<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/11/WhatsApp-Image-2023-04-15-at-140115-3447565194.jpg" alt="Ilustrasi calon haji menjalani perekaman data untuk pembuatan paspor di Kantor Imigrasi di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi calon haji menjalani perekaman data untuk pembuatan paspor di Kantor Imigrasi di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Kota Batam di Provinsi Kepulauan Riau menyiapkan dana untuk&nbsp;memberikan uang saku masing-masing Rp 1 juta kepada calon haji yang dijadwalkan berangkat&nbsp;ke Tanah Suci pada 2023. Sekretaris Daerah Kota Batam Jefridin Hamid&nbsp;mengatakan, pemerintah kota mengalokasikan dana untuk uang saku calon haji dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. &rdquo;Kami kasih uang saku kepada jamaah haji sebesar Rp 1 juta per (anggota) jamaah dan jamaah kita sebanyak 600 (orang) lebih. Duit ini, kami hibahkan ke Kemenag dan kemudian ditransfer ke masing-masing jamaah,&rdquo; kata Jefridin Hamid seperti dilansir dari Antara. Jefridin berpesan kepada jamaah asal Kota Batam untuk saling menjaga selama proses keberangkatan, pelaksanaan ibadah, hingga kepulangan ke Indonesia. &rdquo;Harapan kita adalah mudah-mudahan jamaah ini jadi haji mabrur dan mabrurah. Doakan Indonesia aman dan bebas dari segala hal penyakit, terutama Batam,&rdquo; ujar Jefridin Hamid. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batam Zulkarnain mengatakan, pada pelaksanaan ibadah haji 2023, Kota Batam mendapat kuota memberangkatkan 636 orang untuk berhaji ke Tanah Suci. Calon haji asal Kota Batam yang sudah melunasi biaya perjalanan ibadah haji sebanyak&nbsp;574 orang. Pemerintah sudah memperpanjang tenggat pelunasan biaya perjalanan ibadah haji sampai 12 Mei. Jamaah haji Indonesia dijadwalkan mulai diberangkatkan ke Arab Saudi pada 24 Mei. Pemberangkatan jamaah menuju ke Tanah Suci dilakukan melalui 14 embarkasi. Kemenag Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri), mendapatkan kuota tambahan sebanyak 27 calon jamaah haji menyusul penambahan kuota pemberangkatan jamaah haji bagi Indonesia pada pelaksanaan ibadah haji 2023. Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Kota Batam Syahbudi mengatakan, sebelum mendapatkan penambahan kuota haji, Kota Batam telah memiliki kuota sebanyak 636 calon haji asal yang akan berangkat tahun ini. &rdquo;Sebelumnya Kepri mendapatkan kuota sebanyak 47 calon haji, setelah Indonesia menerima 8.000 kuota tambahan dari Arab Saudi. Alhamdulillah Batam dapat 27 kuota haji tambahan dari itu, dan saat ini masih proses pendataan, siapa saja calon haji yang akan berangkat,&rdquo; terang Syahbudi. Dia menyebutkan hingga saat ini sudah 90 persen atau 574 calon jamaah haji sudah melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BIPIH). Untuk jamaah haji lansia yang akan berangkat ke Tanah Suci pada musim haji 2023 sebanyak 31 orang dengan usia tertua 93 tahun. Syahbudi menambahkan, persyaratan pemberian prioritas kuota kepada jamaah haji reguler lansia dilakukan berdasar urutan usia tertua pada masing-masing provinsi dan telah terdaftar sebelum 25 Mei 2018. &rdquo;Jadi yang mendaftar haji sebelum 2018, yang usia lanjut itu datanya ditarik,&rdquo; kata Syahbudi.

Pemkot Batam siapkan dana untuk memberikan uang saku masing-masing Rp 1 juta kepada calon haji yang dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci

Pemerintah Kota Batam Siapkan Uang Saku untuk Calon Haji

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/webpc-passthru.jpeg" alt="Ilustrasi THR" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi THR</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Kota Batam, Kepulauan Riau, siapkan anggaran sebesar Rp 17 miliar untuk tunjangan hari raya (THR) Idul Fitri 1444 Hijriah non-ASN. Sekretaris Daerah Kota Batam Jefridin Hamid mengatakan, pencairan THR untuk pegawai honorer tersebut bersumber dari APBD 2023. Pembayaran mulai dilakukan 17 April. &rdquo;Tadi saya sudah panggil semua kepala OPD. Dan saya minta proses pencairan segera dilakukan. Paling lambat Selasa (17/4), sudah masuk ke rekening pegawai honorer,&rdquo; kata Jefridin seperti dilansir dari Antara. Dia menyebutkan, untuk jumlah tenaga honorer yang menerima THR sebanyak 5.756 orang, PNS 5.719 orang, dan PPPK 1.479 orang. &rdquo;Total ASN dan pegawai non ASN adalah 12.954 orang yang akan menerima THR. Selain itu juga ada tunjangan kinerja (tukin) bagi ASN dan PPPK,&rdquo; ujar Jefridin Hamid. Menurut dia, besaran THR yang diterima pegawai non ASN adalah satu bulan gaji. Itu sesuai dengan besaran gaji pokok yang diterima setiap bulan. Jefridin menjelaskan, besaran gaji tersebut berbeda-beda, tergantung jenjang pendidikan tenaga honorer. &rdquo;Misalnya di Dinas Pendidikan itu ada banyak tenaga guru honorer dengan jenjang pendidikan yang beragam. Jadi ya tergantung pada itu. Jadi mereka terima satu bulan gaji. Mudah- mudahan pekan depan sudah mulai cair,&rdquo; tutur Jefridin Hamid. Dia menambahkan, untuk mempercepat proses pencairan dan menghindari keterlambatan pembayaran, pihaknya juga membuka posko di BPKAD saat hari libur. &rdquo;Sabtu hingga Minggu pelayanan tetap buka. Agar pencairan ini bisa dilaksanakan,&rdquo; ucap Jefridin.

Pemkot Batam siapkan anggaran Rp 17 miliar untuk tunjangan hari raya (THR) Idul Fitri 1444 Hijriah non-ASN

Pemkot Batam Siapkan Rp 17 Miliar untuk THR Non ASN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/07/WhatsApp-Image-2023-04-07-at-172548-33678201.jpeg" alt="Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad." width="100%">
<figcaption>Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Kota Batam, Kepulauan Riau, membatalkan rencana open house pada Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah/2023 Masehi. Rencananya open house itu kepala dan wakil kepala daerah dengan anggaran Rp 1,6 miliar. &rdquo;Open house sejalan dengan buka bersama. Sesuai dengan arahan pemerintah pusat, yang juga diteruskan ke kementerian teknis kepada pemerintah daerah agar tidak melakukan kegiatan tersebut,&rdquo; kata Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad seperti dilansir dari Antara di Batam, Jumat (7/4). Dia menambahkan hal tersebut seiring dengan arahan pemerintah pusat terkait larangan buka puasa bersama yang disampaikan Presiden Joko Widodo. Sehingga, tahun ini tidak ada buka bersama dan open house di rumah Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam. &rdquo;Karena kebijakan ini sifatnya nasional, tentu kita harus jadikan ini sebagai rujukan dalam melakukan pekerjaan kita sehari-hari,&rdquo; ujar Amsakar Achmad. Lebih lanjut, Amsakar menyatakan, anggaran tersebut akan dialihkan untuk kegiatan lain. Namun akan dibahas saat APBD Perubahan mendatang. &rdquo;Anggaran itu pasti digunakan untuk yang lain, tapi tidak sekarang, tunggu APBD-P,&rdquo; terang Amsakar Achmad. Sebelumnya Pemkot Batam menganggarkan Rp 1,6 miliar untuk acara open house tahun ini. Yakni untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah. Berdasar Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SIRUP LKPP) Batam, terdapat enam paket perihal agenda tersebut itu. Di antaranya belanja konsumsi open house kepala daerah senilai Rp 742 juta, belanja konsumsi open house wakil kepala daerah senilai Rp 481 juta, belanja sewa tenda buka puasa dan open house kepala daerah senilai Rp 162 juta. Kemudian belanja sewa tenda buka puasa dan open house wakil kepala daerah senilai Rp 144 juta, belanja sewa kursi buka puasa dan open house kepala daerah senilai Rp 38,5 juta, dan belanja sewa kursi buka puasa dan open house wakil kepala daerah Rp 35 juta. Secara rinci, belanja konsumsi open house kepala daerah ditujukan untuk 8.000 orang per sekali makan, sedangkan volume pada open house wakil kepala daerah sebanyak 5.000 orang. Sumber dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Pemkot Batam batalkan rencana open house pada Lebaran untuk kepala dan wakil kepala daerah dengan anggaran Rp 1,6 miliar

Pemkot Batam Batalkan Agenda Open House dengan Anggaran Rp 1,6 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/BUKA-PUASA.jpg" alt="ILUSTRASI BUKA PUASA: Dimas Pradipta/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI BUKA PUASA: Dimas Pradipta/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota Batam Kepulauan Riau membatalkan agenda buka puasa bersama. Rencanannya acara tersebut dilaksanakan pada 1 April.  ”Pak Wali Kota sudah tegaskan agenda buka bersama batal,” kata Sekretaris Daerah Kota Batam Jefridin Hamid seperti dilansir dari Antara.  Jefridin Hamid mengatakan, pembatalan agenda buka puasa bersama tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo. Yakni terkait larangan buka puasa bersama untuk pejabat.  Dia menambahkan, larangan tersebut merupakan upaya dalam menjaga transisi dari pandemi menuju endemi Covid-19. Pemkot Batam menyiapkan anggaran Rp 1,2 miliar untuk agenda buka bersama di rumah pimpinan daerah.  Dalam perencanaan perkiraan tamu di rumah Wali Kota Batam mencapai 8 ribu orang. Sedangkan perkiraan jumlah tamu di rumah Wakil Wali Kota Batam mencapai 6 ribu orang.  Dia menjelaskan, estimasi biaya makan per orang untuk menu prasmanan dihitung Rp 110 ribu per orang. Yakni sesuai dengan standar satuan harga (SSH) yang ditetapkan.  ”Sesuai dengan standar satuan harga, memang segitu harganya. Jadi anggarannya mencapai segitu (Rp 1,2 M),” ujar Jefridin Hamid.  Jefridin menjelaskan, untuk sementara ini pembatalan atas acara buka puasa bersama sudah dikeluarkan. Terkait anggaran yang telah disiapkan, jika tidak digunakan akan dikembalikan ke kas daerah.  ”Bisa saja dialihkan, namun belum sekarang. Mungkin di anggaran perubahan nanti dibahas kembali terkait pengalihan anggaran buka puasa ini,” tutur Jefridin Hamid.  Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam Azril Apriansyah mengatakan, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam 2023, Pemkot Batam sudah menganggarkan biaya pelaksanaan buka puasa bersama.  ”Anggaran untuk kegiatan buka puasa bersama ini sudah ditetapkan dalam APBD 2023 sebelum adanya arahan dari Bapak Presiden. Dengan dasar surat edaran itu, pelaksanaan buka puasa bersama kita batalkan,” kata Azril.

Dianggarkan Rp 1,2 Miliar, Pemkot Batam Batalkan Agenda Buka Bersama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/dana-transfer1.jpg" alt="Sekretaris Daerah Kota Batam Jefridin Hamid (kiri) menerima secara simbolis Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi TKD 2023 di Dompak, Tanjungpinang, Kepri, Jumat (16/12). Humas Pemkot Batam/Antara" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Daerah Kota Batam Jefridin Hamid (kiri) menerima secara simbolis Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi TKD 2023 di Dompak, Tanjungpinang, Kepri, Jumat (16/12). Humas Pemkot Batam/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota Batam, Kepulauan Riau, menerima alokasi dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 1,273 triliun untuk tahun anggaran 2023.  Sekretaris Daerah Kota Batam Jefridin Hamid mengatakan, jumlah tersebut sebesar 16,02 persen dari total TKD untuk Provinsi Kepri. Dana transfer untuk Batam itu mengalami kenaikan.  ”Pada 2022 mendapat Rp 1,249 triliun, sedangkan pada 2021 sebesar Rp 1,036 triliun,” terang Jefridin Hamid seperti dilansir dari Antara di Batam, Jumat (16/12).  Dia menjelaskan, dana transfer tersebut terdiri dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), DAK nonfisik, dan dana insentif daerah. Anggaran tersebut akan digunakan sebagaimana semestinya sesuai fungsi yang ditetapkan.  Dia juga meminta kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Batam agar menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola anggaran tersebut.  ”Kami selalu tekankan transparansi dan akuntabilitas demi menciptakan pemerintah yang bersih,” kata Jefridin Hamid.  Jefridin menambahkan, dalam pengelolaan keuangan daerah Kota Batam telah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebanyak sepuluh kali berturut-turut.  ”Pak Wali Kota berpesan agar WTP harus dipertahankan sehingga pengelolaan anggaran harus transparan dan akuntabel,” ujar Jefridin Hamid.  Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Kemenkeu Provinsi Kepri Indra Soeparjanto mengatakan, penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) dan TKD merupakan tindak lanjut penyerahan DIPA dari Presiden Joko Widodo kepada para menteri.  ”Penyerahan DIPA dan TKD dapat lebih cepat agar saat mulai awal 2023 bisa segera dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah,” papar Indra.  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;

Pemkot Batam Terima Alokasi TKD Rp 1,273 Triliun pada 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/D5F9C338-7643-4795-9427-9121043D00F6.jpg" alt="Wali Kota Batam Muhammad Rudi meninjau penggalangan dana untuk korban gempa Cianjur. Pemkot Batam/Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Batam Muhammad Rudi meninjau penggalangan dana untuk korban gempa Cianjur. Pemkot Batam/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota Batam, Kepulauan Riau, menargetkan Rp 1 miliar dalam penggalangan dana untuk korban gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat.  ”Target kami, jika Allah izinkan, mudah-mudahan dapat mengumpulkan bantuan hingga Rp 1 miliar sehingga bisa kita salurkan ke saudara kita di Cianjur,” kata Wali Kota Batam Muhammad Rudi seperti dilansir dari Antara di Batam, Rabu (23/11).  Dia mengatakan, penggalangan dana juga dapat disalurkan melalui tiga rekening Batam Peduli Bencana yaitu Bank Riau Kepri 106.20.00250, Bank BRI 0659.01.000254.30.3, Bank BNI 0776877681, dan Bank Mandiri 1090500088885.  ”Bantuan tidak hanya disalurkan di jalanan saja, tapi bisa juga melalui rekening dinas sosial, nanti disebarkan juga supaya para pengusaha dan masyarakat lain dapat berdonasi,” ujar Rudi.  ”Kita galang dana sampai dapat Rp 1 miliar. Jadi berapa hari pun itu kita cari sampai Rp 1 miliar. Kalau dalam 2 hari ke depan sudah mencapai Rp 1 miliar berarti selesai sudah,” tambah dia.  Rudi menambahkan jika uang donasi tersebut telah memenuhi target, pihaknya akan langsung mengirimkan kepada korban gempa bumi di Cianjur.  ”Nanti kalau uangnya sudah terkumpul, akan kita kirimkan. Tapi kalau ada bantuan lain seperti beras dan lainnya juga boleh. Tapi kami lebih menyarankan dalam bentuk uang saja, karena kalau bentuk barang akan lebih mahal lagi biaya pengirimannya,” terang Muhammad Rudi.  Rudi juga mengajak seluruh masyarakat di Kota Batam untuk menyalurkan donasi untuk korban bencana alam Cianjur.

Pemkot Batam Target Galang Dana Rp 1 Miliar untuk Korban Gempa Cianjur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/pulang-jalur-tikus.jpg" alt="INGIN PULANG: TKI ditangkap di perairan Nongsa, Teluk Mata, Batam, Kepri, menjalani prosedur pencegahan Covid-19 kemarin. (BAKAMLA)" width="100%">
<figcaption>INGIN PULANG: TKI ditangkap di perairan Nongsa, Teluk Mata, Batam, Kepri, menjalani prosedur pencegahan Covid-19 kemarin. (BAKAMLA)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota Batam, Kepulauan Riau, sedang merancang pengajuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk diterapkan di kota kepulauan yang berbatasan dengan Singapura dan Malaysia itu. Salah satu alasan pengajuan PSBB adalah kondisi Batam sebagai kota terbuka lalu lintas orang dan barang yang sulit untuk dikendalikan. Dengan kondisi seperti itu, dikhawatirkan penyebaran virus sulit ditekan. Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad seperti dilansir dari Antara di Batam menjelaskan, pemkot mencatat sedikitnya 72.000 pekerja migran Indonesia pulang melalui jalur resmi lewat Batam. Ditambah yang masuk ke kota itu secara ilegal. Belum termasuk lalu lintas orang melalui kapal antarprovinsi. Saat ini saja terdapat 40 ABK KM Kelud dikarantina, 28 di antaranya positif Covid-19.  ”PSBB sudah disepakati. Landasan utama, PSBB memungkinkan daerah memberikan sanksi. Saat ini, daerah tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi meskipun tipiring. Kalau PSBB, buat posko di beberapa titik, bisa memobilisasi. Bagi kedai kopi dan rumah makan yang tidak disiplin, bisa diangkat kursi-kursinya,” kata Amsakar Achmad pada Senin (20/4).  Selain karena kota terbuka, lanjut dia, PSBB perlu diterapkan mengingat jumlah penderita Covid-19 di sana terus meningkat. Bahkan, sudah sampai penularan lokal level 2.  ”Melihat eskalasi yang ada, pertumbuhan sebaran yang mulai mencemaskan, ditambah kondisi yang belum ada kendali arus kedatangan orang dan barang, sudah cukup penting,” ujar Amsakar Achmad.  Bila PSBB diterapkan, pemerintah daerah dimungkinkan membuat aturan-aturan khusus. Misalnya, warga yang baru datang dari daerah lain harus menjalani karantina selama 14 hari secara mandiri. Apabila terbukti terdampak, pulang dengan biaya sendiri. Rencananya, Pemkot Batam akan mengajukan PSBB bersama Pemprov Kepri.  ”Kalau dokumen betul-betul sudah clear, akan disampaikan ke gubernur dan kemenkes. Gubernur sudah buat konsepnya, bahan dari kita bisa jadi pengayaan,” terang Amsakar Achmad.  Bila sudah diajukan, diharapkan bisa segera disetujui pemerintah pusat. Dia berharap saat PSBB diterapkan, kebutuhan logistik sudah terkumpul.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=vPoMYrC2CMw  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=5mb_rVhKx1U   https://www.youtube.com/watch?v=RaZQJmwBZkc  &nbsp;

Pemkot Batam Rancang Pengajuan PSBB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/rps20190218_192345-1.jpg" alt="Anggota DPRD Kota Batam, Udin P Sihaloho. (Bobi Bani/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Anggota DPRD Kota Batam, Udin P Sihaloho. (Bobi Bani/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Batam tetap melakukan kegiatan sembako murah di berbagai kawasan di Kota Batam. Padahal, kegiatan yang digelar bertepatan di penghujung kampanye untuk pemilu 2019 ini, dinilai rawan disusupi agenda politik oleh mereka yang ikut dalam kontestasi politik ini.  Anggota Komisi IV DPRD Kota Batam, Udin P Sihaloho mengatakan, sebelumnya DPRD Kota Batam dalam rapat Paripurna telah meminta Pemkot Batam untuk menunda kegiatan pemberian sembako murah ini. Mereka minta, kegiatan itu dilakukan setelah pelaksanaan pemilu selesai.  Hal itu, guna menghindari dimanfaatkannya agenda tersebut untuk kepentingan caleg tertentu. Dengan tetap dilaksanakannya kegiatan pembagian sembako murah ini, lanjut Udin, menandakan kalau Pemkot Batam tidak konsisten mendukung jalannya pelaksanaan pemilu yang lancar.  "Artinya mereka (Pemkot Batam) tidak konsisten, padahal sudah diminta untuk tidak memberikan sembako sebelum pemilu berakhir," ujar Udin saat ditemui di kantornya, Selasa (9/4).  Lebih lanjut, Udin juga mempertanyakan pemberian sembako ini yang masih mengharuskan masyarakat membayar sebesar Rp 50 ribu untuk setiap paketnya. Padahal, agenda tersebut telah menggunakan anggaran.  Menurut Udin, seharusnya pemberian sembako itu dilakukan cuma-cuma karena memang anggarannya sudah tersedia. "Masyarakat harus membayar, kemana uang tersebut juga kita tidak tahu. Seharusnya tidak perlu lagi masyarakat membayar," jelas Udin.  Sementara itu, Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad menjelaskan, pemberian sembako murah ini merupakan bagian dari upaya untuk memastikan ketersediaan pangan pada saat menjelang puasa dan lebaran. Meskipun pemberian sembako murah ini dilakukan menjelang pemilu, Amsakar mengaku hal tersebut berjalan sebagaimana mestinya. Tidak ada hal-hal yang berkaitan dengan kampanye dan sebagainya.  "Tidak ada yang kita dramatisir, politisir. Justru kita sambil ingatkan masyarakat agar pelaksanaan pemilu berjalan kondusif," ungkap Amsakar.  Terkait dengan permintaan DPRD Kota Batam agar pemberian sembako murah dilakukan setelah pemilu, hal tersebut tidak menjadi kesepakatan. Karena, permintaan tersebut diajukan tidak berkaitan dengan agenda Paripurna saat itu.  Sebelumnya, persoalan pembagian sembako murah ini telah mengemuka sejak beberapa waktu belakangan. Dimana saat itu, ditemukan indikasi adanya permainan yang melibatkan ASN di lingkungan Pemkot Batam. ASN yang berada di tingkat kelurahan dan kecamatan di Batam terindikasi tidak menyalurkan kupon sembako murah sebagaimana mestinya.  Pembagian sembako murah di Kecamatan Sungai Beduk belum lama ini, didapati masyarakat yang tidak mendapatkan kupon sembako, padahal jumlah massa yang mengantri masih banyak. Anehnya paket sembako yang berada di lokasi tersebut justru tidak dibagikan dan dibawa kembali.  "Saya tanya kenapa tidak dibagikan, alasan (Seklur) Sekertaris Lurah hanya sesuai kupon saja, itu masih banyak warga yang membutuhkan," kata Anggota Komisi IV DPRD Kota Batam, Tumbur M Sihaloho yang turun langsung menyaksikan pembagian sembako ini.  Kondisi tersebut, sempat membuat para camat dan lurah di Kota Batam dipanggil di Kantor DPRD Kota Batam. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) tersebut, mereka diminta untuk berlaku netral sebagaimana mestinya.

Bagikan Sembako, Pemkot Batam Dinilai Tidak Dukung Kelancaran Pemilu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Syahrul-Huda.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - 60 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dari 12 kecamatan di Kota Batam hadir di Kantor Wali Kota Batam, Jumat (5/4). Kehadiran mereka untuk melaporkan persiapan Pemilu pada 17 April 2019. Termasuk melaporkan kendala yang dihadapi.  Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Batam Syahrul Huda menjelaskan, masing-masing PPK menyampaikan tahapan yang dijalani dalam pertemuan tertutup tersebut. Dari sana diketahui bahwa proses persiapan pemilu sudah berjalan baik. Mulai dari ketersediaan gudang di masing-masing kecamatan untuk menampung logistik pemilu dan kelengkapan penunjang lainnya.  "Semua sudah sesuai tahapan yang ada. Hanya tadi di Kecamatan Sekupang ada kendala untuk gudang. Disampaikan ke pak wali (Wali Kota Batam HM Rudi) dan sudah bisa digunakan," kata Syahrul ketika dihubungi.  Kurangnya pelatihan untuk PPK juga disampaikan dalam pertemuan tersebut. Pemerintah Kota (Pemkot) Batam diharapkan bisa mendukung pelatihan terhadap 60 PPK.  Bantuan dari Pemkot Batam untuk pelatihan PPK dinilai penting. Sebab PPK merupakan ASN di masing-masing kecamatan. "Pemkot Batam juga bertanggung jawab kalau pemilu di Batam gagal," tukas Syahrul.  Sementara itu, Wali Kota Batam HM Rudi menyatakan siap memfasilitasi pelatihan bagi PPK. Pasalnya, PPK memiliki peran penting untuk kelancaran pemilu.  Terkait dengan kendala tim di lapangan, Pemkot Batam juga berkoordinasi untuk menyelesaikan persoalan yang ada. "Saat ini pelatihan untuk PPK sangat minim. Ini berbahaya. Makanya kami fasilitasi untuk pelatihan buat mereka," tutur Rudi.

Pemkot Batam Diminta Bantu PPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/asn-pemkot-batam-direkomendasikan-disanksi-administrasi_m_.jpg" alt="Komisioner Bidang Hukum Bawaslu Kota Batam Mangihut Rajagukguk." width="100%">
<figcaption>Komisioner Bidang Hukum Bawaslu Kota Batam Mangihut Rajagukguk.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Batam telah menyelesaikan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN). Hasilnya, tindakan abdi negara berinisial IT dinyatakan tidak masuk dalam pidana pemilu. Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan yang masuk dan hasil kajian pengawas pemilu, status laporan nomor 002/LP/PL/Kot/10.02/III/2019 dihentikan di tingkat Gakkumdu Kota Batam. Meski demikian, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Batam tetap merekomendasikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Pemerintah Kota (Pemkot) Batam untuk menjatuhkan sanksi terhadap IT. Yakni, sanksi administrasi. IT diduga mengkampanyekan salah satu caleg dari dapil III Kota Batam. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu pasal 493 dan 494, yang disangkakan tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilu. Namun bukan berarti terlapor tidak bersalah. "IT melanggar ketentuan administrasi saja dalam pemilu terkait statusnya sebagai ASN terhadap hal yang dilaporkan pelapor," ujar Komisioner Bidang Hukum Bawaslu Kota Batam Mangihut Rajagukguk di Batam, Kamis (28/3). Atas pelanggaran yang dilakukan IT, Bawaslu bersama Gakkumdu mengeluarkan rekomendasi ke KASN bahwa yang bersangkutan terbukti sah melanggar administrasi. Sifatnya berupa teguran atau peringatan. Sebelumnya, IT dilaporkan atas dugaan mengkampanyekan salah satu caleg DPRD Kota Batam dari dapil III, Kamaluddin. IT dilaporkan berkampanye dengan memakai seragam ASN lengkap sembari duduk bersila berdampingan dengan caleg di salah satu rumah warga di kawasan Kecamatan Sungai Beduk, Batam.

ASN Pemkot Batam Direkomendasikan Disanksi Administrasi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pemkot batam

Berita Terkini