<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/mengoptimalisasi-kota-wisata-hijau-menuju-waterfront-city_m_.jpg" alt="Pantai di Kota Pariaman dijadikan potensi besar untuk mengoptimalkan pariwisata." width="100%">
<figcaption>Pantai di Kota Pariaman dijadikan potensi besar untuk mengoptimalkan pariwisata.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pariaman adalah salah satu kota di Indonesia yang berada di pinggir pantai. Bahkan kota ini memiliki garis pantai sepanjang 12,7 km. Kondisi itu membuat Kota Pariaman sangat berpotensi terhadap ancaman risiko tsunami.  Mengantisipasi risiko tersebut, kota yang dikenal dengan makanan Sala Lauak itu mengotimalkan peranan dan kesadaran masyarakat terhadap kesiagaan dan kewaspadaan bencana. Hal itu diungkap oleh Wakil Walikota Pariaman Mardison Mahyuddin saat membuka sosialisasi Sekolah Lapang Geofisika 2019.  Sekolah yang digelar oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) itu menghadirkan Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Rahmat Triyono, sebagai salah satu pembicara.  Lebih jauh Mardison menyatakan, sekitar dua per tiga penduduk Kota Pariaman rentan terhadap bahaya bencana tsunami. Berkaca bencana Aceh 2004, setiap gempa yang terjadi wilayah Sumatera, titiknya kerap berjarak dekat dengan Kota Pariaman. Tidak sedikit juga gempa yang terjadi itu disertai dengan potensi tsunami.  "Dalam rangka pengurangan risiko bencana, Kota Pariaman telah berupaya berbuat. Mengingat tingginya risiko bencana gempa tsunami dan bencana lainnya yang mengancam wilayah Kota Pariaman," ujar Mardison, Rabu (19/6).  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/sekolah-lapang-geofisika-pariaman-750x422.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Wakil Wali Kota Pariaman Mardison Mahyuddin (dua dari kiri bawah) berfoto bersama dengan Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Rahmat Triyono usai membuka Sekolah Lapangan 2019 di Kota Pariaman, Rabu (19/6). (Ist for JawaPos.com)  Upaya itu dalam bentuk penanggulangan bencana yang terdiri atas tiga tahapan. Yakninya, pra-bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana.  Sementara untuk pengurangan risiko bencana, Pemko Pariaman pun telah melakukan beberapa program kegiatan mitigasi bencana. Di antaranya melakukan pengukuran ketinggian daerah serta mempublikasikannya, membuat peta evakuasi, membangun serta memperbaiki ruas jalan yang mendukung akses evakuasi, dan melakukan simulasi tanggap bencana.  Tidak hanya dari pemerintah daerah (pemda), respons terhadap tanggap darurat bencana itu menumbuhkan kesadar dari masyarakat. Mereka membentuk organisasi dan lembaga penanggulangan bencana berbasis masyakarat, forum mesjid peduli bencana Kota Pariaman, forum pengurangan resiko bencana (FPRB).  Organisasi yang peduli terhadap tanggap bencana itu kini jumlahnya mencapai 1.400 orang. Semuanya tersebar di 71 desa. Kelompok-kelompok itupun mendapat perhatian pemda untuk diberikan pelatihan kerelawanan siaga bencana.  Adapun Sekolah Lapang Geofisika 2019 di Kota Pariaman itu berlangsung dua hari, yakni Rabu (19/6) hingga Kamis (20/6).

Upaya Pemerintah Kota dalam Mengurangi Dampak dari Risiko Bencana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/pariaman-bekraf.jpg" alt="Wali Kota Pariaman Genius Umar saat penandatangan peningkatan ekonomi kreatif dengan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf. (Ist for JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Pariaman Genius Umar saat penandatangan peningkatan ekonomi kreatif dengan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf. (Ist for JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Kota (Pemko) Pariaman berusaha meningkatkan ekosistem dari sektor pariwisata. Sebab, Pariaman sudah menasbihkan diri sebagai salah satu kota destinasi wisata. Untuk itu kehadiran ekonomi kreatif sangat diperlukan untuk menunjang pelayanan terhadap wisatawan.  Wali Kota Pariaman Genius Umar mengungkapkan pihaknya memiliki visi misi untuk Kota Pariaman sebagai kota wisata, perdagangan, dan jasa yang religius serta berbudaya. Dia menyadari pembangunan kepariwisataan akan menumbuhkan ekonomi kreatif (ekraf) di Kota Pariaman. Contohnya, bertumbuhnya toko-toko yang menjual oleh-oleh khas Kota Pariaman, toko baju kaos atau souvenir khas, sulaman, rajutan dan lain sebagainya.  "Ekraf memiliki banyak sekali bidang. Seperti game developer, desain komunikasi visual, desain produk, fashion, fotografi, kriya, kuliner, musik, periklanan, seni pertunjukkan, seni rupa, dan lain sebagainya. Semuanya itu bisa dikembangkan di Kota Pariaman," ujar Genius Umar, Senin (27/5). Dia berharap ekonomi kreatif akan terus tumbuh di kota yang terkenal dengan makanan khas Sala Lauak itu.  Sebelumnya Genius Umar bersama 23 pemerintah daerah lainnya melakukan penandatangan kesepahaman dengan Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Triawan Munaf di Jakarta, Sabtu (25/5). Penandatangan itu untuk mendorong penguatan ekosistem kreatif nasional.  Berdasar data Bekraf, dalam perekonomian nasional, ekonomi kreatif mampu menyumbang PDB hingga Rp 922 triliun (2016). Dua tahun berikutnya (2018) makin bertambah mencapai Rp 1.105 triliun.  Kepala Bekraf Triawan Munaf menuturkan, pemerintah memiliki peran sebagai regulator, fasilitator, dan akselerator dalam pengembangan ekraf. Pentingnya peran pemerintah membuat Bekraf menggandeng pemerintah daerah sebagai kepanjangan tangan. Mengingat Bekraf belum memiliki perwakilan di daerah.  Dalam menjalankan tugasnya, Bekraf menerapkan kolabotasi penthahelix, yakni pemerintah, akademisi, asosiasi, komunitas dan media.  Diharapkan dengan kerja sama Bekraf dengan pemda memberikan efek lebih positif lagi terhadap ekosistem ekonomi kreatif nasional. "Tentunya bisa memberikan sumbangan terhadap PDB dan membuka peluang kerja yang lebih besar," ungkap Triawan Munaf.  Deputi Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah Bekraf Endah Wahyuni Sulistianti menambahkan, saat ini pihaknya sudah bekerja sama dengan 66 pemda dan 50 asosiasi atau komunitas. "Bekraf sangat menyambut positif dan berupaya mengakomodasi kebutuhan daerah," ujar Endah.

Pariwisata Tumbuhkan Ekosistem Ekonomi Kreatif Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/WTP-Pariaman.jpg" alt="Kepala BPK Perwakilan Sumatera Barat Pemut Aryo Wibowo menyerahkan LHP atas LKPD Kota Pariaman kepada Wali Kota Pariaman Genius Umar yang kembali meraih Opini WTP di Gedung BPK Sumbar, Jumat (24/5) - Ist" width="100%">
<figcaption>Kepala BPK Perwakilan Sumatera Barat Pemut Aryo Wibowo menyerahkan LHP atas LKPD Kota Pariaman kepada Wali Kota Pariaman Genius Umar yang kembali meraih Opini WTP di Gedung BPK Sumbar, Jumat (24/5) - Ist</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah impian dari pemerintah daerah atas pengelolaan keuangannya. Opini itu diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).  Kini Pemerintah Kota (Pemko) Pariaman kembali mendapat opini WTP atas LKPD 2018. Opini yang positif itu merupakan yang keempat kali sejak 2015.  Wali Kota Pariaman Genius Umar merasa sangat terima kasih kepada jajarannya yang telah membuat laporan keuangan secara baik, akuntabel dan transparan, sehingga Pemko Pariaman kembali raih Opini WTP.  "Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menyajikan laporan keuangan yang transparan kepada masyarakat dan BPK. Sehingga, apa saja yang digunakan dengan menggunakan uang negara dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka," ujar Genius Umar.  Adapun LHP BPK terhadap LKPD Kota Pariaman itu diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Sumatera Barat Pemut Aryo Wibowo kepada Genius Umar di Kota Padang, pada Jumat (24/5).  "Opini WTP Pertama kali diterima oleh Pemko Pariaman pada tahun 2008. Kemudian kembali menerima di tahun 2012, dan sejak tahun 2015 sampai 2018 ini selalu menerima Opini WTP. Prestasi ini berkat dukungan dari semua pihak. Baik legislatif, OPD, dan masyarakat,” ungkap Genius penuh dengan kebahagiaan.  Berdasar Peraturan Pemerintah (PP) nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, 2018 merupakan tahun keempat bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah seluruh Indonesia menerapkan akuntansi berbasis akrual. Baik sistem akuntansinya maupun penyajian laporan keuangan.  Dengan penerapan LKPD berbasis akrual, Pemerintah Daerah dapat lebih komprehensif untuk menyajikan seluruh hak, kewajiban dan kekayaannya serta perubahan kekayaannya, hasil operasi serta realisasi anggaran dan Sisa Anggaran Lebihnya.  “Dengan LKPD berbasis akrual ini pemerintah telah dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD secara lebih transparan, akuntabel dan memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan," imbuh wali kota yang mengawali karir politiknya sebagai wakil Wali Kota Pariaman itu.  Genius berharap LKPD Kota Pariaman dengan opini WTP ini dapat dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya. Dia meminta aparaturnya untuk tidak jemawa atas hasil yang diperoleh saat ini.  Sementara itu, Kepala BPK Sumbar Pemut Aryo Wibowo menambahkan, pemberian opini untuk Pemko Pariaman WTP berdasar pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2018. Semua itu termasuk dengan implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Kota Pariaman.  Dia menerangkan, pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bagian dari tugas konstitusional BPK dan sebagai rangkaian akhir dari proses pemeriksaan.  Menurutnya, walau masih ada permasalahan pelaporan hasil keuangan yang belum tepat, tetapi secara garis besar temuan itu telah diatasi. "Dari tim kami telah menindaklanjuti ke setiap stakeholder terkait di masing-masing kabupaten/kota."

WTP, Keseriusan Pemda Dalam Menyajikan Laporan Keuangan yang Akuntabel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/genius-umar-ipb.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perguruan tinggi memiliki banyak hasil riset. Namun tidak semua riset tersebut dioptimalkan oleh pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi daerah tersebut.  Wali Kota Pariaman Genius Umar melihat banyak peluang besar yang dapat dikembangkan dari perguruan tinggi. Untuk itu pihaknya merekatkan kolaborasi dengan Institut Pertanian Bogor (IPB). Kolaborasi itu di bidang pendidikan, penelitian, dan pertanian.  "Kerja sama di bidang pendidikan, kami akan kembangkan program Saga Saja (satu keluarga satu sarjana) ke IPB. Sebab IPB memiliki pendidikan vokasi” ujar Genius Umar di Bogor, Kamis (23/5).  Pada hari yang sama Genius Umar bersama Rektor IPB Arif Satria baru saja melakukan penandatanganan kesepahaman. Kesepahaman itu selain di bidang pertanian juga bidang pendidikan.  Sementara untuk bidang penelitian, kata Genius, banyak hasil-hasil riset IPB yang bisa diterapkan di Kota Pariaman. Di antaranya, memaksimalkan hasil padi, budidaya ikan asli seperti gariang. "Di bidang pengabdian masyarakat, kami bersedia menerima mahasiswa IPB untuk melaksanakan praktik lapangan di Kota Pariaman," jelas alumnus IPB itu.  Lebih jauh Genius menuturkan, pihaknya sengaja menggandeng IPB karena tengah mengembangkan Kota Pariaman untuk konsep green city. Pengembangan green city atau kota hijau karena luas Pariaman tidak terlalu besar.  "Luas kota kami cukup kecil sehingga akan mudah mewujudkan sebagai kita hijau. Green city juga akan menunjang pariwisata di Kota Pariaman," imbuhnya.  Pada kesempaatan yang sama Rektor IPB Arif Satria mengungkapkan, kerja sama dengan Kota Pariaman akan banyak yang bisa dikembangkan melalui riset-riset pertanian.  "Kota Pariaman adalah daerah maritim. IPB sedang mengembangkan bisnis bidang agro maritim, sehingga Kota Pariaman sangat menunjang kami," ungkapnya.  Salah satu bisnis bidang agro maritim adalah ikan sidat. Ikan sidat merupakan ikan paling mahal. Satu kilogramnya Rp 700 ribu. "Jika kita mampu menjualnya ke Jepang ini menjadi potensi yang sangat besar," lanjutnya.  Perkembangan teknologi pertanian dewasa ini juga tidak terlepas dari teknologi 4.0 dengan sistem kontrol yang lebih canggih. “Teknologi 4.0 berkembang pesat di dunia. Negara Tiongkok dan Israel merupakan dua negara rujukan untuk teknologi pertanian berbasis teknologi 4.0,” tutur Arif.  Senada dengan rektor IPB, Ketua umum Indonesia-Japan Business Network Suyoto Rais menyebut, ikan Sidat paling bagus terdapat di perairan Sumatera dan Jawa. Saat ini Indonesia baru bisa mengekspor 10 ribu ton ikan sidat, sedangkan kebutuhan di Jepang 200 ribu ton. "Ini potensi besar untuk meningkatkan ekonomi masyarakat," tandasnya.

IPB Bidik Perairan Pariaman untuk Kembangkan Bisnis Agro Maritim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/honorer-pemko-sawahlunto-bakal-terima-thr-satu-bulan-gaji_m_1527490298_215911.jpeg" alt="ilustrasi: tenaga honorer akan mendapatkan THR satu bulan gaji." width="100%">
<figcaption>ilustrasi: tenaga honorer akan mendapatkan THR satu bulan gaji.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Idul Fitri 1439 H/2018 ini akan menjadi hari raya paling berkesan bagi tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Sawahlunto, Sumbar. Pasalnya mereka akan menerima tunjangan hari raya (THR). Angkanya lumayan, satu bulan gaji. Kondisi serupa juga terdapat di Pemko Sawahlunto. Pjs Wali Kota Sawahlunto Abdul Gafar menyebut, Pemko Sawahlunto menganggarkan THR di APBD 2018 untuk honorer yang nilainya sebesar satu bulan gaji. Syaratnya, honorer yang ditetapkan dengan surat keputusan (SK) pembina kepegawaian atau SK wali kota. ”Di luar (SK wali kota, red) tidak dibayarkan,” ujar Abdul Gafar ketika dikonfirmasi Padang Ekspres, tadi malam. THR juga dirasakan tenaga honorer di Pemko Pariaman. Hanya saja nilai lebih variatif. Angkanya maksimal satu bulan gaji. ”Insya Allah honorer di lingkungan Pemko Pariaman akan mendapatkan <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/05/27/215769/tak-hanya-pns-honorer-pun-dapat-thr-pemerintah-siapkan-rp-440-m" target="_blank">THR</a> untuk memenuhi kebutuhan lebaran sebanyak 1 bulan gaji,” ujar Kepala Badan Keuangan Daerah Pariaman Yalviendri kepada Padang Ekspres (Jawa Pos Group) yang dilansir Senin (28/5). Dia merangkan, saat ini upaya pencairan THR itu masih dalam tahap proses pembuatan draf Perwako sebagai landasan hukum. ”Pembayaran THR akan diberikan beberapa hari jelang libur Lebaran,” tambahnya. Bagi tenaga honorer yang belum setahun bertugas, nominal <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/05/28/215908/thr-1000-honorer-kota-padang-tunggu-petunjuk-dari-kemendagri" target="_blank">THR</a> yang akan diterima bervariasi. Karena hitungannya per hari atau harian. "Sebagai gambaran, honorer gajinya bersifat harian. Nominalnya mulai dari Rp 30 ribu per hari hingga Rp 50 ribu per hari. Di tingkat provinsi honorer juga mendapat <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/05/27/215769/tak-hanya-pns-honorer-pun-dapat-thr-pemerintah-siapkan-rp-440-m" target="_blank">THR</a>. Kepala Dinas Sosial Pemprov Sumbar itu menjelaskan, honorer yang dapat THR itu terdiri atas honorer yang bekerja di SKPD, tata usaha sekolah, dan guru. "Jumlahnya 665 orang. Untuk SK SKPD berjumlah 420 orang, kalau nanti tersedia anggaran di SKPD terkait tentu dipertimbangkan untuk dibayarkan,” tambah pejabat senior di Pemprov Sumbar itu.

Honorer Pemko Sawahlunto Bakal Terima THR Satu Bulan Gaji

pemko pariaman

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pemko pariaman

Berita Terkini

Upaya Pemerintah Kota dalam Mengurangi Dampak dari Risiko Bencana

Pariwisata Tumbuhkan Ekosistem Ekonomi Kreatif Baru

WTP, Keseriusan Pemda Dalam Menyajikan Laporan Keuangan yang Akuntabel

IPB Bidik Perairan Pariaman untuk Kembangkan Bisnis Agro Maritim

Honorer Pemko Sawahlunto Bakal Terima THR Satu Bulan Gaji

Download Aplikasi JawaPos.com