<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/05/inovasi-yusharto-1652732339.jpeg" alt="Kepala BSKDN Kemendagri, Yusharto Huntoyungo mengarahkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor untuk memaksimalkan inovasi." width="100%">
<figcaption>Kepala BSKDN Kemendagri, Yusharto Huntoyungo mengarahkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor untuk memaksimalkan inovasi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo mengarahkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor untuk memaksimalkan potensi inovasi di masing-masing unit kerja. Upaya ini dilakukan untuk mengatasi ketidakseimbangan jumlah inovasi antar OPD di Kota Bogor. "(Memaksimalkan potensi inovasi) agar gap antara satu inovasi dengan inovasi yang lain atau dari satu OPD ke OPD yang lain itu menjadi lebih kecil. Dengan demikian akan ada jaminan setiap OPD akan berinovasi," ungkap Yusharto saat menjadi narasumber dalam kegiatan Coaching Clinic kepada Perangkat Daerah Kota Bogor di Aula Mahoni, Pondok Kapilih Pacawati, Caringin, Bogor pada Jumat, (5/7).&nbsp; Yusharto menjelaskan, sejauh ini, inovasi yang mendominasi Kota Bogor berasal dari dinas kesehatan yang mencapai 16 inovasi. Sementara itu, inovasi dari OPD lainnya cenderung masih rendah. Untuk itu, ia&nbsp;mengimbau agar setiap OPD menggali lebih dalam lagi terkait potensi inovasi yang dimiliki. "Kalau sekarang kesehatan masih mendominasi, bukan berarti tidak boleh lagi berinovasi, silahkan berinovasi tapi ini harus diimbangi dengan inovasi dari dinas lain," jelasnya.&nbsp; Dia melanjutkan, Pemkot Bogor semestinya perlu memacu inovasi dari dinas-dinas lainnya misalnya Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah sesuai dengan target rasio wirausaha nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)&nbsp; sebesar 4 persen pada tahun 2024. &nbsp; "Wirausaha kita dari penduduk yang produktif itu masih 2,4 persen, diharapkannya tahun ini naik menjadi 4 persen. Kota Bogor&nbsp; sudah menambah berapa persen? untuk menambah sekian persen itu butuh cara-cara inovatif," imbuhnya.&nbsp; Guna meningkatkan keberagaman inovasi di Kota Bogor, Yusharto mengimbau Pemkot Bogor untuk mereplikasi inovasi dari daerah lain dan menyesuaikannya dengan kebutuhan masyarakat Kota Bogor. Dia juga menyarankan Pemkot Bogor untuk mengakses aplikasi Tuxedovation yang diinisiasi pihaknya untuk memudahkan daerah mengembangkan inovasi berdasarkan 14 ribu inovasi yang terhimpun di dalamnya.&nbsp; "Bapak/Ibu sekalian ruang lingkup tugas kita terbuka luas untuk kita melakukan adopsi terhadap sesuatu yang baru yang kami tawarkan adalah database inovasi yang telah dilaporkan daerah, 14 ribu di antaranya sudah masuk Tuxedovation dan bisa diakses sebagai inspirasi untuk mengambangkan inovasi," pungkasnya. &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Yusharto menjelaskan, sejauh ini, inovasi yang mendominasi Kota Bogor berasal dari dinas kesehatan yang mencapai 16 inovasi.

Inovasi Belum Menyeluruh, Kepala BSKDN Arahkan Pemkot Bogor Maksimalkan Potensi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/23/IMG_1655-933536565.jpeg" alt="Pembacaan sumpah pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor yang dirotasi pada Jumat (22/3)." width="100%">
<figcaption>Pembacaan sumpah pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor yang dirotasi pada Jumat (22/3).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Kota Bogor merotasi sebanyak 58 pejabat administrator, pengawas, sejumlah lurah, dan kepala bidang, bersamaan dengan pelantikan dan pengambilan sumpah 27 aparatur sipil negara (ASN) baru. Rotasi pejabat dan pelantikan ASN baru tersebut berlangsung di halaman Balai Kota Bogor dan dipimpin Wakil Wali Kota Bogor Dedie&nbsp;A. Rachim. Menurut dia, rotasi dan promosi yang dilakukan merupakan hal yang lumrah terjadi di setiap organisasi. &rdquo;Tentu dasarnya adalah penilaian kinerja, job matching, dan berbagai pertimbangan-pertimbangan,&rdquo; kata Dedie seperti dilansir dari Antara. Dedie menyampaikan, bisa jadi ada pejabat yang kecewa dengan posisi baru. Namun, ada juga yang senang dan merasa cocok dengan alokasi jabatan yang diberikan.&nbsp; &rdquo;Mudah-mudahan menjadi pemicu untuk terus meraih prestasi. Artinya, di manapun ditempatkan, tujuan dan fungsinya adalah untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,&rdquo; ucap Dedie. Sementara&nbsp;itu, 27 orang ASN baru yang dilantik berasal dari lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD), dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). &rdquo;Jadi ada tiga sumber yang dialokasikan memperkuat jajaran PNS yang birokrasi di Kota Bogor,&rdquo; terang Dedie. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bogor Herry Karnadi menambahkan, rotasi dan promosi kali ini mengisi beberapa posisi eselon 3 dan 4 yang pensiun. &rdquo;Namun demikian ada beberapa evaluasi dari Pak Wakil, yakni terkait kinerja dan terkait dengan kompetensi maupun evaluasi selama ini. Itu berdampak ke beberapa orang,&rdquo; ucap Herry Karnadi. Herry menjelaskan, 27 ASN yang baru disumpah disebar ke BKAD, Inspektorat, Dinas Perhubungan, dan dinas-dinas lain di Kota Bogor. &rdquo;Sebetulnya mau dilantik bareng guru-guru. Cuma&nbsp;guru-guru perlu waktu karena April ini sudah persiapan Penerimaan Peserta Didik Baru. Mungkin April kami lantik guru-guru juga,&rdquo; ujar Herry Karnadi.

Pemkot Bogor merotasi 58 pejabat administrator, pengawas, sejumlah lurah, dan kepala bidang, serta melantik 27 ASN baru

Pemerintah Kota Bogor Rotasi 58 Pejabat 

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/22/WhatsApp-Image-2023-10-22-at-100221-3476029261.jpg" alt="Wali Kota Bogor Bima Arya tanda tangani MoU bersama Lapis Bogor Sangkuriang, kolaborasi pemberdayaan dan pengembangan UMKM di Kota Bogor." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Bogor Bima Arya tanda tangani MoU bersama Lapis Bogor Sangkuriang, kolaborasi pemberdayaan dan pengembangan UMKM di Kota Bogor.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Lanjutkan komitmen dalam mengangkat kearifan lokal melalui peningkatan ekosistem ekonomi, Lapis Bogor Sangkuriang yang merupakan salah satu produk dari PT Agrinesia Raya, tanda tangani Memorandum of Understanding (MoU) bersama Pemerintah Kota Bogor. Pada kolaborasi itu, keduanya akan sejalan dalam mendukung penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan, serta pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Kota Bogor. Lapis Bogor Sangkuriang, sebagai oleh-oleh khas Bogor, ingin senantiasa berdedikasi untuk memberikan kontribusi positif bagi komunitas di sekitarnya. Hal itu pun sejalan dengan salah satu visi Pemerintah Kota Bogor untuk memajukan ekonomi lokal dan pengembangan pariwisata. Bersama, keduanya akan mendukung penyelenggaraan kegiatan pariwisata yang inovatif, menghadirkan pengalaman unik bagi masyarakat maupun wisatawan, serta mempromosikan produk berbahan Talas seperti Lapis Bogor Sangkuriang sebagai daya tarik serta kearifan lokal Bogor. Lebih dari itu, kerja sama tersebut juga berfokus pada pemberdayaan dan pengembangan UMKM di&nbsp;Kota Bogor. Dalam upaya bersama untuk mendukung pengembangan UMKM, Pemerintah Kota Bogor menginisiasi program-program untuk peningkatan UMKM, sehingga kemudian produk UMKM dapat dikurasi dan masuk ke toko Lapis Bogor Sangkuriang. Langkah itu dipandang dapat memberikan dorongan besar bagi pertumbuhan UMKM lokal dan perekonomian di tingkat komunitas. Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menyambut baik kerja sama dengan Lapis Bogor Sangkuriang. Dalam agenda penandatanganan MoU yang berlangsung pada Jumat (20/10), di Kantor Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan, perubahan kini berjalan semakin cepat karena itu harus berada bersama-sama dengan UMKM untuk naik kelas. &rdquo;Ini didampingi dengan adanya pelatihan-pelatihan yang melibatkan industri seperti Lapis Bogor Sangkuriang,&rdquo; tutur Bima Arya. Founder dan Owner Lapis Bogor Sangkuriang Rizka Wahyu Romadhona menyampaikan pihaknya memandang bahwa ada semangat yang sama antara Lapis Bogor Sangkuriang dan Pemerintah Kota Bogor dalam menciptakan ekonomi lokal yang berkelanjutan, mendukung komunitas, serta merawat kearifan lokal Bogor. "Kerja sama itu menjadi langkah penting dalam perjalanan untuk memajukan nilai-nilai kearifan lokal yang memberikan dampak positif bagi kota dan masyarakatnya,&rdquo; papar Rizka Wahyu Romadhona. Sementara itu, Marketing Director Lapis Bogor Sangkuriang Nanang Siswanto, menambahkan pihaknya antusias dengan peluang kolaborasi bersama Pemerintah Kota Bogor. &rdquo;Inilah yang kami maksud dengan membentuk ekosistem ekonomi dari hulu ke hilir,&rdquo; tutur Nanang Siswanto. Sebelumnya, Lapis Bogor Sangkuriang melakukan penandatanganan MoU dengan IPB untuk memberdayakan bagian hulu, yakni kelompok petani talas. Kini bagian hilir meliputi masyarakat dan UMKM. &rdquo;Jadi kami coba kembangkan UMKM ini dengan menggandeng dukungan Pemerintah Kota Bogor,&rdquo; ucap Nanang Siswanto. &rdquo;Kerja sama ini akan membuka potensi Lapis Bogor Sangkuriang untuk lebih terlibat dari segi pariwisata maupun event-event menarik di Bogor. Harapannya, Lapis Bogor Sangkuriang sebagai oleh-oleh khas Kota Bogor, dapat semakin dikenal wisatawan yang berkunjung ke Bogor,&rdquo; imbuh Nanang. &nbsp;

Lapis Bogor Sangkuriang tanda tangani MoU bersama Pemkot Bogor dukung kegiatan kepariwisataan serta pemberdayaan UMKM kota Bogor

Pemerintah Kota Bogor dan Lapis Bogor Sangkuriang Teken MoU untuk Pengembangan Pariwisata dan UMKM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/13/IMG-20230913-WA0045_1-1495935075.jpg" alt="Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemkot Bogor memproses pemberhentian BBS, seorang guru yang belum lama berstatus aparatur sipil negara di SDN Pangadilan 2. Sebab, dia melakukan tindak&nbsp;pidana pencabulan terhadap&nbsp;14 orang siswinya. &rdquo;Yang bersangkutan sudah diamankan dan karena status yang bersangkutan ini P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), kami akan menjalankan proses pemberhentian&nbsp;sambil yang bersangkutan diproses secara hukum,&rdquo; kata Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto seperti dilansir dari Antara, Rabu (13/9). Bima menerangkan,&nbsp;segera berkoordinasi dengan aparat&nbsp;kepolisian setelah mendapat laporan kasus pelecehan seksual di SDN Pangadilan&nbsp;2 pada Selasa (12/9). Dinas Pendidikan Kota Bogor sesegera mungkin menunjuk pengganti BBS sebagai wali kelas untuk memenuhi kebutuhan tenaga pengajar dalam kegiatan belajar mengajar (KBM) di SDN Pangadilan&nbsp;2. Wali kota telah meminta Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)&nbsp;Kota Bogor dan Dinas Pendidikan untuk melakukan pendampingan. Tidak saja kepada korban yang sampai saat ini diketahui ada 14 orang, tetapi juga penyuluhan kepada seluruh siswa-siswi di sekolah tersebut. &rdquo;Anak-anak perlu diberikan edukasi yang tepat&nbsp;sehingga bisa mengantisipasi peristiwa serupa tidak terjadi kembali. Edukasi juga perlu disampaikan kepada para guru&nbsp;mengenai adab dan tingkah laku supaya anak-anak tidak takut melapor&nbsp;ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,&rdquo; papar Bima. &rdquo;Kita prihatin bahwa kasus ini tidak terdeteksi sejak awal&nbsp;karena kasusnya dari Desember. Ya maka perlu ada edukasi penyuluhan&nbsp;agar semua bisa paham, anak-anak berani melapor, berani bercerita kepada semuanya dan harus diberi edukasi bahwa ini peristiwa yang betul-betul tidak patut gitu,&rdquo; tambah Bima. Sebelumnya, jajaran Satuan Reserse Kriminal Polresta Bogor Kota menangkap seorang&nbsp;ASN&nbsp;berinisial BBS yang diduga melakukan pencabulan terhadap delapan siswi SD (laporan terbaru ada 14 orang korban) dalam rentang waktu sekitar hampir setahun terakhir. Kepala Satreskrim Polresta Bogor Kota Kompol Rizka&nbsp;Fadhila menerangkan penangkapan BBS berdasar empat laporan dari orang tua siswi SD di tempat BBS mengajar. Para&nbsp;orang tua sebelumnya lebih dahulu melapor kepada pihak sekolah.

Pemkot Bogor memproses pemberhentian seorang guru yang belum lama berstatus aparatur sipil negara di SDN Pangadilan 2 karena kasus asusila

Pemkot Bogor Proses Pemberhentian Guru ASN Lecehkan Belasan Siswi SD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Himbauan-WFH-saat-Cuaca-Ekstrem-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Pekerja saat menyebrangi zebra cross di pusat perkantoran Jalan M.H Thamrin, Jakarta Pusat. Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menghimbau perusahaan dan instansi pemerintahan yang ada di wilayah DKI Jakarta untuk menerapkan kebijakan wo" width="100%">
<figcaption>Pekerja saat menyebrangi zebra cross di pusat perkantoran Jalan M.H Thamrin, Jakarta Pusat. Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menghimbau perusahaan dan instansi pemerintahan yang ada di wilayah DKI Jakarta untuk menerapkan kebijakan wo</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemprov DKI Jakarta telah menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) pada Senin (21/8). Kota Bogor sebagai salah satu daerah penyangga ibu kota masih menunggu keputusan dari Pemprov Jawa Barat (Jabar). Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Syarifah mengatakan, rencana WFH diterapkan di lingkungan Pemkot Bogor masih menunggu kajian yang mengacu ke Pemprov Jabar. &ldquo;Kalau ada WFH, kita kajiannya masih dibikin. Kita ini flexible working. Kita mengacunya ke (Pemprov) Jawa Barat,&rdquo; ungkap Syarifah, Senin (21/8) seperti dilansir Radar Bogor (Jawa Pos Group). Menurut Syarifah, di dalam aturan WFH sudah ada pedoman untuk setiap kota/kabupaten di Jabar. Namun, skema flexible working itu juga diterapkan hanya untuk jenis pekerjaaan tertentu. Syarifah menambahkan, pada saat pandemi Covid-19, Pemkot Bogor pun sempat menerapkan WFH. Akan tetapi, saat ini penerapannya lebih mengacu kepada kinerja. &ldquo;Nah, mungkin kajiannya ditambah lagi dengan mengurangi untuk emisi udara. Sedang kita kaji,&rdquo; tekannya. Sementara itu, imbauan mengenai pengurangan kendaraan pribadi sudah lama diterapkan Pemkot Bogor. Menurut Syarifah, itu terlihat dengan penggunaan transportasi publik melalui BisKita Transpakuan. &ldquo;Kalau itu (kurangi kendaraan pribadi) sudah dari lama begitu keluar BisKita, kita sudah bikin surat edaran agar aparatur menggunakan BisKita,&rdquo; pungkasnya.&nbsp;(*)

Pemprov DKI Jakarta telah menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) pada Senin (21/8).

DKI Terapkan WFH, Pemkot Bogor Masih Tunggu Aturan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/07/IMG-20230706-WA0137-604412936.jpg" alt="Wali Kota Bogor Arya Sugiarto (kanan) saat mendatangi lokasi diduga terjadi kecurangan proses PPBD." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Bogor Arya Sugiarto (kanan) saat mendatangi lokasi diduga terjadi kecurangan proses PPBD.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat, menerima 300 aduan mengenai indikasi kecurangan dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) baik tingkat SMP hingga SMA dan sederajat. Pemkot membuka layanan pengaduan akibat banyak keluhan di media sosial. Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto&nbsp;melakukan kunjungan untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat yang sejak Rabu (5/7) viral di media sosial terkait kecurangan&nbsp;PPDB SMA negeri jalur zonasi. Di antaranya dengan alamat yang kurang jelas dan aksi titip identitas anak di kartu keluarga (KK). &rdquo;Kami sudah cek tadi, ke Gang Selot yang paling dekat dengan SMPN 1, ada beberapa rumah tidak ditemukan nama anak itu dan ada yang mencurigakan juga,&nbsp; koordinatnya dekat, tetapi ketika mendaftar alamatnya jauh gitu ya, jadi saya kira ini betul-betul ada permainan,&rdquo; kata Bima seperti dilansir dari Antara di Bogor. Salah satu titik yang dilakukan pengecekan oleh Bima Arya yakni di Gang Selot dan Jalan Kantor Batu, Kelurahan Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, yang tak jauh dari SMPN 1 Kota Bogor dan SMAN 1 Kota Bogor. Di sana, Bima Arya didampingi Camat Bogor Tengah Dicky Iman Nugraha melakukan verifikasi ke pemilik rumah untuk menanyakan nama-nama yang ada terkait PPDB melalui jalur zonasi. Seorang warga membenarkan bahwa nama tersebut berdomisili di sana dan sedang mendaftar PPDB melalui jalur zonasi. Namun, banyak pemilik rumah yang tidak kenal dengan nama yang ditanyakan Bima Arya. Tak hanya itu, saat melakukan verifikasi Bima Arya juga menemukan nama yang dipegangnya itu beralamat di sebuah kontrakan kosong dan kos-kosan kosong ataupun kos yang dihuni para pekerja. Dari hasil temuan tersebut, Pemerintah Kota Bogor akan melakukan investigasi secara menyeluruh di seluruh sekolah. &rdquo;Saya juga akan ke Disdukcapil akan ke Dispendik, kita akan audit semua sistemnya bagaimana menentukan koordinat, bagaimana memverifikasi kartu keluarga, itu penting bagi sekolah. Dispendik, Disdukcapil akan kita audit semua. Besok saya akan merespons ke situ, ini merespons aduan warga,&rdquo; tegas Bima Arya. Saat melakukan verifikasi, Bima Arya juga menerima aduan warga, seorang pemilik warung nasi yang sudah tinggal tiga tahun di Jalan Kantor Batu setelah sebelumnya tinggal di Jalan Paledang. Meskipun lokasi tempat tinggalnya&nbsp;dekat dengan SMAN 1 Kota Bogor, anak ibu yang sempat berada di urutan atas PPDB jalur zonasi tiba-tiba tersisih. Merespons itu, Bima Arya menegaskan bahwa sangat keterlaluan ketika masih ada yang main-main dengan masa depan anak-anak. &rdquo;Tadi ada anak di situ yang rumahnya dekat tapi tidak kebagian ya karena terlempar dari yang jauh, kalau seperti ini kan enggak benar sistem zonasi ini, yang masuk di sekolah-sekolah di pusat kota ini ya sebagian besar yang rumahnya jauh. Bahkan ada yang dari pinggiran,&rdquo; ujar Bima Arya. Menurut Bima sistem zonasi ini terbukti tidak siap dan menyarankan untuk dibatalkan. &rdquo;Kalaupun zonasi ini masih diterapkan sistem harus lebih rapi lagi, sistem kependudukan kita, sistem verifikasi, kemudian infrastruktur sekolah. Selama infrastruktur belum merata enggak mungkin pakai sistem zonasi ini,&rdquo; ujar Bima Arya. Bima mengungkapkan dari hasil verifikasi setelah dilakukan cek lapangan juga ditemukan adanya indikasi pindah kartu keluarga. &rdquo;Ada yang pindah KK, ada yang KK yang ditambahkan, ada yang betul-betul palsu. Nanti akan kita catat semua indikasi itu,&rdquo; ucap Bima Arya. Bima Arya mengatakan bersama tim akan mengkaji nama-nama siswa yang terindikasi masuk dengan curang sebelum masuk pada tahap pengumuman PPDB 2023. &rdquo;Nanti kita bahas dulu, kaji dulu seperti apa, karena masih dalam kewenangan kita, masih ada waktu untuk pengumuman, saya akan ke Dispendik dan Dukcapil,&rdquo; ujar Bima Arya.

Pemkot Bogor terima 300 aduan mengenai indikasi kecurangan dalam proses PPDB baik tingkat SMP hingga SMA dan sederajat

Terima 300 Aduan PPDB Jalur Zonasi, Wali Kota Bima Arya Sebut Banyak Indikasi Kecurangan dan Kelemahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/09/IMG_20230409_15433930-3407199353.jpg" alt="Mendagri Tito Karnavian (tengah) saat peresmian GKI Pengadilan di Jalan KH Abdullah bin Nuh, Cilendek Barat, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Minggu (9/4)." width="100%">
<figcaption>Mendagri Tito Karnavian (tengah) saat peresmian GKI Pengadilan di Jalan KH Abdullah bin Nuh, Cilendek Barat, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Minggu (9/4).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Menteri Dalam Negeri (Mendagri)&nbsp;Tito Karnavian&nbsp;mengatakan penyelesaian konflik Gereja Kristen Indonesia (GKI) Pengadilan, yang sebelumnya dikenal GKI Yasmin, merupakan buah dari koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dengan pusat dan para tokoh agama setempat. &rdquo;Nah, ini saya kira bisa menjadi pelajaran bagi kita. Masalah pembangunan atau pendirian tempat ibadah, bisa terselesaikan dengan cara-cara yang baik, tanpa konflik. Dengan kepemimpinan yang baik, manajemen yang baik, koordinasi yang baik, dan merangkul semua pihak. Sehingga, ditemukan titik temu yang baik juga,&rdquo; kata Tito&nbsp;seperti dilansir dari Antara usai peresmian GKI Pengadilan di Kota Bogor, Jawa Barat, Minggu (9/4). Dalam peresmian GKI&nbsp;yang bertepatan dengan perayaan Paskah tersebut, Tito&nbsp;bersyukur karena konflik cukup lama terjadi terkait pembangunan rumah ibadah umat Kristen itu. &rdquo;Saya memanjatkan puji syukur kepada Tuhan karena permasalahannya cukup panjang ya, selama lebih kurang 16 tahun. Hari ini (9/4) secara resmi, secara official ya, permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik oleh cara-cara yang baik juga,&rdquo; tutur Tito. Tito, yang pernah mengawal demonstrasi jemaat GKI Pengadilan saat dia menjabat sebagai kepala Polda Metro Jaya, mengaku pusing karena konflik pendirian rumah ibadah di Kota Bogor itu sempat mengalami kebuntuan. Namun, dengan komunikasi dan koordinasi yang baik antara Pemerintah Kota Bogor dengan pemerintah pusat, Tito&nbsp;bersyukur ada solusi terhadap konflik tersebut. &rdquo;Hormat saya kepada Bapak Menkopolhukam&nbsp;(Mahfud&nbsp;MD) yang telah memberikan dorongan dan terus menerus untuk negara hadir. Ini kata-kata yang selalu kami catat,&rdquo; ucap Tito. Pembangunan&nbsp;GKI Pengadilan dengan kapasitas 300 jemaat itu telah menjalani pembangunan selama dua tahun. Konflik terkait pendirian rumah ibadah itu pun sempat menjadi sorotan nasional, sehingga pemerintah pusat turut mendorong penyelesaiannya. GKI Pengadilan kini diresmikan di Jalan KH&nbsp;Abdullah bin Nuh, Cilendek Barat, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Tito&nbsp;menilai, usaha pemerintah daerah untuk turun ke lapangan dalam menyelesaikan masalah dan tidak lelah berkomunikasi bersama pemerintah pusat dan masyarakat itu patut dicontoh. &nbsp;

Mendagri Tito Karnavian menyatakan, penyelesaian konflik GKI Pengadilan (GKI Yasmin) hasil koordinasi pemerintah dengan tokoh agama

Mendagri Apresiasi Pendirian GKI Pengadilan Kota Bogor Selesai dengan Cara Baik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/09/IMG20230409112846-307117854.jpg" alt="Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto meresmikan GKI Yasmin yang bernama resmi GKI Pengadilan Pos Bogor Barat pada Minggu (9/4)." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto meresmikan GKI Yasmin yang bernama resmi GKI Pengadilan Pos Bogor Barat pada Minggu (9/4).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Wali Kota Bogor Bima&nbsp;Arya menyebut, peresmian Gereja Kristen Indonesia (GKI) Pengadilan Pos Bogor Barat bukan hasil akhir dari konflik panjang belasan tahun. Sebab, masih ada tugas merawat kebersamaan dalam keberagaman ke depannya. &rdquo;Hari ini (9/4), kami mensyukuri atas ujung dari perjalanan panjang, sehingga hari ini resmi gereja yang dinantikan teman-teman jemaat GKI Pengadilan, bisa resmi dan langsung diresmikan oleh dua tokoh kita. Kami berterima kasih atas kehadiran Pak Menko Polhukam Mahfud&nbsp;MD dan Pak Mendagri&nbsp;Tito Karnavian,&rdquo; Kata Bima Arya seperti dilansir dari Antara di Bogor, Minggu (9/4). GKI Pengadilan yang dikenal sebagai GKI Yasmin diresmikan setelah 15 tahun berkonflik dengan warga sekitar.&nbsp; Berlokasi di Jalan KH&nbsp;Abdullah bin Nuh, Kelurahan Cilendek Barat, Kecamatan Bogor Barat, rumah ibadah itu mampu menampung&nbsp;300 jemaat. Isu konflik itu sempat menjadi sorotan nasional bahkan internasional. Sehingga, pemerintah pusat turut mendorong penyelesaian konflik tersebut. Lokasi gereja yang saat ini diresmikan merupakan tanah aset Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dengan luas sekitar 1.600 meter persegi. Dalam proses perizinan, pihak gereja dibantu Pemkot Bogor melobi pemerintah pusat agar konflik mencair.&nbsp;Pemkot Bogor juga menggandeng Forum Kerukunan Umat Beragama, pemerintah wilayah setempat, serta tokoh agama di sekitar lokasi. &rdquo;Bagi Pemkot Bogor ini bukan hasil akhir, ini tentu suatu proses panjang bagaimana kita harus merawat kebersamaan dalam keberagaman ini,&rdquo; ungkap Bima Arya. Bima berpesan kepada pihak gereja yang kini berhasil mendapatkan tempat ibadah yang kokoh dan bagus untuk membaur dengan masyarakat demi membangun kebersamaan. &rdquo;Kami mencatat arahan yang disampaikan Pak Tito dan Pak Mahfud&nbsp;bahwa gereja harus terbuka, tidak boleh eksklusif, membaur bersama warga, dan Insya Allah ini akan menjadi sumber hikmah pembelajaran untuk menguatkan kebersamaan dalam keberagaman ke depan,&rdquo; ucap Bima. Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin di Kota Bogor, diresmikan pada perayaan Paskah, Minggu (9/4). Juru Bicara Tim 7 GKI Arif Zuwana menyatakan, peresmian gereja itu menandai selesainya masalah pemenuhan kebutuhan rumah ibadah di Bogor Barat. &rdquo;Kami sudah difasilitasi pemerintah untuk beribadah di Bogor Barat, dan ini sudah terwujud. Berarti bisa dikatakan case closed&nbsp;(kasus selesai). Kami akan menyampaikan secara institusi GKI secara nasional, di kami namanya Sinode, ini akan mengumumkan kepada semua bahwa ini sudah selesai,&rdquo; terang Arif Zuwana. Menurut dia, pejabat Pemerintah Kota Bogor, ulama Bogor Barat, serta perwakilan Forum Kerukunan Umat Beragama, Majelis Ulama Indonesia, organisasi Islam, dan lembaga swadaya masyarakat, diundang menghadiri peresmian gereja. Sementara itu, jemaat sudah mulai melaksanakan ibadah di lantai dua GKI Yasmin pada Minggu (9/4) pagi, sebelum tempat ibadah itu diresmikan.

Wali Kota Bogor Bima Arya sebut setelah peresmian GKI Pengadilan Pos Bogor Barat masih ada tugas merawat kebersamaan

Wali Kota Bogor Sebut Peresmian GKI Pengadilan Bukan Hasil Akhir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/06/IMG20230331155105_01-834843137.jpg" alt="Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Kota Bogor melarang aparatur sipil negara (ASN) mudik memakai mobil dinas pada Idul Fitri 1444 Hijriah.&nbsp;Kebijakan itu sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto saat diwawancarai soal aturan mudik ASN mengatakan, tidak ada yang berubah soal aturan tidak memakai mobil dinas untuk mudik. &rdquo;Kebijakannya masih sama dari dulu. Masih sama tidak ada yang berubah ya, ujar Bima seperti dilansir dari Antara usai menghadiri rapat koordinasi lintas sektoral dalam rangka kesiapan pengamanan Idul Fitri 1444 Hijriah di Mako Polresta Bogor Kota, Kamis (6/4). Bima menekankan, agar layanan terhadap masyarakat tidak terganggu, setiap ASN wajib izin terlebih dahulu jika ingin mudik pada Idul Fitri 1444 Hijriah. Pada situasi pandemi Covid-19 yang mulai mereda, Pemkot Bogor tidak memperketat izin mudik ASN. &rdquo;Asalkan jadwal layanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik,&rdquo; tutur Bima. Pemerintah, melalui keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Hari Libur Nasional berkaitan Hari Raya Idul Fitri 1444 H jatuh pada 22 dan 23 April. Pemerintah mengubah jadwal cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah atau Lebaran dari sebelumnya 21 - 26 April menjadi 19-25 April. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan, perubahan jadwal cuti bersama Lebaran itu diputuskan dalam rapat terbatas mengenai persiapan arus mudik yang dipimpin langsung Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (24/3). &rdquo;Yang penting izin, yang cuti juga izin, jadwal piket diatur dan untuk mudik dilarang keras untuk membawa mobil dinas,&rdquo; kata Budi Karya Sumadi.

Pemkot Bogor melarang aparatur sipil negara (ASN) mudik pakai mobil dinas pada Idul Fitri 1444 Hijriah, sama seperti tahun-tahun sebelumnya

Pemkot Bogor Larang ASN Mudik Pakai Mobil Dinas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/TREN.jpg" alt="Penumpang kendaraan umum mengenakan masker untuk mencegah Covid-19. (RianAlfianto/JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Penumpang kendaraan umum mengenakan masker untuk mencegah Covid-19. (RianAlfianto/JawaPos.com).</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota Bogor kembali meminta masyarakat memakai masker dan menjaga jarak di ruang publik. Sebab, ada indikasi angka konfirmasi positif Covid-19 meningkat pada Ramadan 1444 Hijriah.  Wakil Wali Kota Bogor Dedie Abdul Rachim mengatakan, imbauan dinas kesehatan untuk menggunakan masker kembali mewaspadai kegiatan-kegiatan masyarakat yang bisa membuat penyebaran Covid-19 meningkat signifikan.  ”Jadi Dinkes menilai ada peningkatan jumlah kasus sekarang. Jadi ada penambahan kasus Covid-19 di Kota Bogor,” kata Dedie seperti dilansir dari Antara.  Menurut data Dinas Kesehatan Kota Bogor dalam empat hari terakhir, ada peningkatan kasus positif Covid-19. Mulai Senin (27/3) jumlah warga terkonfirmasi positif penyakit menular tersebut berjumlah tiga orang, kemudian meningkat pada Selasa (28/3) menjadi enam orang.  Selanjutnya, pada Rabu (29/3) jumlah warga terkonfirmasi positif Covid-19 menurun menjadi lima orang dan naik kembali pada Kamis (30/3) menjadi tujuh orang.  Dalam grafik data mingguan penyebaran konfirmasi kasus Covid-19 pada pekan lalu rentang 20-26 Maret justru menurun dibanding pekan sebelumnya rentang 13-19 Maret dari 32 kasus menjadi 23 kasus positif. Namun demikian, data peningkatan kasus positif terlihat dalam empat terakhir itu telah mencapai 21 kasus.  ”Ini menjadikan kita semuanya harus waspada untuk kegiatan-kegiatan kerumunan, khususnya di ruang-ruang tertutup, sebagaimana arahan Bapak Presiden disarankan untuk memakai masker,” terang Dedie.  Atas kondisi tersebut, Dedie mengimbau masyarakat yang berkegiatan di luar ruangan tetap menjaga jarak untuk terhindar dari penularan Covid-19.  ”Kemudian bagi mereka yang berkegiatan di luar ruangan, meskipun kelihatan relatif aman, tetap jaga jarak, harus diperhatikan juga. Itu sih intinya karena ada indikasi peningkatan kasus di Kota Bogor,” ucap Dedie.  ”Jangan sampai nanti Lebaran malah gagal khidmat dan meriah karena sakit, sehingga dalam menjalani kegiatan-kegiatan Ramadan kita juga harus lebih waspada,” tambah dia.  Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Bogor Erna Nuraena mengatakan, mengacu Inmendagri 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 pada masa transisi menuju endemi, pemerintah mendorong masyarakat untuk tetap menggunakan masker dengan benar. Anjuran menggunakan masker utamanya dalam empat kondisi.  ”Yakni ada keadaan kerumunan dan keramaian aktivitas masyarakat, di dalam gedung/ruangan tertutup dan sempit, masyarakat yang bergejala penyakit pernapasan, dan masyarakat yang kontak erat dan terkonfirmasi,” tutur Erna Nuraena.

Pemkot Bogor Kembali Minta Masyarakat Pakai Masker dan Jaga Jarak

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pemkot bogor

Berita Terkini