<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/07/1000501036-2940971601.jpg" alt="Ilustrasi pencari kerja. (Muhammad Iqbal/Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pencari kerja. (Muhammad Iqbal/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Kota (Pemkot) Malang melakukan penyesuaian terhadap larangan diskriminasi usia bagi pencari kerja (pencaker). Hal itu sebagaimana keputusan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melalui Surat Edaran Nomor 560/2599/012/2025. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker PMPTSP) Kota Malang Arief Tri Sastyawan mengatakan, surat edaran dari Gubernur Jawa Timur kini sedang dibahas di tingkat internal pemkot. Hal itu agar teknis pelaksanaan di wilayah setempat bisa optimal. &rdquo;Kalau Bu Gubernur sudah (mengeluarkan surat edaran) kami akan menindaklanjuti. Untuk sekarang masih dikoordinasikan dengan teman-teman dinas untuk tenaga kerjanya,&rdquo; kata Arief seperti dilansir dari Antara. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa secara resmi melarang diskriminasi terhadap syarat usia bagi pencaker. Hal tersebut dengan maksud menghadirkan ekosistem perekrutan tenaga kerja berbasis kompetensi dan pengalaman. Pihaknya juga berkonsultasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Timur untuk menyesuaikan pola penerapan kebijakan dengan kondisi di Kota Malang. &rdquo;Kami masih berpatokan pada aturan yang lama. Tapi kalau sekarang, sepertinya kami berkoordinasi dulu tentang bagaimana nantinya untuk Kota Malang,&rdquo; ujar Arief Tri Sastyawan. Arif menyatakan, setiap kebijakan yang diterbitkan pemerintah provinsi, diupayakan juga bisa berjalan di daerah tingkat II. Apalagi penghapusan syarat usia bagi pencari kerja menjadi suatu langkah penting untuk membuat angka tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kota Malang makin turun. Berdasar data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang, pada 2024 TPT di wilayah tersebut tercatat 6,10 persen atau turun 0,70 persen dari 2023 yang sebesar 6,80 persen. &rdquo;Walaupun hanya nol koma sekian persen, TPT berkurang jumlahnya di Kota Malang. Kalau yang 2025 belum terbit, tapi semoga saja semakin turun,&rdquo; ucap Arief Tri Sastyawan.

Pemkot Malang lakukan penyesuaian terhadap larangan diskriminasi usia bagi pencari kerja sesuai keputusan Gubernur Khofifah Indar Parawansa

Pemkot Malang Lakukan Penyesuaian Larangan Diskriminasi Usia Pencaker

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/05/gajayana-2981163672.jpeg" alt="BAKAL DIRENOVASI: Stadion Gajayana mulai menemui titik terang gunakan dana APBN. (Radar Malang)" width="100%">
<figcaption>BAKAL DIRENOVASI: Stadion Gajayana mulai menemui titik terang gunakan dana APBN. (Radar Malang)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Realisasi renovasi Stadion Gajayana mulai menemui titik terang setelah beberapa hari lalu memiliki kegaduhan pada pihak kontraktor. Kementerian Pemuda dan Olahraga Indonesia memberi restu ke Pemerintah Kota Malang agar bisa menggunakan dana dari APBN. Namun, ada satu syarat yang harus dilakukan Pemerintah Kota Malang, yakni pihak pemkot wajib melakukan Desain Besar Olahraga Daerah di Malang. Dilansir dari Radar Malang pada Senin (5/2), Kepala Disporapar Kota Malang, Baihaqi, menyampaikan penyusunan Desain Olahraga di Malang merupakan instruksi yang diberikan dari Kemenpora ketika mereka berkunjung ke Jakarta awal Januari lalu. Baihagi menerangkan tujuan penyusunan itu merupakan bentuk perhatian pemerintah pusat akan olahraga, terutama yang lebih diprioritaskan oleh Pemerintah Kota Malang. Setelah itu, pemerintah pusat akan menganggarkan bantuan renovasi Stadion Gajayana Malang. Itu pun sesuai arah yang ditentukan Pemerintah Kota Malang melalui Desain Besar Olahraga Daerah. "Tentu ada beberapa unggulan cabang olahraga yang sudah berprestasi baik di tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional terus kita dorong," ujar Kadispora Pemkot Malang tersebut. Dia mencontohkan cabang olahraga yang akan masuk dalam peta besar Malang adalah atletik, bersepeda, panahan, dan renang. Kemudian masih ada kemungkinan tambahan cabang olahraga lain. Saat ini Pemerintah Kota Malang tengah melakukan pembahasan dengan KONI Malang. Lebih lanjut, selain penyusunan Desain Besar Olahraga Daerah, pihak Disporapar akan mengajukan proposal bantuan dana ke pemerintah pusat untuk perbaikan sarana olahraga menjelang Porprov. Untuk perbaikan Stadion Gajayana sendiri mencapai Rp 36 miliar. &ldquo;Namun, persetujuan anggarannya ini menunggu DBOD selesai. Diharapkan tahun 2024 ini kalau tidak awal tahun 2025 mendatang," ujarnya. Perbaikan yang akan dilakukan seperti penambahan kapasitas lampu, pemasangan single seat, pengecatan, dan perbaikan ruang ganti. Selain kepada pemerintah pusat, pihaknya juga meminta bantuan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sebab, gelaran porprov merupakan hajatan dari Pemerintah Provinsi. "Kalau dari pihak provinsi kemungkinan akan diperbaiki awal tahun 2025. September sudah siap digunakan," tambahnya. Menanggapi hal itu, anggota komisi D DPRD Kota Malang Suryadi mendukung penuh langkah Pemerintah Kota Malang mengajukan bantuan kepada jajaran di atasnya. Perbaikan sarana ini tidak hanya berguna saat porprov. Sarana itu bisa digunakan untuk pembinaan atlet di tahun-tahun selanjutnya. "Ketika sarana sudah diperbaiki dan memenuhi syarat. Harapan kami muncul atlet-atlet berbakat di Kota Malang," ucap Suryadi.

Realisasi renovasi Stadion Gajayana mulai menemui titik terang setelah beberapa hari lalu memiliki kegaduhan pada pihak kontraktor.

Stadion Gajayana Malang bakal Direnovasi dengan Dana APBN, Berikut Syarat Pemerintah Pusat ke Pemkot Malang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/24/Screenshot-2199-894389084.jpg" alt="Lokasi pembangunan sudetan di kawasan Kampus Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang. (Googlestreet)" width="100%">
<figcaption>Lokasi pembangunan sudetan di kawasan Kampus Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang. (Googlestreet)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Pemerintah Kota Malang saat ini sedang menyiapkan solusi untuk mengurangi banjir yang setiap musim hujan selalu menggenang di Jalan Galunggung. Solusi itu adalah dengan membangun sudetan di kawasan Kampus Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang. Dilansir dari Radar Malang (JawaPos Group) langkah itu akan diambil oleh pemkot sambil menunggu keputusan hukum dari proyek&nbsp;jacking&nbsp;atau drainase bawah tanah di Jalan Bondowoso yang belum jelas sejak tahun 2013. Kasus keputusan hukum proyek&nbsp;jacking&nbsp;itu sampai saat ini masih menunggu hasil Kasasi di Mahkamah Agung (MA). Oleh karena keputusan hukum kasus itu belum tuntas maka genangan banjir di Jalan Galunggung menjadi semakin parah. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013687156/beredar-kabar-stadion-gajayana-diubah-menjadi-hotel-berikut-penjelasan-pemkot-malang">Beredar Kabar Stadion Gajayana Diubah Menjadi Hotel, Berikut Penjelasan Pemkot Malang</a> Hal itu bisa dilihat ketika Kota Malang diguyur hujan deras sebagian daerah yang berada di kawasan Galunggung pasti terendam air. Menanggapi hal itu, PJ Walikota Malang Wahyu Hidayat mengatakan proyek sudetan itu nanti akan berfungsi memindah aliran yang biasanya melewati Jalan Galunggung. Diharapkan nanti dengan adanya sudetan ini ketika turun hujan deras, aliran air dari Jalan Veteran akan langsung mengarah ke Sungai Metro atau mengarah ke Jalan Sigura-gura. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/014019447/lestarikan-budaya-dan-bahasa-jawa-pemkot-lakukan-ini-di-sejumlah-kantor-kantor-pemerintahan">Lestarikan Budaya dan Bahasa Jawa, Pemkot Lakukan ini di Sejumlah Kantor-kantor Pemerintahan</a> Pihak Pemkot Malang menyatakan hal ini sebagai upaya mengurangi banjir yang terjadi di Jalan Galunggung setiap hujan deras. Karena jika hanya menunggu keputusan hukum proyek&nbsp;jacking&nbsp;tidak akan segera selesai masalah banjir di Jalan Galunggung. &ldquo;Karena proses hukum masih belum pasti kapan selesai, maka harus ada langkah lain yaitu dengan membuat sudetan ini,&rdquo; ujarnya. Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPRKP) Kota Malang Dandung Djulharjanto. Ia mengatakan proyek sudetan baru itu akan dibangun mulai dari Kampus ITN Sigura-gura hingga gang pintu masuk Hotel Ubud dengan panjang sekitar 600 meter. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/014013871/pemkot-surabaya-terus-gencarkansosialisasi-tarif-pajak-dan-retribusi-daerah-yang-sesuai-uu-hkdp-seginibesarannya">Pemkot Surabaya Terus GencarkanSosialisasi Tarif Pajak dan Retribusi Daerah yang Sesuai UU HKDP, SeginiBesarannya</a> Berdasarkan perkiraan dari pihak DPUPRKP proyek sudetan baru itu akan mampu mengurangi genangan banjir di Jalan Galunggung hingga 30 persen. Sementara itu Pemkot Malang juga menyiapkan anggaran sebesar Rp 3 miliar untuk pengerjaan sudetan itu. &ldquo;Target pembangunan sudetan itu dimulai pada semester pertama tahun ini,&rdquo; pungkasnya.

Pemkot Malang berinisiatif membuat sudetan baru di kawasan Kampus ITN hingga Hotel Ubud Malang untuk cegah banjir.

Pemkot Malang akan Bangun Sudetan Demi Kurangi Banjir Galunggung, Siapkan Anggaran Rp 3 Miliar untuk Lokasi ini

&nbsp; &nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/29/warung-2131977284.jpg" alt="Warga antre mendapatkan sembako murah di Warung Tekan Inflasi kawasan Pasar Dinoyo. (Radar Malang)" width="100%">
<figcaption>Warga antre mendapatkan sembako murah di Warung Tekan Inflasi kawasan Pasar Dinoyo. (Radar Malang)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com&nbsp;&ndash;&nbsp;Pemkot Malang menggelar pasar murah bertajuk Warung Tekan Inflasi&nbsp;yang berfungsi untuk menekan kenaikan harga bahan pokok saat Natal&nbsp;2023&nbsp;dan Tahun Baru&nbsp;2024 (Nataru).&nbsp; Program itu berlangsung di tiga pasar tradisional,&nbsp;yaitu&nbsp;Pasar Blimbing, Pasar Dinoyo, dan Pasar Besar.&nbsp; Program pasar murah itu&nbsp;awalnya&nbsp;hanya berlangsung&nbsp;pada&nbsp;25-31 Desember. Namun,&nbsp;karena&nbsp;tingginya&nbsp;antusias masyarakat&nbsp;dan efektif menekan laju inflasi, rencananya diperpanjang hingga Lebaran atau Maret 2024.&nbsp; Dilansir dari Radar Malang,&nbsp;Pj Wali Kota Malang,&nbsp;Wahyu Hidayat mengatakan&nbsp;jika&nbsp;program tersebut sudah berdampak pada turunnya angka inflasi di Kota Malang.&nbsp; &ldquo;Inflasi kita (Kota Malang) di bawah rata-rata angka nasional dan provinsi,&rdquo;&nbsp;terang&nbsp;Wahyu.&nbsp; Secara umum,&nbsp;sulit untuk&nbsp;menstabilkan harga bahan pokok pada momen-momen besar seperti Nataru. Namun,&nbsp;keberadaan warung murah tersebut berhasil menekan kenaikan harga, sehingga daya beli masyarakat kembali normal.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013662983/pemkot-pangkalpinang-dan-forkopimda-ikuti-rapat-koordinasi-pengendalian-inflasi-daerah-bersama-kemendagri-jelang-penutupan-tahun-2023">Pemkot Pangkalpinang dan Forkopimda Ikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Bersama Kemendagri Jelang Penutupan Tahun 2023</a> Selama sepekan, pemkot sudah&nbsp;mengeluarkan&nbsp;dana&nbsp;sebesar&nbsp;Rp2 miliar. Sementara dana untuk perpanjangan akan diambilkan dari Belanja Tidak Terduga (BTT).&nbsp; &ldquo;Dari Januari ke Lebaran pada Maret nanti cukup dekat, sehingga kita terus anggarkan agar harganya terus stabil,&rdquo;&nbsp;jelasnya.&nbsp; Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang,&nbsp;Eko Sri Yuliadi menambahkan&nbsp;jika&nbsp;Warung&nbsp;Tekan&nbsp;Inflasi&nbsp;tersebut&nbsp;menjual barang-barang yang berpengaruh besar terhadap inflasi, di antaranya beras, gula, telur ayam, bawang merah, bawang putih, cabai,&nbsp;dan minyak goreng.&nbsp; Masing-masing warung murah dijatah 5 ton beras per hari, juga digelontor 5 ton beras merek lain.&nbsp; &ldquo;Barang tersebut dijual sesuai harga kulakan. Setiap orang hanya boleh membeli maksimal 2 kilogram,&rdquo;&nbsp;kata&nbsp;Eko.&nbsp; Sumarmi,&nbsp;salah&nbsp;seorang&nbsp;pembeli&nbsp;menyebutkan&nbsp;jika&nbsp;harga yang dibanderol di Warung Tekan Inflasi lebih murah&nbsp;3-5&nbsp;ribu dibanding harga biasanya.&nbsp; &ldquo;Saya dapat beras dengan harga RP57 ribu. Kalau di toko Rp62 ribu,&rdquo;&nbsp;ungkapnya.&nbsp; Sementara harga gula ia beli dengan harga Rp13 ribu per kilogram.&nbsp;Sementara&nbsp;di toko masih di kisaran Rp16,5 ribu per kilogram.&nbsp;&nbsp; Begitu juga dengan komoditas lain, harga di warung murah lebih miring. &nbsp;

Pemkot Malang menggelar pasar murah bertajuk Warung Tekan Inflasi untuk menekan kenaikan harga bahan pokok.

Pemprov Malang Bakal Perpanjang Pasar Murah Warung Tekan Inflasi hingga Lebaran 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/WhatsApp-Image-2022-02-07-at-17.48.20.jpg" alt="Penyegelan di Supermarket Lai Lai Malang. Satgas Covid-19 Jatim for JawaPos" width="100%">
<figcaption>Penyegelan di Supermarket Lai Lai Malang. Satgas Covid-19 Jatim for JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Supermarket Lai Lai di Jalan Oro Oro Dowo Malang kini disegel sementara oleh Satpol PP Kota Malang. Penyegelan itu dilakukan usai kedatangan Reza Fahd Adrian yang positif Covid-19 pada Kamis (3/2).  Juru bicara Satuan Tugas Covid-19 Jatim Makhyan Jibril Al-Farabi memastikan, penyegelan tersebut dilakukan untuk melakukan beberapa evaluasi. Kegiatan di supermarket itu sementara dihentikan mulai Senin (7/2).  ”Disegel dan ditutup sementara oleh Satpol PP Kota Malang,” kata Makhyan Jibril, Senin (7/2).  Hal utama yang dievaluasi adalah penggunaan aplikasi PeduliLindungi. Sebab bila Reza positif Covid-19, seharusnya aplikasi PeduliLindungi menunjukkan warna merah.  ”Iya bener karena kalau merah seharusnya sudah bisa dihalau untuk tidak masuk fasilitas publik,” tegas Makhyan Jibril.  Hal lain yang menjadi evaluasi adalah penerapan protokol kesehatan. Evaluasi dilakukan Satgas Covid-19 Kota Malang dan Satpol PP.  ”Kami evaluasi penerapan prokes, apakah sudah diterapkan dengan baik atau belum. Dan terakhir memastikan semua pegawai telah tervaksinasi atau belum,” ujar Makhyan Jibril.  Jibril menyesalkan apa yang dilakukan Reza Fahd Adrian itu. Sebab bila telah dinyatakan positif Covid-19, seharusnya menjalani masa isolasi 10 hari.  ”Kita mengecam aktivitas itu karena membahayakan banyak orang. Sudah kita koordinasikan dengan Polda Jatim untuk ditelusuri dan ditindaklanjuti hal tersebut,” tegas Makhyan Jibril.  Sebelumnya, seorang pengguna sosial media mengunggah kegiatannya berjalan-jalan di sekitar Batu dan Malang, Jawa Timur, setelah dinyatakan positif Covid-19. Akun sosial media atas nama Reza Fahd Adrian mengunggah kegiatannya di Instagram @luckyreza dan Facebook atas namanya.  Kamis (27/1) Reza mengunggah kegiatan di akun Facebook dan Instagram @luckyreza. Dia memosting foto sedang berada di Supermarket Lai Lai, Jalan Oro Oro Dowo, Malang.  ”Batal ke Bali karena mo (mau, red) nyebrang feri Ketapang Gilimanuk malah positif Covid-19. Akhirnya keliling Batu-Malang dan sekitarnya. Ternyata banyak destinasi belum dikunjungi,” tulisnya di caption Instagram.  ”Om imron (omicron, Red) kali ini ringan gejalanya, mungkin karena alumni delta sebelumnya jd hampir gak terasa, gejalanya tenggorokan guatel agak sakit spt radang, badan sumer dan beesin2 sedikit, yah seperti divaksin moderna lah tapi jalan2 teroos, next time Bali lah,” tulisnya.  Kini, akun Instagram @luckyreza telah dinonaktifkan. Namun jejak digitalnya telah diketahui banyak orang. Selain di Instagram, Reza juga membagikan video berkeliling Bromo di Facebook yang diunggah pada Kamis (3/2). Reza bersama istrinya sempat naik kuda dan berkeliling area Gumuk Pasir.

Usai Dikunjungi Pasien Covid-19, Supermarket Lai Lai Malang Disegel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/c22df653-e364-490c-a010-c127cf62720c-1.jpg" alt="Gelaran musik akhir pekan di koridor Kayutangan Heritage atau Jalan Basuki Rahmat, Kota Malang, Jawa Timur. Humas Pemkot Malang/Antara" width="100%">
<figcaption>Gelaran musik akhir pekan di koridor Kayutangan Heritage atau Jalan Basuki Rahmat, Kota Malang, Jawa Timur. Humas Pemkot Malang/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota Malang putuskan menghentikan sementara pertunjukan musik di kawasan wisata Kayutangan Heritage yang digelar tiap akhir pekan. Penghentian itu karena ada lonjakan kasus konfirmasi positif Covid-19.  Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kota Malang Ida Ayu Wahyuni mengatakan, penghentian pertunjukan musik di kawasan Kayutangan Heritage merupakan respons hasil evaluasi adanya lonjakan kasus Covid-19. ”Atas arahan Wali Kota Malang, kita hentikan sementara mulai Senin (31/1), karena Covid-19 mengalami kenaikan (kasus konfirmasi),” kata Ida seperti dilansir dari Antara di Kota Malang, Senin (31/1).  Ida menjelaskan, kebijakan tersebut dilakukan dalam upaya untuk mengurangi risiko kerumunan yang berpotensi menyebarkan virus korona. Sebelum dihentikan, pertunjukan musik tersebut sesungguhnya sudah dilakukan penyesuaian untuk antisipasi penyebaran Covid-19.  Langkah penyesuaian tersebut, dilakukan dengan mengurangi titik-titik pertunjukan musik, dari sebelumnya empat titik menjadi satu titik. Selain itu, durasi pertunjukan musik juga dipersingkat.  ”Selain itu, juga diterapkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi kepada pengunjung. Namun, mencermati situasi di lapangan dirasa perlu untuk melakukan antisipasi lanjutan,” ujar Ida.  Ida memastikan, selama periode penghentian sementara pertunjukan musik tersebut akan dioptimalkan bersama jajaran Disporapar maupun perangkat daerah, untuk menyempurnakan teknis penyelenggaraan kegiatan maupun antisipasi terhadap penyebaran Covid-19.  Kawasan wisata Kayutangan Heritage saat ini sudah mulai dilakukan penataan oleh Pemerintah Kota Malang. Pada akhir pekan, digelar pertunjukan musik di sejumlah titik di koridor Kayutangan.  Musik Akhir Pekan di Kayutangan Heritage tersebut diinisiasi pada awal Januari, sebagai wadah bagi kreativitas pelaku industri kreatif seni dan pertunjukan di Kota Malang. Aktivasi tersebut menarik antusiasme yang cukup signifikan dari masyarakat Kota Malang.  Kasus Covid-19 di Kota Malang terus mengalami peningkatan dalam sepekan terakhir. Data kasus dalam pemantauan per 30 Januari menyentuh angka 274 kasus aktif, naik signifikan dibanding angka pertengahan Januari yang sempat menyisakan empat kasus aktif.  Tercatat, hingga Minggu (30/1) berdasar data Pemerintah Provinsi Jawa Timur, di wilayah Kota Malang ada 15.999 kasus konfirmasi positif Covid-19. Dari jumlah itu, 14.592 orang dilaporkan telah sembuh dan 1.133 orang meninggal dunia.

Gelaran Musik Wisata Kayutangan Dihentikan akibat Lonjakan Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/B7D07B8C-E60F-418D-BE10-7991679FD250.jpg" alt="Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Malang, Jawa Timur. Vicki Febrianto/Antara" width="100%">
<figcaption>Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Malang, Jawa Timur. Vicki Febrianto/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Jumlah orang yang tertular Covid-19 di lingkungan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, dilaporkan bertambah. Total terdapat 37 orang yang terpapar Covid-19.  Kepala MAN 2 Kota Malang Mohammad Husnan seperti dilansir dari Antara di Kota Malang mengatakan, setelah satu siswa dikonfirmasi positif Covid-19 pemeriksaan antigen dilakukan pada 600 warga sekolah. Hasilnya menunjukkan ada 37 orang yang terinfeksi virus korona.  ”Total yang dilakukan (tes) swab antigen ada 600 orang, dengan hasil 37 orang positif,” kata Husnan.  ”Ada tiga orang pengasuh ma'had (asrama) yang positif dari hasil tes antigen. Lainnya merupakan para siswa,” tambah dia.  Pengasuh asrama dan siswa yang tertular Covid-19, menurut dia, telah menjalani karantina di gedung yang terpisah di dalam lingkungan sekolah.  Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang Husnul Muarif mengatakan, Dinas Kesehatan Kota Malang bersama pengelola sekolah telah melakukan penanganan. Itu dilakukan agar penularan Covid-19 di lingkungan itu tidak menyebar.  ”Termasuk proses tracing (pelacakan) serta testing lanjutan juga telah dilakukan terhadap siswa dan guru,” papar Husnul Muarif.  Kegiatan pembelajaran tatap muka di MAN 2 Kota Malang dihentikan selama kurang lebih 14 hari mulai 18 Januari setelah satu siswa sekolah itu dikonfirmasi tertular Covid-19. Seorang siswa kelas 12 di sekolah itu dikonfirmasi tertular Covid-19 setelah menghadiri acara pernikahan di Malang Selatan pada 8 Januari.  Di Kota Malang secara keseluruhan ada 15.681 kasus Covid-19 dengan jumlah pasien yang sudah sembuh sebanyak 14.524 orang dan pasien yang meninggal dunia sebanyak 1.133 orang. Saat ini penderita Covid-19 di Kota Malang tinggal 24 orang.

37 Orang Tertular Covid-19 di MAN 2 Kota Malang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/vaksin-covid-19.jpg" alt="TAMBAL KEBUTUHAN: Tenaga kesehatan sedang memberikan vaksinasi di puskesmas. Nanti dokter yang belum lulus dari pendidikan dimohonkan menjadi petugas kesehatan penanganan Covid-19. (Alfian Rizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>TAMBAL KEBUTUHAN: Tenaga kesehatan sedang memberikan vaksinasi di puskesmas. Nanti dokter yang belum lulus dari pendidikan dimohonkan menjadi petugas kesehatan penanganan Covid-19. (Alfian Rizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota Malang, Jawa Timur, pastikan vaksin Covid-19 yang digunakan untuk percepatan vaksinasi di kota itu dalam kondisi baik dan tidak ada yang kedaluwarsa.  Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang Husnul Muarif mengatakan, hingga saat ini, tidak ada vaksin Covid-19 yang kedaluwarsa, seiring dengan pencapaian vaksinasi yang terus meningkat. ”Tidak ada vaksin Covid-19 yang kedaluwarsa,” kata Husnul seperti dilansir dari Antara, Rabu (24/11).  Husnul menjelaskan, saat ini capaian vaksinasi Covid-19 di Malang telah mencapai 98 persen untuk dosis pertama dan 86 persen untuk dosis kedua. Sementara itu, pemberian dosis ketiga atau booster sudah berada pada angka 99 persen.  Sebagai catatan, di wilayah Kota Malang ada sebanyak 856 ribu sasaran vaksinasi Covid-19. Vaksinasi tersebut bertujuan untuk menciptakan kekebalan kelompok terhadap virus korona.  Dia menambahkan, capaian vaksinasi warga Kota Malang yang masuk dalam kategori lanjut usia (lansia) telah mencapai 65 persen untuk dosis pertama dan 54 persen untuk dosis kedua. Target vaksinasi lansia di Kota Malang sebanyak 83.115 warga.  ”Untuk lansia, data tadi malam (23/11), kami lihat hampir 65 persen untuk dosis pertama. Sementara dosis kedua 54 persen,” ujar Husnul Muarif.  Dia mengharapkan, dengan upaya percepatan vaksinasi Covid-19 yang dilakukan Pemkot Malang, pada akhir 2021 seluruh warga kota terbesar kedua di Jawa Timur tersebut sudah mendapatkan suntikan vaksin Covid-19.  Pemerintah Kota Malang juga berupaya untuk menurunkan level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dengan memenuhi sejumlah indikator yang ditetapkan. Saat ini Kota Malang berada pada level 2 PPKM sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri.  ”Mulai 24 Desember itu nanti level 3 semua. Tapi, kami upayakan semua indikator-indikator penurunan level kami penuhi,” ucap Husnul Muarif.  Saat ini, secara keseluruhan ada sebanyak 15.637 kasus konfirmasi positif Covid-19, dengan kasus aktif tercatat tujuh kasus. Dari total tersebut, sebanyak 14.507 orang dilaporkan telah sembuh, 1.123 orang dinyatakan meninggal dunia.

Pemkot Malang Pastikan Tak Ada Vaksin Covid-19 Kedaluwarsa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Satpol-PP-1.jpg" alt="Petugas Satpol PP Kota Malang menyegel salah satu kafe di wilayah Kota Malang, Jawa Timur, karena melanggar aturan saat masa PPKM. Humas Pemkot Malang/Antara" width="100%">
<figcaption>Petugas Satpol PP Kota Malang menyegel salah satu kafe di wilayah Kota Malang, Jawa Timur, karena melanggar aturan saat masa PPKM. Humas Pemkot Malang/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Malang segera memanggil pengelola salah satu kafe di Kota Malang, Jawa Timur. Sebab, diduga melanggar aturan pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).  Kabid Ketentraman dan Ketertiban Satpol PP Kota Malang Rahmat Hidayat di Kota Malang, Jawa Timur, mengatakan, pihaknya akan melakukan pemanggilan pengelola kafe di kawasan Soekarno-Hatta, Kota Malang, itu pada Kamis (30/9).  ”Besok akan kita panggil, kita akan mintai keterangan terlebih dahulu,” kata Rahmat seperti dilansir dari Antara, Rabu (29/9).  Rahmat menjelaskan, pemanggilan tersebut berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran penerapan protokol kesehatan di tempat usaha itu. Kafe tersebut, mengadakan pertunjukan musik yang menyebabkan adanya kerumunan.  Sebelumnya di media sosial beredar sebuah video yang menunjukkan adanya kegiatan musik di dalam ruangan yang dihadiri ratusan orang. Pada video tersebut, tampak kerumunan pengunjung yang menonton pertunjukan musik dari seorang disk jockey (DJ).  Kafe yang menyelenggarakan kegiatan tersebut, berada di Jalan Terusan Soekarno-Hatta Barat, Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Kafe tersebut menggelar pertunjukan musik setiap Selasa, Jumat, dan Sabtu.  ”Dugaan kita pertama melanggar protokol kesehatan, seperti tidak menggunakan masker, dan menyebabkan kerumunan. Juga terkait batasan-batasan yang melebihi 50 persen pengunjung,” ujar Rahmat.  Menurut dia, salah satu kafe yang menggelar pertunjukan musik tersebut, sebelumnya juga telah diberikan peringatan Satpol PP Kota Malang. Sebab, melakukan pelanggaran pada masa PPKM.  Kafe itu, sebelumnya juga sudah pernah mendapatkan teguran tertulis karena pelanggaran yang terjadi beberapa waktu lalu. Pelanggaran berkaitan dengan jam operasional kafe pada masa PPKM level 3.  ”Untuk sebelumnya, ada teguran tertulis (untuk kafe tersebut). Untuk yang saat ini, besok akan kita minta keterangan,” tutur Rahmat.  Dia menambahkan, pihaknya selama ini secara rutin telah melakukan operasi penerapan protokol kesehatan khususnya di kawasan Soekarno-Hatta. Sebagai informasi, kawasan tersebut merupakan sentra kafe di Kota Malang, sehingga rawan terjadi kerumunan.  Saat ini, di wilayah Kota Malang tengah menerapkan PPKM level 3 dengan sejumlah penyesuaian baru. Untuk kafe, dan tempat makan, diperbolehkan beroperasi, dan pengunjung diizinkan makan di tempat, dengan kapasitas antara 25–50 persen untuk penerapan protokol kesehatan.  Secara keseluruhan, di Kota Malang ada sebanyak 15.413 kasus konfirmasi positif Covid-19. Dari total tersebut, sebanyak 14.262 orang dilaporkan telah sembuh, 1.118 orang dinyatakan meninggal dunia, dan sisanya berada dalam perawatan.

Satpol PP Kota Malang Panggil Pengelola Kafe Langgar Aturan PPKM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/ceb003c0-af0e-4244-9690-6da39e977e83-1.jpg" alt="Wali Kota Malang Sutiaji dan rombongan saat melakukan kegiatan bersepeda di Kota Malang. Humas Pemkot Malang/Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Malang Sutiaji dan rombongan saat melakukan kegiatan bersepeda di Kota Malang. Humas Pemkot Malang/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wali Kota Malang Sutiaji menyatakan akan mengikuti proses hukum yang berlaku terkait dugaan pelanggaran dalam masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).  Sutiaji mengatakan, hingga saat ini sudah ada sejumlah peserta kegiatan bersepeda yang telah dimintai keterangan Kepolisian Resor (Polres) Malang. ”Kami akan ikut proses proses hukum, masalah ketentuan hukum, sanksi sepenuhnya kami serahkan kepada pihak berwajib,” kata Sutiaji seperti dilansir dari Antara, Kamis (23/9).  Sutiaji menjelaskan, seluruh peserta yang mengikuti kegiatan bersepeda tersebut sudah menjalani tes usap Covid-19. Hasil dari tes usap puluhan orang itu, dinyatakan negatif. Pelaksanaan tes usap juga dihadiri Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Kabupaten Malang.  ”Kami juga bersama-sama sudah swab semua, hasilnya negatif. Swab itu juga dihadiri Satgas Covid-19 Kabupaten Malang secara lengkap,” ujar Sutiaji.  Pada Minggu (19/9), video rombongan Pemerintah Kota Malang viral di media social. Diduga kegiatan itu melanggar aturan pada masa PPKM. Dalam video berdurasi 25 detik dan 23 detik itu, tampak puluhan orang yang menaiki sepeda menuju Pantai Kondang Merak.  Rombongan tersebut, sempat didatangi petugas kepolisian lantaran Pantai Kondang Merak masih belum dibuka karena di wilayah tersebut masih menerapkan PPKM level 3. Rombongan tersebut akhirnya memasuki kawasan Pantai Kondang Merak.  Sebelumnya, Pemerintah Kota Malang melalui Sekretaris Daerah Kota Malang Erik Setyo Santoso telah memberikan penjelasan terkait dugaan pelanggaran PPKM tersebut. Saat itu, dia menyatakan telah melakukan koordinasi, dan komunikasi antar jajaran terkait agenda itu.  Dalam kegiatan bersepeda yang diikuti puluhan orang tersebut, menjadikan Pantai Kondang Merak di Kabupaten Malang, sebagai titik akhir kegiatan. Rombongan beristirahat dan memasukkan peralatan ke kendaraan masing-masing, sebelum kembali ke Kota Malang.

Wali Kota Malang Ikuti Proses Hukum atas Dugaan Pelanggaran PPKM

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pemkot malang

Berita Terkini