<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/IMG_7164.jpg" alt="Kapal-kapal di Teluk Balikpapan. Awak kapal yang turun ke darat diperiksa ketat untuk mencegah penularan Covid-19. Novi Abdi/Antara" width="100%">
<figcaption>Kapal-kapal di Teluk Balikpapan. Awak kapal yang turun ke darat diperiksa ketat untuk mencegah penularan Covid-19. Novi Abdi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Satgas Penanganan Covid-19 Kota Balikpapan meningkatkan kewaspadaan di Pelabuhan Semayang dan Pelabuhan Peti Kemas Kariangau. Hal itu terkait kedatangan kapal dari India dan Tiongkok setelah ditemukannya enam warga India yang terpapar Covid-19 di Kota Samarinda.  Ketua Satgas Penanganan Covid-19 yang juga Wali Kota Balikpapan Rizal Effedi mengatakan, awak kapal dari India dan Tiongkok yang paling diwaspadai terutama awak kapal pengangkut batu bara. Apalagi, di India saat ini kasus Covid-19 kembali merebak yang membuat ribuan orang terpapar.  ”Batu bara kita kan diekspor ke India, juga Tiongkok. Satu cara mengangkutnya mereka kirim kapalnya ke sini untuk mengangkut batu bara. Nah itu yang kita waspadai,” ujar Rizal seperti dilansir dari Antara.  Dia menjelaskan, pemuatan batu bara ke kapal dari stockpile bisa memakan waktu beberapa hari. Sementara itu, awak kapal biasanya turun ke darat.  Menurut Wali Kota Rizal, Satgas Covid-19 Balikpapan bekerja sama dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) benar-benar mewaspadai hal tersebut.  Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II A Samarinda Solihin mengonfirmasi ada enam warga India kini menjalani perawatan di salah satu rumah sakit di Samarinda. Sebab, mereka positif terpapar Covid-19. Para anak buah kapal (ABK) India itu diketahui terpapar setelah satu ABK mengeluh sakit yang segera diperiksa tim KKP.  ”Hasil swab positif dan segera kami tracing pada yang lain. Ternyata lima yang lain juga positif,” terang Solihin.  Mengetahui hal itu, keenamnya segera diungsikan ke darat dan menjalani perawatan dan isolasi di rumah sakit. Untuk sementara, pemuatan batu bara ke kapal kargo curah itu juga dihentikan sampai kapal dinyatakan aman kembali.  Sementara itu, pemerintah pusat melarang aktivitas mudik, demikian juga Pemkot Balikpapan. Pelabuhan Semayang dan Bandara Sepinggan adalah dua pintu keluar untuk mudik yang biasanya mulai ramai sejak 2 pekan sebelum Idul Fitri dan puncaknya pada tiga atau dua hari sebelum Idul Fitri.  ”Tapi tahun ini, sebagaimana juga tahun lalu, kami melarang masyarakat mudik agar tidak terjadi ledakan penularan kasus Covid-19 ini,” kata Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=yDjZm-gDs6M

Satgas Covid-19 Balikpapan Waspadai Awak Kapal dari India dan Tiongkok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/2-ant-kesibukan-di-bandara-sepinggan22-1.jpg" alt="Suasanya apron dan taxi way Bandara Sepinggan beberapa waktu lalu sebelum ditutup. Novi Abdi/Antara" width="100%">
<figcaption>Suasanya apron dan taxi way Bandara Sepinggan beberapa waktu lalu sebelum ditutup. Novi Abdi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, meminta Bandara Sepinggan tetap ditutup hingga 31 Mei, sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 25 Tahun 2020 dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19. Dikabarkan ada maskapai yang akan membuka jalur penerbangan khusus mengangkut penumpang ke dan dari Balikpapan mulai Minggu (3/5).  Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi menjelaskan,  dalam Permenhub Nomor 25 tersebut, bandara ditutup sampai 31 Mei 2020 untuk penerbangan komersial terjadwal yang mengangkut penumpang. Penutupan bandara berkenaan dengan pencegahan penyebaran virus korona. ”Saya sudah kirim surat kepada Dirjen Perhubungan Udara, minta agar Bandara Sepinggan tetap melaksanakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020,” kata Rizal Effendi seperti dilansir dari Antara pada Sabtu (2/5) malam.  Menurut dia, sejumlah penerbangan masih dibolehkan dengan syarat-syarat khusus, seperti penerbangan yang mengangkut bantuan alat kesehatan, penerbangan pejabat negara, dan penerbangan kargo atau penerbangan angkutan barang.  ”Memang masih ada pengecualian, yaitu penerbangan kargo dan yang dengan syarat-syarat khusus tersebut. Tapi penerbangan komersial untuk umum kita minta tetap tutup sampai 31 Mei,” ujar Rizal.  Wali Kota menegaskan, Balikpapan sudah zona merah dalam penyebaran Covid-19. Sudah ada transmisi atau penularan lokal, di mana ada pasien positif tertular Covid-19 walaupun tidak punya riwayat berpergian ke mana-mana. Kemudian juga sudah terbukti pasien yang positif sebelumnya pergi dari Balikpapan dan tertular Covid-19 di daerah atau negara lain dan kemudian membawa sakitnya pulang.  Wali Kota juga mengutip kajian dari Universitas Hasanuddin, Makassar, bahwa puncak wabah akan terjadi pada Mei, di mana sejumlah besar tes swab bisa dilakukan dan hasilnya bisa didapat dengan cepat. ”Jadi kami antisipasi dengan lebih kami perketat lagi pergerakan orang,” tegas Rizal.  Bandara Sepinggan di Balikpapan ditutup dari penerbangan komersial sejak 25 April hingga 31 Mei 2020. Sejak hari itu, ratusan jadwal penerbangan dibatalkan dan ribuan penumpang harus menunda atau menjadwal ulang penerbangan.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=YZ8QpOJR7kA  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=qe2YgrIqwo0  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=wkSN3bO1SUs

Cegah Covid-19, Pemkot Balikpapan Tolak Buka Bandara Sepinggan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ktl-diperpanjang-parkir-kendaraan-harus-di-gedung_m_.jpg" alt="Gedung Parkir Balikpapan, Jalan Jenderal Sudirman, saat malam hari, menampilkan keindahan lampu-lampu kota. Sayangnya, banyak masyarakat yang belum merasakan manfaat gedung megah senilai Rp 98 miliar ini." width="100%">
<figcaption>Gedung Parkir Balikpapan, Jalan Jenderal Sudirman, saat malam hari, menampilkan keindahan lampu-lampu kota. Sayangnya, banyak masyarakat yang belum merasakan manfaat gedung megah senilai Rp 98 miliar ini.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemkot Balikpapan terlambat dalam menyempurnakan pemanfaatan Gedung Parkir Klandasan (GPK). Akibatnya, kesan yang timbul, proyek yang dibangun dengan anggaran Rp 98 miliar itu mubazir. Namun, sejumlah solusi telah disiapkan untuk memaksimalkan fungsi gedung tersebut. Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi menyatakan, tahun depan penegakan aturan di kawasan bebas parkir akan diperketat. Yakni sepanjang kawasan tertib lalu lintas (KTL) Jalan Jenderal Sudirman sampai Plaza Balikpapan. "Tak ada lagi parkir di jalan. Kegiatan pertokoan maupun perhotelan. Apalagi, selama ini masih ada yang sampai parkir bermalam. Yang seperti itu tahun depan pasti diderek," tegasnya. Bahkan, lanjut Rizal, KTL untuk tahun depan diperpanjang. Termasuk kawasan depan Depot Miki yang selalu jadi tempat parkir, bakal ditertibkan. Meski sedang gencar menertibkan parkir, Pemkot Balikpapan juga berencana memfungsikan GPK sebagai pusat ekonomi kreatif. Rencananya di-launching pada 10 Februari mendatang. Atau bertepatan dengan HUT Ke-122 Balikpapan. Rizal menyebutkan, saat ini konsepnya tengah dirancang. "Diharapkan, hal ini akan menunjang fungsi GPK itu sendiri," ujarnya. Hanya, Rizal mengakui, cukup sulit menarik mi­nat masyarakat agar parkir di GPK. Yang pertama, dalam peraturan daerah sudah diatur tarif parkir di GPK dan disebutnya cukup mahal. Padahal, dia ingin penggunaan GPK kembali digratiskan sementara. Namun, klausul itu tak ada dalam perda. "Yang ada hanya keringanan maksimal 30 persen," ucapnya. Kemudian, banyak orang yang masih malas untuk berjalan. Terutama karena harus menyeberang jalan ketika tujuannya ke pertokoan Cemara Rindang maupun ke Pasar Klandasan. Karena itu, jelas Rizal, pemkot sedang merancang pembangunan jembatan penyeberangan orang (JPO). Menghubungkan GPK ke Cemara Rindang. "Kalau ada jembatan seperti di depan Balikpapan Plaza, saya kira akan banyak yang mau parkir di situ," pungkasnya.

Dibangun Dengan Anggaran Rp 98 M, Gedung Parkir Belum Dimanfaatkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/anggaran-defisit-dprd-usul-tambahan-gedung-baru-rp-50-miliar_m_153028.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyusunan prognosis APBD Perubahan 2017, keuangan Pemkot Balikpapan masih defisit mencapai Rp 140 miliar. Penyebabnya, selain tak tercapainya beberapa target pendapatan, juga karena masuknya beberapa usulan kegiatan yang belum prioritas. Penelusuran Kaltim Post (Jawa Pos Group), DPRD Balikpapan mengusulkan penambahan alokasi sebesar Rp 50 miliar untuk pembangunan gedung baru DPRD. Padahal, pada APBD Murni 2017 sudah ada alokasi Rp 25 miliar. Usulan lainnya adalah pengadaan kursi Stadion Batakan sebesar Rp 10 miliar. Padahal, yang diminta oleh PT Liga Indonesia adalah jalan masuk dan areal parkir. Usulan tersebut diketahui sudah sampai ke meja wali kota, namun belum disetujui. Dikonfirmasi mengenai hal tersebut, Rizal tak menampik. Menurutnya silakan saja dewan mengusulkan, tapi tetap akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran. &ldquo;Usulan apapun silakan saja. Hanya kan kami lihat keuangan daerah lagi. Kalau memang memungkinkan, tentu bisa dipertimbangkan,&rdquo; terangnya usai membuka Job Market Fair di Dome Balikpapan Sport dan Convention Center (BSCC), Rabu (23/8) kemarin. Dia menambahkan, saat ini pihaknya akan lebih memprioritaskan anggaran untuk perbaikan infrastruktur utamanya jalan. Kendati demikian, Rizal menyebut kondisi gedung DPRD saat ini memang kurang baik, sehingga juga mesti dapat perhatian. Dia juga membenarkan ada usulan dari DPRD untuk pengadaan kursi Stadion Batakan. &ldquo;Usulan-usulan itu nanti dilihat dulu seperti apa. Sekali lagi, kalau memang anggarannya ada ya akan dipertimbangkan,&rdquo; terang dia. Sebelumnya, Sekretaris Kota Balikpapan Sayid MN Fadly mengatakan, agar keuangan daerah tidak minus, dilakukan pemangkasan pada belanja barang, jasa dan modal. "Itu karena pendapatan dari dana perimbangan turun. PAD (pendapatan asli daerah) juga turun," ucapnya. Bentuk pemangkasan seperti pemangkasan biaya perjalanan dinas, juga tunjangan pegawai negeri. Dia melanjutkan, kemungkinan pendapatan dari sektor pajak daerah akan tercapai. Tapi, retribusi belum tentu. Ini karena dalam pemungutan retribusi sejauh ini masih menggunakan Perda yang lama. Sehingga tarifnya lebih rendah. Sedangkan Perda Retribusi Jasa Umum yang baru, baru saja rampung dievaluasi pusat dan gubernur. Kemungkinan baru akan diterapkan mulai 1 September mendatang. &ldquo;Sisa waktu empat bulan itulah yang kita upayakan untuk menggenjot pendapatan sektor retribusi dengan tarif yang baru. Karena baru diterapkan pada caturwulan ketiga, makanya target menjadi tak tercapai,&rdquo; tambah pria yang juga ketua tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) ini. Pihaknya akan melakukan konsolidasi dan evaluasi APBD Murni 2017 yang awalnya Rp 1,9 triliun menjadi diperkecil. Disesuaikan dengan potensi pemasukan sampai akhir tahun.

Anggaran Defisit, DPRD Usul Tambahan Gedung Baru Rp 50 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/cari-tambahan-pad-pemkot-incar-parkir-pasar-ramadan_m_132757.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemkot Balikpapan melalui Dinas Perhubungan (Dishub) mencari celah untuk meraup pundi-pundi Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama puasa. Salah satunya dengan pengelolaan parkir. Titik pasar Ramadan dipantau dan setiap pengelolanya diminta untuk bagi hasil. "Menerapkan sistem bagi hasil. Bagaimana perolehan pendapatan parkir dari pasar Ramadan. Kerja sama dengan pengelola. Komposisinya, kami (Dishub) 40 persen, dan pengelola pasar dapat 60 persen," ujar Kepala Dishub Balikpapan Sudirman Djayaleksana. Untuk menghindari praktik pungutan liar, pengelolaan parkir disebut tidak melibatkan perorangan atau organisasi masyarakat. Melainkan pengelola yang telah memegang surat resmi dari pemerintah. "Yang jelas tidak ditangani oleh perorangan atau ormas," tegasnya. Dari data Dishub, ada 18 pasar Ramadan tersebar di Balikpapan. Banyak dari pasar tersebut berada di pinggir jalan. Bersentuhan langsung dengan arus lalu lintas. Sehingga Sudirman menginginkan pengelola tidak hanya mengurusi parkir. Tetapi, ikut membantu mengatur kelancaran arus lalu lintas. "Jangan hanya urus yang di lokasi parkir. Bantu juga urus lalu lintas keluar-masuk lokasi pasar Ramadan. Karena ini sumber yang biasa menyumbang kemacetan," pungkasnya. Pantauan media ini, sejumlah pasar Ramadan mulai dibangun. Beberapa di antaranya menggunakan fasilitas umum. Seperti di bahu jalan atau di atas jembatan. Seperti di Jalan Mekar Sari, Gunung Sari Ilir. Deretan kios sementara sudah berdiri di atas jembatan. Kawasan ini saban tahun dijadikan lokasi pasar Ramadan. Kemacetan kerap tidak dapat terhindarkan lantaran konsumen parkir di bahu jalan. (*/rdh/rsh/k15/fab/JPG)

Cari Tambahan PAD, Pemkot Incar Parkir Pasar Ramadan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/jurus-pemkot-balikpapan-lawan-spekulan-cabai-jelang-ramadan_m_128312.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Harga cabai menjelang Ramadan menjadi perhatian Pemkot Balikpapan. Meski harga cabai saat ini sudah di angka Rp 40 ribu per kilogram, namun ulah spekulan masih mengancam. Mengingat Ramadan tinggal tiga pekan lagi. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan (DP3) Balikpapan Yosmianto mengatakan, hingga kini harga cabai di tingkat petani mencapai Rp 40 ribu per kilogram. Dirinya berharap, bila dijual oleh pedagang, harganya tidak terlalu mahal jelang puasa. Maksimal dijual Rp 70 ribu per kilogram. Harga ini, terang dia, dirasa cukup menguntungkan pedagang dan tidak terlalu membebani harganya bagi masyarakat. &ldquo;Biasanya jelang Lebaran dan natal cabai harganya naik. Makanya tahun ini kita lakukan aksi program sejuta bibit. Sehingga bila harga per kilonya naik warga tidak khawatir. Masyarakat bisa memetik hasil panennya sendiri," paparnya. Adapun program penanaman 1 juta bibit cabai dilakukan bertahap sejak sebulan lalu. Dengan memberikan penyuluhan dan bibit cabai di seluruh RT, sekolah dan PKK. &ldquo;Ibu - ibu TNI juga ikut program ini. Mereka telah menanam tahun lalu seperti di Kodim," jelasnya. Diakui, pasokan cabai yang beredar di pasar saat ini belum bisa memenuhi semua kebutuhan masyarakat. Atau hanya sanggup memenuhi kebutuhan rumah tangga. Sedangkan untuk kebutuhan hotel, restoran maupun rumah makan masih perlu pasokan tambahan. &ldquo;Kalau standar rumah tangga sudah cukup memenuhi lebih dari 100 persen. Kalau untuk hotel belum bisa," ucapnya. Karena itu, selain mengandalkan pasokan petani cabai dari Manggar, Teritip dan Lamaru, cabai juga dipasok dari luar daerah. Seperti Sulawesi dan Jawa. &ldquo;Kita juga datangkan cabai dari Paser dan PPU (Penajam Paser Utara)," imbuhnya. (*/ane/riz/k18/fab/JPG)

Jurus Pemkot Balikpapan Lawan Spekulan Cabai Jelang Ramadan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/pemkot-balikpapan-dinilai-kurang-perhatian-terhadap-siswa-berprestasi_m_125442.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menuntut ilmu dan berprestasi menjadi kebanggaan siswa dan sekolah. Namun sayang, tidak semua yang berprestasi mendapat perhatian dari Pemkot Balikpapan. Pimpinan Tahfidz Putri Aminah, Nugroho Bakti Utomo mengatakan, ada 20 santri dari keluarga kurang mampu yang berprestasi dan telah melalui seleksi mata pelajaran sekolah. Mereka mendapat pembinaan bantuan dana dari Lembaga Tahfidz Putri Aminah.&nbsp; "Ke-20 santri mayoritas berasal dari Balikpapan. Serta bersekolah di SMA dan MA Negeri. Seperti SMA 1, SMK 1, SMK 2, SMA 4 dan MA. Serta kerap meraih peringkat 1 di sekolahnya," ujarnya. Santri yang dibantu tersebut merupakan siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu. Orang tua siswa hanya bekerja serabutan, bahkan tidak memiliki pekerjaan. "Ada santri kami yang ibunya hanya mendapatkan penghasilan Rp 10 ribu per harinya. Sementara anaknya sekolah di SMK 1 Balikpapan," katanya. Maka pembinaan dan pemberian bantuan dana diberikan. Mulai Rp 300 ribu hingga Rp 3 juta per bulan. "Pertama kali mengumpulkan siswa itu kami masuk ke sekolah-sekolah. Kebetulan saya juga mengisi taklim di sekolah. Tujuan awalnya ingin merekrut tahfizd putra. Namun, kami lihat banyak sekali perempuan yang enggak berdaya. Akhirnya kita buka untuk seleksi putri seperti seleksi pelajaran matematika, bahasa Inggris dan lain-lain," tambahnya. Dia berharap, pihak pemkot juga bisa memberikan bantuan pada siswa berprestasi lainnya. Sehingga semua siswa kurang mampu mempunyai harapan dan terdorong untuk menjadi lebih baik. (*/ane/rsh/k16/fab/JPG)

Pemkot Balikpapan Dinilai Kurang Perhatian terhadap Siswa Berprestasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/pemkot-balikpapan-sebar-satu-juta-bibit-cabai_m_123865.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Melejitnya harga cabai di pasar tradisional awal tahun ini membuat Pemkot Balikpapan siaga. &nbsp;Agar fenomena ini tak terulang, cocok tanam cabai kian digencarkan. Setelah sebelumnya Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan (P3) menyalurkan 5.120 bibit cabai kepada masyarakat, hari ini (17/4) sebanyak 500 ribu bibit akan disalurkan kembali. Kepala Dinas P3 Yosmianto mengatakan, pada tahun ini pihaknya telah menyiapkan satu juta bibit cabai yang siap dibagikan. Pembagian dibagi dalam dua sesi. Yakni menjelang Ramadan serta menjelang Natal dan Tahun Baru. &ldquo;Kami bagikan Senin depan kepada istri PNS dan TNI. Ini hanya simbolis saja,&rdquo; ujarnya. Selanjutnya, terang dia, bibit cabai dibagikan ke tiap RT sebanyak 600 bibit. Hal itu dilakukan untuk membantu memenuhi kebutuhan bumbu masakan tiap rumah tangga. Jadi, tidak perlu membeli cabai yang biasanya dikirim dari daerah lain. Akhirnya, inflasi pun ditekan. &ldquo;April ini kami bagikan untuk persiapan puasa. Nanti Oktober kami bagi lagi sisa bibitnya untuk menghadapi Natal dan Tahun Baru,&rdquo; ucapnya. Tak hanya membagikan bibit cabai, Dinas P3 juga melakukan pembinaan kepada petani. Akan ada tim yang memonitor dan melakukan penyuluhan tiap dua minggu sekali. &ldquo;Sosialisasi sudah kami lakukan sejak pembagian bibit pertama kali. Setelah ini kami lakukan kunjungan dan bantuan cara menanam ke tiap kecamatan secara rutin,&rdquo; ujarnya. (*/ane/riz/k16/fab/JPG)

Pemkot Balikpapan Sebar Satu Juta Bibit Cabai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/atasi-krisis-air-pemkot-balikpapan-tiru-singapura_m_123475.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Krisis air baku yang diperkirakan melanda Balikpapan pada 2020 mendatang membuat pemkot bergerak cepat mencari solusi. Teranyar, proyek desalinasi telah sampai pada uji publik. Walau begitu, tetap saja perlu opsi lain untuk mengurangi jumlah ketergantungan air baku. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Balikpapan Suryanto menyebutkan, ada beberapa cara yang bisa dilakukan sebagai bentuk optimalisasi pemanfaatan air. Salah satunya dengan daur ulang air limbah. Hal seperti ini, terang dia, sudah diterapkan oleh negara tetangga, Singapura. Dia mengaku telah mempelajari dan melihat secara langsung proses daur ulang air limbah di Negeri Singa. Air daur ulang tersebut dapat menyumbang sekitar 30 persen dari total kebutuhan keseluruhan. Suryanto menuturkan, air daur ulang ini berasal dari air limbah yang berada di berbagai tempat. Mulai rumah tangga, hotel, apartemen, restoran, dan pertokoan. Secara teknis, seluruh air tersebut dialirkan ke parit yang nantinya menuju sebuah danau tempat pengolahan air. &ldquo;Air limbah tersebut dikumpulkan di suatu area seperti danau. Kemudian melalui proses treatment hingga akhirnya bisa digunakan lagi. Bahkan mereka sudah memproduksi air minum dari hasil air daur ulang itu. Dari sumber, aliran, hingga pengolahan semua sudah kami saksikan,&rdquo; ujarnya. Dia menjelaskan, proses daur ulang air limbah di Singapura menggunakan treatment yang sistemnya mirip desalinasi dengan membran reverse osmosis (RO). Pria berkacamata ini pun optimistis hasil air daur ulang tersebut begitu baik untuk digunakan lagi. Bahkan layak konsumsi dalam bentuk air minum. Suryanto yakin, Balikpapan juga mampu menerapkan sistem air daur ulang itu. &ldquo;Namun, mungkin sistem yang bisa diterapkan di sini tidak perlu sebesar yang ada di Singapura. Di sana mereka buat semua begitu terpadu dan membutuhkan biaya yang cukup mahal. Balikpapan bisa melakukan dalam lingkup skala kecil, menggunakan treatment yang sederhana untuk masing-masing kantor terlebih dahulu,&rdquo; ungkapnya. Suryanto mengatakan, sesungguhnya contoh konkret proses air daur ulang juga telah berjalan di SD Kemala Bhayangkari Balikpapan. Di sana, siswa dan guru bersama-sama melakukan proses daur ulang dari limbah kantin. Sementara ini, hasil dari air daur ulang tersebut digunakan untuk cuci motor dan kebutuhan lainnya. &ldquo;Walau proses daur ulang air masih dalam skala kecil, tapi sudah jadi bukti kalau cara ini bisa kita terapkan. Mereka hanya butuh dua dak atau penampungan air. Satu untuk memproses daur ulang dan satu dak lagi untuk menampung air yang telah bersih,&rdquo; tuturnya. Tidak hanya itu, pilihan lain yakni pemanfaatan area atap gedung menjadi dak penampungan air hujan. Jika biasanya di bagian atas gedung hanya atap, kini bisa diubah menjadi dak penampungan air yang mempunyai fungsi lebih. Jadi, jumlah air hujan yang tertampung dapat lebih besar dan maksimal, terutama untuk gedung besar seperti hotel, apartemen, pertokoan dan mal. Dengan demikian, seluruh kebutuhan air tidak hanya bersumber dari air baku yang sedang krisis, tetapi terbantu dari optimalisasi air hujan atau air limbah. &ldquo;Misalnya digunakan untuk keperluan bersih-bersih dari pel, cuci, merawat kebun, dan lainnya. Tidak usah berpikir terlalu berat seperti di Singapura yang bisa jadi air minum. Mulai dari yang sederhana untuk kebutuhan sendiri dulu,&rdquo; jelasnya. Mantan Kepala Bappeda Balikpapan itu menambahkan, selain air daur ulang dan air hujan, pemanfaatan air tanah juga bisa menjadi opsi memenuhi kebutuhan air baku. Caranya dengan menampung air hujan dan membawanya ke dalam tanah. Sehingga air laut tidak langsung seluruhnya mengalir ke laut. Sistem ini disebut dengan injeksi air tanah dan telah berjalan di Adelaide, Australia. Secara teknis program ini memanfaatkan penggunaan sumur dalam.&nbsp;Namun, mereka juga melakukan injeksi air permukaan ke dalam tanah. &ldquo;Injeksi air dilakukan saat hujan. Jadi, memanfaatkan air hujan yang turun tidak langsung mengalir ke laut. Air itu akan digiring ke sumur atau lubang, lalu nantinya air akan masuk ke dalam tanah,&rdquo; katanya. Suryanto mengungkapkan, penting untuk melakukan injeksi air. Sebab, jika eksploitasi air tanah atau sumur dalam terus-menerus tanpa injeksi, tentu ketersediaan air semakin lama akan habis. Apalagi Balikpapan tidak memiliki sumber air tanah yang melimpah. Efeknya pun tidak baik untuk alam. Maka injeksi air membuat keberadaan air tetap seimbang. &ldquo;Ini semua bentuk optimalisasi pemanfaatan air selain dari air baku. Sementara pemerintah kota dan PDAM masih mencari alternatif untuk memenuhi kebutuhan air baku. Maka penggunaan air daur ulang atau air hujan itu dapat menjadi pendukung,&rdquo; tutupnya. Diketahui, selama ini kebutuhan air baku di Balikpapan bergantung pada produksi Waduk Manggar sebesar 900 liter per detik. Waduk yang terletak di Balikpapan Utara tersebut menyuplai kebutuhan air untuk tiga instalasi. Yakni IPAM Batu Ampar Kilometer 8 dengan kapasitas 500 liter per detik, IPAM Mini Manggar Kilometer 12 berkapasitas 20 liter per detik. Serta IPAM Kampung Damai dengan produksi 362 liter per detik. Dari kebutuhan 1.803 liter per detik pada tahun ini, air baku yang tersedia baru 1.708 liter per detik. (*/gel/riz/k16/fab/JPG)

Atasi Krisis Air, Pemkot Balikpapan Tiru Singapura

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/pemkot-balikpapan-tak-ada-gebrakan-atasi-banjir_m_120646.jpeg" alt="Banjir merendam Jalan MT Haryono, depan Kantor Disdukcapil, Kamis (30/3). Tampak jalan dan drainase sudah tak dapat dibedakan. Meski sering terulang, belum ada solusi konkret dari pemkot." width="100%">
<figcaption>Banjir merendam Jalan MT Haryono, depan Kantor Disdukcapil, Kamis (30/3). Tampak jalan dan drainase sudah tak dapat dibedakan. Meski sering terulang, belum ada solusi konkret dari pemkot.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Banjir yang merendam Balikpapan, Kamis (30/3), tampaknya tidak menjadi cambukan agar pemkot segera membuat langkah nyata. Tak hanya wali kota, tapi juga sosok wakil wali kota yang ditunggu gebrakannya. Faktanya, nihil. Tiga hari pasca banjir, tak ada solusi konkret yang diambil. Pemkot bahkan terkesan biasa-biasa saja. Padahal, saat terjadi banjir, wali kota sampai turun melihat langsung titik-titik banjir. Orang nomor satu di Balikpapan tersebut rela berbasah-basahan dengan diikuti para ajudan yang menyiarkan langsung lewat media sosial (live instagram). Kepada Kaltim Post (Jawa Pos Group), Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Balikpapan Tara Allorante mengatakan, tidak ada kegiatan khusus yang dilakukan usai bencana banjir Kamis lalu. Pihaknya hanya melakukan pembersihan drainase dan penutupan jalan aspal berlubang yang mungkin terjadi usai banjir. "Tidak ada kegiatan khusus, semua yang kita kerjakan merupakan tugas rutin kami," ucapnya. Bahkan instruksi khusus dari wali kota dan wakilnya satu pun tidak ada. "Tidak perlu menunggu instruksi pun pasti kita turun langsung ke lapangan," sambungnya. Dia pun hanya berharap program usulan pengurangan titik banjir yang diusulkan pihaknya bisa terus dilanjutkan. Sambil berharap kas pemasukan pemkot yang sedang seret bisa segera pulih. "Semoga Tahun Anggaran 2018 kondisi keuangan membaik," harapnya. Seperti diketahui, pemkot tahun ini lebih fokus melakukan pembayaran utang sisa proyek tahun lalu yang belum terbayar. Imbasnya, dana pengendalian banjir pun tidak dialokasikan. Padahal ada sejumlah rencana yang telah disiapkan antara lain meneruskan pembuatan saluran drainase yang berada di Simpang Jalan MT Haryono-Jalan MT Haryono Dalam hingga ke Sungai Ampal. Juga menambah bendungan pengendali (Bendali) di Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Ampal yang saat ini baru ada 5, dari jumlah yang ditargetkan sebanyak 13 bendali. Belum lagi target yang terdapat di dalam Master Plan Drainase Kota yang sudah ada sejak 10-15 tahun lalu. Di mana nantinya setiap sisi di sepanjang Jalan MT Haryono harus dibuka sebesar 10 meter menuju ke Sungai Ampal. Namun sayang proyek ini masih jalan di tempat karena dana yang dibutuhkan sangat besar. Sementara itu, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan pembongkaran satu rumah di kawasan Sungai Ampal yang akan dilebarkan. Satpol PP juga akan membongkar rumah milik Kastani yang terletak di samping Jembatan PDAM, Damai. Namun, yang bersangkutan meminta waktu dan memilih melakukan pembongkaran sendiri. Apakah tindakan tersebut berkaitan dengan langkah gerak cepat pemkot untuk segera mengatasi persoalan banjir? Kepala Satpol PP Balikpapan AKBP Freddy Pasaribu buru-buru mengklarifikasi. Dia mengatakan pihaknya hanya menjalankan mandat dari pemkot. "Kami hanya diberi tugas mengawasi pembongkaran rumah milik Pak Kastani yang sudah jatuh tempo untuk dilakukan pembongkaran terhitung sejak 30 Maret kemarin. Tidak ada kaitannya dengan lahan untuk normalisasi aliran sungai, kalau soal itu silahkan tanya ke PU," ucapnya ketika dihubungi lewat sambungan telepon, kemarin (2/4). (*/iyo/rsh/fab/JPG)

Pemkot Balikpapan Tak Ada Gebrakan Atasi Banjir

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pemkot balikpapan

Berita Terkini