<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/23/WhatsApp-Image-2024-05-23-at-203922-3165497397.jpeg" alt="Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat telah menggelar lomba kelurahan pada tingkat wilayah Jakarta Barat. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat telah menggelar lomba kelurahan pada tingkat wilayah Jakarta Barat. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat telah menggelar lomba kelurahan pada tingkat wilayah Jakarta Barat. Hasilnya, Kelurahan Kembangan Selatan keluar sebagai juara pertama. Kemudian disusul oleh Kelurahan Kembangan Utara, dan peringkat ketiga diberikan kepada Kelurahan Tegal Alur. Diketahui, lomba ini sesuai Surat Keputusan Wali Kota Jakarta Barat Nomor 21 Tahun 2024 yang dikeluarkan pada 23 Mei 2024. Dimana masing-masing peserta memaparkan inovasi dan program-program unggulan di wilayahnya di depan Sekretaris Kota (Sekko) Jakarta Barat, Indra Patrianto, Aspem Firmanuddin Ibrahim dan tim penilai Lomba Kelurahan tingkat Kota Jakbar 2024. Ketua Kelompok Bina Pemerintahan Lomba Kelurahan Tingkat Jakarta Barat 2024, Iswandi mengatakan kegiatan lomba kelurahan dimaksudkan untuk memetakan dan memperoleh kelurahan dengan kinerja terbaik di bidang pemerintahan, kewilyahan dan kemasyarakatan. Dimana kelurahan yang juara dapat dijadikan lokasi percontohan dalam satu upaya mengakselerasi pemerataan pembangunan sekaligus untuk meningkatkan motivasi dalam pengembangan dan penerapan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan kelurahan. &ldquo;Tujuannya lomba ini yakni untuk mengetahui capaian kelurahan selama kurun waktu satu tahun dalam mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat di kelurahan. Selain itu, meningkatkan motivasi kerja pemerintah kelurahan serta pemerintah daerah dalam mendorong kemajuan kelurahan di wilayahnya,&rdquo; kata Iswandi. Sementara itu, Sekko Jakarta Barat, Indra Patrianto berharap lomba kelurahan tahun 2024 dapat lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Ia mengaku dirinya telah mengikuti dari awal seluruh proses dan kerja tim untuk penilaiannya, mulai dari verifikasi dan seterusnya. &ldquo;Tahun ini ada perbedaan dari tahun sebelumnya. Tahun ini kita berharap seluruh kelurahan yang ada di Jakarta Barat mampu meningkatkan, mengeluarkan seluruh potensi, inovasi yang ada agar ke depannya kita akan sulit untuk memilih kelurahan terbaik dari yang terbaik di Jakarta Barat,&rdquo; terangnya. Apresiasi diberikan oleh Tokoh Pemuda Jakbar Umar Abdul Aziz atas pencapain yang di raih Lurah Kembangan Selatan. Dimana Kelurahan Kembangan Selatan keluar sebagai juara pertama pada lomba tersebut. "Saya lihat Kelurahan Kembangan Selatan memaparkan soal menangani kasus stanting yang pernah tinggi di wilayahnya dari 16 anak ke 7 anak," kata Umar. Menurut Umar, lomba yang digelar berjalan cukup baik dan fair dan dapat memacu kelurahan lain untuk menjalankan program lebih baik lagi dengan adanya lomba yang di adakan oleh Pemkot Jakarta Barat. "Saya harap ini menjadi perhatian bagi pimpinan serta Lurah-Lurah yang berprestasi di DKI untuk di berikan promosi jabatan," tutupnya.

Pemkot Jakarta Barat telah menggelar lomba kelurahan pada tingkat wilayah Jakarta Barat. Lomba dimenangkan Kelurahan Kembangan Selatan.

Kelurahan Kembangan Selatan Juara Pertama Lomba Kelurahan se-Jakarta Barat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/31/thr-1082708439.png" alt="UNTUK BERLEBARAN: Seorang nasabah menukar uang baru di penukaran uang Serambi Bank Indonesia di pusat perbelanjaan." width="100%">
<figcaption>UNTUK BERLEBARAN: Seorang nasabah menukar uang baru di penukaran uang Serambi Bank Indonesia di pusat perbelanjaan.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Pemerintah Kota Jakarta Barat (Pemkot Jakbar) bersama Bank Indonesia (BI) menyediakan Rp2,3 miliar untuk penukaran uang baru di Kantor Wali Kota Jakbar, Senin, (1/4) "Penukaran uang ini, kita fasilitasi ASN dan pekerja PJLP di lingkungan Pemkot untuk penuhi kebutuhan uang pecahan baru jelang Idul Fitri," kata Asisten Administrasi Kesejahteraan Rakyat (Adkesra) Pemkot Jakbar, Amien Haji.&nbsp; Adapun ASN dan PJLP yang akan menukarkan uang, kata Amien, akan didata terlebih dahulu. Kemudian, data tersebut diserahkan kepada pihak BI untuk penyediaan pecahan uang baru. "Nah, sesuai usulan, disediakan total uang pecahan itu sebanyak Rp2,3 miliar," kata Amien. Ia juga menambahkan, kegiatan penukaran uang baru tersebut hanya digelar selama satu hari sesuai program dari BI. Sementara itu, perwakilan kantor BI cabang Jakarta, Heri Apriyanto menyebut bahwa pihaknya mengerahkan satu layanan mobil keliling dan uang baru sebesar Rp2,3 miliar dari pecahan Rp1.000, Rp2.000, Rp5.000, Rl10000, Rp20.000 dan Rp50.000. "Jadi, setiap pegawai itu dibatasi hanya dapat tukarkan uang sampai Rp4 juta dan ini hanya satu hari saja," katanya.

Adapun ASN dan PJLP yang akan menukarkan uang, akan didata terlebih dahulu. Kemudian, data tersebut diserahkan kepada pihak BI.

Pemkot Jakbar dan BI sediakan Rp 2,3 Miliar untuk Penukaran Uang Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/mitra-go-massage-jadi-korban-permerkosaan-di-bandung-ini-kata-go-life_m_.jpg" alt="Ilustrasi: korban pemerkosaan. (Kokoh Praba/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: korban pemerkosaan. (Kokoh Praba/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Nasional (Komnas) Perlindungan Anak meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Barat untuk turun tangan mendampingi korban anak yang mengalami pemerkosaan hingga hamil tiga bulan.&nbsp; <div dir="auto">Hal itu sehubungan dengan kasus pemerkosaan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan tukang odong-odong berinisial RIS, 42.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mengingat korban saat ini hamil tiga bulan, dan untuk mendapat layanan medis semasa mejalani kehamilan, Komnas Perlindingan Anak juga mendesak Wali Kota Jakarta Barat, khususnya Dinas Sosial dan Dinas PPPA Kota Jakarta untuk hadir dalam kasus ini," ujar Ketua Komnas PA Arist Merdeka Sirait, Selasa (16/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Arist, pemerintah setempat mesti hadir untuk memberikan perlindungan dan penanganan yang terbaik atas perlakuan tak mengenakkan terhadap anak di bawah umur tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Untuk memberikan layanan sosial anak, kesehatan, dan layanan perlindungan anak," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mengatakan, segala bentuk kekerasan seksual apa pun bentuknya. Baik sodomi, perkosaan, maupun serangan seksual terhadap anak dengan bujuk rayu, janji-janji palsu, ancaman dan intimidasi untuk melakukan hubungan seksual adalah kejahatan dan merupakan tindak pidana.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Aksi bejat kembali terjadi dilakukan oleh seorang sopir odong-odong berinisial RIS. Lelaki berusia 42 tahun itu memperkosa seorang anak di bawah umur berinisial NN, 17, di kontrakannya daerah Semanan, Kalideres, Jakarta Barat, hingga hamil tiga bulan.&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kapolsek Kalideres Polres Metro Jakarta Barat AKP Syafri Wasdar menerangkan bahwa pelaku telah melakukan hal bejat tersebut terhadap korban empat kali. Peristiwa itu terjadi dimulai sejak Januari lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hingga korban hamil 3 bulan," ujar Syafri kepada wartawan, Minggu, (14/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mulanya, ia mengatakan bahwa pelaku berkenalan dengan korban saat pertama kali menaiki kendaraan odong-odong yang dikendarai RIS. Berjalannya waktu, lantaran mengaku tertarik dengan korban, pelaku meminta nomor HPnya hingga sampai mengajak korban ke kontrakannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Setibanya di rumah kontrakan, pelaku kemudian secara terang-terangan mengajak korban untuk berhubungan badan. Syafri menegaskan bahwa korban kemudian sempat menolak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Namun korban tak kuasa dengan paksaan pelaku yang terus memaksa untuk menyetubuhi korban," ucapnya.</div>

Pemkot mesti hadir untuk memberikan perlindungan dan penanganan yang terbaik atas perlakuan tak mengenakkan terhadap anak di bawah umur.

Komnas PA Minta Pemkot Jakbar Turun Tangan Bantu Korban Pemerkosaan yang Kini Hamil 3 Bulan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/17/IMG20230417102037-3544236160.jpg" alt="Wali Kota Jakarta Barat, Uus Kuswanto saat ditemui di Jakarta, Senin (17/4/2023). ANTARA/Walda" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Jakarta Barat, Uus Kuswanto saat ditemui di Jakarta, Senin (17/4/2023). ANTARA/Walda</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Kota Jakarta Barat (Pemkot Jakbar) mengimbau pemudik agar tidak membawa pendatang baru saat arus balik ke daerah itu, dikutip dari ANTARA. "Tapi ya kita lebih baik jangan bawa, kalau memang belum punya pengalaman (kerja)," kata Wali Kota Jakarta Barat, Uus Kuswanto, saat ditemui di Jakarta Barat, Senin (17/4). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-dunia/01564990/lionel-messi-dan-psg-akhiri-negosiasi-di-tengah-pembicaraan-barcelona">Lionel Messi dan PSG Akhiri Negosiasi di Tengah Pembicaraan Barcelona</a> Imbauan itu dilayangkan agar jumlah penduduk di wilayah Jakarta Barat tidak bertambah setelah masa mudik selesai. Menurut Uus, beberapa kesulitan akan dialami pihaknya jika penduduk di DKI Jakarta semakin bertambah. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/01564998/aksan-sjuman-luncurkan-kitab-musik-indonesia-berjudul-antologi-musik-indonesia">Aksan Sjuman Luncurkan Kitab Musik Indonesia Berjudul 'Antologi Musik Indonesia'</a> Salah satunya, lanjut dia, yakni minim lapangan pekerjaan hingga terbatasnya lahan tempat tinggal. Bisa-bisa, tingkat pengangguran di Jakarta Barat dan kepadatan penduduk bisa meningkat, katanya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/01564997/dito-mahendra-jadi-tersangka-kepemilikan-senpi-ilegal-nikita-mirzani-alhamdulillah">Dito Mahendra jadi Tersangka Kepemilikan Senpi Ilegal, Nikita Mirzani: Alhamdulillah</a> Selain memberikan imbauan, Uus beserta jajaran juga tengah melakukan pendataan ulang jumlah penduduk di wilayah itu.&nbsp; Pendataan itu dilakukan agar pemerintah bisa mendapatkan jumlah data terbaru warga yang masih tinggal di wilayah Jakarta Barat. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/01564993/tak-dapat-cukup-pasokan-ukraina-tuding-barat-hindari-provokasi-rusia">Tak Dapat Cukup Pasokan, Ukraina Tuding Barat Hindari Provokasi Rusia</a> "Kita akan data, mana mana saja penduduk yang alamat Kartu Tanda Penduduk (KTP) masih di lokasi tapi saat dicek sudah tidak ada di lokasi," kata dia. Dengan upaya tersebut, dia berharap warga dari daerah mengurungkan niat datang ke Jakarta sehingga jumlah penduduk di Ibu Kota bisa dikendalikan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/01564994/neraca-dagang-maret-2023-surplus-usd-291-miliar-sektor-migas-tekor-usd-167-miliar">Neraca Dagang Maret 2023 Surplus USD 2,91 Miliar, Sektor Migas Tekor USD 1,67 Miliar</a> Jumlah penduduk Jakarta Barat, sesuai data Badan Pusat Statistik setempat pada 2020 sebanyak 2,4 juta orang.&nbsp;

Pemerintah Kota Jakarta Barat (Pemkot Jakbar) mengimbau pemudik agar tidak membawa pendatang baru saat arus balik ke daerah itu.

Pemkot Jakarta Barat Imbau Pemudik Tak Bawa Pendatang Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/Screenshot_2023-03-06-16-29-36-44_1c337646f29875672b5a61192b9010f9.jpg" alt="Sudinsos Jakarta Barat dan Satpol PP Jakarta Barat menindak manusia perak (silver) di kawasan Tambora, Jakarta Barat, Kamis (9/3/2023). ANTARA / Ho-Satpol PP Jakarta Barat" width="100%">
<figcaption>Sudinsos Jakarta Barat dan Satpol PP Jakarta Barat menindak manusia perak (silver) di kawasan Tambora, Jakarta Barat, Kamis (9/3/2023). ANTARA / Ho-Satpol PP Jakarta Barat</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Kota Jakarta Barat (Pemkot Jakbar) mulai mengantisipasi lonjakan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) seperti pemulung, pengemis, pengamen hingga manusia perak jelang Ramadan tahun ini, dikutip darti ANTARA.  "Tadi siang, saya apel dan hari ini dilakukan antisipasi lonjakan PPKS di beberapa titik," kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jakarta Barat, Agus Irwanto di Jakarta, Senin (6/3).  Agus mengatakan pengetatan penjagaan perlu dilakukan karena jumlah PPKS selalu melonjak di beberapa titik saat Ramadhan.  Beberapa titik yang jadi fokus utama penjagaan yakni kawasan wisata Kota Tua, Terminal Kalideres, Pasar Glodok hingga wilayah Grogol Petamburan.  "Wilayah-wilayah perbatasan juga kita awasi karena mereka ini rata rata dari luar Jakarta," kata Agus.  Agus pun mengerahkan 270 personel, terdiri 150 anggota tingkat kota dan 120 tingkat kecamatan. Mereka akan mulai bertugas dari sore hingga malam demi menghindari kemacetan di lokasi penindakan.  Agus memastikan proses penindakan akan dilakukan secara humanis sehingga para PPKS bisa ditertibkan dengan aman. Dirinya melarang keras adanya aksi arogansi anggota di lapangan saat proses penertiban.  Setelah ditertibkan, para PPKS dipastikan akan mendapatkan pelayanan yang layak di panti sosial milik Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta.  "Akan dilayani di panti sosial dan dilakukan pendataan. Kita pastikan semua berjalan secara humanis," jelas dia.

Pemkot Jakbar Mulai Antisipasi PPKS Jelang Ramadan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/muka-1.jpg" alt="Kegiatan pembelajaran tatap muka (PTM) di SDN 11 Grogol Jakarta Barat. Walda/Antara" width="100%">
<figcaption>Kegiatan pembelajaran tatap muka (PTM) di SDN 11 Grogol Jakarta Barat. Walda/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota Jakarta Barat menelusuri informasi adanya temuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) yang menyebutkan, ada delapan klaster penularan Covid-19 di sekolah di Jakarta Barat yang melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM).  Informasi tersebut ketika dikonfirmasi kepada Kepala Sudin Pendidikan Jakarta Barat I Aroman mengatakan, belum mendapat informasi. ”Belum ada, coba nanti saya cek,” kata Aroman seperti dilansir dari Antara, Kamis (23/9).  Menurut Aroman, selama pelaksanaan PTM di Jakarta Barat, mulai awal Agustus hingga saat ini, belum ada laporan guru maupun siswa yang terpapar Covid-19. ”Kalau ada laporan, pasti pelaksanaan PTM di sekolah itu diberhentikan sementara,” terang Aroman.  Aroman memastikan, pelaksanaan PTM sampai saat ini sudah sesuai dengan ketentuan protokol kesehatan sehingga siswa dan orang tua tidak perlu khawatir.  ”Semua guru dan siswa yang bisa divaksin, sudah divaksin. Ada penerapan prokes di sekolah, ada pengukuran suhu sebelum masuk kelas. Kalau suhunya di atas normal, tidak boleh masuk kelas,” papar Aroman.  Sudin Pendidikan Jakarta Barat I juga akan melakukan tracing jika ada temuan siswa yang mengalami bergejala Covid-19 setelah mengikuti PTM. Kepala Seksi Pendidikan Menengah Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat II Asep S. Efendi menyatakan, selama pelaksanaan PTM sejak awal Agustus hingga saat ini  belum ada laporan yang menyebutkan adanya klaster baru Covid-19.  ”Saya juga menelusuri itu, ada di sekolah mana. Karena survei dari Kemendikbud itu langsungi dipublikasi di media,” kata Asep S. Effendi.  Asep menegaskan, semua sekolah yang melaksanakan PTM di wilayah kerja Sudin Pendidikan Jakarta Barat II, telah menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Bahkan, tidak ada satu sekolah pun yang berhenti melaksanakan PTM karena ada temuan kasus.  Asep mengakui, sampai saat ini, pihaknya belum berkoodinasi dengan Kemendikbud Ristek terkait temuan data klaster Covid-19 tersebut.  ”Kami akan menelusuri informasi dari kemendikbud ristek tersebut, agar dapat ditindaklanjuti oleh Dinas Pendidikan DKI,” kata Asep.  Sebelumnya, diberitakan adanya temuan kemendikbud ristek yang menyebut ada 25 sekolah di DKI Jakarta menjadi klaster penularan Covid-19. Temuan itu menyebut, Jakarta Barat menempati posisi pertama yakni ada delapan klaster, lalu Jakarta Timur enam klaster, Jakarta Utara dan Jakarta Selatan masing-masing lima klaster, serta Jakarta Pusat sebanyak satu klaster.

Pemkot Jakbar Telusuri Informasi Klaster Covid-19 di Sekolah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/buka-musrenbang-jakarta-barat-anies-soroti-kebutuhan-air-bersih_m_198180.jpeg" alt="Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan." width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membuka Musyawaran Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kota administrasi Jakarta Barat&nbsp;2018&nbsp;di kantor Wali Kota Jakarta Barat, Kamis (22/3). Saat pembukaan Anies menyinggung soal air bersih di ibu kota. Anies menegaskan, Musrenbang&nbsp;2018&nbsp;ini, ditujukan untuk merumuskan segala kebutuhan pembangunan sampai pada tingkatan keluarga di Jakarta Barat. Dia menilai, kebutuhan keluarga merupakan dasar dari kehidupan seperti persoalan air. "Misalnya, air. Kebutuhan air bersih adalah salah satu kebutuhan paling mendasar. Saya tadi sampaikan kalau kita tinggal di pedesaan alhamdulillah. Lahannya luas, bisa mengambil air dari mana saja. Air juga bisa dialirkan ke mana saja. Tapi kalau di perkotaan mendapatkan air saja sulit," kata Anies di Kantor Wali Kota Jakarta Barat, Kamis (22/3). Oleh sebab itu Mantan menteri pendidikan dan kebudayaan ini mengatakan, pemerintah harus menyiapkan kebutuhan rumah tangga. Kemudian ada pula mengenai kesejahteraan masyarakat yang hari menjadi perhatian pemerintah. "Tadi saya sampaikan misalnya ibu yang meninggal di fase persalinan. Ketika kita bicara ibu melahirkan saat persalinan, konsekuensinya ada masalah kesejahteraan," ungkapnya. Lanjut ditambahkannya, Mantan Rektor Universitas Paramadina ini merasa bersyukur karena program-program yang ada di Jakarta Barat membuat kesejahteraan warganya lebih baik dan merasakan keadilan. "Lalu yang ketiga saya minta dalam program ini konkret. Konkret itu bukan berarti harus fisik, sebagian justru harus nonfisik, bisa diukur, jelas, bukan uangnya yang diukur tapi juga hasilnya bisa diukur," pungkasnya.&nbsp;

Buka Musrenbang Jakarta Barat,  Anies Soroti Kebutuhan Air Bersih

pemkot jakarta barat

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pemkot jakarta barat

Berita Terkini