<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/30/Screenshot_2024-11-30-10-49-53-151_comandroidchrome-edit-1241005567.jpg" alt="Wali Kota Jakarta Pusat Arifin berkunjung untuk melakukan penataan sekaligus membersihkan jalan layang (flyover) kolong Jembatan Tomang. (Antara/Pemkot Jakpus)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Jakarta Pusat Arifin berkunjung untuk melakukan penataan sekaligus membersihkan jalan layang (flyover) kolong Jembatan Tomang. (Antara/Pemkot Jakpus)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Pusat melakukan penataan sekaligus membersihkan kolong jalan layang (flyover) Tomang, Jalan Tanjung Selor, Cideng, Gambir, Jakarta Pusat sebelum merelokasi warga ke rumah susun sewa (Rusunawa). "Pelaksana penataan ini karena para penghuni rencananya akan direlokasi ke tiga Rusunawa di Jati Rawasari, Karang Anyar, dan KS Tubun. Makanya kemarin pagi saya sudah langsung mengecek penghuni yang berada di bawah kolong jembatan dihuni oleh beberapa warga jumlahnya hampir 99 kepala keluarga. Direncanakan mereka akan direlokasi ke tiga rusunawa itu," kata Wali Kota Jakarta Pusat Arifin di Jakarta, Sabtu. Arifin sempat melakukan komunikasi dengan para penghuni kolong Jembatan Flyover Tomang dan kebanyakan dari mereka siap untuk direlokasi. "Tadi saya sudah berkomunikasi dengan para penghuni intinya mereka siap pindah ke Rusunawa karena bagaimana pun kehidupan mereka di sini tidak layak dari sisi kesehatan juga sosial," ujar Arifin. Menurut Arifin, relokasi ini sesuai dengan program pemerintah yang ingin memuliakan manusia agar warga DKI Jakarta mendapatkan tempat layak huni. Nantinya, juga ada pelatihan keterampilan bagi para penghuni. "Ke depannya para penghuni akan diberikan pelatihan-pelatihan untuk dapat memperoleh pekerjaan bagi yang tidak punya keahlian," ucap Arifin. Sementara itu, Kepala Suku Dinas (Kasudin) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Jakarta Pusat Dedi Arif Darsono menambahkan, pihaknya sudah siap untuk menampung warga yang akan direlokasi ke Rusunawa. "Jadi tanggung jawab rusunawa yang kita siapkan itu ada 92 unit. Dari 92 itu 41 unit di antaranya sudah kita siapkan di satu unit Pengelola Rumah Susun Sederhana Sewa, sedangkan sisanya 51 unit akan kita siapkan di luar pengelolaan rusun kami," jelas Dedi. Sedangkan di Rusunawa KS Tubun disiapkan 20 unit, Jati Rawasari ada sembilan unit, Karang Anyar ada sembilan unit, kemudian Cibesel Jakarta Timur 11 unit, dan 43 di Rusun Tongkol Jakarta Utara. Adapun sejumlah kemudahan yang akan diberikan kepada warga yang akan pindah ke Rusunawa mulai pelatihan keterampilan sehingga dapat membuka usaha sendiri, mendapatkan bantuan sosial, dan biaya sewa unit digratiskan selama enam bulan. (*)

Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Pusat melakukan penataan sekaligus membersihkan kolong jalan layang (flyover) Tomang, Jalan Tanjung Selor

Pemkot Jakpus akan Lakukan Penataan dan Pembersihan sebelum Relokasi Warga yang Tinggal di Kolong Flyover Tomang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/01/WhatsApp-Image-2024-06-01-at-202934-3347957466.jpg" alt="Wali Kota Jakarta Pusat Dhany Sukma." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Jakarta Pusat Dhany Sukma.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Pusat (Jakpus) membentuk satuan tugas (satgas) khusus guna mengecek proyek pembangunan rumah tinggal di Menteng, Jakarta Pusat. Hal itu dilakukan guna menindaklanjuti dugaan pelanggaran terhadap pembangunan di sana. &rdquo;Kalau masalah itu kita bentuk tim, kita cek ke lapangan seperti apa pembangunan di Menteng, Jakarta Pusat itu,&rdquo; ujar Wali Kota Jakarta Pusat Dhany Sukma di Kantor Wali Kota Jakarta Pusat, Sabtu (1/6). Dia menegaskan, akan menindaklanjuti jika ditemukan pelanggaran perizinan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Adapun aturan soal Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) terdapat dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. &rdquo;Nanti apabila di situ ada pelanggaran perizinan akan kita tindak lanjuti sesuai aturan yang berlaku,&rdquo; kata Dhany Sukma. Sebelumnya, terdapat aduan warga sekitar yang mengeluhkan adanya pembangunan bangunan di Jalan Imam Bonjol No. 32, Menteng, Jakarta Pusat. Meski telah terdapat plang tanda segel dari pemerintah, pembangunan tetap berlangsung. Pemberitahuan tentang penyegelan itu juga ditutupi menggunakan papan. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kecamatan Menteng Hendra mengatakan, belum mengetahui bangunan tersebut. Terlebih jika terdapat papan segel, karena saat ini tidak dilibatkan Sudin Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Jakarta Pusat.

Pemkot Jakpus membentuk satgas khusus guna mengecek proyek pembangunan rumah tinggal di kawasan Menteng, Jakarta Pusat

Pemkot Jakpus Bentuk Satgas Cek Bangunan di Menteng

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/28/JKT-Parade-Kendaraan-Listrik-Haritsah-Almudatsir-2-4193397329.jpg" alt="Sejumlah pengendara motor listrik mengikuti konvoi Parade Kendaraan Listrik di Jakarta, Minggu (28/1/2024)." width="100%">
<figcaption>Sejumlah pengendara motor listrik mengikuti konvoi Parade Kendaraan Listrik di Jakarta, Minggu (28/1/2024).</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Pemerintah Kota Jakarta Pusat (Pemkot Jakpus) mengimbau kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) setempat untuk menggunakan kendaraan listrik. Hal ini dilakukan guna menekan polusi dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat. &ldquo;Kita imbau kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN), untuk bisa menggunakan kendaraan listrik. Pengguna roda dua sekarang, sudah banyak motor berbasis listrik. Saya juga&nbsp;gunakan itu ketika keliling ke wilayah,&rdquo; kata Wali Kota Jakarta Pusat Dhany Sukma, di Jakarta, dikutip dari Antara, Minggu (25/2). Tak hanya itu, kini dengan kehadiran kendaraan umum berbasis listrik juga dapat membantu menciptakan lingkungan yang sehat dan jauh dari polusi. Menurut Dhany, apabila pengguna kendaraan listrik baik pribadi maupun umum semakin masif, maka hal tersebut bisa membantu menekan gas emisi. "Semakin gas emisi ditekan tentu angka polusi juga berkurang. Ini pasti akan berdampak," katanya. Ia mengatakan, hal itu tak hanya tidak hanya dilakukan dengan satu sisi kendaraan saja, tapi juga ada potensi-potensi yang dapat menimbulkan polusi yang juga harus diperhatikan. "Jadi, harus ada kebijakan yang sifatnya komprehensif,&rdquo; kata&nbsp;Dhany. Dhany mengatakan, dia juga bersyukur kini jajaran pejabat pimpinan tinggi pemerintahan sudah diberikan mobil dinas hibrida. Dia merasakan penggunaan kendaraan hybrida juga cukup efisien karena lebih murah bahan bakar dan dapat mengurangi emisi. Sementara itu, kualitas udara di Jakarta pada Minggu pagi hingga pukul 10.18 WIB masuk ke dalam kategori sedang dengan indeks kualitas udara (AQI) berada pada angka 68 (kisaran 50-100) berdasarkan situs pemantau kualitas udara (IQAir). Kemudian, target pengadaan kendaraan listrik di DKI Jakarta, sesuai Keputusan Gubernur Nomor 576/ 2023 tentang Strategi Pengendalian Pencemaran Udara, hanya&nbsp;sebesar lima persen pada 2024. Kemudian bertambah setiap tahunnya, yakni menjadi 10 persen pada 2025, 20 persen pada 2026 dan 100 persen pada 2030. Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta juga menargetkan pengadaan hanya lima sepeda motor berbasis baterai untuk kendaraan dinas operasional (KDO) pada tahun ini. &nbsp;

Kini dengan kehadiran kendaraan umum berbasis listrik juga dapat membantu menciptakan lingkungan yang sehat dan jauh dari polusi

Tekan Polusi dan Ciptakan Lingkungan Sehat, Walkot Jakpus Imbau ASN Gunakan Kendaraan Listrik

<h1 class="post-title"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/30/apartemen-mansion-1621828487.jpeg" alt="Apartemen Mansion at Dukuh" width="100%">
<figcaption>Apartemen Mansion at Dukuh</figcaption>
</figure> </h1> JawaPos.com - Warga pemilik dan penghuni apartemen The Mansion At Dukuh Golf Kemayoran Klaster Jasmine ingin Pemerintah Kota Jakarta Pusat terlibat dalam mengawasi pengelolaan hunian pengurus Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS). Pasalnya, berbagai dugaan penyalahgunaan dana IPL (iuran pemeliharaan) hingga kewenangan diduga dilakukan pengurus PPPSRS, salah satunya dengan melakukan somasi yang tertuju pada pemilik-penghuni apartemen. "Bahwa Pengurus PPPSRS menggunakan wewenangnya bukan untuk memperbaiki hunian dengan mengawasi Badan Pengelola dalam melakukan pengelolaan, tetapi malah menggunakan kewenangannya untuk melakukan somasi terhadap warga dan terlebih lagi diduga menggunakan dana iuran pengelolaan lingkungan (IPL) warga terhadap hal-hal yang di luar koridor penggunaan dana IPL warga, dalam hal ini perbuatan para pengurus merupakan penyalahgunaan wewenang," demikian pernyataan bersama warga Apartemen The Mansion at Dukuh Golf Kemayoran Klaster Jasmine dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, (30/5). Ketidaksepahaman antara warga pemilik-penghuni apartemen dengan pengelola bermula dari padamnya listrik (blackout) selama enam jam mulai pukul 19.49 WIB pada 20 Februari 2023. Setelah terjadi 'blackout' tersebut, diduga bahwa pengurus tidak memberikan surat peringatan terhadap badan pengelola atas kelalaiannya dan/atau tidak melaksanakan tugas pemeliharaan dan perbaikan atas kerusakan pada generator set (genset) yang diduga sudah terjadi sejak September 2022. Sebelumnya, masalah itu sudah dijelaskan secara tertulis oleh Badan Pengelola dalam Berita Acara dari Badan Pengelola PT Jekael Invesco (Premium) (&ldquo;Badan Pengelola&rdquo;) Nomor Surat 019/BM-RR/INFORMASI/II/2023 dan Surat Permintaan Maaf dari Pengurus Nomor PPPSRSMJK/2023-II/018. Namun hal itu tidak ditindaklanjuti pengurus maupun badan pengelola. Sebaliknya, ketua pengurus dan manajer operasional pengelola apartemen justru melaporkan empat orang warga dengan inisial RR, K, F dan SM kepada polisi atas dugaan pencemaran nama baik dan perusakan atas benda bersama. "Terlebih saat kejadian 'blackout' tersebut saudara RR sedang dalam keadaan bleeding dan kesakitan, tetapi panggilan telepon beliau tidak dihiraukan oleh ketua pengurus apartemen dan dalam waktu dua jam 'blackout', badan pengelola tidak dapat menjelaskan perihal mengapa dan apa yang sedang terjadi dalam grup Whatsapp warga," ungkap warga dalam pernyataan tersebut. Warga juga menyoroti pemeliharaan fasilitas yang tak sesuai standar, antara lain kinerja lift yang terganggu, vendor yang tak sesuai standar, pergantian lampu kolam renang dari bahan stainless steel menjadi plastik. Mereka menyebut adanya kabel di luar dan paku yang sudah karatan, penebangan pohon yang tidak perlu, pergantian marmer lift yang tidak sesuai standar, kebocoran di area lobi utama saat turun hujan, di mana banyak sekali ember untuk menampung bocor yang dinilai mengganggu estetika dan tidak pantas terjadi pada hunian sekelas The Mansion Jasmine, menurut para warga. "Termasuk dan sebagai tambahan juga tidak adanya penggunaan tali keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada pekerja Gondola atau pekerjaan lainnya," demikian dalam pernyataan tersebut. Setelah kejadian tersebut, pihak Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta telah memediasi warga pada 20 Maret 2023, namun tidak memberikan sanksi atau peringatan kepada pengurus dan badan pengelola. Dengan demikian, warga berharap pemerintah kota memberikan atensi untuk ikut turun tangan menyelesaikan masalah antara warga dengan pengelola hunian dan memberi keadilan.

Ketidaksepahaman antara warga pemilik-penghuni apartemen dengan pengelola bermula dari padamnya listrik (blackout) selama enam jam.

Warga Apartemen di Kemayoran Ingin Pemkot Awasi Pengelola Hunian

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/rumah-wanda-hamidah-antara.jpg" alt="Pemerintah Kota Jakarta Pusat mengungkapkan pengosongan rumah politikus Wanda Hamidah di Jalan Citanduy 2, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (13/10/2022). ANTARA/Ulfa Jainita" width="100%">
<figcaption>Pemerintah Kota Jakarta Pusat mengungkapkan pengosongan rumah politikus Wanda Hamidah di Jalan Citanduy 2, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (13/10/2022). ANTARA/Ulfa Jainita</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Pusat mengungkap, pengosongan rumah politikus sekaligus artis, Wanda Hamidah, di Jalan Citanduy 2, Menteng, Jakarta Pusat, dikarenakan  Surat Izin Penghunian (SIP)  sudah habis sejak 2012 silam.  Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Jakarta Pusat Ani Suryani di Jakarta, Jumat (14/10), menjelaskan Wanda Hamidah menempati salah satu dari empat rumah di atas lahan seluas 1.400 meter persegi milik tokoh ormas Pemuda Pancasila, Japto Soerjosoemarno.  "Nah pada saat tanah negara ini bebas, siapa saja boleh menempatinya. Penghuni di sini tidak melanjutkan (SIP) itu, sehingga pada 2010, (pemilik SHGB) membeli ini. Kemudian diterbitkan karena ini tanah negara," kata Kabag Hukum Pemkot Jakpus Ani di Jakarta, Jumat.  Ani mengungkapkan Japto memiliki Surat Hak Guna Bangunan (SHGB) sejak 2012. Meskipun, rumah ini merupakan aset negara. Kemarin, puluhan anggota Satpol PP berada di lokasi rumah Wanda. Selain itu, lebih dari lima truk dan petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) dikerahkan untuk memindahkan barang-barang dari rumah Wanda.  Selain Satpol PP, tampak sejumlah aparat kepolisian. Jajaran Pemerintah Kota Jakarta Pusat yang mendampingi pengosongan lahan itu pun membuka kesempatan untuk berdialog untuk mengambil jalan tengah terkait pengosongan lahan tersebut. (*)

Pemkot Jakpus ungkap Pengosongan Rumah Wanda Hamidah karena Izin Habis

pemkot jakpus

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pemkot jakpus

Berita Terkini

Pemkot Jakpus akan Lakukan Penataan dan Pembersihan sebelum Relokasi Warga yang Tinggal di Kolong Flyover Tomang

Pemkot Jakpus Bentuk Satgas Cek Bangunan di Menteng

Tekan Polusi dan Ciptakan Lingkungan Sehat, Walkot Jakpus Imbau ASN Gunakan Kendaraan Listrik

Warga Apartemen di Kemayoran Ingin Pemkot Awasi Pengelola Hunian

Pemkot Jakpus ungkap Pengosongan Rumah Wanda Hamidah karena Izin Habis

Download Aplikasi JawaPos.com