<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/19/IMG_20251118_175656-2443584497.jpg" alt="Wali Kota Jogjakarta Hasto Wardoyo. (Luqman Hakim/Antara)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Jogjakarta Hasto Wardoyo. (Luqman Hakim/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Kota (Pemkot) Jogjakarta mengusulkan anggaran Rp 10 miliar untuk mengonversi 1.000 becak motor (bentor) menjadi becak bertenaga listrik. Hal itu sebagai langkah awal penataan moda transportasi roda tiga di kota tersebut. Wali Kota Jogjakarta Hasto Wardoyo mengatakan, usul itu diajukan untuk dibahas dalam alokasi anggaran 2026, baik melalui APBD maupun kemungkinan dukungan Dana Keistimewaan (Danais). &rdquo;Kami mengusulkan untuk kita anggarkan, kurang lebih Rp10 miliar, mudah-mudahan disetujui semua pihak,&rdquo; ujar dia seperti dilansir dari Antara. Hasto menyebut anggaran tersebut akan diberikan dalam bentuk hibah untuk membantu para pemilik bentor mengganti mesin menuju penggerak bertenaga listrik. Pihaknya merencanakan alokasi anggaran untuk membeli mesin listriknya. &rdquo;Ya, kemarin usulan saya 1.000 becak lah, gitu. Karena kan komunitasnya besar,&rdquo; kata Hasto Wardoyo. Menurut dia, skema pendanaan program ini memungkinkan menggunakan APBD maupun Danais. Wali kota berharap pembahasan dengan pihak terkait, termasuk legislatif, dapat dilakukan pada 2026. &rdquo;Bisa APBD, tapi sumbernya kan bisa juga dari Dana Keistimewaaan, misalnya begitu. Nanti baru dirembug pada 2026, harapan saya begitu,&rdquo; tutur Hasto. Hasto memastikan konversi bentor ke penggerak listrik tidak akan mengurangi nilai becak sebagai moda transportasi tradisional. &rdquo;Alangkah indahnya kalau kita masih punya becak seperti yang sekarang ada, tapi tanpa mesin bensin, tidak ada suaranya yang keras gitu, tapi hanya pakai listrik saja, kan bagus,&rdquo; beber Hasto Wardoyo. Meski begitu, dia mengakui jumlah 1.000 unit mesin listrik tersebut masih belum mencakup seluruh populasi bentor di Kota Jogjakarta. &rdquo;Bertahap, ya, bertahap. Ibaratnya kalau Malioboro mau steril dari mesin (bentor) kan bisa, kalau sudah 1.000,&rdquo; tandas Hasto Wardoyo. Terkait penertiban bentor menjelang akhir 2025, Hasto mengatakan Pemkot bakal mengedepankan penyediaan solusi terlebih dahulu. Wakil Ketua DPRD Kota Jogjakarta Sinarbiyat Nujanat menilai wacana penggeseran bentor ke becak listrik sama sekali belum masuk dalam pembahasan di Badan Anggaran (Banggar). Meski demikian, pihaknya mendukung penuh kebijakan itu namun prosesnya tidak berjalan sepihak tanpa persiapan memadai. &rdquo;Jangan sampai kemudian kesannya larangan ini sepihak, tanpa ada koordinasi, sosialisasi,&rdquo; tegas Sinarbiyat Nujanat.

Pemkot Jogjakarta usulkan anggaran Rp 10 miliar untuk mengonversi 1.000 becak motor menjadi becak listrik untuk penataan transportasi

Pemkot Jogjakarta Usulkan Anggaran Rp 10 Miliar untuk Becak Listrik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/22/IMG_20230116_204729-3445262580.jpg" alt="Ilustrasi Jalan Malioboro, Jogjakarta." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Jalan Malioboro, Jogjakarta.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Kota Jogjakarta minta wisatawan yang berencana menghabiskan masa libur Lebaran di kawasan Malioboro memaksimalkan penggunaan moda transportasi umum alih-alih menggunakan kendaraan pribadi. &rdquo;Kawasan Malioboro, Tugu, dan Keraton adalah kawasan yang kerap menjadi tujuan utama wisatawan semasa libur Lebaran dan dapat dipastikan terjadi kepadatan lalu lintas di ruas-ruas jalan tersebut,&rdquo; kata Kepala Dinas Perhubungan Kota Jogjakarta Agus Arif seperti dilansir dari Antara di Jogjakarta, Sabtu (22/4). Oleh karena itu, lanjut Agus, wisatawan yang menggunakan kendaraan pribadi diimbau untuk lebih memaksimalkan penggunaan moda transportasi umum apabila ingin menuju ke kawasan Malioboro. Itu agar tidak terjebak kepadatan lalu lintas. &rdquo;Misalnya menggunakan angkutan daring, menggunakan moda transportasi bus Trans Jogja atau menggunakan moda kereta rel listrik (KRL),&rdquo; ujar Agus Arif. Dengan menggunakan moda transportasi umum, wisatawan juga tidak akan direpotkan untuk mencari lahan parkir di kawasan tersebut. &rdquo;Kami juga berkoordinasi dengan pihak lain seperti Bandara Adi Sutjipto di Maguwo untuk parkir kendaraan. Wisatawan bisa memanfaatkan KRL untuk menuju Malioboro,&rdquo; terang Agus Arif. Selama libur Lebaran, KRL Jogjakarta-Solo beroperasi 30 perjalanan sehari yang dimulai dari pukul 05.05 hingga 23.35 WIB. Berdasar perkiraan awal yang menyebut ada sekitar 5,6 juta pemudik yang masuk ke DIJ dengan 70 persen di antaranya menggunakan mobil pribadi. Dengan demikian, akan ada sekitar 1,5 juta hingga dua juta kendaraan pribadi yang akan masuk ke DIJ selama libur Lebaran. &rdquo;Prediksi jumlah kendaraan yang masuk ke DIJ tentu sangat banyak dan ini berat. Makanya perlu dilakukan rekayasa lalu lintas,&rdquo; terang Agus Arif. Selama libur Lebaran, Pemerintah Kota Jogjakarta juga akan mengubah peruntukan tempat khusus parkir (TKP) yang semula untuk bus pariwisata menjadi parkir untuk kendaraan pribadi. &rdquo;Peningkatan kepadatan lalu lintas di Jogjakarta diperkirakan terjadi H+ Lebaran. Kami akan lakukan rekayasa progresif sesuai kondisi kepadatan lalu lintas,&rdquo; ucap Agus Arif.

Pemkot Jogjakarta minta wisatawan yang libur Lebaran di kawasan Malioboro memaksimalkan penggunaan moda transportasi umum

Wisatawan Masuk Malioboro Diimbau Maksimalkan Moda Transportasi Umum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/IMG_20211228_233302.jpg" alt="Ilustrasi kawasan Tugu Pal Putih, Jogjakarta. Hendra Nurdiyansyah/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kawasan Tugu Pal Putih, Jogjakarta. Hendra Nurdiyansyah/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota Jogjakarta kembali mengefektifkan aturan jam malam untuk anak sebagai langkah antisipasi munculnya kejahatan jalanan yang melibatkan anak. Itu diatur dalam Peraturan Wali Kota Jogjakarta Nomor 49 Tahun 2022.  ”Aturan jam malam itu sudah ada dan sebelumnya sudah berjalan cukup efektif. Nanti kami efektifkan kembali,” kata Penjabat Wali Kota Jogjakarta Sumadi seperti dilansir dari Antara di Jogjakarta.  Pernyataan Sumadi tersebut disampaikan untuk menanggapi munculnya kasus kejahatan jalanan yang terjadi di kawasan Titik Nol Kilometer Jogjakarta pada Selasa (7/2) pagi.  Menurut Sumadi, aturan jam malam anak tidak ditujukan untuk mengekang kebebasan anak. Namun, membatasi aktivitas anak di luar rumah pada jam-jam tertentu, yaitu dari pukul 22.00 hingga 04.00 WIB.  Dalam rentang waktu tersebut, lanjut dia, anak diwajibkan berada di rumah dan melakukan berbagai kegiatan bersama keluarga sehingga pengawasan orang tua menjadi lebih optimal.  Dia pun berharap kabupaten lain di Provinsi DIJ bisa menerapkan aturan serupa yaitu membatasi kegiatan anak di luar rumah saat malam hingga dini hari. Hal itu agar antisipasi munculnya kejahatan jalanan yang melibatkan anak menjadi lebih optimal.  ”Dari identifikasi sementara, pelaku bukan anak atau remaja dari Jogjakarta. Oleh karena itu, kami berharap kabupaten lain pun bisa menerapkan aturan serupa untuk antisipasi bersama,” tutur Sumadi.  Selain menerapkan aturan jam malam, Sumadi mengatakan, pemkot sudah bekerja sama dengan sejumlah pihak untuk memetakan lokasi yang dinilai rawan terjadi kejahatan jalanan.  ”Tempat yang biasanya menjadi lokasi tongkrongan anak-anak akan lebih diawasi bersama dengan Satpol PP dan aparat penegak hukum, TNI dan kepolisian. Operasi dan patroli ketertiban keamanan lebih ditingkatkan,” ucap Sumadi.

Jogjakarta Kembali Efektifkan Jam Malam Anak Cegah Kejahatan Jalanan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/JKT-1-VAKSIN-DOSIS-KEEMPAT-NAKES-WISMA-ATLET-FED-6.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Kesehatan Kota Jogjakarta mengimbau anggota masyarakat umum berusia 18 tahun ke atas yang sudah punya tiket vaksinasi Covid-19 booster kedua segera menjalani vaksinasi di fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Warga bisa mengecek tiket vaksinasi Covid-19 booster (penguat) kedua melalui aplikasi PeduliLindungi.  ”Pada pekan ini, tiket untuk vaksinasi booster kedua sudah banyak yang terbuka. Segera saja datang ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mengakses vaksinasi,” kata Kepala Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit dan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Jogjakarta Lana Unwanah seperti dilansir dari Antara di Jogjakarta, Rabu (8/2).  Di sela pelaksanaan vaksinasi penguat kedua pada kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Jogjakarta, ia menyampaikan, setiap fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk puskesmas dan rumah sakit, sudah menyediakan waktu khusus untuk pelayanan vaksinasi booster.  ”Ada yang membuka layanan pada Selasa dan Kamis, atau setiap Jumat, dan ada juga yang melayani setiap Sabtu,” ujar Lana Unwanah.  Lana mengatakan, vaksinasi dapat meningkatkan kekebalan tubuh dalam melawan serangan Covid-19 berdasar hasil survei serologi yang telah dilakukan di Kota Jogjakarta. Survei serologi untuk mengetahui kadar antibodi sudah dilakukan empat kali dari 2021 sampai awal 2023 di 11 kelurahan di Kota Jogjakarta dengan sasaran 20 orang per kelurahan.  ”Survei ini mengukur kadar antibodi 20 orang yang sama sejak survei pertama hingga survei keempat yang dilakukan Januari tahun ini,” terang Lana.  Menurut dia, hasil survei menunjukkan kadar antibodi masyarakat meningkat dari 89 pada Desember 2021 menjadi 98 pada Juli 2022 dan meningkat lagi menjadi 99 pada survei terakhir. ”Hasil ini tidak terlepas dari program vaksinasi yang sudah dilakukan, ditambah kekebalan yang didapat secara alami dari orang-orang yang tertular. Kombinasi ini menghasilkan kadar antibodi yang tinggi di masyarakat,” papar Lana Unwanah.  Lana mengatakan, ketersediaan vaksin Covid-19 untuk vaksinasi booster kedua masih terbatas. Saat ini, hanya vaksin produksi Pfizer yang tersedia di Kota Jogjakarta. Dinas Kesehatan Kota Jogjakarta berupaya menambah ketersediaan vaksin untuk vaksinasi booster kedua agar pada Maret dapat melaksanakan vaksinasi masal guna mempercepat peningkatan cakupan vaksinasi Covid-19.  ”Rencananya, kami akan membuka layanan vaksinasi booster kedua secara serentak pada Maret, yang dipusatkan di Balai Kota Jogjakarta dan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan. Tentunya, rencana ini sangat tergantung dari ketersediaan vaksin yang kami miliki,” tutur Lana Unwanah.  Berdasar data Dinas Kesehatan Kota Jogjakarta, cakupan vaksinasi booster pertama sudah mencapai sekitar 125 persen sedangkan cakupan vaksinasi booster kedua baru sekitar 31 persen. Sementara itu, kasus baru Covid-19 sudah jarang muncul di Kota Jogjakarta.  ”Kadang ada temuan satu atau dua kasus dalam sehari tetapi kemudian kosong selama beberapa hari. Kebanyakan juga tanpa gejala, sehingga perawatan di rumah sakit sudah sangat rendah,” ucap Lana.

Pemkot Jogjakarta Imbau Warga Segera Vaksinasi Booster Kedua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/IMG_20220324_185540-1.jpg" alt="Kawasan Tugu Pal Putih Jogjakarta. Hendra Nurdiyansyah/Antara" width="100%">
<figcaption>Kawasan Tugu Pal Putih Jogjakarta. Hendra Nurdiyansyah/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota (Pemkot) Jogjakarta tidak akan memberlakukan kebijakan penutupan ruas jalan tertentu untuk mengantisipasi potensi kepadatan lalu lintas selama libur akhir tahun. Pemkot memilih mengalirkan arus lalu lintas sesuai kondisi di lapangan. ”Kami sudah menyampaikan telaah mengenai potensi kepadatan lalu lintas saat akhir tahun, tetapi dari pimpinan menyampaikan tidak ada penutupan jalan, sehingga kebijakan itulah yang kami laksanakan,” kata Kepala Dinas Perhubungan Kota Jogjakarta Agus Arif seperti dilansir dari Antara di Jogjakarta. Menurut dia, salah satu alasan tidak melakukan penutupan jalan saat libur akhir tahun adalah tidak adanya kegiatan khusus untuk pergantian tahun yang diizinkan digelar di Kota Jogjakarta. ”Dengan kebijakan tersebut, dinilai tidak perlu melakukan penutupan jalan sehingga arus lalu lintas bisa mengalir,” ujar Agus Arif. Jika di suatu ruas jalan terjadi peningkatan kepadatan lalu lintas, kata dia, akan dilakukan pengurangan arus lalu lintas yang masuk ke ruas jalan tertentu. Caranya dengan mengalirkan arus lalu lintas ke ruas jalan lain. Begitu volume kendaraan berkurang, arus akan kembali dibuka. Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Jogjakarta Windarto menjelaskan, pengaturan lampu lalu lintas di tiap simpang sudah cukup optimal untuk mengurangi potensi kepadatan lalu lintas. Sehingga strategi yang dijalankan adalah dengan mengoptimalkan kapasitas jalan yaitu mengarahkan wisatawan mengambil jalur yang lebih panjang menuju lokasi wisata supaya kapasitas kendaraan bisa bertambah. ”Jika dilakukan penutupan jalan, lokasi tersebut akan langsung dipadati masyarakat untuk merayakan pergantian tahun dan akan membutuhkan waktu lebih lama untuk mengurai kepadatan lalu lintas. Makanya, kami memilih untuk tidak melakukan penutupan jalan,” papar Windarto. Sejumlah titik kepadatan lalu lintas yang perlu diantisipasi karena peningkatan volume kendaraan adalah di kawasan Titik Nol Kilometer Jogjakarta dan Tugu Jogjakarta. Masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi saat berwisata di Kota Jogjakarta diminta memahami potensi kepadatan lalu lintas tersebut sehingga membutuhkan waktu lebih lama sampai ke lokasi tujuan, karena tidak bisa melajukan kendaraan dengan kecepatan normal. ”Sebagian besar wisatawan dengan kendaraan pribadi akan masuk dari sisi timur Jogjakarta. Kondisi ini juga perlu diantisipasi karena ada potensi kenaikan kepadatan lalu lintas di sisi tersebut,” terang Windarto. Dinas Perhubungan Kota Jogjakarta memperkirakan ada sekitar satu juta kendaraan pribadi yang masuk selama libur akhir tahun.

Pemkot Jogjakarta Tak Lakukan Penutupan Jalan saat Libur Akhir Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/KTP-2a1.jpg" alt="Ilustrasi KTP elektronik. Yulius Satria Wijaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KTP elektronik. Yulius Satria Wijaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Jogjakarta menunda pencetakan KTP elektronik (KTP-el) hingga Januari 2023 karena kekosongan blangko.  ”Kekosongan blangko KTP-el sudah terjadi sekitar dua pekan lalu sampai sekarang,” kata Kepala Bidang Layanan Kependudukan Disdukcapil Kota Jogjakarta Bram Prasetyo di Jogjakarta, Senin (26/12).  Menurut Bram, ketersediaan blangko e-KTP itu sangat tergantung pada distribusi dari pemerintah pusat, karena pengadaan blangko tersebut dilakukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Akibat kekosongan blanko tersebut, terdapat ratusan warga Kota Jogjakarta yang harus menunda pencetakan KTP-el. Biasanya, Disdukcapil Jogjakarta menerbitkan surat keterangan pencetakan KTP-el sebanyak 140-180 lembar per hari.  ”Disdukcapil Kota Jogjakarta segera menginformasikan kepada warga yang sudah membawa surat keterangan untuk mencetak KTP-el apabila blangko kembali tersedia. Mudah-mudahan pada pekan kedua atau ketiga Januari 2023 sudah ada kepastian dari pusat terkait distribusi blangko,” terang Bram Prasetyo.  Bram menjelaskan, tidak ada pembatasan jumlah atau kuota blangko yang didistribusikan ke setiap kota atau kabupaten. ”Selama persediaan di pusat masih ada, maka permohonan yang kami ajukan berdasarkan kebutuhan akan selalu dipenuhi,” tutur Bram.  Selama 2022, Disdukcapil Kota Jogjakarta menerima 34.950 keping blangko KTP-el untuk warga negara Indonesia dan 150 keping blangko kartu identitas bagi warga negara asing (WNA) dari pemerintah pusat maupun dari Biro Tapem Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta.  ”Untuk blangko KTP-el bagi warga negara asing masih tersedia cukup banyak,” terang Bram Prasetyo.  Sementara itu, salah seorang warga Kota Jogjakarta Anang Z. harus menunda pencetakan KTP-el miliknya hingga awal Januari 2023. ”Pencetakan KTP-el sudah diajukan sejak Oktober, tetapi baru hari ini bisa datang untuk mencetak KTP-el. Saat datang ke loket di Mal Pelayanan Publik, baru diberi tahu jika blangko habis dan harus ditunda sampai Januari 2023,” kata Anang.  Warga Jogokaryan tersebut memerlukan KTP-el baru karena KTP-el lama miliknya sudah rusak dengan tulisan dan foto yang buram dan sulit dibaca.

Pencetakan KTP-el di Jogjakarta Ditunda akibat Kekosongan Blangko

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/8DE91283-B2DE-459F-B2DD-8E9955F8EDC9.jpg" alt="Pengawasan penjualan daging sapi di salah satu pasar tradisional di Kota Jogjakarta. Humas Pemkot Jogjakarta/Antara" width="100%">
<figcaption>Pengawasan penjualan daging sapi di salah satu pasar tradisional di Kota Jogjakarta. Humas Pemkot Jogjakarta/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Pertanian dan Pangan Kota Jogjakarta mengintensifkan pengawasan penjualan bahan pangan asal hewan di sejumlah pasar tradisional menjelang akhir tahun. Masih didapati pedagang yang menjual daging sapi tanpa disertai surat herkeuring. ”Dari pengawasan, ditemukan delapan pedagang yang tidak melengkapi surat herkeuring untuk daging sapi yang mereka jual. Mereka kemudian diproses secara yustisi,” kata Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Jogjakarta Imam Nurwahid seperti dilansir dari Antara di Jogjakarta. Menurut dia, pedagang daging sapi wajib melengkapi syarat dan ketentuan penjualan daging yaitu surat herkeuring. Itu sebagai bukti bahwa daging sapi yang mereka jual sudah melalui pemeriksaan sehingga daging memenuhi syarat mutu, kualitas, dan keamanan pangan. Pada Selasa (20/12), pengawasan penjualan bahan pangan asal hewan dilakukan di empat pasar tradisional. Yakni di Pasar Beringharjo, Kranggan, Sentul, dan Kotagede, yang memiliki penjualan daging cukup besar. Dinas Pertanian dan Pangan Kota Jogjakarta menggandeng sejumlah instansi dalam pengawasan tersebut yaitu Dinas Perdagangan dan Satuan Polisi Pamong Praja. Selain memeriksa kelengkapan perizinan penjualan daging sapi, juga dilakukan pengujian secara acak di kios penggilingan daging sapi dengan menggunakan metode tes cepat dan tidak ada temuan apapun. Begitu pula dengan uji cepat durante untuk daging ayam juga tidak ada temuan apapun. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Jogjakarta Suyana mengatakan, pengawasan penjualan bahan pangan dilakukan secara rutin, baik untuk bahan pangan asal hewan maupun bahan pangan lain. Pengawasan dilakukan petugas Dinas Pertanian dan Pangan sifatnya adalah pembinaan jika ada temuan. ”Namun, kali ini kami menggandeng Satpol PP sehingga pengawasan ini sifatnya yustisi,” terang Suyana. Terkait temuan masih ada pedagang nakal yang nekat menjual daging tanpa disertai surat herkeuring, Suyana mengatakan, pedagang sebenarnya memahami aturan yang harus dipenuhi. ”Proses herkeuring juga tidak sulit. Daging dari luar daerah yang masuk ke Jogjakarta melalui Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Giwangan harus dilengkapi surat kesehatan hewan dan kami akan keluarkan herkeuring,” papar Suyana. Dia menyebut, tidak ada biaya tambahan yang harus dikeluarkan pedagang untuk mendapat herkeuring. Tetapi, jika daging yang datang tidak dilengkapi surat kesehatan, pihaknya harus melakukan pemeriksaan secara lebih detail untuk memastikan mutu, kualitas, dan keamanan daging terjamin sebelum mengeluarkan surat herkuering.

Pemkot Jogja Awasi Penjualan Daging, Temukan Daging tanpa Herkeuring

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/IMG_20221208_1518071.jpg" alt="Ilustrasi vaksinasi di Kota Jogjakarta. Humas Pemkot Jogjakarta/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi vaksinasi di Kota Jogjakarta. Humas Pemkot Jogjakarta/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Kesehatan Kota Jogjakarta menyiapkan layanan vaksinasi Covid-19 di posko kesehatan selama libur Natal dan Tahun Baru 2023 seperti pernah dilaksanakan selama libur Lebaran yang lalu.  ”Kami rencanakan membuka layanan vaksinasi di salah satu posko kesehatan. Satu titik saja,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Jogjakarta Emma Rahmi Aryani seperti dilansir dari Antara di Jogjakarta.  Dia mengatakan layanan vaksinasi tersebut akan dibuka di lokasi yang cukup strategis dan mudah dijangkau yaitu di sekitar Kantor Pos Besar Jogjakarta. ”Kami rencanakan, layanan dimulai pada 23 Desember 2022 sampai 2 Januari 2023 secara terbatas. Dimungkinkan dimulai sore hari, dari pukul 16.00-19.00 WIB,” ujar Emma Rahmi Aryani.  Pembukaan layanan vaksinasi pada sore hari dalam waktu terbatas tersebut untuk menjaga kualitas vaksin agar tetap baik karena vaksin membutuhkan penanganan yang spesifik agar kualitasnya terjaga. ”Kami pun membatasi jumlah ampul yang akan dibawa karena belum bisa memastikan jumlah warga yang mengaksesnya. Kira-kira dua hingga tiga ampul per hari. Itu sudah bisa digunakan untuk melakukan vaksinasi booster (penguat) kepada sekitar 60 orang,” papar Emma Rahmi Aryani.  Pada libur Lebaran lalu, Emma mengatakan, layanan vaksinasi Covid-19 yang dibuka di posko kesehatan mendapat respons yang baik dari pengunjung atau wisatawan. ”Saat itu, banyak yang membutuhkan vaksinasi booster untuk memenuhi syarat perjalanan sehingga antusias masyarakat cukup tinggi, sedangkan untuk libur akhir tahun ini, belum bisa kami perkirakan peminatnya,” tutur Emma Rahmi Aryani.  Dinas Kesehatan Kota Jogjakarta juga akan membuka layanan posko kesehatan di tiga titik, yaitu di Titik Nol Kilometer Jogjakarta, Taman Parkir Abu Bakar Ali, dan Tugu Jogjakarta. Meskipun saat ini kasus Covid-19 di Jogjakarta sudah mulai menunjukkan kecenderungan turun, masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan.  ”Saat libur akhir tahun, pasti banyak wisatawan yang datang berkunjung. Ini cukup mengkhawatirkan karena bisa memicu kenaikan kasus. Makanya, kami berharap wisatawan dan masyarakat tetap menjaga protokol kesehatan saat berkunjung,” jelas Emma Rahmi Aryani.  Sebelumnya, Pemerintah DIJ memperkirakan ada lebih dari empat juta wisatawan yang datang selama libur akhir tahun.

Jogjakarta Siapkan Vaksinasi di Posko Kesehatan pada Libur Akhir Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/UPAH-MINIMUM-kab-kota.jpg" alt="Ilustrasi Upah Minimum Kabupaten/Kota." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Upah Minimum Kabupaten/Kota.</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pekerja yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kota Jogjakarta memperkirakan nilai upah minimum kota yang akan berlaku pada 2023 mengalami kenaikan. Namun, kenaikan itu maksimal di angka delapan sampai sembilan persen.  ”Kemungkinan, rekomendasi nilai upah minimum kota (UMK) yang akan diusulkan tetap mengalami kenaikan, sekitar delapan sampai sembilan persen,” kata Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kota Jogjakarta Deenta Julliant Sukma seperti dilansir dari Antara di Jogjakarta.  Meskipun berpotensi mengalami kenaikan, Deenta mengatakan, rekomendasi UMK 2023 yang akan diusulkan tersebut belum sesuai harapan serikat pekerja yaitu naik 10 persen sesuai nilai maksimal kenaikan yang diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022. Namun demikian, penggunaan Permenaker terbaru tersebut dinilai lebih baik bila dibanding dengan penggunaan aturan sebelumnya yaitu mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) 36 Tahun 2021 yang memungkinkan tidak ada kenaikan UMK sama sekali.  ”Pada dasarnya, rumus penghitungan UMK yang dipakai masih sama karena Permenaker terbaru pun merupakan turunan dari PP 36/2021. Tetapi, ada sedikit perubahan pada indeks untuk nilai pengalinya,” terang Deenta Julliant Sukma.  Aturan maksimal kenaikan 10 persen UMK, lanjut dia, sebenarnya tidak akan memberikan penambahan nilai upah yang signifikan bagi pekerja karena nilai UMK yang berlaku saat ini pun masih tergolong rendah. UMK Kota Jogjakarta pada 2022 ditetapkan sebesar Rp 2.153.970 per bulan.  ”Jika dibanding daerah lain, kami sebenarnya keberatan dengan permenaker terbaru meskipun sudah ada sedikit kenaikan. UMK pun belum sesuai hasil survei kebutuhan hidup layak (KHL),” papar Deenta Julliant Sukma.  Sebelumnya, KSPSI sudah melakukan survei KHL dengan hasil kebutuhan hidup di Kota Jogjakarta mencapai sekitar Rp 4,2 juta per bulan. Dengan kemungkinan rekomendasi UMK 2023 yang belum memberikan kenaikan signifikan tersebut, KSPSI Kota Jogjakarta mendorong pemerintah daerah untuk melakukan terobosan agar kebutuhan hidup layak pekerja terpenuhi.  ”Upah minimal hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok, rumah tangga, dan sembako. Sedangkan untuk kebutuhan lain seperti perumahan atau transportasi belum mencukupi,” ujar Deenta Julliant Sukma.  Dia menambahkan, salah satu bentuk terobosan yang diusulkan adalah subsidi transportasi dan perumahan untuk pekerja. Selain itu, KSPSI Kota Jogjakarta juga mengkhawatirkan potensi resesi yang mengancam pada tahun depan dan kenaikan harga bahan kebutuhan pokok.  Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Jogjakarta Maryustion Tonang mengatakan, rekomendasi UMK akan disampaikan pada 6 Desember sesuai kesepakatan dari seluruh kota dan kabupaten di DIJ.  ”Penghitungan dilakukan berdasar rumus yang sudah ditetapkan. Mengacu pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi serta ada koefisien untuk produktivitas dan perluasan kesempatan kerja,” kata Maryustion Tonang.

Serikat Pekerja Jogjakarta Perkirakan UMK 2023 Naik 8-9 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/5C546818-0B8B-4F3B-A253-39F968F1A9F1.jpg" alt="Rusunawa Bener Tower 2 Jogjakarta. UPT Rusunawa Jogjakarta/Antara" width="100%">
<figcaption>Rusunawa Bener Tower 2 Jogjakarta. UPT Rusunawa Jogjakarta/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Rumah Susun Sewa Bener Tower 2 Jogjakarta yang sempat dimanfaatkan sebagai selter penanganan Covid-19, kini mulai dihuni. Sistem sewa ditetapkan maksimal Rp 600.000 per bulan.  ”Pemanfaatan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Bener Tower 2 sebagai hunian sudah dimulai sejak September. Sebelumnya dilakukan proses seleksi. Kami menerapkan sistem sewa bervariasi antara Rp 500.000 hingga Rp 600.000 per bulan,” kata Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rusunawa Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Jogjakarta Wisnu Windarto seperti dilansir dari Antara di Jogjakarta.  Menurut dia, ketentuan besaran sewa tersebut ditetapkan berdasar surat keputusan (SK) tarif dengan mengacu pada aturan maksimal sepertiga dari nilai upah minimum yang berlaku. ”Kami tidak mengacu pada nilai upah minimum kota, tetapi pada upah minimum provinsi yang nilainya lebih rendah, yaitu sekitar Rp 1,8 juta per bulan untuk 2022,” ujar Wisnu Windarto.  Setiap penghuni sudah akan mendapat fasilitas di antaranya tempat tidur, kasur, seprei, lemari, meja tamu, kursi, dan lainnya. Sesuai ketentuan, masyarakat yang berhak menyewa harus memenuhi sejumlah persyaratan, yaitu masyarakat berpenghasilan rendah dan hanya diberi waktu sewa maksimal tiga tahun.  ”Sewa masih bisa diperpanjang satu kali sehingga setiap penghuni maksimal menempati rumah susun tersebut selama enam tahun,” terang Wisnu Windarto.  Penghunian Rusunawa Bener Tower 2 tersebut juga ditujukan untuk memastikan seluruh fasilitas rumah susun dalam kondisi baik, sebelum bangunan diserahterimakan dari Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat ke Pemerintah Kota Jogjakarta pada Desember.  ”Bagaimana bisa tahu kondisi seluruh fasilitas di rusunawa jika tidak dihuni. Ada beberapa kerusakan yang dikeluhkan penghuni seperti lampu, aliran air bersih, saluran air kotor serta kondisi konblok yang turun, kebocoran atap, dan pompa air,” papar Wisnu Windarto.  Seluruh perbaikan terhadap kerusakan fasilitas dan infrastruktur masih menjadi tanggung jawab pihak ketiga atau pemborong yang membangun rusunawa.  ”Sampai Desember, masih menjadi tanggung jawab dari pihak ketiga. Makanya, kami upayakan agar dihuni sehingga tahu masalahnya apa saja dan biaya perbaikan masih menjadi tanggung jawab pihak ketiga,” tutur Wisnu Windarto.  Selain itu, lanjut Wisnu, salah satu syarat untuk proses serah terima bangunan rusunawa adalah rumah susun sudah dihuni. Seluruh unit di Rusunawa Bener Tower 2 sudah terisi, 44 penghuni termasuk ruangan untuk pengelola.  Selain hunian untuk Rusunawa Tower 2, juga diajukan rencana hunian untuk Rusunawa Bener Tower 1 yang saat ini masih difungsikan sebagai selter penanganan Covid-19. Pengajuan tersebut dilakukan seiring dengan membaiknya kondisi pandemi Covid-19 di Kota Jogjakarta.  ”Sisa lahan di depan Rusunawa Bener Tower 2 juga sudah diajukan untuk dibangun menjadi Rusunawa Bener Tower 3. Namun dimungkinkan unit yang terbangun tidak akan sebanyak Tower 1 dan 2, maksimal 34-40 unit tergantung ketinggian bangunan karena lahannya tidak terlalu luas,” jelas Wisnu Windarto.  Pekerjaan pembangunan Tower 3 juga akan dilakukan pemerintah pusat. Harapannya pembangunan dilakukan mulai tahun depan.

Rusunawa Bener 2 Jogjakarta Mulai Dihuni, Sewa Rp 600.000 Per Bulan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pemkot jogjakarta

Berita Terkini