warga Kecamatan Medan Belawan

Pemkot Medan Beri Pelayanan Kesehatan Balita Korban Dugaan Peluru Nyasar

<div class="mb-3" data-rttabs="true"> <div id="panel:r3:0" class="react-tabs__tab-panel react-tabs__tab-panel--selected"> <div class="relative"> <div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> &nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/28/WhatsApp-Image-2024-08-28-at-081757-648974314.jpeg" alt="Wali Kota Medan Bobby Nasution meninjau lokasi banjir di Jalan Perjuangan, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Selasa (27/8) petang. (Pemko Medan untuk JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Medan Bobby Nasution meninjau lokasi banjir di Jalan Perjuangan, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Selasa (27/8) petang. (Pemko Medan untuk JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com&nbsp;- Pemerintah Kota (Pemkot) Medan sudah mengembalikan bantuan 30 ton beras dari Uni Emirat Arab (UAE). Keputusan itu diambil sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan penegasan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto.&nbsp; Sebelum bantuan tersebut dikembalikan, Pemerintah UAE menyerahkan bantuan tersebut pada Sabtu pekan lalu (13/12). Mengutip pemberitaan Metro Daily (Jawa Pos Group), 30 ton bantuan beras itu diterima secara langsung oleh Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas di Posko Bantuan Bencana Kota Medan.&nbsp; Bantuan sebanyak itu diterima dari Wakil Duta Besar Uni Emirat Arab untuk Indonesia Shaima Al Hebsi. Rencananya bantuan tersebut akan didistribusikan kepada korban terdampak banjir di wilayah Kota Medan. Namun, hal itu urung dilakukan. &rdquo;Pemkot Medan mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas solidaritas yang diberikan Uni Emirat Arab melalui bantuan logistik untuk warga terdampak banjir di Kota Medan,&rdquo; kata dia.&nbsp; Rico Waas pun mengungkapkan bahwa bantuan tersebut terdiri atas 300 paket bantuan berisi sembako, perlengkapan bayi, dan perlengkapan salat. Selain itu terdapat bantuan 30 ton beras. Dia mengakui bahwa kondisi Medan masih belum sepenuhnya pulih. &rdquo;Masih banyak masyarakat yang terdampak dan membutuhkan bantuan,&rdquo; terang dia. Apalagi bila melihat potensi terjadinya bencana hidrometeorologi susulan. Berdasar informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), cuaca ekstrem masih berpeluang terjadi di Kota Medan, termasuk hujan lebat disertai angin kencang. &rdquo;Itu menjadi kewaspadaan bersama agar penanganan bisa segera dilakukan apabila masyarakat kembali terdampak dan membutuhkan logistik serta peralatan pendukung,&rdquo; ujarnya. Kini seluruh bantuan tersebut sudah dikembalikan. Rico Waas menyatakan bahwa pengembalian bantuan dilakukan sesuai dengan keputusan dan kebijakan Pemerintah Pusat. Juga telah dikoordinasikan dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Pertahanan (Kemhan). Saat dikonfirmasi ihwal pengembalian bantuan untuk korban bencana alam tersebut, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Abdul Muhari pun menegaskan bahwa kebijakan dari Pemerintah Pusat sudah jelas. Yakni Pemerintah Indonesia mampu menangani bencana di Sumatera. &rdquo;Kebijakannya kan sudah disampaikan dengan sangat jelas oleh kepala negara dan ditambahkan oleh penjelasan menlu,&rdquo; ungkap dia pada Jumat (19/12). Saat ini, penanggulangan bencana alam di Sumatera masih terus berjalan. Baik di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), maupun Sumatera Barat (Sumbar). Jumlah korban meninggal dunia berdasar data dari dashboard penanganan darurat bencana sudah menyentuh angka 1.068 jiwa. Sementara korban hilang sebanyak 190 orang dan angka pengungsi masih di atas 500 ribu.&nbsp; Dalam Rapat Kabinet yang berlangsung pada Senin (15/12), Presiden Prabowo Subianto memang sudah menegaskan bahwa Indonesia mampu menanggulangi bencana alam yang terjadi di 3 provinsi tersebut. Dia mengakui mendapat banyak telepon dari kepala negara sahabat. Namun, dia secara tegas menyatakan mampu menangani dampak bencana tersebut. &rdquo;Saya ditelepon banyak pimpinan, kepala negara, ingin kirim bantuan. Saya bilang, terima kasih concern anda, kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini,&rdquo; terang Prabowo sebagaimana disampaikan dalam Rapat Kabinet tersebut.&nbsp; </div> </div> </div> </div>

Pemerintah Kota (Pemkot) Medan sudah mengembalikan bantuan 30 ton beras dari Uni Emirat Arab (UAE).  Ini sesuai kebijakan pemerintah pusat.

Sudah Dikembalikan, Begini Awal Mula Pemkot Medan Terima Bantuan 30 Ton Beras dari UAE

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/13/WP-3781935250.jpg" alt="Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan gencar melakukan penagihan kepada Wajib Pajak (WP) guna meningkatkan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD). (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan gencar melakukan penagihan kepada Wajib Pajak (WP) guna meningkatkan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD). (istimewa)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan gencar melakukan penagihan kepada Wajib Pajak (WP) guna meningkatkan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam lima hari ini, dari tanggal 7 sampai dengan 11 Oktober 2024, Bapenda Kota Medan menagih pajak sebesar Rp 10.717.848.170 di Kecamatan Medan Petisah, Medan Helvetia, Medan Sunggal dan Medan Polonia.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepala Bapenda Kota Medan, Sutan Tolang Lubis, mengungkapkan, penagihan ini dalam rangka kegiatan Optimalisasi Penagihan melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak serta Penagihan Tunggakan Pajak se-Kota Medan yang berlangsung mulai 7 Oktober sampai 5 November 2024 mendatang yang dilaksanakan di 21 Kecamatan di Kota Medan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pada lima hari pertama kegiatan ini, kita masih menyasar ke wajib pajak yang berada di&nbsp;empat kecamatan, yakni Medan Petisah, Medan Helvetia, Medan Sunggal, dan Medan Polonia. Kegiatan ini akan terus berlanjut dan kita akan terus bergerak ke seluruh kecamatan di Kota Medan," ujar Sutan di kantornya, Jumat (11/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam kegiatan ini, lanjutnya, Bapenda Kota Medan berkolaborasi dan bekerja sama dengan jajaran personel Satpol PP Kota Medan, Kejari Medan, Polrestabes Medan, Kodim Medan, Denpom Medan, serta personil dari Kecamatan dan Kelurahan se Kota Medan.&nbsp;Diharapkan melalui kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam menunaikan kewajibannya membayar pajak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Selain melakukan penagihan, dalam kegiatan ini kita juga menjaring Wajib Pajak baru," sebutnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sutan menjelaskan, perolehan pendapatan sebesar Rp10.717.848.170 dari Wajib Pajak di empat kecamatan ini terdiri atas Pajak Bumi Bangunan (PBB), Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT) Kesenian dan Hiburan, PBJT Makanan/Minuman dan PBJT Jasa Perhotelan, serta Pajak Reklame.&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia merincikan, Pajak PBB yang berhasil ditagih dalam lima hari ini di Kecamatan Medan Petisah Rp 738.849.977, Medan Sunggal Rp 894.662.735, Medan Helvetia Rp 351.480.809, dan Medan Polonia Rp 362.566.475. Total Pajak PBB yang berhasil ditagih dari keempat kecamatan tersebut sebesar Rp 2.347.559.996.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk PBJT Kesenian dan Hiburan lanjutnya, pajak yang berhasil ditagih dalam lima hari ini sebesar Rp 1.158.769.734, untuk PBJT Makanan/Minuman sebesar Rp 4.384.084.420, dan untuk PBJT Jasa Perhotelan sebesar Rp 1.709.496.020 serta Pajak Reklame yang berhasil ditagih sebesar Rp 1.117.938.000.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam kegiatan ini lanjutnya, Bapenda Kota Medan juga berhasil menjaring 117 Wajib Pajak Reklame baru yang langsung mendaftar dengan potensi pendapatan yang akan dibayarkan Wajib Pajak sebesar Rp 523.127.330. Selain itu, ada pula potensi wajib pajak yang berjanji mendaftar dalam minggu ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sutan mengatakan, kegiatan ini dilakukan dengan metode pendekatan secara persuasif, namun tetap tegas dalam bertindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui kegiatan ini, pihaknya ingin meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menunaikan kewajiban membayar pajak.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sesungguhnya pajak ini berasal dari masyarakat dan akan kembali kepada masyarakat melalui pembangunan dan program-program kesejahteraan rakyat yg dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Medan," ungkapnya.</div>

Bapenda Kota Medan berkolaborasi dan bekerja sama dengan antara lain jajaran personel Satpol PP Kota Medan, Kejari Medan, Polrestabes Medan,

Tingkatkan PAD, Bapenda Kota Medan Kejar WP di 4 Kecamatan dalam 5 Hari Rp 10,7 Miliar Berhasil Ditagih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/09/medan-3515230919.jpg" alt="PASCA-REVITALISASI. Kota Lama Kesawan tampak estetik dan menjadi daya tarik wisatawan lokal dan mancanegara. (Pemkot Medan)" width="100%">
<figcaption>PASCA-REVITALISASI. Kota Lama Kesawan tampak estetik dan menjadi daya tarik wisatawan lokal dan mancanegara. (Pemkot Medan)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Di bawah kepemimpinan Wali Kota Medan Bobby Nasution dan Wakil Wali Kota Medan H Aulia Rachman, Kota Lama Kesawan direvitalisasi. Dimulai 15 September 2023, wajah kawasan yang dipenuhi bangunan tua dan bersejarah ini telah berubah menjadi lebih menarik. Tidak hanya menjadikannya sebagai ikon baru kota Medan, revitalisasi yang dilakukan bekerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga mengembalikan Kesawan sebagai pusat perdagangan dan kebudayaan. Pasca dilakukannya revitalisasi, kawasan yang pada masa kolonial Belanda sebagai pusat aktivitas ekonomi itu kini ramai dikunjungi masyarakat, termasuk wisatawan lokal maupun manca negara. Selain menikmati keindahan wajah baru Kesawan, para pengunjung juga menjadikannya sebagai wisata instagramable karena memilki spot-spot foto yang sangat menarik dengan mengusung nuansa vintage. Apalagi ketika weekend maupun hari libur, pengunjung Kota Lama Kesawan lebih ramai. Termasuk, sejumlah komunitas yang ada di Kota Medan juga menjadikan kawasan yang dulunya dikenal sebagai Pecinan di Kerajaan Melayu Deli ini sebagai tempat tongkrongan mereka. Peningkatan jumlah pengunjung ini berdampak terhadap pendapatan warga yang membuka usaha di kawasan Kota lama Kesawan. Artinya, pendapatan mereka sebelum dan pasca revitalisasi jauh meningkat. Oleh karenanya warga sekitar sangat mengapresiasi revitalisasi yang diinisiasi Bobby Nasution dan H Aulia Rachman tersebut. Seperti yang diungkapkan Ulil, 30, pekerja Pojok Kesawan Kafe. Pasca revitalisasi Kota Lama Kesawan, penghasilan usaha yang dilakoninya mengalami peningkatan yang cukup drastis. "Setelah revitalisasi, omzet penjualan kami mencapai Rp 2 juta &ndash; Rp 3 juta per hari, terutama saat akhir pekan. Sebelum revitalisasi, omzet kami hanya Rp 500 ribu per hari,&rdquo; kata Ulil saat ditemui, Selasa (8/10). <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/09/Medan-2-3412334272.jpg" alt="Sore di kawasan Kota Lama Kesawan Medan. (Pemkot Medan)" width="100%">
<figcaption>Sore di kawasan Kota Lama Kesawan Medan. (Pemkot Medan)</figcaption>
</figure> Tak heran, bilang Ulil, tidak sedikit warga yang ingin membuka usaha di kawasan Kota Lama Kesawan pasca dilakukannya revitalisasi tersebut. "Sekarang banyak yang sudah membuka usaha di kawasan Kota Lama Kesawan ini. Jadi, kami sangat mengapresiasi dilakukannya revitalisasi ini," ungkapnya. Peningkatan pendapatan juga dirasakan pedagang lainnya, salah satunya Fadli, 28. Meskipun tidak menyebutkan berapa besar nilai peningkatan penjualan, tapi pekerja Warkop Agam ini mengakui, pasca revitalisasi penghasilan mereka mengalami peningkatan, terutama saat akhir pekan. "Setiap akhir pekan, banyak orang yang berolahraga dan mengunjungi kawasan ini. Ketika selesai bersepeda atau berjalan kaki, mereka juga mampir ke tempat kami untuk menghilangkan lelah," jelas Fadli. Sementara itu menurut Agnes, 21, salah seorang pengunjung, pasca revitalisasi, Kota Lama Kesawan kini semakin lebih cantik dan menawan sehingga mengundang banyak warga, termasuk wisatawan lokal maupun manca negara datang. Hal ini, jelasnya, karena banyak spot foto dan Lokasi nongkrong ditemui. "Bahkan, malam hari wajah Kota Lama Kesawan terlihat lebih menarik sehingga mengundang lebih banyak lagi pengunjung yang datang. Ditambah lagi di seputaran Kota Lama Kesawan banyak ditemui pedagang angkringan yang menjual beraneka ragam kuliner," papar Agnes.

Pasca dilakukannya revitalisasi, kawasan yang pada masa kolonial Belanda jadi pusat aktivitas ekonomi itu kini ramai dikunjungi masyarakat.

Pasca Revitalisasi Kawasan Kota Lama Kesawan, Omzet Pelaku Usaha Meningkat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/16/IMG_20240915_234306_copy_1280x820-296629665.jpg" alt="Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan, Mutia Atiqah. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan, Mutia Atiqah. (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan, Mutia Atiqah, mengatakan tiga bakal pasangan calon (paslo) wali kota dan wakil wali kota (Walkot) memenuhi syarat administrasi untuk mengikuti Pilkada 2024. "Berdasarkan verifikasi administrasi dan faktual yang dilakukan kepada tiga pasangan calon, semuanya memenuhi syarat untuk mengikuti Pilkada Medan nanti," katanya di Medan, Senin (16/9). Pada tahapan verifikasi administrasi dan faktual terhadap berkas ketiga pasangan calon, termasuk ijazah pendidikan terakhir, dinyatakan memenuhi syarat. Pada Pilkada Medan 2024 ini ada tiga pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yakni pasangan Rico Waas dan Zakiyuddin Harahap, Prof. Ridha Dharmajaya dan Abdul Rani, serta Ustaz Hidayatullah dan Ahmad Yasyir Ridho Lubis. "Setelah melakukan verifikasi ke sekolah dimana pendidikan terakhir adalah SMA, maka kami sudah mendatangi sekolah dimana ketiga paslon itu untuk melakukan verifikasi faktual untuk melihat keabsahan ijazah yang dilampirkan oleh ketiga paslon pada saat didaftarkan ke KPU Medan," katanya. Ia menyebutkan, dari data ijazah yang dilampirkan untuk Rico Waas melampirkan ijazah SMA Negeri 2. Sementara Zakiyuddin Harahap bersekolah di SMA Husni Thamrin. Sementara untuk pasangan Prof Ridha Dharamajaya, katanya, ijazah yang dilampirkan adalah SMA Negeri 1, dan Abdul Rani dari SMA Negeri 14 Medan. "Dan terakhir adalah, paslon Ustaz Hidayatullah dengan melampirkan ijazah SMA Alwashliyah dan Ahmad Yasyir Ridho dari SMA Negeri 4 Medan. Setelah kami verifikasi ke semua sekolah yang dilampirkan pada saat pendaftaran, ternyata semuanya benar," jelasnya. Setelah itu, katanya, tahap pilkada selanjutnya adalah tanggapan atau masukan masyarakat hingga 15 September. "Selebihnya nanti apabila ada tanggapan masyarakat, kita akan melakukan klarifikasi terhadap apa yang dimintakan, baru kita klarifikasi," sebutnya lagi. Menurutnya, tanggapan dan masukan masyarakat bisa langsung datang ke kantor KPU Kota Medan atau melalui email resmi milik KPU. "Bisa disampaikan dengan datang langsung kepada KPU atau melalui email ataupun media sosial yang dimiliki oleh KPU kota Medan," jelasnya. Setelah tanggapan dan masukan masyarakat terkait administrasi pasangan calon. Tahap selanjutnya penetapan dan pengundian nomor urut. "Setelah melakukan klarifikasi kita akan melakukan penetapan pada tanggal 22 September dilanjutkan dengan pengundian nomor urut pada tanggal 23 September," katanya.

"Kami sudah mendatangi sekolah dimana ketiga paslon itu untuk melakukan verifikasi faktual untuk melihat keabsahan ijazah," katanya.

Tiga Paslon Wali Kota dan Wakil Walkot Medan Penuhi Syarat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/30/IMG_20240530_064846-1752084561.jpg" alt="Wali Kota Medan Bobby Nasution (tengah) bersama Forkopimda Kota Medan menyegel Mal Centre Point di Medan, Sumatera Utara, Rabu (15/5)." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Medan Bobby Nasution (tengah) bersama Forkopimda Kota Medan menyegel Mal Centre Point di Medan, Sumatera Utara, Rabu (15/5).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Kota (Pemkot) Medan menangguhkan pembongkaran Mal Centre Point. Sebab, pihak pengelola sudah mencicil sebagian tunggakan pajaknya dan mengajukan surat untuk menahan pembongkaran. &rdquo;Sampai tadi sore (29/5), sudah ada masuk Rp 107 miliar (pajak Centre Point) ke kas Pemkot Medan. Ini niat baik meski belum lunas karena total tunggakannya Rp 250 miliar,&rdquo; ujar Wali Kota Medan Bobby Nasution di Medan, seperti dilansir dari Antara. Menurut Bobby, Pemkot Medan masih terus menunggu penuntasan pembayaran tunggakan pajak pusat perbelanjaan tersebut. Menantu Presiden RI Joko Widodo itu menegaskan, akan menentukan kembali kapan batas waktu pelunasan itu. &rdquo;Pada Kamis (30/5), kami akan memberikan lagi tenggat waktunya. Kalau nanti sampai habis masanya belum juga diselesaikan, kami akan membongkarnya,&rdquo; kata Bobby. Sebelumnya, Pemkot Medan sudah menempatkan alat berat di pelataran Mal Centre Point. Kalau tidak ada pembayaran tunggakan pajak sampai 30 Mei, bangunan itu akan dibongkar. Pemkot Medan menyegel Mal Centre Poin yang berlokasi di Kecamatan Medan Timur karena menunggak pajak sekitar Rp 250 miliar pada 15 Mei 2024. Penyegelan itu, dengan penempelan stiker Wali Kota Medan bersama unsur forkopimda di pintu masuk mal dan pemasangan spanduk bertulis Bangunan Gedung Ini Ditutup/Disegel. Bobby Nasution ketika itu menyatakan bahwa Gedung Mal Centre Point tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB).&nbsp;Sehingga, pihak pengelola PT Agra Citra Kharisma (ACK) tidak pernah membayar retribusi setidak-tidaknya sejak 2011.

Pemkot Medan tangguhkan pembongkaran Mal Centre Point. Sebab, pengelola sudah mencicil sebagian tunggakan pajak ajukan surat penangguhan

Pemkot Medan Tangguhkan Pembongkaran Mal Center Point

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/31/IMG-20231230-WA0013_copy_1280x853-4229491218.jpg" alt="Petugas sedang membongkar lampu pocong di tiga ruas jalan di Medan." width="100%">
<figcaption>Petugas sedang membongkar lampu pocong di tiga ruas jalan di Medan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemkot Medan membongkar lampu jalan yang akrab disebut lampu pocong di tiga ruas jalan. Itu setelah kontraktor mengembalikan uang proyek gagal senilai Rp 7,85 miliar lebih. &rdquo;Mulai kemarin (30/12), kita membongkar lampu jalan proyek penataan lanskap tiga ruas jalan,&rdquo; ucap Kepala Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan Topan Ginting seperti dilansir dari Antara di Medan. Ketiga ruas jalan di wilayah Ibu kota Provinsi Sumatera Utara tersebut, yakni Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Diponegoro, dan Jalan Tuanku Imam Bonjol. Pembongkaran lampu pocong itu sesuai instruksi Wali Kota Medan Bobby Nasution setelah pihak kontraktor mengembalikan uang sebesar Rp 7,85 miliar melalui Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan. &rdquo;Jadi Pak Wali Kota Medan telah menyaksikan pengembalian uang pembayaran atas proyek gagal sebesar Rp 7,85 miliar di Kejari Medan. Instruksi beliau dilakukan pembongkaran lampu jalan,&rdquo; tegas Topan. Wali Kota Medan Bobby Nasution mengaku, tiga kontraktor pelaksana pekerjaan lanskap telah mengembalikan uang proyek gagal sebesar Rp 7,85 miliar kepada Kejari Medan. &rdquo;Sebelumnya sudah ada pengembalian langsung ke rekening Pemkot Medan,&rdquo; kata Bobby didampingi Kajari Medan Muttaqin Harahap dan Kapolrestabes Medan Kombespol Teddy Jhon Sahala Marbun. Wali kota menyebut, dengan pengembalian itu, seluruh pembayaran proyek penataan lanskap dan pemasangan lampu jalan sebesar Rp 21 miliar telah dikembalikan enam kontraktor. Proyek penataan lanskap itu di 1.700 titik yang dianggarkan Rp 25,7 miliar. Di antaranya Rp 21 miliar dibayarkan kepada enam kontraktor dari APBD Kota Medan 2022. Adapun proyek di delapan ruas jalan itu, yakni Jalan Diponegoro, Jalan Gatot Subroto, Jalan Tuanku Imam Bonjol, Jalan Puteri Hijau, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Brigjend Katamso, Jalan Ir H Juanda, dan Jalan Suprapto. &rdquo;Kami apresiasi Bapak Kajari Medan yang sudah berhasil menagih uang pengembalian proyek ini,&rdquo; tutur Bobby. Kajari Medan Muttaqin Harahap mengatakan, Dinas&nbsp;Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi (DSDABMBK) Kota Medan memberi surat kuasa kepada Kejari Medan selaku jaksa pengacara negara untuk menagih kepada tiga kontraktor atas proyek dinilai kerugian total. &rdquo;Alhamdulillah, tiga perusahaan itu telah beriktikad baik mengembalikan pembayaran sebesar Rp 7.852.233.756,&rdquo; terang Muttaqin Harahap.

Pemkot Medan bongkar lampu jalan yang disebut lampu pocong di tiga ruas jalan usai kontraktor kembalikan uang proyek gagal Rp 7,85 miliar

Pemkot Medan Bongkar Lampu Pocong usai Kontraktor Kembalikan Uang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/15/8967116_4056374-1371605294.jpg" alt="Ilustrasi perundungan siber. Sumber: pikisuperstar/freepik.com" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi perundungan siber. Sumber: pikisuperstar/freepik.com</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Kota (Pemkot) Medan, Sumatera Utara, melakukan pendampingan terhadap seorang siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Medan berinisial MH, 14, yang menjadi korban perundungan atau bullying. &rdquo;Pendampingan sudah kami lakukan 27-30 November, baik di rumah maupun sekolah. Seluruh biaya pendampingan, termasuk biaya pelayanan kesehatan ditanggung Pemkot Medan,&rdquo; kata&nbsp;Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (P3APMP2KB) Kota Medan Edliaty seperti dilansir dari Antara di Medan. Dia mengatakan, pendampingan diawali dengan melakukan kunjungan ke kediaman korban perundungan di Kecamatan Medan Amplas pada Senin (27/11). Selain ingin melihat kondisi fisik setelah menjadi korban perundungan, tim Dinas P3APMP2KB juga ingin mengetahui secara rinci kronologis kejadian. &rdquo;Pada Selasa (28/11),&nbsp;kami lakukan konseling psikologis oleh psikolog dari UPT PPA Dinas P3APMP2KB. Konseling ini untuk menghilangkan trauma yang dialami di rumah korban,&rdquo; ujar Edliaty. Keesokan harinya, pihaknya melakukan pendampingan pelayanan kesehatan di Poliklinik anak, Poli Bedah Plastik, scanning bagian kepala dan rontgen terhadap korban. Tim Dinas P3APMP2KB Kota Medan juga melakukan pendampingan pemeriksaan laboratorium kesehatan terhadap korban perundungan pada&nbsp;30 November. &rdquo;Di lab dilakukan pemeriksaan urine, darah lengkap, hepatitis B, dan ureum kreatinin. Korban juga melakukan CT Scan, rontgen, dan tindak debridement luka bakar di tangan,&rdquo; tutur Edliaty. Sebelumnya diberitakan seorang siswa MAN 1 Medan, Sumatra Utara, menjadi korban perundungan akibat diculik dan dianiaya teman dan seniornya sekitar 20 orang selama lima jam di Medan pada 26 November.&nbsp; Setelah penganiayaan itu&nbsp;korban kemudian disuruh pulang ke rumah di bawah ancaman akan dibunuh apabila melaporkan kepada pihak keluarga. Namun orang tua korban, Rahmat Dalimunte, membuat laporan ke Polrestabes Medan dengan Nomor Laporan STTLP/B/3910/XI/2023/SPKT/Polrestabes Medan/Polda Sumatera Utara.

Pemkot Medan lakukan pendampingan terhadap seorang siswa MAN 1 Medan menjadi korban perundungan atau bullying

Pemkot Medan Lakukan Pendamping Siswa MAN I Korban Perundungan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/28/PHOTO-2021-03-17-19-47-33-1_1_copy_1280x853-2297918335.jpg" alt="Wali Kota Medan Bobby Nasution meninjau bagian dalam Gedung Warenhuis merupakan aset Pemkot Medan di Kesawan, Medan." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Medan Bobby Nasution meninjau bagian dalam Gedung Warenhuis merupakan aset Pemkot Medan di Kesawan, Medan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Anggota DPRD Kota Medan Mulia Syahputra Nasution minta Pemkot Medan melindungi aset tanah dan bangunan. Selama ini beberapa aset terindikasi dikuasai pihak yang tidak bertanggung jawab. &rdquo;Kami menyetujui Raperda Kota Medan tentang Barang Milik Daerah dijadikan perda. Sebab, perda itu nanti berfungsi melindungi aset Pemkot Medan,&rdquo; ucap Mulia seperti dilansir dari Antara di Medan. Menurut dia, Raperda tersebut sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.19/2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, khususnya pasal 511 ayat 1. Dalam ayat tersebut dinyatakan perlu menetapkan pedoman pengelolaan barang milik daerah melalui peraturan daerah. DPRD Kota Medan mengesahkan Raperda Kota Medan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah menjadi perda dalam rapat paripurna di gedung DPRD Kota Medan, Senin (20/11). &rdquo;Kita ingin Pemkot Medan mengambil aset yang dikuasai pihak ketiga, dan memproses secara hukum. BPKA (Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah) juga harus bekerja lebih maksimal,&rdquo; papar Mulia Syahputra Nasution. Dia mengapresiasi langkah Pemkot Medan yang mengambil beberapa aset dari pihak ketiga dengan langsung mengurus keabsahannya. &rdquo;Kita ingin seluruh aset Pemkot Medan bisa diinventarisir, sehingga bermanfaat bagi warga Kota Medan. Jadi bukan laporan keuangan saja harus baik, tetapi laporan aset juga harus baik,&rdquo; ungkap Mulia. Kepala Badan Keuangan Aset Daerah Kota Medan Zulkarnain Lubis mengaku, pihaknya berupaya memanfaatkan aset milik Pemkot Medan senilai Rp 30,5 triliun. Sebab, hingga kini belum difungsikan secara optimal.&nbsp; Dia menyebut, aset tersebut berupa tanah senilai Rp 28,2 triliun dan bangunan Rp 2,29 triliun. Di antaranya sudah menjadi aset perusahaan umum daerah dalam bentuk penyertaan modal. Zulkarnain tidak menyangkal hingga kini masih ada aset tanah dan bangunan kurang optimal. Baik fungsi, penggunaan, serta pemanfaatan, sehingga tidak menghasilkan nilai ekonomi. &rdquo;Seharusnya bisa dioptimalkan karena dari sisi lokasi cukup strategis. Malah di lahan kosong diduduki, lalu dipergunakan pihak-pihak tidak berkepentingan, dan bahkan ingin menyerobot lahan itu,&rdquo; tutur Zulkarnain Lubis.&nbsp;

DPRD minta Pemkot Medan melindungi aset tanah dan bangunan sebab beberapa aset terindikasi dikuasai pihak yang tidak bertanggung jawab

Legislator Minta Pemkot Medan Lindungi Aset Tanah dan Bangunan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/17/unnamed_3_copy_1280x853_1-2058180515.jpg" alt="Ilustrasi tolak pungutan liar di sekolah. (Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi tolak pungutan liar di sekolah. (Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Anggota DPRD Kota Medan Syaiful Ramadhan minta Pemkot Medan, terbuka atas dugaan pungutan liar (pungli) dalam sosialisasi aplikasi e-raport sembilan kepala sekolah dasar negeri di Kota Medan. &rdquo;Pertama jika memang dugaan kasus ini benar-benar ada dan dilakukan, baiknya Pemkot Medan terbuka saja ke publik,&rdquo; ungkap Syaiful seperti dilansir dari Antara di Medan. Sebab, lanjut dia, dugaan kasus tersebut sebelumnya pernah dipraktikkan Wali Kota Medan Bobby Nasution dalam menyelesaikan masalah pungli sejumlah oknum aparat di lapangan. Langkah Wali Kota Medan menerbitkan surat bersifat Rahasia Pembentukan Tim Pemeriksa Nomor : 800.1.6.2/889.K menjadi pembicaraan di publik, khususnya di lingkungan Pemkot Medan. &rdquo;Pentingnya keterbukaan dalam kasus ini agar tidak ada kesalahan informasi yang diterima publik, terutama di masyarakat atau bias informasi kasus ini,&rdquo; ujar Syaiful Ramadhan. Dia menegaskan, keterbukaan atas informasi publik diperlukan sebagai upaya dalam menjaga citra dunia pendidikan di Ibu Kota Provinsi Sumatera Utara. Pihaknya juga meminta Dinas Pendidikan Kota Medan mengklarifikasi jika sembilan kepala sekolah terbukti melanggar dengan mengutip dana sosialisasi dan pelatihan aplikasi e-raport pada 11 Juli. &rdquo;Berlarut-larut penanganan persoalan ini, jangan sampai jadi bola liar. Kita sangat memahami Wali Kota Medan fokus dalam pembenahan aparatnya dari persoalan-persoalan sensitif, seperti pungli dan gratifikasi,&rdquo; jelas Syaiful. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan Laksamana Putra Siregar mengakui, masuk tim pemeriksa ad hoc sembilan kepala sekolah dasar negeri di Kota Medan. Pemeriksaan dilakukan di ruang rapat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan pada Jumat (18/8) pukul 9.00 WIB.

Anggota DPRD Kota Medan minta Pemkot Medan terbuka atas dugaan pungli dalam sosialisasi aplikasi e-raport sembilan kepala SD negeri di Medan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pemkot medan

Berita Terkini