<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/03/Screen-Shot-2025-11-03-at-073447-3598480887.png" alt="Enam orang pelaku tawuran antar remaja diamankan di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (3/11) dini hari. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Enam orang pelaku tawuran antar remaja diamankan di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (3/11) dini hari. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Pemerintah Kota (Pemkot) Depok memperkuat langkah pencegahan terhadap maraknya aksi tawuran di kalangan pelajar. Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah, menegaskan, seluruh perangkat daerah harus bergerak cepat untuk mengantisipasi fenomena tersebut agar tidak semakin meluas. Hal itu disampaikan Chandra menanggapi insiden tawuran yang terjadi di wilayah Kecamatan Sawangan beberapa waktu lalu. Dia menilai tawuran pelajar kini telah menjadi persoalan serius yang perlu ditangani bersama lintas sektor. &ldquo;Tawuran ini semacam virus yang mudah menular ke mana-mana. Kalau tidak segera dimitigasi dan diantisipasi, bisa menyebar ke seluruh wilayah Depok,&rdquo; ujarnya dalam Rapat Koordinasi Gugus Tugas Kota Layak Anak, belum lama ini.&nbsp; Chandra mengungkapkan, aksi tawuran sudah mulai muncul di hampir seluruh wilayah Depok. Karena itu, dia meminta para camat dan lurah tidak menyepelekan laporan masyarakat terkait potensi bentrokan antar pelajar. &ldquo;Saya berharap semua perangkat daerah, camat, dan lurah wajib merespons setiap laporan. Lakukan kolaborasi dengan dinas terkait, misalnya dengan Bu Nessi dari DP3AP2KB,&rdquo; tegasnya. Dia menekankan, anak-anak seharusnya dibimbing untuk tumbuh di lingkungan yang aman, sehat, dan nyaman. Pemerintah, kata Chandra, memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan hal itu. &ldquo;Tolong semua harus dioptimalkan dan diberdayakan. Ingat, anak ini adalah titipan Allah SWT, mereka tidak mengerti apa-apa,&rdquo; ucapnya. Lebih lanjut, Chandra menegaskan bahwa predikat Kota Layak Anak (KLA) yang disandang Depok tidak boleh berhenti sebatas simbol atau penghargaan semata. Ia menekankan bahwa predikat tersebut harus tercermin nyata dalam tindakan pemerintah dan masyarakat. &ldquo;Saya harap Kota Layak Anak bukan hanya jargon atau simbolis semata. Ini menjadi tanggung jawab moral dan struktural kita sebagai Pemerintah Kota Depok,&rdquo; tandasnya.

Pemerintah Kota Depok mengambil langkah tegas untuk mencegah tawuran pelajar yang semakin marak dan menelan kerugian nyawa maupun materi

Pemkot Depok Tegaskan Komitmen Cegah Tawuran Pelajar, Chandra: Ini Seperti Virus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/05/Pemkot-Depok-3561976256.jpg" alt="Pemkot Depok menggelar evaluasi program Kota Layak Anak di gedung Balaikota Depok.(dok.Pemkot Depok)" width="100%">
<figcaption>Pemkot Depok menggelar evaluasi program Kota Layak Anak di gedung Balaikota Depok.(dok.Pemkot Depok)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;&nbsp;Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Gugus Tugas Kota Layak Anak (GTKLA) di Aula Edelweis, Balai Kota Depok. Kegiatan ini diikuti perwakilan perangkat daerah, camat, dan lurah dari seluruh wilayah Kota Depok. Kepala DP3AP2KB Kota Depok, Nessi Annisa Handari, menjelaskan bahwa forum koordinasi ini menjadi ajang evaluasi terhadap berbagai program dan kegiatan yang telah dijalankan sepanjang tahun 2025 oleh pemerintah bersama para pemangku kepentingan. &ldquo;Dalam rangka memenuhi hak dan perlindungan anak, pemerintah dan stakeholder sudah berupaya maksimal melalui program kegiatan yang dijalani. Kita evaluasi bersama apa yang belum termaksimalkan,&rdquo; kata dia. Rakor ini turut menghadirkan perwakilan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) untuk memberikan evaluasi dan umpan balik terhadap hasil penilaian Kota Layak Anak (KLA) tahun 2025. Tahun ini, Kota Depok berhasil mempertahankan predikat Nindya, dan evaluasi dilakukan untuk memperkuat langkah-langkah peningkatan di tahun berikutnya. Menurut Nessi, masukan yang diberikan oleh KemenPPPA akan menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan dan program lanjutan yang berfokus pada pemenuhan hak anak. &ldquo;Mudah-mudahan di 2026 segala upaya yang dilakukan dari hasil evaluasi hari ini bisa meningkatkan layanan terbaik untuk anak-anak di Kota Depok. Baik dari sisi aktivitas partisipasi mereka dalam menjaga kesehatan, pendidikan, pengisian waktu luang, dan perlindungan terhadap ancaman yang terjadi kepada mereka,&rdquo; tandasnya. Melalui kegiatan ini, Pemkot Depok menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi lintas sektor dalam mewujudkan lingkungan yang ramah dan aman bagi anak. Serta memastikan setiap kebijakan daerah berpihak pada kepentingan terbaik anak-anak di Kota Depok.

Pemerintah Kota Depok mengadakan Rapat Koordinasi GTKLA untuk evaluasi program perlindungan anak tingkatkan predikat Nindya

Pemkot Depok Evaluasi Program Perlindungan Anak Pertahankan Predikat Nindya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/03/ninasuzana_copy_1280x854_1-959247782.jpg" alt="Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok Nina Suzana. (Feru Lantara/Antara)" width="100%">
<figcaption>Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok Nina Suzana. (Feru Lantara/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Kota Depok menetapkan nama-nama kandidat yang lolos administrasi seleksi terbuka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah (Sekda) Tahun 2025. Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok Nina Suzana mengatakan, pelaksanaan seleksi administrasi dilakukan secara terbuka. &rdquo;Seleksi ini dibuka secara nasional. Ada dua nama dari di luar Depok, dari Papua Barat Daya dan Kementerian Desa. Semua yang lolos telah mengikuti seleksi dan memenuhi kriteria yang ditetapkan,&rdquo; ujar Nina Suzana seperti dilansir dari Antara. Menurut dia, uji kompetensi dilakukan untuk menyaring calon sekda yang memiliki kualitas terbaik dan siap menjalankan peran di Kota Depok. &rdquo;Semua peserta telah memenuhi syarat. Kami ingin mendapatkan sekda yang berkualitas terutama pada sisi penting yaitu manajerial,&rdquo; ungkap Nina Suzana. Lalu semua kandidat telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (PIM) Tingkat II dan menduduki jabatan eselon IIB. &rdquo;Seluruh peserta yang terpilih memiliki kualitas yang relatif sama. Tinggal menunggu hasil akhir dan faktor keberuntungan,&rdquo; ujar Nina Suzana. Nina berharap kegiatan ini berjalan dengan lancar dan membawa perubahan positif bagi Kota Depok. Berikut nama berserta jabatan saat ini para kandidat yang lolos pada seleksi administrasi seleksi terbuka Sekda Kota Depok Tahun 2025. <ol> <li>Abdul Rahman, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok</li> <li>Citra Indah Yulianty, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Depok</li> <li>Dadan Rustandi, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disrumkim) Kota Depok</li> <li>Dadang Wihana, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Depok</li> <li>Mangnguluang Mansur, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok.</li> </ol> 6.⁠ Harjito B, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Papua Barat Daya 7.⁠ ⁠ Agus Priyanto, Direktur di Kementerian Desa.

Pemkot Depok tetapkan nama-nama kandidat yang lolos administrasi seleksi terbuka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah

Pemkot Depok Tetapkan Tujuh Kandidat Sekda Lolos Seleksi Administrasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/27/CFD-Depok-1-1549602049.jpg" alt="Sejumlah pengunjung CFD Depok berswafoto dengan latar anggota pasukan polisi berkuda. (Kuswandi/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah pengunjung CFD Depok berswafoto dengan latar anggota pasukan polisi berkuda. (Kuswandi/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Hadirnya Car Free Day (CFD) yang digelar di Jalan Margonda, Kota Depok, Jawa Barat memberikan angin segar kepada masyarakat yang ingin berolahraga sembari mencari makanan atau minuman. Selain itu, dengan adanya hari bebas kendaraan bermotor itu, juga membantu perekonomian warga dan para pedagang yang berjualan di trotoar sepanjang area CFD. Sayangnya, hal ini terciderai dengan banyak oknum &lsquo;preman&rsquo; yang diduga melakukan pungli kepada para pedagang yang berjualan. Yati, (bukan nama sebenarnya) salah satu pedagang makanan, mengaku pernah menjadi korban pungli oknum preman saat pertama kali ingin berjualan di CFD Depok. Awalnya, dia mencari berbagai informasi terkait aturan main berjualan di CFD Depok. Selanjutnya, dari informasi yang dia dapatkan dari saudaranya, dia diminta mentransfer uang Rp 50 ribu per satu lapak.&nbsp; Karena berminat, malam hari sebelum hari pelaksanaan CFD pertama dilakukan, Yati tanpa pikir panjang langsung mentransfer uang senilai Rp 100 ribu untuk dua lapaknya, ke nomor rekening yang dikirimkan pihak oknum preman tersebut. Setelah mentransfer, Rini mendapat pesan berantai whatApp dari oknum preman tersebut melalui saudaranya. &ldquo;Untuk para tenant yang ikut di acara CFD Margonda saya di lokasi jam 3 pagi, nanti saya standby dekat Pesona Khayangan biar tenant bisa langsung di arahin. Untuk pedagang datang lebih awal ya, terima kasih,&rdquo; demikian bunyi pesan berantai yang didapatkan Yati. Atas pesan tersebut, sekitar pukul 03.30 WIB, Yati melalui saudaranya datang ke depan Pesona Khayangan. Namun saat mengonfirmasi bahwa saudaranya sudah di tempat yang diarahkan, oknum preman atas nama Rahman itu tak kunjung hadir. &ldquo;Nggak ada orangnya. Dihubungi gak bisa. Tahu gak pada bayar, saya gak mau bayar,&rdquo; sesal Yati. Lain Yati, lain pula pengalaman Budi (bukan nama sebenarnya). Pedagang aksesoris ini mengaku menjadi korban pungli preman berkedok Ormas seusai berdagang pada hari pertama pelaksanaan CFD Depok. &ldquo;Saya dimintai duit Rp 40 ribu sama oknum Ormas pas hari pertama,&rdquo; ungkap Budi. Karena dagangan sepi, Budi pun sempat berdebat dan tak mengamini permintaan oknum preman tersebut. Namun, karena terus diminta dan takut terjadi apa-apa, Budi pun akhirnya merogoh koceknya, dan memberikan uang senilai Rp 5000 kepada oknum preman jalanan itu. Di lain pihak, Riri, pedagang minuman asal Tanah Baru, Depok mengaku resah dengan ulah oknum-oknum preman berkedok Ormas tersebut. Para preman tersebut kata Riri, mengklaim sebagai koordinator wilayah untuk mengepalai pengurusan sejumlah lapak di sepanjang jalan Margonda, Depok. &ldquo;Saya mendapat cerita dari pelapak di sebelah, kalau dia sempet dipungut biaya Rp 80 ribu sama koordinator,&rdquo; ucap Riri. Riri mengaku heran atas klaim tersebut. Karena sejauh ini, pihak Pemkot belum menata secara resmi perihal aturan main berdagang di area CFD. &ldquo;Entah dari mana dan atas dasar apa mereka memungut biaya,&rdquo; ketus Riri. Riri bersyukur, sejauh ini dirinya belum pernah ketemu dengan oknum preman yang mengklaim sebaagai koordinator-koordinator dan dipungut biaya. Namun dengan adanya ulah oknum-oknum preman itu, dirinya juga merasa was-was kalau suatu kali bertemu dengan oknum preman yang mengaku sebagai koordinator wilayah dan dimintai uang. &ldquo;Kalau jualan di trotoar kenapa dipungut biaya sama koordinator yang datang entah dari mana? Apa dasar hukum mereka?. Kalau jualannya di lahan mereka, boleh lah mereka minta bayaran. Tapi kalau di trotoar, apa hak mereka? Klo gak ada dasarnya, jatuhnya Pungli dong," tandas Riri. Atas ulah para preman yang meresahkan ini, Riri meminta pihak Pemkot Depok untuk menindak tegas para preman yang melakukan Pungli kepada para pedagang ini. &ldquo;Selain menindak tegas, saya berharap Pemkot mencari solusi, serta melakukan penataan terhadap para PKL/UMKM yang mau berjualan di sekitar trotoar. Izinkan mereka untuk berjualan untuk menyemarakkan CFD. Beri aturan yg jelas. Misal, kala ingin berjualan harus di belakang garis kuning trotoar dan menjaga kebersihan. Andaikata pun pihak Pemkot mau menarik retribusi, buat tiket retribusi resmi yang langsung dikelola Pemkot Depok agar uangnya masuk ke kas daerah,&rdquo; tukas Riri. Terpisah, terkait hal ini, pihak Pemkot melalui&nbsp;Kepala Bakesbangpol Kota Depok, Lienda Ratnanurdianny tak membalas pesan konfirmasi yang dilayangkan JawaPos.com. Sementara, Kabagops Polres Metro Depok AKBP Maulana J Karapesina menuturkan, pihaknya masih menyelidiki terkait pungli oleh preman berkedok ormas di CFD Depok.&nbsp; "Untuk Pungli di CFD masih dilakukan penyelidikan oleh fungsi terkait," ujar Maulana saat dikonfirmasi JawaPos.com, Selasa (27/5). Dia menegaskan tidak akan ada tempat bagi premanisme di Depok. Penindakan terhadap premanisme akan terus digencarkan, termasuk penertiban posko-posko ormas. "Untuk penindakan premanisme tetap berjalan. Untuk posko-posko ormas kami masih lakukan koordinasi dengan unsur terkait dalam hal ini Satpol PP untuk giat penertiban," jelasnya.

Hadirnya CFD ayang digelar di Jalan Margonda, Kota Depok, Jawa Barat memberikan angin segar kepada masyarakat yang ingin berolahraga.

Oknum Preman Merajalela, Diduga Banyak Lakukan Pungli ke Pedagang di CFD Depok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/14/Screenshot_20240814_122446_Photo-Editor-3548026904.jpg" alt="ILUSTRASI Kantor Pemkot Depok. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Kantor Pemkot Depok. (ANTARA)</figcaption>
</figure> <div>&nbsp;</div> <div>JawaPos.com - Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok, Jawa Barat, memberikan potongan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) hingga 45 persen untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI). &nbsp;</div> <div>"Potongan 45 persen diberikan kepada masyarakat kurang mampu yang terdata di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta anggota Veteran pejuang kemerdekaan/ pembela kemerdekaan/ pahlawan kemerdekaan," ujar Kepala BKD Kota Depok Wahid Suryono di Depok, Rabu (14/8). &nbsp;</div> <div>Ia mengatakan, potongan ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Depok yang tengah mengurus BPHTB. Untuk potongan 25 persen diberikan kepada penyandang disabilitas, pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN)/ TNI/ Polri/ Pejabat Negara/ Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah. &nbsp;</div> <div>Kemudian, perolehan sebelum tahun 2015 yang belum membayar BPHTB dan ASN aktif di Pemerintah Kota (Pemkot) Depok. Wahid menyebutkan pengajuan potongan dapat dilakukan secara daring dengan dibantu oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/ Notaris.</div> <div> Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, seperti Surat Keputusan (SK) bagi ASN, pensiunan, dan veteran. "Kalau warga prasejahtera, terdaftar di DTKS. Disabilitas dibuktikan dengan surat keterangan dari puskesmas. Tidak ada batasan luas tanah/bangunan untuk memanfaatkan potongan BPHTB ini," tuturnya. &nbsp;</div> <div>Dijelaskannya, periode permohonan dilaksanakan pada 12-31 Agustus 2024. Sedangkan periode pembayaran hingga 15 September 2024.</div>

"Potongan 45 persen diberikan kepada masyarakat kurang mampu yang terdata di DTKS serta anggota Veteran," katanya.

HUT ke 79 RI, Masyarakat Terdaftar DTKS dan Veteran yang Ingin Beli Rumah di Depok Dapat Potongan BPHTB 45 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/12/20240512_134409-2854964838.jpg" alt="Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono." width="100%">
<figcaption>Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Pemerintah Kota Depok, Jawa Barat, akan melakukan evaluasi besar-besaran terhadap kegiatan di luar sekolah setelah peristiwa kecelakaan bus di Subang yang mengakibatkan rombongan siswa SMK Lingga Kencana Depok menjadi korban. Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono di Kota Depok, Minggu, mengatakan pemkot akan berkoordinasi dengan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang memegang wewenang atas SMA/SMK sederajat. "Kami akan koordinasi dengan (Diknas) Jawa Barat dan mungkin nanti di tingkat SMP atau SD juga akan ada evaluasi. Syarat dan ketentuan berlaku jika ingin melakukan kunjungan luar kota," ujar Imam. Ia menyebutkan secara teknis evaluasi ini akan melibatkan Dewan Sekolah, Dewan Pendidikan Kota Depok, lembaga persatuan sekolah swasta, Dinas Pendidikan Kota Depok, KCD, hingga pihak kepolisian jika dimungkinkan mengikuti evaluasi tersebut. Menurutnya, keamanan kendaraan yang digunakan siswa-siswi sekolah merupakan sebuah kewajiban dan mekanisme yang harus ditempuh. Terlebih kecelakaan ini terjadi diduga akibat rem bus blong. "Kami juga akan kerja sama dengan pihak kepolisian dalam mengusut permasalahan ini dengan pihak penyelenggara travel bus tersebut," ucapnya. Kendati demikian, lanjut Imam, saat ini Pemkot Depok dan pihak terkait masih fokus melakukan penanganan para korban kecelakaan dan pemakaman korban meninggal dunia. "Mudah-mudahan semoga secepatnya (dilakukan evaluasi)," kata Imam. Sebelumnya, bus pariwisata yang mengangkut rombongan pelajar SMK asal Depok, Jawa Barat, mengalami kecelakaan di jalan turunan Ciater, Subang, Sabtu (11/5) malam sekitar pukul 18.45 WIB. Dalam peristiwa itu, tercatat sepuluh orang siswa penumpang bus dan seorang pengendara sepeda motor meninggal dunia.

secara teknis evaluasi ini akan melibatkan Dewan Sekolah, Dewan Pendidikan Kota Depok, lembaga persatuan sekolah swasta, dan dinas terkait.

Pemkot Depok Bakal Evaluasi Besar-besaran Kegiatan Luar Sekolah

<div id="m#msg-f:1798834098304360079" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/12/Screenshot_2024-05-12-15-40-29-062_comgoogleandroidgm-edit-515274867.jpg" alt="Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono saat melayat jenazah pelajar SMK Lingga Kencana di Sawangan, Depok, Jawa Barat, Minggu (13/5)." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono saat melayat jenazah pelajar SMK Lingga Kencana di Sawangan, Depok, Jawa Barat, Minggu (13/5).</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Pemerintah Kota Depok belum bisa memastikan untuk memberikan santunan kepada sembilan pelajar dan satu guru yang tewas akibat insiden nahas kecelakaan bus di Subang, Jawa Barat, pada Sabtu (11/5) malam. Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono saat melayat jenazah pelajar SMK Lingga Kencana di Sawangan, Depok, Jawa Barat, Minggu (13/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014643156/begini-cara-karir-mempengaruhi-kepribadian-anda-menurut-psikologi">Begini Cara Karir Mempengaruhi Kepribadian Anda Menurut Psikologi</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, saat ini para korban kecelakaan dipastikan akan mendapatkan santunan dari pihak Jasa Marga.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Minimal santunan dari Jasa Marga ya, kami akan tanyakan ke Pemerintah Kota Depok ada santunan atau tidak," kata Imam Budi ditemui di rumah duka pelajar SMK Lingga Kencana, Sawangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Imam mengaku, Pemerintah Kota Depok telah menyiapkan berbagai fasilitas korban kecelakaan bus maut di Subang. Pihaknya juga telah menyiapkan mobil ambulance, RSUD hingga lahan pemakaman secara gratis.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami menyiapkan berbagai fasilitas bagi anak-anak kami dari mulai penjemputan mobil ambulance, sampai penguburan jenazah. Menyiapkan juga rumah sakit di sekitar Depok, RSUD dan RSUI, RS Brimob, semunya ditampung dan kami menyediakan pemakaman gratis untuk anak-anak kami yang mengalami musibah," ucap Imam.</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Imam menyampaikan duka vita kepada para korban meninggal dunia. Ia mengharapkan, keluarga korban diberikan ketabahan dan kesabaran.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014643173/terungkap-inilah-sisi-lain-dan-kualitas-tak-terduga-anda-berdasarkan-shio-anda-shio-mana-yang-punya-jiwa-pemberontak">Terungkap! Inilah Sisi Lain dan Kualitas Tak Terduga Anda Berdasarkan Shio Anda, Shio Mana yang Punya Jiwa Pemberontak?</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Anak-anak kami yang mengalami musibah kecelakaan, kami turut duka cita. Kedatangan kami kesini untuk ikut mensalatkan, semoga almarhum-almarhumah ditempatkan di surga-nya Allah SWT. Keluarga yang ditinggalkan dapat diberi kesabaran," pungkas Imam. (*)</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

Pemerintah Kota Depok belum bisa memastikan untuk memberikan santunan kepada sembilan pelajar dan satu guru yang tewas akibat insiden nahas

Pemkot Depok Belum Bisa Pastikan Beri Santunan ke Korban Tewas SMK Lingga Kencana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/10/IMG-20240210-WA0001-1098488660.jpg" alt="Wakil Walikota Depok hadiri seminar bertajuk Digitalisasi Bisnis Dukung Ketahanan Keluarga. / sumber : Radar Depok" width="100%">
<figcaption>Wakil Walikota Depok hadiri seminar bertajuk Digitalisasi Bisnis Dukung Ketahanan Keluarga. / sumber : Radar Depok</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Walikota Depok, Imam Budi Hartono beri masukan agar dorong Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) maju saat hadiri seminar bisnis di Komunitas Salzi and Friends, pada Rabu (7/2). Seminar yang bertajuk 'Digitalisasi Bisnis Dukung Ketahanan Keluarga' diadakan di Aula Serbaguna Lantai 10 Baleka 2 tersebut diusul oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Didagun) Depok. Kemudian Imam Budi Hartono juga menjelaskan bahwa seminar tersebut bertujuan untuk membantu UMKM dalam tingkatkan kapasitas dalam berwirausaha. Dalam acara seminar ini didominasi oleh ibu-ibu pengusaha untuk diajarkan tentang digitalisasi. Tidak hanya sekedar menjadi pengusaha sukses, seminar ini dilakukan dalam rangka menjaga ketahanan untuk para keluarga. Menurut wakil walikota Depok, transformasi digital ini dapat membantu UMKM bertahan hidup hingga mendapatkan keuntungan yang lebih karena ruang lingkup pemasaran yang semakin meluas. "Kalau cuman sekampung nggak bakal nambah konsumennya, kalau digitalisasi konsumennya se-Indonesia," kata Imam, dikutip dari Radar Depok (Jawa Pos Group), Sabtu (10/2). Banyak yang dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dalam upaya dorong UMKM naik kelas. Salah satunya melalui program 5.000 Wirausaha Baru dan 1.000 Perempuan Pengusaha ini ada lima sub kegiatan yang diterima oleh para calon pengusaha baru. Lima sub kegiatan tersebut diantaranya ada pelatihan, pendampingan, akses perizinan usaha, pemasaran dan permodalan. Namun, terkait permodalan Pemkot Depok telah menyiapkan bantuan dengan KUR sejak awal tahun 2024 ini. Dengan adanya program ini pemkot Depok berharap para pengusaha bisa mendapatkan omset hingga milyaran rupiah. "Depok bukan lagi level 1 tapi sudah level 2 atau 3, karena banyak hal untuk eskalasi atau UMKM naik kelas, selain omzet naik, tenaga kerja, pemasaran dan perizinan itu faktor yang harus kami bantu untuk naik kelas," ujar Imam Budi Hartono, dikutip dari Radar Depok.

Wakil Walikota Depok, Imam Budi Hartono beri masukan agar dorong UMKM maju saat hadiri seminar bisnis di Komunitas Salzi and Friends.

Dorong UMKM Naik Kelas, Wakil Wali Kota Depok Hadiri Seminar Bisnis di Komunitas Salzi and Friends

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/20201015_142209-1.jpg" alt="Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono (ANTARA/Foto: Feru Lantara)" width="100%">
<figcaption>Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono (ANTARA/Foto: Feru Lantara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disrumkim) membangun Tugu Selamat Datang Kota Depok. Proyek pembangunan tugu tersebut menghabiskan anggaran senilai Rp 1,7 Miliar. Proyek Tugu Selamat Datang itu berlokasi di Jalan Margonda Raya, Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok. Pada tugu tersebut terdapat ciri khas khusus tulisan 'Welcome to Depok Friendly City' yang tidak lain merupakan slogan dari kota tersebut. Melansir dari laman resmi Pemkot Depok, proyek pembangunan Tugu Selamat Datang itu telah berlangsung sejak Agustus lalu dan direncanakan rampung pada akhir Desember 2023. "Iya, kami sedang membangun Tugu Selamat Datang yang berlokasi di Kelurahan Pondok Cina (Pocin), Kecamatan Beji. Waktu pelaksanaan selama 120 hari kerja, terhitung sejak Agustus sampai dengan Desember Tahun 2023," ujar Kepala Disrumkim Kota Depok Dadan Rustandi, seperti dikutip JawaPos.com dari laman resmi pemerintah Kota Depok, Jumat (15/12). Dadan Rustandi mengatakan bahwa terhitung hingga akhir Oktober lalu progres pengerjaan proyek Tugu Selamat Datang itu sudah mencapai 70 persen. Dengan tahap pekerjaan berupa finishing struktur baja dan struktur beton bawah berupa pekerjaan kolom, balok dan plat lantai. "Kemudian juga sedang dikerjakan pemasangan batu alam di areal pagar artifisial. Adapun pagu anggaran yang digunakan sebesar Rp1,7 miliar," terangnya. Lebih lanjut lagi, Dadan menjelaskan bahwa desain tugu tersebut disesuaikan dengan sejarah dan budaya Kota Depok. Seperti adanya, bentuk gigi balang, kujang, logo Depok Friendly City dan logo Kota Depok. "Latar belakang filosofis yang ingin dicapai dari tugu ini adalah mengambil ciri khas budaya setempat serta visi dan misi dari Kota Depok. Mudah-mudahan bisa selesai tepat waktu dan sesuai harapan," tutupnya.

Proyek Tugu Selamat Datang itu berlokasi di Jalan Margonda Raya, Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok.

Pemkot Depok Bangun Tugu Selamat Datang Senilai Rp 1,7 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/20201015_142209-1.jpg" alt="Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono (ANTARA/Foto: Feru Lantara)" width="100%">
<figcaption>Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono (ANTARA/Foto: Feru Lantara)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, Jawa Barat, mengajak pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) menggunakan aplikasi D'Kerens agar bisa menjangkau pasar yang lebih luas, dikutip dari ANTARA.  Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono di Depok, Jumat (17/3), mengajak para pelaku wirausaha untuk mengunduh aplikasi D'Kerens yang dapat merekam data para pengusaha dan jenis usahanya.  "Di mana tempatnya, usahanya apa, itu menjadi sangat penting karena dari data tersebut akan kami buat namanya market place," ujarnya.  Nantinya lanjut Imam Budi akan dimasukkan ke e-katalog yang akan digunakan oleh Pemkot Depok atau kecamatan, kelurahan, dinas, maupun wali kota.  "Tentu harapannya omzet dari pengusaha dan para warga yang ikut pelatihan UMKM meningkat dan menjadi pengusaha sukses," ujarnya.  Imam Budi juga mengajak wirausaha baru (WUB) untuk menerapkan lima kunci sukses pengusaha  Dia menyebut, ada lima kunci sukses untuk menjadi pengusaha sukses.  "Ada lima hal yaitu pelatihan, pendampingan, perizinan, pemasaran, dan terakhir permodalan," ujarnya.  Selain itu, kunci keberhasilan lainnya adalah berkelompok. Dengan berkelompok para pelaku wirausaha dapat semakin solid.  "Teman-teman UMKM harus tetap dalam kelompok WUB ini, baik di kelurahan maupun kecamatan," jelasnya.  Imam Budi menjelaskan aplikasi D'Kerens mendapatkan juara kedua pada Kompetisi Tingkat Nasional Three-Minute Telling-Innovation Competition (TMTiC) 2022.  "Saya berhasil meraih juara kedua karena mempresentasikan karya inovasi berupa aplikasi Depok Kreatif, Enerjik, dan Sukses atau D'Kerens," katanya.  Imam menjelaskan aplikasi ini merupakan yang pertama di Kota Depok. Dirancang dengan tujuan untuk menjadi pusat data dan akses pelatihan bagi pelaku UMKM dalam mengakses berbagai kegiatan melalui gawai.

Pemkot Depok Ajak UMKM Gunakan Aplikasi D'Kerens

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pemkot depok

Berita Terkini