<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/12/IMG-20250711-WA0074-1768199896.jpg" alt="TPAS Basirih Banjarmasin ditutup Kementerian Lingkungan Hidup. (Humas Pemkot Banjarmasin)" width="100%">
<figcaption>TPAS Basirih Banjarmasin ditutup Kementerian Lingkungan Hidup. (Humas Pemkot Banjarmasin)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Kota Banjarmasin mengalokasikan anggaran puluhan miliar untuk menangani darurat sampah. Hal itu akibat ditutupnya Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) Basirih. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Banjarmasin H Edy Wibowo menyampaikan, anggaran penanganan sampah pada APBD Perubahan 2025 meningkatkan signifikan. &rdquo;Kita alokasikan anggaran pada rancangan perubahan anggaran 2025 sebesar Rp 38 miliar untuk penanganan sampah ini,&rdquo; ujar Edy Wibowo seperti diansir dari Antara. Menurut Edy, puluhan miliar yang dialokasikan tersebut karena Kota Banjarmasin sedang darurat sampah. Hal itu akibat ditutupnya TPAS Basirih oleh Kementerian Lingkungan Hidup sejak 1 Februari 2025. Pembuangan akhir sampah dialihkan ke TPAS Banjabakula di Kota Banjarbaru, milik Pemprov Kalsel. Selain untuk biaya pengangkutan sampah yang tidak bisa dimanfaatkan lagi atau sudah dipilih maksimal, lanjut Edy, anggaran tersebut juga untuk perbaikan TPAS Basirih. &rdquo;Ada beberapa perbaikan yang akan dikerjakan seperti perbaikan tanggul dan sanitasi di TPAS Basirih,&rdquo; ujar Edy Wibowo. Menurut dia, pengajuan anggaran untuk persampahan ini juga tengah minta persetujuan legislatif dalam pembahasan rancangan peraturan APBD 2025, yakni untuk belanja daerah sebesar Rp 2,4 triliun. &rdquo;Kita optimistis disetujui dewan, sebab kondisi kita memang darurat sampah,&rdquo; tandas Edy Wibowo. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Banjarmasin Alive Yoesfah Love menyampaikan, fokus utama penggunaan anggaran adalah untuk kegiatan pengurangan dan pengolahan sampah. Hal itu sejalan dengan arahan dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Dia menyatakan, DLH telah bergerak cepat dalam menindaklanjuti sanksi yang diberikan. &rdquo;Dari 22 sanksi yang ditetapkan KLH, 19 sudah kita laksanakan dan 3 lainnya sedang dalam proses penyelesaian,&rdquo; ungkap Alive Yoesfah Love. Salah satu prioritas utama adalah menonaktifkan dua zona di TPAS Basirih yang sudah penuh, dengan luas mencapai hampir 8 hektare. Proses penonaktifan ini memerlukan pengurukan tanah dalam jumlah besar, baik untuk penutupan akhir maupun penutupan harian menuju sistem sanitary landfill. &rdquo;Hal Itu sesuai arahan dari Kementerian PU, kita lakukan,&rdquo; ujar Alive Yoesfah Love. Selain TPAS Basirih, anggaran perubahan ini juga dialokasikan untuk memperbaiki dan melengkapi fasilitas di 14 titik Tempat Pengolahan Sampah, Reduce, Reuse, dan Recycle (TPS-3R). Mayoritas sarana di TPS3R sudah rusak, sehingga penambahan alat untuk pemilahan dan pengolahan sampah sangat dibutuhkan agar lebih optimal. &rdquo;Dari 14 titik tersebut, 5 titik sudah mendapatkan bantuan alat dan akan menambah peralatan untuk sembilan titik lainnya,&rdquo; terang Alive Yoesfah Love. Alive menyebut, perencanaan jangka menengah juga telah disusun hingga 2027 akan datang. Rencana ini mencakup perbaikan sistem landfill, pemisahan air lindi dan air hujan, serta pengembangan pengolahan sanitasi limbah di TPAS Basirih. Pengolahan sanitasi ini akan dikerjasamakan secara khusus dan akan dianggarkan pada tahap murni. &rdquo;Jadi ada pergeseran anggaran dan penambahan untuk perubahan ini,&rdquo; papar Alive Yoesfah Love.

Pemkot Banjarmasin mengalokasikan anggaran puluhan miliar untuk menangani darurat sampah akibat ditutupnya TPA Sampah Basirih

Banjarmasin Darurat Sampah, Pemkot Alokasikan Rp 38 Miliar untuk Penanganan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/10/IMG_20250609_213935-2899372263.jpg" alt="Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin Tabiun Huda. (Humas Pemkot Banjarmasin/Antara)" width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin Tabiun Huda. (Humas Pemkot Banjarmasin/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Kota Banjarmasin berupaya mengatasi krisis dokter spesialis. Khususnya untuk lima penyakit serius, yakni kanker, stroke, jantung, urologi, serta kesehatan ibu dan anak. Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin Tabiun Huda menyampaikan, kekurangan sumber daya manusia (SDM) di bidang kesehatan untuk dokter spesialis utamanya di RSUD Sultan Suriansyah. &rdquo;Selain RSUD Sultan Suriansyah milik Pemkot Banjarmasin ini, juga untuk puluhan puskesmas,&rdquo; papar Tabiun Huda seperti dilansir dari Antara. Menghadapi kenyataan ini, lanjut Tabiun, Pemkot Banjarmasin melakukan upaya meningkatkan kualitas SDM untuk menjawab tantangan layanan kesehatan yang kian kompleks. Program ini mendapat dukungan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) serta difasilitasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banjarmasin. Hal tersebut selaras dengan program beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk tenaga kesehatan. Sebab, kata Tabiun, kekurangan dokter spesialis menjadi persoalan krusial yang ingin segera mendapat perhatian. Menurut dia, pemkot akan memetakan kebutuhan dokter spesialis yang diperlukan dan kemampuan untuk memenuhinya. Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan (BKD Diklat) Banjarmasin Totok Agus Daryanto menuturkan, kesiapan mendukung dari sisi perencanaan dan pengelolaan SDM untuk mengatasi krisis dokter spesialis ini. Langkah awal dengan penyusunan peta jabatan untuk tenaga kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin. &rdquo;Kalau sekarang belum ada, Insya Allah pada 2026 ASN-nya akan kita plot,&rdquo; ucap Totok Agus Daryanto. Dia menambahkan, BKD Diklat juga siap memfasilitasi tenaga medis yang ingin melanjutkan pendidikan. Biaya bisa ditanggung dari program pemerintah daerah. &rdquo;Dalam waktu dekat bisa disiapkan 1&ndash;2 dokter spesialis sesuai kebutuhan prioritas daerah, dengan skema pendidikan gratis,&rdquo; jelas Totok Agus Daryanto. Totok menyatakan, langkah peningkatan kualitas SDM itu, untuk mendukung layanan terhadap penyakit jantung, kanker, stroke, urologi dan masalah kesehatan utama lainnya. Upaya terpadu ini harapannya dapat meningkatkan akses, mutu dan kecepatan layanan kesehatan bagi warga Banjarmasin. &rdquo;Tujuannya, untuk menurunkan angka sakit dan kematian akibat penyakit tidak menular yang terus meningkat,&rdquo; tandas Totok Agus Daryanto.

Pemkot Banjarmasin berupaya atasi krisis dokter spesialis seperti kanker, stroke, jantung, urologi, serta kesehatan ibu dan anak

Pemkot Banjarmasin Berupaya Atasi Krisis Dokter Spesialis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/05/IMG_20231003_194554-1116997323.jpg" alt="Gubernur Kalsel Sahbirin Noor perintahkan semua OPD membagikan masker ke masyarakat." width="100%">
<figcaption>Gubernur Kalsel Sahbirin Noor perintahkan semua OPD membagikan masker ke masyarakat.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemkot Banjarmasin, Kalimantan Selatan, menetapkan status siaga darurat kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga 30 Oktober. &rdquo;Pemerintah Kota Banjarmasin memandang serius fenomena bencana kabut asap saat ini, hingga memutuskan status itu,&rdquo; ujar Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemkot Banjarmasin Machli Riyadi seperti dilansir dari Antara di Banjarmasin. Menurut dia, Pemkot Banjarmasin telah melaksanakan rapat koordinasi penanggulangan kabut asap karhutla bersama unsur Forkopimda. Hasil rakor itu memutuskan status siaga darurat hingga 30 Oktober. Sebenarnya, menurut Machli Riyadi, sejak 1 Agustus melalui SK Wali Kota Banjarmasin telah ditetapkan tentang status siaga penanggulangan bencana kebakaran hutan dan/atau lahan serta kekeringan di Kota Banjarmasin. Namun karena kondisi kabut asap makin parah, pemkot mengambil langkah-langkah strategis dalam penanggulangan. &rdquo;Karena tingkat kepekatan kabu asap sudah serius dan kualitas udara Banjarmasin sangat tidak sehat,&rdquo; ucap Machli Riyadi. Dia menambahkan, tahun ini kemarau ekstrem sehingga membuat Pemkot Banjarmasin merapatkan barisan dalam penanggulangan bencana kabut asap. Dari Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banjarmasin, terdapat sebanyak 31 titik api di Banjarmasin. &rdquo;Terlebih ada beberapa wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten tetangga seperti Batola dan Banjar, yang rentan terdampak kebakaran hutan dan lahan,&rdquo; terang Machli Riyadi. Dia pun menyampaikan, Pemkot Banjarmasin sangat berterima kasih dengan bantuan semua pihak, termasuk relawan pemadam kebakaran swadaya. Mereka bahu membahu menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Sementara itu, Kepala BPBD Kota Banjarmasin Husni Thamrin menyampaikan, saat ini ada kecamatan yang paling terdampak kabut asap. Yakni Kecamatan Banjarmasin Utara, Banjarmasin Selatan, dan Banjarmasin Timur. &rdquo;Kawasan ini memang berbatasan dengan daerah tetangga dengan sumber titik api kebakaran paling terdampak. Nah kami mengambil langkah awal dengan memberikan imbauan kepada masyarakat untuk tidak keluar rumah jika tidak perlu sekali,&rdquo; tutur Husni Thamrin. Dia mengingatkan, jika hendak bepergian untuk menggunakan masker, karena kabut asap sangat pekat terutama pagi hari, petang hingga malam. Pada status siaga darurat kabut asap, Pemkot Kota Banjarmasin juga sudah menetapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) bagi siswa dari tingkat PAUD hingga SMP dari 4-7 Oktober.

Pemkot Banjarmasin tetapkan status siaga darurat kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga 30 Oktober

Pemkot Banjarmasin Tetapkan Siaga Darurat Kabut Asap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/28/manopeng-1-315468357.png" alt="MENYEDOT PERHATIAN: Tradisi manopeng di Banyiur Luar, Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin." width="100%">
<figcaption>MENYEDOT PERHATIAN: Tradisi manopeng di Banyiur Luar, Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin.</figcaption>
</figure> Manopeng dihelat setahun sekali dengan tujuan tak hanya untuk silaturahmi, tapi juga pengobatan. Pemerintah Kota Banjarmasin mengapresiasi pihak keluarga yang mengizinkan tradisi tersebut dibawa ke ruang publik. WAHYU RAMADHAN, Banjarmasin --- DI atas panggung yang dibangun bersisian dengan ruas jalan, lelaki tua yang mengenakan topeng berwarna merah itu masih terus menari. Diiringi tetabuhan, gerakannya patah-patah. Dia baru berhenti menari ketika tujuh perempuan muncul di atas panggung, seakan-akan, dialah yang memanggil mereka. Ketujuh perempuan pada panggung yang berlangsung Minggu (13/8) dua pekan lalu di kawasan Banyiur Luar, Banjarmasin Selatan, Kalimantan Selatan (Kalsel), itu juga mengenakan topeng. Warnanya kuning. Serasi dengan kostum yang mereka kenakan. Di pinggang mereka, terikat selendang hijau. Tak berapa lama, kondisi penari di atas panggung mulai tak terkendali. Salah seorang di antaranya bahkan tampak limbung, sebelum kemudian pingsan... * Itulah tradisi manopeng alias menarikan tari topeng yang turun-temurun dihelat keturunan Datuk Mahbud di Banyiur Luar. Datuk Mahbud dipercaya sebagai orang pertama yang membuka kampung di Kelurahan Basirih, Kota Banjarmasin, tersebut. Manopeng digelar sekali dalam setahun pada bulan Muharam. Tujuannya, mempererat silaturahmi antarzuriah (keturunan) sang datuk. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina yang juga menyaksikan pergelaran pada malam itu mengapresiasi zuriah manopeng di Banyiur Luar yang masih mengizinkan tradisi tersebut ditampilkan kepada khalayak ramai. Pemerintah Kota Banjarmasin, lanjut dia, juga sudah menjadikan manopeng sebagai bagian dari kalender event Kota Banjarmasin. &rdquo;Kami siap membantu melancarkan pergelaran,&rdquo; katanya kepada Radar Banjarmasin. Apresiasi juga datang dari dosen Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin sekaligus Wakil Ketua II DPW Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (Gekrafs) Kalsel Novyandi Saputra. &rdquo;Konteks pergelaran manopeng itu tidak sekadar hiburan atau ritual semata. Tapi juga menjadi ruang mempertemukan banyak pihak untuk saling berkolaborasi dan bergotong royong,&rdquo; katanya. * &rdquo;Ruang pertemuan&rdquo; yang dimaksud Novyandi memang kasatmata di malam pertunjukan. Di depan panggung hingga ruas Jalan Banyiur Luar, warga menyemut. Menurut Ferdi Irawan, penghulu manopeng di Banyiur Luar sekaligus generasi keenam Datuk Mahbud, tradisi tersebut terpengaruh Kerajaan Negara Dipa yang berpusat di Hulu Sungai Utara, Kalsel. Manopeng dulunya adalah tradisi leluhur ketika hendak membuka sebuah kawasan untuk dijadikan perkampungan. &rdquo;Dengan manopeng, leluhur kami meminta izin, bermediasi dengan penghuni kawasan yang tak kasatmata untuk bisa membuka kawasan, kemudian menjadikannya perkampungan,&rdquo; ungkapnya. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/28/manopeng-2-1440882087.png" alt="Perhelatan tradisi manopeng menarik perhatian ribuan orang." width="100%">
<figcaption>Perhelatan tradisi manopeng menarik perhatian ribuan orang.</figcaption>
</figure> Salah seorang penari, Ria Anggara, memercayai bahwa yang merasuki para penari saat manopeng adalah roh para leluhur. Bahkan ketika si penari sadar dan hendak melepas topeng pun tak akan bisa. Solusinya, tarian hanya bisa diselesaikan ketika si penari sudah tampak kelelahan, kemudian limbung. Atau disadarkan warga lainnya yang menjaga tarian. Khususnya penghulu tradisi manopeng di Banyiur Luar. &rdquo;Tarian yang dibawakan juga sesuai dengan karakter topeng yang dikenakan. Topeng perempuan, tarian mungkin akan terlihat lembut,&rdquo; tuturnya. Ria mengaku menjalankan tradisi tersebut sejak duduk di bangku sekolah dasar. &rdquo;Dahulu, tarian ini hanya digelar di dalam rumah. Zaman semakin berkembang, tarian pun diarak ke luar rumah. Tapi, hanya di Banyiur Luar ini,&rdquo; katanya. Para zuriah percaya apabila tidak dilaksanakan, bakal ada keluarga yang jatuh sakit. &rdquo;Dulu ada keluarga yang jatuh sakit. Ketika manopeng digelar, keluarga yang sakit dimandikan sangkala dan kemudian sembuh,&rdquo; ujar Ria. Selain pengobatan, lanjut Ria, pelaksanaan manopeng lebih pada silaturahmi. &rdquo;Seluruh zuriah yang ada di mana pun pasti datang,&rdquo; katanya. Berbicara tentang tarian, dalam manopeng tak ada gerak tarian yang baku. Menurut Ferdi, sebagai zuriah, ketika hendak menggelar manopeng, pihaknya juga sering berlatih tari. Namun, ketika ditampilkan, tarian yang dipelajari justru tidak bisa ditampilkan. &rdquo;Itulah mengapa, tarian yang ditampilkan tidak seperti tarian konvensional pada umumnya. Kami meyakini, para penari itu &rsquo;ditarikan&rsquo; oleh para leluhur,&rdquo; tambahnya. (*/c7/ttg)

Manopeng dihelat setahun sekali dengan tujuan tak hanya untuk silaturahmi, tapi juga pengobatan. Pemerintah Kota Banjarmasin mengapresiasi.

Manopeng, Tradisi di Banjarmasin yang Tak Cuma Panggung Hiburan, tapi Juga Ruang Pertemuan Banyak Pihak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/31/IMG_9556-3831407912.jpeg" alt="Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina mengecam keras kasus penganiayaan anak berusia empat tahun yang diduga dilakukan oknum guru salah satu PAUD di Kota Banjarmasin. &rdquo;Kami cek ke lapangan, jika memang benar terjadi harus ditindak tegas,&rdquo; ucap Ibnu Sina seperti dilansir dari Antara di Banjarmasin. Ibnu Sina mengatakan, kejadian tersebut sangat disesalkan karena dapat mencoreng nama baik lembaga pendidikan terutama Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Kasus tersebut sedang ditangani Polda Kalimantan Selatan dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Kalsel. &rdquo;Anak ini kan semua Balita, kasihan mereka tidak berdaya kalau dianiaya,&rdquo; ujar Ibnu Sina. Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Banjarmasin Rusmadi mengatakan, sudah mendapat laporan terkait penganiayaan anak didik PAUD tersebut. Kasus itu diambil alih KPAI tingkat Provinsi &rdquo;Sudah ditangani lembaga di tingkat provinsi, saat ini kita berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk mengawasi proses hukum yang berjalan,&rdquo; ucap Rusmadi. Sebelumnya beredar informasi pada akun sosial media ibu korban penganiayaan anak PAUD di Kota Banjarmasin. Ibu korban tersebut memberikan pengakuan ada salah satu saksi yang tidak ingin disebutkan namanya, menghubungi dia melalui telepon seluler pada Jumat (26/5). Menurut informasi, anak ibu tersebut mengalami luka bukan karena terjatuh tetapi karena dianiaya oknum guru di salah satu lembaga pendidikan PAUD di Kota Banjarmasin. Korban yang masih berumur empat tahun tersebut mengalami penganiayaan sekitar tiga bulan lalu, namun kejadian tersebut baru tersebar setelah saksi bersedia memberikan pengakuan kepada ibu korban. Akibat penganiayaan yang dialami, menurut keterangan ibu korban, korban mengalami pergeseran sendi di bagian bahu dan patah di bagian tulang selangka bahu. Berdasar laporan pihak keluarga korban, saat ini kepolisian masih mengusut kasus tersebut dan mengumpulkan barang bukti beserta keterangan para saksi guna melanjutkan proses hukum ke tahap selanjutnya.

Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina kecam keras kasus penganiayaan anak berusia empat tahun yang diduga dilakukan oknum guru salah satu PAUD

Wali Kota Banjarmasin Kecam Oknum Guru PAUD Aniaya Anak Didik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/guru-tidak-tetap-dapat-insentif-rp-17-jutabulan_m_.jpg" alt="ILUSTRASI: Guru honorer. (Fisca Tanjung/Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Guru honorer. (Fisca Tanjung/Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarmasin kembali mengusulkan perekrutan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) kepada pemerintah pusat pada 2023. &rdquo;Jumlahnya yang kita usulkan lagi itu kuotanya sebanyak 422 guru P3K,&rdquo; kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Nuryadi seperti dilansir dari Antara di Banjarmasin, Rabu (3/5). Dia menyampaikan, guru-guru yang diusulkan untuk direkrut sebagai P3K adalah guru-guru yang tidak lolos dalam seleksi penerimaan guru P3K tahap pertama. &rdquo;Kami harap ada kesempatan lagi bagi mereka mengikuti seleksi kedua. Ini kita tunggu persetujuannya dari pemerintah pusat,&rdquo; ujar Nuryadi dia. Nuryadi mengatakan, Kota Banjarmasin pada 2022 mendapat kuota merekrut 1.300 guru P3K. Tapi hanya 878 guru honorer peserta seleksi yang lolos menjadi guru P3K. &rdquo;Semoga disetujui tambahan yang kita usulkan untuk sisa kuota yang kemarin itu masih 422 P3K, sebab masih banyak guru honorer yang harus diberi kesempatan jadi P3K untuk kesejahteraan mereka,&rdquo; tutur Nuryadi. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina&nbsp;telah menyampaikan komitmen pemerintah kota untuk mengusulkan perekrutan guru dan perawat P3K ke pemerintah pusat setiap tahun.​​​​​​​ &rdquo;Tahun lalu kan kita sudah buka rekrutmen P3K sebanyak 1.300 orang, semuanya guru. Meskipun yang berhasil lolos kan sebanyak 878 orang,&rdquo; terang Ibnu Sina. Dia berharap guru honorer yang belum lolos seleksi penerimaan P3K bisa kembali mendapat kesempatan untuk mengikuti perekrutan. Wali Kota menyampaikan, pemerintah kota berkomitmen mengupayakan peningkatan&nbsp;kesejahteraan&nbsp;guru.

Pemkot Banjarmasin kembali mengusulkan perekrutan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) kepada pemerintah pusat pada 2023

Pemkot Banjarmasin Kembali Usulkan Rekrut Guru P3K

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/lustrasi-pelajar-surabaya-3-1.jpg" alt="Ilustrasi pelajar SMP di Surabaya. Humas Pemkot Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pelajar SMP di Surabaya. Humas Pemkot Surabaya/Antara</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, mengklaim sudah terapkan program Merdeka Belajar di 650 sekolah. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina menyampaikan,&nbsp;kualitas pendidikan terus ditingkatkan di Banjarmasin, utamanya, menerapkan program pemerintah pusat Merdeka belajar. Sesuai tema pada Hari Pendidikan Nasional 2023 Bergerak Bersama Semarakkan Merdeka Belajar, lanjut Ibnu Sina, lembaga pendidikan hingga para pendidik yang masuk ranah wewenang pemerintah kota terus digalakkan. Hingga kualitas pendidikan setara dari tengah kota hingga pinggiran kota. &rdquo;Pendidikan itu memang harus memerdekakan, pendidikan itu harus mencerdaskan,&rdquo; ujar Ibnu Sina seperti dilansir dari Antara. Sebab pendidikan itu, menurut Ibnu Sina, tidak hanya transfer ilmu, tapi juga etika. Pemkot Banjarmasin, juga fokus untuk meningkatkan kualitas penguasaan bahasa asing bagi siswa tingkat menengah pertama (SMP). Karena itu, pada awal tahun diresmikan semua SMP berstandar bahasa Inggris. &rdquo;Jadi di pelosok mana pun SMP di kota ini, minimal memiliki guru berstandar bahasa Inggris,&rdquo; tutur Ibnu Sina. Ibnu Sina menambahkan, perhatian pemerintah kota juga peningkatan sarana dan prasarana belajar. Khususnya, ruang kelas yang masih banyak perlu perbaikan. &rdquo;Karena semua ruang kelas harus memiliki standar layak, ini yang harus kita lakukan terus,&rdquo; ujar Ibnu Sina. Selain itu, kata Ibnu Sina, pemkot juga terus melakukan investasi guru. Sebab satu guru cerdas bisa melahirkan ribuan murid cerdas. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Nuryadi menyampaikan, peningkatan pendidikan di Kota Banjarmasin terus dilakukan. Bahkan, untuk penerapan program kurikulum Merdeka Belajar nomor 2 setelah Kabupaten Banjar. &rdquo;Di Kota Banjarmasin ini sudah 650 sekolah dari tingkat TK hingga SMA menerapkan kurikulum merdeka belajar,&rdquo; papar Nuryadi. Konsep Merdeka Belajar berfokus pada materi yang esensial dan fleksibel sesuai dengan minat, bakat, dan kebutuhan masing-masing karakteristik siswa. &rdquo;Intinya, sesuai program pemerintah pusat dalam hal ini Kemendikbudristek, kita terus galakkan,&rdquo; ucap Nuryadi.

Pemkot Banjarmasin menyebut sudah terapkan program Merdeka Belajar di 650 sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan

Banjarmasin Sudah Terapkan Merdeka Belajar di 650 Sekolah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/Pemukiman-Kumuh-Di-Jakarta-Dery-Ridwansah-5-1.jpg" alt="Ilustrasi kemiskinan ekstrem." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kemiskinan ekstrem.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dinas Sosial Kota Banjarmasin mengungkapkan sulitnya menelusuri ribuan kepala keluarga (KK) miskin ekstrem sesuai data pemerintah pusat. Sebelumnya, pemerintah pusat mengeluarkan data terbaru untuk penduduk miskin ekstrem di Kota Banjarmasin sebanyak 8.333 KK. Sedangkan,&nbsp;data yang dipegang Pemkot Banjarmasin sekitar 5.706 KK, ada selisih ribuan dari data pemerintah pusat tersebut. &rdquo;Penyelarasan data ini terus dilakukan maksimal oleh pemerintah kota, utamanya menelusuri selisih data dari pusat yang cukup banyak itu,&rdquo; ujar Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin&nbsp;Dolly Syahbana seperti dilansir dari Antara. Namun, dia mengakui hal itu tidak mudah dilakukan. Sebab, sebagian besar data tidak dilengkapi alamat jelas bahkan tidak ada nomor induk kependudukan (NIK). &rdquo;Umpamanya nama Ahmad, alamat Alalak Tengah, sangat susah mencari data by name by adres, bisa Ahmad, bisa Akhmad,&rdquo; papar Dolly Syahbana. Jika demikian kasusnya, ungkap Dolly, tidak bisa pihaknya memasukkan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk jumlah KK miskin ekstrem di Kota Banjarmasin yang harus disalurkan bantuan. Untuk lebih memperjelas data tersebut, lanjut Dolly,&nbsp;selisih data yang belum dapat ditelusuri tersebut pihaknya kirim kembali pemerintah pusat. &rdquo;Kalau datanya dilengkapi, bisa kita sandingkan lagi dengan DTKS,&rdquo; terang Dolly Syahbana. Pemkot Banjarmasin terus berupaya untuk menanggulangi kemiskinan ekstrem di kota ini, baik dengan bantuan langsung hingga bantuan untuk berwirausaha. Pemkot Banjarmasin memiliki program penciptaan wirausaha baru, sebagai upaya meningkatkan perekonomian masyarakat kecil hingga terciptanya lebih banyak peluang tenaga kerja. &rdquo;Bantuan penanggulangan kemiskinan ekstrem pasca pandemi Covid-19 cukup banyak disalurkan, dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kota, dan ini akan terus dilakukan hingga data kemiskinan ekstrem di kota ini bisa turun signifikan,&rdquo; ucap Dolly Syahbana.

Dinas Sosial Kota Banjarmasin kesulitan telusuri ribuan kepala keluarga (KK) miskin ekstrem sesuai data pemerintah pusat

Banjarmasin Sulit Telusuri Ribuan KK Miskin Ekstrem Sesuai Data Pusat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/IMG_20230306_164309.jpg" alt="Ribuan siswa kelas 6 SD se-Kota Banjarmasin mengikuti khataman Alquran di Masjid Raya Sambil Muhtadin Banjarmasin, Senin (6/3). Sukarli/Antara" width="100%">
<figcaption>Ribuan siswa kelas 6 SD se-Kota Banjarmasin mengikuti khataman Alquran di Masjid Raya Sambil Muhtadin Banjarmasin, Senin (6/3). Sukarli/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ribuan siswa kelas 6 SD se-Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, mengikuti khataman Alquran. Kegiatan dilaksanakan di Masjid Raya Sambil Muhtadin Banjarmasin, Senin (6/3).  Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina yang hadir pada acara diikuti 5.390 siswa dari 238 SD tersebut menyatakan, kegiatan itu suatu tradisi bagi para siswa yang hendak lulus SD. Tradisi khataman Alquran menjelang semester akhir siswa SD setiap tahun tersebut harus terus dipertahankan.  ”Sebelum anak-anak kita lulus sudah dapat sertifikat khatam Alquran,” ucap Ibnu Sina seperti dilansir dari Antara.  Dia meminta para siswa terus melanjutkan belajar dan membaca Kitab Suci Alquran, apalagi mendekati Ramadan. Ibnu menyampaikan terima kasih kepada para ustad yang mengadakan kegiatan membaca Alquran, bahkan sebagai ekstrakurikuler.  ”Kami yakin Kota Banjarmasin tidak kekurangan bahan baku anak-anak yang punya potensi sangat baik untuk bisa menjadi qari dan qariah, bahkan hafiz dan hafizah yang membanggakan Kota Banjarmasin,” tutur Ibnu Sina.  Bagian Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin terus memberikan perhatian untuk mewujudkan generasi qurani yang menjadi pemimpin selanjutnya. Kabag Kesra Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin Khairil Hidayat menyampaikan, siswa yang mengikuti kegiatan khataman Alquran berasal dari SD yang ada di lima kecamatan di Kota Banjarmasin.  ”Sangat antusias para siswa mengikuti acara ini, kami dari pemerintah kota sangat gembira,” ujar Khairil Hidayat.  Pemkot memfasilitasi acara itu dengan maksimal, termasuk memberikan perhatian bagi pengajar Alquran. ”Semoga dengan ini, apalagi pada Ramadan, kumandang ayat-ayat suci Alquran terus dilaksanakan, yakni, kegiatan tadarus Alquran di musala, masjid, maupun tempat lain,” ucap Khairil.

Ribuan Siswa Kelas 6 SD Se-Kota Banjarmasin Khataman Alquran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/IMG_20230103_1758081.jpg" alt="Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina. Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina menjelaskan soal penetapan pajak tempat hiburan 40 persen pada Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Daerah yang disahkan awal tahun ini.  Menurut dia, besaran pajak hiburan seperti diskotek, pub, kelab malam, bar, dan karaoke, tersebut diterapkan batas maksimumnya 40 persen. ”Ini batas maksimal, dalam penerapannya kan boleh di bawah itu,” ujar Ibnu Sina seperti dilansir dari Antara.  Ibnu Sina menjelaskan, penetapan pajak daerah bagi tempat hiburan itu di setiap daerah berbeda. Di Kota Banjarmasin, maksimal 40 persen.  ”Bervariasi memang setiap daerah, ada yang 30 persen, 20 persen, bahkan 10 persen,” kata Ibnu Sina.  Di Kota Banjarmasin, menurut Ibnu Sina, penerapan pajak daerah untuk hiburan itu ada kriterianya. Untuk memberikan kenyamanan berinvestasi tetap ada negosiasi.  ”Nanti SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) pemungut dan mitra objek pajak tersebut mereka bisa diskusi dan menetapkan pemberlakuan di angka berapa,” papar Ibnu Sina.  Selain tempat hiburan, kata dia, pajak 40 persen juga dikenal pada sektor tempat usaha mandi uap dan spa. Untuk sektor pajak lain seperti pergelaran musik, tari, dan busana berkelas nasional, dikenakan pajak 10 persen, jika internasional dikenakan 15 persen.  ”Besaran pajak mencapai 15 persen juga diterapkan untuk pertandingan olahraga, termasuk e-sports, pacuan kuda, dan pacuan motor,” terang Ibnu Sina.  Ibnu Sina menyampaikan, perda terkait pajak daerah itu mulai berlaku pada 2023. Dia berharap ketentuan tersebut mampu mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) yang ditargetkan Rp 700 miliar pada 2023.  Dia menegaskan, keputusan ketentuan menggali PAD dari sektor pajak daerah Kota Banjarmasin itu sudah melalui proses yang sesuai peraturan pajak yang ada di atasnya.  ”Yang kita lakukan, menyesuaikan aturan yang diberlakukan pemerintah pusat,” ucap Ibnu Sina.

Wali Kota Banjarmasin Jelaskan Soal Pajak Tempat Hiburan 40 Persen

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Pemkot Banjarmasin

Berita Terkini